Jati RT.001 RW. 003 No.71Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,sebagai Pemohon III ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca surat permohonan bertanggal 22 Nopember 2012 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor21/Pdt.P/2012/PA.P1k ;Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama PalangkaRaya Nomor W16A1/141/Hk.05/1I/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang padapokoknya menegur para Pemohon agar dalam waktu 30 hari sejak tanggaltersebut memenuhi

Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri SampangNomor 21/Pdt.G/2019/PN Spg tanggal 20 April 2020 dan suratsuratyang berhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 16Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Sampang pada tanggal 16 Desember 2019 dalam Register Nomor21/Pdt.G/2019/PN.Spg. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah pihakpihak

dalam Putusan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN Spgtanggal 20 April 2020, Majelis Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapatmenyetujul dan membenarkannya, kemudian diambil alih sebagaipertimbangan untuk putusan ditingkat banding, sehingga putusan tersebutpatut dipertahankan untuk dikuatkan;Halaman 12 Putusan Nomor 375/PDT/2020/PT SbyMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggimemeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkarabeserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor21

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor21/Pdt.G/2019/PN Spg, tanggal 20 April 2020;3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayarbiaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000, (Sseratus limapuluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim padahari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H,M.H.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 2 Pebruari 2015 Nomor21/Pid.B/2015/PN.Mrb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 2 Pebruari 2015Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Mrb, tentang Penetapan Hari Sidang ;3.

P@mohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan NegeriJakarta Utara pada tanggal 19 Januari 2021 di bawah Register Nomor21/Pdt.P/2021/PN Jkt.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor21/Pdt.P/2018/PN Pmn;2. Menyatakan perkara permohonan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Pmn tersebutdicabut;Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Pmn3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pariaman untuk mencoretperkara permohonan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Pmn, dari dalam buku registerperkara;4.

Putusan No. 39/B/2017/PT.TUN.MKSMenimang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan Penggugatdan Tergugat masingmasing masingmasing pada hari Kamis, tanggal 01Desember 2016 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor21/G/2016/PTUN.Kdi, taggal 01 Desember 2016 dengan Surat PengantarNomor : W4TUN.6/1030/H.TUN/XV/2016, tanggal 01 Desember 2016 ;Menimbang, bahwa Tergugat terhadap putusan tersebut telahmengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Desember 2016sebagaimana Akta Permohonan Banding

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingnya diterimamaka kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkankedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding memeriksa danmempelajari sengketa a quo secara seksama mulai dari surat gugatan beritaacara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, suratsurat bukti,keterangan saksisaksi dari Penggugat dan kesimpulan para pihak, sertasalinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor21

yuridis karena Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara PHI Nomor 21/Pdt.SusPHI/2016/PN Plgtidak mempertimbangkan alat bukti Pemohon Kasasi dahulu Tergugatsehingga melanggar Pasal 102 huruf d Undang Undang Nomor 2 Tahun2004 tentang PPHI yang menyatakan: pertimbangan terhadap setiap buktidan data yang diajukan hal yang terjadi dalam persidangan selamasengketa itu diperiksa;Halaman 4 dari 8 hal.Put.Nomor 1095 kK/Pdt.SusPHI/2016Bahwa Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara PHI Nomor21

,karena telah memenuhi alasan untuk membatalkan putusan PHI Nomor21/Pdt.SusPHI/2016/PN Plg., sebagaimana sesuai dengan UndangUndang Mahkamah Agung Pasal 30 (1) yang menyatakan:a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;c.

Dalam Eksepsi1.Bahwa gugatan Penggugat tidak sah karena tidakmempunyai dasar hukum dengan alasan :Bahwa gugatan Penggugat Daftar Perkara Nomor21/Pdt.G/2016/PN.Plg Didaftarkan pada tanggal 01 Februari2016 telah mengalami 2 (dua) kali perubahan.Bahwa perubahan pertama pada tanggal 10 Mei 2016 denganmenggunakan 2 (dua) Surat Kuasa yaitu Surat Kuasa tanggal 18Januari 2016 dan Surat Kuasa tanggal 07 April 2016 ;Bahwa perubahan kedua pada tanggal 28 Juni 2016 berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni

2016 ;Bahwa dengan adanya Surat Kuasa tanggal 20 Juni 2016, makasecara otomatis / secara hukum Surat Kuasa tanggal 18 Januari2016 dan Surat Kuasa tanggal 07 April 2016 adalah batal demihukum / tidak berlaku lagi yang berlaku adalah Surat Kuasatanggal 20 Juni 2016 ;Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Nomor21/Pdt.G/2016/PN Plg yang didaftarkan pada tanggal 01 Pebruari2016 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Januari 2016 yangsecara hukum sudah batal / tidak berlaku lagi, bukanberdasarkan Surat Kuasa

No. 205 tanggal 30November 1990, adalah palsu, inilah yang menjadi dasar pada perkaraNomor 50/Pdt.G/2009/PN.Plg, tersebut dimenangkan oleh pemohonbanding / Tergugat , Namun semua hal ini sama sekali tidakdipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan,dimana dalam putusan a quo Majelis Hakim malah menyatakan bahwaperkara Nomor 50/Pdt.G/2009/PN.Plg dinyatakan batal dan alat buktimilik pemohon banding / semula Tergugat adalah tidak sah.Bahwa Pengadilan Negeri Palembang dalam putusan Nomor21

;Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.Menerima permohonan banding dari pemohon banding /semula Tergugat secara keseluruhan;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor21/Pdt.G/2016/PN.Plg, tanggal 16 Nopember 2016, Dengan mengadilisendiri oleh karenanya dengan amarnya ; Menolak gugatan para Penggugat / para termohon banding secarakeseluruhan.

/Pdt.G/2016/PN.Plg ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi materipokok perkara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akanmempertimbangkan apakah perkara Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Plg, adapersamaan tentang subjek maupun objek dengan perkaraperkarasebelumnya ;Menimbang, bahwa mencermati perkara Nomor21/Pdt.G/2016/PN.Plg, sama subjek dan objek dengan perkara Nomor93/Pdt.G/2010/PN.Plg, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dimana putusan perkara tersebut dinyatakan NebisIn

Agama : Islam;Pekerjaan : Petani;Terdakwa. tidak ditahan ;Dalam hal ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca: Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor572/PID/2021/PT SBY tanggal 2 Juni 2021 Jo Penetapan Wakil KetuaPengadilan Tinggi Surabaya Nomor 572/Pid/2021/ PT SBY tanggal 30Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas; Berkas perkara , putusan Pengadilan Negeri Sumenep nomor21

Maka olehkarena itu terhadap keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalammemori bandingnya haruslah dikesampingkan:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaPutusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 22 April 2021 Nomor21/Pid.B/2021/PN.

Kutai, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (buktiP.3);Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.15.33.21/Pw..01/36/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatanganioleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri, bermeteraicukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.4);Fotokopi Surat Keterangan Untuk Menikah Nomor21/409.045.045/2013 bertanggal 20 Mei 2013 atas nama CUCUPEMOHON, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala DesaSrengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, bermeterai cukup,cocok

Fotokopi Surat Keterangan Untuk Menikah Nomor474/20/418.102.02/2013 bertanggal 21 Mei 2013 atas nama CALONberikut:1Kabupaten Blitar;789ISTRI CUCU PEMOHON, yang dibuat dan ditandatangani olehKepala Desa Batuaji Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri,bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.6);Fotokopi surat persetujuan mempelai atas nama CUCU PEMOHONdan CALON ISTRI CUCU PEMOHON bertanggal 14 Mei 2013,bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.7);Fotokopi surat keterangan tentang orang tua nomor21

, KohirNomor 645/2094, Persil Nomor 10 b D IV Blok Cijamil;Menyatakan sah dan berlaku Berita Acara Eksekusi Penyerahan Nomor21/Pdt.Eks.G/2016/PN Blb tertanggal 24 Agustus 2017 juncto Nomor67/Pdt.G/2009/PN BB juncto Nomor 223/Pdt/2010/PT BDG;Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensiadalah pemilik sah atas objek tanah yang terletak di Desa Mekarsari,Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung (sekarang Bandung Barat),luas = 5.850 m?

, Kohir Nomor 645/2094Persil Nomor 10 b D IV Blok Cijamil;Menyatakan sah dan berlaku Berita Acara Eksekusi Penyerahan Nomor21/Pdt.Eks.G/2016/PN Blb tertanggal 24 Agustus 2017 juncto Nomor67/Pdt.G/2009/PN BB juncto Nomor 223/Pdt/2010/PT BDG;Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensiadalah pemilik sah atas objek tanah yang terletak di Desa Mekarsari,Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung (sekarang KabupatenBandung Barat) luas = 5.850 m?

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandungtertanggal 21 Juli 2016 Nomor 21/Pdt.Eks.G/2016/PN Blb juncto PutusanPengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 67/Pdt.G/2009/PN BB junctoPutusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 223/Pdt.G/2010/PT BDG;Menyatakan batal demi hukum pelaksanaan eksekusi atas tanah seluas6.014 meter persegi yang terletak di RT 02, RW 08, Kampung CinanggelaDesa Mekarsari (dahulu Desa Margajaya) berdasarkan Surat PenetapanKetua Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 21 Juli 2016 Nomor21

., selaku pemilik PT Pantai Aan melakukanpengecekan terhadap tanahnya yang bersandingan dengan tanah milikTerdakwa tersebut di atas, ternyata berdasarkan luas dan letak lokasi tanahsebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor21/2012/Ds.Selong Belanak tanggal 22 Oktober 2012 (yang merupakansertifikat pengganti dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04/1993/Ds.Mangkung tanggal 23 April 1993 yang dinyatakan hilang) atas nama PT PantaiAan seluas 48.637 meter persegi, terdapat sebagian

BambangWiratmadji Soeharto, M.Si., selaku pemilik PT Pantai Aan melakukanpengecekan terhadap tanahnya yang bersandingan dengan tanah milikTerdakwa tersebut di atas, ternyata berdasarkan luas dan letak lokasi tanahsebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor21/2012/Ds.

No. 565 K/Pid/2014Terdakwa tersebut di atas, ternyata berdasarkan luas dan letak lokasi tanahsebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor21/2012/Ds.

Bahwa terhadap permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidakbenar Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) Nomor21/Dir/VI/2012 tanggal 2 Juli 2012 tersebut oleh Pihak TermohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) diterbitkan surat nomor S691/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang PemberitahuanSurat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang DilaksanakanTanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal.

Bahwa mengenai persyaratan formal surat permohonan pembatalanketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasla 36 ayat (1) huruf dUU KUP secara jelas dan tegas telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1)Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor21/PMK.03/2008 yang mengatur bahwa :Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau pembatalansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhipersyaratan sebagai berikut:a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Taginan Pajak atau suratketetapan pajak

Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor21/PMK.03/2008 tersebut disebutkan bahwa :Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan;Bahwa berdasarkan surat pemohonan pembatalan ketetapan pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat), surat nomor S691/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 09 Juli 2012 yang dari TermohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat) dan ketentuan

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) PMK Nomor21/PMK.03/2008 terhadap permohonan yang tidak memenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapatdipertimbangkan.Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) tersebut, maka terhadappermohonan pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut karena tidakmemenuhi persyaratan formal dan tidak dapat dipertimbangkan

pemeriksaanyang dilaksanakan tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan yangdiajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) adalahhanya 1 (satu) kali yaitu melalui surat nomor 06/Dir/I/2013 tanggal 31Januari 2013 (sebagaimana bukti lampiran P 9), yang olehTermohonPeninjauan kembali (semula Tergugat) dijawab dengan diterbitkan suratS29/WPJ.20/KP.0706/2013 tanggal 14 Februari 2013.Sedangkan surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak yangdilaksanakan tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan nomor21

SK/LGL/SHG/X/200190 tertanggal 8 oktober 2020 danSurat Tugas Nomor L/LGL/X/200076 tanggal 8 Oktober 2020Selanjutnya disebut Termohon Keberatan;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor21/Pen.Pdt.G.S/2020/PN Pso tanggal 14 Desember 2020 tentang PenunjukkanMajelis Hakim;Halaman 1 dari 14 Putusan Keberatan Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN PsoSetelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor21/Pdt.G.S/2020/PN Pso tanggal 1 Desember 2020 dan berkas

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara iniyang ditaksir sejumlah Rp. 371.000, (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);Setelah membaca risalah pernyataan permohonan keberatan perkaragugatan sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/PN Pso yang di buat oleh paniteraPengadilan Negeri Poso yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 8Desember 2020, pemohon keberatan/semula tergugat mengajukan permohonanagar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Poso Nomor21/Pdt.G.S/PN

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlahRp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, PengadilanNegeri Majene telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Agustus 2021 Nomor21/Pid.Sus/2021/PN Mjn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.

Pid.Sus/2021/PT MKSMenimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Majene tersebut,Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan bandingdihadapan Panitera Pengadilan Negeri Majene masingmasing pada tanggal18 Agustus 2021 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Mjn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah danseksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masingmasing padatanggal 19 Agustus 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor21

mengulangiperbuatannya sedangkan bagi Masyarakat pemidanaan merupakan daya tangkaluntuk tidak melakukan perbuatan pidana.Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkatBanding berpendapat alasanalasan memori banding Penuntut umum tidak cukupberalasan yuridis, oleh karena itu harus dikesampingkan.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca,mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara dan turunan resmiPutusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 10 Agustus 2021 Nomor21

sesuai dengan perbuatan Terdakwa karena dalampertimbanganpertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengantepat dan benar semua keadaan serta alasanalasan yang menjadi dasarputusannya, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertamatersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiridalam memutus perkara ini pada tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 10 Agustus 2021, Nomor21

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka yangsecara serta merta diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Bandung menjadipertimbangannya pada halaman 14 alinea ketiga Putusan Nomor21/Pdt.G/2010/PN.Mjl tanggal 10 mei 2011 yang berbunyi: Menimbangbahwa perkara perdata No.17/Pdt./G/1980/PN.MJL. jo. PutusanPengadilan Tinggi No.146/Pdt/1981/Perd/PTB. Jo.

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung secara serta merta telah mengambilalih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor21/Pdt.G/2010/PN.Mjl tanggal 10 mei 2011 pada halaman 17 alineakedua yang berbunyi : Menimbang bahwa Tergugat 1 mengajukan buktiT13 yaitu Putusan tertanggal 25 juni 1979 tentang pengangkatan anakyang menerangkan bahwa NY.

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka yangsecara serta merta diambilalih oleh Pengadilan Tinggi Bandung menjadipertimbanganya pada halaman 14 alinea ketiga putusan Nomor21/Pdt.G/2010/PN Mijl., tanggal 10 mei 2011 yang berbunyi: Menimbangbahwa perkara perdata Nomor 17 Pdt.

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung secara serta merta telah mengambil alihpertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor21/Pdt.G/2010/PN Mjl., tanggal 10 Mei 2011 pada halaman 17 alinea keduayang berbunyi: Menimbang bahwa Tergugat 1 mengajukan bukti T13 yaituputusan tertanggal 25 Juni 1979 tentang pengangkatan anak yangmenerangkan bahwa Ny. Yuti Rumsinah telah mengangkat anak yang bernamaNy. Nana Syariah, hal ini menerangkan bahwa benar Ny.

Tanah milik Penggugat II tersebut turut dieksekusiberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman nomor21/Pdt.E/2000.PN.SLMN, atas dasar permohonan para TergugatpadahalHal. 3 dari 31 hal. Put. No. 671 PK/Pdt/201 1asal tanah tersebut adalah hasil pembelian Penggugat II dari PenggugatFberdasarkan Akta jualbeli nomor 85/AJB/DPK/1998, tanggal 30 Juni1998,yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT R. M.

yang asalnyadari Letter C. 295/Kld, telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Sleman,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman nomor08/Pdt.E/2002/PN.SLMN, sebagai pelaksanaan terhadap isi putusanPengadilan Negeri Sleman nomor 23/Pdt/G/1996/PN.SLMN jo. nomor21/Pdt/1997/PTY jo. nomor 2501 K/Pdt/1998, yang mana obyek eksekusinyaantara lain tanah Persil 17a, d.Il, seluas 520 m? dan tanah Persil 17b, d.IIl luas1790 m?.

Menyatakan secara hukum, bahwa putusan Pengadilan Negeri Slemannomor 119/Pdt.G/1996/PN.SLMN jo. nomor 56/Pdt/1997/PTY jo. nomor 2493K/Pdt/1998, dan Penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Sleman nomor21/Pdt.E/200G/PN.SLMN, terhadap lokasi tanah milik para Penggugat cacathukum, oleh karena itu batal demi hukum dan tidak mernpunyai kekuatanhukum mengikat;10.

Menghukum para Tergugat untuk memulihkan seperti semula terhadaptanahtanah dan bangunan milik para Penggugat, yang dieksekusiberdasarkan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Sleman nomor21/Pdt.E/2000/PN.SLMN. jo. putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor119/Pdt.G/1996/PN.SLMN. jo. nomor 56/Pdt/1997/PTY jo. nomor 2493 K/Pdt/1998 tanpa syarat dan beban apapun juga;11.

;Adalah harta warisan peninggalan almarhum Bapak/Mbok Tjiptodiharjo yangturun kepada ahliwarisnya yaitu Penggugat s/d VI Rekonvensi seperti/sesuai putusan perkara perdata nomor 119/Pdt.G/1996/PN.SLMN. jo. nomor56/Pdt/1997/PTY jo. nomor 2493 K/Pdt/1998 jo. eksekusi nomor21/Pdt.E/2000/PN.SLMN;2 Bahwa Tergugat Rekonvensi s/d VI (H.

./2015 "Majelis Pengawas Daerah menyarankan untuk melengkapi surat kuasatersebut dan kalau surat kuasa tersebut tidak dapat diperoleh, aktatersebut harus dibatalkan"; "Notaris yang bersangkutan menjanjikan dalam waktu 10 hari untukmembatalkan akta tersebut";12.Dari isi Surat tersebut, maka jelas dan nyatalah bahwa Akta Notaris Nomor21 tertanggal 21 Desember 2009 dibuat secara melawan hukum dankarenanya akta tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum;13.

Tiga Laskar Andalas yang disebabkanadanya Kepengurusan Ganda setelah terbitnya Akta Notaris Nomor21 yang cacat hukum;Adapun tagihantagihan CV. Tiga Laskar Andalas yang tertundapembayaran akibat terbitnya Akta Notaris nomor 21 yang cacathukum tersebut adalah sebagaiberikut:a.Tagihan dari PT.

Medco E&P Indonesia atas Invoice Nomor21/07/09 sebesar USD 91,284, karena syarat harus adanyaPernyataan Bersama antara Penggugat dan Direktur yangdiangkat dengan Akta Notaris Nomor 21 tertanggal 21 Desember2009 yang cacat hukum;Akibat tertundanya pembayaran Invoice tersebut telahmengakibatkan kerugian karena kehilangan kesempatanmendapat keuntungan jika dibayarkan tepat waktu yang jatuhtempo pada Januari 2010, yaitu: 3 % setiap bulannya dari jumlahuang tersebut diatas atau sama dengan USD 91,284

kebenaran materiil apa yang dikemukakankepadanya itu;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa Judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan JudexFacti sudah tepat dan benar;Berdasarkan bukti P6 (Surat Majelis Pengawas Notaris Daerah IkatanNotaris Indonesia Kabupaten Bogor, proses pembuatan Akta Nomor 21, tanggal21 Desember 2009 tidak disertai dengan Surat Kuasa dari Penggugat kepadaTergugat Il ketika menghadap Tergugat I/Notaris yang membuat akta Nomor21

surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri SukoharjoNomor 21/Pdt.P/2016/PN.Skh, tanggal 10 Maret 2016 tentang penunjukanMajelis Hakim dan Panitera Pengganti ;Telah membaca surat penetapan Hakim Nomor : 21/Pdt.P/2016/PN.Skh,tanggal 10 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan ParaPemohon datang menghadap sendiri di persidangan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 28 Maret 2016 ParaPemohon telah mengajukan permohonan Pencabutan perkara Nomor21

(vide pasal 233 ayat (2) KUHAP).Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menolakPutusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 21 Mei 2014 Nomor21/Pid.Sus/2014/PN.Spn dengan alasan yang selengkapnya seperti tersebutpada memori bandingnya tanggal 1 Juni 2014, yang pada pokoknya sebagaiberikut:1. Sepanjang Terdakwa diproses terkait perkara ini tidak pernah didampingioleh Penasihat Hukum.

Memerintahkan agar Pemohon banding segera dikeluarkan daripenahanan sementara.Atau, bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat lain, mohonPutusan seadiladilnya, ex aquo et bono.Menimbang bahwa demikian pula Penuntut Umum menolak putusanPengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 21 Mei 2014 Nomor21/Pid.Sus/2014/PN.Spn tersebut dengan alasan yang selengkapnya sepertitersebut dalam memori bandingnya tanggal 11 Juni 2014, yang padapokoknya sebagai berikut: Halaman 10 dari 18 Halaman Dari PUTUSAN

menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologicanggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyakmenimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yangsangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.Berdasarkan alasan tersebut Berdasrkan alasan tersebut PenuntutUmum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yangmemeriksa perkara ini memutuskan :1.2.Menerima permohonan Kontra Memori Banding ini.Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor21

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,(Tiga Ribu Rupiah).Menimbang bahwa setelah membaca: berkas perkara dan turunanresmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 21 Mei 2014 Nomor21/Pid.Sus/2014/PN.Spn dan memori banding Terdakwa tersebut, maupunmemori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh PenuntutUmum, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkanalasan penolakan/keberatan Terdakwa, maupun keberatan Penntut Umumtersebut seperti berikut