Untuk Kasasi) sangat keberatan sekalidan tidak dapat menerima serta menolak putusan Pengadilan Tinggi AgamaPadang tanggal 11 Juli 2013, dalam perkara No. 20/Pdt.G/2013/PTA.PDGdimaksud yang pada intinya mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/TUK (Termohon Untuk Kasasi) dimana setelan PUK membaca dan mempelajaridengan seksama Salinan Putusan Judex Facti dimaksud beserta pertimbanganpertimbangan hukumnya, kemudian berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan sebagaimana termuat dalam berkas incasu

perkara a quo, makaterhadap Putusan judec factie dimaksud, perkenankanlah PUK menyampaikanalasanalasan keberatan yang pada pokoknya berisikan tentang judec factietelah memberikan pertimbanganpertimbangan serta dalam memutus perkara aquo, benarbenar tidak memberikan pertimbangan yang cukup (Onvoldoendegemotiveerd) terhadap faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan tingkatpertama, yang saling mendukung dan berkesesuaian, telah salah dan kelirudalam memberikan pertimbangan dan atau putusan incasu

(vide jawaban Tergugat angka 6);Kemudian masih dalam jawaban Tergugat/Terbanding/PUK padapetitumnya TUK juga memintakan hak asuh (hadhanah) terhadap keempatanak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat (vide petitum jawabanangka 3)Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas terang dan nyata bahwa HakimPengadilan Tinggi Agama Padang incasu perkara a quo telah keliru dalammempertimbangkan keputusanya sehingga dengan demikian adalah sangatberalasan hukum kiranya PUK berkesimpulan dan mudahmudahan MajelisHakim

memberikan informasisesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinyasesuai dengan nilainilai Kesusilaan dan kepatutan;Oleh karena itu telah jelaslah bahwa Majelis Hakim Pengadilan TinggiAgama Padang yang memeriksa perkara di tingkat Banding tidakmemberikan pertimbangan yang cukup (Onvoldoende gemotiveerd)terhadap faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan tingkat pertama,yang saling mendukung dan berkesesuaian, telah salah dan keliru dalammemberikan pertimbangan dan atau putusan incasu

perkara a quo, yangterkesan sangat tergesagesa dan sekaligus tidak mencerminkan rasakeadilan serta sangat berpihak kepada TUK, sehingga sangat merugikanPUK dan adalah merupakan pertimbangan hukum yang sangat tidak patutuntuk dipertahankan incasu pemeriksaan kasasi a quo;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungmempertimbangkan sebagai berikut:mengenai alasanalasan tersebut:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena JudexFacti/Pengadilan

Bahwa Penggugat berdasarkan posita gugatan seharusnyamengajukan gugatan hanya ke pihak penjual yaitu Sugiyo dan atauSugiyo Siswo Hartono dan atau para ahli warisnya termasuk Istri(Sumirah) dari Sugiyo dan atau Sugiyo Siswo Hartono yang jelasHalaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 448/Pdt/2021/PT SMGdisebut atas persetujuan Surat Kuasa dalam Akta Surat Kuasa in casudari Pemilik Objek Sengketa incasu dalam Jual Beli incasu terlebihdahulu;b.

Smg, Penggugat perkara incasu yang dahulu samasebagai Penggugat juga mempermasalahkan mengenai jual beli danhak atas tanah sengketa, sehingga yang disengketakan dalam perkarayang sekarang dan perkara terdahulu adalah perkara yang sama, yaitumengenai sengketa kepemilikan terhadap Objek sengketa;5.

Bahwa Tergugat IV secara tegas menolak di dalilkan Penggugatmenerima pembayaran uang tunai, Tergugat IV tidak pernah menerimapembayaran atas jual belli incasu, Tergugat IV juga tidak pernah menerimasejumlan uang atas jual bell incasu dan tidak pernah pula menerimahonor/komisi atau apapun namanya atas transaksi jual beli incasu sebagaimediator atau makelar atau apapun namanya terkait transaksi jual bellincasu;6.

Bahwa Tergugat IV tegas menolak tidak pernah membantu Penggugatterkait jual beli incasu ataupun didalilkan pernah menerima uang pembeliansebagaimana dalil gugatan incasu, Tergugat IV tidak pernah melihat adanyapenyerahan uang secara tunai diserahkan dalam jumlah besar hinggamilyaran rupiah;7.

Tidak pernah menerima pembayaran uang tunai atas penjualanObjek Sengketa maupun tidak pernah menerima honor/komisi dan/ataukeuntungan apapun namanya atas transaksi jual beli incasu;8.

Bahwa tanah milik dan/atau tanah peninggalan kakek Tergugat (almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU) tersebut pada awalnyatermasuk dan meliputi pula bagian tanah yang kini telah dikuasaidan/atau dimiliki oleh Penggugat (RASYID MARINDA), yakni padasisi SEBELAH BARAT dari tanah milik dan/atau tanah peninggalanalmarhum LA OWI Alias MA ZIAMU yang kini dikuasai oleh ParaTergugat (incasu: Tanah Objek Sengketa), akan tetapi berdasarkankesepakatan Tergugat dengan Penggugat I, maka sisa tanah milikdan/atau tanah

Bahwa setelah meninggalnya almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU(kakek Tergugat I), maka penguasaan tanah milik dan/atau tanahpeninggalan kakek Tergugat tersebut (incasu: Tanah ObjekSengketa) maupun rumah panggung milik dan/atau peninggalankakek Tergugat yang hingga kini tetap berdiri kokoh di atas TanahObjek Sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat, kemudianditeruskan oleh anakanak almarhum LA OWI Alias MA ZIAMUantara lain bernama MA NAZIA (almarhum) yakni orang tua (ayah)Tergugat sampai beliau meninggal

: Tanah Objek Sengketa) termasuk bagian tanahmilik dan/atau tanah peninggalan kakek Tergugat yang telahdipertukarkan dengan Penggugat (RASYID MARINDA) yangterletak atau berbatas pada sisi SEBELAH BARAT bagian tanah milikdan/atau tanah peninggalan kakek Tergugat yang kini dikuasai olehPara Tergugat (incasu: Tanah Objek Sengketa), oleh karena TanahObjek Sengketa yang kini dikuasai oleh Para Tergugat tersebuttermasuk tanah yang kini telah dikuasai dan/atau dimiliki olehPenggugat (RASYID MARINDA), sejak

: Tanah Objek Sengketa) selanjutnya atas kesepakatanantara Penggugat (RASYID MARINDA) dengan Tergugat kemudian telah dipertukarkan dengan bagian tanah milik dan/atautanah peninggalan almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU (kakektergugat I) yang terletak atau berada pada sisi SEBELAH BARATbagian tanah milik dan/atau tanah peninggalan kakek Tergugat tersebut yang kini dikuasai oleh Para Tergugat (incasu: Tanah ObjekSengketa), dimana tanah tersebut sekarang telah dikuasai dan/ataudimiliki oleh Penggugat (RASYID

: Tanah Objek Sengketa), maka sejak saat itu Para Tergugattinggal menguasai dan menempati bagian tanah milik dan/atau tanahpeninggalan almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU yang kini dikuasaioleh Para Tergugat (incasu: Tanah Objek Sengketa) ditambahdengan sisa tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhumahWA SALAMU dan almarhum LA BETELE (nenek dan kakek ParaPenggugat) yang terletak atau berada pada sisi SEBELAH SELATANJalan HOS Cokroaminoto yang letaknya persis berbatas langsungdengan tanah milik dan

akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkanTERLAWAN merupakan Kreditur atas Perjanjian Pembiayaan ModalKerja dengan jaminan objek perkara a quo berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 143/Pdt.G/2017/PN.Tjk JoPutusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 36/Pdt/2018/PT.TjkJo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 404K/Pdt/2019 yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Bewisj) menyatakanPELAWAN bersamasama dengan Suaminya Edwin Bunyamin Pohar(incasu : Termohon

Bahwa selain Berita Acara Sita Eksekusi Pengadilan Negeri TanjungKarang Kelas IA Nomor : 24/Pdt.Eks.PTS/2019/PN.Tjk tanggal 25November 2020 PELAWAN beserta suaminya Edwin Bunyamin Pohar(incasu: Termohon Eksekusi I) pada saat pelaksanaan Aamaning dihadapanKetua Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah menyampaikan pengakuanutang dan penawaran Pembayaran kepada TERLAWAN sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu Miliar Rupiah) kepada Ketua Pengadilan NegeriTanjung Karang yang memimpin pertemuan Aanmaning) fakta

hukum daripelaksanaan Aanmaning tersebut telah membuktikan pengakuanPELAWAN dan suaminya Edwin Bunyamin Pohar (incasu: TermohonEksekusi I) terhadap bukti utang yang telah gagal bayar sebagaimanauraian Putusan Mahkamah Agung Nomor : 404K/Pdt/2019 yang telahdilaksanakan Sita Eksekusi, maka oleh karena itu fakta hukum ini telahmembuktikan gugatan PELAWAN hanya bertujuan menggelabui HAKIMdan PENGADILAN dan tidak mematuhi Putusan Pengadilan yang telahmemberi kepastian hukum ;6.

Emir Noer, Gg KaryaMuda No. 25, LK Il, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk BetungUtara, Kota Bandar Lampung atas nama Edwin Bunyamin Pohar selakuTermohon Eksekusi (Suami Termohon Eksekusi II) incasu : PELAWAN ;11. Bahwa tindakan PELAWAN dengan suaminya sdr.

EdwinBunyamin Pohar (incasu : Termohon Eksekusi 1) telah terbukti hanyabertujuan menggelabui HAKIM dan PENGADILAN serta tidak PATUH PADAPUTUSAN PENGADILAN oleh karena itu seluruh gugatan bantahanPELAWAN sangat beralasan hukum untuk ditolak untuk seluruhnya sertamenyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang tidak beretikad baik ;12.

sengketa tersebut bukan aset/milik Terbanding semulaTergugat tetapi adalah tanah negara bebas yang dikuasai oleh Pembandingsemula Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T126 tanah tersebut adalahmilik Pak Nagteno sebagaimana tercatat di Buku Letter C1 Nomor:621 tahun1901 .Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen Kota Malang, maka dengandemikian yang harus dipertimbangkan terlebin dahulu adalah apakah benarobyek tanah tersebut sudah beralin haknya dari Pak Ngateno kepadaTerbanding semula Tergugat incasu

Pasal 19 ayat (2)huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) PP.24/1997 dan juga bukan merupakanpembuktian adanya peralihan hak dari pemilik asal incasu Pak Ngatenokepada Terbanding semula Tergugat tersebut;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Terbanding semulaTergugat yaitu: saksi Dwi Cahyono,S.T., Kepala Kelurahan Bareng, denganmerujuk pada T127 pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan BukuKerawangan buku Letter C1 Nomor:621 tahun 1901 tanah sengketa semulaadalah tanah yasan milik Pak Ngateno

Menibang apakah benar pada tahun 1901 terjadi peralihanhak dari Pak.Ngateno selaku pemegang hak yasan atas tanah yang sekarangjadi obyek sengketa kepada Terbanding semula Tergugat ;Menimbang, bahwa menurut dalil dari Terbanding semula Tergugat perolehan hak dengan ganti rugi tersebut dilakukan pada tahun 1901, makamajelis hakim akan mempertimbangkan pula apakah pada tahun 1901tersebut Terbanding semula Tergugat incasu Pemerintahan Kota Malangsudah berdiri atau belum.Halaman 16 Putusan Nomor 101/PDT

Maka timbul pertanyaanapakah mungkin suatu badan hukum publik incasu Pemerintah Kota Malangyang pada tahun 1901 belum berdiri dapat melakukan perbuatan hukum untukmemperoleh suatu benda dan/atau barang incasu hak atas tanah dengan carapemberian ganti rugi kepada pemilik tanah incasu Pak Ngateno sebagaipemilik tanah yasan?

SBY.dari ganti rugi pada tahun 1901, oleh karena pada tahun 1901 tersebutPemerintahan Kota Malang dibawah kekuasaan Kolonial Belanda masih belumterbentuk/berdiri, dan baru didirikan oleh Kolonial Belanda pada tanggal 1 April1914 dengan nama Stadsgmeente Malang;Menimbang, bahwa menurut Pembanding semula Penggugat, tanahyang menjadi obyek sengketa incasu tanah seluas 1.498 m2 yang terletak diJalan Raya Langsep No.3, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen Kota Malangtersebut adalah tanah negara bebas yang

bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang diuraikan dalam gugatan tanggal 28 Agustus 2017 yangpada pokoknya mengenai perbuatan Wanprestasi sebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatanPenggugat adalah apakah benar Tergugat telah melakukan Wanprestasi atasSurat Pengakuan Hutang Nomor : B.139/6132/10/2015 tanggal 21 Oktober 2015yang telah disepakatinya tersebut;Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokokperselisihan incasu

Bahwa berdasarkan buktibuktidipersidangan pada pokoknya Para Tergugat membenarkan dan tidakmembantah dalil Penggugat incasu sebagaimana tersirat dalam jawabannya,maka terhadap tuntutan Penggugat tersebut Hakim akan mengambil alihdengan memperhatikan bukti surat tertanda P10, P11, P12, yaitu bahwa olehkarena Tergugat tidak melaksanakan sebagian atau lebih kewajibannya setelahperingatan tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan, maka jumlahtunggakan pokok + bunga menjadi sejumlah Rp.

Selain itu, oleh karena Tergugat dalam proses persidangan perkara initidak menunjukan itikad baik guna membayar sebagian atau lebih dari sisakewajibannya, maka sudah selayaknya Tergugat dibebani pula untuk membayardenda/penalty sebagaimana dimohonkan Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Hakim juga berpendapatbahwa oleh karena hal tersebut telah diperjanjikan sebagaimana Surat PengakuanHutang incasu, maka apabila Tergugat tidak

olehHalaman 6 dan 8 Putusan No. 26/Pat.G.S/2017/PN BywPenggugat dan Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan untukitu, maka petitum angka 4 tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, mengenai petitumtersebut Hakim berpendapat fTergugat atau siapa saja yangmenguasai/menempati obyek agunan tidak perlu diperintahkan untuk segeramengosongkan obyek agunan karena selain dirasa kurang manusiawi, upaya itupun tentu dapat dilaksanakan melalui eksekusi bila putusan incasu

secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasiselengkapnya termuat dalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi /Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi Il/Terdakwa tersebut,Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut : Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi /Penuntut Umum dan alasankasasi Pemohon Kasasi IlI/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karenaputusan Judex Facti incasu

Terdakwa;Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum atas terbuktinyadakwaan Pasal 374 KUHPidana juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidanaincasu dengan alasan Judex Facti telah keliru menerapkan hukum, karenasemestinya Terdakwa diterapbkan ketentuan dakwaan Alternatif KesatuPasal 49 Ayat (1) UndanUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentangPerbankan juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa atas putusan JudexFacti incasu

dengan alasan sesuai faktafakta persidangan bahwaTerdakwa tidak ~=terbukti melakukan perbuatanperbuatan yangdidakwakan Penuntut Umum incasu karenanya Terdakwaharusdibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;Bahwa alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum danalasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut di atas, tidak dapatdibenarkan karena alasanalasan kasasi tersebut hanya merupakanpengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatukenyataan yang sebelumnya telah pernah

Putusan Nomor 452 K/Pid/2019kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkatkasasi; Bahwa alasan Judex Facti menguatkan pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa incasu, sudah tepat dan benar dalam memberikanpertimbangan hukumnya karena telah secara cermat mempertimbangkankeadaankeadaan yang berpengaruh dalam penjatuhan pidananya.Demikian pula dalam menjatuhkan pidana tersebut telah puladipertimbangkan aspekaspek hukum pemidanaannya yaitu kepastianhukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan

Bahwa sebelum antara Penggugat dan Tergugatmelangsungkan pernikahan sebagaimana dikemukakan padaposita gugatan angka (1) diatas, Tergugat telah membuatSurat Pernyataan tertanggal 15 November 2015, apabilaselama pernikahan kami (Penggugat dan Tergugat), Tergugat incasu berselingkuh dan dibuktikan oleh isteri Tergugat(Penggugat in casu) maka isteri Tergugat (Penggugat in casu)berhak menuntut cerai dan aku (Tergugat in casu) Siapmenceraikannya dan keluar dari rumah dengan selembar bajudi badan tanpa

sangatwajar secara hukum kepada Penggugat untuk bercerai dariTergugat melalui Pengadilan Agama Kelas A Banjarmasintersebut diatas, dan Penggugat mohonkan kepada Ketua Cq.Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas A Banjarmasinberkenan untuk mengabulkan gugatan perceraian tersebut.Berdasarkan duduknya permasalahan dan alasanalasan yangdikemukakan tersebut diatas dan mengacu / mendasarkan padaSurat Pernyataan tanggal 15 November 2015, dimana apabilaselama pernikahan kami (Penggugat dan Tergugat), Tergugat incasu

berselingkuh dan dibuktikan oleh isteri Tergugat (Penggugat incasu) maka isteri Tergugat (Penggugat in casu) berhak menuntutcerai dan aku (Tergugat in casu) Siap menceraikannya dan keluardari rumah dengan selembar baju di badan tanpa membawaapapun dari rumah dan tidak akan menuntut pembagian hartaapapun dari isteri saya (Penggugat in casu), mohon kepada yangterhormat Ketua Pengadilan Agama Kelas A Banjarmasin Cq.Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin yangmemeriksa dan mengadili perkara

Nomor 4507 K/Pid.Sus/20192 (dua) tahun sudah tepat dan benar, karena dalam putusannya judexfacti telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benarsesuai faktafakta di persidangan;Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Penuntut Umum atas terbuktinyadakwaan in casu, dengan alasan judex facti telah salah dalammenerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimanamestinya, karena berdasarkan fakta bahwa ketika Terdakwa ditangkappetugas kepolisian terbukti Terdakwa memiliki/menguasai narkotika incasu

Ludia Rini Hartatie disimpulkanurine Terdakwa didapatkan unsur sabu (methamphetamine).Berdasarkan halhal tersebut, terang dan jelas perbuatan Terdakwa incasu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35Hal. 5 dari 7 hal.

Putusan Nomor 4507 K/Pid.Sus/2019Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana putusan judex facti inCasu; Bahwa alasan judex facti memperbaiki pidana penjara yang dijatunkankepada Terdakwa in casu menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun,sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena telahdengan cermat mempertimbangkan aspekaspek hukumpemidanaannya yaitu. aspek kepastian hukum, keadilan dankemanfaatan pemidanaan aquo bagi Terdakwa dan terhadapmasyarakat.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang No. 82/G/2007/PHI.SRG, tanggal 25 Maret 2008, dalamperkara Incasu telah salah dan keliru) menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya, dengan telah mengeluarkan putusan yang tidakmencerminkan rasa keadilan dan kepatutan hukum ;Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 725 K/Pdt.Sus/20082.

Bahwa telah keliru dan salah pertimbangan hukum putusan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam memutus danmemeriksa perkara Incasu, karena Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutusperkara Incasu hanya terfocus pada pertimbangan hukum mengenai upahskorsing yang belum dibayar oleh Termohon Kasasi kepada PemohonKasasi/Penggugat.

HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam putusan halaman 23alinea 4 mengenai ketentuan pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 yangmenyatakan bahwa Tuntutan pembayaran upah pekerja/oburuh dan segalapembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kedarluarsa setelahmelampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbul hak dan berdasarkanketentuan pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 ini pula Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, yangmemeriksa dan mengadili Perkara Incasu

No. 725 K/Pdt.Sus/2008rupiah), sehingga menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 114.000, (seratus empat belas ribu rupiah) ;Pertimbangan tersebut sangat keliru sekali atau terdapat kesalahanpenerapan hukum yang nyata, maka pertimbangan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial serang dalam perkara Incasu tidaklahdibenarkan maka sudah seharusnya dibatalkan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat :bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat

Bahwa pokok perkara dalam gugatan incasu adalah pembagian hartabersama yang merupakan permasalah yang timbul ada karena adanyaperkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebutkandalam angka 1 tentang kewenangan Pengadilan Agama Surakarta, makaberkaitan dengan substansi gugatan incasu adalah menjadi kewenanganPengadilan Agama.3.

Islam"adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinyamenundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai halhal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai denganketentuan Pasal ini.Dengan berdasarkan pada penjelasan diatas terkait dengan Penggugatbukan beragama Islam namun dahulu melakukan perkawinan secaraIslam sehingga terkait dengan sengketa harta bersama yang munculdalam perkawinan yang telah putus, maka dengan sendirinya terkaitdengan perkara yang dimaksudkan dalam gugatan incasu

Bahwa karena Penggugat, Tergugat dan Objek Gugatan berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta maka sah bila gugatanincasu diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama Surakarta.Berdasarkan halhal yang telah diuraikan Penggugat diatas maka terhadapperkara gugatan incasu adalah telah sah dan menjadi wewenang dariPengadilan Agama Surakarta untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikannya.Il.

Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan incasu diPengadilan Agama Surakarta, belum ada itikad baik dari Tergugatselaku yang menguasai Objek Gugatan untuk melakukan pembagianatas Objek Gugatan yang demikian sama saja menempatkanPenggugat sebagai pihak yang sama sekali tidak memilik hak atasObjek Gugatan.8.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990merupakan kewajiban Pegawai Negeri Sipil (incasu, Termohon) untukmengurus ijin cerai dan/atau surat keterangan cerai kepada atasannya yangtidak terkait dengan pihak lain (incasu, pihak Pemohon);Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan permohonan ceraitalak,majelis tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbanganhukum majelis tingkat pertama, kecuali masalah sebabsebab terjadinyaperceraian sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan

sehingga Terbanding merasatertekan dan tidak dihargai oleh Pembanding, dalil Terbanding mana ternyatadibantah oleh Pembanding dengan dalil bahwa tidak benar jika Pembandingmengambil 2 sertifikat dengan diamdiam tanpa sepengetahuan Terbandingmengajukan pinjaman dana pada tahun 20092010;Menimbang, bahwa oleh karena yang harus dibuktikan adalah sesuatudalil yang bersifat negatif (mengambil dan menggadaikan 2 sertifikat tanpa ijin),maka berdasarkan asas negativa non sund probanda, pihak yang membantah(incasu

cukup beralasan untukdipertahankan dan dikuatkan;Hak ExOfficio Mutah.Menimbang, bahwa majelis tingkat banding tidak dapat menerima dantidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yangberkaitan dengan pembayaran uang mut'ah secara exofficio yang dibebankankepada Terbanding sebagaimana yang tercantum dalam putusan PengadilanAgama Mojokerto a quo karena telah tidak tepat dan tidak benar denganpertimbangan dan alasan sebagai berikut;Menimbang, bahwa pembebanan suatu kewajiban (incasu

mengalami gangguankesehatan phisik dan dalam menjalani kehidupan seharihari hanya tergantungkepada kebaikan Pembanding;Menimbang, bahwa jawaban Terbanding tersebut menurut majelistingkat banding merupakan bentuk penyangkalan/pembantahan atas dalilgugatan Pembanding yang bersifat negatif (tidak memberi nafkah);Menimbang, bahwa oleh karena yang harus dibuktikan adalah sesuatudalil yang bersifat negatif (tidak memberi nafkah), maka berdasarkan asasnegativa non sund probanda, pihak yang membantah (incasu

Saksi I, dan 2.Saksi Il, saksisaksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangandibawah sumpah, disampaikan dipersidangan dimana keterangan saksisaksitersebut sudah didasarkan kepada pengetahuan sendiri, dan keterangan saksiyang satu dengan keterangan saksi yang lain saling bersesuaian, makaberdasarkan pasal 147, 170, dan 171 ayat(1) HIR, keterangan saksisaksitersebut secara formil dan materiil telah sah sebagai alat bukti, dan telahmempunyai nilai kekuatan pembuktian, incasu telah meneguhkan

hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 70ayat (1) Undang Undantg nomor. 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang nomor. 3 tahun 2006, dan perubahan kedua denganUndangUndang nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa seorang istri yang dicerai oleh suami berhakmendapat mut'ah yang layak dari bekas suaminya, serta nafkah iddah selamaisteri mengalami masa iddah selama 3 bulan, hal tersebut sesuai dengan pasal149 huruf (a) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, incasu

yang mengajukanperceraian adalah Pemohon sendiri, dan Pemohon pula yang telahPutusan Nomor.0558/Pdt.G/2017/PA.ClpHalaman 10 dari 14 halamanmeninggalkan Termohon, maka Pemohon patut dihukum untuk memberikannafkah lddah terhadap Termohon selama Termohon mengalami masa tersebutserta mut'ah berupa uang yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dankemampuan Pemohon, incasu Pemohon dengan Termohon ternyata dalamtahap mediasi telah terjadi kesepakatan tentang kewajiban yang harusdiberikan oleh Pemohon

akibat dari perceraian ini terhadap Termohon, makaPemohon dihukum sesuai kesepatakan sebagaimana tersebut selanjutnyatercantum dalam amar putusan ini;Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan, terbukti antaraPemohon dan Termohon selama perkawinannya telah dikaruniai 1 (Satu) oranganak bernama Rahmat Puji Setiawan, umur 9 tahun yang sekarang beradadalam pengasuhan Termohon dan tinggal di rumah orangtua Termohon, makasesuai ketentuan hukum yang berlaku, kedua orang tua (incasu)ayah/Pemohon wajib

memelihara dan mendidik anakanaknya sampai anak itudewasa, atau dapat berdiri sendiri (Pasal 45 ayat 1 dan 2 UndangundangNomor 1 Tahun 1974), kewajiban tersebut berlaku terus menerus meskipunperkawinan antara kedua orang tua putus, dan sesuai pasal 105 huruf (c) J.oPasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, semua biaya Hadlanah dan nafkah(seluruh biaya kebutuhan anak) di tanggung oleh ayah, incasu ternyata pulaPemohon menyanggupi untuk memberikan biaya untuk anak tersebut setiapbulan sekurangkurangnya

Bahwa keseluruhan jumlah hutang Tergugat incasu debitur pada Penggugatincasu kreditur, sebagaimana tertuang pada Perjanjian tanggal 27 Juli 2004,adalah sebesar Rp 468.000.000, (empat ratus enam puluh delapan jutarupiah) dengan perincian sebagai berikut :Hutang Pokok sebesar : Rp 360.000.000, (tiga ratus enampuluh juta rupiah)Bunga 10% flat p.a. sebesar : Rp 108.000.000, (seratus delapanjuta rupiah)Sesuai Perjanjian tanggal 27 Juli 2004, maka Tergugat incasu debiturmemiliki kewajiban membayar hutangnya

pada Penggugat incasu kreditur,dengan cara mengangsur sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali selama 36(tiga puluh enam) bulan, yang dilakukan setiap tanggal 26 setiap bulannyadengan angsuran sebesar Rp 13.000.000, (tiga belas juta rupiah) setiapbulan;5.

Sesuai dengan tanda terima pembayaran tanggal10 Februari 2006, diketahui harga jual unit adalah sebesar Rp 220.000.000, (dua ratus dua puluh juta rupiah);10.Bahwa sesuai dengan Pasal 10 huruf g perjanjian tanggal 27 Juli 2005,maka hasil penjualan unit tersebut diperhitungkan guna mengurangi hutangTergugat incasu debitur dan apabila hasil penjualan tidak mencukupi, makaTergugat incasu debitur berkewajiban membayar kekurangan tersebut padaPenggugat.

untuk membelitanah tersebut berasal uang hasil penjualan tanah Terbanding dengan isteripertama yang terletak di Tangsari Araya;Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Pembanding yang berupabangunan rumah permanen yang dibangun diatas tanah obyek sengketatersebut ternyata Terbanding dalam jawabannya tidak membantahnya,sehingga dengan tidak dibantahnya dalil gugatan Pembanding tersebutberdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22Maret 1972 yang abstrak hukumnya bahwa Tergugat (incasu

, Terbanding)tidak membantah dalil Penggugat (incasu, Pembanding) berarti Tergugat samadengan mengakui dalil gugatan Penggugat, maka dalil gugatan Pembandingmengenai bangunan rumah permanen berukuran lebar 6 m x panjang 17 myang terletak di Polowijen Il Gg.

Nomor986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972 yang menyatakan bahwa Tergugat (incasu, Terbanding) tidak membantah dalil Penggugat (incasu, Pembanding)berarti Teroanding sama dengan mengakui dalil Pembanding;Menimbang, bahwa Pasal 3 (8) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 menyatakan bahwaSepanjang penjanjian Sewa Guna Usaha (leasing) masih berlaku, hak milikalas barang modal obyek transaksi Sewa Guna Usaha berada padaPerusahaan Sewa Guna Usaha;Menimbang, bahwa

pembiayaan dalam bentukpenyediaan barang modal baik secara Finence Lease maupun Operating Leaseuntuk digunakan oleh penyewa Sewa Guna Usaha selama jangka waktutertentu berdasarkan pembayaran secara berkala,Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 2 Pasal dalam KeputusanMenteri Keuangan RI Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988tersebut, majelis tingkat banding berpendapat bahwa selama pembayaranangsuran dalam perjanjian hak Sewa Guna Usaha (leasing) belumselesai/lunas, maka obyek Sewa Guna Usaha (incasu

Jaga (alamat penggugat) tidak ada orang yang bernama DJAMANHUMONOBE RUNTURAMBI yang ada adalah orang yangbernama DJAMAN HUMONOBE, sehingga dengan demikiangugatan ini telah dibuat dan ditandatangani oleh orang yangmenggunahkan identitas/nama palsu, karenanya beralasanuntuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;Bahwa untuk membuktikan orang bernama DJAMAN HUMONOBEtidak sama dengan orang yang bernama DJAMAN HUMONOBERUNTURAMBI maka untuk itu perlu dikemukakan bahwa padatahun 2010 Para Tergugat (incasu

ROBY MONDING) telahdilaporkan ke Pihak Kepolisian selanjutnya oleh KejaksaanNegeri Tondano telah dilimpahkan kep Pengadilan NegeriManado untuk diadili dengan dakwaan telah melakukanpenyerobotan tanah (objek sengketa gugatan ini) milik saksikorban DJAMAN HUMONOBE;Bahwa oleh karena menurut surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum saksi korban adalah DJAMAN HUMONOBE dan tanahyang diserobot oleh terdakwa ROBBY MONDING (incasu ParaTergugat) adalah sama dengan objek sengketa gugatan ini yang10Penggugatnya bernama

ROBBI MONDING), dan nenek/oma Para Tergugatincasu ROBBI MONDING telah menempati rumah kayu tersebutsejak menjadi miliknya hingga meninggal pada tahun 2012 lalu,dan bahwa oleh karena nenek Para Tergugat (incasu ROBBIMONDING) telah meninggal maka bidang tanah yang diatasnyaterdapat sebuah rumah kayu tersebut telah beralih menjadi milikahli waris yang sah dari nenek para tergugat incasu ROBBIMONDING yaitu BERNARD MONDING (ayah dari ROBBI MONDING)karena saudara tiri dari BERNARD MONDING bernama SYANEMUMU

sesuai dengan surat pendjualan bertanggal 6 Juli1972, dan bahwaoleh karena SYANE MUMU telah meninggal lebih dulu dariAGUSTINA MUMU alias TIN dan BERRNARD MUMU maka bidangtanah milik SYANE MUMU tersebut telah beralih menjadi milik dariahli waris yang sah dari SYANE MUMU yaitu AGUSTINA MUMU danBERNARD MONDING, demikian juga dengan meninggalnyaAGUSTINA MUMU dan BERNARD MONDING telah meninggal duniamaka bidang tanah tersebut telah beralih menjadi milik para ahliwarisnya yang sah yaitu Para Tergugat (incasu

Bahwa posita gugatan angka 4Para Tergugat tolak karenadalil tersebut tidak benarsebab sebidang tanah yangsekarang diduduki dandikuasai oleh Para Tergugatyang menurut Penggugatsebagai objek sengketatersebut bukan milik TurutTergugat , dan ibu TurutTergugat bernama STIENMUMU tidak pernah tinggaldiatas tanah tersebut sejakdahulu) adalah nenek ParaTergugat (incasu ROBBIMONDING) bernamaAGUSTINA MUMU alias OmaTIN, demikian pula ParaTergugat (incasu ROBBIMONDING) telah mendirikanrumah diatas bidang tanahmilik

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyampaian Hasil Tes Tertulis danWawancara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Pilangsari,Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun 2018 di tandatangani olehJafar Sodiq sebagai Ketua Panitia incasu TERGUGAT Ill dan diketahuioleh Minarti sebagai Kepala Desa Pilangsari incasu TERGUGAT Il.Adapun materi berita acara antara lain dapat diuraikan sebagai berikut.b.

, maka sejak tanggal 10 Maret 2018,menurut pasal 21 ayat (4) Perda Demak No. 1 Tahun 2018, Kepala Desasudah harus membuat Penetapan tertulis (beschiking) berupa : KeputusanKepala Desa Pilangsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak TentangPengangkatan Saudari ANIK ZAHROTUS SAJIDA, S.Pd., sebagaiPerangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Pilangsari.14.Bahwa namun demikian sampai dengan batas waktu seperti yang tersebutpada point13 dan sampai dengan dilayangkan gugatan aquo, Kepala DesaPilangsari incasu

Tanggal 21 Mei 2018, namun isi surat somasi juga tidak mendapattanggapan dan jawaban apapun dari TERGUGAT 16.Bahwa ternyata pada tanggal 14 Maret 2018, Kepala Desa Pilangsari incasuTERGUGATI, telah pernah mengirimkan surat kepada Ketua PanitiaPengangkatan Perangkat Desa Pilangsari incasu TERGUGATIII, perihalTanggapan atas Penyampaian Usulan Panitia Pengangkatan PerangkatDesa. Dalam surat aquo, Kepala Desa Pilangsari memberi tanggapan yangpada intinya menyebutkan dan dikutip sebagai berikut :a.

,tanggal 30 April 2018, untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum, sehinggatidak beralasan lagi dijadikan dasar untuk tindakan hukum apapun juga.22.Bahwa dengan diterbitkannya Surat Kepala Desa tanggal 14 Maret 2018oleh TERGUGATI, perihal Tanggapan Atas Penyampaian Usulan PanitiaPengangkatan Perangkat Desa Desa Pilangsari incasu TERGUGAT Ill,dapat dikartegorikan bahwa Tergugat , telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad)23.Demikian pula tindakan dari TERGUGATI

telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad)24.Demikian juga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Ill yang telahmenerbitkan surat Nomor : 008/PAN/PILPERADES/DS.PLGS/II/2018 tanggal28 Februari 2018, Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan UjianSeleksi Calon Perangkat Desa Tahun 2018 yang kemudian tidakditindaklanjuti oleh Kepala Desa Pilangsari, namun TERGUGATIII tidakmelakukan tindakan apapun dan cenderung menyetujui tindakan KepalaDesa Pilangsari incasu

Namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapatdengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dengan pertimbangansebagai berikut:Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebutdengan pertimbangan yang pada pokoknya didasarkan atas surat kuasa dari(Pemberi kuasa) kuasa hukum kurator kepada Ketua Pengadilan Agama JakartaTimur yang isi surat tersebut pada pokoknya bahwa Tergugat (incasu,Terbanding) telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri

PengadilanAgama) dilarang menanggapi suratsurat yang dikirimkan oleh pihak ketigayang bukan sebagai pihak dalam perkara (incasu, perkara gugatan hartabersama) tersebut, kecuali jika suratsurat tersebut dikirim oleh pihakberperkara yang berkaitan dengan masalah kewenangan Pengadilan (cq.Pengadilan Agama) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 126 HIR;Menimbang, bahwa jika ada pihak ketiga yang mempunyai kepentinganhukum dengan perkara tersebut (incasu, gugatan harta bersama) maka jalanyang harus ditempuh

hanyamenyatakan masalah badan hukum perseroan dipersilahkan diajukan jadi buktidi persidangan untuk mengetahui siapakah yang menjadi direksi di dalamperseroan tersebut dan dalam masa perkawinan yang menjadi harta bersamadi dalam gugatan pembagian harta bersama tersebut;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bebanpembuktian dalam hukum acara perdata baru dibebankan kepada salah satupihak berperkara setelah ada jawaban yang membantah atau menolak dengantegas terhadap dalildalil yang diajukan (incasu

.** Bahwa semasa hidupnya SAMADJI dan SULASTRI Incasu Penggugat Iltidak di karuniai anak.** Bahwa namun sewaktu SULASTRI diperistri oleh SAMADuUI, status SULASTRItelah menjanda dan mempunyai anak :1. MASLIN SUHARTI2. IMPIl MUALIMAH3. AGUS TARANGGONOHal. 1 dari 18 hal. Put.

sebagaimana yang tercantum dalamAkta Jual Beli Tanah Nomor : 1396/ JB/NGASEM/2007 tersebut dijual lagi olehAGUS TARANGGONO Incasu Penggugat secara di bawah tangan kepadaSUMARI AGUS WIBOWO Incasu Penggugat Ill yang beralamat di DesaCabean RT. 06 RW. 01, Kec. Cepu, Kab.

Blora seharga Rp. 35.000.000,(Tiga puluh lima juta rupiah).Bahwa namun sekitar bulan Mei tahun 2008 ada orang yang bernamaSUHADAK Incasu Tergugat yang tanpa izin dari para Penggugat mendirikanrumah di atas tanah milik SUMARI AGUS WIBOWO Incasu Penggugat Ill yaitutanah seluas 650m? yang terletak di Persil 24 a, Blok D.I, C Nomor 1078,Dukuh Ledok, Ds.Mojodelik, RT. 04 RW. 01, Kec. Ngasem, Kab. Bojonegoroyang batasbatasnya adalah :Utara : Jl.

DesaTimur : Narto, PriantoSelatan : MarjukiBarat : Rasidin, Ngadi, Sudiyono.Sebagaimana yang telah terurai dalam Akta Jual Beli Tanah Nomor :1396/ JB/NGASEM/2007 yang dibuat oleh dan atau dihadapanNotaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah ENI ZUBAIDAH, SH.Bahwa perbuatan SUHADAK Incasu Tergugat dalam hal mendirikan rumahdi atas tanah milik para Penggugat tersebut telah mendapat teguran dari paraHal. 2 dari 18 hal. Put.

tercatat atas namaSAMDuJI dan belum pernah dioperalihkan kepada pihak lain;Bahwa selanjutnya oleh SAMDuUI tanah tersebut dioperalihnkan secara jualbeli kepada Penggugat yang kemudian dituangkan dalam Akta Jual BeliTanah Nomor : 1396/JB/NGASEM/2007 yang dibuat oleh dan ataudihadapan Notaris/PPAT ENI ZUBAIDAH, SH pada tanggal 31 Desember2007;Bahwa oleh karena jual beli tersebut dilakukan oleh orang yang berhak untukmenjual tanah tersebut, yaitu SAMADJI serta atas persetujuan dariistrinya/SULASTRI Incasu

(kurang lebih tujuh puluh ribu meter persegi),yang terletak di Dusun Tameng, Desa Tiromanda, Kecamatan Bua,Kabupaten Luwu tersebut kepada Penggugat , Penggugat II dan kepadaMUHAMMADIYAH Cabang Bua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu incasu Penggugat Ill, maka hak atas tanah tersebut beralin kepadaPenggugat , Penggugat Il dan MUHAMMADIYAH Cabang Bua,Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu in casu Penggugat III yang kemudianoleh Penggugat I, Penggugat II dan MUHAMMADIYAH Cabang Bua,Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu jn

(kurang lebih Tiga Puluh Ribu Meter Persegi), Penggugat Il seluas +30.000 m* (kurang lebih Tiga Puluh Ribu Meter Persegi) dan kepadaMUHAMMADIYAH Cabang Bua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu incasu Penggugat III seluas + 10.000 m? (kurang lebih Sepuluh Ribu MeterPOIlSOQ) jn nne nnn nnn ne nnn nn nnn cnn nena nena nnn ane nanac ncn:. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2014, Penggugat dan Penggugat II melaluiALIMUDDIN MANDAS, S.H. Notaris/PPAT di Kab.

;15.Bahwa berdasarkan surat Tergugat No. 59/100.03/73.17/III/2016tertanggal 1 Maret 2016, Perihal: Permohonanan Penjelasaan Sertipikat,serta fakta lapangan berupa parit pembatas yang dibuat oleh PemerintahKabupaten Luwu tersebut, maka dapat diketahui dan dipastikansebahagian dari sertipikat objek sengketa telah menimpah tanahPenggugat , Penggugat II dan menimpah seluruh tanahMUHAMMADIYAH Cabang Bua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu incasu Penggugat Ill, masingmasing : Tanah Penggugat seluas 18.871 m

(seratusdelapan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) atasnama PEMERINTAH KABUPATEN LUWU sebahagian telah menimpahtanah Penggugat I, Penggugat Il dan keseluruhan tanahMUHAMMADIYAH Cabang Bua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu incasu Penggugat III, masingmasing : Tanah Penggugat seluas 18.871 m? (delapan belas ribu delapanratus tujuh puluh satu meter persegji) ; Tanah Penggugat II seluas 20.598 m?

Tiromandatertanggal 02 April 2013, Surat Ukur No. 69/Tiromanda/2013 tertanggal21 Maret 2013, seluas 108.599 m* (seratus delapan ribu lima ratussembilan puluh sembilan meter persegi) atas nama PEMERINTAHKABUPATEN LUWU, diterbitkan di atas sebahagian tanah yang semuladibuka, dikuasai dan digarap oleh almarhum MATTONA maupun abhiwarisnya yang kemudian dijual kepada Penggugat , Penggugat II danMUHAMMADIYAH Cabang Bua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu incasu Penggugat Ill serta dengan diterbitkannya objek