Ditemukan 556011 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2009 2000 2008 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum
Register : 05-12-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 05-11-2023
Putusan PT MEDAN Nomor 730/PID.SUS-PRK/2016/PT MDN
Tanggal 16 Desember 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : ARPAN C. PANDIANGAN, SH
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD ADIRAN SIHOMBING Als DIRAN
31 — 41
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum
Register : 29-03-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tte
Tanggal 21 April 2021 — Penuntut Umum:
PARDI MUTALIB, SH
Terdakwa:
MARJUN TAMBARU
67 — 31
  • Menyatakan Terdakwa MARJUN TAMBARU, telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2)huruf c UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31Tahun 2004 Tentang Perikanan;Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tte2.
    Pasal 42 ayat (3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.ATAUKedua :Bahwa Terdakwa MARJUN TAMBARU pada hari Selasa tanggal 09Februari 2021 sekitar pukul 08.30 Wit. atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaktidaknya pada waktuwaktudalam tahun 2021, bertempat di Perarian Patani, Halmahera Tengah, MalukuUtara berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Ternateberwewenang memeriksa dan
    Pasal 7 ayat (2) huruf c UndangUndangNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan,sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut memilihdakwaan alternatif Kesatu yaitu : Pasal 98 jo. Pasal 42 ayat (3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang unsurunsurnya yaitu :1.
    Pasal42 ayat (3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah terpenuhi,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal yang dapatmenghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasanpemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh
Pengadilan PN LANGSA Pidana Umum
Register : 15-12-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 31-12-2021
Putusan PN LANGSA Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Lgs
Tanggal 30 Desember 2021 — Penuntut Umum:
EDWARDO, S.H., M.H
Terdakwa:
AUNG MYINT THIEN
126 — 0

  • Memperhatikan, Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

    MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Aung Myint Thien tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 05-09-2023 — Putus : 21-09-2023 — Upload : 21-09-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 1883/Pid.Sus/2023/PN Sby
Tanggal 21 September 2023 — Penuntut Umum:
1.ESTIK DILLA RAHMAWATI, S.H.
2.ESTIK DILLA RAHMAWATI, S.H.
Terdakwa:
1.WIDARTO
2.LEON MANDAGI SHANKAR SINGH
41 — 20
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 436/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
DINA MAULI NOORHAYATI, SH.,MH
Terdakwa:
SUPRIADI DG MATTEMU BIN SARAPPI DG MATTEMU
38 — 17
  • meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja Memiliki, menguasai, membawa dan ataumenggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapanikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/ atau pembudidayaanikan kecil sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 B JoPasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004
    pukat hela (Trawls) danpukat tarik (Seine nets) di Wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesiae Bahwa dampak penggunaan jaring trawls dapat mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber daya ikan dan mengakibatkankehancuran habitat sumber daya ikan karena semua jenis ikan bisamasuk dalam jarring baik ikan kecil maupun ikan besar.wonn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 85 jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 += tahun = 2004
    pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (Seine nets) di Wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia.e Bahwa dampak penggunaan jaring trawls dapat mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber daya ikan dan mengakibatkankehancuran habitat sumber daya ikan karena semua jenis ikan bisamasuk dalam jarring baik ikan kecil maupun ikan besarwonn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 = tahun = 2004
    tentangperikanan Pasal 100 B maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh nelayankecil diterapkan ketentuan Pasal 100B UndangUndang Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas undangUndang nomor 31 tahun 2004 tentangperikanan,Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbagan tersebut diatasdemikian unsure ini tidak terpenuhi terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari dakwaan Primairtidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukantindak
    Terdakwa merupakan nelayan kecil dan merupakan tulang punggungdalam mencari nafkah keluarganya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 100 B Jo pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PN JEMBER Pidana Umum
Register : 26-06-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan PN JEMBER Nomor 548/Pid.Sus/2018/PN Jmr
Tanggal 17 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADIK SRI S,SH
Terdakwa:
1.ABDUL WAFI
2.HAMZAH RIZKY
3.MUHAMAD MUJAHIDINAL JIHAD
25 — 5
  • Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo UndangUndang R.I. Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) ke1KUHP dalam dakwaan Kesatu.2.
    Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang R.I.
    Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang R.1I.
    Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan JoUndangUndang R.1I. Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang R.I.
    Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan JoUndangUndang R.I. Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang R.I.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum
Register : 09-08-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 29-08-2023
Putusan PT SURABAYA Nomor 907/PID.SUS/2023/PT SBY
Tanggal 29 Agustus 2023 — Pembanding/Terdakwa I : AHMAT DAHLAN NUGROHO Bin SUTIKNO Diwakili Oleh : ABDULLAH AZIZ BALHMAR, S.H.
Pembanding/Terdakwa II : DIDIK HENGKY PRASETYO Bin SUNARDI Diwakili Oleh : ABDULLAH AZIZ BALHMAR, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum I : NI PUTU PARWATI, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : RAKHMAWATI UTAMI, SH.MH.
Terbanding/Penuntut Umum III : ARDINITYANINGRUM DWI RATNA,SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : MUSTOFA,SH
81 — 55
Pengadilan PN POSO Pidana Umum
Register : 28-11-2022 — Putus : 13-12-2022 — Upload : 16-12-2022
Putusan PN POSO Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pso
Tanggal 13 Desember 2022 — Penuntut Umum:
La Ode Muhammad Nuzul, SH.
Terdakwa:
RUSLIN SADO alias SADO
49 — 18
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 13-03-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Trk
Tanggal 10 April 2018 — Penuntut Umum:
1.Ario Dewanto
2.Susianik, SH.
Terdakwa:
Muryanto alias Temu Bin Mulyono
42 — 8
  • Menyatakan Terdakwa Muryanto alias Temu bin Mulyono telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja melakukan usaha perikanan tanpa memiliki SIUP, melanggar Pasal92 UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;2.
    2016 tentang larangan penangkapandan / atau pengeluaran lobster (panulirus spp) ,kepiting (Soylta SPP)danrajungan (portunus spp) dari wilayan Republik Indonesia sebagai penggantiPeraturan menteri Kelautan dan Perikanan nomor 1 tahun 2015 tentangpenangkapan lobster (panulirus spp), kepiting (Soyila spp) dan rajungan(portunus pelagicus spp).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 92 UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004
    2016 tentanglarangan penangkpan dan / atau pengeluaran lobster (panulirus spp) ,kepiting(soylta SPP) dan rajungan (portunus spp) dari wilayah Republik Indonesiasebagai pengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 1 tahun2015 tentang penangkapan lobster (panulirus spp), kepiting (Soyila spp) danrajungan (portunus pelagicus spp).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 88 UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004
    Namundemikian UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkanbahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan ataukorporasi.
    Hal ini berarti bahwa unsur setiap orang menurut UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut menunjuk pada subyek hukum orangperseorangan atau korporasi;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknyamenerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaanPenuntut Umum adalah benar diri Terdakwa.
Pengadilan PN SABANG Pidana Umum
Register : 07-06-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN SABANG Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN SAB
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD RIZA, SH
2.MAWARDI, SH
Terdakwa:
MATVEEV ALEKSANDR
152 — 45
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 07-10-2022 — Putus : 02-11-2022 — Upload : 07-02-2023
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Bna
Tanggal 2 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
1.TEDDY LAZUARDI SYAHPUTRA SH MH
2.YUDHA UTAMA PUTRA SH
Terdakwa:
IMMANUVAL JOSE
81 — 29
Pengadilan PN MUARA BUNGO Pidana Umum
Register : 23-08-2024 — Putus : 19-09-2024 — Upload : 20-09-2024
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mrb
Tanggal 19 September 2024 — Penuntut Umum:
YUPRAN SUSANTO
Terdakwa:
JOKO PURWANTO Als JOKO Bin (Alm) KODRIANTO
31 — 20
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Pidana Umum
Register : 30-05-2024 — Putus : 19-06-2024 — Upload : 31-07-2024
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Sbw
Tanggal 19 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD RUSDI, S.H.,M.H.
2.IWAN WINARSO, S.H., M.Hum.
3.INDRA ZULKARNAIN, S.H.
4.INDAH KUSUMA DARAFAULIKA, S.H.
Terdakwa:
1.MARDIANTO Alias ABIT
2.YOKI PUTRA Alias OKI
12 — 8
Pengadilan PN LARANTUKA Pidana Umum
Register : 01-02-2018 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 01-03-2018
Putusan PN LARANTUKA Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN lrt
Tanggal 15 Februari 2018 — Penuntut Umum:
BUDI RAHARJO, SH
Terdakwa:
SYUKUR MUHAMMAD
38 — 13
  • Tentang Perikanan DAN Pasal98 Jo Pasal 42 ayat (3) UndangUndang R.I Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SYUKUR MUHAMMADAlias BULE selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan Denda sebesarRp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan, denganperintah agar terdakwa tetap ditahanMenyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kapal KMN.
    telahterpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 ayat (1) Jo.Pasal 27 ayat (1) Undangundang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana di ubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangundang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan kesatu;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara kumulatif
    di pelabuhanperikanan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan MenteriPerhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2004, Tentang TataCara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) menyebutkan bahwa SuratPersetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan olehSyahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 PeraturanMenteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2004, TentangTata Cara Penerbitan Surat Persetujuan
    Pasal 42ayat (3) Undangundang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanadi ubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalahmelakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan halhal yangdapat menghapuskan
    tentang Perikanan sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan dan Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;Halaman 19 dari 21 hal.
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pidana Umum
Register : 31-03-2023 — Putus : 17-04-2023 — Upload : 26-04-2023
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Liw
Tanggal 17 April 2023 — Penuntut Umum:
Fernando Nara Sendi, SH
Terdakwa:
DANDI SAPUTRA Alias MBEK Bin RONI
57 — 17
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum
Register : 15-08-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj
Tanggal 5 September 2018 — Penuntut Umum:
1.Nurcholis, S.H., M.H.
2.Sarta, S.H.
3.Iwan Gustiawan, SH.
4.Ari Wibowo, SH.
5.Hero Ardi Saputro, SH.
Terdakwa:
NURYANTO alias ANTO
60 — 20
  • Menyatakan Terdakwa Nuryanto Alias Anto bersalah melakukan tindakpidana melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat 1 UURI Nomor31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UURI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahaan atas UU RI Nomor32 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;2.
    Menyatakan bahwa Terdakwa Nueryanto alias Anto tidak dapatdipertanggungjawabkan tindak pidananya sesuai dengan Pasal 93 ayat 1Undangundang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentangperubahaan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;2. Membebaskan Terdakwa (vrijspraal) dari segala dakwaan atau setidaktidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van allerechtsvervolging);3. Mengembalikan terdakwa keluar dari tahanan;4.
    termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajoyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang memiliki dan/ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukanpenangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RepublikIndonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undangundang No. 45 Tahun 2009Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.SusPrk/2018/PN Lbjtentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004
    Dimana, sesuai Undangundang Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan :1. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan diHalaman 5 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.SusPrk/2018/PN LbjWilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia dan/atau di laut lepaswajib memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam 93 ayat (1)jo pasal 27 ayat (1) Undangundang Nomor 45 tahun 2009perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 tentangperikanan, dan2.
    (1) jo pasal 27Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.SusPrk/2018/PN Lbjayat (1) Undangundang Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, dan Dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan Nomor 71/PermenKP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikandan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah PengelolaanPerikanan Indonesia (WPPRI); Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM.
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Umum
Register : 19-06-2020 — Putus : 08-07-2020 — Upload : 09-07-2020
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Tjt
Tanggal 8 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1.DONI HENDRY WIJAYA, SH
2.NI LUH HARTINI PUSPITA SARI, SH
Terdakwa:
1.M. Burhan als Burhan bin H. Pasuloi
2.Amirudin als Amik bin Ambok Intang alm
133 — 102
  • No. 31 tahun 2004 tentang perikanansebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan;Bahwa perbuatan para terdakwa bersama Sdr.
    tentang Perikanan yang telah diubahdengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
    Tentang Perikanan sebagaimanadiubah menjadi UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahanatas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 56Ke1 KUHPidana yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
    Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadiUndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
    atau mengawetkannya sesuai Pasal 1 Angka 5UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimanadiubah menjadi UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahanatas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Pengadilan PN TANJUNG REDEP Pidana Umum
Register : 17-07-2023 — Putus : 03-08-2023 — Upload : 12-09-2023
Putusan PN TANJUNG REDEP Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tnr
Tanggal 3 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
1.I GDE NGURAH SURYA ADIPUTRA SRIADA
2.ITO AZIS WASITOMO, S.H
3.EKO PURWANTONO, S.H
Terdakwa:
1.SARDIN Bin MUSTAMIN Alm
2.FEBRIANSYAH Bin IWAN
3.TAHANG Bin NAKIN Alm
31 — 23
Pengadilan PN RANTAU Pidana Umum
Register : 07-10-2021 — Putus : 19-10-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PN RANTAU Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Rta
Tanggal 19 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
1.Harismand, SH
2.Fany Onne Khairina, S.H.
Terdakwa:
Arbaini Als Aba Bin Usman
66 — 12
Pengadilan PN POSO Pidana Umum
Register : 18-09-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 05-09-2022
Putusan PN POSO Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Pso
Tanggal 29 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
HENDRA DWI GUNANDA, SH
Terdakwa:
1.MURDIN
2.ISWANDI Alias ISWAN
3.YANGKING
46 — 18