Pasangan Batu Kali : 4, perhitungan berdasarkan MC.100 sebanyak 2.767,63m? dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak 2.850,81 m3 ;d. Plesteran, pengukuran berdasarkan MC.100 sebanyak 4.290,68 m? danpengukuran berdasarkan As Built Drawing sebanyak 3.944,07 m? ;e. Pengadaan Kayu Dolken ukuran 2,5 meter, perhitungan berdasarkan MC.100sebanyak 300 batang dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak3.378 batang ;f.

Pengadaan Kayu Dolken 1,7 meter, perhitungan berdasarkan MC.100 sebanyak6.281 batang dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak 6.149batang ;g. Pemancangan kayu dolken ukuran 2,5 meter, perhitungan berdasarkan MC.100sebanyak 750 meter dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak8.694 meter ;h.

dandisetujuinya atau fisiknya telah mencapai minimal 95% dan sisa 5% nya diselesaikanpada masa pemeliharaan serta berita acara pemeriksaan lapangan tersebut juga tidakada tandatanganan/persetujuan konsultan supervisi, seharusnya apabila pengukurandan perhitungan dilakukan sesuai dengan prosedur maka tim supervisi pastimenerima hasil pengukuran dan perhitungan volume serta tim supervisi ikut sertabersamasama ke lapangan sehingga kenyataan sebenarnya dokumen berita acarapengukuran dan perhitungan

;Pengadaan Kayu Dolken ukuran 2,5 meter, perhitungan berdasarkan MC.100sebanyak 300 batang dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak3.378 batang ;Pengadaan Kayu Dolken 1,7 meter, perhitungan berdasarkan MC.100 sebanyak6.281 batang dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak 6.149batang ;Pemancangan kayu dolken ukuran 2,5 meter, perhitungan berdasarkan MC.100sebanyak 750 meter dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak8.694 meter ;Pemancangan kayu dolken ukuran 1,7

BA/BRR.PBPP/2006,tanggal 21 Aprill 2006 ; Perhitungan Progress Fisik 100% ;Hal. 53 dari 70 hal. Put.

No. 629 K/PID.SUS/20131 (satu) lembar Daftar Perhitungan (N2) KP. Tahuna Nomor 109 tanggal31 Agustus 2009 (asli);1 (satu) lembar(N2) KP. Peta Nomor 32 tanggal 17 September 2009(asli);3 (tiga) Surat Kakp Manado Nomor 1613/Kug1/0909 tanggal 5September 2009 perihal Pagu Kas Kp Cabang Kuartal II 2009 (fotokopidan legailisir);1 (satu) lembar Daftar Perhitungan (N2) KP. Tahuna Nomor 117 tanggal30 September 2009 (asili);1 (satu) lembar Daftar Perhitungan (N2) KP.

Manganitu Nomor 50tanggal 07 Oktober 2009 (asli);1 (satu) lembar Daftar Perhitungan (N2) KP. Tahuna Nomor 124 tanggal12 Oktober 2009 (asli);1 (satu) lembar Daftar Perhitungan (N2) KP. Tahuna Nomor 130 tanggal19 Oktober 2009 (asli);1 (satu) lembar Daftar Perhitungan (N2) KP. Tahuna Nomor 131 tanggal20 Oktober 2009 (asili);2 (dua) lembar Surat Kakp Manado Nomor 1897/Kug1/1009 tanggal 23Oktober 2009 perihal Perintah Pengosongan Kas (fotokopi dan legailisir);1 (satu) lembar Daftar Kas Bon KP.

(N2) Ko Tahuna Nomor 109 tanggal3182009 (asli);1 (satu) lembar (N2) Kp Petta Nomor 32 tanggal 17092009 (asli);3 (tiga) lembar Surat Kakp Manado Nomor 1613/Kug1/0909 tanggal 15092009 perihal Pagu Kas Kp Cabang kuartal Il 2009 (fotokopi danlegalisir);1 (satu) lembar Daftar Perhitungan (N2) Ko Tahuna Nomor 117 tanggal30092009 (asli);1 (satu) lembar Daftar Perhitungan (N2) Kp Manganitu Nomor 50tanggal 07102009 (asli);1 (satu) lembar Daftar Perhitungan (N2) Kp Tahuna Nomor 124 tanggal12102009 (asli);

1 (satu) lembar Daftar Perhitungan (N2) Kp Tahuna Nomor 130 tanggal19102009 (asli);1 (satu) lembar Daftar Perhitungan (N2) Kp Tahuna Nomor 131 tanggal20102009 (asli);2 (dua) lembar Surat Kakp Manado Nomor 1897/Kug1/0909 tanggal 23102009 perihal Perintah Pengosongan Kas (fotokopi dan dilegalisir);1 (satu) lembar Daftar Kas Bon KP Tahuna posisi sampai dengantanggal 14112009 (fotokopi dan dilegailisir);1 (satu) lembar Daftar Perhitungan (N2) Ko Tahuna Nomor 145 tanggal10112009 (asli);3 (tiga) lembar

Tahuna Nomor 117 tanggal30 September 2009 (asili);1 (satu) lembar Daftar Perhitungan (N2) KP. Manganitu Nomor 50tanggal 07 Oktober 2009 (asili);1 (satu) lembar Daftar Perhitungan (N2) KP. Tahuna Nomor 124 tanggal12 Oktober 2009 (asli);1 (satu) lembar Daftar Perhitungan (N2) KP. Tahuna Nomor 130 tanggal19 Oktober 2009 (asli);1 (satu) lembar Daftar Perhitungan (N2) KP.

1 (satu) foto copy Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan suara Form Pengisian Model DA-1 DPRD Kabupaten Kota di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie yaitu halaman 3-1 Halaman 3-2, Halaman 3-3 yang telah dilegalisir oleh KIP Kabupaten Pidie, tanggal 02 Mei 2014;Dikembalikan kepada KIP Pidie. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Bahwa Setahu saksi rekapitulasi perhitungan suaradilakukan di kantor Kecamatan Mutiara Timur.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terseut terdakwamembantahnya;8. WIRAWAN, S.St Bin ABDULLATIF, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokonya menerangkan sebagai berikut Bahwa Karena terdakwa telah melakukan penggelumbungan suaraatau penambahan suara pada caleg partai Nasdem urutan nomor3 (tiga).

Bahwa yang melakukan rekapitulasi perhitungan suara adalahPPK Kecamatan Mutiara Timur. Bahwa saksi tidak dilibatkan saat rekapitulasi perhitunganSuara tersebut. Bahwa yang memberikan rekapitulasi hasil perhitungan suarapada saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Mutiara Timur. Bahwa ada saksi mencocokkan dengan rekapitulasi yang adapada saksi ternyata sama. Bahwa saksi pulang ke kantor kecamatan bersama sama PakBasri ( Ketua PPK ). Bahwa saksi tidak menerima apa apa dari Ketua PPK.

BAKHTIAR.Bahwa Setahu saksi yang bersalah adalah dari pihak PPKKecamatan.Bahwa setahu saksi kotak suara setelah perhitungan suaraditingkat desa di bawa kekantor kecamata.Bahwa yang menerima saat tiba dikantor kecamatan adalahpetugas Panwascam Kecamatan.Bahwa yang melakukan perhitungan suara dan rekapitulasi dikantor kecamatana adalah PPK.Bahwa PPK turut menanda tangani rekapitulasi tersebut.

Bahwa Terdakwa tidak dilibatkan oleh Ketua PPK atau tidakikut serta dalam rekapitulasi perhitungan suara; Bahwa menurut ketentuan terdakwa harus ikut serta dalamrekapitulasi suara atau mengisi form DA.1 ; Bahwa seharusnya ke 5 orang anggota PPK harus ikut terlibatdalam rekapitulasi akan tetapi dalam kasus ini Ketua PPK yangmelakukan rekapitulasi perhitungan suara; Bahwa Setelah istirahat Ketua PPK mengatakan biar Ketua PPKSaja sendiri saja yang merekap suara kamu enggak usah ikut; Bahwa Terdakwa

Bahwa yang melakukan rekapitulasi perhitungan suara adalahPPK Kecamatan Mutiara Timur. Bahwa yang memberikan rekapitulasi hasil perhitungan suarapada saksisaksi, kepada Panwas, kepada partai pesertapemilu adalah PPK Kecamatan Mutiara Timur. Bahwa pada saat saksi Marzuki mencocokkan denganrekapitulasi yang ada pada saksi ternyata sama. Bahwa yang memegang kunci saat diantar kotak suara kekantorkecamatan adalah Ketua PPK atau Anggotanya.

Sehingga produk hukumpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN yang dilanjutkan dengan surat keputusankeberatan tidak bisa digunakan sebagai dasarpenetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Juli 2004 sesuai Pasal3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut := Rp 629.908.485,00= Rp 503.926.788,00= Rp 125.981.697,00= Rp 12.598.170,00bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Juli 2004 sesuaiPasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut: Pajak MasukanRp 51.990.574,00 Pajak Masukan

Sehingga produk hukumpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN yang dilanjutkan dengan surat keputusankeberatan tidak bisa digunakan sebagai dasarpenetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar;8. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Juli 2004 sesuai Pasal3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut :DPP PK = Rp 629.908.485,00DPP (80/100 x DPP PK) = Rp 503.926.788,00Selisih = Rp 125.981.697,00PPN = Rp 12.598.170,00bahwa dengan memperhatikan

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a; Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

dalam proses perhitungan PPN Masa Pajak Juli2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk Masa PajakJuli 2004 adalah sebesar Rp112.814.001,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah sepakat berpendapatbahwa perhitungan PPN menurut

Makassar tahun 2020 Rp. 3.191.572,Perhitungan : Pesangon > (2x9xRp. 3.191.572,)= Rp. 57.448.296, Penghargaan Masa Kerja: (8xRp. 3.191.572,)= Rp. 25.532.576,Rp. 82.980.872, Tunj. Pengobatan/Perumahan : (15% x Rp.82.980.872,) Rp.12.447.131, Pengganti Cuti : (12/25 x Rp.3.191.572,) =Rp. 1.531.995,Jumlah Rp. 96.959.998.,2) NANI SARRO= Masa kerja 25 tahun.=" UMK.

Makassar tahun 2020 Rp. 3.191.572,Perhitungan :Pesangon : (2x9xRp. 3.191.572,)= Rp. 57.448.296,Penghargaan Masa Kerja: (8xRp. 3.191.572,)= Rp. 25.532.576.,Rp. 82.980.872,Tunj.Pengobatan/Perumahan : 15% x Rp.82.980.872,) =Rp.12.447.131, Pengganti Cuti : (12/25 x Rp.3.191.572,):Rp. 1.531.995,Jumlah Rp. 96.959.95/7,5) TEGUH SANTOSO= Masa kerja 30 Tahun=" UMK.

Makassar tahun 2020 Rp. 3.191.572,Perhitungan :Pesangon (2x9xRp. 3.191.572,) =Rp. 57.448.296,Penghargaan Masa Kerja ( 8 x Rp. 3.191.572,) =Rp. 25.532.576,Rp. 82.980.872,Tunj.Pengobatan/Perumahan(15%xRp.82.980.872,)= Rp. 12.447.131, Pengganti Cuti : (12/25 x Rp. 3.191.572,) =Rp. 1.531.995.,Jumlah Rp. 96.959.957,7.

Makassar tahun 2020 Rp. 3.191.572,Perhitungan : Pesangon (2x9xRp. 3.191.572,) =Rp. 57.448.296, Penghargaan Masa Kerja ( 8 x Rp. 3.191.572,) =Rp. 25.532.576,Rp. 82.980.872, Tunj.Pengobatan/Perumahan(15%xRp. 82.980.872,)=Rp. 12.447.131, Pengganti Cuti =r: (12/25 x Rp. 3.191.572,) =Rp. 1.531.995,Jumlah Rp. 96.959.957,3.

Makassar tahun 2020 Rp. 3.191.572,Perhitungan :Pesangon > (9x Rp. 3.191.572,) = Rp. 28.724.148,Penghargaan Masa Kerja: (8x Rp. 3.191.572,) = Rp. 25.532.576.,Rp. 54.256.724,Tunj.

2019yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum Banding sebagai berikut:Bahwa koreksi atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp12.724.275,00 dansanksi kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP sebesar Rp12.724.275,00seharusnya dibatalkan;Bahwa menurut Pemohon Banding Faktur Pajak Masukan yang telahdikreditkan oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan UU Nomor 42Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM Pasal 13 ayat 5 ketentuan formal dankarena itu maka seharusnya perhitungan

PPN untuk Masa Pajak Mei 2014menurut perhitungan Pemohon Banding adalah menjadi sebagai berikut: JUMLAH RUPIAH MENURUTURAIAN PERHITUNGANSEHARUSNYA FIShESDasar Pengenaan Pajak:a.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a d)Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak ............. (karena pembetulan)c. Jumlah (a + b)PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)Sanksi administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUPKenaikan Pasal 13 (3) KUPBunga Pasal 13 (5) KUPKenaikan Pasal 13A KUPKenaikan Pasal 17C (5) KUPKenaikan Pasal 17D (5) KUPBunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN.

Putusan Nomor 3767/B/PK/Pjk/2019 Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2014 Nomor 00167/207/14/055/16 tanggal 13 April 2016, atas nama PTKarya Sumiden Indonesia, NPWP 01.824.613.2055.000, beralamat di JalanIndustri VI, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang15135, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: .

JumlahNo Uraian (Rp)1 Ja Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1 Ekspor 618.240.022.298 ,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 146.050.731.162,00a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 0,00a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 211.442.228.514,00a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00a.6 Jumlah 975.732.981.974,00b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c Jumlah Seluruh Penyerahan 975.732.981.974,002 Perhitungan PPN

anggaran Pembangunan denganmenambahkan biaya konsultan perencana sebesar Rp 46.153.866,09 (empatpuluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enamkoma Sembilan SCN) ; ~ nnn nnn nnn nnnBahwa akibat adanya beban pembayaran kepada konsultan perencanasehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RAB secara keseluruhan dengan rekapitulasi RAB sebagai berikut : No.

Pasir dan batu ; Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten ManggaraiTimur volume riil penggunaan pasir dan batu secara keseluruhan adalah 935,36M3 dengan perhitungan : 0""Pasir 540, 74 M3 dengan harga satuan RAB sebesar Rp 125.000,00 (seratusdua puluh lima ribu rupiah). Batu 394,62 M3 dengan harga satuan RAB sebesar Rp 97.400,00 (Sembilanpuluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Pasir dan batu ; Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten ManggaraiTimur volume riil penggunaan pasir dan batu secara keseluruhan adalah 935,36M3 dengan perhitungan : 7222202 0Pasir 540, 74 M3 dengan harga satuan RAB sebesar Rp 125.000,00 (seratusdua puluh lima ribu rupiah). Batu 394,62 M3 dengan harga satuan RAB sebesar Rp 97.400,00 (Sembilanpuluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Batako ........ELL 5 ~~~ nm nnBerdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten ManggaraiTimur volume riil penggunaan batako secara keseluruhan adalah 24.574,27Bahwa pembelian batako yang dilakukan oleh Vitus Akong atau KomitePembanguan berdasarkan kuitansi pembelian sebesar Rp 72.850.000,00 (tujuh47puluh dua juta delapn ratus lima puluh ribu rupiah).

Bayi eset steer resie senor eeennmeneeiee"Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten ManggaraiTimur volume riil penggunaan besi secara keseluruhan dengan asumsi ukuranbesi 12 mm adalah 5.544,09 Kg dengan perhitungan 520,3 batang. Maka terdapat kelebihan pembelian besi sebanyak 949,7 batang dengan hargapembelian perbatang berdasarkan nota pembelian sebesar Rp 75.600,00 (tujuhpuluh lima ribu enam ratus rupiah).

yang mengatur penggenaan tarifatas objek PPh Pasal 26(4), maka dalam penghitungan pajak penghasilan atassuatu kantor perwakilan dagang Jepang di Indonesia, harus memperhitungantarif PPh Pasal 26 sebagaimana diatur dalam P3B Indonesia Jepang;bahwa Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu (KPP BadoraSatu) telah menerbitkan SKPKB PPh Pasal 15 Masa Pajak Juli 2009 No.00004/241/09/053/11 tanggal 27 Juni 2011 dengan jumlah pajak kurang bayarsebesar Rp135.765.162,00 dengan perincian koreksi dan perhitungan

SE2/PJ.03/2008tanggal 31 Juli 2008, tarif PPh Pasal 15 sebesar 0,44% berasal dari perhitungansebagai berikut: Keterangana) PPh terutang atas penghasilan neto 30% x 1% 7 0.30%b) PPh Pasal 26 (4) tanpa P3B 20% x (10,3)% 7 0.14%c) Tarif Efektif 0.44% bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas dapat dipahami halhal sebagaiberikut:(a) PPh terutang atas penghasilan neto adalah sebesar 0,30% (yakni 30% X1%). 30% merupakan tarif PPh pada saat itu sedangkan 1% merupakanbesamya penghasilan neto;(6) PPh

PPh Pasal 15 di atas tersebut berubah,maka akan mengakibatkan tarif efektif PPh Pasal 15 juga akan berubah;bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsurunsur untuk menghitung PPhPasal 15 harus disesuaikan dengan kenyataan dan perubahan peraturan yangada, sehingga perhitungan PPh Pasal 15 untuk kantor perwakilan dagangJepang di Indonesia sesuai dengan formula perhitungan di dalam Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak No.

SE2/PJ.03/2008 tanggal 31 Juli 2008, dimana dalam surat tersebut,Direktur Jenderal Pajak memberikan contoh perhitungan, dalam hal unsurformulasi perhitungan tarif tersebut berubah, maka tarif efektif PPh tersebutberubah;bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, menurut Pemohon Banding, PPh Pasal15 yang terutang dan sanksi administrasi berupa bunga Pasal 13 (2) KUPmenurut SKPKB PPh Pasal 15 No. 00004/241/10/053/11 tertanggal 27 Juni2011 tersebut seharusnya tidak ada.KESIMPULANbahwa berdasarkan penjelasan

tersebut di atas, maka perhitungan tarif PPhPasal 15 untuk kantor perwakilan dagang asing di Indonesia (untuk negaratanpa P3B dengan Indonesia) sesuai dengan Surat Edaran Direktur JenderalPajak No.

suara setelahpemungutan suara di TPS dinyatakan selesai.e Ayat (5) Setelah perhitungan suara di TPS selesai, Ketua KPPSmembuat berita acara hasil pemungutan suara yang ditandatangi olehHalaman 16 dari 89 Putusan Nomor 17/Pdt.G /2017/PN Blin.ketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada panitia pemilihantingkat desa pada saat itu.e Ayat (6) Setelah perhitungan suara selesai panitia pemilinan tingkatdesa mendatangani berita acara perhitungan suara dan mengumumkanhasil perhitungan suara.3.

suara yang ditandatangioleh ketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada panitiapemilihan tingkat desa pada saat itu.e Ayat (6) Setelah perhitungan suara selesai panitia pemilinan tingkatdesa mendatangani berita acara perhitungan suara danmengumumkan hasil perhitungan suara.Bahwa artinya PANITIA PILKADES DESA GUSUNGE hanyamenerima laporan dari KPPS dan kemudian menandatangani beritaacara perhitungan suara dan mengumumkan hasil perhitungansuara, maka bukan kewenangan PANITIA PILKADES DESAGUSUNGE

suara setelahpemungutan suara di TPS dinyatakan selesai.Halaman 36 dari 89 Putusan Nomor 17/Pdt.G /2017/PN Blin.e Ayat (5) Setelah perhitungan suara di TPS selesai, Ketua KPPSmembuat berita acara hasil pemungutan suara yang ditandatangi olehketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada panitia pemilihantingkat desa pada saat itu.e Ayat (6) Setelah perhitungan suara selesai panitia pemilinan tingkatdesa mendatangani berita acara perhitungan suara dan mengumumkanhasil perhitungan suara.3.

suara setelahpemungutan suara di TPS dinyatakan selesai.e Ayat (5) Setelah perhitungan suara di TPS selesai, Ketua KPPSmembuat berita acara hasil pemungutan suara yang ditandatangi olehketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada panitia pemilihantingkat desa pada saat itu.e Ayat (6) Setelah perhitungan suara selesai panitia pemilihan tingkatdesa mendatangani berita acara perhitungan suara dan mengumumkanhasil perhitungan suara.3.

Foto copy dan foto copy Tata Tertib Pemungutan dan Perhitungan Suara,yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P9;10. Foto copy dan foto copy Tata Tertio Pemungutan dan Perhitungan Suara,yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P10;11. Foto copy dan foto copy Tata Tertid Pemungutan dan Perhitungan Suara,yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P11;12.

para pihak dalam persidangan dapat diketahui bahwa koreksipositif atas objek PPh Pasal 4 (2) Final atas bunga deposito dan tabungan danpersewaan tanah dan/atau bangunan yang disengketakan oleh PemohonBanding sebesar Rp. 20.532.773.511,00 karena berdasarkan equalisasi antarapospos yang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final di LaporanKeuangan Audited dengan SPT PPh Pasal 4 ayat (2) di KPP yang terdaftarpada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I terdapat selisih sebesar Rp.54.724.478.750,00 dengan perhitungan

Dokumen LPS atas Perhitungan Penyesuaian Premi Periode /2007 (1Juli sampai dengan 31 Desember 2007) dan Premi Awal Periode 1/2008(1 Januari sampai dengan 30 Juni 2008),2. Surat BTPN Nomor: S.074/DKSP/I/2008 tanggal 31 Januari 2008 kepadaLPS mengenai Bukti Bayar premi awal periode I tahun 2008,3. RTGS Terminal PT. Bank xx (Bukti bayar Premi asuransi penjaminandana pihak ketiga periode Januari s.d 30 Juni 2008),4.

Perhitungan penyesuaian premi periode Juli sampai dengan 31Desember 2007 dan premi awal periode Januari sampai dengan 30 Juni2008,6. Memorandum nomor: M.044/DKSPDIRBIS/I/2008 tanggal 21 Januari2008 mengenai Persetujuan Pembayaran Awal Premi Penjaminan Periode1 Januari sampai dengan 30 Juni 2008,7. Memorandum nomor: M.81/DKSPDKU/II/2008 tanggal 5 Februari 2008mengenai Pembebanan Premi Penjaminan Periode I tahun 2008,8.

Daftar perhitungan premi penjaminan per cabang periode 1 Januarisampai dengan 30 Juni 2008,9. Daftar dan detail perhitungan premi penjaminan per cabang periode Januari sampai dengan 30 Juni 2008,10. Dokumen LPS atas Perhitungan Premi Periode Juli sampai denganDesember 2008,11. Surat BTPN nomor: $.962/DKSPLPS/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008mengenai Bukti bayar premi awal periode II tahun 2008,12. RTGS Terminal PT.

Daftar perhitungan premi penjaminan per cabang periode 1 Juli sampaidengan 31 Desember 2008,17. Daftar dan detail perhitungan premi penjaminan per cabang periode 1 Julisampai dengan 31 Desember 2008,18. Member statement current account (Rekening Giro BTPN di BI) untukpembayaran premi asuransi penjaminan dana pihak ketiga ke LPS periode1 Januari sampai dengan 30 Juni 2008,19.

tersebut, karena berdasarkan SE96/PJ/2009nomor 2, menyatakan: Total benchmarking hanya merupakan suatu alat bantu (supportingtools) yang dapat digunakan oleh aparat pajak dalam membina wajib pajak dan menilaikepatuhan perpajakannya serta tidak dapat digunakan secara langsung sebagai dasar penerbitansurat ketetapan pajak;bahwa dengan demikian penggunaan benchmarking hanya merupakan petunjuk (guidance)Terbanding dalam melihat kinerja wajib pajak, tetapi tidak dapat digunakan secara langsungsebagai dasar perhitungan

omset dan harus didukung dengan bukti adanya ketidakpatuhan danfaktor pendukung lainnya, bukan hanya karena laba kotor Pemohon Banding lebih kecil dibandingkan "Industrial Report" kemudian langsung dikenakan metode ini;bahwa koreksi DPP Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Agustus 2008 ini merupakanequalisasi terhadap omset Pajak Penghasilan Badan 2008 yang dihitung per masa pajak, dimanadalam sengketa Pajak Penghasilan Badan 2008 terdapat koreksi peredaran usaha sebesar Rp.9.555.322.199,00;bahwa perhitungan

rincian koreksi atas omset peredaran usaha di Pajak Penghasilan Badan2008 adalah sebagai berikut:bahwa menurut Pemohon Banding, Peredaan Usaha selama tahun 2008 adalah sebesarRp.240.148.283.627,00 dengan perhitungan sebagai berikut: Penjualan ekspor Rp. 27.388.464.100,00Penjualan Lokal Rp. 213.304.732.816,00Jumlah Rp. 240.693.196.916,00Retur Penjualan Rp. (544.913.289,00)Total Penjulan Rp. 240.148.283.627,00bahwa perincian peredaran usaha menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: 9Uraian Keterangan

HPI Rp. 1.593.354.891,00Penjualan ke lainnya Rp. 5335.649.384,00Total Penjualan menurut Terbanding Rp. 249.703.605.829,00bahwa dengan demikian perhitungan koreksi peredaran usaha tahun pajak 2008 adalah sebagaiberikut:Peredaran usaha menurut TerbandingPeredaran usaha menurut Pemohon BandingKoreksiRp.Rp.249.703.605.825,00240.148.283.627,00 Rp.9.555.322.199,00bahwa dari nilai koreksi omset di PPh Badan 2008 sebesar Rp. 9.555.322.199,00 tersebut, danberdasarkan hasil equalisasi, Terbanding melakukan

Singapura;bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa penetapan tingkatgross margin sebesar 7.9 % oleh Terbanding, telah memenuhi tingkat perhitungan profit marginyang wajar dan lazim dalam transaksi bagi perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa,dengan demikian koreksi sebesar Rp.796.276.850,00 tetap dipertahankan;bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) Peraturan Bupati KarawangNomor 57 Tahun 2018 telah diatur secara tegas, bahwa perhitungan suaraharus dilakukan dan selesai di Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaknimenurut hukum pada perhitungan suara yang dilakukan oleh TERGUGATharus dilakukan dan selesai pada hari Minggu tanggal 11 November 2018yang serta dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan karenanyatidak boleh dilakukan di hari dan di tempat lain.

Bahwa dalam perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh TERGUGATpada hari Minggu tanggal 11 November 2018 yang dimulai pukul 13.30 19.30 Wib yang dimenangkan oleh PENGGUGAT dengan nomor urut 3memperoleh suara pemilih terbanyak yakni sebanyak 1.287 suara, tidak adaperselisihan dalam hasil perhitungan perolehan suara dari para calon kepaladesa, baik berkenaan dengan suara sah total berjumlah 4.581 maupun suaratidak sah total berjumlah 2.492 ;Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pat.G

Bahwa dalam penghitungan perolehan suara pada hari Minggu tanggal 1110.11.12.November 2018 yang dimulai pukul 13.30 19.30 Wib yang dimenangkanoleh PENGGUGAT dengan nomor urut 3 sebagai Kepala Desa Curug terpilihdengan perolehan suara pemilin sebanyak 1.287 seketika setelahperhitungan suara selesai, secara nyatanyata tidak pernah ternadiperselisihan dalam hasil perhitungan suara, baik suara sah maupun tidaksah, karena jika ada perselisihan hasil perhitungan suara, wajib dilakukanperhitungan ulang

surat Suara secara saling silang oleh masingmasing saksicalon pada hari itu juga dan dilakukan di TPS, bukan ditempat lain, prosedurini sebagaimana telah diatur dalamp Pasal 57 ayat (2) Peraturan BupatiKarawang Nomor 57 Tahun 2018, yang mengatur sebagai berikut :(2) Apabila terjadi perselisihan dalam hasil perhitungan suara makadilaksanakan perhitungan ulang surat suara secara silang oleh masingmasing saksi calon ;Bahwa faktanya pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 seketikabeberapa saat setelah

selesai dilakukan perhitungan surat suara olehTERGUGAT Panitia Pemilihan dengan kemenangan PENGGUGAT dengannomor urut 3 sebagai Kepala Desa Curug terpilin dengan perolehan suarapemilih sebanyak 1.287, ternyata pada saat itu tidak ada dari saksi paracalon yang kalah, mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara, halmana sebagaimana ternyata pada hari itu, Panitia Pemilih tidak pernahmelakukan perhitungan ulang surat Suara secara saling silang oleh masingmasing saksi calon;Bahwa berdasarkan faktafakta

Print 052/RIK/WPJ/KP.09/2012 tanggal 14Desember 20012 (lampiran 1);Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan No.SPHP004.RIK/WPuJ.11/KP.09/2013 tanggal 20 Maret 2013 (lampiran 2)menghasilkan perhitungan sebagai berikut: DPP PPN yang harus dipungut sendiri menurut SPTWP Rp. 279.637.968.750 Koreksi Pemeriksaan Rp 1.125.505.909 DPP PPN yang harus dipungut sendiri Rp. 280.763.474.659Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 912/B/PK/PJK/2016Bahwa atas perhitungan hasilPemeriksaan tersebut

DPP PPN KPP Pratama Surabaya Genteng Rp 1.125.505.909Peredaran usaha Cfm Pembahasan Rp. 366.582.428.754Peredaran usaha Cfm SPT WP Rp 279.637.968.750Koreksi Cfm .Pembahasan Rp. 86.944.460.004Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 912/B/PK/PJK/2016Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut KPP Pratama Surabaya Sawahanmenerbitkan SKPKB PPN Masa Mei 2008 s/d Desember 2008 sebagaiberikut:Peredaran usaha ratarata per bulan= Rp. 86.904.580.008 = Rp. 7.245.371.667Bahwa atas perhitungan tersebut diterbitkan

PPN kurang bayar Rp. 7.630.328 Bunga Psi. 13 (2) Rp 3.662.558 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 11.292.886Bahwa seluruh buku,catatan dan dokumen yang mendukung perhitunganSPT Masa PPN telah disampaikan kepada Pemeriksa KPP PratamaSurabaya Sawahan, namun perhitungan DPP PPN dihitung oleh Pemeriksasecara ratarata yaitu sama setiap masa/bulan sebesar Rp. 7.245.371.667(linat tabel 2);Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Pemeriksa hanya menghitung DPPPPN secara taksiran, tidak berdasarkan buku,

catatan dan dokumen yangtelah disampaikan oleh Pemohon Banding;Bahwa mengingat perhitungan tersebut tidak berdasarkan buktibuktipembukuan yang telah disampaikan, maka Pemohon Banding mengajukankeberatan atas SKPKB PPN Masa Desember 2008 yang diterbitkan oleh KPPPratama Surabaya Sawahan tersebut;Bahwa PPN terhutang untuk Masa Desember 2008 menurut PemohonBanding adalah sebagai berikut:Jumlah DPP PPN untuk Masa Desember 2008 Rp. 19.034.262.433DPP PPN sesuai SKPKB PPN yang telah diterbitkan oleh KPP

S2454/WPJ.11/2014 tanggal 16 Juni 2014 Direktur Jenderal Pajak(lampiran 6) telah menyampaikan perhitungan sebagai berikut:Rp. 295.742.245.006Rp. 294.322.682.230Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terbanding telah menghitung Peredaran usaha menurut Peneliti Harga Pokok PenjualanPeredaran Usaha CV.

Perhitungan Pesangon Pembayaran PesangonKalkulasi Total Lama Bekerja 12 Tahun 29* ( Gaji Pokok & TunjanganRp72.149.688 Bulan Tetap)*2Perhitungan Masa KerjaPembayaran Pesangon Kalkulasi Total BulanLama Bekerja 12 Tahun 25* (Gaji & Tunjangan Tetap ) Rp20.041.580 Perhitungan Penggantian Hak Pembayaran PesangonKalkulasi Total (Uang Pesangon + Uang Uang Pergantian Hak 15% Penghargaan Masa Rp13.828.690Kerja)*15%Total Paket Pembayaran Pesangon Rp106.019.958D.

Staff DataNama ROMLI IRAWAN (PENGGUGAT IV)Jabatan OPERATORGaji Rp 3.742.700Tanggal Bergabung02 Oktober 2003Terakhir Bekerja : 30 Mei 2020Perhitungan Pesangon Pembayaran PesangonKalkulasi Total BulanLama Bekerja 16 Tahun 79* ( Gaji Pokok &Rp67.368.600Tunjangan Tetap)*2 Perhitungan Masa Kerja Pembayaran PesangonKalkulasi Total BulanLama Bekerja 16 Tahun 76 (Gaji &Rp22.456.200Tunjangan Tetap ) Perhitungan Penggantian Hak Pembayaran Pesangon Kalkulasi Total(Uang Pesangon +Uang Pergantian Hak 15% Uang

Staff DataNama SUTRISNO (PENGGUGAT V)Jabatan OPERATORGaji Rp 3.753.100Tanggal Bergabung15 September 1997Terakhir Bekerja : 30 Mei 2020Hal 7 Putusan No.21/Pdt.Sus.PHI/2021/PN Jkt.Pst. 18.Perhitungan Pesangon Pembayaran Pesangon Kalkulasi Total Lama Bekerja 22 Tahun 8 9* ( Gaji Pokok & Rp67.555.800 Bulan Tunjangan Tetap)*2Perhitungan Masa KerjaPembayaran Pesangon Kalkulasi TotalLama Bekerja 22 Tahun 8 8* (Gaji & TunjanganRp30.024.800Bulan Tetap ) Perhitungan Penggantian Hak Pembayaran Pesangon Kalkulasi

Staff DataNama : DWI ANDREAS SUTOPO ( PENGGUGAT 1)Jabatan : DRAFTERGaji : Rp 9.170.000Tanggal Bergabung : 01 April 2013Terakhir Bekerja : 30 Mei 2020Perhitungan Pesangon Pembayaran Pesangon Kalkulasi Total 8* ( Gaji Pokok &Lama Bekerja 7 Tahun 1 Bulan Rp146.720.000Tunjangan Tetap)*2 Perhitungan Masa Kerja Pembayaran Pesangon Kalkulasi Total Lama Bekerja 7 Tahun 1 3* (Gaji & TunjanganRp27.510.000Bulan Tetap ) Perhitungan Penggantian Hak Pembayaran Pesangon Kalkulasi Total (Uang Pesangon + Uang Uang

Nama ROMLI IRAWAN (PENGGUGAT IV)Jabatan OPERATORGaji Rp 3.742.700Tanggal Bergabung : 02 Oktober 2003Terakhir Bekerja 30 Mei 2020Perhitungan PesangonPembayaran Pesangon Kalkulasi Total Lama Bekerja 16 Tahun 7Bulan9* ( Gaji Pokok &Tunjangan Tetap)*2Rp67.368.600 Perhitungan Masa Kerja Pembayaran PesangonKalkulasiTotal Lama Bekerja 16 Tahun 7Bulan6 (Gaji &Tunjangan Tetap )Rp22.456.200 Perhitungan PenggantianHak Pembayaran Pesangon Kalkulasi Total(Uang Pesangon +Uang Pergantian Hak 15% Uang Penghargaan

Tentang Perhitungan Harga Pokok Penjualan Tahun Pajak 2005;C. Tentang Perhitungan Kompensasi Kerugian Tahun Pajak 2005 sebesarRp.1.636.754.213,26;D.

Putusan Nomor 197 /B/PK/PJK/201312.13.14.15.16.Penjualan (HPP) sebesar Rp. 4.806.720.782,00 yang menjadi dasardilakukannya koreksi peredaran usaha tersebut;Bahwa baik berdasarkan perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) dan perhitungan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) sesuai dengan yang dilaporkan dalam SPTTahunan PPh Badan 2003 untuk tahun pajak 2003 terdapatpenghasilan neto dan bukan rugi neto, sehingga pada tahun pajak 2004dan tahun pajak 2005 seharusnya tidak

;Bahwa atas koreksi peredaran usaha yang berasal dari koreksi negatifHarga Pokok Penjualan (HPP) yang kemudian digrossup yang menjadidasar perhitungan kompensasi kerugian pada perkara a quo, yang telahdiputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24717/PP/M.IX/15/2010 tanggal 15 Juli 2010 telah diajukan Peninjauan Kembali keMahkamah Agung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding);Bahwa atas perhitungan kompensasi kerugian pada tahun pajak 2004yang menjadi dasar perhitungan kompensasi

kerugian pada perkara aquo, yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.24718/PP/M.IX/15/2010 tanggal 15 Juli 2010 telah diajukanPeninjauan Kembali ke Mahkamah Agung oleh Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding);Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyatanyatabahwa atas perhitungan kompensasi kerugian yang dilakukan olehMajelis Hakim yang berasal dari perhitungan rugi neto tahun pajak 2003tidak konsisten dengan koreksi yang ada, dimana atas koreksi positifperedaran

Cendrawasih 7B Ambon, dengan perhitungan sebagaimana tersebut diatas ;Adalah tidak benar sama sekali serta telah nyatanyata bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 24 dari 26 halaman.

Perhitungan masa kerja sebagai faktor angka pengali dalamperhitungan pesangon yang hanya ditetapkan 9 (sembilan) terhadapTergugat Konvensi/PR sedangkan pada karyawan lain sebelumnya,yang masa kerjanya di atas 9 tahun, Penggugat Konvensi/TRmenerapkan faktor angka pengali dalam perhitungan pesangon adalahsesuai dengan jumlah tahun masa kerjanya, contohnya yaitu: jika adakaryawan yang masa kerjanya 15 tahun kemudian mengalamiPemutusan Hubungan Kerja yang telah disepakati oleh kedua belahpihak maka faktor

angka pengali dalam perhitungan komponenpesangonnya adalah juga 15 (lima belas) atau setidaktidaknya lebihbesar dari angka 9.b.

Menetapkan faktor angka pengali dalam perhitungan pesangonyang harus digunakan oleh Penggugat Konvensi/TR adalahsesual dengan jumlah tahun masa kerja TergugatKonvensi/PR;b. Menetapkan Tunjangan Transport (car allowance) adalahtunjangan tetap;c.

Menimbang, bahwa mencermati bukti P2, berupaBerita Acara Bipartit dengan topik Penyelesaian Pemutusan HubunganKerja, diperoleh fakta bahwa Tergugat pada intinya tidak keberatanterhadap PHK yang dilakukan oleh Penggugat, akan tetapi keberatanterhadap perhitungan DPLK Manulife Tbk, yang disetor oleh perusahaanmenjadi faktor pengurang dari perhitungan pesangon;Paragraf ke3, ......

pesangon yang diajukan olehTermohon Kasasi/dahulu Penggugat tidaklah sesuai dengan aturan yangberlaku, dimana perhitungan dana pensiun menjadi pengurang terhadapperhitungan pesangon;Bahwa Majelis Hakim Judex Facti dalam pertimbangannyamengesampingkan ketentuan Pasal 167 ayat (1) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang disebutkan: ayat (1) "Pengusahadapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/BuruhHalaman 19 dari 23 hal.

Membayar biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) ;Telah mendengar pembacaan pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yangpada intinya:1.Bahwa perhitungan ahli dari Politeknik Negeri Ambon memberikan hasil yagkeliru dimana telah diakui juga oleh ahli yang bersangkutan ;Bahwa perhitungan yang keliru tersebut, juga mengakibatkan tidak terukurnyanilai kKerugian keuangan Negara yang disampaikan oleh ahli dari BPKP karenamendasarkan diri pada perhitungan ahli Politeknik Negeri

= 3.14 x 0.252. volume pekerjaan kolombeton diameter 50 cm dimana di peroleh hasil yang sama dan hasiltersebut berbeda dengan hasil perhitungan yang di dapat oleh ahlidalam laporan perhitungan yang dibuat oleh ahli, sehingga ahlimengakui dalam persidangan bahwa rumus yang ahli gunakan untukmenghitung volume pekerjaan kolom beton diameter 50 cm adalah salahdan berpengaruh terhadap biaya ;e Bahwa dalam perhitungan ahli untuk pekerjaan balok beton B1, B2, B3apa yang menjadi dasar acuan adalah gambar

radar cuaca di Desa Laha, kemudian ahli dari Politeknikmelakukan perhitungan volume pekerjaan dan hasinya di serahkan kepadaahli barulah ahli melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara ;Bahwa pembayaran baik itu kepada kontraktor maupun kepada konsultanpengawas dilakukan sesuai dengan fisik pekerjaan di lapangan ;e Bahwa hasil perhitungan yang ahli lakukan tersebut adalah valid dan benar,masalah hasil perhitungan volume pekerjaan yang dilakukan oleh Ahli dariPoliteknik Negeri Ambon itu keliru

bukan urusan ahli akan tetapi menjaditanggung jawab yang bersangkutan ;e Bahwa ahli menyatakan bahwa hasil perhitungan yang ahli lakukan tersebutadalah valid dan benar walaupun data/laporan yang ahli gunakan tersebut75telah diakui keliru/salah oleh Ahli yang melakukan perhitungan volumepekerjaan tersebut ;eBahwa perhitungan yang ahlii lakukan terhadap penyimpangan kerugiankeuangan Negara sebesar Rp. 283.168.231,04, terhadap pekerjaan towerradar cuaca tahun 2010 dan 2011 di Desa laha dan termasuk

, sedangkan hasil perhitungan di lapangan panjangkeseluruhan Ralling Tangga adalah 30,97 M?.

Disamping itu jumlah perhitungan HPP BebanHalaman 23 dari 55 halaman.

Adapun dokumen yang diberikanTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)di persidangan adalah sebagai berikut: List/rekapitulasi perhitungan pembebanan tanah perkavling/per rumah, SPT Khususnya neraca untuk memperlihatkanpersediaan, General Ledger tanah, Dasar perhitungan HPP penjualan tanah/perhitunganpembebanan harga pokok tanah LRA;Dokumendokumen tersebut hanya menunjukkanpencatatan/pelaporan atau perhitungan atas HPP Tanahsaja, namun dokumen yang menjadi dasar pencatatanmaupun perhitungan

HPP atas Tanah tidak ada/tidak jelassumbernya dan perhitungan HPP atas Tanah yangdilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) hanya disesuaikan dengan laporankeuangan saja;Bahwa berdasarkan rekapitulasi perhitungan HPP BebanTanah untuk masingmasing per kavling/per rumah yangdiberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) diketahui data sebagai berikut:Halaman 27 dari 55 halaman.

HPP Tanah masingmasingperumahan namun dokumen yang menjadi dasarpencatatan maupun perhitungan HPP atas Tanah tidakada/tidak jelas sumbernya dan perhitungan HPP atas Tanahyang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) hanya disesuaikan dengan laporankeuangan saja.

bunga ataspinjaman tersebut, dan perhitungan Biaya Bunga Pinjamanyang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) hanya disesuaikan dengan laporankeuangan saja;Halaman 49 dari 55 halaman.

Pajak PertambahanNilai menurut Pemohon Banding dan Terbanding:Perbandingan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut Pemohon Bandingdan menurut Terbanding (Rp):Halaman 2 dari 23 halaman.

Hexa Indonesia, NPWP 01.071.517.5052.000, beralamat di EJIP Industrial Park 6J2, Cikarang, Bekasi 17550,dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:1. Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: ERS POP vcvcccesanescsreeavceeeeveneeeveneeereeraeavaiearins Rp 0.00; Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri............... Rp 1.567.932.129,00; Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut sendiri................

Perhitungan PPN Kurang Bayar:a. Pajak keluaran yang harus GiPUNQUL............eeeceeeeeeteeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp = 156.793.205,00;b. Dikurangi:b.2. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan............:c:seeeeeseeeeeees Rp 319.413.339,00;b.4. Dibayar dengan NPWP SeNiri............ceecceseeeeeeeeeeseeeeeeeeeeretsaeeeneees Rp 0,00;D6. JUMA Assesses meme Rp = 319.413.339,00;c. Diperhitungkan SKPPKP. 0.0.0... cccceceeeeeeeeeeeeeeceeeeceeeeeeeeeeesaeeeaeeeeeeeeaeeenaees Rp 0,00d.

Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) Dayal..........eccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp 162.620.134,00;3. Kelebihan pajak yang dudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.Rp 162.620.134,00;4.

Bahwa terkait perhitungan penggunaan bahan baku yangmenjadi selisih perhitungan Pemohon PeninjauanKembali adalah sebesar 94,776.70 Kgs (94 MT),sedangkan datadata yang disampaikan oleh TermohonPeninjauan Kembali adalah 229 MT yang direcycle dan203 MT yang tidak terjual, Pemohon Peninjauan Kembalitidak menemukan hubungan antara alasan yangdisampaikan Termohon Peninjauan Kembali danperhitungan Pemohon Peninjauan Kembali;Bahwa bukti atau pembuktian menurut bahasa adalahperbuatan membuktikan sesuatu hal

Parimo;1 (satu) exsemplar foto copy acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehansuara partai politik dan calon anggotan DPR, DPORD Provinsi, DPRDKabupaten / kota serta calon anggotan DPD di tingkat desa/kelurahandalam pemilu tahun 2014 (model D);1 (satu) exsemplar foto copy acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehansuara partai politik dan calon anggotan DPR, DPORD Provinsi, DPRDKabupaten / kota tahun 2014 (model C) TPS 1 ds. Kotaraya kec. Mepangakab.

Parimo;1 (satu) exsemplar foto copy acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehansuara partai politik dan calon anggotan DPR, DPORD Provinsi, DPRDKabupaten / kota serta calon anggota DPD, ditingkat desa/kelurahan dalapemilu tahun 2014 (model D);1 (satu) exsemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suaraditempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD kabupaten /kota tahun 2014 (model C) TPS 1 ds.Kotaraya timur kec. Mepanga kab.

Parimo;1 (satu) exsemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suaraditempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD kabupaten /kota tahun 2014 (model C) TPS 2 ds.Kotaraya timur kec. Mepanga kab. Parimo1 (satu) exsemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suaraditempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD kabupaten /kota tahun 2014 (model C) TPS 3 ds.Kotaraya timur kec. Mepanga kab.