Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT90624/PP/M.XVIB/16/2017, tanggal 21 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa koreksi Terbanding dalam perhitungan

Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP) Perhitungan PPN Lebih Bayar a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarifx1.a.2 ata1.d.7 atau NIHIL)69.105.017.068 b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama 2b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 70.662.660.969b.3. STP (pokok kurang bayar) 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.5. Lainlain 0 b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)170.662.660.969 c. Diperhitungkan Halaman 2 dari 10 halaman.

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6c.3) atau170.662.660.969(d.4)) f. jumlah perhitungan PPN lebih bayar/seharusnya tidak1.557.643.901terutang (ea) 3. Kelebihan pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .................. (karena 0pembetulan)c. Jumlah (a+b) 04. ofae) yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang 1.557 .643.901f3.

Perhitungan PPN Lebih Bayar a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarifx1.a.2 ata1.d.7 atau NIHIL) 69.105.017.068 b. Dikurangi: b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 70.662.660.969 Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3126/B/PK/Pjk/2018 e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6c.3) atau70.662.660.969(d.4)) f. jumlah perhitungan PPN lebih bayar/seharusnya tidak1.557.643.901terutang (ea) 3. Kelebihan pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 04.

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 70.662.660.969((b.6c.3) atau (d.4))f. jumlah perhitungan PPN lebih Rp 1.557.643.901bayar/seharusnya tidak terutang (ea)3 Kelebihan pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Rp 0berikutnya4 Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya Rp 1.557.643.901tidak terutang (2.f3.c)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanHalaman 7 dari 10 halaman.

Melakukan Perhitungan besarnya Cadangan teknis untuk setiap MasterData Polis tersebut dengan menggunakan methodologi perhitungan yangseharusnya dipergunakan dan dibenarkan oleh Regulator;e. Melakukan perhitungan perkiraan nilai perbedaan antara cadangan teknisdalam Master Data Polis Pertama dan Master Data Polis Ketiga pertanggal31 Desember 2006;f. Memberi penjelasan secara lengkap tentang hasil pekerjaan kepadaTERGUGAT Il;g.

Melakukan perhitungan cadangan teknis setiap polis yang adadalam Master Data Polis menggunakan program komputeryang telah dibuat diatas.b.5. Menyusun laporan Hasil Perhitungan cadangan Teknislsi Laporan merupakan pengungkapan seluruh proses pelaksanaanpekerjaan secara apa adanya dan bersifat independent.

6pertanggal 31 Desember 2000 dan perhitungan dari manajemen baruTERGUGAT 2 pertanggal 31 Desember 2001.

31 Desember 2000 dan perhitungan dari manajemen baruTERGUGAT 2 pertanggal 31 Desember 2001.

dan perhitungan dari manajemen baruTERGUGAT 2 pertanggal 31 Desember 2001.

denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;3. bahwa terdapat perbedaan dasarperhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratDPP PKDPP (80/100 x DPP PK)SelisihKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan

Sehinggaproduk hukum penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagaidasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPNyang masih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Agustus 2007 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut:= Rp 890.624.497= Rp 712.499.598= Rp 178.124.899PPN = Rp 17.812.490bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan tertulis

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluar DPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Agustus 2007sesuai Pasal 3 KMKNomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut: Pajak Masukan = Rp 105.540.210Pajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto denganmenggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

dalam proses perhitungan PPN Masa PajakAgustus 2007 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk MasaPajak Agustus 2007 adalah sebesar Rp617.092.789,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah sepakat berpendapatbahwa perhitungan PPN menurut

No. 11/B/PK/PJK/2011Perintah Kerja (SPK) Sesuai dengan perhitungan harga yang terjadipada saat pembangunan yang dimulai dari tahun 2003 sampaidengan tahun Desember 2006" ;"Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan nilaikontrak dari Surat Perintah Kerja (SPK) setelah dikalikan dengantingkat inflasi untuk tahun 2005 sebesar 17,11% dan tahun 2006sebesar 6,60% dan dikalikan dengan persentase (%) tingkatpenyelesaian bangunan (Progress Report) diperoleh nilai bangunanmenjadi Rp 261.003.028.776,00

atau sebesar Rp 1.804.965,00 perm2 dengan perhitungan sebagai berikut ........

banding Pemohon Banding dengan demikian Majelisberkesimpulan permohonan Pemohon Banding dikabulkan sebagiandengan perhitungan sebagai berikut : Obyek Pajak Luas (M7?)

No. 11/B/PK/PJK/20111212mendasar bila dibandingkan dengan metodemetode perhitungan yang lain, seperti metode unitterpasang, metode meter persegi dan metodeindeks ;Perhitungan harga satuan pekerjaan memakaianalisis BOW karena cara ini merupakan satusatunya cara untuk mendapatkan keseragamanmenghitung biaya pembuatan baru bangunan.Karena cara ini akan memberikan hasil yang lebihtinggi bila dibandingkan dengan cara perhitunganbiaya pemborongan pekerjaan di lapangan, makadalam perhitungan ini digunakan

Bahwa nyatanyata telah terbukti perhitungan nilai bangunan olehTermohon Peninjauan Kembali semula Pemohon' Bandingberdasarkan nilai kontrak yang ada dalam Surat Perintah Kerja(SPK) sesuai dengan perhitungan harga yang terjadi pada saatpembangunan yang dimulai dari tahun 2003 sampai dengan tahunDesember 2006 setelah dikalikan dengan tingkat inflasi untuktahun 2005 sebesar 17,11% dan tahun 2006 sebesar 6,6% dandikalikan dengan persentase (%) tingkat penyelesaian bangunantidak memenuhi ketentuan UndangUndang

Bahwa Para Tergugat mendasarkan perhitungan pembayaran sewa alatberat tersebut sebagaimana perjanjian adalah dihitung Rp285.000,00( dua ratus delapan puluh lima ribu ) perjam ;4. Bahwa Tergugat menyatakan telah membayar biaya sewa alat beratmelalui transfer rekening kepada Penggugat, yaitu uang sebesarRp781.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) namunterdapat perbedaan perhitungan tentang pembayaran sewa alat berat yangdikeluarkan di Desa Mangkatir dan Desa Kelanis.

Wismanto;Menimbang, bahwaalatalat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitualat bukti surat T.1 tentang Akta Notaris tanggal 18 Januari 2013 Nomor 07,bukti surat T.2 tentang perhitungan pemakaian alat di Desa Kelanis daritanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016,tertanggal 15 Desember 2016, bukti surat T.3 tentang perhitungan pemakaianalat di Desa Kelanis dari tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal23 September 2016, bukti surat T.I4 tentang memo tagihan untuk Pak Junaedidari

Hartanudin, dan 2.Norsani;Menimbang, bahwa alatalat bukti yang diajukan oleh Tergugat Il yaitualat bukti surat T.I1 tentang Surat Pernyataan Tergugat Il kepada MajelisHakim tanggal 15 Juni 2017, bukti surat T.Il2 tentang perhitungan pemakaianalat di Desa Mangkatir dari tanggal 24 Juli sampai 2016 dengan tanggal 08September 2016, bukti surat T.I3 tentang perhitungan pemakaian alat di DesaMangkatir dari tanggal 24 Juli 2016 sampai tanggal 08 September 2016, buktisurat T.l4 tentang perhitungan pemakaian

Yadianor dan Saksi Sinyo Aliandomengetahui penyewaan alat dilakukan untuk waktu 300 jam/bulan ;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat bukti dan saksisaksi yangdiajukan oleh Para Tergugat yang meletakkan perhitungan sewamenyewa alatberat dengan perhitungan menggunakan Hour Meter (HM), tidak didasarkanpada ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa AlatBerat Nomor 012/PSMAB/BTK/07/2016, tanggal 9 Juli 2016 dan PerjanjianSewa Menyewa Alat Berat Nomor 013/PSMAB/BTK/08/2016, tanggal 13Agustus

Putusan No. 51/PDT/2017/PT.PLKsemuanya menyatakan bahwa perhitungan sewa alat berat a quo didasarkanpada perhitungan menggunakan hour meter ( HM ), suratsurat bukti danketerangan saksisaksi tersebut sangatlah berhubungan erat denganpengoperasian alatalat berat dalam perkara a quo ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, dasar perhitungan dari pihak Penggugat yang menghitung perbulan/unitRp85.000.000, ( delapan puluh lima juta rupiah ) tanopa menperhitungkan alatberat

Menghukum Penggugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat sebesar Rp140.642.625,00 (seratus empat puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:a. Uang Pisah = Rp56.257.050,00b. Uang Penggantian Hak = Rp84.385.575,00 Total = Rp140.642.625,005. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya6.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding melakukankoreksi positif DPP PPN sebesar Rp 197.657.257.805,00 berdasarkanhasil cekualisasi peredaran usaha dalam perhitungan PajakPenghasilan Tahun 2004 (vide Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.19499/PP/M.X1/16/2009 tanggal 25 Agustus 2009, Halaman 28Alinea ke3);b.

Bahwa koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilaisebesar Rp 197.657.257.805,00 didasarkan pada hasil ekualisasiperedaran usaha dalam perhitungan Pajak Penghasilan Tahun 2004.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding melakukan ujiActual Cost dalam perhitungan Percentage of Completion denganpendekatan Faktur Pajak Masukan yang telah dikreditkan pada SPT MasaPPN Masa JanuariDesember 2004 yang dilampiri Invoice perolehan JasaKena Pajaknya yang disebabkan keterbatasan data yang

Pemohon Banding hanya memberikaninduk kontrak kerja dan tidak dapat memberikan bukti besarnya ContractValue project Telkom, Telkomsel, dan Ipol sebagaimana dilaporkan pada SPTPPh Badan atau Rekapitulasinya;Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya memberikanActual Cost per project secara global yang disajikan dalam perhitungan labaperproject namun tidak terdapat perincian Actual Cost atau Harga PokokPenjualan yang dijadikan dasar perhitungan Percentage of Completion perprojectnya

seperti perincian dan bukti import equipment, perincian dan buktipembayaran jasa services ke PT Motorola Indonesia;Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya memberikanBudgeted Cost secara global yang disajikan dalam perhitungan rekapitulasilabaper project tanpa adanya perincian Budgeted Cost yang dijadikan dasarperhitungan Percentage of Completion per projectnya;d.

Bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Pajak, TermohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyerahkan buktiberupa:Perincian general Ledger atas Harga Pokok Penjualan Actual Cost Services biayaproyek Tahun 2004 sebesar Rp 501.007.495.019,00;Perhitungan PoC Tahun 2004 yang menjadi dasar perhitungan peredaran usahaTahun 2004;SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2002, 2003 dan 2004;Laporan Keuangan;Faktur Pajak Masukan;Faktur Pajak Keluaran;Kontrak Kerja antara Motorola Inc US dengan PT Telkomsel;

arbitrase, dimana dalam pengajuan bukti tertulisPemohon/Tergugat yang beri tanda P9,10 sama sekali tidak ada aslinya ;Bahwa perhitungan kerugian tersebut sangat berbeda dengan perhitungan kerusakanyang menimpa pada kecelakaan alat berat milik Tergugat yang terjadi pada tanggal 18April 2012 yang menimpa pada obyek pertangunggan pada polis Polis AsuransiContractor Plant & Machinery No. 0508131100005.Bahwa berdasarkan pada hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, setiap buktidalam persidangan

yang diajukan oleh para pihak harus dibuktikan dan dapatmenunjukkan keasliannya didepan sidang dan dicocokkan dengan aslinya, tidak hanyacukup berupa bukti fotocopy ;Bahwa dengan demikian perhitungan nilai kerugian tersebut didasarkan pada bukti darihasil tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak Pemohon dan sangat merugikan pihakTermohon selaku perusahaan Asuransi ;Bahwa bukti perhitungan tersebut, adalah berasal dari perhitungan kerugian pada obyekpertanggungan milik Pemohon sebagaimana diatur dalam

;*Tidak ada pengurangan untuk depresiasi terkait dengan spare part yang digantikannamun nilai salvage/barang sisa klaim harus diperhitungkan3 Bahwa dengan perhitungan kerugian dengan menggunakan formula sebagaimanayang diputuskan oleh Majelis Arbitrase Adhoc sesuai dengan angka (satu) diatas, TERGUGAT/Tertanggung semula PEMOHON Arbitrase tentunyadirugikan karena formula perhitungan tersebut adalah untuk kerugian alat beratyang sama milik TERGUGAT pada saat terjadi klaim pada periode asuransisebelumnya

JakartaPusat pada tanggal 2 Oktober 2013 ;Dasar perhitungan kerugian adalah dari penawaran perusahaan Sing HengHeavy Machinery Limited, Quotation nomor: SPQ/CG/III/2012RI tanggal29 Mei 2012 dengan nilai S$ 240,363.80 (dua ratus empat puluh ribu tigaratus enam puluh tiga koma delapan puluh dollar Singapure) bukanberdasarkan fakta yang tidak benar atau tipu muslihat, karena bukti yangdiajukan kepada Majelis Hakim Ad Hoc adalah asli ;Bahwa sebenarnya perhitungan kerugian Tergugat sehubungan klaim polisnomor

Jakarta Pusat pada tanggal 2 Oktober 2013adalah karena dengan berdasarkan pada perhitungan kerugian berdasarkan padapenawaran perusahaan Sing Heng Heavy Machinery Limited Singapura denganberdasarkan pada fakta yang tidak benar dan adanya hasil tipu muslihat dengan hanyaberdasarkan pada foto copy tanpa ada aslinya dari perhitungan kerugian pada alat beratyang lain, tanpa berdasarkan pada fakta yang sebenarnya ;Menimbang, bahwa apabila dirinci, maka alasan Penggugat mengajukanpembatalan tersebut adalah

sebagai berikut :bahwa perhitungan Pembelian cfm.

Pemeriksa adalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa Terbanding mendasarkan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksiomset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilai pembelian, dengan rincian sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Koreksi gross up pembelian 19.775.295.999Koreksi penyerahan PPN yang berasal dari sampel

Oleh karena itu, Pemohon Banding meminta agar Terbandingmenyampaikan PIB atas transaksi tersebut untuk dapat diteliti lebih lanjut, namun sampaipersidangan berakhir Terbanding tidak menyampaikan PIB atas ke15 transaksi tersebut;bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas maka perhitungan Pembelian cfm.

Majelisadalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis koreksi atas DasarPengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksi omset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilaipembelian adalah sebagai berikut :bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan

Pajak PPNper Masa Pajak berdasarkan koreksi omset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilaipembelian sebesar Rp. 1.649.082.150,00 tidak dapat dipertahankan dan menetapkan koreksi atasDasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Februari 2009 sebesar Rp.663.989.486,00 sehinggamengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingbahwa berdasarkan kesimpulan Majelis sebagaimana dikemukakan di atas maka perhitungan DPPMenimbangMengingatMemutuskan PPN Masa Mei 2009 menjadi sebagai berikut:DPP cfm Pemohon Banding Rp

:satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap alasanalasan Banding dari Surat Banding NomASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Banding Nomor: 127/ASA/PJK/XII/2012 tanDesember 2012 diketahui halhal sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam Surat Bandingnya mengajukan Banding atas sengkdengan perhitungan

Dengan demikian, nilai sengbulan adalah Rp 124.916.696.903,00 Rp 113.264.221.943,00 = Rp 11.652.474.960,00 / = Rp 971.039.580,002) Penyerahan Pusat ke Cabang yang menjadi objek PPN;bahwa dari perhitungan Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat:a. bahwa alasan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Banding PPN Masa Pajak 2009 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPh Badan Tahun Pajak 20juga diajukan Banding;b. bahwa Majelis tidak mengetahui nilai sengketa yang diajukan oleh

D asa ohPCUmuire otal Yr djyaie Ore irPemungut Pajak/KegiatanMembangun Sendiri /Penyerahan atas Aktiva Tetap yang MenurutTujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:d.1 Impor BKP d.2 Pemanfaatan BKP tidakberwujud dari Luar DaerahPabeand.3 Pemanfaatan JKP dari LuarDaerah Pabeand.4 Pemungutan Pajak olehPemungut PPNd.5 Kegiatan MembangunSendiri d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut TuyranSemula Tidak UntukDiperjualbelikan Diperjualbetikarr:d.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau cata c4 ata cS ata c6)Perhitungan

Aspek Material1. bahwa perhitungan PPN mengikuti perhitungan yang Pemohon Banding lakukan dalamperhitungan PPh Badan;2. bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Banding ini, adalah perhitungan SKPKBT PPN MasaPajak Februari 2009 sebesar Rp817.813.446,00 yang tidak disetujui seluruhnya oleh PemohonBanding, dan diajukan keberatan.

Keputusan Keberatan Terbanding Nomor: KEP810/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 menerima sebagian sehingga perhitungan PPN MasaPajak Februari 2009 menjadi sebesar Rp716.592.878,00. Atas Keputusan tersebut PemohonBanding belum menerima, dan mengajukan banding dengan Surat Nomor: 127/ASA/PJK/XI/2012 tanggal 20 Desember 2012. Menurut Pemohon Banding perhitungan PPN yangseharusnya adalah sebesar Nihil.

penyajian;bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas dan penjelasan para pihak dalam persidangan serta hasilUji Kebenaran Materi (UKM) terungkap halhal sebagai berikut:bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Harga Pokok Penjualan sebesarUS$796,260.00 dikarenakan nilai pembelian material yang disajikan dalam SPT PPh Badanlebih besar dibandingkan dengan nilai penjualan yang disajikan dalam Laporan Keuangan, danPemohon Banding tidak dapat menunjukkan buktibukti pendukung atas perbedaan tersebut,dengan perhitungan

Keuangan Selisihdalam USS dalam USS dalam USSRaw material 20,857,515 20,857,515 0Work in Process 20,612 20,612 0Finish Good 128,554 128,554 0Indirect Material 796,260 796,260Allowances Inv 137,804 137,804 0Jumlah 21,940,745 21,144,485 796,260 bahwa menurut Pemohon Banding, perbedaan penyajian tersebut tidak mengubah ataumenimbulkan perbedaan perhitungan Harga Pokok Penjualan dalam SPT PPh Badan yaknisebesar US$ 24,318,165.00 yang sama besarnya dengan Harga Pokok Penjualan dalamLaporan Keuangan;bahwa

Dalam transaksi terdapat beda waktu antara terjadinya pembelian, penjualan,pengakuan biaya dan saat pelunasannya.bahwa perhitungan atas selisih kurs tersebut telah dilakukan oleh Pemohon Bandingberdasarkan sistem pembukuan yang taat asas sesuai dengan Pasal 28 UU KUP No. 6/1983sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16/2000, mengacu pada standar akuntansi yangberlaku di Indonesia, serta didukung dengan buktibukti perhitungan yang konsisten;bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas dan penjelasan para pihak

selisih kurs dilakukan setiap akhir bulan,berdasarkan prinsip akuntansi dan peraturan perpajakan yang dterapkan secara taat azas, danpada saat pemeriksaan dan proses keberatan Pemohon Banding telah menyerahkan dokumenkepada Terbanding antara lain berupa General Ledger, Laporan Keuangan Audited, MappingLaporan Keuangan dan SPT, Rincian perhitungan selisih kurs, SPT PPN masa sertalampirannya;bahwa pada saat UKM, Pemohon Banding dapat menjelaskan dan menunjukkan rincianperhitungan selisih kurs sebesar

US$229.971.00, sedangkan sisanya sebesar US$ 80,897.00Pemohon Banding menyetujui koreksi oleh Terbanding;bahwa terhadap perhitungan selisih kurs sebesar US$229.971.00 Terbanding menyatakanPemohon Banding tidak dapat menunjukkan buktibukti transaksi yang menjadi dasarperhitungannya, sehingga Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran perhitungannya;bahwa menurut Pemohon Banding, buktibukti berupa daftar faktur pajak sebagai lampiran SPTPPN masa merupakan bukti transaksi yang menjadi dasar perhitungan

Sertifikasi hasil perhitungan suara pemilihan Kepala DesaSukoharjo Tahun 2013 di TPS 05 Dukuh Losari (sesuai dengan aslinya).T43T44T45T46T47T48T49T50Fotocopy Sertifikat hasil perhitungan suara pemilihan Kepala DesaSukoharjo Tahun 2013 di TPS 6 Dukuh Purworejo/Perum SukoharjoIndah (sesuai dengan aslinya).Fotocopy Sertifikat hasil perhitungan suara pemilihan Kepala DesaSukoharjo Tahun 2013 di TPS 07 Dukuh Purworejo (sesuai denganaslinya).Fotocopy Sertifikat hasil perhitungan suara pemilihan Kepala

Acara pemungutan suara dan penghitungan suarapemilihan Kepala Desa Sukoharjo tahun 2013 di TPS 12 Dukuh Mendiro(sesuai dengan aslinya).Fotocopy Sertifikat hasil perhitungan suara pemilihan Kepala DesaSukoharjo Tahun 2013 di TPS 13 Dukuh Sembung (sesuai denganaslinya).T51 =: Fotocopy Sertifikat hasil perhitungan suara pemilihan Kepala DesaSukoharjo Tahun 2013 di TPS 14 Dukuh Besi (sesuai dengan aslinya).T52 : Fotocopy Sertifikat hasil perhitungan suara pemilihan Kepala DesaSukoharjo Tahun 2013 di

suara dimulai Jam 14.00 wib.e Bahwa saat perhitungan suara, surat suara yang ada 2 (dua) coblosan : (satu) di gambar dan (satu) di luar gambar dinyatakan tidak sah.e Bahwa surat suara yang tidak sah ada sebanyak 19 suara.e Bahwa setelah selesai perhitungan dan menandatangani berita acara, saksilangsung ke tempat Pak Hendra melaporkan hasil perhitungan, disana saksibertemu dengan para saksi dari TPS lain.

Bahwa setelah perhitungan suara kemudian dimasukkan ke dalam kotak suaralalu saksi mengantar ke panitia desa dengan kendaraan mobil, sedangkanLinmas mengikuti dengan sepeda motor dan diterima di balai desa olehPpanitia. 222222222 2222 n nn nnn nnnBahwa saat perhitungan suara tidak ada keberatan warga.Bahwa selesai perhitungan suara datang Pak Jono Pamannya Hendra menemuisaksi dan meminta dihitung ulang mengenai surat suara yang ada 2 (dua) :coblosan 1 (satu) di gambar dan 1 (satu) di halaman muka

suara tidak ada keberatan.e Bahwa perhitungan suara berjalan lancar, setelah selesai perhitungan ada saksicalon no. bernama Windu Sihono datang mengatakan dengardengar suratsuara yang tembus dinyatakan sah, oleh saksi dijawab karena saksi lain sudahpulang maka sampaikan saja ke PanitiaPemilihan.1.

satu KeputusanTerbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap alasanalasan Banding dariSurat Banding Nomor: 118/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012.bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Banding Nomor: 118/ASA/PJK/X/2012 tanggal 20 Desember 2012 diketahui halhal sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam Surat Bandingnya mengajukanBanding atas sengketa PPN dengan perhitungan

Dengan demikian, nilai sengketaper bulan adalah Rp134.916.044.975,00 Rp109.512.850.799,00 = Rp25.403.194.176,00 /12 bulan = Rp2.116.932.848,00,2) Penyerahan pusat ke cabang yang menjadi objek PPN.bahwa dari perhitungan Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat:a. bahwa alasan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Banding PPN Masa PajakFebruari 2008 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPh Badan TahunPajak 2008 yang juga diajukan Banding,b. bahwa Majelis tidak mengetahui nilai

Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (lebih bayar) (ad)3. Kelebihan Pajak yang sudah:0a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya0b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ...... (karena pembetulan)0c.

Aspek Material. bahwa perhitungan PPN mengikuti perhitungan yang Pemohon Banding lakukan dalamperhitungan PPh Badan,. bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Banding ini, adalah perhitunganSKPKB PPN Masa Pajak Juni 2008 sebesar Rp584.053.457,00 yang tidak disetujuiseluruhnya oleh Pemohon Banding, dan diajukan keberatan.

Keputusan KeberatanTerbanding Nomor: KEP801/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 menolak danmenambah jumlah pajak terutang Pemohon Banding sehingga perhitungan PPN Masa PajakJuni 2008 menjadi sebesar Rp588.185.128,00. Atas Keputusan tersebut Pemohon Bandingbelum menerima, dan mengajukan Permohonan Banding dengan Surat Nomor: 118/ASA/PJK/XU/2012 tanggal 20 Desember 2012. Menurut Pemohon Banding perhitungan PPNyang seharusnya adalah sebesar Nihil.

adalah sebesarRp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga adaselisih perhitungan.6.

Bahwa dengan adanya selisih perhitungan tersebut makaTerdakwa dan Saksi1 bernegosiasi tetapi Terdakwa dan Saksi1tetap pada perhitungan masingmasing sehingga Terdakwa menjadiemosi dan langsung memukul wajah Saksi1 menggunakanpunggung tangan kanan terbuka sebanyak satu kali.6.

Bahwa dengan adanya selisih perhitungan tersebut makaTerdakwa dan Saksi1 bernegosiasi tetapi Terdakwa dan Saksi1tetap pada perhitungan masingmasing sehingga Terdakwa menjadiemosi dan langsung memukul wajah Saksi1 menggunakanpunggung tangan kanan terbuka sebanyak satu kali.Menimbang7.

adalah sebesar Rp. 150.000.000,(seratuslima puluh juta rupiah) sehingga ada selisih perhitungan.6.

adalah sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh jutarupiah) sehingga ada selisih perhitungan.2.

banding sebagai suatuupaya hukum kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan KeberatanNomor KEP826/WPuJ.29/2012 tertanggal 25 Juli 2012, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanadiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal36 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakserta peraturan perundanganundangan perpajakan yang masih berlaku;Perhitungan

B/PK/PJK/2015 Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam proses perhitungan PPNMasa Pajak Januari 2004 samasama menyatakan Pajak Masuk PPN PemohonBanding untuk Masa Pajak Januari 2004 adalah sebesar Rp 85.823.671,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KeputusanMenteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002;Bahwa Majelis setalah memperhatikan halhal di atas dan mempelajariperhtiungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon

Bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;. Bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidakada kepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadapdasar penetapan maupun dasar perhitungan;.

Sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tatacara menghitung) antara pemeriksa/fungsional dengan peneliti/penelaahterdapat perbedaan/tidak konsisten dalam menghitung PPN yang masihharus dibayar.Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatantidak bisa digunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasarperhitungan PPN yang masih harus dibayar;8.

Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bading perhitungan PPN MasaPajak Januari 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut:DPP PK Rp 754.909.796,00DPP (80/100 x DPP Pk) Rp 603.927.837,00Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 150.981.959,00PPN (10/100 x DPP) Rp 15.098.196,00PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan

XXX sudah sesuai saat barangtersebut diekspor sehingga tidak diperlukan penetapan kembali perhitungan beakeluar atas ekspor barang.e Atas barang yang diekspor tersebut selurunnya sudah berada didalam kawasanpabean dan dalam Statement Of Facts jelas terlinat bahwa barang yang dieksportersebut pada tanggal dimaksudkan masih dan Baru selesai diinspeksi pihakperkapalan dan hal ini terjadi diluar kendali Pemohon Banding.e Perhitungan bea keluar Pemohon Banding sudah sesuai dengan peraturan yangberlaku.Menurut

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Eksporbahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 hari sejak PEBdidaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kKewenangan dan dasar perhitungan beakeluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1): Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan Bea KaluarPasal 6 ayat (2): Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)dihitung berdasarkan

bea keluar kedapatan tidak benardan terhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktupaling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumendan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu palinglama 30 hari sejak

barangekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar serta jangka waktuberlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penetapan HargaEkspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh DirekturJenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Bandingyang disengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan beakeluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:PEB Nomor: 003278 tanggal 29 Desember 2009Perhitungan

dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke KantorPabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan No.214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluara quo.

bea keluar atasbarang yang diekspor oleh Pemohon dengan perhitungan sebagai berikut: Netto HPE Kurs Tarif BK .

bea keluar atasbarang yang diekspor oleh Pemohon dengan perhitungan sebagai berikut: Netto HPE Kurs Tarif BK Tgl Realisasi Ekspor(MT) (USD) (Rp) (%) (Rp)2.350,00 755,00 9.126,00 4.5 728.679.152,00 02/04/2010 bahwa sesuai perhitungan tersebut terdapat kekurangan pembayaran Bea Keluarsebesar total Rp 273.135.000,00;bahwa menurut Terbanding, bahwa terhadap barang ekspor yang diberitahukandengan PEB Nomor: 000841 tanggal 30 Maret 2010 berdasarkan PersetujuanEkspor Nomor: 000839/PM/WBC.03/KPP.08/2010

bea keluar kedapatan tidak benardan terhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaranPEB.bahwa menurut Saya data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen danpenetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat PemeriksaDokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 harisejak

barangekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar serta jangka waktuberlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penetapan HargaEkspor untuk menghitung bea keluar yang secara periodik ditetapkan oleh DirekturJenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan, PEB Pemohon Banding yangdisengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluarmaupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:PEB Nomor: 000841 tanggal 30 Maret 2010Berdasarkan

tanggal PEB yang telah didaftarkan ke KantorPabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur Perhitungan BeaKeluar a quo.

Nota Perhitungan dan 4 (empat) lembar buktipengeluaran kas bulan April 2005 ;Hal. 27 dari 81 hal.

Nota Perhitungan dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kas bulanJuni 2005 ;. 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat) lembarSPTPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan dan 8 (delapan) lembar buktipengeluaran kas bulan Juli 2005 ;. 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat) lembarSPTPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan dan 8 (delapan) lembar buktipengeluaran kas bulan Agustus 2005 ;Hal. 41 dari 81 hal. Put.

Nota Perhitungan dan 6 (enam) lembar buktipengeluaran kas Hotel Puteri Gunung bulan Desember 2006 ;D.

(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembarSKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat)Hal. 45 dari 81 hal.

asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembarSKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat)Hal. 46 dari 81 hal.

Sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawas Ketenagakerjaan, yang berbunyi:(1) Dalam melakukan Pemeriksaan, apabila ditemukun adanyakekurangan pemenuhan hak Pekera / Buruh PengawasKetenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan.(2) Perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terlebih dahulu dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada unitkerya Pengawasan Ketenagakerjaan daerah.(3) Dalam hal para pihak tidak dapat

Sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawas Ketenagakerjaan yang berbunyi:(1) Dalam melakukan Pemeriksaan, apabila ditemukun adanyakekurangan pemenuhan hak Pekerja/Buruh PengawasKetenagakeraan wajib melakukan perhitungan dan penetapan.(2) Perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terlebih dahulu dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada unitkerja Pengawasan Ketenagakerjaan daerah.(3) Dalam hal para pihak tidak dapat

Sehingga PenetapanUlang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RINomor KEP. 03/PNKJ/II/2018 tentang Perhitungan dan PenetapanHalaman 21 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMDa. Bahwa acuan perhitungan upah kerja lembur telah diatur secara khususmelalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.102/MEN/V1/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.b.

Perhitungan upah kerja lembur dilakukan perHalaman 23 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMDhari kerja/per hari istirahat mingguan/hari libur resmi tergantung daripekerjaan tersebut dilakukan pada hari yang mana..

kesesatan cara perhitungan sehingga perhitungan yangdilakukan oleh CV.

.> Bahwa terhadap RAB yang tertuang dalam proposal tertanggal 19April 2010 telah dilakukan penyempurnaan perhitungan anggaranPembangunan dengan menambahkan biaya konsultan perencanasebesar Rp 46.153.866,09 (empat puluh enam juta seratus limapuluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam koma sembilansen).> Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada KonsultanPerencana sehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RABsecara keselurunhan dengan rekapitulasi RAB sebagai berikut : No.

anggaranPembangunan dengan menambahkan biaya konsultan perencanasebesar Rp 46.153.866,09 (empat puluh enam juta seratus limapuluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam koma sembilansen).> Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada KonsultanPerencana sehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RABsecara keseluruhan dengan rekapitulasi RAB sebagai berikut :No. ...10 No.

anggaranPembangunan dengan menambahkan biaya Konsultan Perencanasebesar Rp 46.153.866,09 (empat puluh enam juta seratus limapuluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam koma sembilansen).Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada konsultanperencana sehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RABsecara keselurunhan dengan rekapitulasi RAB sebagai berikut :. em aan umor ministrasas asum nasrama waulaot ontonsuitan Ferencanauman Bahwa terhadap penyempurnaan proposal pembangunan USBSLBN Borong

anggaranPembangunan dengan menambahkan biaya konsultan perencanasebesar Rp 46.153.866,09 (empat puluh enam juta seratus limapuluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam koma sembilansen).Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada konsultanperencana sehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RABsecara keseluruhan dengan rekapitulasi RAB sebagai berikut: No.

anggaranPembangunan dengan menambahkan biaya konsultan perencanasebesar Rp 46.153.866,09 (empat puluh enam juta seratus limapuluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam koma sembilansen).> Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada konsultanperencana sehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RABsecara keseluruhan dengan rekapitulasi RAB sebagai berikut: No.