Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) Peraturan Bupati KarawangNomor 57 Tahun 2018 telah diatur secara tegas, bahwa perhitungan suaraharus dilakukan dan selesai di Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaknimenurut hukum pada perhitungan suara yang dilakukan oleh TERGUGATharus dilakukan dan selesai pada hari Minggu tanggal 11 November 2018yang serta dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan karenanyatidak boleh dilakukan di hari dan di tempat lain.

Bahwa dalam perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh TERGUGATpada hari Minggu tanggal 11 November 2018 yang dimulai pukul 13.30 19.30 Wib yang dimenangkan oleh PENGGUGAT dengan nomor urut 3memperoleh suara pemilih terbanyak yakni sebanyak 1.287 suara, tidak adaperselisihan dalam hasil perhitungan perolehan suara dari para calon kepaladesa, baik berkenaan dengan suara sah total berjumlah 4.581 maupun suaratidak sah total berjumlah 2.492 ;Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pat.G

Bahwa dalam penghitungan perolehan suara pada hari Minggu tanggal 1110.11.12.November 2018 yang dimulai pukul 13.30 19.30 Wib yang dimenangkanoleh PENGGUGAT dengan nomor urut 3 sebagai Kepala Desa Curug terpilihdengan perolehan suara pemilin sebanyak 1.287 seketika setelahperhitungan suara selesai, secara nyatanyata tidak pernah ternadiperselisihan dalam hasil perhitungan suara, baik suara sah maupun tidaksah, karena jika ada perselisihan hasil perhitungan suara, wajib dilakukanperhitungan ulang

surat Suara secara saling silang oleh masingmasing saksicalon pada hari itu juga dan dilakukan di TPS, bukan ditempat lain, prosedurini sebagaimana telah diatur dalamp Pasal 57 ayat (2) Peraturan BupatiKarawang Nomor 57 Tahun 2018, yang mengatur sebagai berikut :(2) Apabila terjadi perselisihan dalam hasil perhitungan suara makadilaksanakan perhitungan ulang surat suara secara silang oleh masingmasing saksi calon ;Bahwa faktanya pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 seketikabeberapa saat setelah

selesai dilakukan perhitungan surat suara olehTERGUGAT Panitia Pemilihan dengan kemenangan PENGGUGAT dengannomor urut 3 sebagai Kepala Desa Curug terpilin dengan perolehan suarapemilih sebanyak 1.287, ternyata pada saat itu tidak ada dari saksi paracalon yang kalah, mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara, halmana sebagaimana ternyata pada hari itu, Panitia Pemilih tidak pernahmelakukan perhitungan ulang surat Suara secara saling silang oleh masingmasing saksi calon;Bahwa berdasarkan faktafakta

Putusan Nomor 1231/B/PK/PJK/2015Bahwa Pemohon Banding baik melalui pernyataan tertulis dan pernyataanlisan dalam persidangan menyatakan bahwa terdapat perbedaan dasarpenetapan dan dasar perhitungan pada proses pemeriksaan yangmenghasilkan SKPKB dan proses keberatan yang menghasilkan SuratKeputusan Keberatan.

perhitungan PPNMasa Pajak Januari 2003 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak Januari 2003 adalah sebesar Rp.103.851.213,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KeputusanMenteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002;Bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal diatas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan

Bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;4. Bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehinggaHalaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1231/B/PK/PJK/2015tidak ada kepastian hukum Antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan;5.

Sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tatacara menghitung) Antara pemeriksa / fungsional dengan peneliti /penelaah terdapat perbedaan / tidak konsisten dalam menghitung PPNyang harus dibayar. Sehingga produk hukum penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bias digunakan sebagai dasar penetapansekaligus dasar perhitungan PPN yang masih harus dibayar;8.

Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (d.hPemohon Banding)perhitungan PPN Masa Pajak Januari 2003 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut:DPP PK Rp. 643.112.135,00DPP (80/100xDPP PK) Rp. 514.489.708,00Selisih (DPP PK DPP PM) Rp. 128.622.427,00PPN (10/100xDPP) Rp. 12.862.242,00KESIMPULAN:Bahwa sesuai Put. 50727/PP/M.XVIIIB/16/2014pada halaman 15dari 54halaman, Bantahan Pemohon Banding:Dimana pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

Putusan Nomor 1163/B/PK/PJK/2016Bahwa berdasarkan kronologis penjelasan di atas, perkenankanlah PemohonBanding mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP256/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang YangDiekspor oleh Pemohon Banding;Alasan dan Penjelasan Pemohon BandingBahwa alasan dan penjelasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:Menurut TerbandingBahwa berdasarkan Surat Perintah Terbanding

Bea Keluar;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas penetapankembali perhitungan Bea Keluar atas barang yang diekspor oleh PemohonBanding dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:Bahwa alasan Terbanding menetapkan kembali perhitungan Bea Keluar atasbarang yang Pemohon Banding ekspor pada dasarnya karena Terbandingberpendapat bahwa telah terjadi kesalahan prosedur dalam penerbitan PEB,dimana atas perubahan tanggal perkiraan ekspor, Pemohon Bandingseharusnya

Dalam pelaksanaan audit kepabeanan, ditemukan adanya kekurangandan/atau kelebihan pembayaran Bea Keluar yang disebabkan olehperbedaan Tarif Bea Keluar, Harga Ekspor, jenis dan/atau jumlah barangekspor;Bahwa Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor:214/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember 2008 menyatakan:Bahwa terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a.

Putusan Nomor 1163/B/PK/PJK/2016seharusnya Terbanding menggunakan Nilai Tukar Mata Uang asing yangberlaku pada tanggal pembayaran Bea Keluar yang tertera pada bukti bayarberlaku SSPCP yaitu tanggal 31 Maret 2010;Bahwa perhitungan Bea Keluar menggunakan Tarif Bea Keluar, Harga Ekspordan Nilai Tukar Mata Uang pada tanggal 31 Maret 2010 adalah sebagai berikut: No.

Uraian Satuan Nilaia Harga Patokan Ekspor USD/MT 708b Jumlah Barang MT 980c Tarif Bea Keluar % 3%d Bea Keluar (a x b x c) USD 20.815,2e Nilai Tukar Mata Uang Rp/USD 9.126,6f Bea Keluar (d x e) Rp 189.972.004,32g Bea Keluar (Pembetulan) Rp 189.972.004,32 Bahwa dengan demikian, seharusnya tidak ada selisih perhitungan atas BeaKeluar menurut Pemohon Banding dan Terbanding dalam perhitungan BeaKeluar untuk PEB Nomor: 001508 tanggal 31 Maret 2010 karena Tarif BeaKeluar, Harga Ekspor dan Nilai Tukar Mata

TARIF BEA KELUAR DAN HARGAEKSPORBahwa perhitungan Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor dalam penetapankembali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf a.

PeraturanMenteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008, yang menyatakan bahwa:Pasal 14(2) Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a.

Perhitungan Bea Keluar : Rp10.191.028.779,00g. Kekurangan Pembayaran BK : Rp2.907.661.000,00. Perhitungan Bea Keluar (sesuai PEB Nomor: 004431 tanggal 31 Oktober2010).3.1.Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:67/PMK.011/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang PenetapanBarang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.3.2.

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa DokumenEksporBahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)hari sejak PEB didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kewenangan dandasar perhitungan bea keluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan BeaKaluarPasal 6 ayat (2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dihitung

: 004431 tanggal 31 Oktober 2010,e Tarif Bea Keluar 7,5 %.bahwa pada tanggal 13 April 2011 Terbanding menetapkan denganmenggunakan tanggal realisasi ekspor, perhitungan berdasarkan KMKNomor: 2056/KM.4/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Penetapan HargaEkspor untuk Menghitung Bea Keluar yang berlaku mulai tanggal 1November 2010 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2010.bahwa Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar secara eksplisit telahdiatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

Tentang Perhitungan Harga Pokok Penjualan Tahun Pajak 2005;C. Tentang Perhitungan Kompensasi Kerugian Tahun Pajak 2005 sebesarRp.1.636.754.213,26;D.

Putusan Nomor 197 /B/PK/PJK/201312.13.14.15.16.Penjualan (HPP) sebesar Rp. 4.806.720.782,00 yang menjadi dasardilakukannya koreksi peredaran usaha tersebut;Bahwa baik berdasarkan perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) dan perhitungan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) sesuai dengan yang dilaporkan dalam SPTTahunan PPh Badan 2003 untuk tahun pajak 2003 terdapatpenghasilan neto dan bukan rugi neto, sehingga pada tahun pajak 2004dan tahun pajak 2005 seharusnya tidak

;Bahwa atas koreksi peredaran usaha yang berasal dari koreksi negatifHarga Pokok Penjualan (HPP) yang kemudian digrossup yang menjadidasar perhitungan kompensasi kerugian pada perkara a quo, yang telahdiputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24717/PP/M.IX/15/2010 tanggal 15 Juli 2010 telah diajukan Peninjauan Kembali keMahkamah Agung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding);Bahwa atas perhitungan kompensasi kerugian pada tahun pajak 2004yang menjadi dasar perhitungan kompensasi

kerugian pada perkara aquo, yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.24718/PP/M.IX/15/2010 tanggal 15 Juli 2010 telah diajukanPeninjauan Kembali ke Mahkamah Agung oleh Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding);Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyatanyatabahwa atas perhitungan kompensasi kerugian yang dilakukan olehMajelis Hakim yang berasal dari perhitungan rugi neto tahun pajak 2003tidak konsisten dengan koreksi yang ada, dimana atas koreksi positifperedaran

Cendrawasih 7B Ambon, dengan perhitungan sebagaimana tersebut diatas ;Adalah tidak benar sama sekali serta telah nyatanyata bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 24 dari 26 halaman.

para pihak dalam persidangan dapat diketahui bahwa koreksipositif atas objek PPh Pasal 4 (2) Final atas bunga deposito dan tabungan danpersewaan tanah dan/atau bangunan yang disengketakan oleh PemohonBanding sebesar Rp. 20.532.773.511,00 karena berdasarkan equalisasi antarapospos yang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final di LaporanKeuangan Audited dengan SPT PPh Pasal 4 ayat (2) di KPP yang terdaftarpada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I terdapat selisih sebesar Rp.54.724.478.750,00 dengan perhitungan

Dokumen LPS atas Perhitungan Penyesuaian Premi Periode /2007 (1Juli sampai dengan 31 Desember 2007) dan Premi Awal Periode 1/2008(1 Januari sampai dengan 30 Juni 2008),2. Surat BTPN Nomor: S.074/DKSP/I/2008 tanggal 31 Januari 2008 kepadaLPS mengenai Bukti Bayar premi awal periode I tahun 2008,3. RTGS Terminal PT. Bank xx (Bukti bayar Premi asuransi penjaminandana pihak ketiga periode Januari s.d 30 Juni 2008),4.

Perhitungan penyesuaian premi periode Juli sampai dengan 31Desember 2007 dan premi awal periode Januari sampai dengan 30 Juni2008,6. Memorandum nomor: M.044/DKSPDIRBIS/I/2008 tanggal 21 Januari2008 mengenai Persetujuan Pembayaran Awal Premi Penjaminan Periode1 Januari sampai dengan 30 Juni 2008,7. Memorandum nomor: M.81/DKSPDKU/II/2008 tanggal 5 Februari 2008mengenai Pembebanan Premi Penjaminan Periode I tahun 2008,8.

Daftar perhitungan premi penjaminan per cabang periode 1 Januarisampai dengan 30 Juni 2008,9. Daftar dan detail perhitungan premi penjaminan per cabang periode Januari sampai dengan 30 Juni 2008,10. Dokumen LPS atas Perhitungan Premi Periode Juli sampai denganDesember 2008,11. Surat BTPN nomor: $.962/DKSPLPS/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008mengenai Bukti bayar premi awal periode II tahun 2008,12. RTGS Terminal PT.

Daftar perhitungan premi penjaminan per cabang periode 1 Juli sampaidengan 31 Desember 2008,17. Daftar dan detail perhitungan premi penjaminan per cabang periode 1 Julisampai dengan 31 Desember 2008,18. Member statement current account (Rekening Giro BTPN di BI) untukpembayaran premi asuransi penjaminan dana pihak ketiga ke LPS periode1 Januari sampai dengan 30 Juni 2008,19.

maka pejabat pemeriksadokumen ekspor melakukan penetapan perhitungan bea keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktu 30 hari sejak pendaftaran PEB.Ayat (7):Dalam hal perhitungan bea keluar kedapatan tidak benar dan terhadapbarang ekpor yang dilakukan pemeriksaan fisik maka pejabat pemeriksadokumen melakukan penetapan perhitungan bea keluar dengan menerbitkanSPPBK dalam waktu:a. paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB, dalam hal hasilpemeriksaan fisik menunjukan jumlah dan/atau jenis barang

yang disebabkan oleh perbedaan Tarif BeaKeluar, Harga Ekspor, jenis dan/atau jumlah barang ekspor.2) Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat(1), berlaku ketentuan sebagai berikut :a.

Bea Keluar (SPKPBK) sesuai dengan formatsebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.5) Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) sebagaimana dimaksudpada ayat (4) berfungsi sebagai :a. penetapan Direktur Jenderal,b. pemberitahuan, danc. penagihan kepada Eksportir.bahwa ketentuan ini menyatakan untuk penetapan kembali perhitungan beakeluar adalah berdasarkan Tarif Bea Keluar, Harga Ekspor yang berlaku padasaat PEB mendapat Nomor Pendaftaran dan Kurs yang

Perhitungan kembali bea keluar ini ternyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 14ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember2008 tentang Pemungutan Bea Keluar, yang menyatakan :Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut :a.

Bea Keluar sudah benar.bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat Penetapan Kembali PerhitunganBea Keluar oleh Terbanding sesuai : KEP46/ WBC.03/2012 tanggal 13 April2012 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang YangDiekspor Oleh PT.

Parimo;1 (satu) exsemplar foto copy acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehansuara partai politik dan calon anggotan DPR, DPORD Provinsi, DPRDKabupaten / kota serta calon anggotan DPD di tingkat desa/kelurahandalam pemilu tahun 2014 (model D);1 (satu) exsemplar foto copy acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehansuara partai politik dan calon anggotan DPR, DPORD Provinsi, DPRDKabupaten / kota tahun 2014 (model C) TPS 1 ds. Kotaraya kec. Mepangakab.

Parimo;1 (satu) exsemplar foto copy acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehansuara partai politik dan calon anggotan DPR, DPORD Provinsi, DPRDKabupaten / kota serta calon anggota DPD, ditingkat desa/kelurahan dalapemilu tahun 2014 (model D);1 (satu) exsemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suaraditempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD kabupaten /kota tahun 2014 (model C) TPS 1 ds.Kotaraya timur kec. Mepanga kab.

Parimo;1 (satu) exsemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suaraditempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD kabupaten /kota tahun 2014 (model C) TPS 2 ds.Kotaraya timur kec. Mepanga kab. Parimo1 (satu) exsemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suaraditempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD kabupaten /kota tahun 2014 (model C) TPS 3 ds.Kotaraya timur kec. Mepanga kab.

Keterangan Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1 Upah Perbulan 2.381.9412 Uang Pesangon 7 X 2 X 2.381.941 33.347.1743 Uang Penghargaan 3 xX 1 X 2.381.941 7.145.8234 poa.d Pengantian Hak 15% X 40.492.997 6.073.9505 Upah Proses 6 bin X 2.381.941 14.291.6466 Kekurangan Upah 86.658.3727 Sisa Cuti yang diambil Rp2.381.941 / 25 X 12 1.143.332Total 147.516.965b. Hak Hak Penggugat II;No.

Keterangan Perhitungan (Rp) Ro.1 Upah Perbulan 2.381.9412 Uang Pesangon 4 % 2 XK 2.381.941 19.055.5283 Uang Penghargaan 2 X% 1 X~ 2.381.941 4.763.882one 15% X 23,819.410 3.572.9125 Upah Proses 6 bin X 2.381.941 14.291.6466 Kekurangan Upah 29.259.6127 Sisa Cuti yang diambil Rp2.381.941 / 25 X 12 1.143.332Total 70.943.580c. HakHak Penggugat III;No.

Keterangan Perhitungan (Rp) Tes.1 Upah Perbulan 2.500.0002 Uang Pesangon 4 X 2 X 2.500.000 20.000.0003 Uang Penghargaan 2 X 1 X ~ 2.500.000 5.000.0004 Uang Pengantian Hak 15% 15% X 25.000.000 3.750.0005 Upah Proses 6 Bin X 2.500.000 15.000.0007 Sisa Cuti yang diambil 2.500.000 / 25 X 12 1.200.000Total 44.950.0 6.

Keterangan Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1 Upah Perbulan 2.381.9412 Uang Pesangon 7 X 2 X 2.381.941 33.347.1743 Uang Penghargaan 3 xX 1 X 2.381.941 7.145.8234 ee Pengantian Hak 15% X 40.492.997 6.073.9505 Upah Proses 6 bin X 2.381.941 14.291.6466 Kekurangan Upah 86.658.3727 Sisa Cuti yang diambil Rp2.381.941 / 25 X 12 1.143.332Total 147.516.965b. Hak Hak Penggugat/Pemohon Kasasi II;No.

Keterangan Perhitungan (Rp) a1 Upah Perbulan 2.381.9412 Uang Pesangon 4 % 2 XK 2.381.941 19.055.5283 Uang Penghargaan 2 X% 1 XK ~ 2.381.941 4.763.8824 fee Fengantian Hak 15% X 23.819.410 3.572.9125 Upah Proses 6 bin X 2.381.941 14.291.6466 Kekurangan Upah 29.259.6127 Sisa Cuti yang diambil Rp2.381.941 / 25 X 12 1.143.332Total 70.943.580c. HakHak Penggugat/Pemohon Kasasi III;No.

empat ratus empat puluh dua ribu sembilanratus delapan puluh rupiah) diterangkan pula dalam surat pernyataantersebut, Penggugat telah membayar sebesar Rp. 16.133.000, (enambelas juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan Penggugatjuga berjanjiHalaman 2 dari 11 putusan Nomor 859/PDT/2016/PT Sbyuntuk menyelesaikan pembayarannya maksimal pada tanggal8 November 2015, bahwa penyelesaian pembayaran tetap akandiselesaikan oleh Penggugat, jika Tergugat dan Penggugat dudukbersamasama untuk melakukan perhitungan

Waru Agungtelah mengirimkan SURAT PERINGATAN TERAHKIR dengan Nomor :2015/11/07/I, tertanggal 05 November 2015 kepada Penggugat, didalamsurat tersebut diterangkan dengan jelas agar Penggugat segera melunasisisa hutang yang ada sebesar Rp. 224.309.981 (dua ratus dua puluhempat juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh saturupiah), dari mana Tergugat dapat menentukan sendiri sisa piutangPenggugat tanpa bicara dan saling melakukan perhitungan secarabersamasama antara Penggugat dan Tergugat

enambelas juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), maka akan tersisaRp. 234.309.980 (dua ratus tiga puluh empatjuta tiga ratus sembilan ribusembilan ratus delapan puluh rupiah), namun SURAT PERINGATANTERAHKIR yang dibuat Tergugat pada tanggal 5 November 2015menerangkan bahwa sisa hutang Penggugat adalah sebesarRp. 224.309.981, (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilanribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), dari angkaangka yangdiajukan oleh Tergugat terlinat perubahanperubahan perhitungan

hutang Penggugat tanpadilengkapi dengan rincianrincian nota perhitungan yang ada, sehinggaperbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai Perbuatan MelawanHukum yang merugikan Penggugat, sehingga sebagaimana rumusanPasal 1365 KUHPerdata *tlap Perbuatan Melawan Hukum yangmembawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, cukupberalasan apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim PengadilanNegeri Kota Kediri untuk menghukum

hutangPenggugat tanpa dilengkapi dengan rincianrincian nota perhitungan,dan melaporkan Penggugat pada Pihak yang berwajib sehingga namabaik dan ketenangan hidup Penggugat dipertaruhkan, maka cukupberalasan apabila Penggugat meminta Ganti rugi Immateriil kepadaTergugat sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah), untukdibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;11.

Oleh karena itu sudah sepatutnya surat banding ini diterima oleh PengadilanPajak;Perhitungan Pajak Menurut Keputusan keberatanBahwa perhitungan menurut Keputusan keberatan adalah sebagai berikut : Uraian Penghasilan Penghasilan Kena PPh Terutang Kredit Pajak Jumlah Pajak yangNeto Pajak Kurang Dibayar(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)Semula 233.548.789.499 233.548.789.499 70.047. 136.700 106.460.065.797 (36.412.929.097)Ditambah/(Dikurangi) 0 0 0 0 0Menjadi 233.548.789 499 233.548.789.499 70.047.136.700 106.460.065.797

Yang terjadi adalah penghapusanpiutang tersebut Pemohon Banding perhitungkan dalam perhitungan cadanganpenghapusan piutang tak tertagih sehingga beban cadangan piutang tak tertagih untuktahun 2005 mencerminkan beban cadangan penghapusan piutang tak tertagih yangsebenamya sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KPK.04/1999;Bahwa Terbanding juga telah melakukan koreksi atas kompensasi kerugian yangPemohon Banding cantumkan pada SPT PPh Badan Pemohon Banding sebesarRp.67.059.907.548,00.

pajak yang terutang seharusnya terutang,diubah menjadi sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding sebagai berikut : Rp.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak,yang antara lain berbunyi sebagai berikut :Halaman 32 alinea ke 4:"Bahwa dari pembuktian tersebut Majelis berkesimpulan bahwa cadanganpiutang tak tertagih yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding(perhitungan komersial) dihitung atas Saldo Piutang yang sudahmemperhitungkan adanya penghapusan piutang tak tertagih.

Bank diperkenankanmembiayakan cadangan piutang pada perhitungan penghasilan kena pajak.Bahwa cadangan sebagai pengurang pos Piutang pada neraca komersial yangdihitung dari pokok pinjaman/kredit ;Bahwa pada koreksi biaya reinstatement of loan writeoff tahun 2005 sebesar Rp.97.137.149.665, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)membebankan biaya tersebut ke dalam saldo akhir Penyisihan PenghapusanAktiva Produktif (PPAP) tanpa memenuhi 4 (empat) syarat yang telah ditentukandalam aturan

TARIF BEA KELUAR DAN HARGAEKSPORBahwa perhitungan Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor dalam penetapankembali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf a.

PeraturanMenteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008, yang menyatakan bahwa:Pasal 14(2) Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a.

Perhitungan Bea Keluar : Rp18.565.174.449,00g. Kekurangan Pembayaran BK : Rp5.757.731.000,003.

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa DokumenEksporBahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)hari sejak PEB didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kewenangan dandasar perhitungan bea keluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan BeaKaluarPasal 6 ayat (2)ayat (4)Pasal 9 ayat (1)ayat (2)Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif beakeluar serta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yangmengatur tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar(secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas namaMenteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakan sudah cukupjelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalahsebagai berikut:e PEB Nomor

setengah jadi Pemohon Banding yang menurut TerbandingRp138.317.212,00 menurut saldo fisik pada 31 Desember 2007 Rp2.150.000.00,00;bahwa untuk mempertanggung jawabkan angka Rp2.150.000.000,00 secara logikadapat Pemohon Banding jelaskan, sebagai berikut :bahwa untuk melakukan barang setengah jadi Pemohon Banding harusmengeringkannya didalam gudang selama 3 bulan, dengan omset jual PemohonBanding Rp400.000.000,00 per bulan maka stok Pemohon Banding minimum 5 kaliRp400.000.000,00;bahwa perbandingan perhitungan

= Peredaran Usaha menurut ~ Terbanding sebesarRp6.061.509.718,00 berdasarkan perhitungan Harga Pokok Penjualan menurutTerbanding sebesar Rp5.317.113.788,00 karena berdasarkan Buku Barang MasukPemohon Banding diperoleh keterangan total pembelian barang setengah jadi lebihbesar dibandingkan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding pada SuratPemberitahuan, selanjutnya ditambah dengan Margin Laba Bruto sebesar 14% yangdiperoleh Terbanding dari perhitungan Rasio Laba Bruto dengan Harga PokokPenjualan menurut

perhitungan Surat Pemberitahuan Pemohon Banding sebagaimanaperhitungan sebagai berikut : MenurutPemohon MenumtURAIAN , Terbanding KeteranganBanding (Rp)(Rp)Harga Pokok Penjualan:Saldo Awal barang setengah 69.600.000.00 Peredaran UsahajadiPembelian barang setengah jadiSaldo akhir barang setengahjadibarang tersedia untuk diprosesSaldo awal barang jadi138.317.212,00582.600.000,00138.317.212,005.285.831.000,00138.317.212,00 582.600.000,005.217.113.788,menurutTerbanding dihitungdenganmetode GrossupSaldo

akhir barang jadiJumlah Harga PokokJumlah Peredaran Usaha 000,00 HPP + Margin 14%100.000.000,000,00 0,00 Rasio Laba Bruto : HPP582.600.000,00 5.317.113.788, = B0.260.000.00 =14%00663.560.000,00 061.509.718, 582.600.000,00 00 bahwa Pemohon Banding mengakui tidak melaksanakan pembukuan dan melaporkandengan benar perhitungan kegiatan usahanya namun Pemohon Banding berpendapatbahwa perhitungan metode grossup Terbanding tidak tepat karena saldo akhirpersediaan barang setengah jadi seharusnya sebesar

Rp2.150.000.000,00 hal ini sesuaidengan nilai persediaan yang ada di gudang dan sesuai dengan perhitungan perkiraanratarata persediaan perbulan di gudang adalah untuk perkiraan penjualan 4 (empat)sampai 5 (lima) bulan ke depan dimana ratarata penjualan perbulan Tahun 2007adalah sebesar Rp 401.088.109,00 (4.813.057.314,00/12 bulan) hal ini dikarenakanratarata waktu yang dibutuhkan untuk proses pengeringan adalah 4 (empat) sampai 5(lima) bulan, dan Terbanding tidak mengakui adanya Biaya Upah sebesar

menyatakan:g. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap data yang dilampirkan disimpulkan data yang adatidak memadai untuk dilakukan pemeriksaan nilai transaksi, maka harga yang diberitahukandalam PIB nomor 294824 tanggal 18 Juli 2012 tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi;h. bahwa selanjutnya nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB nomor 294824 tanggal 18 Juli2012 ditetapkan berdasarkan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan secara fleksibeldengan sumber data harga pasar dengan perhitungan

multiplikator menjadi sebesar CIF USD32,060.20;bahwa pada persidangan Terbanding hadir dan menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan NilaiPabean (LPPNP), Perhitungan Faktor Multiplikator dan data harga pasar;bahwa selanjutnya dalam sidang, Kuasa Pemohon Banding menunjukkan kepada Majelis asli/fotokopidokumen pendukung berupa :1.

Peraturan TerbandingNomor: P08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor PelayananUtama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;bahwa penetapan nilai pabean yang dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 17Tahun 2006 yang ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan

Bea Masuk;bahwa Pasal 15 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentang Kepabeanan yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan:Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;bahwa berdasarkan Pasal 2, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk disebutkan bahwa:Pasal 21.

Harga PaBackpack Pcs USD 6,50 VI.4 Harga PaBrief Case Pcs USD 3,80 VI.4 Harga Pa Jakarta, Juli 2012Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumenbahwa dalam LPPNP Terbanding menetapkan Nilai Pabean berdasarkan VI.4 yaitu Metode pengulangandengan menggunakan dasar Harga Pasar;bahwa LPPNP dibuat pada bulan Juli 2012, sedangkan SPTNP diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2012;bahwa Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan

Print 052/RIK/WPJ/KP.09/2012 tanggal 14Desember 20012 (lampiran 1);Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan No.SPHP004.RIK/WPuJ.11/KP.09/2013 tanggal 20 Maret 2013 (lampiran 2)menghasilkan perhitungan sebagai berikut: DPP PPN yang harus dipungut sendiri menurut SPTWP Rp. 279.637.968.750 Koreksi Pemeriksaan Rp 1.125.505.909 DPP PPN yang harus dipungut sendiri Rp. 280.763.474.659Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 912/B/PK/PJK/2016Bahwa atas perhitungan hasilPemeriksaan tersebut

DPP PPN KPP Pratama Surabaya Genteng Rp 1.125.505.909Peredaran usaha Cfm Pembahasan Rp. 366.582.428.754Peredaran usaha Cfm SPT WP Rp 279.637.968.750Koreksi Cfm .Pembahasan Rp. 86.944.460.004Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 912/B/PK/PJK/2016Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut KPP Pratama Surabaya Sawahanmenerbitkan SKPKB PPN Masa Mei 2008 s/d Desember 2008 sebagaiberikut:Peredaran usaha ratarata per bulan= Rp. 86.904.580.008 = Rp. 7.245.371.667Bahwa atas perhitungan tersebut diterbitkan

PPN kurang bayar Rp. 7.630.328 Bunga Psi. 13 (2) Rp 3.662.558 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 11.292.886Bahwa seluruh buku,catatan dan dokumen yang mendukung perhitunganSPT Masa PPN telah disampaikan kepada Pemeriksa KPP PratamaSurabaya Sawahan, namun perhitungan DPP PPN dihitung oleh Pemeriksasecara ratarata yaitu sama setiap masa/bulan sebesar Rp. 7.245.371.667(linat tabel 2);Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Pemeriksa hanya menghitung DPPPPN secara taksiran, tidak berdasarkan buku,

catatan dan dokumen yangtelah disampaikan oleh Pemohon Banding;Bahwa mengingat perhitungan tersebut tidak berdasarkan buktibuktipembukuan yang telah disampaikan, maka Pemohon Banding mengajukankeberatan atas SKPKB PPN Masa Desember 2008 yang diterbitkan oleh KPPPratama Surabaya Sawahan tersebut;Bahwa PPN terhutang untuk Masa Desember 2008 menurut PemohonBanding adalah sebagai berikut:Jumlah DPP PPN untuk Masa Desember 2008 Rp. 19.034.262.433DPP PPN sesuai SKPKB PPN yang telah diterbitkan oleh KPP

S2454/WPJ.11/2014 tanggal 16 Juni 2014 Direktur Jenderal Pajak(lampiran 6) telah menyampaikan perhitungan sebagai berikut:Rp. 295.742.245.006Rp. 294.322.682.230Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terbanding telah menghitung Peredaran usaha menurut Peneliti Harga Pokok PenjualanPeredaran Usaha CV.

Putusan Nomor 919/B/PK/PJK/2016Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan No.SPHP004.RIK/WPJ.11/KP.09/2013 tanggal 20 Maret 2013 (lampiran 2)menghasilkan perhitungan sebagai berikut: DPP PPN yang harus dipungut sendiri menurut SPTWP Koreksi PemeriksaanRp 279.637.968.750Rp 1.125.505.909Rp 280.763.474.659Bahwa atas perhitungan hasil Pemeriksaan tersebut KPP PratamaSurabaya Genteng menerbitkan SKPKB PPN Masa Mei 2008 s.d.Desember 2008 sebagai berikut: DPP PPN yang harus dipungut sendiri

Putusan Nomor 919/B/PK/PJK/2016 sebagai berikut:Peredaran Usaha (DPP + PPN) Rp 404.478.728.129Peredaran Usaha (DPP) Rp 367.707.934.663Koreksi DPP PPN KPP Pratama Surabaya Genteng Rp 1.125.505.909Peredaran usaha Cfm Pembahasan Rp 366.582.428.754Peredaran usaha Cfm SPT WP Rp 279.637.968.750Koreksi Cfm .Pembahasan Rp 86.944.460.004Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut KPP Pratama SurabayaSawahan menerbitkan SKPKB PPN Masa Mei 2008 s.d.

seluruh buku,catatan dan dokumen yang mendukung perhitunganSPT Masa PPN telah disampaikan kepada Pemeriksa KPP PratamaSurabaya Sawahan, namun perhitungan DPP PPN dihitung oleh Pemeriksasecara ratarata yaitu sama setiap masa/bulan sebesar Rp7.245.371.667 ,00(lihat tabel 2);Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Pemeriksa hanya menghitung DPPPPN secara taksiran, tidak berdasarkan buku, catatan dan dokumen yangtelah disampaikan oleh Pemohon Banding;Bahwa mengingat perhitungan tersebut tidak berdasarkan

S2454/WPJ.11/2014 tanggal 16 Juni 2014 Direktur Jenderal Pajak(lampiran 6) telah menyampaikan perhitungan sebagai berikut:Rp 295.742.245.006Rp 294.322.682.230Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Direktur Jenderal Pajak telah Peredaran usaha menurut Peneliti Harga Pokok Penjualanmenghitung Peredaran Usaha CV Surya Phone untuk masa Januari 2008s.d.

Desember 2008 sebesar Rp 280.763.474.659 Berdasarkan perhitungan ini, maka jumlah peredaran usaha/DPPPPN CV Surya Phone untuk masa Januari s.d. Desember 2008 menjadi Rp51.896.542.140 + Rp280.763.474.659= Rp 332.660.016.799Perhitungan ini tidak sesuai atau bertentangan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan yang dihitung olehDirektur Jenderal Pajak dengan surat DirekturJenderal PajakNo.

Sehingga produk hukumpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasarperhitungan PPN yang masih harus dibayar;bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN Masa PajakJanuari 2003 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :DPP PK Rp 643.112.135,00DPP (80/100xDPP PK) Rp 514.489.708,00Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 128.622.427.00PPN (10/100xDPP) Rp 12.862.242,00bahwa

1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajak denganMenggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaan dasar penetapan dandasar perhitungan antara SKPKB dengan Keputusan Keberatan masih pada wilayahkoreksi yang sama yaitu dasar pengenaan pajak yang berdasarkan keterbatasan datayang ada, penetapan surat keputusan keberatan dipandang lebih tepat dalammenghitung DPP tanpa memunculkan item koreksi diluar DPP;. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPN MasaJanuari 2003 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut :bahwa memperhatikan

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Netto Bagi Wajib Pajak yang Dapat Menghitung Penghasilan NetoDengan Menggunakan Norma Perhitungan;6.

berlaku;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam proses perhitungan PPN Masa PajakJanuari 2003 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk MasaPajak Januari 2003 adalah sebesar Rp103.851.213,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 Keputusan Menteri KeuanganNomor 252/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding

Menetapkan barang bukti berupa :3 (tiga) lembar Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat pemungutan suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRDPropinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 (Model C) TPS 12Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung;2 (dua) lembar sertifikat hasil dan rincian perhitungan dan perolehansuara ditempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 (Model C1)Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung;e 3 (tiga) lembar Lampiran Model

Melaksanakan pemungutan dan perhitungan di TPS;. Mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS;. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikanoleh saksi, Pengawas Lapangan, Peserta Pemilu dan masyarakat padahari pemungutan Suara; 22220 n0 nnn en ne nn nn none nn nn neeMenjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah perhitungansuara dan setelah kotak suara disegel;.

Membuat Berita Acara pemungutan dan perhitungan suara sertamembuat sertifikat perhitungan suara dan wajib menyerahkan kepadasaksi peserta pemilu, pengawas lapangan dan PPK melalui PPS;.

anggota KPPS yang lainsesuai dengan tugas dan wewenang yang ada melaksanakan kegiatan/proses pemungutan dan perhitungan Pemilu DPR, DPD dan DPRDTahun 2014 di TPS 12 Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa,kemudian sekira jam 03.00 Wib hari Kamis tanggal 10 April 2014 saksiDADANG RUSMANA bin KASIDIN yang merupakan salah satu anggotaPPL (Panitia Pengawas Lapangan) di TPS Kelurahan Rajabasa Rayadengan menggunakan atribut dan pakaian Panwaslu karena melihatproses perhitungan sudah selesai maka mendatangi

Terdakwa untukmeminta kepada Terdakwa menyerahkan salinan C1 (1 (Satu) eksemplarberita acara pemungutan dan perhitungan suara serta sertifikat hasilperhitungan suara) kepada saksi, namun saat itu Terdakwa menolakmemberikan salinan C1 dengan alasan bahwa salinan C1 telah habis,Terdakwa memberikan kepada 12 orang saksi partai politik, KPU KotaBandar Lampung dan PPS serta arsip untuk TerdakwaSIMPAN)~ 222 non enn nnn nen senn nenBahwa sebelum dilakukan pemungutan suara dan perhitungan di TPS 12Kelurahan

Memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan Bea Keluar yang telahdilunasi oleh Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001538.40/2018/PP/M.XVIIA Tahun 2019, tanggal 30 Januari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat PenetapanKembali Perhitungan Bea Keluar Nomor SPKPBK22/BC/2017, tanggal

Menerima dan mengabulkan selurunnya permohonan banding PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap SuratPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) Nomor SPKPBK22/BC/2017, tanggal 21 Desember 2017, sehingga seluruh jumlah BeaKeluar diubah menjadi sesuai perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);2. Menyatakan menurut hukum bahwa penetapan Terbandingsebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Kembali Perhitungan BeaHalaman 3 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor SPKPBK22/BC/2017, tanggal 21 Desember 2017,dibatalkan demi hukum sehingga tagihan menjadi nihil:5. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)untuk mengembalikan bea keluar yang telah dilunasi;6.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Penetapan kembali perhitungan bea keluar olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang diberitahukansecara tertulis dengan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK)22 yang disebabkan perbedaan jumlah dan jenis barangekspor terhadap PEB Nomor 000064, tanggal 21 Oktober 2016, yangberisi tagihnan bea keluar sebesar Rp15.640.000,00; tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupaPenetapan kembali perhitungan bea keluar oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) yang diberitahukan secara tertulis denganSurat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK)22 yangHalaman 5 dari 8 halaman.

Mewajibkan Penggugat untuk membayar kepada Para Tergugat pembayaran pesangon dengan dipotong dan diperhitungkan saldo dana pensiun PT Freeport Indonesia dan saldo program kesejahteraan pekerja dan pinjaman Para Tergugat sebagai berikut: No Nama Total perhitungan sesuai Pasal 164 ayat (3) UU No 13/2003(Rp) Saldo per 1 Agustus 2019 dana pensiun(Rp) Saldo per 26 Agustus 2019 program kesejahtreaan pekerja(Rp) Sisa pinjaman(Rp) Selisih yang dibayar Penggugat(Rp)1 Tergugat 1 228.819.225,00

EvaSusanti, dkk;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat1;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat2;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat3;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat4:Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat9;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat6;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti TergugattsFotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat8;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti

sisa cuti Tergugat21;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat22;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat23;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat24;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat25;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat26;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat27;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat28;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat29;Fotokopi dari fotokopi perhitungan

:Bukti P44.49 :ae;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat33;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat34;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat35;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat36;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat37;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat38;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat39;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat40;Fotokopi dari fotokopi perhitungan

sisa cuti Tergugat41;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat42;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat43;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat44;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat45;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat46;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat47;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat48;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat49;Fotokopi dari fotokopi perhitungan

fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat93;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat94;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat95;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat96;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat97;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat98;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat99;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat100;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat101;Fotokopi