Ditemukan 2831562 data
Urut Berdasarkan
Putus : 16-09-2008 — Upload : 11-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 203K/TUN/2008 Tanggal 16 September 2008 — MUHAMMAD TAUFIQ, S.Pd ; BUPATI BANYUMAS
181 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
181 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa Surat Keputusan Bupati Banyumas (Tergugat) tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaPenggugat tersebut di atas, diterima oleh Penggugat pada tanggal 29 Maret2007 di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas diPurwokerto sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimanadimaksud Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 ;Bahwa atas Surat Keputusan Bupati Banyumas (Tergugat) tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri
Surat Keputusan Bupati Banyumas (Tergugat) tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Penggugat, ternyata dalam konsideran keputusannya, adalah hanyamempertimbangkan tentang besarnya ancaman hukuman penjara Pasal 294Hal. 2 dari 7 hal.
;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiBanyumas No. 888/044/2007 tanggal 24 Maret 2007 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sadr.Muhammad Taufig, S.Pd.
Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah banyak jasajasanya kepadaPemerintah selama mengabdi sebagai Pegawai Negeri Sipil kepadaPemerintah sebagaimana suratsurat bukti yang telah diajukan olehHal. 5 dari 7 hal. Put.
No. 203 K/TUN/2008Pemohon Kasasi/Penggugat dalam persidangan pemeriksaan perkara diPengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dimana menurut ketentuanhukum yang berlaku halhal tersebut seharusnya dipertimbangkansebagaimana mestinya.Jadi untuk memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai NegeriSipil tidak cukup hanya dipertimbangkan atas dasar besarnya ancamanhukuman yang dijatunkan kepada Pegawai Negeri Sipil, atas dasar putusanPengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;4.
Register : 23-12-2014 — Putus : 21-01-2015 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN PATI Nomor 266/Pid.B/2014/PN Pti Tanggal 21 Januari 2015 — SUPATMI binti SUJONO
132 — 38
132 — 38
Menyatakan Terdakwa Supatmi binti Sujono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan terhadap pegawai negeri pada waktu menjalankan pekerjannya dengan sahsebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;3.
Menyatakan terdakwa SUPATMI binti SUJONO bersalah melakukan tindak pidanapenghinaan terhadap pegawai negeri pada waktu menjalankan pekerjaan dengan sahsebagaimana diatur dalam Pasal 316 KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPATMI binti SUJONO dengan pidanapenjara selama 4 (empat) bulan;3.
Pati atau di tempat lain setidaktidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, telah melakukanpenghinaan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab menjalankanpekerjannya dengan syah dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekitar jam 09.00 WIBwib bertempat di rumah terdakwa SUPATMI binti SUJONO turut Dk.Bertek Rt. OI/III Ds. Dadirejo Kec. Margorejo Kab.
negeri pada waktu atau sebabmenjalankan pekerjannya dengan sah;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penghinaan adalah menyerangkehormatan dan nama baik seseorang serta berakibat bagi yang diserang biasanyamenjadi malu;Menimbang, bahwa undangundang tidak memberikan definisi apa yangdimaksud dengan ambtenaar (pegawai negeri, pemangku jabatan negeri).
Lebih lanjutdisebutkan kepala desa dan para pegawainya dan sebagainya itu masuk dalampengertian ~ambtenaar(pegawai negeri) karena memenuhi pengertian dariyurisprudensi diatas (R soesilo dalam buku Kitab UndangUndng Hukum Pidana(KUHP) serta komentarkomentarnya lengkap pasal demi pasal, penerbit Politeia Bogor,tahun 1996, halaman 100);Menimbang, bahwa Saksi Suwartono datang di rumah Terdakwa bersamadengan team pada hari Sabtu tanggal, 06 September 2014 sekitar jam 09.00 wib akantetapi Terdakwa tidak
SU ASU CEK PICEK (inirumah saya sendiri mau tak pakai prostitusi , ini rumahku sendiri jing anjing ta buta)secara berulangulang/lebih dari satu kali dan akibat dari katakata yang diucapkanoleh Terdakwa tersebut Saksi Suwartono menjadi malu karena pada saat itu di tempatkejadian banyak orang yang melihatnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah ternyata Terdakwamelakukan penghinaan terhadap sakst SUWARTONO bin RASTAM selaku KepalaDesa yang termasuk dalam pengertian ambtenaar (pegawai
Register : 14-02-2013 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 11-06-2013
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 36/Pid.B/2013/PN.K.Kp Tanggal 13 Maret 2013 — MUHAMMAD IKRO Als. IKRO Bin SARBANI
52 — 9
52 — 9
IKRO Bin SARBANI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana PERLAWANAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas )bulan ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada di dalam tahanan; 5.
TKRO Bin SARBANTIterbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasanatau ancaman kekerasan melawan seorang pegawai yang sedangmengerjakan jabatannya dengan sah * sebagaimana diatur dalampasal 212 KUHP, yang kami dakwakan dalam dakwaan pertama;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD IKROAls. IKRO Bin SARBANIselama 1( satu )tahun dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwatetap ditahan;3.
SUGIONO jalan Jendral Ahmad Yani no.90 Kelurahan SelatHilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas atau setidak tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan NegeriKuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang PegawaiNegeri Sipil yang sedang mengerjakan jabatannya dengan sah, ataumelawan orang yang waktu itu membantu Pegawai Negeri Sipil itukarena kewajibannya menurut Undang Undang atau karena permintaanPegawai
Melawan seorang pegawai negeri dalam pelaksanaan tugasjabatan yang sah ;Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaiberikut:Ad. 1. Unsur Barang Siapa Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapaini mengacupada subyek hukum orang perorangan yang diduga sebagai pelakutindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaandari Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangandimana terdakwa MUHAMMAD IKRO Als.
yang notabene adalah seorang Pegawai NegeriSipil yang sedang menjalankan tugas yang sah.
IKRO Bin SARBANItelah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana PERLAWANAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 11 (sebelas )bulan ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4, Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;165.
Register : 28-11-2011 — Putus : 22-12-2011 — Upload : 27-12-2011
Putusan PTA PALU Nomor 23/Pdt.G/2011/PTA.Pal Tanggal 22 Desember 2011 — PENGGUGAT & TERGUGAT
116 — 34
116 — 34
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Paluuntuk mengirim salinan Putusan yang telahberkekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama KOTA PALU dan kepada PPNKUA KABUPATEN CILACAP;4.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Perselisihan Hubungan Industrial Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial PHK di Perwakilan Negara Asing
Kata Kunci : PHK Pegawai Perwakilan Negara Asing
PDT.SUS/SEMA 4 2016 1237 — 0
- Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) berwenang memeriksa dan memutusperselisihan hubungan kerja antara tenaga kerja/pekerja/pegawai/staf lokaldengan perwakilan Negara asing (Kedutaan Besar, Kuasa Usaha, dan lain-lain)yang ada di Indonesia karena ... [Selengkapnya]
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) berwenang memeriksa dan memutusperselisihan hubungan kerja antara tenaga kerja/pekerja/pegawai/staf lokaldengan perwakilan Negara asing (Kedutaan Besar, Kuasa Usaha, dan lain-lain)yang ada di Indonesia karena Perwakilan Negara Asing adalah pemberi kerjasebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan.
Oleh karena itu terhadap perjanjian kerja yang dibuat perwakilan NegaraAsing dengan tenaga kerja/pekerja/pegawai/staf lokal berlaku ketentuanUndang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Putus : 20-02-2007 — Upload : 14-12-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140PK/PDT/2005 Tanggal 20 Februari 2007 — PT Jemla Ferry; PT Pelayaran Tidarsatu Antarnusa; Aid Hidayat bin Suhri
232 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
232 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 04-03-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 K/TUN/2015 Tanggal 4 Maret 2015 — SERIKAT PEGAWAI SURVEYOR INDONESIA (SPASI) vs SERIKAT PEGAWAI SURVEYOR INDONESIA (SPASI)
228 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
228 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
SERIKAT PEGAWAI SURVEYOR INDONESIA (SPASI) vs SERIKAT PEGAWAI SURVEYOR INDONESIA (SPASI)
PUTUSANNomor 2 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:SERIKAT PEGAWAI SURVEYOR INDONESIA (SPASI),beralamat di Graha Surveyor Indonesia Jalan Jend.
Surveyor Indondesia (Persero), menghilangkan keutamaan/keistimewaan dan spesifikasi profesional surveyor PT.Surveyor Indonesia(Persero) dan beresiko bagi penurunan nilai aset perusahaan yangberakibat pada Pegawai PT.Surveyor Indonesia (Persero) cq anggotaSPASI dalam tingkat kesejahteraan pegawai :.
Surveyor Indonesia (Persero) mengalami kegoncangan danterjadinya unjuk rasa pegawai PT.
Surveyor Indonesia(Persero) melakukan mutasi dan demosi terhadap beberapa pengurusSPASI, maka terjadi gejolak yang dapat menggangu kinerja pegawai danmengakibatkan tidak terciptanya hubungan industrial yang baik sehinggabisa menyebabkan tidak tercapainya target pendapatan dan labaperusahaan ;Bahwa atas tindakan Direktur Utama PT.
Surveyor Indonesia (Persero)akan tidak eksis lagi dan hal ini berimplikasi luas kepada keamanan asetbergerak dan tidak bergerak dan nasib pegawai PT Surveyor IndonesiaHalaman 19 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2 K/TUN/2015(Persero), serta guna mencegah timbulnya akibatakibat lain yang dapatmenimbulkan kerugian kKeuangan negara;7.
Putus : 20-09-2007 — Upload : 27-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 04K/PID/2007 Tanggal 20 September 2007 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam vs. SEMANGAT SEMBIRING
29 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 27-04-2015 — Putus : 11-08-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 442/PID.Sus/2015/PN JKT.SEL Tanggal 11 Agustus 2015 —
225 — 134
225 — 134
BankSyariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Gatot Subroto, dalam rangka pegawai di KantorBSM Cabang Gatot Subroto dan sejak tanggal 1 September 2014, saksi menggantikannyasebagai Back Office. Saksi kenal dengan sdr. MUH. ARIEF HENDARSYAH, padasekitar Maret 2012 di Kantor PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang GatotSubroto, dalam rangka pegawai di Kantor BSM Cabang Gatot Subroto, dimana sdr.MUH. ARIEF HENDARSYAH sebagai Manager Operasi.
DILAGA adalah pegawai PT. Bank SyariahMandiri Kantor Pusat dan terdakwa FEBY S. DILAGA pernah ke Kantor Cabang GatotSubroto bertemu dengan sdr.
FEBY (Pegawai Bank Syariah Mandiri), saksi kenal lebihdahulu dengan sdri.YASHIKANA TULSI (Dirut PT. Haeyasshi International)dibandingkan dengan sdr. AULIA ABRAR dan terdakwa FEBY S. DILAGA.Bahwa dana yang digunakan saksi gunakan tersebut adalah milik PT. Pos PropertiIndonesia dan pihak PT.
Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank Syariah atau BankUmum Konvensional yang memiliki UUS.Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative maka cukup salah satunyasaja terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi ;190Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang No. 21 Tahun 2008 tentang PerbankanSyariah (UU Perbankan Syariah) tidak ditemukan pengertian tentang Pegawai Bank, namundalam UndangUndang.
No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada penjelasan Pasal 47, Pasal48 dan Pasal 49, yang dimaksud dengan Pegawai Bank adalah semua pejabat dan karyawan bankatau pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal yang berkaitandengan usaha bank yang bersangkutan.
Register : 04-03-2020 — Putus : 02-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1761 B/PK/PJK/2020 Tanggal 2 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs KOPERASI INDUK PEGAWAI PT. PLN (PERSERO);
200 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
200 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs KOPERASI INDUK PEGAWAI PT. PLN (PERSERO);
PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2894/PJ/2019, tanggal 8 Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKOPERASI INDUK PEGAWAI
2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT093068.15/2009/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 8 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP414/WPJ.04/2015 tanggal 4 Maret 2015,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor 00003/206/09/064/13 tanggal20 Desember 2013, atas nama Koperasi Induk Pegawai
Putusan Nomor 1761/B/PK/Pjk/2020Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor00003/206/09/064/13 tanggal 20 Desember 2013, atas namaKoperasi Induk Pegawai PT PLN (Persero), NPWP 02.752.046.9064.000, beralamat di JI. Trunojoyo Blok M/I No. 135, Kel.Melawai, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
Putus : 11-06-2013 — Upload : 05-03-2014
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 174/Pid.B/2013/PN.Padangsidimpuan Tanggal 11 Juni 2013 — HENDRI SIREGAR
26 — 10
26 — 10
Menyatakan terdakwa HENDRI SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan melawan seorang pegawai negeri yang sedang mengejakan jabatannya dengan sah;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) Bulan ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.
Islam ;: Wiraswasta ;Terdakwa ditahan sejak tanggal 30 Januari 2013 s/d sekarang ;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca berkas perkara ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa ;Telah memeriksa barang bukti yang telah diajukan dipersidangan ;Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan :1 Menyatakan terdakwa HENDRI SIREGAR bersalah melakukan tindak pidanamelakukan ancaman kekerasan melawan seorang pegawai
terdakwa HENDRI pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011, sekira pukul10.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei pada Tahun 2011,bertempat di Jalan HM Thamrin Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuantepatnya di Simpang Empat Pasar Sagumpal Bonang Samping Masjid atau setidaktidaknyadi suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yangberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dengan kekerasanatau denganancaman kekerasan melawan seorang pegawai
negeri yang sedang mengerjakan jabatannyadengan sah, atau melawan orang yang waktu itu membantu pegawai negeri itu karenakewajibannya menurut UndangUndang atau karena permintaan pegawai negeri itu yangberakibat luka pada saksi korban RANDIKA.
negeri yang sedang mengerjakan jabatannyadengan sah, atau melawan orang yang waktu itu membantu pegawai negeri itu karenakewajibannya menurut UndangUndang atau karena permintaan pegawai negeri itu.Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011, sekira pukul 09.45 Wib saksiRANDIKA bersama saksi KURNIA SYARIEF NASUTION sedang melaksanakan tugaspatrol di tempattempat rawan kemacetan umumnya di Pasar Sagumpal BonangPadangsidimpuan, lalu
Menimbang olehkarena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis akan memilih dakwaan yangdianggap terbukti oleh karena itu Majelis memilih dakwaan Ketiga melanggar Pasal 212KUHPidana. yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:e Unsur Barang siapa ;e Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan melawan seorang pegawai negeriyang sedang mengerjakan jabatannya dengan sah, atau melawan orang yang waktu itumembantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut UndangUndang ataukarena permintaan
Register : 04-03-2020 — Putus : 02-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1760 B/PK/PJK/2020 Tanggal 2 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs KOPERASI INDUK PEGAWAI PT. PLN (PERSERO);
165 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
165 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs KOPERASI INDUK PEGAWAI PT. PLN (PERSERO);
PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2893/PJ/2019, tanggal 8 Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKOPERASI INDUK PEGAWAI
Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT093070.16/2010/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 8 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP412/WPJ.04/2015 tanggal 4 Maret2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2010Nomor: 00041/207/10/064/13 tanggal 20 Desember 2013, atas namaKoperasi Induk Pegawai
Putusan Nomor 1760/B/PK/Pjk/2020Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2010 Nomor 00041/207/10/064/13 Tanggal 20 Desember 2013,atas nama Koperasi Induk Pegawai PT PLN (Persero), NPWP02.752.046.9064.000, beralamat di JI. Trunojoyo Blok M/I No. 135,Kel. Melawai, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2010Nomor 00041/207/10/064/13 tanggal 20 Desember 2013, atasnama Koperasi Induk Pegawai PT PLN (Persero), NPWP02.752.046.9064.000, beralamat di JI. Trunojoyo Blok M/I No. 135,Kel. Melawai, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
Putus : 25-02-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 232 K/Pid.Sus/2021 Tanggal 25 Februari 2021 — MELIAWATI, S.E. anak dari AJI SUSANTO
556 — 317 — Berkekuatan Hukum Tetap
556 — 317 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Terdakwa MELIAWATI, S.E. anak dari AJl SUSANTObersalah melakukan tindak pidana, Pegawai Bank yang dengan sengajatidak melaksanakan langkahlangkah yang diperlukan untuk memastikanketaatan bank terhadap ketentuan dalam undangundang ini danHalaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 232 K/Pid.Sus/2021ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku bagi bankyaitu bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehatihatian sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b
Barang bukti fotokopi sesuai asli berupa:1) 1 (satu) buku Standard Operating Procedure (SOP) Transaksi Tunai;2) 1 (satu) buku Standard Operating Procedure (SOP) MiscellaneousAccount,3) 1 (satu) bendel Deskripsi Pekerjaan (Job Description) pegawai BankUOB;4) 1 (satu) bendel Surat Edaran yang berisikan tentang KewenanganMemutus atas Permohonan Pengajuan Pencairan Dana oleh Nasabah;5) 1 (satu) eksemplar buku berupa ordner berwarna hijau berjudulKebijakan dan Prosedur Operasional Bank Buana Indonesia
Menetapkan barangbarang bukti berupa:1 (satu) buku Standard Operating Procedure (SOP) Transaksi Tunai;1 (satu) buku Standard Operating Procedure (SOP) MiscellaneousAccount;1 (satu) bendel Deskripsi Pekerjaan (Job Description) Pegawai BankUOB;1 (satu) bendel Surat Edaran yang berisikan tentang KewenanganMemutus atas Permohonan Pengajuan Pencairan Dana oleh Nasabah;1 (satu) eksemplar buku berupa ordner berwarna hijau berjudulKebijakan dan Prosedur Operasional Bank Buana Indonesia" berisiSurat Edaran
Register : 04-03-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1762 B/PK/PJK/2020 Tanggal 10 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs KOPERASI INDUK PEGAWAI PT. PLN (PERSERO);
283 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
283 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs KOPERASI INDUK PEGAWAI PT. PLN (PERSERO);
PUTUSANNomor 1762/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2892/PJ/2019, tanggal 08 Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKOPERASI INDUK PEGAWAI
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP420/WPJ.04/2015 tanggal 4 Maret 2015, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor00002/206/10/064/13 tanggal 20 Desember 2013, atas namaKoperasi Induk Pegawai PT PLN (Persero), NPWP 02.752.046.9064.000, beralamat di JI. Trunojoyo Blok M/I No. 135, Kel.Halaman 3 dari 8 halaman.
Putus : 23-08-2007 — Upload : 05-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24K/TUN/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 — Drs. JADI MARIJONO, SH. ; DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURABAYA
96 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 07-09-2006 — Upload : 13-11-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 954K/PDT/2006 Tanggal 7 September 2006 — Irwan Harunsyah ; PT Asuransi Aegis Indonesia
194 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
194 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 09-07-2008 — Upload : 25-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304K/TUN/2006 Tanggal 9 Juli 2008 — KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) ; Dra. St. SAUDAH SIAUTA
67 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-11-2017 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 PK/PID/2017 Tanggal 20 Nopember 2017 — JON DARWIN bin DARWIS
139 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
139 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 75 PK/PID/2017berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Meulaboh yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pegawai Negeri yang dengansewenangwenang memakai kekuasaannya memaksa orang untuk membuat,tidak membuat atau membiarkan barang sesuatu, perbuatan mana dilakukanTerdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa saksi korban Samsury alias Asam ditangkap dan ditahan olehPolisi Sat Reskrim Polres Aceh Barat, dengan tuduhan penggelapan danpenipuan, dimana Terdakwa memaksa
Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMeulaboh tanggal 12 Agustus 2015 yang isinya adalah sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa JON DARWIN bin DARWIS telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pegawai Negeriyang menyalahgunakan kewenangan, melanggar Pasal 421 KUHPidanadalam dakwaan alternatif kedua;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam
Putus : 17-04-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2120 K/PID.SUS/2016 Tanggal 17 April 2017 — SUPRIATI, S.E. alias ATIK T2; FENTI HERNI DEWIYANTI,
S.E. T3; MADE SUDIASA, S.E. T4;
941 — 838 — Berkekuatan Hukum Tetap
941 — 838 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Para Terdakwa dalam perkara ini adalah pegawai bertugas di bagian ticketing Garuda Indonesia (Persero). Pengadilan Negeri Denpasar menghukum mereka karena terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam melakukan refund ticket atas 3 (tiga) MCO Balance ... [Selengkapnya]
Personel Commercial Directorate PT.Garuda Indonesia Nomor DGH/SKEP/5079/01 tanggal 23 Januari 2001 dansejak tanggal 05 Juni 2003 Supriati alias Atik Nomor Pegawai 528765,dibebaskan dari tugas dan tanggung jawab pada Sales Officer di Natour KutaBeach Hotel Tuban, selanjutnya ditugaskan sebagai Ticketing Officer padaSales Officer di Terminal Domestik Ngurah Rai Denpasar, Terdakwa III. FENTIHERNI DEWIYANTI, S.E., berdasarkan Surat Keputusan GM PersonelCommercial Directorate PT.
FENTI HERNI DEWIYANTI,S.E./606337 menjadi Pegawai Tetap di PT. Garuda Indonesia dan berdasarkanSurat Keputusan PT. Garuda Indonesia Nomor DGH/SKEP/5519/1999, tanggal25 Juni 1999 mendapat kenaikan tingkat dan sejak saat itu bertugas di bagianTicketing. Berdasarkan Surat Keputusan GM Personel Commercial DirectoratePT. Garuda Indonesia & General Administration PT. Garuda Indonesia NomorIDC/SKEP/57662/2005 tanggal 13 Oktober 2005, Terdakwa Ill.
Nomor 2120 K/PID.SUS/2016Terdakwa Il, Ill dan IV bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri atauPejabat Pemerintah yang tunduk pada UndangUndang Nomor43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian Pasal 1 angka 1Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yangtelah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabatyang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, ataudiserahi tugas Negara lainnya, dan digaji
berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku. namun pengangkatan merekaberdasarkan Peraturan Perusahaan sesuai ketentuan undangundangKetenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dimana Terdakwa Il, III dan IVdiangkat sebagai pegawai berdasar pada pengangkatan Terdakwa II(Supriati, S.E. alias Atik sebagai Ticketing Officer sesuai KeputusanKepala Personalia Nomor DGH/Skep/525772/I/99 tanggal 21 Juli 1999dengan kode sign AT Ill (Fenty Herni Dewiyanti, S.E. sebagaiTicketing Officer sebagaimana Surat
GarudaIndonesia yang tunduk pada UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor13 Tahun 2003 termasuk Pegawai Negeri yang diatur dalam UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999, dan apakah ada kewenangan atautidak yang menentukan boleh tidaknya terhadap pelaksanaan reroutedan refund dengan melihat ketentuan yang diatur berdasar PassageManual 2004 Chapter 3.1.13 Rerouting point b General Provisionbagian 1 Voluntary Rerouting ayat (1) General menyatakan reroutedapat dilakukan atas permintaan penumpang untuk Flight Coupon
Register : 13-01-2014 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 26-04-2014
Putusan PN SABANG Nomor 1/PID.B/2014/PN-SAB Tanggal 3 April 2014 — ANDI TARMIZI SIREGAR Bin (Alm) DARMIN SIREGAR
82 — 11
82 — 11
ZAIMAN, kemudian terdakwa masuk sambilmerokok didepan pos terdakwa melihat 1 (satu) mobil Truck telah dimuatbesi dan terdakwa tidak tahu jumlahnya ;Bahwa pada saat terdakwa menuju kearah mobil tersebut juga dukuti oleh2 (dua) orang pegawai BPKS DENI dan PIPIN, kemudian terdakwabertanya kepada Sdr. Syahril, Sdr. Wahyu Hidayat, dan Sdr. ZainalAbidin (berkas perkara terpisah), jadi mau kalian bawa kemana belumsempat Sdr.