Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkasperkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut:Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapatdibenarkan karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa putusan judex facti (incasu

Pengadilan Tinggi Surabaya) yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan atas keterbuktianDakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan penjatuhan pidananyatidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkanputusan tersebut telah memberikan pertinbangan hukum yang tepatdan benar dalam mempertimbangkan faktafakta persidangan; Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas putusanjJudex facti incasu, dengan alasan

Putusan Nomor 1390 K/Pid.Sus/2019 Bahwa alasan judex facti menjatuhkan pidana yang dijatuhkankepada Para Terdakwa incasu yaitu pidana penjara masingmasingselama 3 (tiga) tahun, sudah tepat dan benar dalam pertimbanganhukum, karena dalam menjatuhkan pidana tersebut telah dengancermat mempertimbangkan aspekaspek hukum pemidanaannyayaitu aspek kepastian hukum, aspek keadilan dan aspekkemanfaatan pemidanaan a quo terhadap Para Terdakwa dan bagimasyarakat; Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi Penuntut Umum

Dengan demikian kapasitas Penggugat dalam memajukan gugatan initidak jelas/kabur, dengan kata lain, Penggugat tidak memiliki kualitashak (persona standi in judicio) dalam memajukan gugatan ini ;Bahwa dalam petitum gugatan angka ke5 Penggugat memintakanagar "Menghukum Tergugat ataupun pihakpihak yang mendapatkanhak dari padanya untuk mengosongkan tempat katrol tersebut ....1S tana nae ee te et ee ee re re eeeSecara nyata (Feiteliike) yang menguasai dan mengelolai tempatkatrol incasu adalah pihak SPSI

, adalahdikarenakan : 22222 nnn nnn nnn nnn ee neee noe2.1 Bahwa Tergugat pada satu pekan (7 hari) sebelum jatuh tempopembayaran telah menghubungi Penggugat untuk melakukanpembayaran atas stand/meja tempat berjualan ikan yang disewaTergugat incasu, namun Penggugat menolak pembayaran sewatersebut dari Tergugat, dimana Penggugat mengatakan : pembayaranditunda terlebin dahulu, dan Penggugat tidak ada memberikanpenjelasan/alasan yang sah menurut hukum lebih lanjut kepadaT@rQUQ al j 2 2 nn nnn nnn nnn

Bahwa Tergugat juga telah berjualan ikan dilokasi incasu sejakpertama kali pasar ikan tersebut ada dan beroperasi pada tahun 1974,dan sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini, Tergugat merasa perlu menguraikan secararingkas tentang berdirinya pasar ikan dimaksud, sebagai berikut :Bahwa pada sekitar tahun 1974 alm. Samsudin disuruh oleh Brigjend.(Purn.) R.

Munthe, yang pada saat itu selaku Pengelola pasar ikanincasu, untuk menjumpai dan membujuk Tergugat dan ParaPedagang ikan Pasar Kemiri agar bersedia pindah tempat berjualankelokasi pasar ikan incasu, guna meramaikan dan memajukan pasarikan tersebut. Dan Tergugat serta. beberapa Pedagang ikan bersediauntuk pindah berjualan ikan dari pasar Kemiri kepasar ikan incasudengan kesepakatan ; 252" 2 205 Bahwa Brigjend. (Purn.) R.

Munthe selaku Pengelola pasar ikan padasaat itu, tidak akan mengutip uang sewa selama. 1 (satu) tahun dariPara Pedagang 5 222520 noo non no nnn cen scenes nen neeBahwa kemudian Tergugat dan Para Pedagang ikan merintismembangun dan mempromosikan pasar ikan incasu dengan penuhperjuangan dan pengorbanan.

Dalam Negeritanggal 31 Maret 1982 No.14 tahun 1982 , menerbitkan Peraturantentang larangan Pembuatan /Pengesahan Akta Kuasa Mutlak yangbertujuan untuk menghindari penyalagunaan hukum Pemindahan Hakatas tanah secara terselubung dan sewenangwenang dengan beberapapengecualian ;Menimbang, bahwa Intruksi Menteri dalam Negeri tersebut adalahsalah satu bentuk Hukum positif yang mengandung aturan hukum publikbertujuan mengatur ketertiban Umum dalam transaksi jual beli tanah ;Dalam konteks perkara ini (incasu

dapatdi cabut kembali olehpemberi Kuasa adalah merupakan penyimpangan dari pasal 1813KUHPerdata ;Oleh karena itu penerbitan Surat Kuasa menjual tanggal 03 Juli 2009masingmasing nomor : 04, Nomor 05, dihadapan Notaris Albert SDumanauw, SH haruslah dinyatakan tidak sah batal demi hukum karenabertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku Cq.IntruksiMendagri tanggal 31 Maret 1982 Nomor :14 tahun 1982, dengandemikian gugatan Penggugat dalam petitum angka 7 dapat di kabulkan ;Menimbang, lebih lanjut Incasu

No.298/PDT/2013/PT.Mks20Rekonvensi , karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut samadengan pertimbangan gugatan rekonvensi tergugat dan Turut tergugatIl .oleh karena itu gugatan rekonvensi tergugat III dalam putusannyamenolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi dapat dikuatkan ;DALAM POKOK PERKARA REKONVENSIMenimbang, bahwa Gugatan rekonvensi Tergugat III Konvensi /penggugat Rekonvensi; Incasu adalah berkaitan erat dengan GugatanKonvensi , tentang transaksi jual beli tanah hak milik di kelurahan

pemegang hak HermanLumanga (Penggugat Konvensi) Akta jual beli tanggal 25 April 2012nomor:14/2012 ;Menimbang, bahwa transaksi jual beli tanah antara tergugat Konvensi sebagai penjual dengan Tergugat IIl Konvensi sebagai pembelidengan menggunakan surat kuaSa menjual yang merupakan surat kuasamutlak ,Akta Kuasa menjual tanggal 03 Juli 2009 No.05 dan sudahdipertimbangkan dalam Konvensi oleh majelis tingkat bandingsebagaimana tersebut di atas dalam putusan ini , Kemudian majelis HakimTingkat banding Incasu

No.298/PDT/2013/PT.Mks22gugatan Rekonvensi berada dipihak yang kalah maka dihukum untukmembayar biaya perkara dalam dalam kedua tingkat peradilan yangditetapkan nihil ;Menimbang, bahwa berdasar analisa pertimbanganpertimbangan Incasu Majelis Hakim Tingkat banding sebagaimana uraiantersebut di atas baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi , makaputusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 Agustus 2013 Nomor:11/Pdt.G/2013/PN.Mks dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi haruslahdibatalkan dan Pengadilan

Oleh karena itu pada tempatnya bilaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor wajib menyatakan dirinya tidakberwenang mengadili perkara incasu ( vide Pasal 134 HIR).B.

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI PERSONA STAND IN JUDICO ; Dalam gugatan incasu disebutkan secara tegas bahwa yangmengajukan gugatan adalah CV. Delima Jaya yang merupakan badanusaha yang bukan merupakan badan hukum oleh karenanya tidakdapat diwakili oleh beberapa orang saja melainkan seluruh pemegangsaham ; Apabila hanya diajukan Wiyanta dan Ew saja maka sudah tentugugatan InCasu tidak memiliki persona Standi In Judico, sehinggawajib untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;D.

Bank Rakyat Indonesia sebagai pihak yangpertama kali melakukan hubungan hukum dengan Penggugat dansebagai pihak yang ikut serta dalam pemberian akad kredit, jual beli dantransaksi hukum lainnya atas obyek incasu ; Adalah sudah sewajarnya bila PT. Bank Rakyat Indonesia wajibdiikutsertakan sebagai pihak karena dalam obyek yang sama, karenaasal mula permasalahan incasu adalah dengan adanya akad kredityang dilanjutkan dengan transaksi jual beli antara PT.

Bank Rakyat Indonesia maka gugatan incasu patut ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.E.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.. tanggal 13Desember 1958 Nomor 4.K/Sip/1958, dalam perkara antara Moehati lawanGustaff dkk, dinyatakan Dengan demikian jelas gugatan incasu patutditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;Seandainya gugatan incasu tetap diajukan oleh Penggugat makatetap saja gugatan ini patut menurut hukum untuk ditolak atau tidak dapatditerima karena yang bertanggungjawab akan transaksi hukumsebagaimana diuraikan oleh Penggugat adalah P.T.

Bahwa tanah milik dan/atau tanah peninggalan kakek Tergugat (almarhumLA OWI Alias MA ZIAMU) tersebut pada awalnya termasuk dan meliputi pulabagian tanah yang kini telah dikuasai dan/atau dimiliki oleh Penggugat (RASYID MARINDA), yakni pada sisi SEBELAH BARAT dari tanah milikdan/atau tanah peninggalan almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU yang kinidikuasai oleh Para Tergugat (incasu: Tanah Objek Sengketa), akan tetapiberdasarkan kesepakatan Tergugat dengan Penggugat I, maka sisa tanahmilik dan/atau tanah

Bahwa setelah meninggalnya almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU (kakekTergugat I), maka penguasaan tanah milik dan/atau tanah peninggalankakek Tergugat tersebut (incasu: Tanah Objek Sengketa) maupun rumahpanggung milik dan/atau peninggalan kakek Tergugat yang hingga kinitetap berdiri kokoh di atas Tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh ParaTergugat, kKemudian diteruskan oleh anakanak almarhum LA OWI Alias MAZIAMU antara lain bernama MA NAZIA (almarhum) yakni orang tua (ayah)Tergugat sampai beliau meninggal

: Tanah Objek Sengketa)termasuk bagian tanah milik dan/atau tanah peninggalan kakek Tergugat yang telah dipertukarkan dengan Penggugat (RASYID MARINDA) yangterletak atau berbatas pada sisi SEBELAH BARAT bagian tanah milikdan/atau tanah peninggalan kakek Tergugat yang kini dikuasai oleh ParaTergugat (incasu: Tanah Objek Sengketa), oleh karena Tanah ObjekSengketa yang kini dikuasai oleh Para Tergugat tersebut termasuk tanahyang kini telah dikuasai dan/atau dimiliki oleh Penggugat (RASYIDMARINDA), sejak

: TanahObjek Sengketa), maka sejak saat itu Para Tergugat tinggal menguasai danmenempati bagian tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhum LAOWI Alias MA ZIAMU yang kini dikuasai oleh Para Tergugat (incasu: TanahObjek Sengketa) ditambah dengan sisa tanah milik dan/atau tanahpeninggalan almarhumah WA SALAMU dan almarhum LA BETELE (nenekdan kakek Para Penggugat) yang terletak atau berada pada sisi SEBELAHSELATAN Jalan HOS Cokroaminoto yang letaknya persis berbataslangsung dengan tanah milik dan

Bahwa bukti tersebut jikadihubungkan dengan bukti P.LILIMILIMW 2 / P.LILULM 2a berupagambar/sketsa tanah warisan, maka tanah objek sengketa dalam perkara incasu, masuk dalam sketsa gambar yang merupakan bagian tanah warisanpeninggalan Ina Jawa;Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.I.ILIII.IMW 3 berupa Berita AcaraPemeriksaan Tanah Ina Jawa yang ditempati La Owi.

Kartini, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, seluas 656 m², sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00551/Kelurahan Wale, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 01/Wale/2008 tertanggal 05 Maret 2008 dan/atau perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 00823/Kelurahan Wale, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00057/Wale/2016 tertanggal 01 Februari 2016 (incasu: Tanah Objek Sengketa), dengan batas-batas sebagai berikut :

Bahwa faktanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugatbersumber pada :SURAT PERJANJIAN PENYEDIA JASA PEKERJA antara PT.MULTIPLAST INDO MAKMUR ( incasu Tergugat ) dengan PT. PUTRAHalaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN BilMAPALA SEJATI ( incasu Penggugat ) Nomor. 002 SPK/PMS/X1/2016tanggal 10 Nopember 2016 ;3.

MULTIPLAST INDO MAKMUR ( HEAD OFFICE ) yangberkedudukan di Jalan Kertajaya No. 109 Surabaya yang selanjutnyadisebut TURUT TERGUGAT ;Bahwa gugatan Penggugat yang demikian , jelas dapat disimpulkan gugatanPenggugat ERROR IN PERSONA terhadap Turut Tergugat , karena objekgugatan Penggugat adalah berkaitan dengan Perjanjian Penyedia JasaPekerja Nomor. 002/SPK/PMS/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016 antaraPenggugat dengan Tergugat ( incasu PT. MULTIPLAST INDO MAKMUR ) ;Bahwa secara yuridis PT.

MULTIPLAST INDO MAKMUR merupakanBadan Hukum yang memiliki persona in standy berbentuk PerseroanTerbatas ( PT ) , subyek hukum ( incasu TERGUGAT dengan TURUTTERGUGAT ) yang digugat oleh Penggugat dalam perkara aguo adalahSAMA ;Bahwa ironisnya Pengugat mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat dengan mencantumkan kapasitas Turut Tergugat sebagai PT.

Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara yuridis TIDAKMEMPUNYAI hubungan hukum dalam bentuk apapun denganPenggugat dalam perkara aquo, karena obyek sengketa dalam perkaraaquo ( incasu Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja Nomor. 002/SPK /PMS / XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016 ) adalah antara Penggugat denganTergugat ;Bahwa obyek perkara aquo ( Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja Nomor.002/SPK/PMS/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016 ) adalah Perjanjian duapihak ( bilateral ) antara Penggugat dan

Tergugat saja , TIDAK ADAHalaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Bilhubungan hukum apapun dengan Pihak Ketiga ( incasu Turut Tergugat IIdan Turut Tergugat III ) ;Bahwa obyek sengketa incasu Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja Nomor.002/SPK/PMS/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016 yang bersifatbilateraltersebut hanya mengikat pada Penggugat dan Tergugat ( vide Pasal 1338KUHPerdata ) , oleh karenanya Pihak lain incasu Turut Tergugat Il dan TurutTergugat Ill secara yuridis formal

Menerima permohonan Pemohon Banding (incasu PemohonPeninjauan Kembali) dan bahwa karena itu membatalkan koreksiterhadap biaya Master Card dan Visa Card sebesar Rp.725.129.401 ,00.b.

Bahwa dengan kata lain, Putusan aquo sama sekali tidakmencerminkan pada suatu Putusan yang objektif, yang mendasarkanpertimbangan hukumnya pada landasan hukum, melainkan hanyadidasarkan kepada kepentingan sepihak incasu TermohonPeninjauan Kembali.

Putusan Nomor. 118/B/PK/PJK/2014d.8d.9.PPh Pasal 26, sulit menghindarkan kesan bahwa MajelisHakim kelihatannya seperti menerapkan sistim pengenaanPajak Objektif (seperti halnya PPN) karena pajak yangseharusnya jadi beban si penerima bunga di Cayman Islandharus ditanggung oleh Pemohon Banding (incasu PemohonPeninjauan Kembali).

Karena tindakan Terbanding (incasu TermohonPeninjauan Kembali) yang dibenarkan Majelis Hakim untukmemajaki pembayaran bunga aquo sungguh merugikanPemohon Peninjauan Kembali karena pajak PPh Pasal 26aquo telah mendistorsi usaha Pemohon PeninjauanKembali.Tindakan Terbanding (incasu Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara aquo apabila dilihat dari suduthukum Tata Usaha Negara yang merupakan /ex generalisdari Hukum Pajak adalah tergolong pada tindakan yangtidak sesuai dengan asasasas umum pemerintahan

Putusan Nomor. 118/B/PK/PJK/201410.11.baik karena Terbanding (incasu Termohon PeninjauanKembali) sebagai unsur pemerintahan yang seharusnyamentaati hukum justru melanggarnya.

Darulquthni)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim menemukan fakta hukum incasu sebagai berikut: Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri bawahtangan yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2012. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam.

Pasal 4Kompilasi Hukum Islam perihal keabsahan perkawinan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukumtersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti keabsahanpernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga pernikahan incasu harusdinyatakan sah.Menimbang, bahwa pernikahan yang sah adalah conditio sine quo nondari suatu perceraian yang sah, sehingga oleh karena pernikahan incasu sah,maka gugatan cerai incasu dapat diperiksa dan dipertimbangkan untuk diadilidan diputus.Menimbang

, bahwa terhadap gugatan cerai incasu, Majelis Hakimmenemukan fakta persidangan sebagai berikut: Bahwa menurut Penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugatpada awalnya rukun hingga dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi karenakekurangan nafkah dari Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat seringbertengkar sejak Mei 2013 yang lalu, kemudian Penggugat dan Tergugatberpisah sehingga sejak Januari 2014 sampai dengan sekarang Penggugatdan Tergugat berpisah rumah dan menjalankan hidup masingmasing tanpapeduli

Wazirsyah bin M.Yusuf AS selaku anak lakilaki incasu sebagai Pemohon;Syahputra bin M.Yusuf AS selaku anak lakilaki incasu sebagai Pemohon IT;Ridwansyah bin M.Yusuf AS selaku anak lakilaki incasu sebagai Pemohon III;Irwansyah bin M.Yusuf AS selaku anak lakilaki incasu sebagai Pemohon IV;aMeutia Fitriah binti M.Yusuf AS selaku anak perempuan incasu sebagaiPemohon V;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almh.

Bahwa Lessor telah menyewa guna usahakan barang modal dengan hakopsi kepada Lessee incasu Tergugat berdasarkan Lampiran PSGU(Lease Agreement) Daftar, sebagaimana tercantum di dalam Asset NomorKontrak : 88820130023, 88820130025, 88820130053, dan 88820140007dengan total nilai sewa guna usaha/pembiayaan secara keseluruhan ialahsebesar Rp.11.288.000.000, (Sebelas Milyar Dua Ratus Delapan PuluhDelapan Juta Rupiah) yang terdiri dari :a.

Surat Nomor: 020/SOM/LEG/II/2016, tertanggal 29 Februari 2016,Perihal: Somasi.13.Bahwa sampai dengan lewatnya tenggang waktu peringatan yangdiberikan, ternyata Lessee incasu Tergugat belum juga melaksanakankewajiban sehingga Lessee telah lalai membayar/memenuhi kewajibansebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 Perjanjian kepadaPenggugat.

TOTAL KESELURUHAN UTANG : Rp.8.003.864.243,(terbilang : Delapan Milyar Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh EmpatRibu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah);16.Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana tersebut diatas, dan oleh karenaLessee incasu Tergugat telah terbukti Ingkar Janji (Wanprestasi) atasPerjanjian, dan mengingat sampai dengan Gugatan ini diajukan tidak adaitikad baik dari Lessee incasu Tergugat untuk menyelesaikan seluruhpembayaran kepada Penggugat, sedangkan Penggugat memerlukanjaminan, kepastian

Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee), tertanggal 08Agustus 2012, untuk Perjanjian , telah memberikan jaminan pribadidengan mengikat dirinya sebagai Penjamin (Guarantor) untukmenjamin hutanghutang Lessee incasu Tergugat kepada Lessortanpa syarat yang timbul dari Perjanjian yang dibuat antara Lesseeincasu Tergugat dengan Lessor.b.

HEXAFINANCE INDONESIA incasu Penggugat. Oleh karena itu PT. HEXAFINANCE INDONESIA incasu Penggugat berhak untuk melaksanakansegala tindakantindakan maupun hakhak sebagaimana yang diatur didalam Perjanjian menggantikan kedudukan PT.

Namundemikian, di dalam perkara incasu,, sepertinya Penggugat lupa membicarakanuraian terkait Perjanjian Induk a quo.

Tergugat 1 terikat perjanjian pinjaman kredit dengan seseorang bernama Rickey(yang diketahui sebagai suami dari Penggugat incasu). Dimana Tergugat 1bertindak selaku Kreditur dan Sdr. Rickey bertindak sebagai Debitur.

Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yangmenyatakan bahwa Tergugat 1 telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum(Vide angka 03 Gugatan incasu).

Termasuk juga Objek Hak Tanggungan incasu.

diKecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkanpada pokoknya sebagai berikut : Bahwasaksi kenal Pemohon karena Paman dan juga kenal Termohon; Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun danharmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2016 rumah tangga Pemohon danTermohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon seringterjadi perselisinan dan pertengkaran; Bahwapenyebabnya Termohon selalu menyuruh Pemohon untuk merawatibu termohon (mertua Pemohon) yang sedang sakit (incasu

diKecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkanpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal Pemohon karena bibi Pemohon dan juga kenalTermohon; Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun danharmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2016 rumah tangga Pemohon danTermohon mulai retak, Karena antara Pemohon dan Termohon seringterjadi perselisinan dan pertengkaran; Bahwapenyebabnya Termohon selalu menyuruh Pemohon untuk merawatibu termohon (mertua Pemohon) yang sedang sakit (incasu

karenanyaketerangan saksisaksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil Permohonan Pemohon yang telahdikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai diatas maka Majelis telah dapatmenemukan faktafakta di persidangan sebagai berikut; Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisandalam rumah tangga; Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Termohon selalumenyuruh Pemohon untuk merawat ibu termohon (mertua Pemohon) yangsedang sakit (incasu

Di satu sisi PENGGUGATmenyatakan bahwa Surat Pemutusan Hubungan Kerja adalah tidaksah dan batal demi hukum sehingga 'sepatutnya dan sewajarnyaPENGGUGAT menuntut agar tetap dapat bekerja kembali diperusahaan incasu.

Smelting incasu PENGGUGAT sebagaimanapada Surat Keputusan Direksi No. 114/NP.X/2013, tertanggal 09Oktober 2013 didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut :A. Masalah dugaan kebocoran gas di Perusahaan1) Bahwa, PENGGUGAT telah melakukan kegiatankegiatan yang merugikan perusahaan incasu TERGUGAT, salah satunyamembuat dan menandatangani pernyataan dan kesepakatanpemberian ganti rugi kepada warga desa Roomo.

Pembuktian adanya unsurkesalahan perusahaan incasu TERGUGAT sehinggamenimbulkan/menyebabkan kerugian ini penting sekali(substansial hubungan kausal) mengingat di lokasi tersebutbanyak pabrik lain yang juga berpotensi menimbulkan kerugianpada warga sekitar ;5) Bahwa, prinsip kehatihatian dan kecermatan tidak diterapkan olehPENGGUGAT bahkan PENGGUGAT dengan inisiatif sendiriberupaya menyelesaikan/menanggulangi masalah ganti rugi aquo tanpa prosedur tetap (tata cara/aturan) perusahaan incasuTERGUGAT

serta tanpa melibatkan dan/atau tanopa memintapersetujuan pimpinan di atasnya dalam struktur organisasi (i.c.jajaran direksi) ;6) Bahwa, dengan adanya berbagai tindakan PENGGUGAT tersebutmenimbulkan kerugian perusahaan incasu TERGUGAT baik dariaspek reputasi bisnis maupun finansial.

Di satu sisi PENGGUGAT menyatakan bahwa Surat PemutusanHubungan Kerja adalah tidak sah dan batal demi hukum sehingga 'sepatutnyadan sewajarnya PENGGUGAT menuntut agar tetap dapat bekerja kembali diperusahaan incasu TERGUGAT namun disisi lain, justru PENGGUGATmenuntut upah dan segala yang menjadi haknya selama Pekerja padaperusahaan incasu TERGUGAT dan selanjutnya dalam penyusunan positaGugatan PENGGUGAT terdapat ketidakjelasan dan ketidakcermatan terlihatGugatan a quo tidak sesuai antara posita gugatan

.; Bahwa amar putusan tersebut di dasarkan dengan pembuktian Penggugat incasu Pemohon Peninjauan Kembali berupa bukti SPPT atas nama H Kamunridan 2 (dua) orang saksi masingmasing bernama H. A. Muh. Nawir dan Tajuddinbin H.

Hal ini menunjukkan fakta hukum yangterungkap dipersidangan bahwa baik pembuktian Penggugat asalTerlawan in casuPemohon Peninjauan Kembali maupun Pembuktian Tergugat asalPelawan incasu Termohon Peninjauan Kembali, ternyata saling bersesuaian, maka benar H.Kamunri/Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai hak "pengelolaan" sehinggamenurut hukum H.

Sedangkan pertimbangan hukum Judex Factie dan JudexJuris terkait penbayaran ganti rugi tidak diperkenankan terhadap tanah Negarabebas, berdasarkan Keppres Nomor 55 Tahun 1993, padahal tanah sengketabukan tanah negara bebas melainkan tanah negara tidak bebas denganmelekat hak pengeloaan dan pajaknya dibayar secara terus menerus, oleh H.Kamunri incasu Pemohon Peninjauan Kembali.

Sehingga Keppres yangdimaksudkan tersebut yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Judex Facti danJudex Juris, tidak relevan dalam perkara ini, melainkan sesuai prinsip hukumpertanahan "Hak Prioritet" sebagaimana dimaksudkan beberapa hak termasukhak pengeloaan di dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangUndang Undang Pokok Agraria;Keberatan KetigaBahwa selain keberatan tersebut di atas, Penggugat asalTerlawan incasu Pemohon Peninjauan Kembali juga mengajukan bukti baru (Novum) yangterkait dengan