Perkara : PDM04/TDL.03/04/2014, yang berbunyi sebagai berikut :Bahwa ia terdakwa TABEZISOKHI ZAMILI , pada hari Rabu tanggal 09April 2014 setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2014,bertempat di Desa Hilinamozaua Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten NiasSelatan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain Pengadilan NegeriGunungsitoli berwenang mengadili, Dengan sengaja tidak memberikan salinan1 (satu) set eksemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suara, sertasertifikat

hasil perhitungan suara kepada saksi peserta pemilu, Pengawaspemilu lapangan atau pengawas pemilu luar negeri, PPS/PPLN, dan PPKmelalui PPS pada hari yang sama, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan caracara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas dilaksanakanpemungutan suara pemilihan umum calon legisatif DPR, DPD, DPRD Provinsi danDPRD Kabupaten, dan ketika pelaksanaan pemungutan suara dan pemilihanumum calon legislatif tersebut selesai dilaksanakan telah terjadi

pelanggaranpemilu, yang mana terdakwa selaku ketua KPPS TPSIV Hilinamozaua tidakmemberikan salinan Berita Acara pemungutan suara dan perhitungan suara sertahasil perhitungan suara (Formulir C1) kepada Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)yang bertugas di TPSIV Hilinamozaua dengan alasan terdakwa pada saat itubelum selesai mengerjakannya;Perbuatan mana diatur dan di ancaman pidana melanggar Pasal 288 Jo 182Ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD;Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut

Menyatakan Terdakwa Tabezisokhi Zamili, terbukti bersalah melakukantindak Pidana Pemilu Dengan sengaja tidak memberikan salinan beritaacara Pemungutan dan Perhitungan suara serta Sertifikat hasil perhitungansuara sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 288 Jo.Pasal182 ayat (2) UU RI No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR,DPD dan DPRDdalam surat dakwaan;2.

Menyatakan Terdakwa TABEZISOKHI ZAMILI tersebut diatas, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.Dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar beritaacara Pemungutan dan Perhitungan Suara, serta sertifikat hasilperhitungan suara kepada saksi peserta pemilu, Pengawas pemilulapangan dan pengawas pemilu luar negeri, PPS/PPLN, dan PPK3703,melalui PPS pada hari yang sama ;2.

.413.400 kg(890.373) kg(745.362) kgbahwa yang masuk di bulan April 463.678 kg maka selisih tersebut menjadi(426.695/1.413.400 kg) x 100% = 30% dimana sesuai dengan kadar airnya; Menurut Majelis bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp.923.143.758,00 karena Pemohon Bandingkurang melaporkan penjualan/penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungutyang diperoleh dari pengujian arus barang pada laporan produksi yang bertujuan untukmengetahui besarnya jumlah pengiriman/penjualan kaolin;bahwa perhitungan

tenggelamnya kapal yang di dalamnya terdapatmuatan milik Pemohon Banding sebanyak 188.000 kg pada bulan Desember 2008, namundata tersebut tidak diberikan pada saat proses pemeriksaan sehingga sesuai ketentuan Pasal26 A ayat (4) Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan data tersebut tidak dapat dipertimbangkan;e Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya Surat Jalan Tahun 2008 dibuatkanFaktur Pajak Tahun 2009;bahwa berdasarkan pendapat Majelis di atas maka perhitungan

Jumlah (Rp)Februari 136.252 kg x Rp1.239,00 168.816.228,00Maret 781.910 kg x Rp1.239,00 968.786.490,00September 345.227 kg x Rp1.487,00 513.352.549,00Oktober 36.583 kg x Rp1.385,00 50.667.455,00November 38.454kg x Rp1.445,00 55.566.030,00Desember 114.858 kg x Rp1.457,00 167.348.106,00Jumlah 1.924.536.858,00 bahwa dengan demikian perhitungan sampai dengan bulan Maret adalah sebagai berikut: Bulan Maret 2008:Jumlah kaolin dijual/dikirim dikurangi 2.006.776 kgpenyusutanJumlah kaolin dijual/dikirim

pajaknya menjadi sebagaiberikut:Jumlah MenurutUraian (Rp)Pemohon Banding Terbanding Majelis Koreksi DitambahkanMajelisDasar Pengenaan Pajak: Ekspor 106.754.621,00 106.754.621,00 106.754.621,00 0,00 Lokal 1.283.236.226,00 2.206.379.984,00 2.252.022.716,00 45.642.732,00Jumlah DPP 1.389.990.847,00 2.313.134.605,00 2.358.777.337,00 45.642.732,00Pajak Keluaran 128.323.623,00 220.637.998,00 225.202.271,00 4,564.273,00Pajak Masukan 128.323.623,00 128.323.623,00 128.323.623,00 0,00Jml perhitungan PPN 0,00

XXX, sehingga jumlah PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2008 yang masih harus dibayar menjadi: Uraian Jumlah(Rp) Dasar Pengenaan Pajak: Ekspor106.754.621,00 Lokal2.252.022.716,00 Jumlah Dasar Pengenaan Pajak2.358.777.337,00 Pajak Keluaran225.202.271,00 Pajak Masukan128.323.623,00 Jml perhitungan PajakPertambahan Nilai96.878.648,00 Kompensasi ke Masa Pajakberikutnya0,00 PPN kurang dibayar96.878.648,00 Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP46.501.751,00 Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar

Pada proseskeberatan Pemohon Banding telah diberikan perhitungan penyusutan per fiskalyang menjadi dasar koreksi Terbanding. Dalam menghitung ulang penyusutanper fiskal, Terbanding telah menggunakan kertas kerja perhitungan penyusutanyang Pemohon Banding laporkan pada SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun2001.

Dari hasil analisaPemohon Banding dengan membandingkan antara perhitungan penyusutanfiskal per SPT Pajak Penghasilan Badan dan perhitungan Terbanding,Pemohon Banding mengetahui bahwa koreksi sebesar Rp.2.985.435.934,00disebabkan karena Terbanding tidak memperhitungkan penyusutan atas aktivakomputer yang diperoleh Tahun 2001. Sampai saat ini, Pemohon Bandingbelum mendapat kejelasan tentang alasan Terbanding tidak mengakui aktivakomputer tersebut.

Dalam proses keberatan, Pemohon Banding telahmemberikan perhitungan penyusutan fiskal yang menjadi dasar koreksi,perhitungan penyusutan fiskal per SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun 2001dan invoice pembelian aktiva komputer tersebut, agar Terbanding dapatmempertimbangkan untuk membatalkan koreksi ini. Selain itu, PemohonBanding juga telah menyerahkan perhitungan penyusutan fiskal tahun pajak2002, SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun 2002 dan Surat PemberitahuanHasil Pemeriksaan Pajak Tahun 2002.

ketentuanyang berlaku dan telah diperhitungkan dalam perhitungan rugi labakomersial sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri KeuanganNomor: 68/KMK.04/1999.Bahwa Majelis juga tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap yaituberdasarkan penelitian lebih lanjut atas halaman 59 Audit Report olehKantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Rekan untuk tahun yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2001, tidak terdapat perhitungan danpernyataan secara jelas bahwa pembentukan dan perhitungan danacadangan

piutang tak tertagih tersebut sudah sesuai dengan ketentuanyang berlaku, sehingga atas pertimbangan Majelis tersebut tidak sesuaidengan Pasal 1 ayat (8) KMK Nomor: 80/KMK.04/1995 juncto KMK Nomor:68/KMK.04/1999 mengatur : pembentukan dan perhitungan danacadangan piutang tak tertagih wajib diaudit oleh Akuntan Publik yangmenyatakan bahwa perhitungan dana cadangan piutang tak tertagih telahdilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah diperhitungkandalam perhitungan rugi laba komersial.Halaman

dikategorikan macet apabila telah menunggakselama 270 hari atau 9 (Sembilan) bulan; Bahwa tunggakan pinjaman Para Tergugat terdiri atas pinjaman pokokdan bunga; Bahwa nilai pinjaman pokok yang harus dikembalikan oleh ParaTergugat tersebut diperoleh setelah dilakukan pengurangan antara jumlahtotal pinjaman dengan angsuran pokok pinjaman yang telah dibayar olehPara Tergugat sebelum pinjamannya menunggak; Bahwa nilai bunga pinjaman yang harus dikembalikan oleh ParaTergugat tersebut diperoleh dari perhitungan

bunga selama 9 (sembilan)bulan setelah pinjamannya menunggak; Bahwa perhitungan bunga dihentikan setelah pinjaman menunggak 9(sembilan) bulan namun setelah itu ada perhitungan rekalkulasi bunga danjumlahnya hanya dapat diperoleh melalui perhitungan system; Bahwa jika dilakukan perhitungan secara manual dengan melihat buktisurat rekening koran, untuk mengetahui jumlah pokok pinjaman yang telahdibayarkan oleh Para Tergugat dapat diketahui dari penjumlahan nilai yangtertera pada bagian kredit sedangkan

Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 398/NT.WASKER.3tentang Perhitungan Dan Penetapan Kekurangan Upah dan Upah Lemburtanggal 29 November 2017 ; 22> 20+ 22 ono one one2. Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 408/NT.WASKER.3tentang Perhitungan Dan Penetapan Pembetulan Kekurangan UpahLembur Pekerja AN.

Kalimantan Barat Nomor : 408/NT.WASKER.3tentang Perhitungan Dan Penetapan Pembetulan Kekurangan UpahLembur Pekerja AN.

Bahwa objek Gugatan dalam perkara ini adalah Penetapan PengawasKetenagakerjaan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi KalimantanBarat Nomor : 398/NT.WASKER.3 tentang Perhitungan dan Penetapankekurangan upah dan upah lembur, tertanggal 29 November 2017 dan PenetapanPengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiKalimantan Barat Nomor : 408/NT.WASKER.3 tentang Perhitungan danPenetapan Pembetulan Kekurangan Upah Lembur Pekerja an.

Bahwa tujuan di keluarkannya perhitungan dan penetapan kekurangan upahdan upah lembur serta perhitungan dan penetapan pembetulan kekuranganupah lembur atas nama Pekerja Muhamat Yani dan Asrori, yang belumCIDE AN ACAI ALT j nnn ni en rnin1. Penggugat segera memenuhi kewajibannya ;2. Bagi Karyawan sebagai pekerja mendapatkan hak normatif atas upahlembur dan Pentepan atas kekurangan upah yang belum dibayar sesuaidengan UMK Kabupaten Kubu Raya. ;3. Sebagai wujud perlindungan bagi Karyawan.

KalbarNomor : 408/NT/WASKER.3 tentang Perhitungan dan PenetapanPembetulan kekurangan upah lembur Pekerja an. Muhamat Yani(Operatorcp) dan Asrori (driver mixer) PT.

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
Menyatakan Surat Pemesanan (Purchase Order) yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat untuk permintaan pesanan barang Tergugat adalah merupakan suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak ;
MenyatakanTergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji sengaja melalaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat yang mengakibatkan kerugian atas diri Penggugat;
Menyatakan sah atas penetapan perhitungan

Menyatakan atas perbuatan Ingkar Janji Tergugat tersebut yang tidak membayarkan seluruh kewajiban pembayaran tersebut hingga saat diajukannya gugatan ini sehingga adalah sah penetapan perhitungan denda sebesar 5 % (lima persen) pertahun ;
Menyatakan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil atas kewajiban, bunga dan denda.

Bahwa OBJEK GUGATAN a quo yaitu SURAT dari BADAN PENGAWASANKEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) perihal hasil Laporan AuditDalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara, menurut PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Putusan231/G/2012/PTUNJKT tanggal 1 mei 2013 yang diperkuat denganputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan NomorPutusan : 167/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 28 Januari 2014 yangkembali diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung R.I. dengannomor Putusan : 263/K/TUN/2014

Bahwa TERGUGAT (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perhitungan keuangannegara sebab Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)berdasarkan keputusan Presiden Nomor 31 tahun 1983 memang memilikihalaman 11 dari 162 Putusan No. 73/ G/ 2018/ PTUN.Mks10.11.kewenangan menghitung kerugian negara, tetapi Kepres Nomor31/1983 tersebut sudah dicabut dengan keputusan PresidenNomor 62 Tahun 2001, sehnigga kewenangan menghitung kerugianNegar tidak berlaku

Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde);Bahwa hal tersebut diperkuat juga dengan adanya pertimbanganPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/ PUUX/ 2012 tanggal23 Oktober 2012 menyatakan bahwa aparat penegak hukum memilikikewenangan untuk menggunakan informasi tentang kerugian negaradalam bentuk laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangannegara yang dilakukan BPKP.

Hal tersebut karenaPenggugat telah menjadi Tersangka, dimana LHPKKN a quo dijadikan olehPenyidik sebagai salah satu bukti perhitungan kerugian keuangannegaranya.6.

Dalam hal tertentu, hakimberdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara danbesarnya kerugian negara.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas terdapat 2Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh 2 lembaga yang berbedayaitu Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh BPK RI dan LaporanHasil Audit Perhitungan Kerugian Negara BPKP, sehingga menimbulkanketidakpastian hukum lembaga mana yang berwenang menentukan kerugianNegara.halaman 156 dari 162 Putusan

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;

Oleh karena itu sudah sepatutnya surat banding ini diterima oleh PengadilanPajak;Perhitungan Pajak Menurut Keputusan keberatanBahwa perhitungan menurut Keputusan keberatan adalah sebagai berikut : Uraian Penghasilan Penghasilan Kena PPh Terutang Kredit Pajak Jumlah Pajak yangNeto Pajak Kurang Dibayar(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)Semula 233.548.789.499 233.548.789.499 70.047. 136.700 106.460.065.797 (36.412.929.097)Ditambah/(Dikurangi) 0 0 0 0 0Menjadi 233.548.789 499 233.548.789.499 70.047.136.700 106.460.065.797

Yang terjadi adalah penghapusanpiutang tersebut Pemohon Banding perhitungkan dalam perhitungan cadanganpenghapusan piutang tak tertagih sehingga beban cadangan piutang tak tertagih untuktahun 2005 mencerminkan beban cadangan penghapusan piutang tak tertagih yangsebenamya sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KPK.04/1999;Bahwa Terbanding juga telah melakukan koreksi atas kompensasi kerugian yangPemohon Banding cantumkan pada SPT PPh Badan Pemohon Banding sebesarRp.67.059.907.548,00.

pajak yang terutang seharusnya terutang,diubah menjadi sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding sebagai berikut : Rp.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak,yang antara lain berbunyi sebagai berikut :Halaman 32 alinea ke 4:"Bahwa dari pembuktian tersebut Majelis berkesimpulan bahwa cadanganpiutang tak tertagih yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding(perhitungan komersial) dihitung atas Saldo Piutang yang sudahmemperhitungkan adanya penghapusan piutang tak tertagih.

Bank diperkenankanmembiayakan cadangan piutang pada perhitungan penghasilan kena pajak.Bahwa cadangan sebagai pengurang pos Piutang pada neraca komersial yangdihitung dari pokok pinjaman/kredit ;Bahwa pada koreksi biaya reinstatement of loan writeoff tahun 2005 sebesar Rp.97.137.149.665, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)membebankan biaya tersebut ke dalam saldo akhir Penyisihan PenghapusanAktiva Produktif (PPAP) tanpa memenuhi 4 (empat) syarat yang telah ditentukandalam aturan

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN,PEMBELIAN KERNEL N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KGSEHARGA RP.14.700.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAKYACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KEPT.

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN,PEMBELIAN CPO N5 (PTPN V RIAU) 2.000.000 KGSEHARGA RP.17.000.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAKYACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KEPT.

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN,PEMBELIAN CPO N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KGSEHARGA RP.26.550.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAKYACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KEPT.

setengah jadi Pemohon Banding yang menurut TerbandingRp138.317.212,00 menurut saldo fisik pada 31 Desember 2007 Rp2.150.000.00,00;bahwa untuk mempertanggung jawabkan angka Rp2.150.000.000,00 secara logikadapat Pemohon Banding jelaskan, sebagai berikut :bahwa untuk melakukan barang setengah jadi Pemohon Banding harusmengeringkannya didalam gudang selama 3 bulan, dengan omset jual PemohonBanding Rp400.000.000,00 per bulan maka stok Pemohon Banding minimum 5 kaliRp400.000.000,00;bahwa perbandingan perhitungan

= Peredaran Usaha menurut ~ Terbanding sebesarRp6.061.509.718,00 berdasarkan perhitungan Harga Pokok Penjualan menurutTerbanding sebesar Rp5.317.113.788,00 karena berdasarkan Buku Barang MasukPemohon Banding diperoleh keterangan total pembelian barang setengah jadi lebihbesar dibandingkan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding pada SuratPemberitahuan, selanjutnya ditambah dengan Margin Laba Bruto sebesar 14% yangdiperoleh Terbanding dari perhitungan Rasio Laba Bruto dengan Harga PokokPenjualan menurut

perhitungan Surat Pemberitahuan Pemohon Banding sebagaimanaperhitungan sebagai berikut : MenurutPemohon MenumtURAIAN , Terbanding KeteranganBanding (Rp)(Rp)Harga Pokok Penjualan:Saldo Awal barang setengah 69.600.000.00 Peredaran UsahajadiPembelian barang setengah jadiSaldo akhir barang setengahjadibarang tersedia untuk diprosesSaldo awal barang jadi138.317.212,00582.600.000,00138.317.212,005.285.831.000,00138.317.212,00 582.600.000,005.217.113.788,menurutTerbanding dihitungdenganmetode GrossupSaldo

akhir barang jadiJumlah Harga PokokJumlah Peredaran Usaha 000,00 HPP + Margin 14%100.000.000,000,00 0,00 Rasio Laba Bruto : HPP582.600.000,00 5.317.113.788, = B0.260.000.00 =14%00663.560.000,00 061.509.718, 582.600.000,00 00 bahwa Pemohon Banding mengakui tidak melaksanakan pembukuan dan melaporkandengan benar perhitungan kegiatan usahanya namun Pemohon Banding berpendapatbahwa perhitungan metode grossup Terbanding tidak tepat karena saldo akhirpersediaan barang setengah jadi seharusnya sebesar

Rp2.150.000.000,00 hal ini sesuaidengan nilai persediaan yang ada di gudang dan sesuai dengan perhitungan perkiraanratarata persediaan perbulan di gudang adalah untuk perkiraan penjualan 4 (empat)sampai 5 (lima) bulan ke depan dimana ratarata penjualan perbulan Tahun 2007adalah sebesar Rp 401.088.109,00 (4.813.057.314,00/12 bulan) hal ini dikarenakanratarata waktu yang dibutuhkan untuk proses pengeringan adalah 4 (empat) sampai 5(lima) bulan, dan Terbanding tidak mengakui adanya Biaya Upah sebesar

Putusan Nomor 1161/B/PK/PJK/2016Agustus 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas BarangYang Diekspor oleh Pemohon Banding.

Bea Keluar;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding ataspenetapan kembali perhitungan Bea Keluar atas barang yang diekspor olehPemohon Banding dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:a.Bahwa alasan Terbanding menetapkan kembali perhitungan Bea Keluaratas barang yang Pemohon Banding ekspor pada dasarnya karenaTerbanding berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan prosedur dalamHalaman 3 dari 8 halaman.

Namun demikian, pada kenyataannya pihakKPPBC Tipe A3 Kotabaru menyetujui dan mengesahkan Pembetulan PEByang Pemohon Banding lakukan dan menerbitkan Nota Pembetulan NomorNP09/WBC.14/KPP.0803/2011 dan juga terhadap ekspor yang dilakukanoleh Pemohon Banding tetap diberikan pelayanan ekspor sampai selesaisehingga barang ekspor dapat keluar dari daerah pabean Indonesia;bahwa Pasal 14 ayat (1) PMK 214 lebih lanjut menyatakan:Direktur Jenderal menetapkan kembali perhitungan Bea Keluar dalam waktupaling

Putusan Nomor 1161/B/PK/PJK/2016Pasal 14 ayat (2) PMK 214 menyatakan bahwa:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a. Tarif Bea Keluar dan harga ekspor yang digunakan adalah tarif BeaKeluar dan harga ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuanpabean ekspor didaftarkan ke kantor pabean; danb.

x b x c) USD 1.180.125,00e nilai tukar mata uang Rp/USD 9,044.00f Bea Keluar (d x e) Rp 10.673.050.500,00g Bea Keluar (Pembulatan) Rp 10.673.051.000,00 Bahwa dengan demikian, seharusnya tidak ada selisin perhitungan atasBea Keluar menurut Pemohon Banding dan Terbanding dalam perhitungan BeaKeluar untuk PEB Nomor: 000247 karena tarif Bea Keluar, harga ekspor, dannilai tukar mata uang yang berlaku yang digunakan oleh Pemohon Banding danTerbanding memiliki nilai yang sama;Bahwa dengan mempertimbangkan

Padahal nyatanyametode perhitungan yang digunakan oleh TERMOHON KEBERATAN sangatlahkeliru dan bahkan melenceng dari ketentuan hukum yang berlaku.Kekeliruan TERMOHON KEBERATAN berawal pada pertimbangan PutusanKPPU No. 01/2014 yang mengikutsertakan aset PT Tiga Pilar Corpora (PT TPC)dalam perhitungan jumlah aset gabungan, dengan dalih PT TPC merupakanBadan Usaha Induk Tertinggi Pengendali dari PEMOHON KEBERATAN.Padahal, PT TPC bukanlah Badan Usaha Induk Tertinggi PengendaliPEMOHON KEBERATAN, mengingat

Kekeliruan ini beranjak dari disandarkannya perhitungan aset PTTiga Pilar Sejahtera Food, Tok. pada Laporan Keuangan PT Tiga Pilar SejahteraFood, Tok. yang dikonsolidasikan dengan anakanak perusahaannya.Kekeliruan ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b PPNo. 57/2010, karena entitas anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.

Dan tentunya, perhitungan seperti ini telah menjadikan nilai aset3 (tiga) tahun terakhir dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tok. bengkak sehinggamembuat jumlah aset gabungan seakan melebihi Rp. 2.500.000.000.000, (duatriliun lima ratus miliar Rupiah).Apabila TERMOHON KEBERATAN menghitung jumlah nilai aset PT Tiga PilarSejahtera Food, Tbk. berdasarkan Laporan Keuangan PT Tiga Pilar SejahteraFood, Tbk. yang terpisah dari anakanak perusahaannya, maka akan ditemui faktabahwa jumlah nilai aset gabungan

Hal ini dikarenakan TERMOHON KEBERATAN lagilagi keliru menerapkan metode perhitungan jumlah nilai aset gabungan denganhanya menggunakan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (konsolidasi)pada tahun 2011.

Oleh karena itu. perhitungan batas waktuterakhirpengajuan upaya hukum keberatan atas Putusan KPPU No. 01/2014(berdasarkan jumlah hari kerja) jatuh pada tanggal 7 Mei 2014. Hal inisebagaimana terlihat dalam kalender bulan April dan Mei 2014, sebagaiberikut:April 2014

kebelakang; Dan berteriak teriak agar perhitungan diulang;Peran Saudara Hengki (DPO) adalah : Menendang saksi Tito Slamet Saputro ketika terjatuh; Pada saat Terdakwa Ansori melempar gelas kelantai, SaudaraHengki (DPO) memegang gelas panitia mengarahkan kearah saksi TitoSlamet Saputro namun tidak dilemparkan; Dan berteriak teriak agar perhitungan diulang;Peran Terdakwa Ansori adalah : Melempar gelas kelantai dalam Gedung Balai Kampung Buyut Utara; Putusan.

diulang;Peran Saudara Hengki (DPO) adalah : Menendang saksi Tito Slamet Saputro ketika terjatuh; Pada saat Terdakwa Ansori melempar gelas kelantai, SaudaraHengki (DPO) memegang gelas panitia mengarahkan kearah saksi TitoSlamet Saputro namun tidak dilemparkan; Dan berteriak teriak agar perhitungan diulang;Peran Terdakwa Ansori adalah : Melempar gelas kelantai dalam Gedung Balai Kampung Buyut Utara; Dan berteriak teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;Peran Terdakwa Fendi adalah : Menendang saksi

Tito Slamet Saputro pada saat saksi Tito SlametSaputro terjatuh didepan Gedung Balai Kampung Buyut Utara; Dan berteriak teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;Peran Saudara Agung adalah : Putusan.

Dan berteriak teriak agar perhitungan diulang;Peran Terdakwa Ansori adalah : Melempar gelas kelantai dalam Gedung Balai Kampung Buyut Utara; Dan berteriak teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;Peran Terdakwa Fendi adalah : Menendang saksi Tito Slamet Saputro pada saat saksi Tito SlametSaputro terjatuh didepan Gedung Balai Kampung Buyut Utara; Dan berteriak teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;Peran Saudara Agung adalah : Melerai pada saat saksi Tito Slamet Saputro akan didatangi olehSaudara

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:-3.1 Mutah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);-3.2 Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupaiah);-3.3 Nafakh anak (WINDI NURAHMAWATI) umur 10 tahun, dan (NATASYA AJENG SENJA) umur 2 tahun 6 bulan, yang sekarang dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10% setiap tahun;4.

Putusan Nomor 783/B/PK/Pjk/2019Put110760.99/2013/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa perhitungan pajak PBB Tahun Pajak 2013 untuk Permukaan Bumiyang masih harus dibayar menurut Penggugat adalah sebagai berikut: Keterangan Menurut Penggugat(a)NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 24.081.144.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) NJOP untuk

Perhitungan PBB 24.081.144.000Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 9.632.457.600PBB yang Masih Harus Dibayar (0,5%) 48.162.288 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 20 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110760.99/2013/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap

Kutai Barat, Kalimantan Timur 75665; Alamat Jakarta di MenaraPrima #26Floor A, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2, Jakarta 12950,sehingga perhitungan PBB menjadi sebagai berikut: Perhitungan PBB Terhutang Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) W/hNJOP untuk Perhitungan PBB 31.329.012.000,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 783/B/PK/Pjk/2019NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 31.329.012.000,00 4 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40% 5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 12.531.604.800,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 62.658.024,00PBB yang masih harus dibayar1 PBB yang terhutang 62.658.024,00Pembayaran tanggal 21 Juli 2016 s.d. 28 Desember 2016 250.315.100,003.

PBB Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 31.329.012.000,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3 NJOP untuk Perhitungan PBB 31.329.012.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 12.531.604.800,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 62.658.024,00PBB yang masih harus dibayar1 PBB yang Terhutang 62.658.024,002 Pembayaran tanggal 21 Juli 2016 s.d. 28 Desember 2016 250.315.100,003 Lebih Bayar (187.657.076,00) Menimbang, bahwa berdasarkan

sendiri dan terdapat perbedaan itemtemuan antara hasil perhitungan PIl dengan = hasilperhitungan oleh APIP ;2.

PersatuanInsinyur Indonesia (PII) yang menjadi dasar APIP dalammelakukan perhitungan kerugian negara atas permintaandari Penyidik Kejaksaan Negeri Sinjai, dan setelah APIPmelaksanakan perhitungan kerugian Negara terdapatperbedaan antara hasil perhitungan Persatuan InsinyurIndonesia (PII) dengan APIP:* Jumlah perhitungan Pll adalah sebesar Rp296. 138.389,83 (dua ratus sembilan puluh enam jutaseratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluhSembilan rupiah koma delapan puluh tiga sen) terdiridari

sendiri dan terdapatperbedaan item temuan antara hasil perhitungan Plldengan hasil perhitungan oleh APIP.3.

Penerbitan Surat Tugas oleh Inspektur Daerah Kab.Sinjai Untuk Melaksanakan Perhitungan DugaanKerugian Negara dari Dana Pembangunan Trotoar JalanPersatuan Raya Kecamatan Sinjai Utara KabupatenSinjai Tahun Anggaran 2018;e. Klanfikasi BAP terhadap pihak yang telah di BAP olehPenyidik Kejaksaan Negeri Sinjai yang didampingi olehpenyidik Kejaksaan Negeri Sinjai;f. Menyampaikan naskah hasil perhitungan kerugianNegara kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Sinjai;g.

2018); Bahwa terhadap dalil tersebut diatas dapat kami tanggapibahwa pelawan/penggugat yang mendalilkan bahwaLaporan Hasil Audit Inspektorat Daerah Sinjai Nomor :700/0315/ltda/2020, tanggal O09 Juli 2020 hanyamerupakan stempel pengesahan dari terlawan adalahtidak benar, bahwa hasil perhitungan dari PersatuanInsinyur Indonesia (PII) yang menjadi dasar APIP dalammelakukan perhitungan kerugian negara atas permintaandari Penyidik Kejaksaan Negeri Sinjai, dan setelah APIPmelaksanakan perhitungan kerugian

SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;. bahwa terdapat perbedaan dasarperhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan

Sehinggaproduk hukum penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagaidasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPNyang masih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Mei 2005 sesuai Pasal3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut:DPP PK Rp= 667.766.075,00DPP (80/100 x DPP PK) Rp= 534.212.860,00Selisih Rp= 133.553.215,00PPN Rp= 13.355.322,00bahwa menurut Terbanding

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluar DPP;. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Mei 2005 sesuaiPasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut:Rp 59.128.078Rp 9.375.776Rp 84.468.683DPP

Majelis berpendapat bahwa sepanjang dalamproses keberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yang dilakukan padaproses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak ada aturan yang mengaturdasar penetapan dan dasar perhitungan yang harus diikuti oleh Terbanding pada proseskeberatan maka halhal yang telah dilakukan oleh Terbanding pada proses keberatandalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturan perpajakan yangberlaku;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding

dalam proses perhitungan PPN Masa Pajak Mei2005 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk Masa PajakMei 2005 adalah sebesar Rp176.920.754,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah sepakat berpendapatbahwa perhitungan PPN menurut Terbanding

Tarif Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlakupada tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke KantorPabean.ayat(4) : Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan danpembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku padasaat pembayaran.Pasal 9ayat(1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalamwaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal PemberitahuanPabean Ekspor disampaikan.ayat(2) : Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada

bea keluar kedapatan tidak benar dan terhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan BeaKeluar dengan menerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 harisejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen danpenetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 hari

;bahwa Majelis berpendapat bahwa antara Terbanding sendiri terjadi perbedaan pendapatdalam menetapkan dasar perhitungan bea keluar yang dapat merugikan Pemohon Bandingyang seharusnya untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan, hal tersebut tidakterjadi;Penetapan Kembali Dengan Tanggal Realisasi Eksporbahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, Direktur Jenderal Bea danCukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea keluar dalam jangka waktu paling lama 2(dua) tahun sejak tanggal

Penetapan kembali diatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2):Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a. Tarif Bea Keluar dengan Harga Ekspor yang digunakan adalah TarifBea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuanpabean ekspor di daftarkan ke Kantor Pabean; danb.

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluarserta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentangPenetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan olehDirektur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yangdisengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupundasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:e PEB Nomor 004823 tanggal 26 November 2010e Perhitungan

sebagai berikut:lai Pembelian Impor = Rp 59.838.148.398,00lah Bahan Baku = Rp 8.591.700,00orga Rataratabahan = Rp 6.965,00impor.Bahan Baku Impor = 71.4811al lokalbahwa menurut Terbanding perhitungan PPN Impor yang semula tidak dipungut yang harus dibayarkembali oleh Pemohon Banding untuk Masa Pajak Juli 2009 adalah sebesar Rp73.684.501,00 denganperhitungan sebagai berikut: Uraian Cfm Terbanding (Rp)Sisa Bahan Baku Impor yang dijual 71.481Harga ratarata per kg bahan baku 6.965,65Dasar Pengenaan Pajak

PPN mengacu pada nilai impor dari dasarperhitungan bea masuk yang berupa harga jual;bahwa Pemohon Banding berpendapat nilai pabean (Nilai Transaksi Barang) adalah sama dengan HargaJual, nilai transaksi barang yang Pemohon Banding lakukan adalah barang waste sehingga untukpenetapan penghitungan Bea Masuk adalah Harga Jual Waste dikalikan Tarif Waste (Harga Jual x 5%)sehingga untuk penghitungan PPNnya adalah (Harga Jual + (Harga Jual x 5%)) x 10%);bahwa menurut Pemohon Banding perhitungan Masa PPN

Terbanding, namun dengan perhitungan harga ratarata per kg bahan bakutetap sebesar Rp3.618,14 sebagaimana perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk menyampaikanpenjelasan dan detil perhitungan lebih lanjut atas pernyataannya dalam persidangan tersebut;bahwa kemudian dalam persidangan pada tanggal 2 Desember 2013, Pemohon Banding menyampaikanpenjelasan tertulis tambahan dengan Surat Nomor: 023/MMC/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013,dimana

dalam penjelasan tambahan tersebut Pemohon Banding kembali menghitung besarnya kuantumsisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 77.805 kg sebagaimana perhitungan dalam SuratBandingnya;bahwa demikian juga dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harus dibayar kembalijuga sama dengan perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat kekonsistenan perhitungandari Pemohon Banding sehingga Majelis tidak dapat meyakini kebenaran

Terbanding namun tetap berbeda cara perhitungan DPP nya danpengkreditan Pajak Masukannya;8. bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundangundangan perpajakan yang bersangkutan, Majelis berpendapat:a. bahwa Terbanding menentukan harga bahan baku impor berdasarkan harga ratarata bahan bakudengan perhitungan jumlah nilai pembelian impor dibagi jumlah bahan baku impor selamaperiode Juni sampai dengan Desember 2009 adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 23