USA hanya mengakui indukperusahaan dan dengan alamat kantor pusat Gresik;Bahwa sedangkan untuk pihak Bea Cukai juga mensyaratkan untuk memakaiNPWP kantor pusat yaitu 02.011.039.1612.000 bukan NPWP kantor cabang02.011.039.1612.001, dengan adanya perbedaan tersebut di atas, makaPemohon Banding menggunakan alamat dan NPWP kantor pusat;Bahwa atas buktibukti yang menjadi pendukung transaksi penyerahan barangtersebut di atas Terbanding tidak pernah meminta secara spesifik kepadaPemohon Banding;Bahwa perhitungan

Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai olehTerbanding dihitung hanya berdasarkan estimasi biaya selama setahunkemudian dibagi berdasarkan kuantum udang mentah yang masuk sehinggamenurut Pemohon Banding perhitungan tersebut tidak dapat menjadi dasarperhitungan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40106/PP/M.VIII/16/2012 tanggal 17 September 2012 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan

145 K/Pdt.SusPHI/2020kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadiPemutusan Hubungan Kerja;Memerintahkan Tergugat membayar Uang Pesangon terhadapPenggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,dengan 2 (dua) kali pesangon dan hakhak lainnya dengan perinciansebagai berikut: URAIAN PERHITUNGAN

Yaitu sebagai berikut: MASA KERJA PERHITUNGAN JUMLAH 10 bulan 4/30 x RpS.000.000,00 x 10 bulan); Rp6.666.667,00 Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt.SusPHI/2020Yang harus dibayar olen Tergugat kepada Penggugat secara tunaidan sekaligus;c. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugatlalai dalam melaksanakan putusan ini;d.

Uang Penggantian Hak (UPH):Cuti tahunan 12 x (Rp3.337.000,00 : 30) = Rp 1.134.800,00;Penggantian perumahan sertapegobatan dan perawatan15% x (Rp60.066.000,00 + Rp16.685.000,00) =Rp11.512.650,00 +Maka UP + UPMK + UPH = Rp89.598.450,00Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama prosestidak dipekerjakan oleh Tergugat sebesar Rp20.022.000,00 (dua puluhjuta dua puluh dua ribu rupiah) dengan perhitungan 6 bulan xRp3.337.000,00 = Rp20.022.000,00;Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (

Menghukum Tergugat (Termohon kasasi) PT Agrindo Indah Persadauntuk membayar hak hak Penggugat Kuswito (in casu Pemohonkasasi) dengan perhitungan sebagai berikut: Uang Pesangon 2 x 9 x Rp3.337.000,00 = Rp60.066.000,00 Uang Penghargaan Masa Kerja:5 x Rp3.337.000,00 = Rp16.685.000,00 Uang Penggantian Hak:1. Cuti Tahunan 12 x (Rp3.337.000,00: 30) =Rp 1.134.800,002. Penggantian Perumahan serta pengobatandan Perawatan:15% x (Rp60.066.000,00+Rp16.685.000,00) = Rp11.512.650,003.

) sepihak yangbertentangan dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demi hukum;Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uangpesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3),uang pengganti hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dengan dasar perhitungan

Rp33.000.000,00 Penggantian hak 15% dari pesangon dan PMK = Rp13.860.000,00Jumlah = Rp106.260.000,00Total uang pesangon Penggugat adalah sebesar Rp106.260.000,00(terbilang: seratus enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses penyelesaianperselisinan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat yaitu selama 12(dua belas) bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak bulan November 2018sampai dengan bulan November 2019 secara tunai dan sekaligus, denganrincian perhitungan

Thamrin Kav.2830, Jakarta, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan Barang dan Jasa yangterutang PPN: Ekspor Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri Rp 166.710.673.561 ,00 Penyerahan yang PPNnyadipungut oleh Pemungut PPN Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya tidakdipungut Rp 0,00 Jumlah Penyerahan Barang dan Jasayang terutang PPN Rp 166.710.673.561 ,00Halaman 2 dari 10 halaman.

Perhitungan PPN kurang bayar Rp 309.718.144,003 Kelebihan Pajak yang sudah Rp 0,00dikompensasikan ke Masa Pajakberikutnya4 PPN yang kurang dibayar Rp 309.718.144,005 Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) Rp 148.664.709,00KUP 6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 458.382.853,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Oktober 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai masa April2008 menjadi sebagai berikut:Halaman 1 dari 6 halaman.

BOX 2050, PetojoSelatan, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari 2009 menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak: Ekspor Rp 0,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 5.221.900.300,00Jumlah seluruh penyerahan Rp 5.221.900.300,00Pajak Keluaran yang dipungut/dibayar sendiri Rp 522.190.030,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 522.190.030,00PPN Yang Kurang/(Lebih) dibayar Rp 0,00Sanksi administrasi Rp 0,00Jumlah PPN yang masih

) Masa Pajak Mei 2009 >Rp 4.428.501.900,004) Masa Pajak Juni Juli 2009 : Tidak adaTotal Koreksi :Rp 4.429.685.662,00Bahwa Terbanding tetap tidak mengakui kredit PPN Masukan sebesarRp.4.429.685.662,00 tersebut karena Pemohon Banding menyampaikanpembetulan SPT PPN Masa Pajak Januari dan Mei 2009 pada saat sedangdilakukan pemeriksaan atas Pemohon Banding, sehingga atas PPN Masukanyang dikoreksi tersebut tidak dapat dikreditkan, dan oleh Terbanding diakuisebagai pengurang penghasilan bruto di dalam perhitungan

Di samping itu, menurut pendapatPemohon Banding pengkreditan PPN Masukan yang telah disetorkan ke KasNegara tidak menimbulkan adanya kerugian bagi Negara;Kesimpulan :Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka Pemohon Bandingberpendapat bahwa Pemohon Banding masih memiliki hak / kesempatan untukmengkreditkan PPN Masukan sebesar Rp.4.429.685.662,00;Bahwa dengan demikian perhitungan Pemohon Banding atas PPN yangterutang untuk Masa Pajak Agustus 2009 adalah sebagai berikut : Jumlah menurut No Deskripsi

Majelis menyatakan bahwa koreksi aquo, berkaitan dengan sengketa peredaran usaha, padasengketa Pajak Penghasilan Badan nomor sengketa 150723832010;bahwa Majelis, dalam Putusan terkait sengketa Pajak Penghasilan Badan nomor sengketa150723832010, menyatakan sebagai berikut.bahwa substansi dikoreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah koreksi peredaran usaha yang menurutTerbanding terkait dengan adanya pembelian lokal yang tidak dilaporkan oleh Pemohon Banding,akibatnya Terbanding melakukan analisa perhitungan

XXX, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut.Dasar Pengenaan Pajak Rp41.637.876.227,00Pajak Keluaran Rp 4.163.787.623,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 4.163.787.623,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp 0,00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00 Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangandicukupkan pada Hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 oleh Hakim Majelis IIA Pengadilan Pajak dengansusunan Majelis sebagai

Keterangan Perhitungan (Rp) Eo1. Upah Perbulan 2.350.0002. Uang Pesangon 6 x 2 x 2.350.000 = 28.200.0003. Uang Penghargaan 2 x 1 x 2.350.000 = 4.700.0004. Uang Penggantian Hak 15% 15% 32.900.000 = 4.935.000 sisa Cut 2.350.000 / 25 x 12 = 1.128.0006. Upah Proses 6 bin) x 2.350.000 = 14.100.000Total 53.063.0007.

Keterangan Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Upah Perbulan 2.350.0002. Uang Pesangon 6 x 2 x 2.350.000 = 28.200.0003. Uang Penghargaan 2 x 1 x 2.350.000 = 4.700.0004. ee E foeemeae 15% x 32.900.000 = 4.935.0005. Sisa Cuti 2.350.000 / 25 x 12 = 1.128.0006. Upah Proses 6 bin x 2.350.000 = 14.100.000Total 53.063.000 Subsidair: Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya;Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahHalaman 4 dari 7 hal. Put.

Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111452.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 Februari 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa perhitungan

Putusan Nomor 2903/B/PK/Pjk/2018Jumlah Seluruh Penyerahan Rp. 13.152.726.685Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri Rp. 0Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan Rp. 23.806.477Pajak Lainlain Yang Dapat Diperhitungkan Rp. 293.530.618Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar/(Lebih Bayar) (Rp. 317.337.095)Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp. 317.337.095Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar NIHILMenimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 6 Juni 2017

Bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2011menurut Pemohon Banding seharusnya adalah sebagai berikut: . Pemohon BandingNo. Uraian (Rp)1. Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 0,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 15.584.506.727,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 4.989.900.000,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00a.6.

Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, JakartaPusat 10350, sehingga penghitungan pajak yang masih harus dibayarmenjadi sebagai berikut: Uraian Dalam Rp Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri15.584.506.727,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut4.989.900.000,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Jumlah Seluruh Penyerahan20.574.406.727,00 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar a.

Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding,sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding di atas;3.

Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan (PPh)Pasal 26 untuk Masa Pajak Maret Tahun 2015 Pemohon PeninjauanKembali adalah sebagai berikut: ; Menurut PK (semulaNo UraianPemohon Banding)1. Dasar Pengenaan Pajak 335.901.3772. PPh Terutang 3.792.495 Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2103/B/PK/Pjk/2021 3. Kredit Pajak 3.792.4954. PPh Pasal 26 Kurang/(Lebih) Dibayar 05. Sanksi Administrasi 06. Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar 0 3.

Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupauang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentutan dalam Pasal 156 ayat(3), uang pengganti hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4)Undang Undang RI Tahun 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandengan dasar perhitungan upah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas jutarupiah) sesuai dengan upah yang diterima Penggugat setiap bulannya,dengan rincian sebagai berikut: Uang Pesangon

Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses penyelesaianperselisihnan pemutusan hubungan kerja kepada masingmasingPenggugat yaitu selama 12 (dua belas) bulan gaji pokok berjalan terhitungsejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Oktober 2020 secaratunai dan sekaligus, dengan rincian perhitungan sebagai berikut : 12 bulanX Rp11.000.000,00 = Rp132.000.000,00 (Terbilang: seratus tiga puluhdua juta rupiah);.

Diponegoro Kavling 11, Medan Petisah, Medan20152, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 0,00 Penyerahan yang PPN harus dipungut sendiri Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut pemungut PPN Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 744.000.000,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 2.182.568.939,00Jumlah Rp 2.926.568.939,00Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN RpJumlah seluruh penyerahan Rp 2.926.568.939,00Penghitungan PPN kurang

/lebih bayarPajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 0,00Dikurangi : PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama Rp 0,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 9.176.594,00 Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 0,00 LainLain Rp 55.763.385,00Jumlah Rp 64.939.979,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 64.939.979,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(ebih) bayar Rp (64.939.979,00)Kelebihan pajak yang sudah : dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 64.939.979,00 dikompensasikan ke Masa Pajak

Keberatan Nomor KEP29/WPJ.10/BD.0402/2002 tertanggal 2 April 2002tersebut, telah kami ajukan permohonan bandingke Pengadilan Pajak di Jakarta dan telah diputusTidak Dapat Diterima dengan Putusan PengadilanPajak Nomor PUTOO109/PP/M.I/17/2002 tanpamelalui Ketentuan Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37ayat (1) UndangUndang No 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak ;Tuntutan yang kami ajukan dalam surat bandingkami mengenai PPNBM tahun 1997 adalah karenaadanya koreksi pemeriksa yang sebagian besardidasarkan pada perhitungan

Pemeriksa Pajak menafsirkan jenis Radio CassetteRecorder/Player serta Karaoke dianggap masukdalam kelompok HS.No.8520xxxx (Pesawat perekam pita magnetic dan perekam suara lainnya,disatukan atau tidak dengan alat reproduksisuara) yang masih termasuk dalam kelompok barangmewah ;Sebagai akibat dari cara perhitungan yang dilakKukan Oleh pemeriksa pajak tersebut, terjadipenambahan pajak yang harus dibayar sebesarRp.486.824.304, (empat ratus delapan puluh enamjuta delapan ratus dua puluh empat ribu tigaratus

Rangka Perhitungan Kerugian KeuanganNegara Terhadap Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan PekerjaanPengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang DukuJambi Tahun Anggaran2011.Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Negara tidak didasarkan pada prinsip sebagaimana disebutkan dalam :a.

Rangka Perhitungan Kerugian KeuanganNegara Terhadap Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan PekerjaanPengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang DukuJambi Tahun Anggaran2011.Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp5.392.959.152,00 (limaHal.22 dari 86 hal.

Dalam Rangka Perhitungan Kerugian KeuanganNegara Terhadap Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan PekerjaanPengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang DukuJambi Tahun Anggaran2011.Hal.33 dari 86 hal.

(lima milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluhsembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah).Sebagaimana hasil perhitungan dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambidengan surat Nomor : SR3528/PW05/5/2012 Tanggal 11 September 2012Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian KeuanganNegara Terhadap Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan PekerjaanPengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang DukuJambi Tahun Anggaran2011.

Asli 1 (satu) Perhitungan volume profil bedasarkan PETA Final SoundingSpot : 4200 s/d 0.00 kemajuan fisik 100% Tanggal 14 Desember 2011konsultan PT. Multi Hexaguna Karya.Hal.47 dari 86 hal. Put.

DaftarPembayaran Uang KJM tersebut juga tidak sesuai dengan SuratKeputusan Kepala Sekolah tentang penugasan Guru dalamkegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan penyuluhan danLampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang PembagianTugas Guru dalam proses belajar mengajar yang semestinyadijadikan acuan untuk perhitungan jumlah KJM setiap penerima;7.

Sidarmin Tetap, M.Pd pada tanggal 11 November 2014kembali mengirimkan Surat Nomor 800/1182/Dikbud/KK/2014yang ditujukan kepada Kepala BPKP Provinsi Bengkulu perihaldata perhitungan kelebihan jam mengajar dimana pada intinyasurat tersebut menyatakan bahwa data perhitungan KelebihanJam Mengajar (KJM) SD Negeri Wilayah UPTD Kaur UtaraTahun 2009 ternyata belum dapat dijadikan dasar bagi upayapengembalian dana yang dimaksud, sebab banyak guruguruyang sudah pindah diluar dari sekolah yang dimaksud, untuk

Nomor 1403 K/Pid.Sus/20151.4.Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis terkait siapa yangberhak mendapatkan dana KJM dan perhitungan KelebihanJam Mengajar. Hal ini dikuatkan pula oleh keterangan saksisaksi lainnya yaitu saksi Adrianto, saksi Mislan, saksi SidinTono dan saksi Harsisman, S.Pd Bin Cikdri.

Namun saksiAhmad Marzuki mengatakan bahwa Kasubag Dinas yaituRosnidja (digantikan saksi Laila Novitri Ristianawati) yangseharusnya membuat syaratsyarat tentang siapa yang berhakmendapatkan dana KJM dan perhitungan Kelebihan JamMengajar;Keseluruhan uraian di atas, menegaskan bahwa tidak ada satupun saksisaksi yang mengatakan atau menyebutkan bahwaPemohon Kasasi memiliki Kewenangan untuk melakukanverifikasi tentang siapa yang berhak mendapatkan dana KJMdan perhitungan kelebihan jam mengajar;Berdasarkan

SidarminTetap, M.Pd pada tanggal 11 November 2014 kembali mengirimkanSurat Nomor 800/1182/Dikbud/KK/2014 yang ditujukan kepada KepalaBPKP Provinsi Bengkulu perihal data perhitungan kelebihan jammengajar dimana pada intinya surat tersebut menyatakan bahwa dataperhitungan kelebihan jam mengajar (KJM) SD Negeri Wilayah UPTDKaur Utara Tahun 2009 ternyata belum dapat dijadikan dasar bagi upayaHal. 78 dari 92 hal. Put.

Surfandi Teknisi dari PT.Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;1 (satu) lembar foto copy Formulir Rekapitulasi Perhitungan TingkatKomponen Dalam Negeri (TKDN), nama alat Patient Monitor type OMNIIll Merk : Infinium USA dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;1 (satu) lembar foto copy Formulir Rekapitulasi Perhitungan TingkatKomponen Dalam Negeri (TKDN), nama alat Pulse Oximetri typeOXCYON II Merk : Infinium USA dari PT.

Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;1 (satu) lembar foto copy Formulir Rekapitulasi Perhitungan TingkatKomponen Dalam Negeri (TKDN), nama alat Patient Monitor typeOMNI III Merk : Infinitum USA dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25Juli 2013;1 (satu) lembar foto copy Formulir Rekapitulasi Perhitungan TingkatKomponen Dalam Negeri (TKDN), nama alat Pulse Oximetri typeOXCYON II Merk : Infinium USA dari PT.

FRANSSEDA selaku PPK seharusnya menyusun surveyharga, maka informasi adanya diskon penjualan yang ditawarkan penyediaseharusnya menjadi bahan perhitungan dalam penyusunan HPS.

atas Sumarmi, dengan batasbatas sbb:Sebelah utara : Suratmi.Sebelah Timer : Jalan desa.Sebelah Selatan : Jalan desaSebelah Barat : Sunamo.Bahwa untuk selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa.Bahwa berdasarkan perhitungan Para penggugat, Tergugat I telah melakukanperbuatan melawan hukum karena dalam pedanjian Posits angka 1 gugatan jelasjelasjangka waktu kredit selama 60 bulan terhitung mulai pads tanggal 05 Agustus 2011sampai dengan 05 Agustus 2016 tetapi oleh Tergugat I dalam Perubahan perjanjiankredit

sebaliknya menjadi lebih berat ;Bahwa pelunasan hutang berdasarkan perjanjian kredit / perubahan perjanjian kredityang tersebut sebagaimana pada posita angka 2 gugatan, telah diperjanjikan secarategas mengenai jangka waktu pinjaman, yaitu selama 36 (tiga puluh enam) bulan,terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan lunas tanggal 19 Oktober2015 " semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundangbagi mereka yang membuatnya " pasal 1338 KUH Perdata, (BW)Bahwa dengan adanya perhitungan

Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Mengandung Cacat FormilObscure Libeli Karena Dalil Para Penggugat Mencampur Adukan PerumusanGugatan Perbuatan Melawan Hukum Dengan WanprestasiBerdasarkan posita Para Penggugat angka 4 halaman 2 dan angka 15 halaman 5Gugatan berbunyi sebagai berikut:Angka 4:"Bahwa berdasarkan perhitungan Para Penggugat, Tergugat I telahmelakukan perbuatanmelawanhukumkarena dalam perjanjian Posita angka IJelasjelas jangka waktu kredit selama 60 bulan mulai tanggal 05 Agustus

karena perhitungan yang diberikanoleh Tergugat I tidak cocok jumlahnya dihitung secara manual oleh ParaPenggugat ".Terhadap dalil Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat I menolak secara tegaskarena berdasarkan catatan pada loan inquiry Tergugat I, atas kewajiban ParaPenggugat sampai dengan Jawaban ini disampaikan adalah sebagai berikut:e Outstanding sebesar Rp 214.489.781,59.

Sebaliknya, dalilgugatan Para Penggugat adalah tidak benar, karena Para Penggugat sama sekalitidak dapat membuktikan jumlah hutang menurut perhitungan Para Penggugat.3. Tergugat I Membantah Dengan Tegas Dalil Para Penggugat Yang MenyatakanBahwa Pelaksanaan Perjanjian Kredit Harus Dilakukan Sampai DenganJangka Waktu Perjanjian Berakhir, Karena Sesuai Dengan Pasal 12 ayat 12.1jo.

Prasyarat Pembayaran 50% Banding;Bahwa atas Pajak yang terhutang atas Surat Keputusan Terbanding Nomor:KEP82/WPJ.08/2014 tanggal 24 Januari 2014, PPN Masa September 2010atas SKPKB Nomor: 00072/207/10/402/12 tanggal 30 Oktober 2012,Pemohon Banding telah membayar 50% atas hutang pajak tersebut,sebagai Prasyarat Formal Banding;Aspek Material;Sengketa Banding Koreksi Atas:Bahwa adapun perhitungan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama TanggerangBarat adalah sebagai berikut:Jumlah Penyerahan yang kena PPN

Jumlah perhitungan PPN Kurang / Lebih di Bayar (Rp 332.619.533,00)d. Kelebihnan Pajak yang dikompensasikan ke Masa berikutnya Rp 332.619.533,00e. PPN yang kurang dibayar Rp 0,00f. Sanksi administrasi Rp 0,00g.

Bahwa uraian dan penjelasan jalur distribusi penjualan sepeda motormerek Yamaha di Indonesia dan buktibukti yang diserahkan olehTermohon Peninjauan Kembali dalam persidangan, meliputi bukukas, rekening koran bank, buku besar, nota kredit, invoice penagihanke perusahaan pembiayaan//leasing serta dokumen lainnya yangterkait, diketahui contoh perhitungan penerimaan hasil penjualanuntuk satu unit sepeda motor yang diterima oleh TermohonPeninjauan Kembali adalah sebagai berikut:12.1.Buku Kas Masuk Saat

Penerimaan Uang Muka (downpayment);> Perhitungan pembelian sepeda motor Yamaha Mio: Uang Muka (down payment) Rp 2,000,000.00Nota KreditDiskon Channel Rp 600,000.00 Diskon Kredit Leasing Rp 200.000.00Rp (800,000.00)Terima Kas Rp 1,200,000.00 > Perhitungan pembelian sepeda motor Yamaha Vixion: Uang Muka (down payment) Rp 9,000,000.00Nota Kredit Diskon Channel Rp 700,000.00 Diskon Kredit Leasing Rp 200,000.00Ry 900,000.00)Terima Kas Rp 8,100,000.00 Bahwa uang muka (down payment) pembelian sepeda motoryang

penagihan kepada perusahaan pembiayaan/leasing atas pembelian sepeda motor Yamaha Mio: Harga Motor Off The Road Rp 10,636,500.00Biaya Pengurusan SuratSurat Rp 1,646,500.00Harga Motor On The Road Rp 12,265,000.00Uang Muka (down payment) R '2,000,000.00)Rp 10,285,000.00Ditambah Leasing Member Insetive Rp 450,000.00 Pengganti Diskon Kredit Leasing Rp 200,000.00Penerimaan Kas Bank Transfer Dari Leasing Rp 10,935,000.00 > Perhitungan penagihan kepada perusahaan pembiayaan/leasing atas pembelian sepeda