Ditemukan 429542 data
3.Kepala Kesatuan Reskrim Kepolisian Resort Kota Padangsidimpuan
4.Kepala Unit I Satuan Reskrim Kepolisian Resort Padangsidimpuan
26 — 0
Kepala Kesatuan Reskrim Kepolisian Resort Padangsidimpuan
3.Kepala Kesatuan Reskrim Kepolisian Resort Kota Padangsidimpuan
4.Kepala Unit I Satuan Reskrim Kepolisian Resort Padangsidimpuan
331 — 489
Penggugat:NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, CQ. PENJABAT KEPALA PENERINTAH NEGERI WAHAI.Tergugat:1.NEGERI SAWAI SEBGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI.2.PT. (PERSERO) MINA SERAM LESTARI3.PT. (PERSERO) WAHANA LESTARI INVESTAMA.
PUTUSANNOMOR : 01/Pdt .G/2014/PN MshDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA n Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara ;Negeri Wahai sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, qqKepala Pemerintah Negeri Wahai, qq Penjabat KepalaPemerintah Negeri Wahai, berkedudukan di Negeri WahaiKecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku,dalam hal ini diwakili oleh kuasa
hukumnya HAMZA MAUDY MAUSSA,S.H., dan MUNIR KAIROTI, S.H., Advokat/Pengacara pada Law OfficeHMM&Partners, yang beralamat di jalan Jalan Raya Kelingkit No.84 A,Menteng Dalam, Tebet Jakarta Selatan berdasarkan Surat KuasaKhusus yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohidibawah Nomor : 09/SK/III/2014, selanjutnya disebut :PENGGUGAT ;ns tin nF Rt RSA MELAWANNegeri Sawai sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, qqKepala Pemerintah Negeri Sawai, qq Penjabat KepalaPemerintah Negeri Sawai,
Bahwa Negeri Wahai adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adatyang bersifat genealogis territorial yang memiliki batas wilayah,berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatsetempat berdasarkan hak asalusul dan adat istiadat setempatberada di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormatidalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia (Vide Pasal 1 Angka 14 Peraturan DaerahKabupaten Maluku Tengah Nomor: 01 Tahun 2006Tentang Negeri);2.
Bahwa dengan demikian berkenaan dengan perbuatan melawanhukum berupa penyerobotan tanah yang dilakukan olehMasyarakat Hukum Adat Negeri Sawai atas Tanah PetuananNegeri Wahai sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat seluas1.000 Hektar yang terletak setempat di Arara, KecamatanSeram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, maka kedudukanhukum (legal standing) NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUANMASYARAKAT HUKUM ADAT, QQ. KEPALA PEMERINTAH NEGERIWAHAI, QQ.
Bahwa selama ini tidak pernah terjadi perselisihan antara NegeriWahai sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Penggugat)dengan Negeri Sawai sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat(Tergugat) tentang batas Tanah Petuanan kedua Negeri atau tidakpernah terjadi penyerobotan dan/atau okupasi ilegal atas TanahPetuanan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat maupunsebaliknya, bahkan ketika Turut Tergugat melakukan pembukaanlahan di atas Tanah Petuanan Penggugat dan Tanah PetuananTergugat yang terletak di Arara
24 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
., ; PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA., dkk
., Advokat,beralamat di Kompleks Perumahan Puri Taman Sari Blok D1Nomor 3 Kelurahan Kassikassi, Kecamatan Rappocini, KotaMakassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April2011;Para Pemohon Kasasi dahulu/Para Pembanding/Penggugat I danPenggugat II;melawan1 PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIKINDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA Cq.
DIREKTORAT JENDERALKEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Wahidin Nomor 1, Jakarta,PEMERINTAH NEGARA KESATUAN' REPUBLIKINDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERALKEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jakarta Cq. DIREKTORAT JENDERALKEUANGAN NEGARA WILAYAH XV MAKASSAR Cq.KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN)Cabang SULAWESI SELATAN, berkedudukan di Jalan UripSumoharjo Km.4. Makassar;PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIKINDONESIA Cq.
17 — 12
KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES KENDAL
29 — 21
Kesatuan : Yonbekang 1/1 Kostrad Cibinong Bogor.
Bahwa di Kesatuan Yon Bekang 1/Kostrad sudah sering dilakukan penyuluhanhukum dan penekanan para Komandan tentang bahaya penyalahgunaanNarkotika.Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.Saksi2Nama lengkap > SRI RAHMAT.Pangkat/NRP > Praka/ 31050569350585.Jabatan : Ta Seksi 1.Kesatuan : Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad.Tempat dan tanggallahir : Boyolali, 19 Mei 1985.Jenis Kelamin : Lakilaki.Kewarganegaraan : Indonesia.Agama Islam.Alamat tempat tinggal : Asrama Yonbekang 1 Divif 1
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di kesatuan Yonbekang 1/Kostrad ,Namun tidak ada hubungan keluarga.2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 08.00 Wib di MaYonbekang 1 Divif 1 Kostrad dilaksanakan pemeriksaan tes urine oleh TeamMedis dari Polres Kab. Bogor bertempat di Ma Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad Kel.Cibinong Kec. Cibinong Kab. Bogor.3.
Termohon:
1.KAPOLRESTABES MEDAN Cq KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
2.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
15 — 0
SYAMSUL IDRIS PASARIBU
Termohon:
1.KAPOLRESTABES MEDAN Cq KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
2.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
127 — 33
Terdakwa :Nama lengkap : Arifuddin Pangkat, NRP : Praka, 31020740630483Jabatan : Tayanrad Ki Demlat Kesatuan : Rindam XIV/Hsn Oditur Militer : S. Nasution, S.H Mayor CHK NRP 11050025371279
Bahwa di Kesatuan Rindam XIV/Hsn sering dilakukan penyuluhanhukum dari BNN tentang bahaya Narkotika yang diikuti oleh seluruhAnggota Rindam XIV/Hsn.12. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai penyakitsehingga harus mengkonsumsi shabushabu dan tidak ada keterangandokter yang menyatakan Tedakwa mengalami ketergantungan obat.13.
Aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan danpembinaan disiplin prajurit di Kesatuan dan menyulitkan dalampembinaan prajurit di kesatuan.d. Keadaankeadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan olehTerdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolok ukursebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapatmengemukakan halhal sebagai berikut :a.
Bahwa oleh karenanya keadaan sebagaimana diuraikan diatas ada relevansinya dalam menilai layak tidaknya Terdakwauntuk dipertahankan dalam dinas militer sebagai tindakanedukatif dan korektif bagi diri Terdakwa sekaligus sebagaitindakan preventif bagi prajurit lain.Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuandan pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan dan menyulitkan dalampembinaan prajurit di kesatuan.
merugikan kepentingan militer karena tindakanTerdakwa merupakan perbuatan yang nyatanyata melanggarhukum sekaligus secara riil dan faktual perobuatan Terdakwatersebut mempertontonkan kepada masyarakat bahwa kekuatannegara Indonesia yang paling kuat yaitu Institusi TNI sudahdisusupi oleh narkoba, apalagi jika perbuatan Terdakwamelibatkan diri dalam penggunaaan, dan menguasai narkotikaHal 45 dari 50 hal Putusan Nomor : 02K/PM III16/AD/1/2019Menimbangjenis shabushabu tersebut diikuti oleh prajurit di Kesatuan
akanmenyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertiob dandisiplin kesatuan.
31 — 20
. : Pratu / 31090089320288 Jabatan : Ta Kipan C Yonif Raider 300/Bjw Kesatuan : Yonif Raider 300/Bjw Dam III/Slw
Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 10.00wib, Terdakwa dibawa ke Polres Cimahi namun tidak jadi danTerdakwa langsung dibawa ke Mako Yonif Raider 300/Bjw olehpihak Batalyon Raider 300/Bjw untuk dimintai keterangan olehPam dan Terdakwa ditahan di kesatuan.10. Bahwa benar kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T8234 TO warna hitam tahun 2005 dengan Nomor rangka :MHMU5TU2EFK161423, Nomor messin. 4G15L.36989, STNKatas nama Tati Mulyati BT tar alamat Dsn.
Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini sebagaiprajurit TNI AD yang seharusnya Terdakwa mampumengendalikan diri dan menghindari melakukan perbuatanmelanggar hukum, namun justru Terdakwa menjadi bagian darikejahatan yang apabila tidak dijatuhi pidana tambahan akanberpengaruh pada prajurit lain di kesatuan Pusdikif PussenifKodiklat TNAD khususnya dan kesatuan TNI pada umumnya.4.
61 — 25
Kesatuan : Yonzipur 8/SMG.
RIQI MULYADI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SURABAYA Cq KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES SURABAYA Cq PENYIDIK UNIT II SATRESKRIM POLRESTABES SURABAYA
100 — 29
Pemohon:
RIQI MULYADI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SURABAYA Cq KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES SURABAYA Cq PENYIDIK UNIT II SATRESKRIM POLRESTABES SURABAYA
61 — 25
Mayor Chk NRP 11050025371279- Terdakwa, Nama lengkap : ROBI ANWARPangkat/NRP : Prada/31150514620196Jabatan : Tabanjutatra Sikom Kima Kesatuan : Yonzipur 8/SMG
Bahwa Saksi2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 ketikaTerdakwa mulai berdinas di kesatuan Yonzipur 8/SMG, tidak adahubungan keluarga.2.
Oleh karenanya apabila Terdakwa masihmeninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatantersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.4.
Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yangsah dari Danyonzipur 8/SMG atau atasan yang berwenang, Terdakwatidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukankeberadaannya.10.
Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yangsah dari Danyonzipur 8/SMG atau atasan yang berwenang, Terdakwatidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukankeberadaannya.9.
Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendisendi kehidupandisiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain padaumumnya.
43 — 23
Kesatuan : Denpom I/4 Pomdam I/BB..
44 — 21
Kesatuan : Yonif 134/TS.
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KESATUAN DEMOKRASI INDONESIA (DPP PKDI
Tergugat:
1.ARNOLDUS JANSEN FERNANDEZ, SE als. JANSEN FERNANDEZ
2.PLATE S. ENGELBERTUS
40 — 12
Penggugat:
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KESATUAN DEMOKRASI INDONESIA (DPP PKDI
Tergugat:
1.ARNOLDUS JANSEN FERNANDEZ, SE als. JANSEN FERNANDEZ
2.PLATE S. ENGELBERTUS
DENNY ANDRIAN KUSDAYAT
Termohon:
1.Kasubdit I INDAG Polda Metro Jaya Cq Unit V SUBDIT I INDAG DITRESKRIMSUS POLDA METRO JAYA
2.WITO KALIP
3.DINI LASTARI SIBURIAN, S.H
4.Pemerintah Negara Kesatuan RI Cq Presiden RI Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
5.Pemerintah Negara Kesatuan RI Cq. KAPOLRI Cq Kepala Divisi PROPAM Mabes POLRI
49 — 9
Pemohon:
DENNY ANDRIAN KUSDAYAT
Termohon:
1.Kasubdit I INDAG Polda Metro Jaya Cq Unit V SUBDIT I INDAG DITRESKRIMSUS POLDA METRO JAYA
2.WITO KALIP
3.DINI LASTARI SIBURIAN, S.H
4.Pemerintah Negara Kesatuan RI Cq Presiden RI Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
5.Pemerintah Negara Kesatuan RI Cq. KAPOLRI Cq Kepala Divisi PROPAM Mabes POLRI
59 — 15
DkkMelawanPemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta
Selanjutnya disebut SEDARAl cassssa.casnsansaswanwncaanmnwnamnns PARA.PENGGUGAT; LAWANPemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik IndonesiaCq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Cq. Kepala Kejaksaan NegeriSurakarta di Jl. Kepatihan Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1.AliSunhaji, SH. 2.Tukiyem, SH.,MH. 3.Inliek Untari, SH. 4.M. Bina Prasasti, SH.5.Dewi Wardhani, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
30 — 15
Kesatuan : Lantamal II.
192 — 110
Kesatuan : Dismatal Mabesal (Denma Lantamal V).
Termohon:
KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES SERANG KOTA Cq KEPALA UNIT PPA SATRESKRIM POLRES SERANG KOTA
51 — 9
IIM ROHIMUDIN BIN NENDI ARIYADI
Termohon:
KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES SERANG KOTA Cq KEPALA UNIT PPA SATRESKRIM POLRES SERANG KOTA
67 — 35
Kesatuan : Yonif 725/Wrg.
Bahwaselanjutnya pihak kesatuan Yonif 725/Wrg telahberupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempattemapat yang sering didatangi oleh Terdakwanamun Terdakwa tidak ditemukan sesuai berita AcaraTidak Ditemukan pada tanggal 9 Nopember 2018.5.
Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2018 kesatuantelah melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/3 sesuaiLaporan Polisi Nomor LP23/A20/X/2018/IDIK tanggal 29Oktober 2018 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijinyang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yangberwenang.5.
Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2018 kesatuantelah melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/3 sesuaiLaporan Polisi Nomor LP23/A20/X/2018/IDIK tanggal 29Oktober 2018 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijinyang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yangberwenang.4.
Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinastanpa ijin dari kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 725/Wrg sejaktanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 29Oktober 2018, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidakdalam keadaan perang.2.
Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurityang lain knususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lainpada umumnya; dan4.