Ditemukan 7243 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nomor35 nomor85 nomor nomor11 nomor29 nomor01 nomor12 nomor.c nomor24 nomor31
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ANDI ABDUL KADIR
144 — 64
  • keuangan pada badanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;mengorganisir Barang/Aset milik Pemerintah Kabupaten Raja Ampat padaBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat guna tertibTata Kelola dan penggunaannya;membuat laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, mendata setiapaset milik Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang pengelolaannya beradapada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat.yang menjadi dasar pengangkatan Saksi adalah SK Bupati Raja Ampat Nomor21
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
AHMAD RIDHA HANAFI
161 — 376
  • keuangan pada badanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;mengorganisir Barang/Aset milik Pemerintah Kabupaten Raja Ampat padaBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat guna tertibTata Kelola dan penggunaannya;membuat laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, mendata setiapaset milik Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang pengelolaannya beradapada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat.yang menjadi dasar pengangkatan Saksi adalah SK Bupati Raja Ampat Nomor21
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 30-03-2017 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 04/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 9 Mei 2017 — GATOT PUJO NUGROHO, ST, M.Si
103 — 83
  • Nomor 112 tanggal 26 Juli2011.. 1 (Satu) bundel Foto Copy Surat Pengurus Badan Koordinasi HimpunanMahasiswa Islam Sumatera Utara periode 20132015 nomor21/B/Sek/03/1435 tanggal 23 Januari 2014 perihal Pengantar LaporanPertanggungjawaban.Dokumen DEWAN PIMPINAN WILAYAH AL ITTIHADIYAH PROVINSISUMATERA UTARA terdiridari:a. 1 (satu) bundel Proposal Pebaikan Manajemen PengembanganOrganisasi AL ITTIHADIYAH Provinsi Sumatera Utara tahun 2013beserta dengan Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor03/DPW/PIt/XI
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
H. KITAB, S.Sos
96 — 30
  • ,dalam penelitian dokumendokumenkelengkapan SPPLS yang diajukan oleh PPTK dan atau kelengkapan SPPLSdisampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;kelengkapan SPPUP, SPPGU, SPPTU dan SPPLS yang diajukan olehbendahara pengeluaran serta melakukan verifikasi SPP serta menyiapkan SPMkegiatan secara semestinya sebagaimana ketentuan Pasal 221 PermendagriNomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor21 Tahun 2011, dapat dicairkan dana Kegiatan Sosialisasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-04-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/PID.SUS/2016
Tanggal 25 April 2016 — IKMAL JAYA
162 — 877 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • secara sah dan meyakinkan, makaTerdakwa harus dibebaskan atau setidaktidaknya berdasarkan ketentuanPasal 191 ayat (2) : UJika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yangdidakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakansuatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukumBahwa berdasarkan halhal tersebut diatas adalah sangat adil dan bijaksanaapabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara A quomembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor21
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ABU SALEH TAFALAS,S.TP
174 — 77
  • keuangan pada badanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;mengorganisir Barang/Aset milik Pemerintah Kabupaten Raja Ampat padaBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat guna tertibTata Kelola dan penggunaannya;membuat laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, mendata setiapaset milik Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang pengelolaannya beradapada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat.yang menjadi dasar pengangkatan Saksi adalah SK Bupati Raja Ampat Nomor21
Pengadilan PN TUAL Perdata Khusus
Register : 05-11-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN TUAL Nomor 107/PID.SUS/2015/PN Tul
Tanggal 10 Maret 2016 — MR.BOONSOM JAIKA Alias YUD Alias TAI YUD
384 — 792
  • Kami telah meratifikasi pada tahun 1989 ituUndangUndang anti tokjo, anti penyiksaan atau sampai denganmenyiksa ataupun serupa penghukuman yang dilakukan dengan caramenyiksa, itu tidak diperbolehkan;Bahwa bagaimana yang telah dijelaskan dalam UndangUndang nomor21 tahun 2007, sanksi koorporasi itu tidak dibedakan antara cabangdengan pusat karena sebenarnya perusahaan PT. PBR hanyalah satudan tidak boleh membuka cabang secara operasional tetapi tanggungjawab dari PT.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 13-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam
Tanggal 27 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.IMAM MAKMUR SARAGIH SIDABUTAR, S.H, M.H.
2.Hendryko Prabowo, S.H.
3.Fauzipaksi, S.H.
Terdakwa:
UMAR
177 — 77
  • melanggar hukum, makaTerdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dipertimbangkan di atas,maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa Terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor21
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 23-11-2016 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 169 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 23 Nopember 2016 — R. BAMBANG TRIANTORO
85 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.nJulian Fernando Nainggolan, SE, MBA beserta lampirannya Nomor21/SPPD/PKPRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT. 336 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Adrian Sukarmianto, ST Nomor :13/SPT/PKPRNTT/IV/2013 tanggal 10 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Hal. 62 dari 153 hal. Put.
Pengadilan PN TUAL Pidana Khusus
Register : 05-11-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN TUAL Nomor 109/PID.SUS/2015/PN Tul
Tanggal 10 Maret 2016 — Mr.HATSAPHON PHAETJAKRENG Alias TAI AT Alias AT
149 — 81
  • Kami telah meratifikasi pada tahun 1989 ituUndangUndang anti tokjo, anti penyiksaan atau sampai denganmenyiksa ataupun serupa penghukuman yang dilakukan dengan caramenyiksa, itu tidak diperbolehkan;Bahwa bagaimana yang telah dijelaskan dalam UndangUndang nomor21 tahun 2007, sanksi koorporasi itu tidak dibedakan antara cabangdengan pusat karena sebenarnya perusahaan PT. PBR hanyalah satudan tidak boleh membuka cabang secara operasional tetapi tanggungjawab dari PT.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 13-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam
Tanggal 27 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.IMAM MAKMUR SARAGIH SIDABUTAR, S.H, M.H.
2.Hendryko Prabowo, S.H.
3.Fauzipaksi, S.H.
Terdakwa:
SADDAM MAULANA ARIEF, ST
162 — 67
  • melanggar hukum, makaTerdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dipertimbangkan di atas,maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa Terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor21
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 31-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2697 K/PID.SUS/2015
Tanggal 31 Mei 2016 — AGUS CHANDRA RULLY
174 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membebankan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;Membaca Akta Pemberitahuan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kepada Terdakwa Nomor18/PID/TPK/PT.DKI jo Nomor 106/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 29 Juli2015;Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor21/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Jakarta Pusat
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-01-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 13 Juni 2017 — AHMAD HIDAYAT MUS, SE alias AHM
153 — 85
  • Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 14/BAPUM/PU/KS/2006 tanggal 20 April 2006 diberi tanda T21;Foto Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Il Nomor 50/BAPUM/PU/KS/2006 tanggal 6 Oktober 2006 diberi tanda T22;Foto Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Ill Nomor 52/BAPUM/PU/KS/2006 tanggal 21 Nopember 2006 diberi tanda T23;Foto Copy Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama M.C.1 Nomor185/BAPMC/DPU/KS/2006 tanggal 26 Desember 2006 diberi tanda T24;Foto Copy Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama M.C.1 Nomor21
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md.
202 — 115
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011, Bagian Kelima Pelaksanaan Anggaran PembiayaanDaerah, Paragraf 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiILPA) TahunSebelumnya:a)Pasal 137 Sisa lebih perhitungan anggaran (SiILPA) tahun sebelumnyamerupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:a.menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3520 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Juni 2016 — LURAH DESA SEGOROMADU, dkk VS SUDJONO
81 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Sertipikat HGB Nomor21 (A 1554255) luas 10.000 m?;j. Sertipikat HGB Nomor22 (A 1554246) luas 76.280 m?;Total luas: 219.260 m?Sertipikat HGB Nomor 13 s/d Nomor 22 semuanya atas nama Tergugat a> dan hasil pemecahan (splitsing) Sertipikat HGB Nomor 15 menjadi 2 (dua)bidang, tanggal 7 Agustus 1989, yaitu:a. Sertipikat HGB Nomor 24, luas 3.000 m? a/n Tergugat I:b. Sertipikat HGB Nomor 25, luas 3.000 m?
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 02-06-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM
Tanggal 15 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : TRI TARUNA FARIADI,SH
Terbanding/Terdakwa : MAHMUD SIDDIK
178 — 133
  • Perumahan dan Permukiman KabupatenBanjar TA. 2016, secara bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah besertaperubahannya yaitu Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaanBarang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentangperubahan keempat atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-08-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 14 Agustus 2017 — H.M. RUSLI ZAINAL
360 — 318 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 31 PK/Pid.Sus/2016IUPHHKT yang diterbitkan tidak sesuai dengan Kepmenhut Nomor10.1/KptsII/2000 tanggal 06 November 2000 dan Kepmenhut Nomor21/KptsII/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar IjinUsaha Pemanfaatan Hasil Usaha Hutan Kayu Hutan Tanaman pada HutanProduksi kemudian meminta petunjuk ke Departemen Kehutanan RImengenai sah atau tidaknya perizinan IUPHHKHT di Propinsi Riau, yangkemudian dibalas oleh Menteri Kehutanan yang intinya Surat Keputusan(SK) IUPHHKHT yang ada di
    EDI SURIANDI tersebut karenamengetahui bahwa rencana penebangan kayu hutan alam di arealIUPHHKT yang diterbitkan tidak sesuai dengan Kepmenhut Nomor10.1/KptsII/2000 tanggal 06 November 2000 dan Kepmenhut Nomor21/KptsII/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar ljinUsaha Pemanfaatan Hasil Usaha Hutan Kayu Hutan Tanaman pada HutanProduksi kemudian meminta petunjuk ke Departemen Kehutanan RImengenai sah atau tidaknya perizinan IUPHHKHT di Propinsi Riau, yangHal. 26 dari 1005 hal.
    beberapa perusahanyang areal kerjanya di Kabupaten Pelalawan dan Siak dalamperkara ini tidak sematamata karena perbuatan terdakwa a quotidak mempunyai kewenangan itu berdasarkan kepmenhut Nomor151/Kpts.II/2003 tetapi Terdakwa tetap mengesahkan BKUPHHKHT, tetapi substansinya juga didasarkan masalah BKUPHHKHT yang seharusnya tidak disyahkan karena BKUPHHKHT yang diajukan perusahaanperusahaan tersebut beradapada areal IUPHHKHT yang penerbitannya bertentanganKepmenhut Nomor 10.1/KptsII/2000 jo Kepmenhut Nomor21
    Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor21/KptsII/2000 tentang Kriteria dan Standar Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman pada HutanProduksi.Dinyatakan tidak berlaku lagi.Bahwa menurut Bagir Manan terhadap suatu ketentuan hukum yangsudah dicabut, benar perbuatan pidana yang dilakukan pada masaberlakunya ketentuan hukum tersebut tidak pernah dapat dihapus,akan tetapi sifat pidana dari perbuatan itu hapus akibat pencabutanketentuan hukum tersebut.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 02-06-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM
Tanggal 13 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : TRI TARUNA FARIADI,SH
Terbanding/Terdakwa : HARNIAH, ST., BINTI H ALWI ALM
138 — 54
  • bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintan besertaperubahannya yaitu Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaanBarang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentangHalaman 57 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2020/PT BJMperubahan keempat atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21
Pengadilan PN LUBUK PAKAM
Putus : 06-09-2011 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor Nomor: 05/Pdt.G/2011/PN.LP
Tanggal 6 September 2011 —
62 — 27
  • komoditi karet tidakakan diterbitkan Surat Keterangan Tentang PembagianDan Penerimaan Tanah Sawah Ladang, karenasebagaimana Tergugat II sampaikan di atas, bahwa suratketetapan dari Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Juni1951 No.12/5/14 dan ketetapan Gubemur PropinsiSumatera tanggal 28 September 1951 No. 36/K/Agr dansuratsurat dan atau peraturan lainnya sebagai tindaklanjutnya, adalah mengatur tanahtanah bekasperkebunan tembakau seluas 125.000 Ha yangdikembalikan kepadaHal.101 dari 305 hal Putusan Nomor21
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 28/G/TF/2021/PTUN.BDG
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
497 — 649
  • TUIA JULIANA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Tempattinggal di Jalan Pekapuran Raya No. 51 A, RT.008/RW.004,Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat ;Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XX ;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor21/EXT.AMAR/I/2021, tanggal 25 Januari 2021, memberi kuasakepada ;ALGHIFFARI AQSA, SH ;KARMEIHAN SABAROEDIN, SH ;UMAR, SH ;IMANUEL GULO, SH (*) ;FAUZIAH INDRA ISWARA, SH (*) ;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokatoa