Ditemukan 144377 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Melawan pegawai negeri Pegawai negeri sipil Pegawai Penghinaan terhadap pegawai negeri Cerai gugat pegawai negeri Perlawanan terhadap pegawai negeri
Pengadilan PN PATI Perdata Agama Perceraian
Register : 03-05-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Pti
Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat lawan Tergugat
111 — 29
  • Suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri dapat mengajukangugatan cerai langsung ke pengadilan yang berwenang sesuai denganperaturan perundangundangan;S.
    Pegawai negeri pada Polri yang menerima gugatan cerai sebagaimanadimaksud pada ayat (2), wajib segera melaporkan kepada Kasatker;Pasal 25 Pegawai Negeri pada Polri yang tidak mengetahui adanya gugatancerai dari suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri sampaikeluar akta cerai, dinyatakan sah dan tidak menyalahi ketentuansebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3):Pasal 33 Pelanggaran terhadap Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010, termasukmelakukan perceraian tanpa seizin atasan, maka akan dijatuhi
    sanksisesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,akan tetapi berdasarkan Relaas Panggilan tertanggal 04 Mei 2021 dan 11 Mei2021 yang ditandatangani oleh Tergugat sendiri, jelas bahwa Tergugatmengetahui adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ini;Menimbang, bahwa menurut Pasal 15 jo Pasal 13 ayat (1) PP No. 45Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan jikaPegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan
    Negeri Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas sudahseharusnya Penggugat wajib melaporkan keadaan rumah tangganya dangugatan perceraian yang telah diajukannya ke Pengadilan Negeri Pati denganRegister Perkara Nomor XXXXXX kepada Atasan/komandan darisuaminya/Tergugat di Polres Pati dan Tergugat setelah mengetahui adanyagugatan yang diajukan oleh Penggugat wajib segera melaporkan kepadaKasatkernya di Polres Pati;Menimbang, bahwa Putusan tidak dapat diterimanya gugatan (nietonvankelijk
    Negeri PadaKepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan perundangundanganyang bersangkutan;MENGADILI1.
Pengadilan PN PATI Perdata Agama Perceraian
Register : 23-10-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN PATI Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Pti
Tanggal 7 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
192 — 129
  • Suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri dapat mengajukangugatan cerai langsung ke pengadilan yang berwenang sesuai denganperaturan perundangundangan;3.
    Pegawai negeri pada Polri yang menerima gugatan cerai sebagaimanadimaksud pada ayat (2), wajib segera melaporkan kepada Kasatker;Pasal 25Pegawai negeri pada Polri yang tidak mengetahui adanya gugatan cerai darisuami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri sampai keluar akta cerai,dinyatakan sah dan tidak menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud padaPasal 24 ayat (3);Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN PtiPasal 33Pelanggaran terhadap Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010, termasuk melakukanperceraian
    Negeri Sipil yang menyatakan jikaPegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan tidak memperoleh izin atausurat keterangan dari pejabat, maka akan dijatuhi salah satu hukuman disiplinberat yang diatur dalam PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan DisiplinPNS.
    Adapun hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP No. 30 Tahun 1990mencakup:a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untukpaling lama 1 (satu) tahun;b. pembebasan dari jabatan;c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaipegawai Negeri Sipil; dand. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas sudahseharusnya Penggugat wajid melaporkan keadaan rumah tangganya dangugatan perceraian
    Negeri PadaKepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan perundangundanganyang bersangkutan;MENGADILI1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-11-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 285 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TIMIKA ; H. Indar, S.Sos
661 — 548 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura. Dalam putusannya, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU ... [Selengkapnya]
Pengadilan PN KOTA AGUNG Perdata
Register : 27-01-2021 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 19-01-2022
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Kot
Tanggal 31 Maret 2021 — - KOPERASI PEGAWAI NEGERI BAKTI HUSADA SEJAHTERA Melawan - ARMIASA ROVALI, DKK
465 — 416
  • - KOPERASI PEGAWAI NEGERI BAKTI HUSADA SEJAHTERAMelawan- ARMIASA ROVALI, DKK
    AKTA PERDAMAIANNomor 3/Pdt.G/2021/PN KotPada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, dalam persidangan PengadilanNegeri Kota Agung yang terobuka untuk umum, dan yang memeriksa, sertamengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah datangmenghadap:KOPERASI PEGAWAI NEGERI BAKTI HUSADA SEJAHTERA,berkedudukan di Jalan Mustofa Kamal Nomor 6,Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda,Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, yangdiwakili oleh Devi Arminanto, S.K.M., M.M. selakuKetua I, Y.
    hanya mengikatserta mengakhiri sengketa diantara Para Pihak tersebut;Selanjutnya, Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiripersengketaan di antara mereka tersebut dengan jalan perdamaian melaluimediasi dengan Mediator Trisno Jnohannes Simanullang, S.H., Mediator HakimPengadilan Negeri Kota Agung, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakanpersetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 18Maret 2021, yang diketahui, dan mendapat persetujuan dari Badan PengawasKoperasi Pegawai
    Negeri Bakti Husada Sejahtera Kabupaten LampungSelatan, dengan syaratsyarat, dan ketentuanketentuan sebagai berikut:Halaman 4 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 3/Padt.G/2021/PN KotPasal 1Bahwa terkait Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Kot di PengadilanNegeri Kota Agung dan berikut penyelesaiannya, maka Para Pihak dalamperjanjian ini sepakat akan tunduk dan menjalankan seluruh isi KesepakatanPerdamaian ini yang selanjutnya disahkan dalam bentuk Putusan Perdamaianyang diputus oleh Majelis Hakim Perkara
    dirinya secara tertulis makaPara Tergugat bersedia diberhentikan secara hormat dari keanggotaankoperasi oleh pengurus koperasi;Pasal6Bahwa terhitung satu tahun sejak Para Tergugat mengundurkan diri darikeanggotaan koperasi, maka Para Tergugat dapat mendaftarkan diri Kembalimenjadi anggota koperasi, dengan cara mengajukan permohonan dan usulantertulis yang ditujukan kepada pengurus koperasi, dengan melengkapipersyaratan sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Koperasi Pegawai
    Negeri Bakti Husada Sejahtera;Pasal 7Bahwa Para Pihak bersedia untuk menandatangani segala suratsurat danmemberikan dokumendokumen serta keteranganketerangan yang diperlukandalam rangka proses pemutihan sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 2 diatas;Pasal 8Bahwa dengan diselenggarakannya perdamaian ini maka Para Pihak telahmengakhiri semua perselisihan dan perkara terkait objek gugatan ParaPenggugat dalam perkara perdata Nomor 03/Pdt.G/2021/PN Kot sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 di atas, dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-10-2010 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 991 K/Pdt/2009
Tanggal 27 Oktober 2010 — KETUA KOPERASI PEGAWAI NEGERI SIPIL, DK.
21 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA KOPERASI PEGAWAI NEGERI SIPIL, DK.
    KETUA KOPERASI PEGAWAI NEGERI SIPIL "SejahteraAdhiguna", Kanwil Badan Pertanahan Nasional ProvinsiSulawesi Selatan, bertempat tinggal di Jalan CendrawasihNo. 267 Makassar ;2.
    Pettarani Makassar yang secara nyataadalah sebagai asset Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Adhiguna ;Bahwa gugatan Penggugat dalam konvensi kurang pihak, karena jikaPenggugat dalam konvensi mengaku sebagai pemilik atas dana pembangunangedung a quo, maka seharusnya Penggugat dalam konvensi juga harusmenggugat H. Bagindo Syarifuddin, SH sebagai pemilik dana sebenarnya, yangmeminjamkan dana dalam pembangunan gedung a quo.
Pengadilan PN SALATIGA Perdata
Register : 24-02-2011 — Putus : 21-06-2011 — Upload : 16-09-2011
Putusan PN SALATIGA Nomor 06/Pdt.G/2011/PN.Sal
Tanggal 21 Juni 2011 — Ir.H.A PARIADI P,MBA, dkk melawan KOPERASI PEGAWAI NEGERI RIMBA,dkk
103 — 25
  • Ir.H.A PARIADI P,MBA, dkk melawan KOPERASI PEGAWAI NEGERI RIMBA,dkk
    Advokatyang berkantor di Jalan Kartini I/428 Kelurahan Sidorejo KotaSalatiga, berdasarkan Surat KuasSa Khusus tanggal 20 Pebruari2011 ;Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;Metawan1.KOPERASI PEGAWAI NEGERI RIMBA, berkantor di Jalan Yos SudarsoNo.13 Kota Salatiga.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;2.Nyonya WAGINAH, janda almarhum TASRI AL.HALIM, bertempattinggal di Dukuh Soko RT.08/RW.VII Kec.Sidorejo Kota Salatiga.Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;3.SUBADI bin ALMARHUM TASRI, bertempat
    Negeri Rimba lalu dikapling untuk dijual danPak Pariadi dan Pak Soedarmadi membeli tanah tersebut darikoperasi Rimba tahun 1987 dengan cara mengangsur namun saksitidak mengetahui harganya ;Bahwa selama tanah tersebut dikuasai oleh Pak Pariadi dan PakSoedarmadi, tidak pernah ada masalah atau keberatan karenakeduanya sebagai pemilik atas tanah tersebut ;Bahwa yang membayar PBB atas tanah tersebut adalah Pak Darmadi;Bahwa pada saat terjadi jual beli, Soedarmadi sebagai KetuaKoperasi Rimba, dan setelah
    Negeri Rimba dengan cara cara pembeliansecara kredit/angsuran ;Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugatmelalui pengurusnya pernah datang ke persidangan 1 (satu) kalisedangkan para Turut Tergugat tidak pernah hadir meskipun telahdipanggil secara sah dan patut, namun demikian Tergugat tidakpernah mengajukan bantahan sama sekali ;Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bantahan dari Tergugatmaka Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan apakah gugatan paraPenggugat patut untuk
    ) pada tanggal 4 September 1987 ;Menimbang, bahwa dari bukti P.I5 berupa kwitansi pelunasanpiutang tanah dari Ir H.A Pariadi kepada Koperasi Pegawai NegeriRimba melalui bendaharanya Toegiarto sejumlah Rp.1.028.000, (satujuta dua puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 12 Maret 1990 ;Menimbang, bahwa dari bukti P.II5 adalah kwitansi pelunasanpiutang tanah dari Soedarmadi kepada Koperasi Pegawai Negeri Rimbamelalui bendaharanya Toegiarto sejumlah Rp.590.098,29 (Lima ratussembilan puluh ribu sembilan
    Negeri RIMBA ;Meimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P.I4, P.II4, P.I5,P.II5 didukung dengan keterangan para saksi tersebut, Majelisberpendapat bahwa kemudian tanah tersebut dibeli secara kredit olehPenggugat I dan Penggugat II namun telah Lunas pembayarannya ;Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA No.272K/Sip/1974 tanggal 30 September 1975 bahwa perbuatan hukum jualbeli sudah ada menurut hukum adat berdasarkan maksud dari parapihak yang diikuti dengan perbuatan nyata antara lain tanah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 02-05-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/PID.SUS/2018
Tanggal 2 Mei 2018 — ERMI AGUSTININGSIH
674 — 500 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, judex factie ... [Selengkapnya]
  • ;Tempat lahir : Bangkalan;Umur/tanggal lahir : 47 tahun/12 Agustus 1969;Jenis kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Jokotole Nomor 09 RT 003RW 004, Kelurahan Kraton Kecamatan/Kabupaten Bangkalan;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejaktanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya
    No. 27 K/Pid.Sus/2018UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diterapkankepada setiap orang baik dalam kedudukan sebagai pegawai negeri ataupenyelenggara negara/pejabat publik maupun swasta;Demikian pula halnya unsur melawan hukum adalah unsur mutlaksetiap tindak pidana tanpa membedakan kualitasnya dan tergantung padanilai kKerugian negara yang terjadi serta penilaian Hakim terhadap perbuatanyang dilakukan Terdakwa;Menimbang bahwa putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwaterbukti
Pengadilan PN MUARA BULIAN Perdata
Register : 10-04-2023 — Putus : 18-04-2023 — Upload : 03-05-2023
Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mbn
Tanggal 18 April 2023 — Penggugat:
DIANA
Tergugat:
KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KOPENEGKABRI) KABUPATEN BATANGHARI
74 — 3
  • Penggugat:
    DIANA
    Tergugat:
    KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KOPENEGKABRI) KABUPATEN BATANGHARI
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 04-06-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 05-07-2021
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Rap
Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat:
Osmar Manurung
Tergugat:
Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kab. Labuhanbatu
1 — 0
  • Penggugat:
    Osmar Manurung
    Tergugat:
    Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kab. Labuhanbatu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 02-05-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 2 Mei 2018 — Drs. BAGUS HARIANTO
114 — 443 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, judex factie ... [Selengkapnya]
  • BAGUS HARIANTO;Tempat lahir : Sidoarjo;Umur/tanggal lahir : 47 tahun/O2 Oktober 1968;Jenis kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal > Perumnas Tunjung KecamatanBurneh, Kabupaten Bangkalan;Agama > Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala BagianAdministrasi Pemerintahan Umumpada Sekretariat Daeran KabupatenBangkalan);Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejaktanggal 14 November 2016 sampai dengan 9 Januari 2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan
    Korupsi pada Pengadilan Negeri bahwa karena Terdakwamempunyai jabatan dan wewenang yang jelas dan dihubungkan denganuraian pertimbangan di atas maka unsur setiap orang dalam dakwaanPrimair Pasal 2 ayat (1) adalah tidak tepat melainkan perbuatan Terdakwayang dilakukan secara khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 3 adalahpertimbangan yang keliru, oleh karena itu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diterapkankepada setiap orang baik dalam kedudukan sebagai pegawai
    negeri ataupenyelenggara negara/pejabat publik maupun swasta;Demikian pula halnya unsur melawan hukum adalah unsur mutlaksetiap tindak pidana tanpa membedakan kualitasnya dan tergantung padanilai kKerugian negara yang terjadi serta penilaian Hakim terhadap perbuatanyang dilakukan Terdakwa;Menimbang bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakanTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal18 UndangUndang
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 04-06-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Rap
Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat:
Osmar Manurung
Tergugat:
Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kab. Labuhanbatu
21 — 3
  • Penggugat:
    Osmar Manurung
    Tergugat:
    Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kab. Labuhanbatu
    ., 2.Irwansyah Putra Ritonga, S.H & Rekan berlamat diKomplek Perumahan Puri kampung Baru BlockDNo. 23 Rantau Prapat Kode Pos 214121 KelurahanKartini, Kecamatan Rantau Utara KabupatenLabuhanbatu berdasarkan surat kuasa khusus 20Mei 2021;PUSAT KOPERASI PEGAWAI NEGERI KABUPATEN LABUHANBATU,beralamat di jalan Padang Bulan No. 110 RantauPrapat , Kecamatan Rantau Utara KabupatenLabuhanbatu, disebeut sebagai : .......
    Bahwa Pihak pertama (tergugat) berjanji mengajukan gugatan ke PengadilanNegeri Rantaupapat untuk menggugat Perbuatan Melawan Hukum yangdilakukan oleh Drs.Muklis Tarigan mengenai balik nama Sertifikat Hak MilikNomor : 02.12.01.09.4.00003 yang diterbitkan Badan Pertanahan KabupatenLabuhanbatu dari milik Pusat Koperasi Pegawai Negeri KabupatenLabuhanbatu menjadi atas nama Drs.Muklis Tarigan.Halaman 1 dari 3 perkara Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.GS/2021/PN Rap3.
    Bahwa pihak pertama (tergugat) akan melunasi uang pihak kedua(penggugat) sebesar Rp.75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) yangtelah didepositokan di Pusat Koperasi Pegawai Negeri KabupatenLabuhanbatu bilamana Sertifikat Hak Milik Nomor : 02.12.01.09.4.00003 yangtelah dibaliknamakan atas nama Drs.Muklis Tarigan telah mempunyaikekuatan hukum tetap dan kepastian hukum maka pihak pertama (tergugat)akan menjual aset berupa tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak MilikNomor : 02.12.01.09.4.00003
Pengadilan PN POSO Perdata
Register : 20-12-2023 — Putus : 07-05-2024 — Upload : 17-05-2024
Putusan PN POSO Nomor 182/Pdt.G/2023/PN Pso
Tanggal 7 Mei 2024 — Penggugat:
ELIAS RABBANA
Tergugat:
KOPERASI PEGAWAI NEGERI KARYA BERSAMA KECAMATAN LAGE
27 — 23
  • Penggugat:
    ELIAS RABBANA
    Tergugat:
    KOPERASI PEGAWAI NEGERI KARYA BERSAMA KECAMATAN LAGE
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 24-05-2022 — Upload : 14-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1531 K/Pdt/2022
Tanggal 24 Mei 2022 — KOPERASI PEGAWAI NEGERI KANTOR KOPERASI DAN PKM KABUPATEN TAPANULI UTARA VS HALOMOAN SIMANUNGKALIT, dkk.
58 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOPERASI PEGAWAI NEGERI KANTOR KOPERASI DAN PKM KABUPATEN TAPANULI UTARA VS HALOMOAN SIMANUNGKALIT, dkk.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 17-04-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2120 K/PID.SUS/2016
Tanggal 17 April 2017 — SUPRIATI, S.E. alias ATIK T2; FENTI HERNI DEWIYANTI, S.E. T3; MADE SUDIASA, S.E. T4;
842 — 772 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Para Terdakwa dalam perkara ini adalah pegawai bertugas di bagian ticketing Garuda Indonesia (Persero). Pengadilan Negeri Denpasar menghukum mereka karena terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam melakukan refund ticket atas 3 (tiga) MCO Balance ... [Selengkapnya]
  • Nomor 2120 K/PID.SUS/2016Terdakwa Il, Ill dan IV bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri atauPejabat Pemerintah yang tunduk pada UndangUndang Nomor43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian Pasal 1 angka 1Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yangtelah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabatyang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, ataudiserahi tugas Negara lainnya, dan digaji
    GarudaIndonesia yang tunduk pada UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor13 Tahun 2003 termasuk Pegawai Negeri yang diatur dalam UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999, dan apakah ada kewenangan atautidak yang menentukan boleh tidaknya terhadap pelaksanaan reroutedan refund dengan melihat ketentuan yang diatur berdasar PassageManual 2004 Chapter 3.1.13 Rerouting point b General Provisionbagian 1 Voluntary Rerouting ayat (1) General menyatakan reroutedapat dilakukan atas permintaan penumpang untuk Flight Coupon
    Garuda Indonesia tidak berstatus Pegawai Negeri sesuai UndangUndang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian maka terhadapkesalahan administrasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa II (Supriati,S.E. alias Atik) Terdakwa Ill (Fenty Herni Dewiyanti, S.E.) dan TerdakwaIV ( Made Sudiasa, S.E.) diberlakukan ketentuan menurut UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 bukan diberlakukanmenurut Ketentuan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
    Bahwa mengacu kepada Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka ParaTerdakwa adalah termasuk sebagai Pegawai Negeri karena Para Terdakwasebagai orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat,sehingga Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum;Bahwa selain dari pada itu keberatan kasasi Para Terdakwa merupakanpengulangan semata dari halhal yang telah dikemukakan dalam pemeriksaanperkara
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 13-05-2022 — Putus : 04-08-2022 — Upload : 05-08-2022
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr
Tanggal 4 Agustus 2022 — DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI
160 — 15
  • Dana Tabungan Dan Ansuransi Pegawai Negeri (Persero) dengan Nomor: KD-01/DIR/SDM 26/2019 Tentang hukuman berat berupa penurunan 3 (tiga) Golongan Gaji atas nama Saudara Indra Sulistio NIK 201119873107 tertanggal 24 oktober 2019 dan Keputusan Direksi Nomor:KD-02/DIR/SDM.26/2019 Tentang Pengukuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Penurunan 3 (tiga) Golongan Gaji atas nama Penggugat dengan Nomor NIK.201119873107 pada tanggal 2 desember 2019, tidak sah secara hukum;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar
    Dana Tabungan Dan Ansuransi Pegawai Negeri (Persero) dengan Nomor: KD-01/DIR/SDM 26/2019 Tentang hukuman disiplin berat berupa penurunan gaji 3 (tiga) golongan gaji atas nama Penggugat tertanggal 24 oktober 2019 dengan jumlah seluruhnya 8 X Rp3.709.550,00 = Rp29.676.400,00 (dua puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah);
  • Menyatakan keputusan direksi PT.
    Dana Tabungan Dan Ansuransi Pegawai Negeri (Persero) dengan Nomor: KD-3/DIR/SDM.7/2020 tertanggal 30 juni 2020 tentang hukum disiplin sangat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai karyawan PT.TASPEN (PERSERO) secara sepihak adalah tidak sah dan batal demi hukum;
  • Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan ini sejak tanggal 30 Juni 2020 karena Penggugat melakukan pelanggaran;
  • Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat
    DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 04-06-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Rap
Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat:
Jerni Br Simanjuntak
Tergugat:
Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kab. Labuhanbatu
22 — 6
  • Penggugat:
    Jerni Br Simanjuntak
    Tergugat:
    Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kab. Labuhanbatu
    Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jackson Oktaryo Nababan, SHdan Iwansyahputra Ritonga, SH, Advokat pada Kantor Hukum Jackson OktaryoNababan, S.H & Rekan, Beralamat Komplek Perumahan Puri Kampung Baru BlokD No. 23 Rantauprapat Kode Pos 214121 Kelurahan Kartini Kecamatan RantauUtara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 20 Mei 2021;LAWANPusat Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Labuhanbatu, AlamatJalan Padang
    Muklis Tarigan mengenai balik nama Sertifikat Hak MilikNomor : 02.12.01.09.4.00003 yang diterbitkan Badan Pertanahan KabupatenHalaman 1 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.GS/2021/PN RapLabuhanbatu) dari milik Pusat Koperasi Pegawai Negeri KabupatenLabuhanbatu menjadi atas nama Drs.Muklis Tarigan;3.
    Bahwa Pihak Pertama (Tergugat) akan melunasi uang Pihak Kedua(Penggugat) sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telahdidepositokan di Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Labuhanbatubilamana Sertifikat Hak Milik Nomor : 02.12.01.09.4.00003 yang telah dibaliknamakan atas nama Drs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 29-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1985 K/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — MUHAMMAD SUWANTO bin MUHAMMAD ILYAS
757 — 632 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam putusannya, PN Pekanbaru membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU ... [Selengkapnya]
  • , karena tidak mempertimbangkan dengan benarhalhal yang relevan secara yuridis, dalam putusan perkara a quo Judex Factitelah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, dengan pertimbangansebagai berikut : Bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru mempertimbangkan bahwa meskipun subjekdeliknya adalah setiap orang namun sesungguhnya adresat Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, adalah pegawai
    negeri ataupenyelenggara negara atau orang yang mempunyai kedudukan dan jabatan,jadi untuk adanya penyalahgunaan wewenang disyaratkan bahwa pelakunyaharus pegawai negeri atau penyelenggara negara atau orang yangmempunyai kedudukan dan jabatan, Pasal 2 ayat (1) UndangUndangHal. 42 dari 54 hal.
    bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair,oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair (putusanhalaman 92), pertimbangan tersebut disetujui Judex Facti/Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tinggi Pekanbaru dan diambil alihsebagai pertimbangan sendiri (putusan halaman 38) ;Bahwa pertimbangan Judex Facti seperti disebutkan diatas adalahpertimbangan yang tidak tepat dan keliru, karena unsur setiap orangdiperuntukkan baik bagi swasta, maupun pegawai
    negeri ataupenyelenggara negara, pejabat yang mempunyai wewenang, unsur setiaporang berlaku kepada siapa saja termasuk pada diri Terdakwa sendirisebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segalatindakannya, terhadap perbuatan yang dilakukan tanpa harus membedakankedudukan atau jabatan, justru oleh karena subjek "setiap orang dalamPasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001dakwaan Primair, berlaku umum
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 04-06-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Rap
Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat:
Jerni Br Simanjuntak
Tergugat:
Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kab. Labuhanbatu
8 — 6
  • Penggugat:
    Jerni Br Simanjuntak
    Tergugat:
    Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kab. Labuhanbatu
Pengadilan PN POSO Perdata
Register : 06-05-2024 — Putus : 22-05-2024 — Upload : 28-05-2024
Putusan PN POSO Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pso
Tanggal 22 Mei 2024 — Penggugat:
KOPERASI PEGAWAI NEGERI KARYA BERSAMA KECAMATAN LAGE
Tergugat:
FERDINAND WUON
23 — 11
  • Penggugat:
    KOPERASI PEGAWAI NEGERI KARYA BERSAMA KECAMATAN LAGE
    Tergugat:
    FERDINAND WUON
Pengadilan PN PATI Perdata
Register : 16-12-2019 — Putus : 06-02-2020 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN PATI Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Pti
Tanggal 6 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
84 — 20