sebagaiberikut:Bahwa Perhitungan Menurut Pemeriksa:PPN Impor :Rp 27.495.069.948,00Pembelian berdasarkan PPN Impor : 274.950.699.480,00Pembelian berdasarkan GL ( SPT Badan) : 86.929.871.437,00 Selisih (Penjualan yang belum dilaporkan) : Rp188.020.828.043,00Halaman 3 dari 26 halaman.

Kesimpulan;Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas maka PPh Badan LebihBayar menurut perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:Halaman 8 dari 26 halaman.

Koreksi Penjualan Atas Gross Profit Margin sebesarRp70.000.154.280,00;Berdasarkan perhitungan kembali koreksi yang dibuat oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak (halaman 45 Putusan), dapat disimpulkanHalaman 19 dari 26 halaman.

HPP Rp 286.645.070.390,00Bahwa berdasarkan perhitungan di atas, jumlah koreksi negatif HPP adalah:Halaman 21 dari 26 halaman.

Putusan Nomor 774/B/PK/PJK/2016Bahwa perhitungan HPP menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajakdidasarkan pada perhitungan jumlah Pembelian, sehingga dengan demikian,perhitungan HPP seharusnya menurut Pemohon Peninjauan Kembali adalahsebagai berikut: Saldo awal persediaan Rp =6.714.411.567,00Pembelian Rp 201.561.169.000,00Jumlah Rp 208.275.580.567,00Saldo akhir persediaan (Rp 7.585.620.953,00)Jumlah HPP menurut Majelis Rp 200.689.959.614,00Bahwa koreksi negatif HPP seharusnya adalah:HPP menurut

Intertek Utama Services sebagaiperusahaan surveyor yang ditunjuk oleh Importir/ouyer yang selanjutnyadokumen tersebut oleh Terbanding dijadikan dasar perhitungan dalammenetapkan kekurangan bayar Bea Keluar PEB yang kemudian dibebankandan harus dibayarkan oleh Pemohon Banding;Bahwa adanya jasa PT.

Surveyor Indonesia untukmementukan kadar Ni tersebut sebagai dasar perhitungan Bea keluar;Bahwa dengan adanya Keputusan Terbanding Nomor: KEP133/WBC.15/Halaman 4 dari 17 halaman.

tanggal 9 Juli 2013tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang YangDiekspor oleh PT Sambas Minerals Mining, atas nama : PT.

Rumus Bea Keluar:BK = Tarif x jml satuan Barang x Harga Ekspor /persatuan barang xnilai tukar mata uang;Bahwa, rumus perhitungan bea keluar sebagaimana dimaksud diatas, sesuai dengan ketentuan Pemerintah yang ditungkan dalam PeraturanMenteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 dan untuk Harga Ekspor (HE)disesuaikan dengan kadar Ni yang diterbitkan oleh PT.

Perhitungan FOB (nilai Ekspor):FOB = Jumlah Barang x Harga Ekspor persatuan barang;= 54.960 WMT x32.69 USD;= 1.796.642 USD (Nilai yang ditulis dalam PEB,Invoice dan LS );Note : Harga Ekspor menggunakan asumsi Ni : 1.8 2 %;B.

(Fakhruddin bin Abdul Hikam) terhadap Penggugat (Siti Arbayah binti Hadriyani);

Marhaban Desa Uteun Bayi;Bahwa sesuai dengan surat perhitungan kerugian PDAM atas penggunaanair secara tidak resmi, tanggal 20 februari 2018 oleh Tim Penertiban wilayahlhokseumawe dan setelah dilakukan pengecekan oleh petugas PDAM TirtaMon Pase, tergugat telah menggunakan air tanpa izin dengan perhitungansebagai berikut:Dimensi bak penambungBak penambung dipabrik tempe:Bak beton : 85cm x 280cm x 130cm x 2 Unit = volume 6,1M?Sumur cincin : 3,14 x 45*cm x 95 cm = volume 0,6M*3.

sedikitpun tersentuh terhadap tarif usaha kecil (UA) yang jumlahnyaRp66.907.328.00 (enam puluh enam juta sembilan rauts tujuh ribu tiga ratusdua puluh delapan rupiah) yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan nya;Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) danangka 2 (dua) tergantung kepada petitum berikutnya;Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga), tentang Suratsanksi denda dan administrasi penggunaan air PDAM Tirta Mon Pase sesaratidak resmi dari PDAM Tirta Mon Pase (surat perhitungan

Gatot Subroto KaY 58, Kuningan Timur, Jakarta Selatan12950, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :Penghasilan Neto (RUQI) .......:e:eeesceeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp 10.045.108,00Penghasilan Kena Papa krciccs0smosmcsemmsuunmneccomemnccmnmeusoonet Rp 10.045.108,00Pajak Penghasilan yang terutang .........:.

Bahwa karena tidak ada data terkait dengan kapan transaksitersebut terjadi, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menggunakan data kurs Rp9.419,00 pada awal tahundan kurs Rp10.950,00 pada akhir tahun dan dihitung secarakonsisten;j. bahwa perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) juga telah sesuai dengan pembukuan TermohonHalaman 14 dari 25 halaman.

TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ataukah sesuaidengan perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding);s.

Gatot Subroto kav 58, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950,sehingga penghitungan pajak yang terutang sebagaimana perhitungan tersebutdiatas;Halaman 23 dari 25 halaman.

Pasangan Batu Kali : 4, perhitungan berdasarkan MC.100 sebanyak 2.767,63m? dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak 2.850,81 m3 ;d. Plesteran, pengukuran berdasarkan MC.100 sebanyak 4.290,68 m? danpengukuran berdasarkan As Built Drawing sebanyak 3.944,07 m? ;e. Pengadaan Kayu Dolken ukuran 2,5 meter, perhitungan berdasarkan MC.100sebanyak 300 batang dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak3.378 batang ;f.

Pengadaan Kayu Dolken 1,7 meter, perhitungan berdasarkan MC.100 sebanyak6.281 batang dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak 6.149batang ;g. Pemancangan kayu dolken ukuran 2,5 meter, perhitungan berdasarkan MC.100sebanyak 750 meter dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak8.694 meter ;h.

dandisetujuinya atau fisiknya telah mencapai minimal 95% dan sisa 5% nya diselesaikanpada masa pemeliharaan serta berita acara pemeriksaan lapangan tersebut juga tidakada tandatanganan/persetujuan konsultan supervisi, seharusnya apabila pengukurandan perhitungan dilakukan sesuai dengan prosedur maka tim supervisi pastimenerima hasil pengukuran dan perhitungan volume serta tim supervisi ikut sertabersamasama ke lapangan sehingga kenyataan sebenarnya dokumen berita acarapengukuran dan perhitungan

;Pengadaan Kayu Dolken ukuran 2,5 meter, perhitungan berdasarkan MC.100sebanyak 300 batang dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak3.378 batang ;Pengadaan Kayu Dolken 1,7 meter, perhitungan berdasarkan MC.100 sebanyak6.281 batang dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak 6.149batang ;Pemancangan kayu dolken ukuran 2,5 meter, perhitungan berdasarkan MC.100sebanyak 750 meter dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak8.694 meter ;Pemancangan kayu dolken ukuran 1,7

BA/BRR.PBPP/2006,tanggal 21 Aprill 2006 ; Perhitungan Progress Fisik 100% ;Hal. 53 dari 70 hal. Put.

Putusan Nomor 1231/B/PK/PJK/2015Bahwa Pemohon Banding baik melalui pernyataan tertulis dan pernyataanlisan dalam persidangan menyatakan bahwa terdapat perbedaan dasarpenetapan dan dasar perhitungan pada proses pemeriksaan yangmenghasilkan SKPKB dan proses keberatan yang menghasilkan SuratKeputusan Keberatan.

perhitungan PPNMasa Pajak Januari 2003 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak Januari 2003 adalah sebesar Rp.103.851.213,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KeputusanMenteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002;Bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal diatas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan

Bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;4. Bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehinggaHalaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1231/B/PK/PJK/2015tidak ada kepastian hukum Antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan;5.

Sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tatacara menghitung) Antara pemeriksa / fungsional dengan peneliti /penelaah terdapat perbedaan / tidak konsisten dalam menghitung PPNyang harus dibayar. Sehingga produk hukum penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bias digunakan sebagai dasar penetapansekaligus dasar perhitungan PPN yang masih harus dibayar;8.

Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (d.hPemohon Banding)perhitungan PPN Masa Pajak Januari 2003 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut:DPP PK Rp. 643.112.135,00DPP (80/100xDPP PK) Rp. 514.489.708,00Selisih (DPP PK DPP PM) Rp. 128.622.427,00PPN (10/100xDPP) Rp. 12.862.242,00KESIMPULAN:Bahwa sesuai Put. 50727/PP/M.XVIIIB/16/2014pada halaman 15dari 54halaman, Bantahan Pemohon Banding:Dimana pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

suara setelahpemungutan suara di TPS dinyatakan selesai.e Ayat (5) Setelah perhitungan suara di TPS selesai, Ketua KPPSmembuat berita acara hasil pemungutan suara yang ditandatangi olehHalaman 16 dari 89 Putusan Nomor 17/Pdt.G /2017/PN Blin.ketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada panitia pemilihantingkat desa pada saat itu.e Ayat (6) Setelah perhitungan suara selesai panitia pemilinan tingkatdesa mendatangani berita acara perhitungan suara dan mengumumkanhasil perhitungan suara.3.

suara yang ditandatangioleh ketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada panitiapemilihan tingkat desa pada saat itu.e Ayat (6) Setelah perhitungan suara selesai panitia pemilinan tingkatdesa mendatangani berita acara perhitungan suara danmengumumkan hasil perhitungan suara.Bahwa artinya PANITIA PILKADES DESA GUSUNGE hanyamenerima laporan dari KPPS dan kemudian menandatangani beritaacara perhitungan suara dan mengumumkan hasil perhitungansuara, maka bukan kewenangan PANITIA PILKADES DESAGUSUNGE

suara setelahpemungutan suara di TPS dinyatakan selesai.Halaman 36 dari 89 Putusan Nomor 17/Pdt.G /2017/PN Blin.e Ayat (5) Setelah perhitungan suara di TPS selesai, Ketua KPPSmembuat berita acara hasil pemungutan suara yang ditandatangi olehketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada panitia pemilihantingkat desa pada saat itu.e Ayat (6) Setelah perhitungan suara selesai panitia pemilinan tingkatdesa mendatangani berita acara perhitungan suara dan mengumumkanhasil perhitungan suara.3.

suara setelahpemungutan suara di TPS dinyatakan selesai.e Ayat (5) Setelah perhitungan suara di TPS selesai, Ketua KPPSmembuat berita acara hasil pemungutan suara yang ditandatangi olehketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada panitia pemilihantingkat desa pada saat itu.e Ayat (6) Setelah perhitungan suara selesai panitia pemilihan tingkatdesa mendatangani berita acara perhitungan suara dan mengumumkanhasil perhitungan suara.3.

Foto copy dan foto copy Tata Tertib Pemungutan dan Perhitungan Suara,yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P9;10. Foto copy dan foto copy Tata Tertio Pemungutan dan Perhitungan Suara,yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P10;11. Foto copy dan foto copy Tata Tertid Pemungutan dan Perhitungan Suara,yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P11;12.

2019yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum Banding sebagai berikut:Bahwa koreksi atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp12.724.275,00 dansanksi kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP sebesar Rp12.724.275,00seharusnya dibatalkan;Bahwa menurut Pemohon Banding Faktur Pajak Masukan yang telahdikreditkan oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan UU Nomor 42Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM Pasal 13 ayat 5 ketentuan formal dankarena itu maka seharusnya perhitungan

PPN untuk Masa Pajak Mei 2014menurut perhitungan Pemohon Banding adalah menjadi sebagai berikut: JUMLAH RUPIAH MENURUTURAIAN PERHITUNGANSEHARUSNYA FIShESDasar Pengenaan Pajak:a.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a d)Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak ............. (karena pembetulan)c. Jumlah (a + b)PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)Sanksi administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUPKenaikan Pasal 13 (3) KUPBunga Pasal 13 (5) KUPKenaikan Pasal 13A KUPKenaikan Pasal 17C (5) KUPKenaikan Pasal 17D (5) KUPBunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN.

Putusan Nomor 3767/B/PK/Pjk/2019 Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2014 Nomor 00167/207/14/055/16 tanggal 13 April 2016, atas nama PTKarya Sumiden Indonesia, NPWP 01.824.613.2055.000, beralamat di JalanIndustri VI, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang15135, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: .

JumlahNo Uraian (Rp)1 Ja Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1 Ekspor 618.240.022.298 ,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 146.050.731.162,00a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 0,00a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 211.442.228.514,00a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00a.6 Jumlah 975.732.981.974,00b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c Jumlah Seluruh Penyerahan 975.732.981.974,002 Perhitungan PPN

Makassar tahun 2020 Rp. 3.191.572,Perhitungan : Pesangon > (2x9xRp. 3.191.572,)= Rp. 57.448.296, Penghargaan Masa Kerja: (8xRp. 3.191.572,)= Rp. 25.532.576,Rp. 82.980.872, Tunj. Pengobatan/Perumahan : (15% x Rp.82.980.872,) Rp.12.447.131, Pengganti Cuti : (12/25 x Rp.3.191.572,) =Rp. 1.531.995,Jumlah Rp. 96.959.998.,2) NANI SARRO= Masa kerja 25 tahun.=" UMK.

Makassar tahun 2020 Rp. 3.191.572,Perhitungan :Pesangon : (2x9xRp. 3.191.572,)= Rp. 57.448.296,Penghargaan Masa Kerja: (8xRp. 3.191.572,)= Rp. 25.532.576.,Rp. 82.980.872,Tunj.Pengobatan/Perumahan : 15% x Rp.82.980.872,) =Rp.12.447.131, Pengganti Cuti : (12/25 x Rp.3.191.572,):Rp. 1.531.995,Jumlah Rp. 96.959.95/7,5) TEGUH SANTOSO= Masa kerja 30 Tahun=" UMK.

Makassar tahun 2020 Rp. 3.191.572,Perhitungan :Pesangon (2x9xRp. 3.191.572,) =Rp. 57.448.296,Penghargaan Masa Kerja ( 8 x Rp. 3.191.572,) =Rp. 25.532.576,Rp. 82.980.872,Tunj.Pengobatan/Perumahan(15%xRp.82.980.872,)= Rp. 12.447.131, Pengganti Cuti : (12/25 x Rp. 3.191.572,) =Rp. 1.531.995.,Jumlah Rp. 96.959.957,7.

Makassar tahun 2020 Rp. 3.191.572,Perhitungan : Pesangon (2x9xRp. 3.191.572,) =Rp. 57.448.296, Penghargaan Masa Kerja ( 8 x Rp. 3.191.572,) =Rp. 25.532.576,Rp. 82.980.872, Tunj.Pengobatan/Perumahan(15%xRp. 82.980.872,)=Rp. 12.447.131, Pengganti Cuti =r: (12/25 x Rp. 3.191.572,) =Rp. 1.531.995,Jumlah Rp. 96.959.957,3.

Makassar tahun 2020 Rp. 3.191.572,Perhitungan :Pesangon > (9x Rp. 3.191.572,) = Rp. 28.724.148,Penghargaan Masa Kerja: (8x Rp. 3.191.572,) = Rp. 25.532.576.,Rp. 54.256.724,Tunj.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) Peraturan Bupati KarawangNomor 57 Tahun 2018 telah diatur secara tegas, bahwa perhitungan suaraharus dilakukan dan selesai di Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaknimenurut hukum pada perhitungan suara yang dilakukan oleh TERGUGATharus dilakukan dan selesai pada hari Minggu tanggal 11 November 2018yang serta dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan karenanyatidak boleh dilakukan di hari dan di tempat lain.

Bahwa dalam perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh TERGUGATpada hari Minggu tanggal 11 November 2018 yang dimulai pukul 13.30 19.30 Wib yang dimenangkan oleh PENGGUGAT dengan nomor urut 3memperoleh suara pemilih terbanyak yakni sebanyak 1.287 suara, tidak adaperselisihan dalam hasil perhitungan perolehan suara dari para calon kepaladesa, baik berkenaan dengan suara sah total berjumlah 4.581 maupun suaratidak sah total berjumlah 2.492 ;Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pat.G

Bahwa dalam penghitungan perolehan suara pada hari Minggu tanggal 1110.11.12.November 2018 yang dimulai pukul 13.30 19.30 Wib yang dimenangkanoleh PENGGUGAT dengan nomor urut 3 sebagai Kepala Desa Curug terpilihdengan perolehan suara pemilin sebanyak 1.287 seketika setelahperhitungan suara selesai, secara nyatanyata tidak pernah ternadiperselisihan dalam hasil perhitungan suara, baik suara sah maupun tidaksah, karena jika ada perselisihan hasil perhitungan suara, wajib dilakukanperhitungan ulang

surat Suara secara saling silang oleh masingmasing saksicalon pada hari itu juga dan dilakukan di TPS, bukan ditempat lain, prosedurini sebagaimana telah diatur dalamp Pasal 57 ayat (2) Peraturan BupatiKarawang Nomor 57 Tahun 2018, yang mengatur sebagai berikut :(2) Apabila terjadi perselisihan dalam hasil perhitungan suara makadilaksanakan perhitungan ulang surat suara secara silang oleh masingmasing saksi calon ;Bahwa faktanya pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 seketikabeberapa saat setelah

selesai dilakukan perhitungan surat suara olehTERGUGAT Panitia Pemilihan dengan kemenangan PENGGUGAT dengannomor urut 3 sebagai Kepala Desa Curug terpilin dengan perolehan suarapemilih sebanyak 1.287, ternyata pada saat itu tidak ada dari saksi paracalon yang kalah, mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara, halmana sebagaimana ternyata pada hari itu, Panitia Pemilih tidak pernahmelakukan perhitungan ulang surat Suara secara saling silang oleh masingmasing saksi calon;Bahwa berdasarkan faktafakta

Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yang timbul karena berakhirnya hubungan kerja dengan perhitungan sebagai berikut: Masa kerja dari bulan Juni 2003 sampai dengan bulan Juli 2015:a. Uang Pesangon 9 x Rp2.170.500,00 =Rp19.534.500,00b. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp2.170.500,00 =Rp10.852.500,00c.

kerja tersebut berupa :a. upah proses selama proses Perselisihan ini berlangsung yaitu sebanyak 4(empat) kali upah sebulan, yaitu terhitung sejak bulan Agustus denganperhitungan sebagai berikut : 4x Rp.2.178.850 = Rp.8.715.400, (delapanjuta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus rupiah);Bahwa oleh karena pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan olehTergugat terhadap Penggugat secara sepihak tanpoa adanya kesalahanPenggugat, maka Penggugat berhak terhadap uang pengakhiran hubungankerja dengan perhitungan

.BuMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan Pengakhiran hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas tersebutadalah tidak Sah dan batal demi hukum;Menyatakan pengakhiran hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat adalah pengakhiran hubungan kerja sepihak dan nonprocedural;Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerjakepada Penggugat secara tunai dan seketika, dengan perhitungan

Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang seharusnya diterimaPenggugat dalam setiap bulannya selama proses perselisihan ini berlangsungyaitu terhitung sejak diakhiri hubungan kerjanya Agustus sampai denganNopember dengan perhitungan sebagai berikut : 4 x Rp.2.178.850 =Rp.8.715.400, (delapan juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus rupiah);6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,meskipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat;7.

Membebaskan Tergugat untuk membayarkan upah selama prosesperselisinan berlangsung sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 1981 Pasal (4) tentang perhitungan upah;6.

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat yang timbulkarena berakhirnya hubungan kerja dengan perhitungan sebagai berikut:Masa kerja dari bulan Juni 2003 sampai dengan bulan Juli 2015:a. Uang Pesangon 9 x Rp2.170.500,00 =Rp19.534.500,00b. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp2.170.500,00 =Rp10.852.500,00c.

Disamping itu jumlah perhitungan HPP BebanHalaman 23 dari 55 halaman.

Adapun dokumen yang diberikanTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)di persidangan adalah sebagai berikut: List/rekapitulasi perhitungan pembebanan tanah perkavling/per rumah, SPT Khususnya neraca untuk memperlihatkanpersediaan, General Ledger tanah, Dasar perhitungan HPP penjualan tanah/perhitunganpembebanan harga pokok tanah LRA;Dokumendokumen tersebut hanya menunjukkanpencatatan/pelaporan atau perhitungan atas HPP Tanahsaja, namun dokumen yang menjadi dasar pencatatanmaupun perhitungan

HPP atas Tanah tidak ada/tidak jelassumbernya dan perhitungan HPP atas Tanah yangdilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) hanya disesuaikan dengan laporankeuangan saja;Bahwa berdasarkan rekapitulasi perhitungan HPP BebanTanah untuk masingmasing per kavling/per rumah yangdiberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) diketahui data sebagai berikut:Halaman 27 dari 55 halaman.

HPP Tanah masingmasingperumahan namun dokumen yang menjadi dasarpencatatan maupun perhitungan HPP atas Tanah tidakada/tidak jelas sumbernya dan perhitungan HPP atas Tanahyang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) hanya disesuaikan dengan laporankeuangan saja.

bunga ataspinjaman tersebut, dan perhitungan Biaya Bunga Pinjamanyang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) hanya disesuaikan dengan laporankeuangan saja;Halaman 49 dari 55 halaman.

Kaltim hanya dimohon untuk memberikan Keterangan Ahlibukan melakukan Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negera/Daerah;Bahwa dari fakta hukum Butir 13 diatas, maka tidak jelas dengan alasan apa sertaatas permintaan siapa Tergugat membuat dan menerbitkan objek sengketa yaituSurat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14Januari 2010 tentang Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah atasPenyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam PelaksanaanPembayaran Belanja

Pada Hasil Audit BPK RI Nomor II/C/S/XIV.15/2006 tertanggal 26September 2006 ditemukan bahwa: Objek pemeriksaan adalah tentang Belanja Penunjang KegiatanPimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD PemerintahKabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005; Telah dilakukan pemeriksaan perhitungan secara investigatif; BPK RI menemukan jumlah pembayaran yang tidak didukung buktimemadai sebesar Rp 2.676.000.000,00;eBPK RI memberikan saran agar uang tersebut ditarik kembali dariAnggota DPRD Kab.

Dewan Kabupaten Kutai Kartanegarasebagaimana hasil audit BPK RI Nomor II/C/S/XIV.15/2006 tanggal26 September 2006, sehingga penyusunan Laporan Hasil PemeriksaanPerhitungan Kerugian Negara/Daerah dimaksud merupakan bagiandari proses acara pidana, dalam hal ini penyidikan yang dilakukan olehpihak Kepolisian;b) Bahwa LHP Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Nomor 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 merupakan dasar dalam pemberian keterangan ahliHalaman 13 dari 22 halaman.

Putusan Nomor 394 K/TUN/201114yang dilakukan oleh BPK RI, karena keterangan ahli yangdisampaikan BPK RI ditingkat penyidikan maupun tingkat pengadilan,sesuai dengan pemeriksaan perhitungan kerugian negara yangdituangkan dalam LHP Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Nomor02/LHP/XIX.SMD/I/2010 dimaksud. Sehingga sesuai dengan sifatnya,maka LHP dimaksud tidak bersifat definitif, karena untuk mempunyaikekuatan hukum masih memerlukan putusan pengadilan.

Dengandemikian Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Nomor 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 dapat dipersamakandengan ketentuan Pasal 2 huruf c UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.

Memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan Bea Keluar yang telahdilunasi oleh Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 24 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001545.40/2018/PP/M.XVIIA Tahun 2019, tanggal 30 Januari 2019,yang telan berkekuatan hukum tetap' tersebut adalah sebagaiberikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat PenetapanKembali Perhitungan Bea Keluar Nomor SPKPBK29/BC/2017 tanggal

Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan Banding PemohonPeninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) terhadap SuratPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) Nomor SPKPBK29/BC/2017 tanggal 21 Desember 2017 sehingga seluruh jumlah BeaHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 122/B/PK/Pjk/2020Keluar diubah menjadi sesuai perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali(dahulu Pemohon Banding);2.

Menyatakan menurut hukum bahwa penetapan Terbanding sebagaimanatertuang dalam Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor SPKPBK29/BC/2017 tanggal 21 Desember 2017telah melanggar ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimanadiatur dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan Penjelasan Pasal 12 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 juncto Pasal 9 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 86/PMK.04/2016 dan Pasal 17 ayat (1)Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER32/BC/2014

Menyatakan bahwa Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor SPKPBK29/BC/2017 tanggal 21 Desember 2017dibatalkan demi hukum sehingga tagihan menjadi nihil:5. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)untuk mengembalikan bea keluar yang telah dilunasi;6.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Penetapan kembali perhitungan bea keluar olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang diberitahukansecara tertulis dengan SPKPBK29 yang disebabkan perbedaan jumlahdan jenis barang ekspor terhadap PEB Nomor 000032 tanggal 30 Juli2017 yang berisi tagihnan bea keluar sebesar Rp1.145.771.000,00; tidakdapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalilyang diajukan dalam Memori Peninjauan

Sehingga produk hukumpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN yang dilanjutkan dengan surat keputusankeberatan tidak bisa digunakan sebagai dasarpenetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak November 2003 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut := Rp218.085.635,00= Rp174.468.508,00= Rp 43.617.127,00= Rp 4.361.713,00bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak November 2003sesuai Pasal 3 KMKNomor 252/KMK.03/2002 = adalahsebagai berikut: = RPajak Masukan 1.054.877,00Pajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

Majelis berpendapat bahwa sepanjangdalam proses keberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yangdilakukan pada proses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak adaaturan yang mengatur dasar penetapan dan dasar perhitungan yang harus diikuti olehTerbanding pada proses keberatan maka halhal yang telah dilakukan oleh Terbandingpada proses keberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturanperpajakan yang berlaku;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding

dalam proses perhitungan PPN Masa PajakNovember 2003 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untukMasa Pajak November 2003 adalah sebesar Rp82.698.322,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah sepakat berpendapatbahwa perhitungan PPN menurut

Sehingga produk hukumpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN yang dilanjutkan dengan surat keputusankeberatan tidak bisa digunakan sebagai dasarpenetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Maret 2005 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut:= Rp 725.034.713,00= Rp 580.027.770,00= Rp 145.006.943,00= Rp 14.500.694,00bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Maret 2005 sesuaiPasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut: Pajak Masukan = Rp 69.898.297Pajak Masukan

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

Majelis berpendapat bahwa sepanjangdalam proses keberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yangdilakukan pada proses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak adamenimbangmenimbangmenimbangmenimbangMengingatMemutuskanaturan yang mengatur dasar penetapan dan dasar perhitungan yang harus diikuti olehTerbanding pada proses keberatan maka halhal yang telah dilakukan oleh Terbandingpada proses keberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturanperpajakan

yang berlaku;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam proses perhitungan PPN Masa PajakMaret 2005 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk MasaPajak Maret 2005 adalah sebesar Rp480.531.467,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah

Namundemikian sebagai bukti pendukung Pemohon Banding akan menyampaikanasli SSP dalam persidangan;PERHITUNGAN PAJAK MENURUT PEMOHON BANDINGbahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perhitungan pajakmenurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut :Ekspor 17.036.870.156,00Penyerahan yg PPNnya harus dipungut sendiri 17.734.783,648,00Penyerahan yg PPNnya tidak dipungut 2.740.743.727,00Jumlah seluruh penyerahan 337.512.397.531 ,00Pajak Keluaran yang harus dipungut 1.773.478.255,00Pajak Masukan yang

dapat diperhitungkan :Impor BKP 414.761.500,00Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN PPN 1.168.751.927,00Kompensasi 1.646.622.573,00Total Pajak Masukan 3.230.136.000,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (1.456.657.745,00)Kompensasi 1.456.763.597,00PPN yang kurang dibayar 105.852,00Kenaikan Pasal 13(3) 105.852,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 211.704,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 30 Mei 2011;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut53717

Putusan Nomor 213B/PK/Pjk/2018Kurang Bayar PPN Nomor : 00343/207/07/055/09 tanggal 09 November2009 Masa Pajak Februari 2007, sebagaimana telah dibetulkan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00165/WPJ.07/KP.0303/2010 tanggal 20 Oktober 2010, atas nama :PT YKK AP Indonesia, NPWP : 01.061.565.6055.000, alamat : KawasanIndustri Manis, Jalan Manis Raya No. 23, Kadu, Curug, Tangerang 15810,dengan perhitungan sebagai berikut : . URAIAN RP1 Dasar Pengenaan Pajak :a.

Jumlah (a.1+a.2+a.3) 37.538.028.4632 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 4.776.041.458(tarif x 1.a.2)b. Dikurangi :b.1. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 3.174.165.182c. Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (ab.1) (1.398.123.724)3 Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 1.456.763.5974 PPN yang kurang bayar (2.c + 3.a) 58.639.8735 Sanksi administrasi :a.

Jumlah (a.1+a.2+a.3) 37.538.028.4632 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x1.a.2)b. Dikurangi :b.1. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 3.174.165.1821.776.041.458 Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 213B/PK/Pjk/2018 c. Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (ab.1) (1.398.123.724)3 Kelebihan Pajak yang sudah :a.

Perhitungan Pesangon Pembayaran PesangonKalkulasi Total Lama Bekerja 12 Tahun 29* ( Gaji Pokok & TunjanganRp72.149.688 Bulan Tetap)*2Perhitungan Masa KerjaPembayaran Pesangon Kalkulasi Total BulanLama Bekerja 12 Tahun 25* (Gaji & Tunjangan Tetap ) Rp20.041.580 Perhitungan Penggantian Hak Pembayaran PesangonKalkulasi Total (Uang Pesangon + Uang Uang Pergantian Hak 15% Penghargaan Masa Rp13.828.690Kerja)*15%Total Paket Pembayaran Pesangon Rp106.019.958D.

Staff DataNama ROMLI IRAWAN (PENGGUGAT IV)Jabatan OPERATORGaji Rp 3.742.700Tanggal Bergabung02 Oktober 2003Terakhir Bekerja : 30 Mei 2020Perhitungan Pesangon Pembayaran PesangonKalkulasi Total BulanLama Bekerja 16 Tahun 79* ( Gaji Pokok &Rp67.368.600Tunjangan Tetap)*2 Perhitungan Masa Kerja Pembayaran PesangonKalkulasi Total BulanLama Bekerja 16 Tahun 76 (Gaji &Rp22.456.200Tunjangan Tetap ) Perhitungan Penggantian Hak Pembayaran Pesangon Kalkulasi Total(Uang Pesangon +Uang Pergantian Hak 15% Uang

Staff DataNama SUTRISNO (PENGGUGAT V)Jabatan OPERATORGaji Rp 3.753.100Tanggal Bergabung15 September 1997Terakhir Bekerja : 30 Mei 2020Hal 7 Putusan No.21/Pdt.Sus.PHI/2021/PN Jkt.Pst. 18.Perhitungan Pesangon Pembayaran Pesangon Kalkulasi Total Lama Bekerja 22 Tahun 8 9* ( Gaji Pokok & Rp67.555.800 Bulan Tunjangan Tetap)*2Perhitungan Masa KerjaPembayaran Pesangon Kalkulasi TotalLama Bekerja 22 Tahun 8 8* (Gaji & TunjanganRp30.024.800Bulan Tetap ) Perhitungan Penggantian Hak Pembayaran Pesangon Kalkulasi

Staff DataNama : DWI ANDREAS SUTOPO ( PENGGUGAT 1)Jabatan : DRAFTERGaji : Rp 9.170.000Tanggal Bergabung : 01 April 2013Terakhir Bekerja : 30 Mei 2020Perhitungan Pesangon Pembayaran Pesangon Kalkulasi Total 8* ( Gaji Pokok &Lama Bekerja 7 Tahun 1 Bulan Rp146.720.000Tunjangan Tetap)*2 Perhitungan Masa Kerja Pembayaran Pesangon Kalkulasi Total Lama Bekerja 7 Tahun 1 3* (Gaji & TunjanganRp27.510.000Bulan Tetap ) Perhitungan Penggantian Hak Pembayaran Pesangon Kalkulasi Total (Uang Pesangon + Uang Uang

Nama ROMLI IRAWAN (PENGGUGAT IV)Jabatan OPERATORGaji Rp 3.742.700Tanggal Bergabung : 02 Oktober 2003Terakhir Bekerja 30 Mei 2020Perhitungan PesangonPembayaran Pesangon Kalkulasi Total Lama Bekerja 16 Tahun 7Bulan9* ( Gaji Pokok &Tunjangan Tetap)*2Rp67.368.600 Perhitungan Masa Kerja Pembayaran PesangonKalkulasiTotal Lama Bekerja 16 Tahun 7Bulan6 (Gaji &Tunjangan Tetap )Rp22.456.200 Perhitungan PenggantianHak Pembayaran Pesangon Kalkulasi Total(Uang Pesangon +Uang Pergantian Hak 15% Uang Penghargaan