diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Desember2006 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Desember 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.255.978DPP (80/100xDPP Pk) Rp 1.004.782Selisin (DPP PKDPP PM) Rp 251.195PPN (10/100xDPP) Rp 25.119bahwa menurut Terbanding

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Desember 2006 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja Penggugat, dengan perhitungan sebagai berikut:a. Uang pesangon 1 X 5 X Rp2.550.000,00 = Rp12.750.000,00;b. Uang penghargaan masa kerja 2 X Rp2.550.000,00 = Rp 5.100.000,00;c. Uang penggantian hak 15% X Rp17.850.000,00 = Rp 2.677.500,00; Jumlah = Rp20.527.500,00;(dua puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);3.

Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungankerja Penggugat, dengan perhitungan sebagai berikut:Uang Pesangon = Rp25.500.000,00;Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp 5.100.000,00;Uang Penggantian Hak =Rp 4.590.000,00;Total = Rp35.190.000,00:(tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Membebankan biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Negarasebesar Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan

Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungankerja Penggugat, dengan perhitungan sebagai berikut:a. Uang pesangon 1 X 5 X Rp2.550.000,00 = Rp12.750.000,00;b. Uang penghargaan masa kerja 2 X Rp2.550.000,00 = Rp 5.100.000,00;c. Uang penggantian hak 15% X Rp17.850.000,00 = Rp 2.677.500,00;Jumlah = Rp20.527.500,00:(dua puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.4.

Sdri.EMY ERMIANTI.1 (satu) Iembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Kapal denganJK.No.16 PUJK 2A 0050739 tanggal sebatik, 30 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 85.000, diketahui petugas operasional an. Sdri.EMYERMIANTI.1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Barang denganJK.No.16 PUJK 2B 0043600 tanggal sebatik, 30 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 7.000, diketahui petugas operasional an.

Sdri.EMY ERMIANTI.1 (satu) Iembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Kapal denganJK.No.16 PUJK 2A 0050714 tanggal sebatik, 28 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 21.500, diketahui petugas operasional an. Sdri.EMYERMIANTI.1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Barang denganJK.No.16 PUJK 2B 0043587 tanggal sebatik, 28 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 69.000, diketahui petugas operasional an.

Sdri.EMY ERMIANTI.1 (satu) Iembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Kapal denganJK.No.16 PUJK 2A 0050515 tanggal sebatik, 20 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 9.500, diketahui petugas operasional an. Sdri.EMYERMIANTI.1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Barang denganJK.No.16 PUJK 2B 0043496 tanggal sebatik, 20 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 72.000, diketahui petugas operasional an.

Sdri.EMY ERMIANTI.1 (satu) Iembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Kapal denganJK.No.16 PUJK 2A 0050476 tanggal sebatik, 16 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 30.900, diketahui petugas operasional an. Sdri.EMYERMIANTI.1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Barang denganJK.No.16 PUJK 2B 0043471 tanggal sebatik, 16 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 5.000, diketahui petugas operasional an.

TPK/2019/PT.SMR1 (satu) Iembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Kapal denganJK.No.16 PUJK 2A 0050440 tanggal sebatik, 13 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 30.900, diketahui petugas operasional an. Sdri.EMYERMIANTI.1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Barang denganJK.No.16 PUJK 2B 0043445 tanggal sebatik, 13 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 5.000, diketahui petugas operasional an.

TARIF BEA KELUAR DAN HARGAEKSPORBahwa perhitungan Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor dalam penetapankembali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf a.

PeraturanMenteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008, yang menyatakan bahwa:Pasal 14(2) Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a.

Perhitungan Bea Keluar : Rp9.565.904.334,00g. Kekurangan Pembayaran BK : Rp4.027.739.000,003.

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa DokumenEksporBahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)hari sejak PEB didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kewenangan dandasar perhitungan bea keluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan BeaKaluarPasal 6 ayat (2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dihitung

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif beakeluar serta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yangmengatur tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar(secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas namaMenteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakan sudah cukupjelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalahsebagai berikut:e PEB Nomor

Perhitungan Aspendi Azis Penggugat , dengan masa kerja adalah15 tahun 6 bulan. NoDasar Hak Perhitungan Hak % Bulan Wages/Gaji Jumlah Gaji/benefit Rp6.950.000,00/bperbulan ulanPesangon:2x9/: 2 x Rp6.950.000,00 Rp125.100.000,00bulan upah 9(Ps.156 ayat 2) Xx Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1383 K/Padt.SusPHI/2020 6 x Rp6.950.000,00 Rp41.700.000,00Penghargaanmasa kerja : 6 xupah/bulan = (Ps!

Perhitungan Herlin Patris Lumumba Penggugat II, dengan masakerja adalah 12 tahun 4 bulan. Perhitungan hak No Dasar hak% Bulan Wages/gaji JumlahGaji/benefit perbulan = Rp4.123.000,00/oulan1/Pesangon : 2 x 9 bulan upah 9x2 X Rp4.123.000,00 Rp74.214.000,00(Ps.156 ayat 2)5 Xx Rp4.123.000,00) Rp20.615.000,00Penghargaan masa kerja : 5 xNoUpah/bulan (Ps!

Perhitungan Aspendi Azis Penggugat , terhitung mulai bulanSeptember 2019 sampai dengan bulan Maret 2020, denganperhitungan: NoPerhitungan Hak Dasar hak % Bulan Wages/gaji Jumlah1 Gaji/Benefit perbulan = Fp6.950.000,/bulan7 X Rp6.950.000,00 Rp48.650.000,00pembayaran gaji sebelumputusan pengadilan yangbelum diterima 7 bulan (blnSeptember 2019 s/d Maret2020) Sub Total Rp48.650.000,00 Terbilang: (empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);5.2.

Perhitungan Herlin Patris Lumumba Penggugat II, terhitung mulaibulan September 2019 sampai dengan bulan Maret 2020, denganperhitungan: Perhitungan Hak No Dasar hak % Bulan Wages/gaji Jumlah eaivBenett perbulan = RP6950.000,/bulan7 x Rp4.123.000,00 Rp28.861.000,00pembayaran gaji sebelumputusan pengadilan yangbelum diterima 7 bulan (blnSeptember 2019 s/d Maret2020) Sub Total Rp28.861.000,00 Terbilang: (dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu riburupiah);6.Menghukum Tergugat untuk membayar

dan pembayaran uang pesangon,uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak ParaPenggugat;Menyatakan menolak perhitungan dan pembayaran upah selamaproses penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada ParaPenggugat;Menyatakan menolak uang paksa/dwangsom dari Para Penggugat;Menyatakan menolak putusan serta merta dari Para Penggugat;Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat;C.

Perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang dihitung Tergugat bagiPenggugat16 / M.

/V/1989 tentang Perhitungan PensiunKaryawan PT IPTN diringkas dan dicontohkan menjadi : = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X Dasar Pensiun Tahunan 12.

huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :Halaman 41 dari 140 hal.

Bahwa berdasarkan gugatan Para Pengugat / Para Pemohon Kasasi,menuntut perhitungan pembayaran manfaat pensiun sekaligus yang diaturdalam ketentuan program Pensiun yang lama dan rumusnya yangditetapbkan pada angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum NomorSE/06/036.03/IPTN/30200/IV/89 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PTIPTN;2.

Kasasi sebagaimana cara perhitungan pada lampiran SE06 tahun1989;Halaman 118 dari 140 hal.

karena obyek pajak yang dipersengketakan merupakan limbah/scrap sisa prosesproduksi dari bahan baku yang mendapat fasilitas KITE;bahwa Pemohon Banding berpendapat nilai pabean (Nilai Transaksi Baran) adalah sama dengan HargaJual, nilai transaksi barang yang Pemohon Banding lakukan adalah barang waste, sehingga untukpenetapan penghitungan Bea Masuk adalah Harga Jual Waste dikalikan Tarif Waste (Harga Jual x 5%),sehingga untuk penghitungan PPNnya adalah (Harga Jual + (Harga Jual x 5%)) x 10%);bahwa perhitungan

15.991.458,00Dasar Pengenaan Pajak (Impor BKP) 6.652.100,00 bulan x 2%) IPPN Yang Masih Harus Dibayar (7.473.634,00 15.991.458,00 bahwa dalam persidangan pada tanggal 18 November 2013, Pemohon Banding menyatakan bahwamengakui besarnya kuantum sisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 26.691 kgsebagaimana perhitungan Terbanding, namun dengan perhitungan harga ratarata per kg bahan bakutetap sebesar Rp3.400,00 sebagaimana perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa selanjutnya Majelis memberikan

kesempatan kepada Terbanding untuk menyampaikanpenjelasan dan detil perhitungan lebih lanjut atas pernyataannya dalam persidangan tersebut;bahwa kemudian dalam persidangan pada tanggal 2 Desember 2013, Pemohon Banding menyampaikanpenjelasan tertulis tambahan dengan Surat Nomor: 023/MMC/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013,dimana dalam penjelasan tambahan tersebut Pemohon Banding kembali menghitung besarnya kuantumsisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 44.794 kg sebagaimana perhitungan dalam

SuratBandingnya;bahwa demikian juga dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harus dibayar kembalijuga sama dengan perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat kekonsistenan perhitungandari Pemohon Banding sehingga Majelis tidak dapat meyakini kebenaran argumentasi serta dasarperhitungan Pemohon Banding berikut dengan buktibukti pendukung yang disampaikannya;bahwa selain itu Majelis juga berpendapat bahwa perhitungan Terbanding

Terbanding namun tetap berbeda cara perhitungan DPP nya danpengkreditan Pajak Masukannya;bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundangundangan perpajakan yang bersangkutan, Majelis berpendapat:a. bahwa Terbanding menentukan harga bahan baku impor berdasarkan harga ratarata bahan bakudengan perhitungan jumlah nilai pembelian impor dibagi jumlah bahan baku impor selamaperiode Juni sampai dengan Desember 2009 adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 23 ayat

Sehingga produk hukum penerbitan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yang masih harusdibayar,8. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN Masa Pajak Januari 2007sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :DPP PK Rp 1.611.239.850,00DPP (80/100xDPP Pk) Rp 1.288.991.880,00Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 322.247.970,00NQo0o0RpPPN (10/100xDPP

Netto bagi Wajib Pajak yang dapat menghitungpenghasilan netto dengan menggunakan Norma Perhitungan,dalam rangka keberatan Terbanding (penelaah keberatan) berpendapat cara perhitungan DPPPPN yang lebih sesuai adalah Pasal 9 ayat (7) UndangUndang PPN jo Pasal 3 KeputusanMenteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan MenteriKeuangan Nomor 553/KMK.04/2000 tentang Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun

1983tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UndangUndang Nomor 17Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajak dengan Menggunakan Norma Perhitungan PenghasilanNeto.

Perbedaan dasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaan pajak yangberdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan surat keputusan keberatan dipandanglebih tepat dalam menghitung DPP tanpa memunculkan item koreksi diluar DPP,berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPN Masa Januari2007 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut :Pajak Masukan

perhitungan PPNMasa Pajak Januari 2007 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak Januari 2007 adalah sebesarRp147.508.134,00.bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KeputusanMenteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002.bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN,PEMBELIAN CPO N5 (PTPN V RIAU) 2.000.000 KG SEHARGARp.17.000.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %,PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

ASLI Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIANKERNEL N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGARp.13.800.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100%, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN,PEMBELIAN KERNEL NS (PTPN V RIAU) 3.000.000 KGSEHARGA Rp.14.700.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAKYACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KEPT.

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN,PEMBELIAN KERNEL N7 (PTPN VII LAMPUNG) 1.000.000 KGSEHARGA Rp.4.800.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAKYACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KEPT.

Sesuai dengan kontrak Nomor 07ZX7120 / NGATARI pengiriman tanggal 02 Juli2015 s/d. 08 Juli 2015 dengan pengiriman tebu sebanyak 2.340kwintal dengan Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor. BPE2/000957, tanggal 10072015 dan sisa SHU sebesar Rp118.930.495.Periode 3 terbagi menjadi 2 Kontrak : Sesuai dengan kontrak Nomor 07YX8563 / AINUN NAJIB pengiriman tanggal 08Juli 2015 s/d. 13 Juli 2015 dengan pengiriman tebu sebanyak 937kwintal dengan Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor.

Sesuai dengan kontrak Nomor 07ZX7120 / NGATARI pengiriman tanggal 09 Juli2015 s/d. 13 Juli 2015 dengan pengiriman tebu sebanyak 559kwintal dengan Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor. BPE3/001343, tanggal 21072015, dan sisa SHU sebesar Rp1.874.265.Periode 4 terbagi menjadi 2 Kontrak : Sesuai dengan kontrak Nomor 07YX8563/AINUN NAJIB pengiriman tanggal 22Juli 2015 s/d. 31 Juli 2015 dengan pengiriman tebu sebanyak 924kwintal dengan Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor.

Sesuai dengan Nomor kontrak Nomor 07ZX7120/ NGATARI pengiriman tanggal26 Juli 2015 s/d. 31 Juli 2015 dengan pengiriman tebu sebanyak548 kwintal dengan Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor.

Sesuai dengan kontrak Nomor 07ZX7120/NGATARI pengiriman tanggal 01Agustus 2015 s/d. 15 Agustus 2015 dengan pengiriman tebusebanyak 3.992 kwintal, dengan Perhitungan Bagi Hasil EfektifNomor. BPE 5/ , tanggal , dan sisa SHU sebesar Rp.13.076.505. Sesuai dengan kontrak Nomor 07ZX7123/MULYADI pengiriman tanggal 03Agustus 2015 s/d. 15 Agustus 2015 dengan pengiriman tebusebanyak 1.824 kwintal, dengan Perhitungan Bagi Hasil EfektifNomor.

EKO P pengiriman tanggal 08September 2015 s/d. 14 September 2015 dengan pengiriman tebusebanyak 641 kwintal dengan Perhitungan Bagi Hasil EfektifNomor. 2370000578, tanggal 19092015 dan sisa SHU sebesarRp. 2.041.905.Periode 8 terbagi menjadi 5 Kontrak : Sesuai dengan kontrak Nomor 07YX8563/AINUN NAJIB pengiriman tanggal 15September 2015 dengan pengiriman tebu sebanyak 64 kwintaldengan Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor. 2370004197,tanggal 02102015 dan sisa SHU sebesar Rp. 3.080.790.

Menghukum Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) dan uang pisah sebesar 4 (empat) bulan upah, dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut :------------------------------------------------------------------ Sehingga jumlah seluruhnya yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sebesar Rp. 11.110.000,- + Rp. 11.110.000,-= Rp. 22.220.000,- (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);----

Memerintahkan barang bukti berupa:1 (satu) bendel berkas perhitungan dan 3 (tiga) bendel berkas nasabah, dikembalikan ke KSP Bhakti Mulya Cabang Sukowono Kabupaten Jember melalui saksi Soeprapto, SE;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa SUGIYONO terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimanadiatur dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Primair;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga)tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta denganperintah agar Terdakwa tetap ditahan;3 Menetapkan barang bukti berupa:e 1 (satu) bendel berkas perhitungan

Mitsubhisi Eternatahun 1989, 2 (dua) unit sepeda motor dan tanah kavlingan serta rumah;e Bahwa cara Terdakwa yaitu dari rentang waktu tahun 2009 sampi dengantahun 2013 Terdakwa selaku Ketua KSP BHakti Mulya Sukowonomenerima pelunasan kredit dari kurang lebih 42 (empat puluh dua) nasabahnamun uangnya tidak disetor ke kasir sedangkan jaminannya dikeluarkanlangsung oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada nasabah;Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa 1(satu) bendel berkas perhitungan

SUGIYONO, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orangyang memegang barang itu berhubung dengan jabatannya;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUGIYONO oleh karena itu denganpidana penjara selama ( satu) tahun dan 10 ( sepuluh ) bulan ;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Memerintahkan barang bukti berupa:1 (satu) bendel berkas perhitungan

Mempertahankan Putusan Verstek tersebut dengan perhitungan kembali uang pesangon,uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak perumahan dan pengobatan dengan total sebesar Rp20.789.700,00 (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

., tanggal 4 Februari 2019 tersebut tidak tepatdan tidak beralasan;Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawanyang tidak benar,Mempertahankan Putusan Verstek tersebut dengan perhitungan kembaliuang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantianhak perumahan dan pengobatan dengan total sebesar Rp20.789.700,00;Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 845 K/Padt. SusPHI/20204.

Menghukum Pelawan untuk membayar hak Terlawan sesuai ketentuanPasal 168 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangketenaga kerjaan sebesar Rp2.259.750,00 (dua juta dua ratus lima puluhsembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagaiberikut: Jenis Hak Dasar Perhitungan JumlahUang 15% x Rp6.026.000,00 (uang Rp903.900,00Pengganti penghargaan masa kerja bagi yangHak memenuhi syarat);uang pisah 15% x 3 (Tahun masa kerja) x Rp Rp1.355.850,003.013.000Total Rp2.259.750,00 8.

No.112 PK/Pid.Sus/2012 IlPEKERJAANPEMBERSIHAN DANPEKERJAAN TANAH Pembersihan semak dan bahujalanM21.500,00 IVPEKERJAAN LAPISPONDASI JALAN Lapis Pondasi bawah (LPB)Kelas BM327.477,5019,97hanya dipasangpada STA1+360s/d STA 14385 LAPIS PENUTUP DANPERKERASAN Lapis Penetrasi macadam(Lapen) 5 CmM3473.947.3,360,00587,47 Perhitungan Kerugian Negara dengan Metode Perhitungan Perhitungan kerugian Negara/Daerah akibatkekurangan volumepekerjaan dengan cara membandingkan jumlah pembayaran yang telahdilakukan

No.112 PK/Pid.Sus/2012 150 + 700 0 + 700 150.00 4,50 4,50 2,813,454.0016 0 + 750 0 + 750150.00 90.00 90.00 2,679,480.0017 0 + 800 0 + 800150.00 J18 0 + 850 0 + 850140.00 81.00 81.00 2,411,532.0019 0 + 900 0 + 900 20 0 + 95021 1. + 000 75.0022 1 + 05084.0023 1 + 2002,5024 st + 35044,4725 1 + 400TotalVolume 2,695.00 Total Volume 1252,47 986,50 29,370,078 Sehingga total Keseluruhan Perhitungan Kerugian Negara denganmetode perhitungan :Perhitungan kerugian Negara / Daerah akibat kekurangan volumepekerjaan

Perhitungan Perhitungan kerugian Negara/Daerah akibatkekurangan volumepekerjaan dengan cara membandingkan jumlah pembayaran yang telahdilakukan dengan pembayaran jumlah seharusnya berdasarkan BeritaAcara Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan dengan perhitungansebagai berikut : Pembayaran dilakukanRp128.902.727,27,00; Pembayaran seharusnya berdasarkan BA Hasil Pemeriksaan Fisik di lapangan Kerugian Negara / DaerahRp108.750.689,25,00;Rp 20.152.038,02,00;PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARAAtas Adanya

No.112 PK/Pid.Sus/2012 Sehingga total Keseluruhan Perhitungan Kerugian Negara denganmetode perhitungan : Perhitungan kerugian Negara / Daerah akibat kekurangan volumepekerjaan dengan cara membandingkan jumlah pembayaran yangtelah dilakukan dengan pembayaran jumlah seharusnya berdasarkanBerita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan denganperhitungan sebagai berikut : Pembayaran dilakukan Rp128.902.727,27,00; Pembayaran seharusnya berdasarkan BA Hasil Pemeriksaan Fisik di lapangan Rp108.750.689.25,00

:Sehingga total Keseluruhan Perhitungan Kerugian Negara denganHal. 27 dari 86 hal.

Pada proseskeberatan Pemohon Banding telah diberikan perhitungan penyusutan per fiskalyang menjadi dasar koreksi Terbanding. Dalam menghitung ulang penyusutanper fiskal, Terbanding telah menggunakan kertas kerja perhitungan penyusutanyang Pemohon Banding laporkan pada SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun2001.

Dari hasil analisaPemohon Banding dengan membandingkan antara perhitungan penyusutanfiskal per SPT Pajak Penghasilan Badan dan perhitungan Terbanding,Pemohon Banding mengetahui bahwa koreksi sebesar Rp.2.985.435.934,00disebabkan karena Terbanding tidak memperhitungkan penyusutan atas aktivakomputer yang diperoleh Tahun 2001. Sampai saat ini, Pemohon Bandingbelum mendapat kejelasan tentang alasan Terbanding tidak mengakui aktivakomputer tersebut.

Dalam proses keberatan, Pemohon Banding telahmemberikan perhitungan penyusutan fiskal yang menjadi dasar koreksi,perhitungan penyusutan fiskal per SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun 2001dan invoice pembelian aktiva komputer tersebut, agar Terbanding dapatmempertimbangkan untuk membatalkan koreksi ini. Selain itu, PemohonBanding juga telah menyerahkan perhitungan penyusutan fiskal tahun pajak2002, SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun 2002 dan Surat PemberitahuanHasil Pemeriksaan Pajak Tahun 2002.

ketentuanyang berlaku dan telah diperhitungkan dalam perhitungan rugi labakomersial sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri KeuanganNomor: 68/KMK.04/1999.Bahwa Majelis juga tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap yaituberdasarkan penelitian lebih lanjut atas halaman 59 Audit Report olehKantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Rekan untuk tahun yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2001, tidak terdapat perhitungan danpernyataan secara jelas bahwa pembentukan dan perhitungan danacadangan

piutang tak tertagih tersebut sudah sesuai dengan ketentuanyang berlaku, sehingga atas pertimbangan Majelis tersebut tidak sesuaidengan Pasal 1 ayat (8) KMK Nomor: 80/KMK.04/1995 juncto KMK Nomor:68/KMK.04/1999 mengatur : pembentukan dan perhitungan danacadangan piutang tak tertagih wajib diaudit oleh Akuntan Publik yangmenyatakan bahwa perhitungan dana cadangan piutang tak tertagih telahdilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah diperhitungkandalam perhitungan rugi laba komersial.Halaman

Bahwa terhadap tagihan dan perhitungan biaya yang dibuat Saksi Sdr. Amat Gogol Terdakwakeberatan karena menurut perhitungan dari Pengacara isteri Terdakwa maupun perkiraan teman Terdakwayang bekerja di property PT. Ira atas nama Sdr.

Bahwa atas tawaran tersebut saksi setuju melaksanakan perhitungan biaya pembangunan rumahTerdakwa dan saksi Ninik Sugiarti yang ternyata menurut perhitungan Saksi jumlah total biaya pekerjaanpembangunan rumah adalah sebesar Rp.865.842.278,01, (delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratusempatpuluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah satu sen).3.

milik Terdakwa.Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel laporan perincian perhitungan biayapembangunan rumah di JI.

Bahwa benar kemudian ternyata perhitungan rincian biaya oleh tim independent tersebut ditolak dantidak diterima oleh Terdakwa dengan alasan perhitungan rincian biaya tersebut tidak sesuai denganperhitungan biaya menurut Terdakwa dan isterinya (Saksi Ninik) serta tetap meminta Saksi Amat gogol untukmengembalikan kelebihan uang Terdakwa.20.

Bahwa benar kemudian ternyata perhitungan rincian biaya oleh tim independent tersebut ditolak dantidak diterima oleh Terdakwa dengan alasan perhitungan rincian biaya tersebut tidak sesuai denganperhitungan biaya menurut Terdakwa dan isterinya (Saksi Ninik) serta tetap meminta Saksi Amat gogol untukmengembalikan kelebihan uang Terdakwa.16.

' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa April 2007dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisaNQoomdigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak April 2007 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.449.502DPP (80/100xDPP Pk) Rp 1.159.602Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 289.900PPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa April 2007 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Agustus 2004dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Agustus 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 909.203.65sDPP (80/100xDPP Pk) Rp 727.362.927Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 181.840.73:PPN (10/100xDPP) Rp 18.184.07%bahwa menurut

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Agustus 2004 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ; Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak 1 desember 2016 ; Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :- Uang Pesangon 9 x Rp. 1.605.000,- = Rp. 14.445.000,-- Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp. 1.605.000,- = Rp 6.420.000,-- Uang Penggantian hak 15% x

sebagaimana dimaksud padaayat (1), maka Masa Kerja yang telah dilalui para pekerjapada perusahaan penyedia jasa pekerja yang lama harustetap dianggap ada dan diperhitungkan oleh perusahaanpenyedia jasa pekerja yang baru.Masa Kerja sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 32 Ayat (2)Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 adalah berhubungandengan hubungan kerja yang didasarkan atas Perjanjian Kerja WaktuHalaman 14 dari 38 halamanPutusan Nomor : 6/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bgl.Tertentu (PKWT), terkait dengan jaminan perhitungan

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:-3.1 Mutah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);-3.2 Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupaiah);-3.3 Nafakh anak (WINDI NURAHMAWATI) umur 10 tahun, dan (NATASYA AJENG SENJA) umur 2 tahun 6 bulan, yang sekarang dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10% setiap tahun;4.