Ditemukan 555696 data
ARIEF MUDA DARMANTA SH
Terdakwa:
MURDIONO Bin IMAN KARYO
17 — 9
IRWANTO, SH
Terdakwa:
1.Rusdin Bin Hamir Pilok
2.Aswanto alias Wanto
3.Deni Askar alias Erik
43 — 11
1.HENDRO SAYEKTI,SH.
2.SARI YUNI PRAMANTHI
3.AGUS DARMAWIJAYA, SH
Terdakwa:
SOFATUL ROHMAN
36 — 19
1.RICKY FEBRIANDI, SH
2.DIKHA SAVANA
3.SYARIFAH ROSNIZAR. A, SH.
Terdakwa:
SURIYON JANNOK
65 — 23
Menyatakan terdakwa SURIYON JANNOK telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidangpenangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, danpemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksuddalam Pasal 26 ayat (1) sebagaimana yang diatur dan diancam pidanadalam Pasal 92 UU Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 RI Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang
KHF 1980berserta Nakhoda dan ABK (Anak Buah Kapal) dan barang bukti dibawake Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan PerikananLampulo guna Proses Penyidikan lebih lanjut;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuaiPasal 92 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan;Subsidair:Bahwa ia terdakwa Suriyon Jannok, pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari2019 sekira pukul 12.45 Wib, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalambulan Pebruari
KHF 1980berserta Nakhoda dan ABK (Anak Buah Kapal) dan barang bukti dibawake Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan PerikananLampulo guna Proses Penyidikan lebih lanjut;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuaiPasal 93 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan;Lebih Subsidair:Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN BnaBahwa ia terdakwa SURIYON JANNOK, pada hari Sabtu tanggal 02Pebruari 2019 sekira pukul 12.45
Sus/2019/PN BnaBahwa, pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga menegaskansetiap orang yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memilik SIPI;Bahwa, terdakwa dalam menjalankan pekerjaan sebagai nahkodatugasnya diatur dalam peraturan perundangundangan di Indonesia yaitusebagai pemegang kewibawaan umum
Seri FA 001023 an: KM KHF1980 GT. 63,74berdasarkan ketentuan pasal 76 A UndangUndang Nomor 45 tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan benda dan/ atau alat yang digunakan dalam dan/ atau yangdihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk dimusnahkan,maka barang bukti dalam perkara ini dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa + 100 kilogram ikanCcampuran yang terdiri dari ikan jenis cumicumi, kurisi,
Nyoman Bela P. Atmaja, SH.
Terdakwa:
Sukarso Bin Supardi
39 — 16
diajukandipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut :iP4.Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tidakmematuhi ketentuan mengenai daerah, jalur dan waktu) atau musimpenangkapan ikan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 100 Jungtopasal 7 ayat (2) huruf c UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UUNomor 31 tahun 2004
BERKAH SAMUDRA BAHARI diperintahkan untuk bergerak kePelabuhan Benoa Bali untuk diproses lebih lanjut;n Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100Jo Pasal 7 Ayat (2) huruf C UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UUNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
Penangkapan Ikan III WPPNRI 571, WPPNRI711,WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718; Ahli menerangkan bahwa Mereka harus melakukan penangkapan ikandengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor71/PERMENKP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan PenempatanAlat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia, bila tidak maka melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf c UndangUndang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31tahun 2004
Hal ini melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf cUndang Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang undangNo. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi setiap orang yangmelakukan usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai : c. Daerah, jalurdan waktu atau musin penangkapan ikan;Terdakwa membenarkan keterangan ahli;Halaman 10 dari26 Putusan Pidana Nomor 641 /Pid.Sus/2018/PN Dps6.
Hal ini melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf cUndang Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang undangNo. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi setiap orang yangmelakukan usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai : c.
YUNIAR MEGALIA, S.H.
Terdakwa:
1.MUHAMMAD BAHRUL ULUM
2.BAKHRUL ULUM
3.AGUS SANTOSO
4.SUBANDI
5.SODIK
6.RODI
7.HERMANTO
8.PAKE
9.SOFIYAN
10.ABD. ROCHMAN
26 — 6
Bahwasenyawa campuran Kalium Klorat (KCIO3), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) adalahtermasuk bahan peledak jenis low explosive.Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 245/Pid.SusLH/2018/PN.Bil.Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Ttentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUH Pidana.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwamenyatakan telah mengerti dan
dimasa depan akan dapat menghilangkanpotensi Sumber daya alam hayati berupa ikan yang dibutuhkan oleh pendudukIndonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Manazilul Hair danCepi Aditia, penangkapan para terdakwa dilakukan di Perairan Pasuruandengan posisi 07 36 220 LS130 05 862 BT yang merupakan wilayahPerairan Indonesia, yang termasuk yursidiksi Indonesia atau ruang lingkupsebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
pidana yang adil dansetimpal dengan perbuatan yang Para terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalamamar putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal ini adalahbersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka selain menjatuhkanpidana penjara Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda bagi terdakwa;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa di ancam pidanasebagaimana Pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
tersebut dikembalikan kepadaPenuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor : 244/Pid.SusLH/2018/PN.Bil atas nama SELAMET dan kawankawan;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karenaterdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslahdibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amarputusan ini ;Memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
ARGANDY WAHYUNTORO, S.H., M.H
Terdakwa:
1.UMAR
2.JABIR
16 — 17
Intan Kafa Arbina, SH.MH
Terdakwa:
NUR ROHMAN BIN TARSO
44 — 5
Menyatakan terdakwa NU ROHMAN BIN TARSO bersalah melakukan tindakpidanaMelakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajibmematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai jenis,Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN TgljJumlah dan ukuran alat penangkap ikan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 100 undangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang PerikananJo Pasal 7 ayat (2) huruf a Sektor Perikanan UndangUndang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana
Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Asli.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 98Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 42 Ayat (3) Sektor PerikananUndangundang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.ATAUKeduaBahwa terdakwa NUR ROHMAN BIN TARSO pada hari Selasa tanggal 16 Maret2021 sekira pukul 10.40 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulanMaret tahun 2021, bertempat di Perairan
90 M dan panjang taliselambar < 1800 M untuk setiap sisi, kantong bagian atas menggunakanjendela bermata jaring persegi (square mesh window), kapal motor berukuran> 30 GT dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan Ill WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 712 dan padaZona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia (WPPNRI) 711.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal100 Undangundang Nomor 31 Tahun 2004
Adapun sanksiapabila melanggar ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf a tersebut diatur dalampasal 100 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
Benar berdasarkan Pasal 73 Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananbahwa yang berwenang melakukan penyidikan atas perkara tindak pidanaperikanan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, PerwiraPenyidik TNI Angkatan Laut (AL) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
1.HARDIANSYAH Alias BELA Bin DAENG DINA
2.MARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHA
72 — 39
pelaksanaan itu, bukan sematamatadisebabkan karena kehendaknya sendiri, yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengajamemasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/ataumemelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan,sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalamdan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiasebagaimana diancam pidana dalam pasal 88 jo pasal 16 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004
tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55ayat 1 ke1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;2.
Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;b.
tentang perikanansebagaimana telah di ubah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut :Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2019/PN Kdi1.
tentang perikanan sebagaimana telah di ubah denganUndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat 1 ke1KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.
Terbanding/Terdakwa II : PURNAMA ANDIKA PUTRA Bin RUSLI
Terbanding/Terdakwa III : ANSORI AS Bin AHMAD SUKRI
Terbanding/Terdakwa I : ZAINURI Bin RIZAN
47 — 25
Terdakwa PURNAMAANDIKA danterdakwa ANSORI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 88UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;AtauKedua :Bahwa terdakwa . ZAINURI Bin RIJAN Terdakwa II.PURNAMA ANDIKA danterdakwa II.
Menyatakan terdakwa ZAINURI Bin RIZAN, terdakwa Il PURNAMAANDIKA PUTRA Bin RUSLI dan terdakwa IIl ANSORI AS Bin AHMADSUKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan,mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat,pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumberdaya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 UU RI Nomor31 tahun 2004
Menyatakan terdakwa ZAINURI Bin RIZAN, terdakwa Il PURNAMAANDIKA PUTRA Bin RUSLI dan terdakwa III ANSORI AS Bin AHMADSUKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan,mengadakan, mengedarkan dan/atau. memelihara ikan yangmerugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber dayaikan,dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luarwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Pasal 88 UU RI Nomor 31 tahun 2004
perkara ini serta memori bandingPenuntut Umum, maka berdasarkan fakta fakta yang terungkapHalaman 14 dari17 halaman Putusan Nomor 69 /PID.SUS/2019/PT JMBdipersidangan, Pengadilan Tingkat Banding pada dasarnya sependapatdengan pertinbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yangmenyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana sebagaimana yang telah di dakwakan dalamdakwaan alternatif kesatu, melanggar pasal 88 yo Pasal 16 ayat 1 UU RINomor 31 Tahun 2004
dimintakanbanding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidanayang dijatunkan , sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarputusannya sebagaimana tersebut dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makakepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkatPengadilan ;Memperhatikan, Pasal 88 jo. pasal 16 ayat (1) UU RI nomor 31 tahun2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI no 45 tahun2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor. 31 tahun 2004
NUL ALBAR. SH.MH
Terdakwa:
ROLLY ANTIBE
22 — 14
keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa danmemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknyasebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Rolly Antibe, telah terbukti bersalah melakukantindak pidana "melanggar ketentuan yang ditetapbkan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sebagaimana dalam Dakwaan JaksaPenuntut Umum melanggar Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf c UU No. 45Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004
20 Unit dengan alat bantu pakura (Sejenis perahu kecil denganukuran 3,5 m x 1 m dan menggunakan mesin dalam dengan ukuran 913PK) sebanyak 11 unit; Bahwa jumlah ABK KM, Reinbow 12 (dua belas) orang termasuk Terdakwasebagai nakhoda;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapatbahwa unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100 jo Pasal 7ayat (2) huruf c UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004
AGUS WIDIYONO
Terdakwa:
1.A. RAHMAN ak MUHIDDIN
2.RAMLI ak MALIUN
92 — 36
Pasal 8 ayat (1) Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 jo. Pasal 53ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, ParaTerdakwa tidak mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Sbw.
Pasal 9 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;ATAU2. Dakwaan kedua: Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55ayat (1) ke1 jo.
Pasal 9Undangundang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang PerubahanHalaman 23 dari 33 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Sbwatas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut :1. Unsur Setiap orang;2.
Pasal 9Undangundang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo.
Pasal 9 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa I. A. RAHMAN Ak. MUHIDDIN danTerdakwa II.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : YUDA DILLIANSYAH, SH
75 — 29
AHMAD dan TENG CHENG YING KEENE(penuntutan terpisah) serta ASMAN dan FERRI (belum tertangkap) pada hariRabu, tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 00.15 WIB, atau setidaktidaknyapada waktuwaktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat diJalan Patimura Simpang Rimbo Kota Jambi Propinsi Jambi atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukumPengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, (Sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UU No. 31 Tahun 2004
tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009), telahmelakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengajamemasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/ataumemelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, Sumberdaya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luarwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah
dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:e Berawal dari perkenalan terdakwa BAGIO TJANDRA dengan saksiHASAN Bin H.
tentang perikananJo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umumyang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa BAGIO TJANDRAterbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTurut serta melakukanperbuatan dengan sengaja mengedarkan ikan yang merugikan sumberdaya ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31Tahun 2004 tentang
Hal ini sangat jelas bahwa pertimbanganMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi keliru dan tidak cermat.PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI YANGMENYATAKAN BAHWA TERDAKWA/PEMBANDING TELAHMEMENUHI SEMUA UNSUR DARI PASAL 88 JO PASAL 16 AYAT (1)UU RI NO. 31 TAHUN 2004 YANG TELAH DIUBAH DENGAN UU RINO. 31 TAHUN 2009 JO. PASAL 55 AYAT (1) KE1 KUHP TELAHTERPENUHI, ADALAH TIDAK TEPAT.1.
1.ZULKARNAIN, SH
2.YUDHA UTAMA PUTRA SH
Terdakwa:
M Nasir Bin Syamaun
73 — 25
SIHYADI, SH
Terdakwa:
HANAFI Bin MARLAN
23 — 8
Menyatakan Terdakwa Hanafi Bin Marlan, telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengansengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanpenangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat merugikan danmembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannyasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang RI
mendapatkanikan berupa ikan sepat sebanyak 1 (Satu) ekor sedangkan seperangkat alatsetrum tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli di pasar Negara kemudian terdakwa meminta tolong kepada orang lain untuk membikinkan alat setrumikan tersebut dengan harga Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah), dan terdakwamengetahui kalau menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum dilarangoleh Pemerintah.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 84 ayat(1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004
makan berakibat terjadinya kerusakan pada ekosistem lingkunganperairan, maka kurun waktu 3 (tiga) tahun kemudian lingkungan perairanbisa kembali seperti semula;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1)Undangundang Nomor 31 Tahun 2004
sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Yang dengan sengaja diwilayahHalaman 11 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Kgnpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggukanakan bahan kimia, bahanbiologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/ atau membahayakankelestarian Sumber daya ikan dan / atau leingkungannya telah terbuktiMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1)Undangundang Nomor 31 Tahun 2004
MOHAMAD JUNIO RAMANDRE, S.H., M.H.
Terdakwa:
DARWIN MUSLIM SILITONGA
28 — 14
H. DJAINUDDIN RASYID, SH.,MH.
Terdakwa:
IRFAN Bin LA HODA
24 — 10
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja Memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakanalat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikanyang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikandi kapal penangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/ ataupembudidayaan ikan kecil sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikananMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatanMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. KARIM Bin H.
tentang perubahan atas UU RI No.34 tahun 2009tentang perikanan yaitu Pukat Hela (Trawls) dan pukat tarik(seine nets) termasuk jaring trawls yang dipergunakan olehterdakwa; Bahwa menurut ahlli Perbuatan terdakwa SUPARMAN BinANDANG melakukan penangkapan ikan menggunakan jaringtrawls dengan hasil tangkapan ikan dilarang dan melanggarketentuan pasal 85 jo pasal 9 UU RI No.31 tahun 2004 tentangperubahan atas UU RI No.34 tahun 2009 tentang perikanan; Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan nelayan
kecilBerdasarkan pasal 1 (Satu) nomor 11 UU RI No.45 tahun 2009tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentangperikanan nelayan kecil adalah orang yang = matapencahariannya) melakukan = penangkapan ikan untukmemenuhi kebutuhan hidup seharihari; Bahwa ahli menjelaskan bahwa penggunaan jaring trawlsdilarang Berdasarkan Permen KP No.2 tahun 2015 tentanglarangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls)dan pukat tarik (Seine nets) di wilayah pengolaan perikananRepublik Indonesia dan
;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair terdakwa didakwamelanggar pasal 100 b jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.
Al Muhajir SH MH
Terdakwa:
1.Munawar Bin Zainuddin
2.Yusaini bin Sabri Ali
3.Muhammad Alias Rahmat Bin Hasbi Yahya
4.Muhammad Rizal Bin Iskandar
72 — 6
DIAN REZKI AUGUSMI TAJUDDIN, SH
Terdakwa:
H. ABD. RAHIM Bin HAMUNDING
109 — 7
1.YOVERIDA LIVENNI,SH
2.PARIPURNANING HYANG, SH
3.Titik Kiani, SH
4.Martin Eko Priyanto,S.H.,M.H
Terdakwa:
Danang Budi Santoso Bin Ngadiman
83 — 41