Ditemukan 7256 data
105 — 87
Bahwa terdakwa sebagai Sekretaris Daerah merupakan Kepala SKPDSekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang dalam bidangHalaman 26 dari 199 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Ttepengadaan menjadi pejabat pengguna anggaran, sebagaimana dimaksuddalam pasal 10 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangandaerah jo Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PengelolaanKeuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mempunyaitugas
69 — 28
angkanya tersedia didalam DPA.Angkaangka yang tertera di SPM baik jumlah permintaan uangataupun jumlah pajak yang harus dibayar dihitung kembali dandisesuaikan dengan ketentuan tentang perpajakan dan hasilnyasesual.Angka permintaan pembayaran tersebut juga dicocokkan dengansurat permintaan pembayaran (SPP) yang menjadi lampiran dariSurat Perintah Membayar tersebut sesuai dengan PermendagriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan daerahsebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor21
94 — 158
PERMATA ABADI Nomor21/PA/SPK/X / 2008 tanggal 09 Oktober 2008.69.5 (lima) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 03 / SPK / BU / 2010tanggal 14 Juni 2010.70.5 (lima) Jembar Fotocopy Bukti Penerimaan Surat.71.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Fiskal (SKF Non Bursa) Nomor:s.786 / WPJO1 / KP.0309 / 2010 tanggal 24 Mei 2010.1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. DUNIA TEKNIK yang didalamnyaterdapat :1 (satu ) lembar Jaminan Penawaran No bond 10110111100592 Reg.
1367 — 962
(Bukti T.001, Bukti T.002);Bahwa jika Penggugat mau membaca secara teliti Berita Acara Nomor21/PL.01.1BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 yang menjadidasar Tergugat membuat Objek Sengketa, telah secara jelas dansecara rinci memuat alasanalasan kenapa Penggugat dinyatakanTidak Memenuhi Syarat. Alasanalasan tersebut didasarkan hasilverifikasi yang telah dilakukan oleh Tergugat dan kemudian dilakukanrekap secara berjenjang atas atas hasil verifikasi tersebut.
191 — 202
waktu selama 3(tiga) bulan,dan jika tidak memenuhi syarat tersebut maka Pekerja dinyatakangagal untuk diangkat menjadi Karyawan tetap;Bahwa, mogok kerja tanggal 09 Oktober 2018 adalah mogok yangdikoordinir oleh PUK Federasi Serikat Buruh Demokrasi IndonesiaHalaman 148 dari 182 Putusan Nomor : 21/Padt.SusPHI/2019/PN Pbr(FSBDSI) yang belum tercatat pada Dinas Tenaga Kerja KabupatenRokan Hilir, sehingga mogok kerja tersebut adalah cacat Hukum dantidak sah sehingga tidak memenuhi pasal 25 Undang Undang Nomor21
353 — 83
tertanggal 05072002 Nomor23/Ajung/2002 tertulis atasnama Tuan QURAISJ WAHIDIN,Sarjana Hukum;Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1227/Desa Ajung, seluas2.659 m2 (dua ribu enam ratus lima puluh sembilan meterpersegi), diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tertanggal572002 Nomor 24/Ajung/2002 tertulis atasnama TuanQURAISJ WAHIDIN, Sarjana Hukum;Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1224/Desa Ajung, seluas2.307 m2 (dua ribu tiga ratus tujuh meter persegi), diuraikanlebih lanjut dalam Surat Ukur tertanggal 05072002 Nomor21
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
YUSRAN ALIAS IWAN
134 — 82
keuangan pada badanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;mengorganisir Barang/Aset milik Pemerintah Kabupaten Raja Ampat padaBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat guna tertibTata Kelola dan penggunaannya;membuat laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, mendata setiapaset milik Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang pengelolaannya beradapada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat.yang menjadi dasar pengangkatan Saksi adalah SK Bupati Raja Ampat Nomor21
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
AHMAD RIZAL ALIAS AHMAD GONDRONG
129 — 74
keuangan pada badanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;mengorganisir Barang/Aset milik Pemerintah Kabupaten Raja Ampat padaBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat guna tertibTata Kelola dan penggunaannya;membuat laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, mendata setiapaset milik Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang pengelolaannya beradapada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat.yang menjadi dasar pengangkatan Saksi adalah SK Bupati Raja Ampat Nomor21
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ABU SALEH TAFALAS,S.TP
169 — 73
keuangan pada badanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;mengorganisir Barang/Aset milik Pemerintah Kabupaten Raja Ampat padaBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat guna tertibTata Kelola dan penggunaannya;membuat laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, mendata setiapaset milik Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang pengelolaannya beradapada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat.yang menjadi dasar pengangkatan Saksi adalah SK Bupati Raja Ampat Nomor21
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
H. KITAB, S.Sos
94 — 30
,dalam penelitian dokumendokumenkelengkapan SPPLS yang diajukan oleh PPTK dan atau kelengkapan SPPLSdisampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;kelengkapan SPPUP, SPPGU, SPPTU dan SPPLS yang diajukan olehbendahara pengeluaran serta melakukan verifikasi SPP serta menyiapkan SPMkegiatan secara semestinya sebagaimana ketentuan Pasal 221 PermendagriNomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor21 Tahun 2011, dapat dicairkan dana Kegiatan Sosialisasi
196 — 321
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor21/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Penunjukkan Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di LingkunganDinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013, dan mengangkatHal 5 dari 438 Putusan No.100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt. PST.terdakwa SETIYO TUHU, SE, MMTr sebagai Ketua Panitia Pengadaanbarang/jasa Pemerintah pada Pengadaan Armada Busway TA 2013 berdasarSK.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor21/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Penunjukkan Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di LingkunganDinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013, dan mengangkatterdakwa SETIYO TUHU, SE, MMTr sebagai Ketua Panitia Pengadaanbarang/jasa Pemerintah pada Pengadaan Armada Busway TA 2013 berdasarSK.
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ANDI ABDUL KADIR
142 — 64
keuangan pada badanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;mengorganisir Barang/Aset milik Pemerintah Kabupaten Raja Ampat padaBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat guna tertibTata Kelola dan penggunaannya;membuat laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, mendata setiapaset milik Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang pengelolaannya beradapada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat.yang menjadi dasar pengangkatan Saksi adalah SK Bupati Raja Ampat Nomor21
Terbanding/Terdakwa : BOY RACHMAD NOOR, S.AP. BIN ALM SULAIMANSYAH.
147 — 58
Perumahan dan Permukiman KabupatenBanjar TA. 2016, secara bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah besertaperubahannya yaitu Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaanBarang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentangperubahan keempat atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21
93 — 35
Ketabangkali Elektronics;Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surabaya Nomor21.pee23.24.536/134/436.4/12/2003 tanggal 17 Desember 2003, tentangIzin Usaha Industri (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip)atas nama PT. Ketabangkali Elektronics, besertalampirannya;Foto copy Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah TingkatII Surabaya Nomor: 188.45/473.92/402.5.09/19 tentangIjin Mendirikan Bangunan tanggal 10 Pebruari1993 atas nama PT.
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ALFARIS MAMBRAKU
127 — 62
Raja Ampat;Halaman 42 dari 216 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkmengorganisir Barang/Aset milik Pemerintah Kabupaten Raja Ampat padaBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat guna tertibTata Kelola dan penggunaannya;membuat laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, mendata setiapaset milik Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang pengelolaannya beradapada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat.yang menjadi dasar pengangkatan Saksi adalah SK Bupati Raja Ampat Nomor21
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
MUH YAMIN MARADJABESSY
145 — 86
keuangan pada badanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;mengorganisir Barang/Aset milik Pemerintah Kabupaten Raja Ampat padaBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat guna tertibTata Kelola dan penggunaannya;membuat laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, mendata setiapaset milik Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang pengelolaannya beradapada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat.yang menjadi dasar pengangkatan Saksi adalah SK Bupati Raja Ampat Nomor21
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
AHMAD RIDHA HANAFI
159 — 369
keuangan pada badanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;mengorganisir Barang/Aset milik Pemerintah Kabupaten Raja Ampat padaBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat guna tertibTata Kelola dan penggunaannya;membuat laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, mendata setiapaset milik Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang pengelolaannya beradapada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat.yang menjadi dasar pengangkatan Saksi adalah SK Bupati Raja Ampat Nomor21
158 — 831 — Berkekuatan Hukum Tetap
secara sah dan meyakinkan, makaTerdakwa harus dibebaskan atau setidaktidaknya berdasarkan ketentuanPasal 191 ayat (2) : UJika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yangdidakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakansuatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukumBahwa berdasarkan halhal tersebut diatas adalah sangat adil dan bijaksanaapabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara A quomembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor21
101 — 77
Nomor 112 tanggal 26 Juli2011.. 1 (Satu) bundel Foto Copy Surat Pengurus Badan Koordinasi HimpunanMahasiswa Islam Sumatera Utara periode 20132015 nomor21/B/Sek/03/1435 tanggal 23 Januari 2014 perihal Pengantar LaporanPertanggungjawaban.Dokumen DEWAN PIMPINAN WILAYAH AL ITTIHADIYAH PROVINSISUMATERA UTARA terdiridari:a. 1 (satu) bundel Proposal Pebaikan Manajemen PengembanganOrganisasi AL ITTIHADIYAH Provinsi Sumatera Utara tahun 2013beserta dengan Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor03/DPW/PIt/XI
Terbanding/Terdakwa : MAHMUD SIDDIK
171 — 127
Perumahan dan Permukiman KabupatenBanjar TA. 2016, secara bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah besertaperubahannya yaitu Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaanBarang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentangperubahan keempat atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21