KEPALA STAF TNIJENDERAL SARANA PERTAHANAN yang pada pokoknya menerangkan Hal. 12 Putusan No. 46/Pat.G/2011/PW Jkt Tim.bahwa tanah aquo telah tercatat dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN)dengan Reg. 50502001, bahwa pencatatan mana telah dilakukan olehTERGUGAT I, Il, Ill dan 1V dalam Daftar Inventaris Kekayaan Negara (IKN) ;Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat dan II memasukkan tanah milik ParaPenggugat ke dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) maka menimbuikankerugian bagi Para Penggugat dan melahirkan

NEGARA (IKN) apabila diperoleh dengan caraMEMBELI dengan menggunakan ANGGARAN PENDAPATAN BELANJANEGARA pada tahun yang bersangkutan dan tanah tersebut telah memilikiHak Atas Tanah (SERTIFIKAT) atas nama PEMERINTAH RI dan dan barubisa didaftar/ dimasukkan dalam INVENTARIS KEKAYAAN NEGARA (IKN) ;Berdasakan uraian di atas, maka SUDAH NYATA DAN TIDAK DAPAT DISANGKAL LAGI bahwa tanah aquo BUKAN ASET KEKAYAAN NEGARAkarena tidak diperoleh dari JUALBELI atau bentuk perolehan lainnya yangSAH ;Bahwa dengan

Tol) dari Inventaris Kekayaan Negara (IKN)Register 50502001 dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ;Menghukum Tergugat , Il, Ill dan IV atau siapa saja yang mendapatkanhaknya untuk segera mengosongkan dan atau menyerahkan kepada Par.Hal. 16 Putusan No. 46/Pdt.G/2011/PN ffkt.

Tindakan Tergugat III selaku kuasapengguna barang dalam mengamankan aset tanah milik negara merupakanperintah undangundang untuk mengamankan aset tanah termasuk tanahyang dikenal dengan sebutan Cipinang Melayu, karena tanah tersebut telahterdaftar sebagai Inventaris Kekayaan Negara.

TNI AU saat ini menguasai tanahberdasarkan Surat Keputusan Angkatan Perang No. 023/P/KSAP tanggal 25Mei 1950 dan telah masuk dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN)Kementerian Pertahanan cq. TNI AU No.

Pembanding/Penggugat : Aris Birawa Diwakili Oleh : ASMAD HUSAIRI, SH
Terbanding/Tergugat I : PT BANK MANDIRI persero Tbk
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL SURABAYA
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional II BPN II Kota Surabaya

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL )Halaman 1 dari 13 Perkara Nomor 728/PDT/2020/PT SBYSURABAYA, Jalan Indrapura No.5 KrembanganSelatan, Kota Surabaya, semula disebut sebagaiTERLAWAN Il, = selanjutnya disebut sebagaiTERLAWAN II / TERBANDING;DANKANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL ( BPN ) Kota Surabaya, semuladisebut sebagai TURUT TERLAWAN, selanjutnyadisebut sebagai TURUT TERLAWAN / TURUTTERBANDING; PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca:1.

Bahwa PELAWAN mendapat surat Pemberitahuan Lelang Kreditsebagaimana Surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang( KPKNL ) Surabaya No.S4613/WKN.10/KNL.01/2019 tanggal 31 Juli 2019atas pengajuan oleh TERLAWAN ( PT. BANK Mandiri ( Pesero ) Tbk,menyatakan keberatan karena adanya perbuatan secara melawan hukumyang merugikan DEBITUR Bank yang kini sebagai PELAWAN yangdijelaskan dibawah ini;5.

Bahwa dengan pengajuan permohonan lelang oleh TERLAWAN sehingga terbit adanya pemberitahuan Lelang Agunan kredit PELAWANoleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Surabayasebagaimana surat Nomor : S4613/WKN.10/KNL.01/2019 tanggal 31 Juli2019, oleh TERLAWAN II untuk melaksanakan Lelang agunan tersebutdiatas, tentunya bahwa dengan pemberitahuan ini sebagai pihak PELAWANmenderita kerugian secara Materiil dan Inmateriil ;13.

Menetapkan untuk membatalkan dan atau menunda untuk melaksanakanLelang dengan melakukan Penjualan di Muka Umum ( lelang ) melaluiKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) di Surabayaatas barang Jaminan / agunan berupa : 1 bidang tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM ) Nomor2200/Medokan semampir, Kelurahan Medokan Semampir, Kec.Sukolilo, Kodya Surabaya seluas : 596 M2, atas nama ARIS BIRAWA,sesuai IMB.

Menyatakan dan menetapkan untuk membatalkan dan atau menundaPelaksanaan Lelang dengan melakukan Penjualan di Muka Umum ( lelang )Halaman 9 dari 13 Perkara Nomor 728/PDT/2020/PT SBYmelalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) diSurabaya atas barang Jaminan / Agunan berupa : 1 bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik ( SHM )Nomor : 2200 / Medokan Semampir, Kelurahan Medokan Semamptr,Kec. Sukolilo, kodya Surabaya seluas : 596 M2, atas nama ARISBIRAWA , sesuai IMB.

Bahwa sejak berdirinyva YAYASAN KOPRA tersebut, sampai denganLikwidasinya, Yayasan Kopra telah mempunyai Inventarisasi (Kekayaan)berupa dua bidang tanah, yaitu : 200 nn nnn ne ne nne noe6.1.Sebidang Tanah dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 567, yangterletak di Jalan Bungur Besar No. 54 Jakarta Pusat, atas nama YAYASANPP ia hag CEERI mmm amma nn nn nc cen6.2.

Bahwa kekayaan Yayasan Kopra tersebut dalam butir 4.1 dan 4.2 di atas,sampai saat ini diteruskan oleh Induk Koperasi Kopra Indonesia (Penggugat),yang pada awalnya untuk meningkatkan usaha petani kopra pada umumnya,dan anggota koperasi Kopra pada khususnya. Hal ini telah mendapatpengesahan atas kepengurusan Induk Koperasi Kopra Indonesia (Pengggugat)oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya c.q. Kepala DinasPerumahian (Bult P=4) jascesssnsssneenccmmeseencennsnsemeensnnnses8.

Bahwa untuk memperkuat kepemilikan (Kekayaan) Yayasan Kopra atas duabidang tanah tersebut dalam butir 4.1 dan 4.2 di atas, pada tanggal 16Desember 1985 Induk Koperasi Kopra Indonesia (Penggugat) mengajukanPermohonan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai PenetapanNomor. 1200/Pdt.P/1985/PN.Jkt.Pst., Tanggal 9 Januari 1986; (Bukti9.

Bahwa kekayaan Yayasan Kopra berupa sebidang tanah tersebut dalam butir4.1 dan 4.2 di atas, yang diteruskan oleh Induk Koperasi Kopra Indonesia(Penggugat), yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri JakartaPusat tersebut dalam butir 8 di atas, sejak kepemilikannya oleh Yayasan Koprasampai sekarang belum pernah dijual belikan dan/atau dialihkan kepadaSIAPAPUN ~~~ nena nn nnn mmm mnnnnnnnnmnemannnnnmamnnnn10.Bahwa namun pada tanggal 31 Oktober 1986 terjadi sengketa keperdataan,dimana atas kekayaan

dua bidang tanah tersebut dalam butir 6.1 dan 6.2 di atas, knususnyaterhadap kekayaan Induk Koperasi Kopra Indonesdia butir 6.2 yaitu "SebidangTanah seluas lebih kurang 2350 M2 yang terletak di Gunung Sahari No.6464A Jakarta Pusat, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 19 atasnama YAYASAN KOPRA, dengan batasbatas sebagaiberikut ; Sebelah Utara dengan Jalan Buntu ;Sebelah Barat dengan JI.

Mangung yang dijaminkam kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

PN Rapyang ada padanya untuk membantu Penggugat dalam menyelesaikanpermasalahan kredit tersebut dan terkesan mengabaikan win win solution;> Bahwa dengan tertundanya pembayaran angsuran setiap bulannya olehPenggugat dikarenakan Penggugat sedang mengalami kesulitan keuangan danperekonomian keluarga yang sedang memburuk, namun Tergugat tidakmemberikan kesempatan atas permohonan Penggugat, malah Tergugat saat iniakan dan /atau telah melakukan pelelangan dengan cara menyerahkan kepadaKantor Pelayanan Kekayaan

maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undangundang ini, bahwa sebelumada Peraturan Perundangundangan yang mengaturnya, maka Peraturanmengenai Hyphotek yang diatur dalam HIR/Rbg berlaku terhadap EksekusiHak Tanggungan;3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskanLelang melalui Pengawai Umum (pengadilan negeri);4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkanKetua Pengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan NegeriRantauprapat) untuk memerintah kan Kantor Pelayanan Kekayaan

Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum permintaan lelang yang akandilaksanakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Kisaran atas permintaan Tergugat terhadap agunan yang menjadi jaminanPenggugat kepada Tergugat berupa: Sebidang tanah dan bangunan seluas 29.607 M berikut segala yangada diatasnya, dengan alas hak Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor593/450/SR/2017 tertanggal 25 April 2017, yang terletak di Malano DusunKampung Berangir Kecamatan Na.IXX Kabupaten Labuhan Batu Utara; Sebidang

Atas lahirnya UU tersebut yang memiliki kekuatanhukum mengikat secara umum diundangkan hingga saat ini, maka keputusanMahkamah Agung RI No. 3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturanumum karena telah di atur secara khusus dalam UU No 4 Tahun 1996mengenai Penjualan objek Hak Tanggungan secara Parate Eksekusi melaluibantuan KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang)/Tergugat II.Kewenangan Tergugat juga telah tertuang ataupun dipertegas di dalam AktaPemberian Hak Tanggungan No.142/2017

Bahwa Sesuai Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996,yang secara tegas menyatakan :Apabila Debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyaihak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melaluipelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualantersebut Berdasarkan peraturan hukum diatas Tergugat sebenarnya dapatmenggunakan caracara penyelesaian pinjaman Penggugat melalui lelang keKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Pemerintah Republik Indonesia C/q Kementrian KeuanganRepublik Indonesia C/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara C/qKantor Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta C/q KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto,beralamat di Jalan Pahlawan No. 876 Purwokerto;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., (Kepala Biro Bantuan Hukumpada Sekretaris Jenderal Kementrian Keuangan);2.

Edy Suyanto, S.H., M.H., (Kepala Kantor Pelayanan KekayaanNegara Purwokerto, Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan DIY,Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementrian Keuangan);4.

Sri Supangati, S.H., (Pelaksana pada Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Purwokerto, Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengahdan DIY, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KementerianKeuangan);10.Aan Eko Ruswanto, S.E., (Pelaksana pada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Purwokerto, Kantor Wilayah DJKNJawa Tengah dan DIY, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,Kementerian Keuangan);11.Didit Marwanto, S.E., (Pelaksana pada Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Purwokerto, Kantor Wilayah DJKN

Jawa Tengahdan DIY, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KementerianKeuangan);12.Slamet Fahrudin, S.ST., (Pelaksana pada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Purwokerto, Kantor Wilayah DJKNJawa Tengah dan DIY, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,Kementerian Keuangan);13.Dwi Rosida Arini, (Pelaksana pada Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Purwokerto, Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengahdan DIY, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KementerianKeuangan);Untuk secara bersamasama atau sendirisendiri

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangPurwokerto, yang beralamat di JI. Pahlawan Nomor 867 Purwokerto,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU26/MK.V/2017 tanggal 30Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanHalaman 3 Putusan No. 378/Pdt/2017/PT SMGNegeri Banyumas pada tanggal 4 April 2017 dengan No.21/SK/2017.Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING Ill semula TERGUGAT III;4. Purwito, S. Pd.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Keppres Nomor 15 Tahun 2004dinyatakan bahwa segala kekayaan BPPN merupakan kekayaan negarayang dikelola oleh Menteri Keuangan;c. Bahwaterkait tugas dan wewenang BPPN tersebut, sebagaiimplementasinya, pada tahun 2000, BPPN telah mengambil alihpengoperasian dan pengendalian Bank Tamara karena ketika itu dinilaisebagai Bank yang bermasalah, sehingga statusnya menjadi bank takeover (BTO).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 17tahun 1999 juncto Pasal 37 A ayat (3) C Undang Undang Nomor 10Tahun 1998, dinyatakan bahwa BPPN mempunyai wewenang antara lain:menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan ataskekayaan atau yang menjadi hak bank, termasuk kekayaan Bank yangberada pada pihak manapun. Baik di dalam maupun di luar negeri;.

,yang terletak di Komplek Perumahan Taman Kebon Jeruk Permai,Kelurahan Srenseng (dahulu Meruya Udik), Kecamatan Kembangan(Kebon Jeruk), Jakarta Barat tersebut merupakan kekayaan Negara;.

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugasdan Pembubaran BPPN, yang menyatakan bahwa dengandibubarkannya BPPN pada tanggal 27 Februari 2004, semua kekayaanBPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan;b. Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: segala putusan PengadilanHalaman 17 dari 27 hal. Put.

BPPN menjadi kekayaan Negara yangdiserahkelolakan kepada Menteri Keuangan, sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 6.

/BUKTI /PPKD/ /2012, sudah diterima dariBendahara PPKD Badan keuangan dan Kekayaan daerah Prov.

/BUKTI /PPKD/ /2012, sudah diterima dari BendaharaPPKD Badan keuangan dan Kekayaan daerah Prov.

/BUKTI/PPKD/ /2012, sudah diterima dari BendaharaPPKD Badan keuangan dan Kekayaan daerah Prov.

yang terletaksetempat dikenal dahulunya dengan nama Jalan Arengka KelurahanTangkerang Barat Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru (sesuai denganBuku Tanah/Sertifkat Hak Milik Nomor : 2164 atas nama Lie Tiong Seng) dansekarang setempat dikenal dengan nama Jalan Soekarno Hatta No.55 (depanHotel Grand Suka) Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan DamaiKota Pekanbaru ukuran dan batasbatas berdasarkan Gambar Situasi Nomor:5367/1994 Tanggal 10 Desember 1994 ; disamping harta kekayaan hibahtersebut,

Bahwa dihadapan Tergugat XI terhadap harta kekayaan Yayasan ABDIBERSAMA dengan tanpa hak telah dipindahkan atau beralin hak secara turunwaris kepada Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII dengan berdasarkan AktaKeterangan Hak Waris Nomor : 03/NP/NOT/X/2014 tertanggal 07 Oktober2014 yang telah dikeluarkan oleh Tergugat XI dan XII ; Kemudian tanah inisebagiannya seluas lebin kurang 1.891 M?

Bahwa penguasaan harta kekayaan milik Yayasan ABDI BERSAMA berupatanah yang berada dijalan Teratai (sebagaimana telah disebutkan pada angka2 di atas) serta penguasaan sertifikat nya adalah termasuk penguasaan tanpahak yang dilakukan oleh Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII, oleh karena ituterhadap harta kekayaan ini, baik dengan sukarela maupun dengan paksamenurut hukum haruslah dikembalikan atau diserahkan oleh Tergugat IV, V,VI, Vil dan VIII kepada yayasan ABDI BERSAMA dalam keadaan kosong tanpadikuasai

Bahwa penguasaan harta kekayaan Yayasan ABDI BERSAMA yang telahdikuasai oleh Tergugat X diperolehnya secara tidak sah maka penguasaanfisik yang dilakukan oleh Tergugat X juga secara hukum adalah tidak sah danoleh karena itu harus dikembalikan kepada Yayasan ABDI BERSAMA secarautuh dalam keadaan kosong tanpa dikuasai oleh pihak manapun juga sebagaiakibat adanya pembebanan hak atas tanah milik Yayasan ABDI BERSAMA :;.

Bahwa dihadapan Tergugat XI terhadap harta kekayaan Yayasan ABDIBERSAMA dengan tanpa hak telah dipindahkan atau beralih hak secara turunwaris kepada Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII dengan berdasarkan AktaKeterangan Hak Waris Nomor : 03/NP/NOT/X/2014 tertanggal 07 Oktober2014 yang telah dikeluarkan oleh Tergugat XI dan XII ; Kemudian tanah inisebagiannya seluas lebin kurang 1.891 M?

UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraPasal 2 Keuangan Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1,meliputi :huruf g Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiratau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang,barang, serta hakhak lain yang dapat dinilai dengan uang,termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaannegara/perusahaan daerah.b.

cHuruf dHuruf eHuruf fHuruf hPasal 12 Ayat (1)Huruf aHuruf bHuruf dHuruf eHuruf fDireksi dalam mengelola Perusahaan Daerahmempunyai tugas sebagai berikut :Memimpin dan mengendalikan semua kegiatanPerusahaan Daerah;Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan danRencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunankepada Badan Pengawas untuk mendapatpengesahan;Melakukan perubahan terhadap program kerja setelahmendapat persetujuan Bupati Konawe melalui BadanPengawas;Membina pegawai;Mengurus dan mengelola kekayaan

Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;Menyelenggarakan administrasi unum dan keuangan;Mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam dan di luar pengadilan dana Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasukNeraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2022/PT KDIBahwa pada bulan januari 2016 terdakwa mengangkat karyawanPerusahaan Daerah Konawe Jaya dan yang menjabat sebagai generalmanager adalah saksi MIRDAN sedangkan

UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraPasal 2 Keuangan Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1,meliputi :huruf g Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiriatau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang,barang, serta hakhak lain yang dapat dinilai dengan uang,termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaannegara/perusahaan daerah.b.

Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,khususnya pengertian Kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan Negaraataupun Perusahaan Daerah yang termasuk sebagai Kekayaan Negara.Sehingga pengertian Kekayaan Perusahaan Daerah yang dipisahkan tidakboleh diartikan bukan merupakan bagian dari Kekayaan Negara sebagaimanadalam perkara in casu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka MajelisHakim tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan Penasehat HukumTerbanding sebagaimana dikemukakan

orang tuaParaPemohon; 222222222 22202 n nena nnnMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 463 Kitab UndangUndangHukum Perdata, Bab ke delapan belas tentang keadaan tidak hadir, disebutkanJika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidakmemberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurusharta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusanurusan dan kepentingankepentingan itu, maka, jika ada alasanalasan yang mendesak guna mengurusseluruh atau sebagian harta kekayaan

itu, Pengadilan Negeri tempat tinggal sitidak hadir, atas permintaan mereka yang berkepentingan harus memerintahkankepada Balai Harta Peninggalan, supaya mengurus seluruh atau sebagian hartakekayaan dan kepentingankepentingan itu, pula supaya membela hakhak siyang tidak hadir dan mewakili dirinyaSekiranya harta kekayaan dan kepentingankepentingan si yang tidak hadir itutidak banyak, maka atas permintaan atau tuntutan seperti di atas, ataupundengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu. karena

jabatan,Pengadilan Negeri, baik dengan penetapan seperti dalam ayat ke satu, baikdengan penetapan lebih lanjut yang kemudian masih juga kiranya akan14diambilnya, berkuasa pula memerintahkan pengurusan harta kekayaan danperwakilan kepentingankepentingan itu kepada seorang atau lebih daripadakeluarga sedarah atau semenda si yang tidak hadir, yang ditunjuk olehPengadilan, atau kepada istri atau suaminya, dengan kewajiban satusatunyaialah, apabila si yang tak hadir itu pulang kembali, keluarga, istri

atau suamitadi harus mengembalikan kepadanya harta kekayaan itu atau harganya, setelahdikurangi dengan segala hutang yang sementara itu telah dilunasinya, dan tanpahasilhasil atau pendapatannyaMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon tidak bertentangandengan hukum, dan cukup beralasan, sehingga oleh karenanya Permohonan ParaPemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 463 KUH Perdata tersebut di atas

Menyatakan batal demi hukum lelang eksekusi Hak tanggungan berupatanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor01763/Lengkong Wetan atas nama Rendy Atmadja Winoto berlokasi diKomplek BSD Clauster Giri Loka 2, Blok T, Nomor 2, Kelurahan LengkongWetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang oleh Tergugat melaluiKantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tangerang,tertanggal 13 Maret 2020;9.

/Pdt.Sus.PKPU/2019/PNNiaga.Jkt.Pst, tertanggal 4 Desember 2019, maka sejak saat itu debiturdinyatakan insolvensi/tidak mampu membayar, sehingga lelang eksekusi yangdilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat atas berupa tanah dan bangunandengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01763/Lengkong Wetan atas namaRendy Atmadja Winoto berlokasi di Komplek BSD Clauster Giri Loka 2, Blok T,Nomor 2, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerangolen Pemohon Kasasi/Tergugat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan

melelang sendiri dalam waktuselama 2 (dua) bulan terhadap Hak Tanggungan berupa tanah dan bangunandengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01763/Lengkong Wetan atas namaRendy Atmadja Winoto berlokasi di Komplek BSD Clauster Giri Loka 2, Blok T,Nomor 2, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong Kota Tangerang,maka lelang eksekusi Hak tanggungan berupa tanah dan bangunan denganSertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01763/Lengkong Wetan atas nama RendyAtmadja Winoto oleh Tergugat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan

Menghukum Penggugat untuk menyerahkan (seperdua) bagian dari nilai harta bersama tersebut pada angka 2.2 dan 2.3.1 s/d 2.3.17 kepada Tergugat dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara in natura yaitu dijual lelang dengan bantuan Pengadilan atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing (seperdua) bagian ;5.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pelaksanaan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto atas obyek sengketa yang tertuang dalam Kutipan Risalah Lelang No.0656/2016 tertanggal 19 September 2016 ; DALAM GUGATAN ASAL DAN DALAM GUGATAN INTERVENSI :- Menghukum Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II serta Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu

stelsel, kayu jatiAdalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat ;Menyatakan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebutpada angka 2, masingmasing 2 (Seperdua) bagian ;Menghukum Penggugat untuk menyerahkan 12 (Seperdua) bagian dari nilaiharta bersama tersebut pada angka 2.2 dan 2.3.1 s/d 2.3.21 kepadaTergugat dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, makapembagiannya dilakukan dengan cara in natura yaitu dijual lelang denganbantuan Pengadilan atau Kantor Pelayanan Kekayaan

penjualan atau lelang tersebut dibagi dua untukPenggugat dan Tergugat masingmasing 2 (Seperdua) bagian ;Menghukum Tergugat untuk menyerahkan (Seperdua) bagian dari nilaiharta bersama tersebut pada angka 2.1. kepada Penggugat ;Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;DALAM GUGATAN INTERVENSI :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi ;Menyatakan Penggugat Intervensi adalah pembeli yang beriktikad baik ;Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pelaksanaan lelang oleh KantorPelayanan Kekayaan

Menghukum Penggugat untuk menyerahkan 2 (Seperdua) bagian dari nilaiharta bersama tersebut pada angka 2.2 dan 2.3.1 s/d 2.3.17 kepadaTergugat dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, makapembagiannya dilakukan dengan cara in natura yaitu dijual lelang denganbantuan Pengadilan atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) dan hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi dua untukPenggugat dan Tergugat masingmasing 2 (Seperdua) bagian ;Hal 12 dari 14 hal Put.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pelaksanaan lelang oleh KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto atas obyek sengketayang tertuang dalam Kutipan Risalah Lelang No.0656/2016 tertanggal 19September 2016 ;DALAM GUGATAN ASAL DAN DALAM GUGATAN INTERVENSI : Menghukum Penggugat Asal / Tergugat Intervensi dan Tergugat Asal /Tergugat Intervensi Il serta Penggugat Intervensi untuk membayar biayaperkara secara tanggung renteng sebesar Rp.541.000, (lima ratus empatpuluh satu ribu rupiah ; Membebankan

dihubungkandengan dasar hukum tersebut, maka dalildalil Para Pemohon didasarkan pada keadaantak hadir yang ditentukan dalam pasal 463 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, yaitukeadaan seseorang yang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberikuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya,pun ia tidak mengatur urusanurusan dan kepentingankepentingan itu ataupun jikapemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi ;Menimbang, bahwa berkaitan dengan harta kekayaan

si yang tak hadir itu,pasal 463 Kitab UndangUndang Hukum Perdata memberikan kewenangan bagiPengadilan untuk menentukan pengurusan seluruh atau sebagian harta kekayaan dankepentingankepentingan itu dan membela hakhak si yang tak hadir dan mewakilidirinya, baik permintaan mereka yang berkepentingan atau atas tuntutan jawatankejaksaan.

Selain itu, Pengadilan juga diberikan wewenang atas permintaan atautuntutan seperti di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itukarena Jabatan, baik dengan penetapan tersebut ataupun dengan penetapan lebih lanjutyang masih akan diambilnya, berkuasa memerintahkan pengurusan harta kekayaan danperwakilan kepentingankepentingan kepada seorang atau lebih dari pada keluargasedarah ataupun semenda si yang tak hadir yang ditunjuk oleh pengadilan dengankewajiban satusatunya ialah,

apabila si yang tak hadir itu pulang kembali, maka segalaharta kekayaan itu atau harganya harus dikembalikan dikurangi dengan segala utangyang sementara itu telah dilunasi dan tanpa hasilhasil dan pendapatannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengaturan pasal 463 Kitab UndangUndangHukum Perdata tersebut, maka dalil Para Pemohon dipandang cukup beralasan hukum,karena secara faktual, Ibu Nurjanah telah pergi meninggalkan rumah dan keluarganyasejak tahun 1999 atau + 16 tahun lamanya Ibu Nurjanah tidak

., dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangJember;. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2012, atas tanah pekarangansebagaimana tersebut dalam poin 1 di atas, telah beralin nama ke atasnama H. Mahbub Maliki (Penggugat), sesuai dengan Sertipikat Hak Milik(SHM) Nomor 143/Desa Wangkal., Luas 1.124 m, atas nama H. MahbubMaliki (Penggugat);.

Menyatakan menurut hukum bahwa pembelian tanah sengketa olehPenggugat, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor0181/2012., tanggal 3 April 2012, yang dibuat oleh Pejabat Lelang AstriWulandari, S.H., dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangJember adalah sah secara hukum;4. Menyatakan menurut hukum bahwa peralihan hak atas tanah sengketa keatas nama H. Mahbub Maliki (Penggugat), sebagaimana tersebut dalamSertipikat Hak Milik (GHM) Nomor 143/Desa Wangkal, luas 1.124 m?

Putusan Nomor 1407 kK/Pdt/2015Wulandari, S.H., dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangJember adalah sah secara hukum;4. Menyatakan menurut hukum bahwa peralihan hak atas tanah sengketa keatas nama H. Mahbub Maliki (Penggugat), sebagaimana tersebut dalamSertipikat Hak Milik (GHM) Nomor 143/Desa Wangkal., luas 1.124 m?, atasnama H. Mahbub Maliki (Penggugat) adalah sah secara hukum;5.

Putusan Nomor 1407 kK/Pdt/2015Bahwa alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapatdibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut;Bahwa Penggugat sebagai pembeli lelang atas tanah objek sengketayang dijadikan jaminan kredit pada Bank Bukopin yang penjualan lelangnyadilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 018/2012., tanggal 3 April 2012 dantelah beralih nama ke atas nama

perkawinan antaraPemohon dengan Wakidi telah memperoleh anak 3 (tiga) orang yaitudua orang anak perempuan dan satu anak lakilaki, masingmasingbernama Neria Rizki Hidayati, umur 22 tahun, Juwita KhoirunnisaRizqi Rahmawati, umur 23 tahun, dan lhda Ghilam Khoiril Anam,umur 15 tahun, semuanya ikut tinggal bersama Pemohon.Bahwa Saksi juga mengetahui, maksud Pemohon mengajukanpermohonan agar ditetapkan sebagai wali dari anak ketiga tersebutyang masih di bawah umur tersebut guna kepentingan mengurusharta kekayaan

terbukti bahwa Pemohonberdomisili dalam daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman dan ternyatapula anakanaknya bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan AgamaSleman, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Slemanberwenang memeriksa dan memutus perkara ini.Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon sertamendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokokmasalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agarditetapbkan sebagai wali terhadap diri dan harta kekayaan

Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang sehat fisik dan psikis yangmampu mengurus, dan bertanggungjawab mendidik dan bertindak untukkemashlahatan ketiga anaknya tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,bahwa permohonan Pemohon untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali yangdapat bertindak secara hukum terhadap diri dan harta kekayaan anakanaknyatersebut dinyatakan terbukti secara sah, sebagaimana alasan tersebut sesuaidengan ketentuan pasal 47 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974

ataupun di luarpengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan anak yang ada dalamperwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang beradadalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belumdicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohonuntuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali yang dapat bertindak secara hukumterhadap diri dan harta kekayaan

anakanaknya tersebut dinyatakan terbuktisecara sah, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 47 dan Pasal51 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 107 Kompilasi HukumIslam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut beralasan hukumdengan menetapkan Pemohon sebagai wali yang dapat bertindak secarahukum terhadap diri dan harta kekayaan atas 3 (tiga) orang anaknya, dengandemikian petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 tersebutdikabulkan sebagaimana amarnya dituangkan dalam penetapan

Bahwa selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGATtelah mempunyai harta kekayaan yang telah menjadi Harta Bersamaantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai berikut:a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan (rumah) seluas 105 M2terletak di jalan Nomor 4, Utara, Jakarta Utara, seperti yang dinyatakandalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5 Propinsi Daerah Khusus bukota Jakarta,Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan , Kelurahan . Terdaftar atas namaPENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf fdinyatakan sebagai berikut:"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yangdiperoleh baik sendirisendiri atau bersama suamiisteri selama dalamikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpamempersoalkan terdaftar atas Hama siapapun "';Oleh karena itu, maka seluruh harta kekayaan yang telah diperoleh selamaperkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sebagaimana yang telahdiuraikan pada angka 7 diatas, adalah

Oleh karena itu, maka seluruh harta kekayaan yang telah diperoleh selamaperkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, harus dibagi dua secaraadil kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT, walaupun diatasnamakan kepadasalah satu pihak, baik diatasnamakan PENGGUGAT maupun TERGUGAT;11.

Menyatakan Harta Kekayaan yang telah diperoleh selama perkawinan antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai berikut:a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan (rumah) seluas 105M2 terletak di jalan Nomor 4, Utara, Jakarta Utara, seperti yang dinyatakandalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5 Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan , Kelurahan . Terdaftar atas namaPENGGUGAT.

ADITYA JASA ANGGERAJA,masih di SD kelas I;Bahwa saksi tahu setelah kedua orang tua anak tersebut meninggal dunia,ketiga orang anak tersebut bertempat tinggal bersama Nenek dan Kakek danuntuk keperluan hidupnya dipenuhi oleh Pemohon ;Bahwa Pemohon tahu disamping meninggalkan tiga orang anak adik Pemohonbernama LILIS MULYATI almarhumah, mempunyai harta kekayaan berupasebidang tanah di Bekasi yang sekarang mau dijual ;Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan itu maksudnya untukmengalihkan harta

kekayaan atas nama anak adik Pemohon yaitu bernama 1.NARYA ANGGERAJA, 2.

JASAANGGERAJA, masih di SD kelas I;Bahwa saksi tahu setelah kedua orang tua anak tersebut meninggal dunia,ketiga orang anak tersebut bertempat tinggal bersama Nenek dan Kakeknyaserta untuk keperluan hidupnya dipenuhi oleh Pemohon ;Bahwa Pemohon tahu disamping meninggalkan tiga orang anak kakakPemohon bernama LILIS MULYATI almarhumah, mempunyai harta kekayaanberupa sebidang tanah di Bekasi yang sekarang mau dijual ;e Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan itu maksudnya untukmengalihkan harta kekayaan

ADITYA JASAANGGERAJA, yang belum dewasa tersebut, maka menurut ketentuan Pasal 383KUHPerdata wali tersebut mempunyai kewajiban hukum yaitu bahwa, setiap wali harusmenyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuaidengan harta kekayaannya, pun ia harus mewakilinya dalam segala tindak perdata.Demikian juga dalam ketentuan Pasal 385 KUHPerdata disebutkan bahwa wali harusmengurus harta kekayaan si belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yangbaik ;Menimbang, bahwa

Oleh karena itu Pengadilan memberi ijinkepada Pemohon untuk melakukan penjualan harta kekayaan atas nama 1. NARYAANGGERAJA dan 2.

KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH VIIIDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDUNG, yang beralamat diGedung N Lantai 3, Gedung Keuangan Negara, JI. Asia Afrika No. 114, KotaBandung, sebagai Turut Tergugat ;KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, yang beralamat di JI Soekarno Hatta No586 Bandung, sebagai Turut Tergugat II ;CLIVE DANIEL MARIO SUTANTO, yang beralamat di JI.

Menetapkan bahwa harta kekayaan berupaZi... Sebidang Tanah dan Bangunan/Rumah yang terletakdi Jl. Riung Hegar Raya No.15 RT.03 RW.10, KelurahanCisaranten Kidul, Kecamatan Rancasari, Kota Bandungseluas 288 M2, sebagaimana pula termuat dalamSertifikat Hak Milik No.17/Kel. Cisaranten Kidul,tertulis atas nama Muis Tonthawi (Tergugat) ; 2.2. Sebuah Bangunan/Rumah seluas 200 M2 yang terletakdi Jl.

Oktober 1985, sedang dijaminkan dan sekarangberada dalam kondisi akan dilelang oleh KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta2.3. Sebuah Mobil Sedan Peugeot Tahun 1991, WarnaMerah, No.Pol.

Mengabulkan gugatan Penggugatsebagian 5 Ds Menetapkan bahwa harta kekayaan berupaZe Ls Sebidang Tanah dan Bangunan/Rumah yang terletakdi Jl. Riung Hegar Raya No.15 RT.03 RW.10, KelurahanCisaranten Kidul, Kecamatan Rancasari, Kota Bandungseluas 288 M2, sebagaimana pula termuat dalamSertifikat Hak Milik No.17/Kel. Cisaranten Kidul,tertulis atas nama Muis Tonthawi (Tergugat) ; 2.2. Sebuah Bangunan/Rumah seluas 200 M2 yang terletakdi Jl.

Oktober 1985, sedang dijaminkan dan sekarang7berada dalam kondisi akan dilelang oleh KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang JakartaV j 2 eeee eee ee2.3. Sebuah Mobil Sedan Peugeot Tahun 1991, WarnaMerah, No.Pol.