diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa September2006 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak September 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.261.116.6DPP (80/100xDPP Pk) Rp1.088.893.3Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 252.223.3%PPN (10/100xDPP) Rp 25.2223bahwa menurut

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa September 2006 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN,PEMBELIAN KERNEL N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KGSEHARGA RP.14.700.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAKYACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KEPT.

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN,PEMBELIAN CPO N5 (PTPN V RIAU) 2.000.000 KGSEHARGA RP.17.000.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAKYACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KEPT.

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN,PEMBELIAN CPO N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KGSEHARGA RP.26.550.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAKYACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KEPT.

kantor pos cabang Kedungwaru pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012(N2) 7222222 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nananDaftar Perhitungan KPC Karangrejo Pengiriman No. 57 Tgl 08032012 (N2)Daftar perhitungan Kp VII Kantor Pos Ngantru pengiriman tgl. 09032012 (N2)Daftar perhitungan KPC Sendang pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 (N2)Daftar perhitungan KPC Kalangbret pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 (N2);Daftar perhitungan KPC Pagerwojo

= nono nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn anneDaftar perhitungan Kp VII S.D Kp X pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 Kantor PosPakel 66273 (N2); 722 o on neem nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nen nen nnnDaftar perhitungan KP X pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 Kantor Pos CabangBandung 66274 (N2) nnonane nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn renceDaftar perhitungan KP VII Besuki Tulungagung pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012Daftar perhitungan KP VII S.D KP X pengiriman No.

59 Tgl 08 Maret 2012 Kantor PosKalidawir 66281 (N2); 2222222 n nnn nnn nnn nena nnn n nena neeKantor Pos Pucanglaban 66284 No. 57 Tgl 08032012 (N2)Daftar perhitungan KP Sumbergempol 66291 pengiriman No. 56 tanggal 08 Maret 2012Daftar perhitungan Kp IX ngunut 66292 pengiriman No. 57 tanggal 0308 2012;Daftar perhitungan Kp X pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 KPC Rejotangan 66293Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.57 tgl 08032012 Kantor Pos Tugu66352 (N2) nn nnn nn nnn nnn nn nnn

nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen ne nen nnn nenaDaftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.57 tg 09032012 Kantor Pos KaranganTrenggalaek (N2); 222 nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn n neDaftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.59 tgl 09032012 Kantor Pos Dongko66363 (N2); nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne nee nn nen nnn nn nsDaftar perhitungan KPC Pengiriman No.57 tg 09032012 Kantor Pos Panggul 66364 (N2);Daftar perhitungan

kantor pos cabang Kedungwaru pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012Daftar Perhitungan KPC Karangrejo Pengiriman No. 57 Tgl 08032012 (N2)Daftar perhitungan Kp VII Kantor Pos Ngantru pengiriman tgl. 09032012 (N2)Daftar perhitungan KPC Sendang pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 (N2)Daftar perhitungan KPC Kalangbret pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 (N2);Daftar perhitungan KPC Pagerwojo 66262 pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 (N2);Hal. 121 dari 126 Putusan No. 49 /Pid.Sus/TPK/2014/

sendiri dan terdapat perbedaan itemtemuan antara hasil perhitungan PIl dengan = hasilperhitungan oleh APIP ;2.

PersatuanInsinyur Indonesia (PII) yang menjadi dasar APIP dalammelakukan perhitungan kerugian negara atas permintaandari Penyidik Kejaksaan Negeri Sinjai, dan setelah APIPmelaksanakan perhitungan kerugian Negara terdapatperbedaan antara hasil perhitungan Persatuan InsinyurIndonesia (PII) dengan APIP:* Jumlah perhitungan Pll adalah sebesar Rp296. 138.389,83 (dua ratus sembilan puluh enam jutaseratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluhSembilan rupiah koma delapan puluh tiga sen) terdiridari

sendiri dan terdapatperbedaan item temuan antara hasil perhitungan Plldengan hasil perhitungan oleh APIP.3.

Penerbitan Surat Tugas oleh Inspektur Daerah Kab.Sinjai Untuk Melaksanakan Perhitungan DugaanKerugian Negara dari Dana Pembangunan Trotoar JalanPersatuan Raya Kecamatan Sinjai Utara KabupatenSinjai Tahun Anggaran 2018;e. Klanfikasi BAP terhadap pihak yang telah di BAP olehPenyidik Kejaksaan Negeri Sinjai yang didampingi olehpenyidik Kejaksaan Negeri Sinjai;f. Menyampaikan naskah hasil perhitungan kerugianNegara kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Sinjai;g.

2018); Bahwa terhadap dalil tersebut diatas dapat kami tanggapibahwa pelawan/penggugat yang mendalilkan bahwaLaporan Hasil Audit Inspektorat Daerah Sinjai Nomor :700/0315/ltda/2020, tanggal O09 Juli 2020 hanyamerupakan stempel pengesahan dari terlawan adalahtidak benar, bahwa hasil perhitungan dari PersatuanInsinyur Indonesia (PII) yang menjadi dasar APIP dalammelakukan perhitungan kerugian negara atas permintaandari Penyidik Kejaksaan Negeri Sinjai, dan setelah APIPmelaksanakan perhitungan kerugian

SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;. bahwa terdapat perbedaan dasarperhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan

Sehinggaproduk hukum penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagaidasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPNyang masih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Mei 2005 sesuai Pasal3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut:DPP PK Rp= 667.766.075,00DPP (80/100 x DPP PK) Rp= 534.212.860,00Selisih Rp= 133.553.215,00PPN Rp= 13.355.322,00bahwa menurut Terbanding

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluar DPP;. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Mei 2005 sesuaiPasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut:Rp 59.128.078Rp 9.375.776Rp 84.468.683DPP

Majelis berpendapat bahwa sepanjang dalamproses keberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yang dilakukan padaproses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak ada aturan yang mengaturdasar penetapan dan dasar perhitungan yang harus diikuti oleh Terbanding pada proseskeberatan maka halhal yang telah dilakukan oleh Terbanding pada proses keberatandalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturan perpajakan yangberlaku;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding

dalam proses perhitungan PPN Masa Pajak Mei2005 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk Masa PajakMei 2005 adalah sebesar Rp176.920.754,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah sepakat berpendapatbahwa perhitungan PPN menurut Terbanding

maupun diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Juni 2006dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Juni 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut :DPP PKDPP (80/100xDPP Pk)Selisin (DPP PKDPP PM)PPN (10/100xDPP)bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding,penjelasan tertulis

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Juni 2006 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :Rp 1RpRp

Nota Perhitungan dan 4 (empat)lembar bukti pengeluaran kas bulan April 2005 ;Hal. 32 dari 83 hal.

Nota Perhitungan dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kasbulan Juni 2005 ;h. 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat)lembar SPTPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan dan 8 (delapan)lembar bukti pengeluaran kas bulan Juli 2005 ;i. 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat)lembar SPTPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan dan 8 (delapan)lembar bukti pengeluaran kas bulan Agustus 2005 ;j. 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat)lembar SPTPD,

2 (dua) lembar Nota Perhitungan dan 8 (delapan)lembar bukti pengeluaran kas bulan September 2005 ;k. 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat)lembar SPTPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan dan 9 (sembilan)lembar bukti pengeluaran kas bulan Oktober 2005 ;. 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat)lembar SPTPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan dan 6 (enam)lembar bukti pengeluaran kas bulan Nopember 2005 ;m. 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4

Nota Perhitungan dan 8 (delapan)lembar bukti pengeluaran kas bulan September 2005 ;2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat)lembar SPTPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan dan 9 (sembilan)lembar bukti pengeluaran kas bulan Oktober 2005 ;Hal. 54 dari 83 hal.

Tahun 2007 :1. 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua)Lembar Nota Perhitungan, 4 (empat) lembar SPTPD dan 7(tujuh) lembar asli bukti pengeluaran kas (saving tax) Januari2007 ;2. 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua)Lembar Nota Perhitungan, 4 (empat) lembar SPTPD bulanFebruari 2007 dan 5 (lima) lembar asli bukti pengeluaran kasHotel Gunung Puteri Februari 2007 ;3. 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua)Lembar Nota Perhitungan, 4 (empat) lembar SPTPD

Putusan Nomor 431/B/PK/Pjk/2018Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan bahwa perhitungan BeaKeluar yang telah Pemohon Banding bayar dan Pemohon Banding laporkandalam Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 000094 tanggal 15 Juli 2013telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, sedangkan perhitungan Bea Keluar dalam SuratPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBKk)Nomor15/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 adalah salah.

Dengandemikian, Pemohon Banding mohon agar permohonan banding PemohonBanding terhadap Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor15/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 dikabulkanseluruhnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 3 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut69025/PP/M.VIIA/40/2016, tanggal 8 Maret 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan membatalkan Surat Penetapan

Kembali Perhitungan BeaKeluar (SPKPBK) Nomor SPKPBK15/BC.6/2015 tanggal 21 Januari2015, atas nama: PT Putra Alam Lestari, NPWP: 02.373.197.9701.000,Alamat: Jalan Imam Bonjol Nomor 525, Pontianak, Kalimantan Barat danalamat Korespondensi di Jalan KH.

Menyatakan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar NomorSPKPBK15/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 sah dan berdasarhukum;4. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksa materi pokoksengketa;5.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor : SPKPBK15/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 yangditerbitkan oleh Direktur Audit a.n.

per AUD (indikas1 nilai spot 150 bps)Tanggal Transaksi: 04/03/2008Tanggal Mulai Deposito: 06/04/2008Tanggal Penentuan: 03/04/2008Periode Perhitungan: 04/03/2008 s.d. 03/04/2008Tanggal Jatuh Tempo: 07/04/200817) DCD KIKO(USDAUD)Mata Uang Dasar ditempatkan: USD 221.00027Premi Flat 0,2%Nilai Tukar Konversi: 0,9215Tanggal Transaksi: 10/03/2008Tanggal Mulai Deposito: 12/03/2008Tanggal Penentuan: 10/04/2008Penode Perhitungan: 10/03/2008 s.d. 10/04/2008Tanggal Jatuh Tempo: 14/04/2008KnockOut Trigger USD

/2008Tanggal Mulai Deposito: 12/06/2008Periode Perhitungan 10/06/2008 s.d 10/07/2008Tanggal Penentuan: 10/07/2008Tanggal Jatuh Tempo: 14/07/200833) DCD KIKO(USDAUD)Mata Uang Dasar ditempatkan : USD. 198.000Premi Rate 0.2 %Nilai Tukar Konversi (Strike Level): 1,5675KnockOut Trigger USD 1,5750 per AUD (indikasi nilai spot + 75 bps)KnockIn Trigger USD 1,5525 per AUD (indikasi nilai spot 150 bps)Tanggai Transaksi: 26/06/2008Tanggal Mulai Deposito: 30/06/2008Tanggal Penentuan; 29/07/2008Periode Perhitungan

per AUD (indikas1 nilai spot 150 bps)Tanggal Transaksi: 04/03/2008Tanggal Mulai Deposito: 06/04/2008Tanggal Penentuan: 03/04/20084950Periode Perhitungan: 04/03/2008 s.d. 03/04/2008Tanggal Jatuh Tempo: 07/04/200816) DCD KIKO (USDAUD)Mata Uang Dasar ditempatkan: USD 221.000Premi Flat 0,2%Nilai Tukar Konversi: 0,9215Tanggal Transaksi: 10/03/2008Tanggal Mulai Deposito: 12/03/2008Tanggal Penentuan: 10/04/2008Penode Perhitungan: 10/03/2008 s.d. 10/04/2008Tanggal Jatuh Tempo: 14/04/2008KnockOut Trigger

Penentuan: 07/08/2006Perlode Perhitungan: 07/07/2008 s.d. 07/08/2008Tanggal Jatuh Tempo: 11/08/200838) DCD KIKO (USDAUD)Mata Uang Dasar ditempatkan : USD 200.000Premi Flat: 0,2 %Nilai Tukar Konversi (Strike level): 0,9750KnockOut Trigger USD 0,9790 per AUD (Indkasi nilai spot + 40 bps)KnockIn Trigger USD 0,9600 per AUD (Indkasi nilai spot 150 bps)Tanggal Transaksi: 24/07/2008Tanggal Mulai Deposito: 24/07/2008Tanggal Penentuan: 21/08/2008Periode Perhitungan 22/07/2008 s.d 21/08/2008Tanggal Jatuh

Perhitungan: 07/07/2008 s.d. 07/08/2008Tanggal Jatuh Tempo: 11/08/200839) DCD KIKO (USDAUD)Mata Uang Dasar ditempatkan : USD 200.000Premi Flat: 0,2 %Nilai Tukar Konversi (Strike level): 0,9750KnockOut Trigger USD 0,9790 per AUD (Indkasi nilai spot + 40 bps)KnockIn Trigger USD 0,9600 per AUD (Indkasi nilai spot 150 bps)Tanggal Transaksi: 24/07/2008Tanggal Mulai Deposito: 24/07/2008Tanggal Penentuan: 21/08/2008Periode Perhitungan 22/07/2008 s.d 21/08/2008Tanggal Jatuh Tempo: 25/08/200840) DCD KIKO

kebelakang; Dan berteriak teriak agar perhitungan diulang;Peran Saudara Hengki (DPO) adalah : Menendang saksi Tito Slamet Saputro ketika terjatuh; Pada saat Terdakwa Ansori melempar gelas kelantai, SaudaraHengki (DPO) memegang gelas panitia mengarahkan kearah saksi TitoSlamet Saputro namun tidak dilemparkan; Dan berteriak teriak agar perhitungan diulang;Peran Terdakwa Ansori adalah : Melempar gelas kelantai dalam Gedung Balai Kampung Buyut Utara; Putusan.

diulang;Peran Saudara Hengki (DPO) adalah : Menendang saksi Tito Slamet Saputro ketika terjatuh; Pada saat Terdakwa Ansori melempar gelas kelantai, SaudaraHengki (DPO) memegang gelas panitia mengarahkan kearah saksi TitoSlamet Saputro namun tidak dilemparkan; Dan berteriak teriak agar perhitungan diulang;Peran Terdakwa Ansori adalah : Melempar gelas kelantai dalam Gedung Balai Kampung Buyut Utara; Dan berteriak teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;Peran Terdakwa Fendi adalah : Menendang saksi

Tito Slamet Saputro pada saat saksi Tito SlametSaputro terjatuh didepan Gedung Balai Kampung Buyut Utara; Dan berteriak teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;Peran Saudara Agung adalah : Putusan.

Dan berteriak teriak agar perhitungan diulang;Peran Terdakwa Ansori adalah : Melempar gelas kelantai dalam Gedung Balai Kampung Buyut Utara; Dan berteriak teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;Peran Terdakwa Fendi adalah : Menendang saksi Tito Slamet Saputro pada saat saksi Tito SlametSaputro terjatuh didepan Gedung Balai Kampung Buyut Utara; Dan berteriak teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;Peran Saudara Agung adalah : Melerai pada saat saksi Tito Slamet Saputro akan didatangi olehSaudara

Sesuai Pasal 3KEP537/PJ/2000, dasar perhitungan PPh Pasal 25 adalah jumlah penghasilanneto menurut SPT PPh Badan Tahun Pajak yang lalu dikurangi denganHalaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor. 771/B/PK/PJK/2012penghasilan tidak teratur.

Dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 yang disampaikankepada Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) pada tanggal30 Januari 2009 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) juga melampirkan perhitungan angsuran PPh Pasal 25untuk Tahun Pajak 2009. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25UndangUndang PPh Nomor 36 Tahun 2008 dan Pasal 3 KeputusanDirjen Pajak Nomor: KEP537/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000,menyebutkan sebagai berikut:Halaman 7 dari 17 halaman.

2009 sesuai dengan perhitungan Angsuran PPhPasal 25 yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Badan TahunPajak 2008 yaitu sebesar Nihil.Dengan demikian dapat terlihat jelas bahwa pemenuhan kewajibanAngsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Februari 2009 telah sesuaidengan besarnya perhitungan PPh Pasal 25 menurut SPT TahunanPPh Badan Tahun Pajak 2008, sehingga tidak ada PajakPenghasilan dalam tahun berjalan yang terhutang yang dapatmenimbulkan sanksi administrasi berupa bunga.Berdasarkan perhitungan angsuran

Sesuai Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (6) beserta Penjelasan Pasal 25ayat (6) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan,apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menentukanperhitungan yang berbeda atas perhitungan Angsuran PPh Pasal 25Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), maka angsuran PPhPasal 25 yang ditentukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) baru akan berlaku mulai bulan berikutnya.

B dapat disesuaikan oleh DirekturJenderal Pajak.Dari contohcontoh dalam Pasal 25 UndangUndang Pajak PenghasilanNo. 36 tahun 2008, jelas terlinat apabila Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) menentukan perhitungan yang berbeda atasperhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat), maka angsuran PPh Pasal 25 yang ditentukanoleh Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Tergugat) baru akanberlaku mulai bulan berikutnya.

Majelisberpendapat bahwa sepanjang dalam proses keberatan Terbanding tidak keluardari ruang lingkup koreksi yang dilakukan pada proses pemeriksaan dalam halini DPP PPN dan sepanjang tidak ada aturan yang mengatur dasar penetapandan dasar perhitungan yang harus diikuti oleh Terbanding pada proseskeberatan maka halhal yang telah dilakukan oleh Terbanding pada prosesHalaman 8 dari 14 halaman.

Putusan Nomor125/B/PK/PJK/2017keberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturanperpajakan yang berlaku;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam proses perhitungan PPNMasa Pajak Januari 2006 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak Januari 2006 adalah sebesarRp634.551.231 ,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor258/KMK.03/2002;Bahwa Majelis setelah

memperhatikan halhal diatas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan PPN menurutTerbanding sudah benar sehingga koreksi Terbanding dipertahankan danmenolak permohonan banding dari Pemohon Banding;Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali (d.h Pemohon Banding) : Bahwa perhitungan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus(lebih) dibayar sebesar (Rp.0,00) NIHIL; Bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonan

Bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;4. Bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau Fundamental bukan alpa tetapi culva sehingga tidakada kepastian hukum Antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadapdasar penetapan maupun dasar perhitungan;Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor125/B/PK/PJK/20175.

Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPNMasa Pajak Januari 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut:DPP PK = Rp. 929.503.665DPP (80/100xDPP Pk) = Rp. 743.602.924Selisih = Rp. 185.900.7314PPN =Rp. 18.590.073KESIMPULAN :Bahwa sesuai Put. 51381/PP/M.XVIIIA/16/2014 pada halaman 16dari 33 halaman, Bantahan Pemohon Banding :Dimana pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

Tarif Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlakupada tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke KantorPabean.ayat(4) : Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan danpembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku padasaat pembayaran.Pasal 9ayat(1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalamwaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal PemberitahuanPabean Ekspor disampaikan.ayat(2) : Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada

bea keluar kedapatan tidak benar dan terhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan BeaKeluar dengan menerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 harisejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen danpenetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 hari

;bahwa Majelis berpendapat bahwa antara Terbanding sendiri terjadi perbedaan pendapatdalam menetapkan dasar perhitungan bea keluar yang dapat merugikan Pemohon Bandingyang seharusnya untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan, hal tersebut tidakterjadi;Penetapan Kembali Dengan Tanggal Realisasi Eksporbahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, Direktur Jenderal Bea danCukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea keluar dalam jangka waktu paling lama 2(dua) tahun sejak tanggal

Penetapan kembali diatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2):Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a. Tarif Bea Keluar dengan Harga Ekspor yang digunakan adalah TarifBea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuanpabean ekspor di daftarkan ke Kantor Pabean; danb.

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluarserta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentangPenetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan olehDirektur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yangdisengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupundasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:e PEB Nomor 004823 tanggal 26 November 2010e Perhitungan

diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Januari 2006dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Januari 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK RpDPP (80/100xDPP Pk) RpSelisih (DPP PKDPP PM) RpPPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding,penjelasan

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Januari 2006 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :1.316.1.053.263.26

disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa November2005 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak November 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.151.DPP (80/100xDPP Pk) Rp 921.2Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 230.3PPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding dalam Surat

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa November 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

maupun' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Juli 2005dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Juli 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut :DPP PK Rp 1.149.2DPP (80/100xDPP Pk) Rp 919.4Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 229.PPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Juli 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

sebagai berikut:lai Pembelian Impor = Rp 59.838.148.398,00lah Bahan Baku = Rp 8.591.700,00orga Rataratabahan = Rp 6.965,00impor.Bahan Baku Impor = 71.4811al lokalbahwa menurut Terbanding perhitungan PPN Impor yang semula tidak dipungut yang harus dibayarkembali oleh Pemohon Banding untuk Masa Pajak Juli 2009 adalah sebesar Rp73.684.501,00 denganperhitungan sebagai berikut: Uraian Cfm Terbanding (Rp)Sisa Bahan Baku Impor yang dijual 71.481Harga ratarata per kg bahan baku 6.965,65Dasar Pengenaan Pajak

PPN mengacu pada nilai impor dari dasarperhitungan bea masuk yang berupa harga jual;bahwa Pemohon Banding berpendapat nilai pabean (Nilai Transaksi Barang) adalah sama dengan HargaJual, nilai transaksi barang yang Pemohon Banding lakukan adalah barang waste sehingga untukpenetapan penghitungan Bea Masuk adalah Harga Jual Waste dikalikan Tarif Waste (Harga Jual x 5%)sehingga untuk penghitungan PPNnya adalah (Harga Jual + (Harga Jual x 5%)) x 10%);bahwa menurut Pemohon Banding perhitungan Masa PPN

Terbanding, namun dengan perhitungan harga ratarata per kg bahan bakutetap sebesar Rp3.618,14 sebagaimana perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk menyampaikanpenjelasan dan detil perhitungan lebih lanjut atas pernyataannya dalam persidangan tersebut;bahwa kemudian dalam persidangan pada tanggal 2 Desember 2013, Pemohon Banding menyampaikanpenjelasan tertulis tambahan dengan Surat Nomor: 023/MMC/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013,dimana

dalam penjelasan tambahan tersebut Pemohon Banding kembali menghitung besarnya kuantumsisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 77.805 kg sebagaimana perhitungan dalam SuratBandingnya;bahwa demikian juga dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harus dibayar kembalijuga sama dengan perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat kekonsistenan perhitungandari Pemohon Banding sehingga Majelis tidak dapat meyakini kebenaran

Terbanding namun tetap berbeda cara perhitungan DPP nya danpengkreditan Pajak Masukannya;8. bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundangundangan perpajakan yang bersangkutan, Majelis berpendapat:a. bahwa Terbanding menentukan harga bahan baku impor berdasarkan harga ratarata bahan bakudengan perhitungan jumlah nilai pembelian impor dibagi jumlah bahan baku impor selamaperiode Juni sampai dengan Desember 2009 adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 23

maupun' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Mei 2007dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisaNQoomdigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Mei 2007 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut :DPP PK Rp 1.25DPP (80/100xDPP Pk) Rp 1.00Selisih (DPP PKDPP PM) RpPPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Mei 2007 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Agustus 2005dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Agustus 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PKDPP (80/100xDPP Pk)Selisin (DPP PKDPP PM)PPN (10/100xDPP)bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding,penjelasan tertulis

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Agustus 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :Rp 1RpRp

Menghukum Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) dan uang pisah sebesar 4 (empat) bulan upah, dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut :------------------------------------------------------------------ Sehingga jumlah seluruhnya yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sebesar Rp. 11.110.000,- + Rp. 11.110.000,-= Rp. 22.220.000,- (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);----