Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar Rp 1.879.440.082,00 Bahwa perhitungan tersebut tetap dipertahankan dalam Surat KeputusanKeberatan;PPN Masa Agustus 2008 yang terutang menurut Pemohon Banding Uraian Jumlah1a. DPP (PPN dipungut sendiri) Rp 1.632.390.187,001b.

Pajak Keluaran Rp 163.239.019,00 Bahwa perbedaan perhitungan besarnya PPN Masa yang terutang antara SKPKBmaupun keputusan keberatan dengan PPN Masa menurut Pemohon Bandingberasal dari perhitungan pemeriksa memakai asumsi bahwa tidak ada persediaanakhir dan persediaan dianggap habis terjual semuanya, pemeriksa mengabaikanatau tanpa menghitung arus barang;Bahwa pemeriksa menganggap bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkandatadata yang diminta secara lengkap sehingga pemeriksa tidak meyakinipembukuan

Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaiandan Penjualan tersebut, terdapat perbedaan nilai per unitbarang mulai dari persediaan awal, pembelian, pemakaian danpenjualan;6. Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaiandan Penjualan tersebut, Majelis dapat melihat bahwa:a. Beberapa jenis barang tertentu Pemohon Bandingmelakukan pembelian barang terus menerus tetapi tidakada penjualan selama 2 tahun;b.

Harga pemakaian ini bukan hargapembelian tetapi nilai barang yang keluar dari persediaan;Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis telah memeriksarekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danPenjualan bulan Agustus 2008 dan menghitung penyerahan dalamHalaman 7 dari 18 halaman.

Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang,Pemakaian dan Penjualan tersebut, terdapat perbedaannilai per unit barang mulai dari persediaan awal, pembelian,pemakaian dan penjualan;e. Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang,Pemakaian dan Penjualan tersebut, Majelis dapat melihatbahwa: Beberapa jenis barang tertentu Termohon PeninjauanKembali melakukan pembelian barang terus menerustetapi tidak ada penjualan selama 2 tahun;Halaman 13 dari 18 halaman.

impor melalui Surat Permintaan Data Nomor : S00316/WPJ.07/BD.0503/2009 tanggal 09 Februari 2009 dan Surat Permintaan DataTambahan Nomor : S2498/WPJ.07/BD.0503/2009 tanggal 22 Juli 2009;bahwa dalam proses keberatan Terbanding tidak dapat melakukan penghitungankembali Pembelian Impor disebabkan data pendukung transaksi impor berupa PIB,invoice dan BL tidak lengkap disampaikan;bahwa dalam persidangan Majelis meminta kepada Terbanding untukmemperlihatkan Kertas Kerja Pemeriksaan yang terkait dengan perhitungan

atauperincian koreksi Pembelian Impor sebesar Rp 2.499.755.996,00;bahwa sampai dengan persidangan ini berakhir, Terbanding tidak pernahmemperlihatkan Kertas Kerja Pemeriksaan yang terkait dengan perhitungan atauperincian koreksi Pembelian Impor sebesar Rp 2.499.755.996,00;bahwa dalam persidangan, Majelis meminta kepada Pemohon Banding untukmemperlihatkan dokumen dan buktibukti pendukung yang terkait dengan koreksiPembelian Impor sebesar Rp 2.499.755.996,00;bahwa Majelis meminta kepada Terbanding

Fee) Rp 99.874.417,00bahwa dalam Surat Keberatan dan Pemeriksaan, perhitungan dan data terkaittersebut tidak disampaikan, sehingga merupakan data baru yang disampaikan padasaat persidangan;bahwa Terbanding tetap mempertahankan koreksi;bahwa dalam berita acara hasil uji bukti, Pemohon Banding berpendapat sebagaiberikut :bahwa Pemohon Banding merevisi List Import sesuai dengan data fisik (PIB danInvoices) terkait dengan EMKL, Admin Fee dan Nilai Dollar;bahwa Pemohon Banding membuat perhitungan selisih

kurs antara kurs pembukuandengan kurs KMk;bahwa sesuai dengan uji bukti tanggal 25 Agustus 2010, Pemohon Banding telahmenyerahkan revisi perhitungan selisih kurs yang diminta;bahwa sesuai dengan perhitungan tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa :perbedaan yang terjadi karena Kurs Buku yang berbeda dengan Kurs MenteriKeuangan sebesar Rp 2.399.881 .839,00;perbedaan yang terjadi karena pencatatan Bea Masuk dan EMKL yang didasarkanpada estimasi pada waktu dokumen PIB belum diterima, sebesar Rp 99.874.417,00

;bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa perbedaan total yang terjadi sebesarRp 2.499.755.996,00 adalah biaya yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto;bahwa dalam uji bukti, Pemohon Banding telah memperilhatkan perhitungan atauselisin koreksi sebesar Rp 2.499.755.996,00 yang tidak dapat diperlihatkan olehPemohon Banding dalam persidangan;bahwa kemudian Majelis melakukan penelitian terhadap perhitungan PemohonBanding tersebut dan Majelis melakukan pemeriksaan atas dokumen P.3 sampaidengan P.14

maupun diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Maret 2004dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Maret 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 791.46!

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Maret 2004 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :158.29

.> Bahwa terhadap RAB yang tertuang dalam proposal tertanggal 19April 2010 telah dilakukan penyempurnaan perhitungan anggaranPembangunan dengan menambahkan biaya konsultan perencanasebesar Rp 46.153.866,09 (empat puluh enam juta seratus limapuluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam koma sembilansen).> Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada KonsultanPerencana sehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RABsecara keselurunhan dengan rekapitulasi RAB sebagai berikut : No.

anggaranPembangunan dengan menambahkan biaya konsultan perencanasebesar Rp 46.153.866,09 (empat puluh enam juta seratus limapuluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam koma sembilansen).> Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada KonsultanPerencana sehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RABsecara keseluruhan dengan rekapitulasi RAB sebagai berikut :No. ...10 No.

anggaranPembangunan dengan menambahkan biaya Konsultan Perencanasebesar Rp 46.153.866,09 (empat puluh enam juta seratus limapuluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam koma sembilansen).Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada konsultanperencana sehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RABsecara keselurunhan dengan rekapitulasi RAB sebagai berikut :. em aan umor ministrasas asum nasrama waulaot ontonsuitan Ferencanauman Bahwa terhadap penyempurnaan proposal pembangunan USBSLBN Borong

anggaranPembangunan dengan menambahkan biaya konsultan perencanasebesar Rp 46.153.866,09 (empat puluh enam juta seratus limapuluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam koma sembilansen).Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada konsultanperencana sehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RABsecara keseluruhan dengan rekapitulasi RAB sebagai berikut: No.

anggaranPembangunan dengan menambahkan biaya konsultan perencanasebesar Rp 46.153.866,09 (empat puluh enam juta seratus limapuluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam koma sembilansen).> Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada konsultanperencana sehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RABsecara keseluruhan dengan rekapitulasi RAB sebagai berikut: No.

mengajukan Permohonan Uji Materiil a quoadalah terhadap Peraturan Walikota Jambi Nomor 45 Tahun 2018tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta MayangKota Jambi, sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a danPasal 2 ayat (2) Perma Nomor 01 Tahun 2011, dengan alasan dankeberatan beberapa pasal dan ketentuan dalam peraturan tersebutbertentangan dengan peraturan perundangundangan yangkedudukannnya lebih tinggi antara lain Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan

Putusan Nomor 33 P/HUM/2019Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi telahmempertimbangkan prinsipprinsip yang tersebut dalam Pasal 68 ayat(2) yaitu ada 6 (enam) prinsipprinsip perhitungan dan penetapan tarif airminum, karena dasar penetapan tarif air minum yang dilakukanTermohon mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum,sehingga alasan Para Pemohon ini juga haruslah ditolak;Bahwa Termohon dalam menerbitkan Peraturan

tarif air minumyang sudah ditetapbkan sebagaimana dalam lampiran Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan danPenetapan Tarif Air Minum;Bahwa pembebanan biaya administrasi yang timbul dari pemasanganbaru maupun penyambungan diatur dalam Keputusan Direksi PDAMTirta Mayang Kota Jambi sehingga tidak ada kaitannya denganHalaman 21 dari 43 halaman.

melampaui 4% (empatperseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan;Bahwa perhitungan tarif air minum yang dilakukan oleh PDAM TirtaMayang Kota Jambi, dengan formula perhitungan berdasarkan UMP ProvinsiJambi Tahun 2018 adalah sebesar Rp.2.600.000,00 x 4% = Rp.104.000,00,sehingga besaran kenaikan tarif PDAM Tirta Mayang Kota Jambi tidak bolehmelebihi dari Rp.104.000,00 (seratus empat ribu Rupiah), atau artinyaHalaman 39 dari 43 halaman.

Menyatakan Pasal 5 Peraturan Walikota Jambi Nomor 45 Tahun 2018tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta MayangKota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2018 Nomor 45)bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi,yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum dankarenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidakberlaku untuk umum,;3.

PPN Kurang bayar Rp. 2.767.558.908,00Kelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp. 0,00PPN yang kurang dibayar Rp. 2.767.558.908,00Sanksi administrasi :Kenaikan Pasal 15 ayat (2) KUP Rp. 2.767.558.908.00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 5.535.117.816,00Bahwa sedangkan menurut perhitungan Pemohon Banding, perhitungan SKPKBT Penyerahan BKP Dan/Atau JKP adalah sebagai berikut :Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp. 74.699.859.937,00Penyerahan yang PPNnya

PPN Kurang bayar Rp. 145.399.953,00Kelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp. 0,00PPN yang kurang dibayar Rp. 145.399.953,00Sanksi administrasi :Kenaikan Pasal 15 ayat (2) KUP Rp. 145.399.953.00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 290.799.906,00Perbedaan perhitungan yang utama adalah :1.

Koreksi positif atas PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri sebesarRp.2.622.158.954,00, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksipositif yang dilakukan oleh Terbanding yang disebabkan oleh pemusnahanpenyisihan persediaan sebesar Rp. 26.221.589.547,00 yang tercantumdalam perhitungan laba rugi fiskal sebagai Koreksi Fiskal Negatifalasannya : BKP yang dimusnahkan tersebut tidak ada nilai tambahnyayang disebabkan rusak dan kadaluarsa sehingga tidak dapat dijual kepasar (terlampir persetujuan pemusnahan

Tahun 2008 (Laporan Auditor HLB Hadori) sebesar Rp. 4.990.282.150.tidak dilakukan koreksi saat dilakukan pemeriksaan oleh DirektoratJenderal Pajak.Melihat urutan diatas sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 (selama 4tahun) terdapat tidak konsistennya dalam pemeriksaan pajak sehingga dilakukankoreksi atas pemusnahan tersebut.Sehingga dengan demikian perhitungan pajak yang menurut Putusan PengadilanPajak C/Q Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak no.

PPN Kurang bayarKelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaPPN yang kurang dibayarSanksi administrasi:Kenaikan Pasal 15(2) KUPJumlah PPN yang masih harus dibayarRp. 74.699.859.937,Rp. 555.205.956.705,Rp. 205.520.850,Rp. 630.111.337.492,Rp. 0.Rp. 630.111.337.492.Rp. 10.092.192.282.Rp. 32.605.542.539,(Rp. 25.280.909.165,)Rp. 7.324.633.374,Rp. 2.767.558.908.Rp. 0,Rp. 2.767.558.908.Rp. 2.767.558.908,Rp. 5.535.117.816,Sedangkan menurut perhitungan kami, perhitungan SKPKBT Pajak

Sampit atas nama BOBBY ADOLF AUGUST TEWU;- 15 (lima belas) lembar nota penjualan jasa kepelabuhan;- 15 (lima belas) lembar kertas warna putih bertuliskan perhitungan jasa dermaga yang ditandatangani manager operasi & komersial an. KARTOMO dan distempel oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Dikembalikan kepada PT PUNDI ABADI INTISARI melalui saksi SUGIANTO Bin AGUNG;6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

SULKAN untukmengambil Perhitungan Jasa Dermaga dari Sdr. KARTOMO (pegawaiPT. Pelindo);Bahwa dengan Sdr. KARTOMO saksi kenal karena dikenalkan olehSdr. SULKAN;Bahwa setelah Perhitungan Jasa Dermaga terdakwa terima dari Sdr.SULKAN, kemudian terdakwa ajukan ke PT. Pundi Abadi Intisari Pusatdengan memerintahkan Sdr. YULIANI (staf terdakwa pada waktu itu)membuat dokumen usulan biaya jasa dermaga PELINDO dengan nilaisebagaimana tercantum dalam Perhitungan Jasa Dermaga yang dibuatoleh Sdr.

SULKAN;Bahwa benar setelah Perhitungan Jasa Dermaga terdakwa terima dari saksi SULKAN,kemudian terdakwa ajukan ke PT. Pundi Abadi Intisari Pusat dengan memerintahkansaksi YULIANI (staf terdakwa pada waktu itu) membuat dokumen usulan biaya jasadermaga PELINDO dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Perhitungan JasaDermaga yang dibuat oleh Sdr.

Pundi Abadi Intisariterlebih dahulu terdakwa meminta saksi SULKAN untuk mengambil Perhitungan JasaDermaga dari Sdr. KARTOMO (pegawai PT. Pelindo) dan terdakwa kenal dengan Sdr.KARTOMO karena dikenalkan oleh Sdr. SULKAN;Bahwa setelah Perhitungan Jasa Dermaga terdakwa terima dari saksi SULKAN,kemudian terdakwa ajukan ke PT.

28 Oktober2016 dengan Nomor : 813/085.4, perihal Rincian Purna Bakti danmenjelaskan terjadinya perbedaan perhitungan purna bakti dan tunjangancuti pada point (3) huruf a dan b disebutkan :a.

Asuransi purna jabatan periode II Perhitungan asuransi purna jabatan Rp. 123.120.053, Dibayar PT.

Jakarta Tourisindo, sebesar Rp. 168.055.236,Selisih (lebih bayar), sebesar Rp. 1.577.160, Asuransi purna jabatan periode II Perhitungan asuransi purna jabatan Rp. 123.120.053, Dibayar PT.

Uang Purna Jabatan/Uang Pesangon danPengganti Cuti yang di bayarkan oleh Tergugat;Bahwa perhitungan Uang Purna Jabatan/Uang Pesangon dan PenggantiCuti harus terlebin dahulu mendapat persetujuan dari KomisarisPerusahaan dan BP.

Uang Puma Jabatan/Uang Pesangon danPengganti Cuti yang di bayarkan oleh Tergugat;Bahwa perhitungan Uang Puma Jabatan/Uang Pesangon dan PenggantiCuti menggunakan Peraturan yang berlaku, pada Tergugat awalnyadihitung berdasarkan SK.

Nilai Pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksidari barang yang bersangkutan(2). Dalam hal nilai pabean untuk perhitungan bea masuk tidak dapatditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksudpada ayat (1), nilai pabean untuk perhitungan bea masukditentukan berdasarkan nilai transaksi barang dari barang identik.(3).

Dalam hal nilai pabean untuk perhitungan bea masuk tidak dapatditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2), nilai pabean untuk perhitungan beamasuk ditentukan berdasarkan nilai transaksi barang dari barangserupa.(3a).

Dalam hal nilai pabean untuk perhitungan bea masuk tidak dapatditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksudpada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), nilai pabean untukperhitungan bea masuk ditentukan berdasarkan metode deduksi.Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 205/B/PK/PJK/2013(5).

Dalam hal nilai pabean untuk perhitungan bea masuk tidak dapatditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksudpada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan metode deduksisebagaimana dimaksud pada ayat (4), nilai pabean untukperhitungan bea masuk ditentukan berdasarkan metodekomputasi.(6).

Dalam hal nilai pabean untuk perhitungan bea masuk tidak dapatditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksudpada ayat (1), ayat (2) ayat (8, metode deduksi sebagaimanadimaksud pada ayat (4), atau metode komputasi sebagaimanadimaksud pada ayat (5), nilai pabean untuk perhitungan beamasuk ditentukan dengan menggunakan tata cara yang wajar dankonsisten dengan prinsip dan ketentuan sebagaimana diatur padaayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) berdasarkan datayang tersedia di

Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus Keempat Libo SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal08122009);q. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses SiklusKeempat Libo SBF (tanggal 1822010);r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum ProsesSiklus Kelima Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal24 Juli 2010);s. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus Kelima Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal12 November 2010);t.

Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum ProsesSiklus Keempat Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal29 November 2009);w. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sesudah ProsesSiklus Keempat Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal21 Mei2010);x. Berita Acara Hauling Out Sesudah Proses Siklus Keempat Mutiara SBF (tanggal 10 Juli 2010);4. Berita Acara Tahun 2009:a. Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 13052009);b.

Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus Keempat Libo SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal08122009);. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses SiklusKeempat Libo SBF (tanggal 1822010);r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum ProsesSiklus Kelima Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal24Juli2010);s. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus Kelima Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal12 November 2010);t.

Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sesudah ProsesSiklus Keempat Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal21 Mei2010);. Berita Acara Hauling Out Sesudah Proses Siklus Keempat Mutiara SBF (tanggal 10 Juli 2010);4. Berita Acara Tahun 2009:a. Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 13052009);. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses SiklusKetiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal2182009);.

Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sesudah Proses SiklusKeempat Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 21 Mei2010);. Berita Acara Hauling Out Sesudah Proses Siklus Keempat Mutiara SBF(tanggal 10 Juli 2010);4. Berita Acara Tahun2009:. Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga PematangSBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 13052009);. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 2182009);.

Mewajibkan Penggugat untuk membayar kepada Para Tergugat pembayaran pesangon dengan dipotong dan diperhitungkan saldo dana pensiun PT Freeport Indonesia dan saldo program kesejahteraan pekerja dan pinjaman Para Tergugat sebagai berikut: No Nama Total perhitungan sesuai Pasal 164 ayat (3) UU No 13/2003(Rp) Saldo per 1 Agustus 2019 dana pensiun(Rp) Saldo per 31 Agustus 2019 program kesejahtreaan pekerja(Rp) Sisa pinjaman(Rp) Selisih yang dibayar Penggugat(Rp)1 Tergugat 1 171.347.996,00

BuktiP38.11: Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiunPT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 11periode Agustus 2019;333. BuktiP38.12: Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiunPT.

Freeport Indonesia atas nama Tergugat 13periode Agustus 2019;Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiunPT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 14periode Agustus 2019;Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiunPT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 15periode Agustus 2019;Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiunPT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 16periode Agustus 2019;Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiunPT.

Freeport Indonesia atas nama Tergugat 17periode Agustus 2019;Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiunPT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 18periode Agustus 2019;Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiunPT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 19periode Agustus 2019;Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiunPT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 20periode Agustus 2019;Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiunPT.

EvaSusanti, dkk;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cutiTergugat 1;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cutiTergugat 2;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cutiTergugat 3;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cutiTergugat 4;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cutiTergugat 5;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cutiTergugat 6;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cutiTergugat 7;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cutiTergugat 8;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cutiTergugat

sisa cutiTergugat 51;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cutiTergugat 52;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cutiTergugat 53;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cutiTergugat 54;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cutiTergugat 55;Fotokopi dari fotokopi Keputusan Direksi PT.Freeport Indonesia tertanggal 1 Maret 2008, No.104425/16/21/1I/2018,pensiun PT.

Putusan Nomor 565/B/PK/Pjk/2019telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar koreksi Pajak Masukan DalamNegeri Masa Pajak November 2011 sebesar Rp5.211.721.466,00 tersebutdibatalkan;Bahwa dengan demikian, jumlah PPN yang kurang dibayar untukMasa Pajak November 2011 menurut Pemohon Banding adalah NIHILdengan perincian perhitungan sebagai berikut:Tabel 4.

Perhitungan jumlah PPN yang kurang dibayar menurut Wajib Pajak N Keterangan Menurut Wajib Pajak0 (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Ekspor 503.888.295b. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 8.623.222.995c. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 46.367.236.373Jumlah DPP 55.494.347.6632 Pajak Keluaran 862.322.3003 Dikurangi:a. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 6.555.383.152b.

Putusan Nomor 565/B/PK/Pjk/2019Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat17520, sehingga perhitungan menjadisebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Rp 55.494.347.663,00Pajak Keluaran Rp 862.322.300,00Kredit Pajak Rp 6.554.183.152,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (Rp 5.691.860.852,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikanke Masa berikutnya Rp 9.693.060.852,00Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masihharus Dibayar Rp 1.200.000,00Sanksi Administrasi : KenaikanPasal 13

Tenma Indonesia, NPWP 01.081.339.2052.000,beralamat di Kawasan industri MM2100 Blok Nomor: 34,Gandamekar, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat17520,sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Atau:Halaman 4 dari 9 halaman.

bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp2.400.000,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Rp 55.494.347.663,00Pajak Keluaran Rp 862.322.300,00Kredit Pajak Rp 6.554.183.152,00Jumlah perhitungan

Tanggal 20 Juli 2018;Bahwa terhadap pengaduan yang diajukan pihak karyawan tersebut gunamenindaklanjuti permasalahan tersebut, pihak Pegawai PengawasKetenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan selaku Instansiyang berwenang telah menerbitkan Nota Pemeriksaan 1 Tanggal: 05September 2018, Nomor: 560/3797/Nakertrans/2018, serta menerbitkanPenetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans ProvinsiSumatera Selatan Nomor: 566/3796/VI/Nakertrans/2018 Tanggal: 05September 2018, tentang Perhitungan

EKAJAYA MULTI PERKASA Kabupaten Lahatselaku Perusahaan untuk membayar kekurangan Upah Lembur bagikaryawan termasuk Sdr.TAMRIN AKIM selaku PENGGUGAT yangseluruhnya berjumlah sebesar Rp5.368.103.915, (Lima milyar tiga ratusenam puluh delapan juta seratus tiga ribu sembilan ratus lima belasRupiah);Bahwa terhadap Penetapan perhitungan dan Nota Pemeriksaan 1 yangditerbitkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans ProvinsiSumatera Selatan tersebut diatas, pihak perusahaan (TERGUGAT)membalas dan

EKAJAYA MULTI PERKASA Tanggal: 28 September2018 Nomor: 047/EJMP/HRD/Jawaban/022018 Tentang Perhitungan PremiLembur;Bahwa menyikapi jawaban dan/atau tanggapan dari pihak perusahaan(TERGUGAT) tersebut, kemudian pihak Pegawai PengawasKetenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan selaku InstansiHalaman 4 dari 17 Putusan Nomor 63/Pdt.SusPHI/2019/PN.

Pig.11.12.yang berwenang menerbitkan Nota Pemeriksaan II Tanggal: 14 November2018, Nomor: 560/ 5108/Nakertrans/2018, serta menerbitkan PenetapanPegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi SumateraSelatan Nomor: 566/5107/ VI/Nakertrans/2018 Tanggal: 14 November 2018,tentang REVISI Perhitungan Hak Pekerja yang wajib dilaksanakansehubungan dengan tuntutan normatif upah kerja lembur karyawan PT.EKAJAYA MULTI PERKASA Lahat berdasarkan peraturan perundangundangan ketenagakerjaan, yang pada

uang premi pada setiap bulannya seharusnya kelebihan jam kerjadimaksud dibayar dengan perhitungan upah lembur;Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diatas menurutTergugat di dalam tugas satuan pengamanan (satpam)/Security tidak mengenalkelebihan jam kerja karena tidak ada job sheet atau job description dan karena tidakada surat perintah lembur (SPL) dari Tergugat kepada Penggugat sehingga tidaksesuai dengan Pasal 6 Kep. 102/Men/V1I/2004 tentang Waktu Kerja Lembur danUpah Kerja Lembur

berdasarkan ekualisasi antaraPeredaran Usaha di SPT PPh Badan (berdasarkan koreksi sebagaimana tertuang dalam SKPKBPPh Badan) dengan Dasar Pengenaan Pajak PPN yang dilaporkan dalam SPT PPN karenaPemeriksa beranggapan bahwa jumlah peredaran usaha terkait dengan penyerahan dalampelaporan SPT PPN;bahwa koreksi Pemeriksa berasal dari hasil pengujian Penjualan dengan cara menggross upselisih negatif pembelian dengan prosentase laba kotor yang dilaporkan oleh PemohonBanding di SPT Tahunan PPh Badannya, dengan perhitungan

sebagai berikut :Data penjualan menurut SPT/Pemohon BandingPenjualan Rp. 61,536,905,910.00Laba Bruto Rp. 21,734,169,083.00Prosentase Laba Bruto21,734,169,083.00 = 35.32 %61,536,905,910.00bahwa perhitungan Pembelian cfm.

Pemeriksa adalah sebagai berikut:Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor Rp. 1,398,945,919.00Gross up nilai pembelian (2,5% ) Rp. 55,945,836, 760.00Pembelian cfm Pemohon Banding Rp. 39,802,736,827.00Selisih pembelian yang belum dilaporkan Pemohon Banding Rp. 16,143,099,933.00Atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :Selisih pembelian yang belum dilaporkan Rp. 16,143,099,933.00

Oleh karena itu, Pemohon Banding meminta agarMenimbangTerbanding menyampaikan PIB atas transaksi tersebut untuk dapat diteliti lebih lanjut, namunsampai persidangan berakhir Terbanding tidak menyampaikan PIB atas ke15 transaksi tersebut;bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas maka perhitungan Pembelian cfm.

Majelisadalah sebagai berikut:Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor Rp. 1,294,507,262.00Gross up nilai pembelian (2,5% ) Rp. 51,780,290,480.00Pembelian cfm Pemohon Banding Rp. 39,802,736,827.00Selisih pembelian yang belum dilaporkan Pemohon Banding Rp. 11,977,553,653.00Atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut : Selisih pembelian yang belum dilaporkan Rp. 11,977,553,653.00Persediaan

Kompensasi sebesar Rp859.514.600,00a) Jumlah perhitungan sesuai UU 13/2003. = Rp 859.514.600,00 b) Saldo manfaat dana pensiun = Rp 472.441.571,00 ()c) Pencairan OC 2017 = Rp 180.000.000,00 ()Kewajiban perusahaan membayar selisihDana Pensiun sebesar = Rp 207.073.020,00Halaman 4 dari 41halaman Putusan No: 12/Padt.SusPHI/2020/PN Jap15.16.17.18.19.20.Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan hasil perhitungan tersebutkarena Tergugat telah menghilangkan beberapa tunjangan tetap yang telahPenggugat terima

Pihak Tergugat tidak mau menunjukkan kepadaPenggugat dokumen perhitungan pesangon dan juga tidak dapatmenjelaskan apa dasar hukumnya merubah atau menghilangkan tunjangantetap yang seharusnya menjadi dasar perhitungan pesangon akan tetapiTergugat mengakui bahwa tiga komponen upah yang merupakan tunjangantetap yaitu (1) tunjangan staf, (2) tunjangan masa staf dan (3) tunjanganmasa golongan sebagian dimasukkan dalam gaji pokok dan sebagian lagidimasukkan dalam Insentif Kinerja (IK).

sisa saldo tanggal 27 juni 2016 yangdi beri tanda bukti P19A;Fotokopi sesuai print out perhitungan sisa saldo tanggal 27 Agustus 2016yang di beri tanda bukti P19B;Halaman 28 dari 41halaman Putusan No: 12/Pdt.SusPHI/2020/PN Jap37.38.39.40.41.42.43.4A,45.46.47.48.49.50.51.52.Fotokopi sesuai print out perhitungan sisa saldo tanggal 27 September 2016yang di beri tanda bukti P19C;Fotokopi sesuai print out perhitungan sisa saldo tanggal 27 Oktober 2016yang di beri tanda bukti P19D;Fotokopi sesuai print

out perhitungan sisa saldo tanggal 27 Nopember 2016yang di beri tanda bukti P19E;Fotokopi sesuai print out perhitungan sisa saldo tanggal 27 Desember 2016yang di beri tanda bukti P19F;Fotokopi sesuai print out perhitungan sisa saldo tanggal 27 Januari 2015yang di beri tanda bukti P20;Fotokopi sesuai print out perhitungan sisa saldo tanggal 27 Februari 2015yang di beri tanda bukti P20A;Fotokopi sesuai print out perhitungan sisa saldo tanggal 27 Maret 2015yang di beri tanda bukti P20B;Fotokopi sesuai

print out perhitungan sisa saldo tanggal 27 April 2015 yangdi beri tanda bukti P20C;Fotokopi sesuai print out perhitungan sisa saldo tanggal 27 Mei 2015 yangdi beri tanda bukti P20D;Fotokopi sesuai print out perhitungan sisa saldo tanggal 27 Juni 2015 yangdi beri tanda bukti P20E;Fotokopi sesuai print out perhitungan sisa saldo tanggal 27 Juli 2015 yangdi beri tanda bukti P20F;Fotokopi sesuai print out perhitungan sisa saldo tanggal 27 Desember 2015yang di beri tanda bukti P20G;Fotokopi sesuai aslinya

Bea Keluar sebesar Rp.161.450.000,00;: bahwa penagihan Bea Keluar didasarkan pada tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor,serta kurs yang berlaku pada tanggal selesai pemuatan ke sarana pengangkut,sesuai ketentuan, pada saat realisasi ekspor melampaui tanggal perkiraan eksporseharusnya PEB dibatalkan dan eksportir seharusnya mengajukan PEB baru denganperhitungan Bea Keluar baru;: bahwa penetapan Terbanding dalam Keputusannya Nomor : KEP238/WBC.03/2011tanggal 19 Desember 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan

Direktur Jenderal telah menerbitkan Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP238/ WBC.03/2011 tanggal 19 Desember2011, tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang YangDiekspor oleh PT XXX, yang mewajibkan PT XXX, untuk melunasi kekuranganpembayaran Bea Keluar sebesar Rp. 161.450.000, 00;bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding kemudian memberikan bantahandengan surat Nomor P.238/N5/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012, yang antara lainyang menyatakan:1) Bahwa Pelaksanaan Ekspor

Fakta yang terjadi adalah eksportasi melampauitanggal perkiraan ekspor, PEB tidak dibatalkan dan tidak diajukan pembayarandengan perhitungan baru.

(SPKPBK) sesuai dengan formatsebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) sebagaimanadimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai :penetapan Direktur Jenderal;pemberitahuan; danpenagihan kepada Eksportir.bahwa ketentuan ini menyatakan untuk penetapan kembali perhitungan bea keluaradalah berdasarkan Tarif Bea Keluar, Harga Ekspor yang berlaku pada saat PEBmendapat Nomor Pendaftaran dan Kurs yang berlaku saat pembayaran

Bea Keluar sudah benar;bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat Penetapan Kembali Perhitungan BeaKeluar oleh Terbanding sesuai : KEP238/ WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang DieksporOleh PT.

Melakukan perhitungan pajak sesuai dengan peraturan perpajakanyang berlaku yang menjadi tanggungan Petambak Plasma.b. Mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan FasiitasPinjaman yang diberikan Pemberi Pinjaman (apabila diperlukan).c.

Penggugattelah melakukan Perhitungan Nilai Tambak terhadap asset Para Tergugatsampai dengan tanggal 30 Juni 2016 dan dilaporkan pada tanggal 31 Juli 2016.Adapun perhitungan atas Harga NilaiJualUnitTambak adalah: NilaiPerhitungan Unit Tambak Depresiasi, sedangkan Nilai Perhitungan UnitTambak adalah Harga Perolehan Awal Unit Tambak + Penambahan AssetUnit Tambak + Inflasi.TABEL IlPERHITUNGAN NILAI TAMBAK PARA TERGUGAT NilaiAwal PENAMBAH 1 4) ici acy nine NILAI etPARA PKS AN ASSET idalans tambak DEPRESIA

Menyatakan perhitungan Niai Aset Tambak sebagaimana ketentuan Pasal Pasal11 Ayat (3) huruf b Perjanjian Kerjasama (PKS) sebagaimana Tabel Ill di bawahini:TABEL IllPERHITUNGAN NILA TAMBAK PARA TERGUGATNitai Awar PENAMBAHA NILAI Warren.

Hal iniPENGGUGAT tuangkan dalam TABEL tentang Perhitungan Hutang ParaTergugat dan TABEL Il tentang Perhitungan Piutang Para Tergugat.Isi Perjanjian aquo inilah yang menyebabkan kondusifitas PARATERGUGAT selalu terlilit hutang oleh PENGGUGAT yang tidak pernahselesai hingga 16 (enam belas) tahun.

Sehingga PARA TERGUGAT menolakseluruh perhitungan pada TABEL tentang Perhitungan Hutang ParaTergugat, TABEL Il tentang Perhitungan Piutang Para Tergugat, TABEL Illtentang Perhitungan Nilai Tambak Para Tergugat, TABEL WV tentang NilaiTotal Hutang Para Tergugat, dan TABEL V tentang Nilai Total Piutang ParaTergugat.

ditetapkan dalam LAMPIRANSE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal2651989tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT.

Manfaat Pensiun versi Tergugat untuk atas namaBambang Ediwisono ;Rincian Perhitungan Manfaat Pensiun versi Tergugat untuk atas namaBakri ;Rincian Perhitungan Manfaat Pensiun versi Tergugat untuk atas nama Ir.H.

Dodi Hadari Djumenda ;Rincian Perhitungan Manfaat Pensiun versi Tergugat untuk atas namaNina Marlina ;Rincian Perhitungan Manfaat Pensiun versi Tergugat untuk atas namaNono Mulyono ;Rincian Perhitungan Manfaat Pensiun versi Tergugat untuk atas namaSukirno ;: Rincian Perhitungan Manfaat Pensiun versi Tergugat untuk atas namaSuryana ;PP 10.8PP 10.9PP 10.10 :PP 10.11PP 10.12 :PP 10.13PP 10.14PP 10.15PP 10.16PP 10.17PP 10.18PP 10.19PP 10.20 :PP 10.21PP 10.22Sogin ;Tatang Suryadi ;: Rincian Perhitungan

Manfaat Pensiun versi Tergugat untuk atas nama: Rincian Perhitungan Manfaat Pensiun versi Tergugat untuk atas namaRincian Perhitungan Manfaat Pensiun versi Tergugat untuk atas namaTony Nainggolan ;: Rincian Perhitungan Manfaat Pensiun versi Tergugat untuk atas namaWilly Rosali ;Rincian Perhitungan Manfaat Pensiun versi Tergugat untuk atas namaAlbert John Pardede: Rincian PerhitunganBambang Tri Ds ;: Rincian PerhitunganBerton Samosir ;: Rincian Perhitunganatas nama Darsono ;: Rincian PerhitunganEntang

Tergugat untuk atas namaSyafdinal ;: Rincian Perhitungan Manfaat Pensiun versi Tergugat untuk atas namaAzwir ;: Rincian Perhitungan Manfaat Pensiun versi Tergugat untuk atas namaHeru Kris.

Tepat tanggal 7 Desember 2020 Panitia (Tergugat 1)melaksanakan pemungutan dan perhitungan Suara Putaran Kedua.Sebelum pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan keduaCalon membacakan dan menandatangani surat pernyataan siap kalahdan siap menang tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Dalam proses perhitungan suara tersebut saudara Jemmy DKabungsina (Penggugat) sebagai Calon No urut 05 pergi meninggalkanruangan pemungutan dan perhitungan suara sementara prosesperhitungan belum selesai, setelah perhitunagn suara selesai saudaraJemmy D Kabungsina (Penggugat) dipanggil oleh Panitia (Tergugat 1)melalui Babinkantibmas Negeri labuan untuk menandatangi BeritaAcara Perhitungan Suara tetapi yang bersangkutan tidak hadir (tidakbersedia);8.

Berita Acara Perhitungan Putaran kedua telah di sampaikankepada BPN Negeri labuan untuk selanjutnya dilakukan PenetapanKepala Pemerintah Negeri berdasarkan suara terbanyak ataupemenang pemilihnan.

Fotocopy Berita Acara Perhitungan Suara tanggal 07 Desember2020, dan dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai denganfotocopynya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;2. Fotocopy Berita Acara Perhitungan Suara tanggal 26 November2020, dan dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai denganfotocopynya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;3.

Fotocopy Berita Acara Perhitungan Suara tanggal 07 Desember2020, dan dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai denganaslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.110;Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Msh11.

Perhitungan PPN Lebih Bayara. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarifx1.a.2 ata 1.d.7 64.344.943.748atau NIHIL)b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 68.789.881.121b.3. STP (pokok kurang bayar) 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.5. Lainlain 0b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 68.789.881.121c. Diperhitungkanc.1. SKPLB 0c.2. SKPPKP 0c.3. Jumlah (c.1+c.2) 0d.

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6c.3) atau (d.4)) 68.789.881.121 f. jumlah perhitungan PPN lebih bayar/seharusnya tidakterutang (ea)4.444.937.373 3. Kelebihan pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .................. (karenapembetulan) c. Jumlah (atb) 4.

Perhitungan PPN Lebih Bayar a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarifx1.a.2 ata1.d.7 atau NIHIL) 64.344.943.748 b. Dikurangi:b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 68.789.881.1214 iy pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6c.3) atau 68.789.881.121 f. jumlah perhitungan PPN lebih bayar/seharusnya tidak4.444 .937.373terutang (ea) 3. Kelebihan pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0 4.

Putusan Nomor 3123/B/PK/Pjk/2018yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp4.444.937.373,00; dengan perincian sebagai berikut :1 Dasar Pengenaan Pajak Rp 764.238.986.38. 22 Perhitungan PPN Lebih Bayara.

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 68.789.881.121((b.6c.3) atau (d.4))f. jumlah perhitungan PPN lebih Rp 4.444.937.373bayar/seharusnya tidak terutang (ea)3 Kelebihan pajak yang sudah:a.