Uraian Menurut MenurPemohon Banding Terban1 Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 1.660.680.153 1.660.68Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 166.068.015 166.062 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 5.352.516.313 4,948.67Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (5.186.448.298) (4.782.6113 Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 5.186.448.298 5.186.444 PPN yang Kurang Dibayar 0 403.835 Sanksi AdministrasiKenaikan Pasal 13 (3) KUP

Putusan Nomor 534/B/PK/PJK/2015Bahwa pokok materi yang Pemohon Banding ajukan banding adalahsebagai berikut:Bahwa perhitungan PPN Masa Pajak Mei 2010 menurut KeputusanTerbanding Nomor KEP502/WPJ.01/2012 tertanggal 2 Agustus 2012adalah sebagai berikut: Uraian Semula Cikenangh Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN kurang (lebih) dibayar 403.837.026 403.837.026Sanksi Bunga pasal 13(2) KUP Sanksi Kenaikan pasal 13 (8) KUP 403.837.026 403.837.026Jumlah PPN kurang (lebih) dibayar 807.674.052 807.674.052 Bahwa materi

Pemohon Banding tidak mengetahuisumber angka sebagai dasar perhitungan yang digunakan olehTerbanding untuk mengkoreksi sebagian dari PPN masukanPemohon Banding;Bahwa berdasarkan ketentuan di UU PPN yang berlaku, koreksi PPNmasukan yang terkait dengan penyerahan yang dibebaskan PPN,dihitung berdasarkan persentase nilai penyerahan BKP yangdibebaskan, dibandingkan terhadap nilai keselurunhan penyerahanBKP dan non BKP.

PERHITUNGAN PAJAK MENURUT PEMOHON BANDINGBahwa berdasarkan penjelasan dan uraian diatas, maka perhitungan PPNterutang Masa Pajak Mei 2010 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:wenwt fey PeNo.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a d) 2 5,186,448, 298 4,782,611,2723 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 5,186,448, 298 5, 186,448,298b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ........ (karena pembetulan)c. Jumlah (a + b) 5,186,448, 298 5,186,448,2984 PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 403,837,0265 Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUPb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 403,837,026e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUPf. Kenaikan Pasal 17D (5) KUPg.

Koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesarRp2.320.747.193,00 dengan PPN sebesar Rp232.074.719,00bahwa adapun rincian koreksi Dasar Pengenaan Pajak dan PPNTerbanding (dahulu Penelaah Keberatan) adalah terdiri dari: Keterangan DPP PPNSe dart Luar Usaha p, 2.328,443.713,00 Rp 232.844.371,00Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha (Rp 7.696.520,00) (Rp 769.652,00)yang diterima sebagian Total Koreksi Penghasilan dariLuar Usaha Rp =. 2..320.747.193,00 Rp 232.074.719,00 bahwa adapun dasar perhitungan koreksi

penghasilan dari luar usahamenurut Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan) yang belum dipungutPPN masingmasing untuk masa pajak Januari sampai denganDesember 2008, dengan teknis perhitungan koreksi adalah berasal dariperhitungan sebagai berikut, yakni Rp27.941.324.553,00 : 12 bulan =Rp2.328.443.713,00 (untuk setiap masa pajak) dan berdasarkan hasilSurat Kep.

Rp 86.114.131.134,00Saldo awal piutang dagang (d) (Rp 1.827.032.616,00)Total omset penjualan tahun 2008 versi Terbanding (e)=(c)+(d) Rp 84.287.098.518,0Omset penjualan berdasarkan General Ledger (GL):Penjualan Lokal Rp 46.083.499.720,00Jasa Rp 3.800.763.793.00Jumlah omset penjualan menurut GL Rp = 49.884.263.513,00PPN Rp 4.988.426.351,00Ekspor Rp 1.473.084.101,00Total omset penjualan menurut GL (f) (Rp56.345.773.965,00)Koreksi penghasilan dari luar usaha Rp = 27.941.324.553,00bahwa adapun dasar perhitungan

koreksi penghasilan dari luar usahamenurut Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan) yang belum dipungutPPN masingmasing untuk masa pajak Januari sampai denganDesember 2008, dengan teknis perhitungan koreksi adalah berasal dariperhitungan sebagai berikut, yakni Rp27.941.324.553,00 : 12 bulan =Rp2.328.443.713,00 (untuk setiap masa pajak);bahwa Pemohon Banding TIDAK SETUJU dengan koreksi Terbanding(dahulu Penelaah Keberatan) dengan alasan yang dapat dijelaskanHalaman 3 dari 35 halaman.

Dalam service agreement haltersebut tidak dijelaskan secara detail, hanya dalam article2 disebutkan adviser shall provide and render it services...Tidak dijelaskan secara rinci apa saja jasa yang akandikerjakan, bagaimana perhitungan tahaptahappenyelesaian jasa tersebut, berapa tarif yang akandigunakan, dan sebagainya;Bahwa berdasarkan hasil analisa Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) tersebut, eksistensi daripenyerahan jasa yang dilakukan oleh Mr.

muda merk Strawberry dirampas untuk dimusnahkan, 2 (dua) lembar surat gate pass, Truk Tronton warna orange merk Toyota dengan nopol: S-8575-UP beserta STNK dan buku KIR, plywood teriplek dengan ukuran 244 cm x 144 cm x 2,7 mm jenis uty palm jumlah 12 krat atau 3000 lembar, surat jalan 2 (dua) lembar dan atau nota dari SUJIANTO, uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) forklift merk Toyota warna orange, 1 (satu) lembar berita acara perhitungan

tempat Saksi bekerja yaitu pada hari Minggu tanggal 6 Desember2015, Saksi melakukan penghitungan kayu triplek / plywood jenis uty tunasputih ukuran 2,7 mm x 2.440 m x 1.220 mm sebanyak 2 krat/500 lembar digudang Mujiarto milik PT.Sejahtera Usaha Bersama ( PT.SUB ), di BrigjenKretarto, Dsn.Weru, Desa Mojongapit, Kec.Jombang, Kab.Jombang yangternyata setelah dibandingkan dengan data laporan pada tanggal 7Desember 2015 terdapat kekurangan sebanyak 2 krat atas triplek tersebutlalu dibuat Berita Acara Perhitungan

Putusan Nomor 250/B/PK/PJK/201 7hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding NomorKEP1457/WPJ.04/2012 tanggal 17 Oktober 2012 dengan perhitungan sebagaiberikut: UraianSemula(Rp)Ditambah/(Dikurangi)(Rp)Menjadi(Rp) Penghasilan NettoKompensasi KerugianPenghasilan Kena PajakPajak Penghasilan TerutangKredit PajakPPh Kurang (Lebih) BayarSanksi Administrasi

Pada dasarnya Pemohon Banding telah menggunakan haknyadalammelakukan pengkreditan PPh Pasal 23 pada perhitungan PPhBadan Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan perpajakan yangberlaku;b.

Perhitungan Pajak Terutang Menurut Pemohon;Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka jumlah PPh Badan Tahun2009 terutang menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: Ditambah/ oo.. Semula . .

Citra LinkIndonesia, NPWP 01.355.424.1062.000, Jenis Usaha Jasa Periklanan,beralamat di Gedung Victoria Lantai 7, Jalan Hasanuddin Nomor 47 51,Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagaiberikut:Penghasilan Netto (Rp2.211.837.683,00)PPh yang terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 256.502.426.00Pajak yang kurang/lebih dibayar (Rp 256.502.426,00)Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar (Rp 256.502.426,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum

Dengandemikian, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat(1) UU PPh, atas kekuranganpembayaran tersebut merupakan objekpenghasilan atas peredaran usaha yangbelum dilaporkan.Bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasiantara Terbanding dan Pemohon Bandingdalam proses uji bukti di persidangandiketahui bahwa Pemohon Banding jugamemperhitungkan saldo akhir uang mukatahun 2009 untuk menchallenge koreksiTerbanding, dengan perhitungan sebagaiberikut; No.UraianJumlah Menurut (Rp) PemohonTerbanding Banding Jumlah nilai invoice

Peredaran UsahaMenurut SPT/Pemohon Banding Rp.518.242.743.224,00 Menurut Pemeriksa Rp.615.468.809.031,00Koreksi Rp. 97.226.065.807,00Pendapat TerbandingBahwa dasar koreksi pemeriksa berdasarkan pengujianpengujian pemeriksatersebut kemudian berkesimpulan terdapat koreksi atas peredaran usahaberdasarkan data eksternal yaitu bersumber dari: asumsi perhitungan dari bukuseri Agribisnis, Kelapa Sawit, Budidaya dan Pengolahannya, Penerbit PenebarSwadaya.

Bahwa data yang valid hanya dapat diperoleh dari perhitungan secarareal atas produksi perusahaan yang bersangkutan pada tahun yangdiperiksa.8.4. Bahwa metode perhitungan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) yang menggunakan angka ratarata hanya akanmenghasilkan angka perkiraan yang tidak dapatdipertanggungjawabkan keabsahan dan validitasnya.Bahwa atas dasar pertimbangan Majelis tersebut Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:9.1.

dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berdasarkan hasil ekualisasi antara G/L Pembelian TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pajak Masukanpembelian pupuk dan CPO.Bahwa Majelis berpendapat, sengketa Harga Pokok Penjualan ini hanyaberkaitan dengan sengketa bukti materiil, bukan merupakan sengketayuridis, oleh karenanya Majelis meminta Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) melakukan pengujian atas perhitungan

Harga Pokok Penjualanyang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dengan melihat bukti fisik dokumen pendukung.Bahwa dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) telah melakukan pengujian atas perhitungan Harga PokokPenjualan berdasarkan buktibukti berupa: Faktur Pajak Standar" Sales Contract" Delivery OrderHalaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 824/B/PK/PJK/2016 Invoice" Slip permohonan pengiriman

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa11.perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas Harga Pokok Penjualan terkait koreksi atas Akun COGSPurchase Interco (2940111) sebesar Rp17.628.591.617,00 TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidak pernah menunjukkanbuktibuktinya sejak dari pemeriksaan sampai dengan keberatan sehinggaTermohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) tidakmenunjukkan itikad baik terkait kewajiban

Hotel N2 terdapat pajak kurang bayar sebesar Rp. 546.840.981 untukperiode Juli 2014 s/d Juni 2015;Dengan total sebesar Rp. 4.839.171.716,Sedangkan berdasarkan perhitungan ulang yang dilakukan padatanggal 16 Desember 2015 menggunakan dokumen / data yangdiserahkan oleh wajib pajak sebagaimana dalam Flashdisk jumlah nilaitemuan hasil pemeriksaan adalah :1. Hotel Banian Boulevard terdapat pajak kurang bayar sebesar Rp.4.117.487.255, untuk periode Januari 2010 s/d Juni 2015.2.

Bahwa terdapat perhitungan nilai kurang pajak temuan HasilPemeriksaan oleh terdakwa 1.RIDWAN, S.SOS, terdakwa 2 RAHMADMULYADI dan terdakwa 3 SYAMSUL ADHI DARMA, SEdenganperhitungan adanya sanksi 25 %, yaitu : Informasi Pokok Pajak Nilai Pajak yang Bunga Sanksi 25% TOTALawal belum dibayar (Rp.)

(Rp. ) (Rp. ) (Rp. )Banian 3.936.822. 064, 2.296.625.672, 1,063.992.777, 444.745,913, 3.805.364.362,N 646.427.344, 646.427.344, 285.284.944, 161.606.836, 1.093.319.123,N2 385.078.940, 385.078.940, 161.762.040, 96.269.735, 643.110.715,Total 5.541.794.201, Dengan demikian Hasil perhitungan tersebut tidak sesuai karena sanksi25 % hanya dapat dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak koperatifapabila tidak memberikan data untuk perhitungan pajak terutangsehingga oleh pemeriksa pajak dilakukan perhitungan

secara Taksasi(Taksiran Penentuan secara jabatan), dan taksasi tidak dapat dilakukanapabila wajib pajak sudah menyampaikan / memberikan dokumen datasebagai dasar perhitungan pajak terhutang.

Ganti rugi atas tanah hanya dinilai Rp. 15.800, (Lima Belas Ribu DelapanRatus Rupiah) setiap meter persegi, sedangkan yang yang disetujuiPenggugat adalah Rp. 60.000, (Enam Puluh Ribu Rupiah) setiap meterpersegi dengan perbandingan dasar perhitungan setara dengan nilai gantirugi atas tanah yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Posopada saat pembebasan tanah pembuatan jalan menuju Bandar UdaraKasiguncu di wilayah Kelurahan Mapane dan Desa Bega, Kecamatan PosoPesisir, Kabupaten Poso pada

Ganti rugi atas tanaman kelapa produktif hanya dinilai Rp. 150.000, (SeratusLima Puluh Ribu Rupiah) setiap pohon, sedang yang disetujui Penggugatadalah Rp. 350.000, (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap pohondengan perbandingan dasar perhitungan setara dengan harga penjualanpohon kelapa yang berlaku umum di Kabupaten Tojo UnaUna ;7.

Penggugat mengalami ketambahankerugian dengan perhitungan Rp. 25.000, (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) setiappohon kelapa peremajaan sesuai dengan patokan nilai ganti rugi yang berlaku diKabupaten Tojo UnaUna.8.

serta jumlah tanamanpada Obyek sengketa Pertama dan Obyek Sengketa Kedua yang tidak sesuaidengan fakta yang sesungguhnya, dan perbuatan Tergugat menetapkan besarannilai ganti rugi atas tanah dan tanaman tanpa persetujuan Penggugat, adalahHal 7 dari 55 hal Put No. 03/Pdt.G/2014/PN.Pso13.14.Perbuatan Pemerintah Yang Melanggar Hukum (OrechtmatigeOverheidsdaad) dan menimbulkan kerugian materil Penggugat sejumlah Rp. 2.603.100.000, (Dua Milyar Enam Ratus Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah), denganrincian perhitungan

Bahwa obyek sengketa PERTAMA milik Penggugat setelah dilakukanpengukuran oleh TIM SATGAS adalah seluas 4.542 M2 (empat ribu limaratus empat puluh dua meter per segi) dan hasil perhitungan DinasPertanian ,Perternakan dan Kesehatan Hewan jumlah tanaman produktifadalah 34 Pohon Kelapa (Bukti T.28 dan Bukti T. 29);5.2.

Apabila Debitur lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaranpokok, bunga dan administrasi tabungan, maka akan dikenakandenda (Pinalty) sebesar 5 % dari total angsuran perbulan untuksetiap hari keterlambatan, dengan perhitungan 5% * Rp. 3.498.889,= Rp. 174.444, / 30 = Rp. 5.815, maka denda keterlambatanperhari sekitar Rp. 5.815, (lima ribu delapan ratus lima belasrupiah).halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Bkn..

Bahwa berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 18Maret 2019, Tergugat berkewajiban untuk membayar seluruh jumlahhutangnya dan biaya lainnya sebesar Rp. 40.197.290, (empat puluhjuta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh),dengan rincian sebagai berikut: Baki Debet :Rp. 36.526.123,Kewajiban Bunga: Rp. 1.543.168,Bunga Berjalan >: Rp 802.222,Denda : Rp. 1.325.777, +Jumlah :Rp. 40.197.290,.

Tujuan Kredit Modal Kerja.Bahwa berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 18Maret 2019, Tergugat dan Tergugat II berkewajiban untuk membayar seluruhjumlah hutangnya sebesar Rp.40.197.290. (empat puluh juta seratus sembilanpuluh tujun ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi;Bahwa Penggugat telah menguraikan perhitungan terakhir sampaidengan tanggal 18 Maret 2019, Tergugat berkewajiban untuk membayar seluruhjumlah hutangnya dan biaya lainnya sebesar Rp.40.197.290, (empat puluh jutaseratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh);Menimbang, bahwa putusan perdata harus memberikan kepastian hukumtermasuk jumlah uang yang harus dibayar Tergugat dan Tergugat II kepadaPenggugat dan dengan Penggugat

menyerahkan kepada Pengadilan NegeriBangkinang untuk mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim akan mengambilalin perhitungan terhadap prestasi yang harus dibayar Tergugat dan Tergugat IIkepada Penggugat sehingga petitum ini dikabulkan dengan perbaikan sehinggamenjadi menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar hutang kepadaPenggugat sebesar Rp.40.197.290, (empat puluh juta seratus sembilan puluhtujuh ribu dua ratus sembilan puluh);Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6, angka 7 angka 8, angka

20154lakilaki, umur 12 tahun;Sekarang berada dalam asuhan Penggugat;Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2010, ketenteraman rumah tangga Penggugatdengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaranantara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkanlagi yang disebabkan antara lain:Bahwa Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat sampai saat inidan sebelum tahun 2010, Tergugat memberikan uang belanja tetapi tidakmencukupi serta Tergugat perhitungan

Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan dalildalil/alasanalasan yang pada pokoknya bahwa sejak awal tahun 2010, rumah tangganyadengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terusmenerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat tidakmemberikan uang belanja kepada Penggugat sampai saat ini dan sebelum tahun 2010,Tergugat memberikan uang belanja tetapi tidak mencukupi serta Tergugat perhitungan

dan lonte, sejaktahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, akibatnyaantara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, antara Penggugat dan Tergugatsudah pernah didamaikan oleh Datok Penghulu, Imam Dusun, Imam Kampung, KepalaDusun dan keluarga Penggugat, namun tidak berhasil adalah benar;Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat selebihnya dibantah olehTergugat yaitu tentang sebelum tahun 2010 Tergugat memberikan uang belanja tetapi tidak8mencukupi dan perhitungan

Demikian pula dalil Tergugat tentangPenggugat sering keluar malam tanpa seizin Tergugat, telah diakui Penggugat dalamrepliknya, oleh karena itu terhadap dalildalil gugatan Penggugat dan dalil jawabanTergugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti;Menimbang, bahwa tidak semua dalil gugatan Penggugat diakui Tergugat, olehkarena itu terhadap dalil yang dibantah Tergugat yaitu tentang sebelum tahun 2010Tergugat memberikan uang belanja tetapi tidak mencukupi dan perhitungan jikaPutusan Nomor 0324/Pdt.G

sebagai tempat kediamanbersama terakhir;Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,namun sejak awal tahun 2010 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan danpertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalahkarena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat sejak tahun2010 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak memberikan uang belanja yangcukup kepada Penggugat, Tergugat perhitungan

Besar II pada tanggal 16 Maret 2009;Bahwa sebagai tanggapan atas surat keberatan yang diajukan olehPemohon Banding di atas, Terbanding menerbitkan Keputusan TerbandingNomor KEP00515/WPUJ.19/BD.05/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentangkeberatan atas SKPKB PPN Nomor 00057/207/06/092/08 tanggal 18 Desember2008 Masa Pajak Juli 2006 sampai dengan Juni 2007 sebagaimana telahdibetulkan KEP00159/WPJ.19/KP.0203/2009 tanggal 31 Desember 2009, yang memutuskanmenolak seluruh keberatan Pemohon Banding sehingga perhitungan

Hal ini dikarenakan Pemeriksajuga memperhitungkan akun MDAOther Merchandising Fund sebesarRp14.420.120.625 sebagai objek PPN dalam perhitungan ekualisasiPPN di atas;c. Koreksi pemberian cumacuma sebesar Rp9.201.964.399,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Tim Pemeriksasebesar Rp9.201.964.399,00 dengan dasar koreksi pemberian cumacuma.

Pemeriksa di atas;KesimpulanBahwa berdasarkan penjelasan di atas, mohon kiranya Majelis Hakimdapat memproses dan mempertimbangkan banding dari Pemohon Banding atasKeputusan Terbanding Nomor KEP00515/WPJ.19/BD.05/20089 tanggal 31Desember 2009 tentang Keberatan atas SKPKB PPN Nomor00057/207/06/092/08 tanggal 18 Desember 2008 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Terbanding Nomor KEP000159/WPUJ.19/KP.0203/2009tanggal 31 Desember 2009, sehingga keputusan tersebut dapat dibatalkan.Berdasarkan perhitungan

Pemohon Banding, perhitungan SKPKB PPNseharusnya adalah sebagai berikut: MenurutNo.

Putusan Nomor 436/B/PK/PJK/2016Jumlah perhitungan PPN lebih bayar Rp 519.537.861 ,00Kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Rp 4.672.115.801,00Pajak berikutnyaPPN yang kurang dibayar Rp 4.152.577.940,00Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 4.152.577.940,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 8.305.155.880,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put51273/PP/M.IVB/16/2014, tanggal 13 Maret 2014, diberitahukan kepada

Tung Mung Textile Bintan,NPWP. 01.080.743.6 451.001, alamat Jalan Raya Serang Km. 24, Balaraja,Tangerang, dengan perhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 6.219.356.560,00Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp = 594.633.692,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan R 158.7 7.Pajak Pertambahan Nilai yang lebih bayar Rp = 435.925.185,00Kelebihan yang sudah dikompensasi ke masa berikutnya Rp1.127.550.054Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar Rp 1.563.475.239,00Sanksi Administrasi

Barang Kena Pajak dan atau JasaKena Pajak yang:(2) Digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unitatau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskandari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk unit kegiatan yang ataspenyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak PertambahanNilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutangPajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran seluruhnya;Bahwa dengan demikian, perhitungan

Atas perhitungan Pajak Masukan sebelumnya oleh Terbandingjuga tidak ada koreksi;15 Berdasarkan perhitungan kami atas koreksi Pajak Masukan kami yang dilakukanoleh Majelis sebesar Rp1.563.475.239,00 adalah tidak seharusnya dilakukankarena semuanya berhubungan dengan ekspor Barang Kena Pajak yang kamilakukan.

Dengan demikian kami mohon agar koreksi Pajak Masukan sebesarRp1.563.475.239,00 sebagaimana Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28311/PP/M.1/16/2011 dapatdibatalkan oleh Mahkamah Agung dan menyetujui perhitungan Pajak Masukanyang dapat dikreditkan menurut kami yaitu Rp1.722.183.746,00;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karenaPutusan Pengadilan Pajak yang

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas penyerahan yang dilakukan olehPemohon Banding adalah penyerahan barang kena pajak yaitu berbagaimacam barang yang dijual melalui toko atau swalayan, sehingga telahmemenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuaidengan Keputusan Menteri Keuangan No. 571/KMK.03/2003 tanggal 29Desember 2003 dengan nilai koreksi atas penyerahan sebesarRp1.211.826.200,00 dan koreksi pajak keluaran sebesar Rp121.182.620,00;Sehingga menurut perhitungan pemeriksa

LainlainJumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar 2 121.182.620Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya 2 :PPN Kurang / (Lebih) Bayar > 121.182.620Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) UU KUP 58.167.658b. Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP Jumlah sanksi administras 58.167.658Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar 179.350.278 2.

Bahwa atas koreksi tersebut Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding tidak menyetujui jika Tidak diperhitungkan PajakMasukan yang dapat dikreditkan oleh Pedagang Eceran dengan NormaPenghitungan Penghasilan Neto sebesar 80% (delapan puluh persen)dikalikan dengan Pajak Keluaran (sesuai Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 45/PMK.03/2008 tanggal 31 Maret 2008),yaitu dengan perhitungan seharusnya menurut Pemohon PeninjauanKembali semula Pemohon Banding adalah sebagai berikut:Koreksi

satu) Tahun Pajak;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkanbahwa Tahun Pajak merupakan Tahun Buku yang merupakan bagiandari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak, sehingga untuk Tahun Pajak2008 menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding masih dapat menggunakan Norma PenghitunganPenghasilan Neto sebesar 80% (delapan puluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaran berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 45/PMK.03/2008 tanggal 31 Maret 2008,dengan perhitungan

Putusan Nomor 851/B/PK/PJK/2017Pedagang Eceran dengan Norma Penghitungan Penghasilan Netosebesar 80% (delapan puluh persen) dikalikan dengan PajakKeluaran sehingga dapat memberikan putusan yang sesuai denganketentuan dan berkeadilan;Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45/PMK.03/2008, maka perhitungan Pajak yang terutang adalahsebagai berikut:Pajak Keluaran Rp1.211.826.200,00 X 10% =Rp121.182.620,00Pajak Masukan (80%X10%) =

dampakkegiatan penambangan galian C tersebut, yang terjadi pada saat ini hinggadimnasa akan dating, adapun besaran ganti rugi tersebut dihitung atasdasar hitungan prediksi kehilangan lahan dimasa berikutnya dibandingkandengan ratio abrasi lahan/tanah kebun kepemilikan klien kami dari awalkegiatan penambangan galian C tersebut hingga saat ini, atas akibataktifitas kegiatan penambangan galian C tersebut yang berdampak seriussecara teruS menerus mengikis lahan/tanah kebun kepemilikan klien kamitersebut.Adapun perhitungan

Perhitungan ganti kerugian terhadap lahan/tanah kebun kepemilikan Sdr.Rabianta Sitepu yang diprediksikan akan mengalami abrasi secara terusmenerus yang berada pada kotak line warnah orange memiliki luas +6.205 M?, dengan ganti kerugian per rantai atau per 400 meter persegisebesar Rp. 5.000.000, adalah sebagai berikut : 6.205 M? dibagi 400 = 15 setengah rantai;e 15,5 dikali 5.000.000 = Rp. 77.500.000,Perhitungan ganti kerugian terhadap lahan/tanah kebun di areal DASkepemilikan Sdr.

Perhitungan ganti kerugian terhadap lahan/tanah kebun di areal DAS dantidak diareal DAS kepemilikan Sdr.

Bila Majelis Hakim sependapat dengan kami PH = mohonmengabulkan Gugatan kami sebesar 5.600.000.000 secara tunaikarena lawan client kami melanggar hukum dan ingkar janji tidakmembayar dana kompenasi terhadap client kami ;Bahwa apabila dicermati secara seksama, ternyata petitum gugatanPenggugat tidak jelas tentang apa yang sebenarnya dimohonkan dandituntut oleh Penggugat, apalagi perhitungan ganti rugi yangdimohonkan Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan prediksiperhitungan kerugian yang bakal terjadi

dimaksud adalah penetapan berdasarkanPasal 16 ayat (2) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeananyang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 yangketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untukperhitungan Bea Masuk.bahwa Pasal 15 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 dengantentang Kepabeanan yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17Tahun 2006 menyatakan:Nilai pabean untuk perhitungan

bea masuk adalah nilai transaksi daribarang yang bersangkutan;bahwa berdasarkan Pasal 2, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri KeuanganNomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabeanuntuk perhitungan Bea Masuk disebutkan bahwa:Pasal 2I.

atau dataobjektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabeanyang dimaksud dalam Pasal 8 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor:160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tersebut.bahwa LPPNP adalah dokumen penelitian dan penetapan nilai pabean yangwajib dibuat oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Beadan Cukai Tipe A Tanjung Priok berdasarkan Pasal 32 Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentangNilai Pabean untuk perhitungan

Tipe A Tanjung Priok seperti dimaksud pada Pasal 16ayat (2) UndangUndang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006.bahwa Terbanding menyerahkan LPPNP kepada Majelis.bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis berpendapat bahwapenetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea danCukai Tipe A Tanjung Priok sesuai dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabeanuntuk perhitungan

Kabupaten Maros;Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat danTergugat awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu)orang anak;Bahwa saksi mengatahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugatsejak bulan Februari tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran.Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugatdi sebabkan karena Tergugat suka marahmarah dan berkata kasarbahkan pernah memukul badan Penggugat selain itu sifat Tergugatyang perhitungan

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat danTergugat awalnya harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2020 yanglalu sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisinan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka marahmarah dan berkata kasar bahkan pernah memukul badan Penggugat selainitu sifat Tergugat yang perhitungan persoalan uang belanja;4.

satupersatu dengan mengaitkan faktafakta yang terjadi dalam rumah tanggaPenggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandangtelah memenuhi unsurunsur terjadinya Suatu perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan diatas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadiperselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus yang disebabkan karenaTergugat suka marahmarah dan berkata kasar bahkan pernah memukulbadan Penggugat selain itu sifat Tergugat yang perhitungan

Bahwa berdasarkan perhitungan Para penggugat, Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum karena dalam perjanjian Positaangka 1 gugatan jelasjelas jangka waktu kredit selama 60 bulanterhitung mulai pada tanggal 5 Agustus 2011 sampai dengan 5 Agustus2016 tetapi oleh Tergugat dalam Perubahan perjanjian kredit yangtersebut pada Posita angka 2 gugatan justru tidak diperpanjang malahjangka waktunya diperpendek menjadi 36 (tiga puluh enam) bulanterhitung mulai tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan

Bahwa dengan adanya perhitungan yang tidak jelas antara ParaPenggugat dengan Tergugat maka Para Penggugat menurut hukummerasa dirugikan, dan tidak adanya kepastian jangka waktu yang harusdipedomani oleh Para Penggugat kepada Tergugat , oleh karena ituPara Penggugat minta secara tegas kepada Tergugat agar menjelaskanyang dimaksud Restrukturisasi/ perpanjangan jangka waktu dalamkenyataan malah diperpendek jangka waktunya dalam Perubahanperjanjian kredit pada posita angka 2 gugatan;.

Bahwa Tergugat dengan bantuan Tergugat II akan menjual melaluilelang benda yang menjadi obyek sengketa Posita angka 3 gugatansenilai Rp299.200.000,00 padahal jumlah hutang Para Penggugatkepada Tergugat belumlah jelas kepastian karena perhitungan yangdiberikan oleh Tergugat tidak cocok jumlahnya dihitung secara manualoleh Para Penggugat;.

No.462 K/Pat/2015Berdasarkan posita Para Penggugat angka 4 halaman 2 dan angka 15halaman 5 Gugatan berbunyi sebagai berikut:angka 4:"Bahwa berdasarkan perhitungan Para Penggugat, Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum karena dalam perjanjian Positaangka jelasjelas jangka waktu kredit selama 60 bulan mulai tanggal 05Agustus 2011 sampai dengan 05 Agustus 2016. dst"Angka 15:Bahwa perbuatan Tergugat dengan bantuan Tergugat II menjual lelangObjek Sengketa sebelum berakhirnya jangka waktu kredit

(satu juta rupiah);

denganmemperhatikan kebutuhan anak dan penghasilan Tergugat Rekonvensisebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, serta berdasarkankepatutan dan rasa keadilan sesuai petunjuk putusan Mahkamah Agung RI No.608 K/AG/2013 tanggal 23 Maret 2005, maka Majelis Hakim sepakatmenetapkan serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2(dua) orang anak minimal sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh riburupiah) perbulan sampai anak dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan danbiaya kesehatan dengan perhitungan

); Nafkah iddah sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiapbulan sehingga berjumlah sebesar Rp 1.500.000, (satu juta lima ratusHalaman 17 dari 19 Putusan Nomor: 1661/Pdt.G/2018/PA.Grtribu rupiah) selama masa iddah; Menetapkan Nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama Gian KhoerulAzam (10 tahun), Gilbran Setia Arrayan (8 tahun), dan Gieswa RayaniIndrawan (1 tahun) sekurangkurangnya sebesar Rp 750.000, (rujuhratus lima puluh ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dankesehatan dengan perhitungan

1.Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pal tanggal 23 Agustus 2019 tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;2.Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar;3.Mempertahankan Putusan Verstek tersebut dengan perhitungan kembali uang pesangon,uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak perumahan dan pengobatan dengan rincian sebagai berikut : Penggugat I Musliani:UangPesangon2x2xRp.2.903.000,00

strong>:

DALAM EKSEPSI

• Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah pemutusan hubungan kerja sejak 25 Februari 2022;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepada Penggugat sejumlah Rp5.761.351,00 (Lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) dengan perhitungan