Ditemukan 1021591 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Izin usaha Persaingan usaha Usaha ilegal Izin Ijin usaha Usaha ilega
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-10-2007 — Upload : 31-01-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1175K/PDT/2007
Tanggal 24 Oktober 2007 — Budi Koeswoyo; PT. BNI (Persero) Pusat Di Jakarta, Cq. PT. BNI (Persero) Cabang Banda Aceh; Pemerintah R.I, Cq. Departemen Keuangan R.I., Cq. Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara Kantor Wilayah I Medan, Cq. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Nanggroe Aceh Darussalam, Cq. Kepala Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara (KP2LN) Banda Aceh; Pemerintah R.I, Cq. Departemen Keuangan R.I., Cq. Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara Kantor Wilayah I Medan, Cq.Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Nanggroe Aceh Darussalam; Helmi
57 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Khusus
Register : 23-06-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 400/Pid.Sus/2016/PN Gpr
Tanggal 6 September 2016 — JUMARI Bin alm. SUPINGAN
66 — 29
  • waktu itu dalam bulanApril 2016, di Dusun Pulerejo, Desa Wonorejo, Trisulo, Kecamatan PlosoklatenKabupaten Kediri, atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri . yang melakuka kegiatan usahajasa penujang tenaga listrik tanpa izin , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat(1), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwatelah melakukan kegiata usaha
    1buah cetok, 2,3 meter kawat segel, 1 buah mesin bor, 1 buah mata bor, 'L buah mesingerinda, 1 buah piringan gerinda, 2 buah seter kepala, 1 buah saklar tanam dan 1 buahbungkus paku, bahwa dengan menggunakan alatlat tersebut selajutnya Terdakwamelakukan instalasi penggantian kabel TC (Twisted) dengan cara membuka/merusaksegel Oakast pada meteran , kemudian dari dark standart (pipa yang da dipasangdirumah) sampai ke saluran masuk meteran listrik , bahwa pada waktu tersebutTerdakwa melakukan kegiatan usaha
    itu dalam bulanApril 2016, di Dusun Pulerejo, Desa Wonorejo, Trisulo, Kecamatan PlosoklatenKabupaten Kediri , atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri . yang mengoperasikan instalasitenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat(4), perobuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwatelah melakukan kegiata usaha
    Sayatelah melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik mengganti kabelSM (saluran masuk) di Dusun Pulerejo, desa Wonorejo Trisulo, KecamatanPlosoklaten, Kabupaten Kediri;e Bahwa pada saat penggantian kabel TC (twiste) SM(saluran masuk) telahditangkap oleh PLN dan Kepolisian yang saat itu sedang melaksanakan operasiFijar/Penertiban kabel listrik ;e Bahwa Terdakwa melakukan penggantian kabel Listrik tersebut tanpa ada ijindari PLN dan Terdakwa bukan pegawai PLN;e Bahwa Terdakwa melakukan
    SUPINGAN telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMelakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dakwaan alternative kesatu;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidanaPenjara selama : 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;5.
Pengadilan PN MUARO Pidana Khusus
Register : 16-01-2012 — Putus : 23-02-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan PN MUARO Nomor 8/Pid.B/2012/PN.MR
Tanggal 23 Februari 2012 — SADIKUN Pgl DIKUN Bin TUGINI; AGUS PUJIONO Pgl AGUS Bin KAMSIN (Alm); SUPRIYANTO Pgl SUPRI Bin SUROTO; MOHAMMAD ALI MAHMUD Pgl ALI Bin SUBAKIR; SUDARTO Pgl DARTO Bin WARSIMIN; SUPOMO Pgl SUPOMO Bin LASIYO (Alm); MASRIPIN Pgl PIN Bin MUSTAWI.
43 — 12
  • SUDARTO Pgl DARTO Bin WARSIMIN, dan Terdakwa VI.SUPOMO Pgl SUPOMO Bin LASIYO (Alm) dan Terdakwa VII.MASRIPIN Pgl PIN Bin MUSTAWI. bersalah melakukan tindakpidana melakukan usaha penambangan tanpa izin Pertambangan Rakyat secara bersamasama melanggar Pasal 158 UndangUndangNo. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara JoPasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SADIKUN Pgl DIKUNBin TUGINI, Terdakwa II.
    MASRIPIN Pgl PINBin MUSTAWI. pada hari Selasa Tanggal 06 Desember 2011 sekira pukul16.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember2011, bertempat di Koto Balai Jorong Koto Diateh Kenagarian AmpangKuranji Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Muaro, yang melakukan~ usahapenambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), IzinPertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha PertambanganKhusus
    Perbuatan mereka terdakwa telah mencemarkan lingkungandan menimbulkan kerugian Negara karena tidak membayar royaltykepada Negara dan mereka terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukanpenambangan, baik Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin PertambanganRakyat (IPR) maupun Izin Usaha Pertambangan KhususPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 158 UndangUndang No. 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat(1) Ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa atas dakwaan
    Melakukan Usaha Penambangan ;3. Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat(IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ;4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukanperbuatan itu ;Ad. 1.
    Masripin Pgl Pin Bin Mustawisedang melakukan penambangan dan kemudian datang Petugas KepolisianPolsek Koto Baru dan langhsung Para Terdakwa ditangkap dalam melakukankegiatan penambangan emas yang belum ada ada memiliki izin daripemerintah Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi danterbukti ;35Ad.3.Unsur Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), IzinPertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha PertambanganKhusus (IUPK) :Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif,
Pengadilan PN PURWOREJO Pidana Umum Penghinaan
Register : 20-05-2014 — Putus : 13-08-2014 — Upload : 09-12-2014
Putusan PN PURWOREJO Nomor 17/Pid.Sus/2014/PNPwr
Tanggal 13 Agustus 2014 — WURYANTO bin MARNO
58 — 11
  • Menyatakan terdakwa WURYANTO bin MARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IUP SECARA BERSAMA-SAMA DAN BEBERAPA KALI ;2.
    2014 sekira pukul 18.15 WIB truk pengangkut pasir besidari usaha penambangan milik terdakwa telah ditangkap petugas karena tanpaada ijin, bahwa terdakwa melakukan usaha penambangan tersebut sudahberlangsung dari bulan Januari dan sudah dijual kepada Anto setidak tidaknya 9kali tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan izin.Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dalam Pasal158 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara joPasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP
    G1942 EG dengan pengemudi bernama Arbani Israil ; Bahwa Saksi menanyakan kepada kedua sopir tersebut mengenai asalusul pasir tersebut kemudian Saksi menyerahkan kepada Polres Purworejo agardilakukan upaya tindak lanjut ;e Bahwa atas keterangan kedua sopir tersebut kalau pasir besi berasal dariwilayah Desa Harjobinangun Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo;e Bahwa tanah yang digunakan untuk usaha penambangan pasir besiadalah Heru Sumpeno dan yang melakukan usaha penambangan adalahTerdakwa ; Bahwa
    usaha penambangan tersebut tidak ada izinnya ; Bahwa tanah yang digunakan untuk penambangan sekitar 20 (dua puluh)meter persegi ; Bahwa cara yang dilakukan untuk usaha penambangan denganmenggunakan slenggrong (sekop)Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwamenyatakan tidak keberatan ;4.
    Tentang unsur Tanpa IUP, IPR atau IUPK;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannyamenyebutkan bahwa unsur ini sudah terbukti karena Terdakwa sudahmelakukan usaha penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan ;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdapat kataatau didalamnya sehingga apabila salah satu bagian ini teroenuhi maka telahterpenuhilah keseluruhan unsur ini ;19Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP (lzin UsahaPertambangan)dalam Pasal 1 angka 7 Undangundang
    penambangan dengan tidakmemiliki IUP (Izin Usaha Penambangan) sudah terpenuhi menurut hukum ;a.d. 4.
Pengadilan PN MASAMBA Pidana Khusus
Putus : 08-04-2015 — Upload : 12-05-2015
Putusan PN MASAMBA Nomor 12/Pid.Sus/2015/PN Msb
Tanggal 8 April 2015 — ANDI ALAM Alias BAPAK YUSRIL BIN PATAWARE
20 — 8
  • Menyatakan terdakwa ANDI ALAM Alias BAPAK YUSRIL BIN PATAWARE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan penyimpanan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi tanpa izin usaha penyimpanan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi ;2.
    Tampalla Kelurahan Bonebone Kecamatan Bonebone Kabupaten Luwu Utara atau setidaktidaknya padasuatu tempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Masamba, melakukan pengangkutan Minyak Bumi dan/atauGas Bumi tanpa izin usaha pengangkutan untuk kegiatan usaha Minyak Bumidan/atau kegiatan usaha Gas Bumi.
    Luwu Utara atau setidaktidaknyaPutusan No. 12/Pid.Sus/2015/PN.MsbHal. 21 dari 14122pada suatu tempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Masamba, melakukan niaga Minyak Bumi dan/atau kegiatanusaha Gas Bumi tanpa izin usaha niaga untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi.
    Melakukan penyimpanan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumitanpa izin usaha penyimpanan untuk kegiatan usaha MinyakBumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi;Ad.1.
    Melakukan penyimpanan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi tanpa izin usaha penyimpanan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi.
    Terdakwa telah terbukti bersalah melakukantindak pidana Melakukan penyimpanan Minyak Bumi dan/atauGas Bumi tanpa izin usaha penyimpanan untuk kegiatan usahaMinyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi melanggar Pasal53 huruf c Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-03-2007 — Upload : 29-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 434K/PID/2001
Tanggal 27 Maret 2007 — Drs. M. Irfan Effendi bin Kholil; Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwakarta
52 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 21-04-2011 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 P/HUM/2010
Tanggal 21 April 2011 — TIM ADVOKASI PENEGAK HUKUM ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
242 — 350 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TIM ADVOKASI PENEGAK HUKUM ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
    UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 No. 33, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3817) ;b. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang KomisiPengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah denganPeraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 ;c. Keputusan Presiden Nomor 59/P' Tahun 2006 tentangMemberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan KomisiPengawas Persaingan Usaha ;d.
    yang dapat mengakibatkanterjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidaksehat ;3) melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasusdugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehatyang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usahaatau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiapOrang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidakbersedia memenuhi panggilan komisi ;4) meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannyaHal. 7 dari 33 hal
    besar,pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
    penyelidikan dan atau pemeriksaanterhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undangundang ini ;Hal. 19 dari 33 hal.
    UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang LaranganPraktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor33, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3817) ;b. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang KomisiPengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 ;c. Keputusan Presiden No. 59/P Tahun 2006 tentangMemberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan KomisiPengawas Persaingan Usaha ;d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 01-08-2023 — Putus : 16-08-2023 — Upload : 16-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 413 K/TUN/KI/2023
Tanggal 16 Agustus 2023 — KETUA PERKUMPULAN KEUANGAN NEGARA (KPN) VS KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG;;
224 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA PERKUMPULAN KEUANGAN NEGARA (KPN) VS KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG;;
Pengadilan PN BINJAI Pidana Umum Penghinaan
Register : 14-04-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 01-07-2016
Putusan PN BINJAI Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN.BNJ
Tanggal 21 Juni 2016 — 1.ZULIFAO ZENDRATO 2. AGUSTINUS ZENDRATO
78 — 7
  • mendengar keterangan saksisaksi maupun keteranganTerdakwa dipersidangan;Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkaraini;Setelah mendengar uraian Tuntutan Pidana dari Penuntut Umumyang memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikute Menyatakan Terdakwa I.YULIFAO ZENDRATO dan Terdakwa II.AGUSTINUS ZENDRATO telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa izinusaha niaga melakukan kegiatan usaha
    Sitepu pada hari Selasa tanggal 23 Juni2015 sekira pukul 18.30 wib, atau setidaktidaknya pada waktu lain dalamtahun 2015, bertempat di Jalan Jamin Ginting kelurahan Rambung kecamatanBinjai Selatan Kota atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa danmengadili perkaranya, melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukankegiatan usaha minyak bumi dan/ atau kegiatan usaha gas bumi tanpa izinusaha niaga, perbuatan tersebut dilakukan
    niaga melakukan kegiatan uasaminyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi;e Unsur dilakukan secara bersamasama;11Ad.1.
    Unsur tanpa izin usaha niaga melakukan kegiatan uasaminyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir ke12 UndangundangNomor 22 Tahun 2001 tentang disebutkan bahwa yang dimaksuddengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak bumi, gasbumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau daritempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gasbumi melalui pipa transmisi dan distribusi;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir ke14, telahdisebutkan bahwa yang
    YULIFAO ZENDRATO dan Terdakwa II.AGUSTINUS ZENDRATO telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARABERSAMASAMA TANPA HAK ATAU TANPA IZIN MELAKUKANKEGIATAN USAHA MINYAK BUMI sebagaimana dalam dakwaanalternative ketiga;2.
Pengadilan PN RANTAU Pidana Khusus
Register : 01-04-2016 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 25-05-2016
Putusan PN RANTAU Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.Rta
Tanggal 16 Mei 2016 — -Gazali Rahman Bin H.Aswat
29 — 5
  • Menyatakan Terdakwa Gazali Rahman Bin H.Aswat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kegiatan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Tanpa Izin Usaha Penyimpanan ; 2.
    nama Terdakwa Gazali Rahman Bin H.Aswat besertaseluruh lampirannya ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa ;Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:1.Menyatakan Terdakwa Gazali Rahman Bin H.Aswat telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan Penyimpanan BBM Solarsebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Tanpa ljin Usaha
    ,/liternya ; Bahwa Terdakwa menyimpan/menimbun BBM jenis solar tersebut lalu Terdakwajual lagi hanya untuk mendapatkan penghasilan tambahan ; Bahwa Terdakwa Melakukan Penyimpanan BBM jenis Solar tersebut, Tanpamemiliki Ijin Usaha Penyimpanan BBM Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa 14 (empat belas) buah jerigen dimana per jirigennya berisi BBM solar kurang lebih 22 (dua puluh dua) liter dengantotal kurang lebih 300 (tiga ratus) liter, Terdakwa membenarkan bahwa barangbukti tersebut adalah
    Bahwa benar, Terdakwa Melakukan Penyimpanan BBM jenis Solar tersebut,Tanpa memiliki Ijin Usaha Penyimpanan BBM ;5.
    dimaksud dalam dakwaanyang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa Gazali RahmanBin H.Aswat, serta keterangan saksisaksi, sehingga sudah benar bahwaTerdakwanya adalah Terdakwa Gazali Rahman Bin H.Aswat;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menuruthukum;Halaman 7 dari 11Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.Rta> Melakukan Kegiatan Usaha Hilir beruoa Penyimpanan Bahan Bakar Minyak tanpaizin usaha Penyimpanan :Menimbang, bahwa yang dimaksud Kegiatan usaha Hilir menurut
    22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bahanbakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi ;Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha menurut Pasal 1 angka 20,UU Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah Izin yangdiberikan kepada badan usaha untuk melaksanakanpengolahan,pengangkutan,penyimpanan, dan atau niaga dengan tujuan untukmemperoleh keuntungan dan atau laba ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang telah terungkapdipersidangan diketahui bahwa benar pada hari
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Kewenangan Pengadilan Kewenangan Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tata Usaha Negara
Kata Kunci : Hukum acara; Kompetensi absolut; Kewenangan pengadilan; Pengadilan Tipikor; Pengadilan Tata Usaha Negara
PIDANA UMUM/A.2/SEMA 3 2015
1220 — 0
  •  Kewenangan Pengadilan Tipikordan Pengadilan Tata Usaha NegaraDi dalam Pasal 21Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PengadilanTata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada ... [Selengkapnya]

  •  Kewenangan Pengadilan Tipikordan Pengadilan Tata Usaha Negara

    "text-align: justify; margin-left: 32.75pt;">Di dalam Pasal 21Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PengadilanTata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsurpenyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintahan.
    Ketika prosesperkara Tindak Pidana Korupsi berjalan dan diajukan pula permohonan tentang adaatau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang ke Pengadilan Tata UsahaNegara, maka proses pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi tetap berjalansedangkan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus merujuk pada PERMANo. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur PenyalahgunaanWewenang.

Pengadilan PN RENGAT Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 30-11-2015 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN RENGAT Nomor 237/Pid.Sus/2015/PN.Rgt
Tanggal 30 Nopember 2015 — SAPUAN Als SAPUAN Bin (Alm) AHMAD KASIMIN
355 — 12
  • Menyatakan Terdakwa SAPUAN Als SAPUAN Bin (Alm) AHMAD KASIMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelaku usaha perkebunan yang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar;2.
    Menyatakan terdakwa SAPUAN Als SAPUAN Bin (Alm) AHMAD KASIMINterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPelaku usaha perkebunan yang membuka dan atau mengolah lahandengan cara membakar, melanggar Pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) huruf hUU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perkebunan, sebagaimana dalamDakwaan Kedua;2.
    Ratyang memenuhi semua unsurunsur dari yang terdapat dalam perumusan perumusan delict;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Perkebunanatau Perusahaan Perkebunan yang mengelola usaha perkebunan sedangkanPekebun adalah orang perorangan yang melakukan usaha perkebunan denganskala tidak mencapai usaha tertentu;Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaanPenuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan,kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak
    sehinggamenimbulkan petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbuktimemenuhi seluruh unsur dari melanggar Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf hUU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup sebagaimana dalam Dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum, makaMajelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pelaku usaha
    Menyatakan Terdakwa SAPUAN Als SAPUAN Bin (Alm) AHMADKASIMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana pelaku usaha perkebunan yang membuka dan ataumengolah lahan dengan cara membakar;Halaman (3 dari14 Putusan Nomor Z37/Pid.Sus/ZO5/PN.
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum Penghinaan
Register : 10-12-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 708/Pid.B/2015/PN Gpr
Tanggal 18 Januari 2016 — ISNUJI als PAK NUH Bin SUYONO
41 — 3
  • bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa ia terdakwa Isnuji als Pak Nuh Bin Suyono pada hari Kamistanggal 18 Juni 2015, sekira jam 12.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktulain dalam bulan Juni 2015, bertempat di Desa Sempu, Kecamatan NgancarKabupaten Kediri atau setidak tidaknya disuatu tempat lain yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri , setiap orangyang melakukan penambangan tanpa IUP, (Izin Usaha
    Pertambangan) IPR(Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3) Pasal 48, Pasal 67ayat (1) Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) perbuatan tersebut terdakwa lakukandengan cara cara sebagai berikut;e Bahwa terdakwa Isnuji als Pak Nuh Bin Suyono melakukan usahapertambangan pasir mulai beroperasi sudah 2(dua) bulan sejak bulanMei 2015 sampai dengan Juni 2015 dengan memperkerjakan 4 (empat)orang yaitu Sdr Bayu Pengki Nugroho sebagai
    yangdikeluarkan oleh Pemerintah yaitu izin berupa IUP (lIzin UsahaPertambangan) , dikeluarkan oleh Bupati/Walikota kalau berada dalam 1wilayah Kabupaten /Kota, Gubernur dalam 1 Propinsi setelahmendapatkan Rekomendasi Bupati /Walikota, Menteri kalau berada padalintas wilayah Propinsi setelah mendapat Rekomendasi Gubernur danBupati /Walikota, izin IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dikeluarkan olehBupati /Walikota, dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaanpemberian IPR kepada Camat atau izin IUPK (Izin Usaha
    PARLIANTO Bin Alm MARDIe Bahwa saksi mengerti dipanggil ke persidangan sebagai saksi kegiatanusaha pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa;e Bahwa usaha pertambangan tersebut dilakukan oleh terdakwa sejak bulanNest DD AB jeer ese cnet erences oeeaeaae eer eeese ne neanemeentaeaeeBahwa terdakwa melakukan usaha pertambangan tersebut di Desa SempuKecamatan Ngancar Kabupaten Kediri;Bahwa yang dihasilkan oleh tambang tersebut adalah berupa pasir, batuandan tanah urug kemudian saksi sebagai
    checker mencatat jumlah yangdihasilkan dari pertambangan tersebut;222n0 02>Bahwa saksi mencatat juga dalam kwitansi penjualan pasir untuk satu ritatau satu truck seharga Rp.150.000,, untuk tambang batuan seharga Rp.100.000, sedangkan tanah urug seharga Rp.50.000,Bahwa disamping mencatat jumlah yang terjual saksi juga menerima uangpenjualan dari pembeli dan kemudian menyerahkan kepada terdakwa;Bahwa dalam usaha pertambangan dari terdakwa memperkejakan 4 oranguntuk 24 jam bekerja yaitu saksi dan Minto
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus
Register : 06-05-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 126/Pid.Sus/2015/PN Tbk.
Tanggal 7 Juli 2015 — BUDI SONO Bin MARZUKI ;
92 — 61
  • Menyatakan Terdakwa BUDI SONO Bin MARZUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Menampung dan Mengangkut Hasil Tambang tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP); 2.
    tentang harisidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;Telah mendengar keterangan SaksiSaksi dan Terdakwa;Telah memperhatikan barang bukti Syang diajukan dipersidangan;Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangantanggal 23 Juni 2015, yang pada pokoknya menunitut:it.Menyatakan Terdakwa BUDISONO BIN MARZUKI secara sah danmeyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "MENGANGKUTHASIL TAMBANG TANPA MEMILIKI IZIN USAHA
    Selanjutnya Terdakwa besertaSaksi SUHARI dan Saksi ISWADI beserta barang bukti mobil toyota rush warnaputin no.Pol BP 1914 QY yang berisikan + 260 Kg (dua ratus enam puluhkilogram) pasir timah dibawa ke kantor Polres Karimun untuk diperiksa lebihlanjut;e Bahwa Terdakwa dalam melakukan penampungan pasir timah atau melakukanpengangkutan pasir timah atau melakukan penjualan pasir timah yang berasaldari penambangan masyarakat tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan)atau IUPR (Izin Usaha Pertambangan
    Pertambangan, (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat(IUPR) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidakkeberatan dan membenarkannya;Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidakmengajukan SaksiSaksi yang meringankan (ade charge);Menimbang, bahwa BUDI SONO Bin MARZUKI dipersidangan telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terjadinya tindak pidana pertambangan mineral dan batu baratersebut
    Pertambanganselanjutnya disebut IUP menurut ketentuan Pasal 1 Angka7 UU No. 4 Tahun 2009adalah izin usaha untuk melaksanakan usaha pertambangan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalam persidanganbaik yang diperoleh dari keterangan SaksiSaksi, alat bukti surat maupun keteranganTerdakwa dan didukung barang bukti dipersidangan bahwa terjadinya tindak pidanapertambangan mineral dan batu bara tersebut adalah pada tanggal 7 Maret 2015 sekirapukul 16.15 Wib di Pelabuhan Kapal Roro
    Menyatakan Terdakwa BUDI SONO Bin MARZUKI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Menampung dan MengangkutHasil Tambang tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);2.
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 28-01-2019 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PT AMBON Nomor 7/PDT/2019/PT AMB
Tanggal 25 Maret 2019 — -Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H, (Penggugat/Terbanding)
-Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq.Gubernur Maluku (Tergugat I /Pembanding I)
-Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sosial Republik Indonesia cq. Gubernur Maluku cq. Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku, (Tergugat II /Pembanding II)
- Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Gubernur Maluku cq. Kepala Biro Keuangan Kantor Gubernur Maluku, (Turut Tergugat/ Pembanding III)

64 — 37
  • ., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, selaku HakimKetua Majelis, Usaha Ginting, S.H.,M.H., dan Satriyo Budiyono, S.H.,M.Hum.
    Usaha Ginting,S.H.,M.H Darsono Syarif Rianom, S.H.ttd2. Satriyo Budiyono, S.H.,MHumPanitera PenggantitidDaniel N Moriolkossu, S.H.,M.H.,Perincian Biaya : Biaya Meterai Rp 6.000,00Biaya Redaksi Rp. 10.000,00Biaya Proses Rp 134.000,00Jumlah Rp 150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah).Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT AMB
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 23-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 241 K/TUN/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTAMINA BERSATU (FSPPB) VS MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA RI;
286 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTAMINA BERSATU (FSPPB) VS MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA RI;
    PUTUSANNomor 241 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTAMINA BERSATU(FDPPB), beralamat di Jalan Perwira 24 R, 139, Jakarta10110, yang diwakili oleh Arie Gumilar, dan DickyFirmansyah, jabatan Presiden dan Sekretaris JenderalFederasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB);Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Janses E.Sihaloho,
    Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi diskualifikasi, eksepsi gugatan tidak berdasar hukum/salahmenerapkan hukum, dan eksepsi kewenangan mengadili pengadilan(kompetensi absolut);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor46/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 18 September 2018, kemudian di tingkatHalaman 2 dari 7 halaman.
    Mewajibkan Termohon Kasasi untuk mencabut Surat Keputusan MenteriBadan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang SahamPerusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Nomor:SK39/MBU/02/2018 tentang Pemberhentian, Perubahan NomenklaturJabatan, dan Pengalihnan Tugas AnggotaAnggota Direksi PerusahaanPerseroan (Persero) Pertamina, tertanggal 9 Februari 2018:4.
    Milik Negara juncto Pasal 1angka 10 dan Pasal 14 PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian,Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, oleh karenanyaobjek sengketa adalah pelaksanaan urusan pemerintahan yang berada dilapangan hukum perdata sebagaimana juga telah dibatasi pengajuangugatannya dalam ketentuan Pasal 2 huruf a UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Halaman 4 dari 7 halaman.
    Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 241 K/TUN/2019H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 241 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 30-03-2009 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109K/PDT.SUS/2009
Tanggal 30 Maret 2009 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) RI ; vs. PT. JUNGKAT ; PT. PURNA SARANA ; Dkk
96 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA(KPPU) RI ; vs. PT. JUNGKAT ; PT. PURNA SARANA ; Dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-03-2008 — Upload : 25-03-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 484K/TUN/2007
Tanggal 5 Maret 2008 — TOTO SUTARSONO ; KEPALA SUKU DINAS PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN (P2B) JAKARTA TIMUR
84 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-05-2006 — Upload : 20-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51K/TUN/2000
Tanggal 24 Mei 2006 — Seuwito ; vs. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang
72 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya salah menerapkan hukumkarena putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran baik secaraformil maupun secara materiil ;2. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya salah menerapkan hukumkarena membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yangsudah tepat / benar menurut hukum dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;3.
    Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya salah dantidak beralasan menurut hukum, sebab terang terangan dan meyakinkan menuruthukum telah terjadi kecurangan saat pelaksanaan Pilkades dan hal ini dapatdibuktikan ;5.
    PANITERAPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754PUTUSANNo. 51 K/TUN/2000DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara : Seuwito, beralamat di Desa Sawiji, Kecamatan Jogoroto, KabupatenJombang ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / TerbandingMelawan: Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Jombang, berkedudukan di Jin.
    PANITERAPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-01-2007 — Upload : 30-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tenggarong
Tanggal 29 Januari 2007 — Bahrudin bin H.Asnawi
160 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap