Bahwa dalam pelaksanaan pemasangan pompa tersebut timbul kendaladengan adanya rumah pompa yang sudah terlebin dahulu ada/dibuat,sehingga agar pompa dapat berfungsi dengan baik kemudian PIHAKPERTAMA mengajukan permohonan usulan perubahan item pekerjaankepada PIHAK KEDUA, dengan surat Nomor : 015/BMT/V/2015 tanggal 21Mei 2015, dan setelah dilakukan kajian teknis dan perhitungan hargaselanjutnya dibuatlah Addendum Surat Perjanjian Nomor : 050/7254 tanggal27 Mei 2015 untuk perubahan beberapa item pekerjaan

Bahwa setelah pekerjaan selesai kKemudian PIHAK PERTAMA mengajukanpermohonan pemeriksaan pekerjaan 100 % (PHO) kepada PIHAK KEDUAdengan surat Nomor 016/BMT/XIV2015 tanggal 25 Nopember 2015, suratNomor : 011/BMT/X1V2015 tanggal 21 Desember 2015 dan surat tertanggal 23Desember 2015, namun PIHAK KEDUA belum dapat menerima pekerjaantersebut dikarenakan perbedaan persepsi atas adanya beberapa itempekerjaan yang perlu dilakukan perhitungan ulang (vide sesuai surat Nomor :050/18202 tanggal 30 Desember 2015

Berita Acara Koordinasi Tim Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan NegeriSemarang (Kuasa Tergugat), Pihak Principal Pemerintah Kota Semarang, Sdr.Budi Sulistiyo, SP (Penyedia Jasa) dan Kuasa Hukum Penggugat denganDirektur LKPP Terkait Pekerjfaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa PadaSistem Polder Benger Semarang tanggal 22 April 201 6.Hasil perhitungan (AUDIT) BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah tentangbesaran pembayaran terkait dengan pekerjaan pengadaan dan pemasanganPompa & ME Polder Kali Banger

dari BPKPPerwakilan Propinsi Jawa Tengah yang akan dijadikan dasar untuk melakukanDEMbaYAIAN. 2 222 nnn nn nnn nnn nnn non non nee non en nnn nn nnn mene ne nen en neePARA PIHAK sepakat dasar pembayaran adalah besaran yang ada dalamAddendum dikurangi dengan hasil selisin sesuai perhitungan BPKP PerwakilanPropinsi Jawa Tengah yang didasarkan pada kajian teknis dari Tim AhliMekanikal Elektrikal (ME) Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang.Jika perhitungan dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa

Tengah lebih kecilbesarannya maka PARA PIHAK sepakat yang dibayarkan adalah Addendumdikurangi dengan hasil perhitungan ulang BPKP tersebut, dan jika perhitunganBPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah hasilnya lebih besar maka PARAPIHAK sepakat yang dibayarkan tetap/sesuai yang ada dalam Addendum.PASAL 5TATA CARA PEMBAYARANPIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa pembayaran terhadappekerjaan pengadaan dan pemasangan Pompa & ME Kali Banger akandilakukan menggunakan anggaran APBD Perubahan Pemerintah

Kesimpulan Dan PermohonanBahwa dengan mempertimbangkan penjelasan,keterangan, danargumentasi di atas, berikut Pemohon Banding sandingkan kembalihasil perhitungan atas PPN beserta sanksi Pasal 13 (3) KUP untuktahun pajak 2009 antara pihak Terbanding (SKDJP) dan Banding dariPemohon Banding: MenurutNo Uraian CfmPemohon Banding CfmSK Terbanding(Rp) (Rp)Dasar Pengenaan Pajaka.

Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a.d.) 0 1.949.202.263 Kelebihan Pajak yang sudah : la. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) ic. JumlahoO/O/O/oOWw O;O/oO PPN yang kurang(lebih) dibayar (2.e.+3.c.) 1.949.202.26 Sanksi administrasi : a. Bunga pasal 13 ayat (3) KUP 935.617.086 b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0ic. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0id. Kenaikan Pasal 13A KUP 0le. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0if. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0jg.

Putusan Nomor 2246/B/PK/Pjk/2020 Dibayar dengan NPWP sendiri 451.664.408,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 2.496.500,003 Kelebihan Pajak yang sudah : Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,004 PPN yang kurang (lebih) dibayar 2.496.500,005 Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP 1.198.320,006 )Jumlah PPN yang masih harus dibayar 3.694.820,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Juli 2019, kemudianterhadapnya

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1856/WPJ.19 /2014 tanggal 18 September 2014 mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00021/207/09/091/13 tanggal 19 Agustus 2013dan menetapkan kembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPNMasa Pajak Juli 2009, sesuai dengan perhitungan Pemohon PeninjauanKembali menjadi sebagai berikut:Halaman 4 dari 9 halaman.

Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 4.541 .609.086,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 454.160.908,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00 Dibayar dengan NPWP sendiri 451.664.408,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 2.496 .500,003 Kelebihan Pajak yang sudah : Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,004 PPN yang kurang (lebih) dibayar 2.496 .500,005 Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (

Menghukum Tergugat untuk membayar Hak-Hak Penggugat sebesar = Rp. 74.340.000,- (Terbilang : Tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) , dengan rincian perhitungan sbb : Uang Pesangon sebesar 2x(7bulanxRp. 2.800.0000) = Rp. 39.200.000,-

bahwa tidak adakejelasan peralihan status Penggugat dari Administrasi di SP Arara Abadi ke SP MitraAbadi Riau (SP MAR) maka dengan demikian masa kerja Penggugat dengan Tergugatbukan sejak 29 Maret 2010, tetapi adanya hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat adalah sejak adanya Pencatatan Serikat Pekerja Mitra Abadi pada tanggal 30Oktober 2013 sama dengan 6 tahun 7 bulan dengan pembulatan sesuai UU a quo =tahun masa kerja bahwa Pettitum (4) Gugatan Penggugat dapat dikabulkan denganperubahan perhitungan

yangmenyesuaikan dengan masa kerja Penggugat;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan di atas bahwa hakhak Penggugatharus deihitung ulang maka Majelis Hakim berkesimpulan perhitungan HakhakPenggugat dan merupakan kewajiban Tergugat adalah sebagai berikut :7 Uang Pesangon sebesar 2x(7bulanxRp. 2.800.0000) =Rp. 39.200.000,7 Uang Penghargaan masa kerja 3 x 2.800.000, = Rp. 8.400.000,Sub Jumlah =Rp. 47.600.000,7 Uang pengantian hak berupa :e.

Menghukum Tergugat untuk membayar HakHak Penggugat sebesar = Rp.74.340.000, (Terbilang : Tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh riburupiah) , dengan rincian perhitungan sbb :zoeHalaman 25 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.SusPHI/2020/PN Pbr Uang Pesangon sebesar 2x(7bulanxRp. 2.800.0000) = Rp. 39.200.000,7 Uang Penghargaan masa kerja 3 x 2.800.000, = Rp.8.400.000, Sub Jumlah = Rp. 47.600.000,7 Uang pengantian hak berupa :a. Cuti tahunan =Rp. 2.800.000,b.

Tarif Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlaku padatanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.ayat (4) : Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan danpembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku padasaat pembayaran.Pasal 9 ayat (1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalamwaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal PemberitahuanPabean Ekspor disampaikan.ayat (2) : Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud

bea keluar kedapatan tidak benar dan terhadapbarang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka Pejabat PemeriksaDokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen danpenetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar sertajangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang PenetapanHarga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur JenderalBea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakansudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut: PEB Nomor

: 004419 tanggal 31 Oktober 2010, Tarif Bea Keluar 6%;bahwa pada tanggal 13 April 2012 Terbanding menetapkan dengan menggunakan tanggalrealisasi ekspor, perhitungan berdasarkan KMK Nomor: 2056/KM.4/2010 tanggal 29 Oktober2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung Bea Keluar yang berlaku mulaitanggal 1 November 2010 sampai dengan tanggal 30 November 2010 dengan tarif Bea Keluar8.50 %;bahwa Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 14ayat (2) Peraturan

Bea Keluar dengan menggunakan tanggal realisasi eksporbukan dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, tidak sesuaidengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 dan aturanyang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo.

suara;Halaman 6 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUNMDO10.Bahwa setelah pembetulan hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Desa11.12.13.14.15.Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara oleh Panitia PemilinanKabupaten (PPK) Gorontalo Utara terdapat perubahan hasil perolehan suara daripelaksanaan pemilihan Kepala Desa Posso, dan perhitungan suara pada tanggal28 November 2016 sebagai berikut; *, DANIAL TAMA, dengan nomor urut 1 mendapat 310 suara;RAHMAWATY DJ.

Pada tanggal 24 Desember 2016, Panitia Pemilinan Desa Posso KecamatanKwandang Kabupaten Gorontalo Utara mengirimkan surat Nomor0011/PAN/PS011/XII2016 kepada Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) yangpokoknya berisi penolakan melakukan perhitungan surat Suara ulang;k. Pada tanggal 25 Desember 2016 Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK)melaksanakan Perhitungan Surat Suara Ulang; .

Surat Suara Ulang danberdasarkan Berita Acara Hasil Perhitungan Surat Suara Ulang:f.

Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan surat suara ulangsebagaimana dimkasud pada huruf f diatas, Panitia Pemilihan Kabupaten(PPK) pada tanggal 26 Desember 2016, menerbitkan Surat KeputusanNomor: 05/XII/2016 tentang Penetapan Calon Terpilin Desa PossoKecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016, yang memutuskan sebagai berikut:1) Bahwa setelah dilaksanakan perhitungan surat suara ulangCalon Nomor Urut 5 (lima) An.

;Menimbang, bahwa terhadap perintah Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK)untuk melaksanakan melakukan perhitungan suara ulang kepada Panitia PemilihanKepala Desa Posso Kecamatan Kwandang, melalui suratnya tertanggal 24Halaman 61 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUNMDODesember 2016 Panitia Pemilihan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandangmenolak untuk melaksanakan perhitungan kembali Surat Suara (Bukti T14).

Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan dengan perhitungan sebagai berikut 6 x Rp3.222.556,00 = Rp19.335.336,00 (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

, Packing List, B/L, Purchase Order, buktipembayaran dan rekening Koran;h. bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan bukti pendukung transaksi berupa SalesContract, pembukuan, dan bukti lain untuk mondukung kebenaran nilai transaksi sehinggamenunjukkan data belum memadai untuk membuktikan kebenaran bahwa harga yangdiberintahukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar;bahwa Majelis meminta kepada Terbanding agar menyerahkan Lembar Penelitian danPenetapan Nilai Pabean (LPPNP), perhitungan

Bea Masuk;bahwa Pasal 15 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentang Kepabeananyang telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan: Nilai pabeanuntuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk disebutkanbahwa:Pasal 7(1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

Menguji Kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada PemberitahuanPabean Impor;bahwa Majelis meminta kepada Terbanding agar menyerahkan Lembar Penelitian danPenetapan Nilai Pabean (LPPNP), perhitungan multiplikator dan harga pasar;bahwa pada sidang pada tanggal 27 November 2012, Terbanding hadir menyerahkanperhitungan faktor multiplikator, namun tidak menyerahkan Lembar Penelitian dan PenetapanNilai Pabean (LPPNP) dan harga pasar yang diminta oleh Majelis;bahwa dengan tidak diserahkannya

Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP)dan harga pasar dalam negeri kepada Majelis, tidak dapat membuktikan adanya bukti nyataatau data yang obyektif dan terukur sebagai dasar penggunaan Metode Pengulangan (Fallback)dalam penetapan nilai pabean sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan BeaMasuk;bahwa dengan demikian Terbanding terbukti tidak memakai bukti nyata atau data objektif danterukur untuk tidak

menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean yang dimaksud dalam Pasal 8huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010tersebut;bahwa LPPNP adalah dokumen penelitian dan penetapan nilai pabean yang wajib dibuat olehPejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priokberdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk yang menyatakan bahwa

Putusan Nomor 733/B/PK/PJK/2017Pasal 36 dan Pasal 37 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, terhadap KEP1325/WPJ.22/BD.06/2011Desember 2012 tersebut Pemohon Banding melalui surat ini mengajukantanggal 20permohonan banding dengan perhitungan dan alasan banding sebagaiberikut:Perhitungan Pajak Terutang:bahwa perhitungan Pajak terutang menurut Surat Pemberitahuan PajakPenghasilan Badan, koreksi Pemeriksa dan menurut Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Penghasilan Badan, sebagai

PPh Pasal 23 59.969.814 2.197.250 57.772.564Jumlah pajak yang dapat dikreditkan 2.885.377.185 2.197.250 2.883.179.935ig sumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnyartidak i ea5a77. 165) 2.197.250 (2.883.179.935) terutang Bahwa perhitungan Pajak terutang menurut Surat KetetapanPajak LebihBayar Pajak Penghasilan Badan, menurut Keberatan Pemohon Banding, danNilai Keberatan Pemohon Banding, sebagai berikut: JUMLAH RUPIAH MENURUT No. KETERANGAN Cfm.

Perhitungan koreksi Pemeriksa: Jumlah penerimaan uang melalui BCA dan Bank Mandiri 503.371.474.683Penerimaan uang yang sudah diterbitkan Faktur Pajak 35.820.075.990Penerimaan uang yang belum diterbitkan Faktur Pajak (SPHP) 467.551.398.693Penerimaan uang berdasarkan buktibukti hasil pembahasan 248.329.028.442Penerimaan uang yang belum diterbitkan Faktur Pajak (Pembahasan) 219.222.370.251PPN 10% 19.929.306.386Penjualan yang belum dilaporkan setelah pembahasan 199.293.063.865 B.

Harga Pokok Penjualan:bahwa berdasarkan ratio HPP atas total peredaran usaha cfm SuratPemberitahuan dan laporan keuangan Pemohon Banding Tahun 2009yaitu sebesar 92,88%:Penjualan bellum dilaporkan menurut Pemeriksa sebesarRp199.293.063.865,00Ratio perhitungan HPP: 92,88% x Rp199.293.063.865,00 =Rp185.103.397.717,00IV. Alasan Banding:A.

Putusan Nomor 733/B/PK/PJK/2017 Total:Bahwa pada perhitungan arus penerimaan uang, Terbanding belummemperhitungkan arus uang keluar akibat pengembalian sisa/kelebihanpembayaran sebagai berikut: 2.885.622.805 BCA a/c 459301888407/07/09 Pengembalian Toto Zincan (3.324.011)17/11/09 Pengembalian Putra Gading (6.376.089)14/12/09 Pengembalian Gajah Mas (9.000.000)(18.700.100) Bahwa Terbanding belum memperhitungkan penerimaan piutangdagang tanpa arus uang, karena kompensasi dengan hutang dagangpacking atas

YangMempunyai Kantor Perwakilan Dagang (Representative Office/Liason Office) DiIndonesia, Terbanding menghitung tarif PPh Pasal 15 untuk Kantor PerwakilanDagang Jepang di Indonesia adalah sebagai berikut: PPh atas penghasilan kena pajak (30% x 1%) 0,300%terhutangBUT (branch profit tax) 10% x 0,070%(10,30)%Total 0,370% bahwa dalam persidangan Pemohon Banding mengemukakan setuju denganformula yang digunakan Terbanding dalam menghitung PPh Pasal 15, namun olehkarena salah satu unsur formula di dalam perhitungan

PPh Pasal 15 adalah TarifPPh Badan untuk perhitungan PPh Pasal 15 tahun 2009, dimana tarif PPh Badantelah berubah menjadi 28% (sesuai dengan UU PPh No. 36 tahun 2008) yangberlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 maka akan mengakibatkan tarif efektif PPhPasal 15 juga akan berubah, sehingga perhitungan PPh Pasal 15 untuk kantorperwakilan dagang Jepang di Indonesia sesuai dengan formula perhitungan di dalamSurat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.

Representative Office/Liason Office) Di Indonesia masih menerapkan tarif PPh Badan tertinggi sebesar30% karena masih menggunakan Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentangPajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 10Tahun 1994 dan belum menerapkan tarif PPh Badan sebesar 28% sebagaimanadimaksud pada Pasal 17 Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 36 Tahun 2008;bahwa menurut Majelis formula perhitungan

(branchprofit tax(BPT) MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatMemutuskanbahwa menurut Majelis dengan berubahnya salah satu unsur formula di dalamperhitungan PPh Pasal 15 yaitu Tarif PPh Badan yang telah berubah menjadi 28 %sesuai dengan Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 36Tahun 2008 yang berlaku mulai 1 Januari 2009, maka akan mengakibatkan tarifefektif PPh Pasal 15 juga akan berubah sehingga perhitungan

PPh Pasal 15 untukkantor perwakilan dagang Jepang di Indonesia mulai 1 Januari 2009 sesuai dengankonsistensi formula perhitungan di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE2/PJ.03/2008 tanggal 31 Juli 2008 adalah sebagai berikut: PPh atas penghasilan kena pajak terutang = 28% X 1% = 0,280%Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi = 10% x (10,28)% = 0,072%Pajak dari suatu BUT (branch profit tax/BPT) (tarif 10%)= 0,352% bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan pemotongan PPh Pasal 15 Finalterutang

Sehingga produk hukumpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN yang dilanjutkan dengan surat keputusankeberatan tidak bisa digunakan sebagai dasarpenetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Juni 2004 sesuai Pasal3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut := Rp572.137.486,00= Rp457.709.989,00= Rp114.427.497,00= Rp 11.442.750,00bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Juni 2004 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut :Pajak Masukan = Rp 60.302.945,00Pajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

Majelis berpendapat bahwa sepanjangdalam proses keberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yangdilakukan pada proses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak adaaturan yang mengatur dasar penetapan dan dasar perhitungan yang harus diikuti olehTerbanding pada proses keberatan maka halhal yang telah dilakukan oleh Terbandingpada proses keberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturanperpajakan yang berlaku;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding

dalam proses perhitungan PPN Masa Pajak Juni2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk Masa PajakJuni 2004 adalah sebesar Rp289.333.157,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNmenimbangmenimbangmenimbangmenimbangMengingatMemutuskanbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa DokumenEksporBahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabeandapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30(tiga puluh) hari sejak PEB didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan,kewenangan dan dasar perhitungan bea keluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat(1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan Bea KaluarPasal 6 ayat(2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) dihitung

bea keluar kedapatan tidakbenar dan terhadap barang ekspor tidak dilakukanpemeriksaan fisik, maka Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluardengan menerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitiandokumen dan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam halini Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalamjangka waktu paling lama

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dantarif bea keluar serta jangka waktu berlakunya Keputusan MenteriKeuangan yang mengatur tentang Penetapan Harga Ekspor untukmenghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur JenderalBea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yangdisengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan beakeluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:e PEB Nomor

: 002319 tanggal 31 Desember 2009,e Tarif Bea Keluar 0%;bahwa pada tanggal 7 Oktober 2011 Terbanding menetapkan denganmenggunakan tanggal realisasi ekspor, perhitungan berdasarkan KMKNomor: 2848/KM.4/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang PenetapanHarga Ekspor untuk Menghitung Bea Keluar yang berlaku mulai tanggal 1Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Januari 2010;bahwa Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar secara eksplisit telahdiatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor:214

Bea Keluar dengan menggunakantanggal realisasi ekspor bukan dengan tanggal PEB yang telah didaftarkanke Kantor Pabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2)Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 dan aturan yangmengatur perhitungan Bea Keluar a quo.

Berdasarkan penelitian pada KKP, LHP dan data Pemohon Banding diketahuipersandingan perhitungan koreksi selisin kurs antara Pemohon Banding denganPemeriksa adalah sebagai berikut :. Laba (Rugi) Selisih Kurs .No.

Dengan demikian maka perhitungan laba selisin kurs Rekening OCBC sebesarRp.4..314.848,00 diusulkan untuk dipertahankan;3. Rugi selisin kurs pinjaman OCBC menurut Pemeriksa sebesar Rp. 641.800.000,00a.

selisih kurs,namun perhitungan tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya karena saldopinjaman dan hutang dalam USD pada perhitungan tersebut berbeda dengan saldopinjaman sebenarnya;Atas kerugian selisin kurs atas Rek Pinjaman OCBC ref 20179606003(USD)pinjaman untuk akuisisi saham PT Danapaint (USD 4,300,000) diakui sesuai UU PPh(Pasal 9 ttg kerugian selisih kurs).Maka perhitungan laba/(rugi)selisin kurs menurut pemeriksa: Uraian KKP JumlahRek Niaga 0620203402005 (USD) B5.10.1.1 46.535.191OCBC 501170310301

(i) Perhitungan selisih kurs(ii) Voucher tekait(iii) GL terkait(iv) Rekening koranb. (i) Perhitungan selisih kursii) Voucher tekait(((iv) Rekening koranc. (i) Perhitungan selisih kurs(ii) Voucher tekait(iii) GL terkait(iv) Perjanjian pinjaman dengan OCBC(v) Laporan realisasi dari BI atas pinjaman dari OCBC(vi) Rekening koraniii) GL terkaitd.

(i) Perhitungan selisih kursMenurut TerbandingMenurut Pemohon(ii) Voucher tekait(iii) GL terkait(iv) Perjanjian pinjaman Danmotor(v) Perincian mutasi saldo dan pendapatan bunga pinjaman kepada Danmotor(vi) Tagihan pendapatan bunga kepada Danmotorii) Perhitungan selisin kurs Pemeriksa yang tidak memperhitungkan unsurSewae(vpendapatan bungae.

Tidak ada tambahan bea keluar yang harus Pemohon Banding bayarakibat penetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor yangPemohon Banding lakukan;2. Bea keluar atas barang yang diekspor oleh Pemohon Banding sudahsesuai saat barang tersebut diekspor sehingga tidak diperlukanpenetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor barang;3.

Perhitungan bea keluar Pemohon Banding sudah sesuai denganperaturan yang berlaku;5.

berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 11 Mei 2012:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut45098/PP/M.1X/19/2013, tanggal 23 Mei 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan bandingPemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor KEP300/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentangPenetapan Kembali Perhitungan

putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa Alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP300/WBC.03/2011tanggal 19 Desember 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atasBarang yang diekspor oleh Termohon Peninjauan Kembali, yangmenetapkan atas Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) oleh TermohonPeninjauan Kembali Nomor 003277 tanggal 29 Desember 2009 denganjenis barang Crude Palm Oil sebanyak 1.499,622 MT Tarif 0% HargaEkspor = USD /MT (Kurs 1 USD = Rp ) menjadi Tarif 3% HargaEkspor = USD 695.00/MT (Kurs 1 USD = Rp. 9.502,00), maka tagihanbea

Tidak ada tambahan bea keluar yang harus Pemohon Banding bayar akibat penetapan perhitungan bea keluar atas ekspor yang Pemohon Banding lakukan.2. Bea keluar atas barang yang diekspor oleh PT. XXX sudah sesuai saat barang tersebutsehingga tidak diperlukan penetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor barang.3.

Perhitungan bea keluar Pemohon Banding sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.5. Penetapan kembali bea keluar oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai tidak berdasarkan peratuketentuan yang berlaku.

/atau Harga Ekspor yang berlaku padaPemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.Ayat (4) : Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan dan pembayaKeluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku pada saat pembayaran.Pasal 9 ayat (1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalarpaling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean disampaikan.ayat (2) : Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalkekurangan pembayaran Bea

melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar dengan menSPPBK dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen dan peperhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atauSeksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkan telah cukudipergunakan sebagai dasar penetapan perhitungan bea keluar, data dan bukti tersebut antara lain:e Surat Tanda Bukti

PEB yang telah didaftarkan kePabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo.

Asta Aji Pustaka mengenai konsep metode hitung jaritangan/Hand Trymatika, filosofi penyandian angka serta cara mengoperasikan 3angka/mengalikan angka dengan jari tangan sebagai alat bantu perhitungan,sehingga terdakwa mengetahui betul proses perhitungan menggunakan jari tanganyang tercantum dalam buku Cara Cpat Berhitung Angka HANDTryMATIKA Metode dan Formula Matematika dari Satuan Sampai TakTerhingga karangan Sdr.

Asta Aji Pustaka mengenai konsep metode hitung jaritangan/Hand Trymatika, filosofi penyandian angka serta cara mengoperasikanangka/mengalikan angka dengan jari tangan sebagai alat bantu perhitungan,sehingga terdakwa mengetahui betul proses perhitungan menggunakan jari tanganyang tercantum dalam buku Cara Cepat Berhitung Angka HAND TryMATIKAMetode dan Formula Matematika dari Satuan Sampai Tak Terhingga karanganSdr.

Tri Budiyono,SPd, yaitu dalamhal penggunaan jarijari tangan sebagai : alat bantu/metode perhitungan, setelahbuku diperbanyak melalui percetakan Kencana Offset sebanyak 20.000 eksemplardan percetakan Lendis Cipta Media Jaya sebanyak 20.000 eksemplar sertaditerbitkan oleh CV. Wiyata Karya Pustaka milik terdakwa kemudian tanpa seijindan sepengetahuan Sdr.

;e Bahwa terdakwa memesan mencetak buku karangan terdakwa yangberjudul Metode Arithmetic Jarimatika untuk SMP dan SMA yangberisi tentang perhitungan perkalian angka dengan jari tangan milikterdakwa dipercetakan milik saksi Kencana Offset,tetapi tidakmengetahui secara detil tentang isinya ;5.

Yessi Nila.Khrisna ;e Bahwa saksi hanya mengetahui terdakwa telah mencetakkan bukunyaberjudul Metode aritmetik Jarimatika untuk SMP dan SMA yangberisi tentang perhitungan perkalian angka dengan jari tangan, dipercetakan Lendis Cipta Media Jaya; tahun 1995;sedangkanmengenai penyandian angka saksi tidak mengetahui ; 10.11.29 Sri SudarsihSpd.

Sangat tidak beralasan apabila Penggugatmenyampaikan kKerugian tanpa perhitungan yang jelas, sehingga hal tersebuthanyalah mengadaada.

Adanya kerugianBahwa Tergugat tidak menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, halini dikarenakan tidak adanya suatu perbuatan melawan hukum dankesalahan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat.Bahwa perhitungan kerugian yang dimaksud oleh Penggugatmerupakan perhitungan kerugian yang tidak sesuai dengan PerjanjianManajemen sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian.5.

Sangat tidak beralasan apabilaPenggugat menyampaikan kerugian tanpa perhitungan yang jelas, sehinggaHal. 59 dari 71 hal. Put. No. 80/Pdt/2021/PT.DKIhal tersebut hanyalah mengadaada.

Perhitungan tidak jelas yang dimaksudTergugat Ill adalah Penggugat menyampaikan perhitungan realisasi LabaKotor Operasional Hotel dalam keadaan minus yang menimbulkan kerugianbagi Penggugat TANPA menguraikan apa saja komponen Biaya Operasiversi Penggugat, sebagaimana Tergugat III kutip dibawah ini:Mengacu pada Pasal 2.7 Perjanjian Manajemen kembali kami tegaskanbahwa perhitungan Laba Kotor Operasional dalam satu periode adalah Laba Kotor Operasional =Pendapatan Kotor Biaya Operasi jumlah Pendapatan

kerugian yang dimaksud oleh Penggugatmerupakan perhitungan kerugian yang tidak sesuai dengan PerjanjianManajemen sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian..

Jika MajelisHakim berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil Adilnya (exaquo et bono) ;Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari tergugat tersebut, pihak Penggugat telahmengajukan Repliknya tertanggal 18 MARET 2015 ;Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukanDupliknya tertanggal 1 April 2015 ;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil gugatannya, penggugat telah mengajukanbukti surat berupa :1 Foto copy perhitungan upah & lembur karyawan harian nama Jamilah R. periode

02 s/d 08Maret 2012, diberi tanda bukti P 1;101112131415161718Foto copy perhitungan upah & lembur karyawan harian nama Jamilah R. periode 09 s/d 15Maret 2012, diberi tanda bukti P 2 ;Foto copy perhitungan upah & lembur karyawan harian nama Jamilah R. periode 14 s/d 20Juni 2013, diberi tanda bukti P 3 ;Foto copy perhitungan upah & lembur karyawan harian nama Jamilah R. periode 01 s/d 07Maret 2013, diberi tanda bukti P 4 ;Foto copy perhitungan upah & lembur karyawan harian nama Jamilah R. periode

17 s/d 23Januari 2014, diberi tanda bukti P 5;Foto copy perhitungan upah & lembur karyawan harian nama Jamilah R. periode 31 s/d 06Januari 2014, diberi tanda bukti P 6 ;Foto copy perhitungan upah & lembur karyawan harian nama Ramlah A. periode 08 s/d 14Agustus 2014, diberi tanda bukti P 7 ;Foto copy perhitungan upah & lembur karyawan harian nama Ramlah A. periode 15 s/d 21Agustus 2014, diberi tanda bukti P 8 ;Foto copy perhitungan upah & lembur karyawan harian nama Ramlah A. periode 02 s/d 08Maret

2012, diberi tanda bukti P 9;Foto copy perhitungan upah & lembur karyawan harian nama Ramlah A. periode 19 s/d 25April 2013, diberi tanda bukti P 10 ;Foto copy perhitungan upah & lembur karyawan harian atas nama Ramlah A. periode 02 s/d08 Agustus 2013, diberi tanda bukti P 11 ;Foto copy Anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak Nomor : 567/1.242/DSTKHI/2014 tanggal 7 Nopember 2014, diberi tanda bukti P 12 ;Foto copy panggilan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak Nomor : 567/1025

/DSTKHI/2014 tanggal 12 September 2014, diberi tanda bukti P 13 ;Foto copy panggilan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak Nomor : 567/1045/DSTKHI/2014 tanggal 17 September 2014, diberi tanda bukti P 14 ;Foto copy panggilan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak Nomor : 567/1160/DSTKHI/2014 tanggal 20 Oktober 2014, diberi tanda bukti P 15 ;Foto copy penetapan perhitungan kekurangan upah an.Jamilah R dan Syarifah Ramlah A.dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak Nomor : 560/91

Bahwa hak manfaat pensiun Penggugat1 sampai dengan Penggugat26yang seharusnya diperoleh pada saat pensiun di usia pensiun normal 55tahun telah dijanjikan oleh Tergugat dimana perhitungan manfaat pensiunsekaligus berdasarkan Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dimanaperhitungan hak atas manfaat pensiun sekaligus dijanjikan melalui rumusyang terdapat pada butir 10.a.

10.6 Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dihitungberdasarkan:= 60% X Masa Kerja X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji pokok6.

/30200/V/1989tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dimana rincian rumusnyasebagai berikut:= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok;.

10.6 Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dihitungberdasarkan:= 60% X Masa Kerja X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok;.

SuratEdaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/ V/1989tentang Perhitungan Karyawan PT. IPTN;b.

didapat perhitungan setelahdikurangi angsuran yang telah dibayarkan oleh para Tergugat sebanyak tujuh kali,yaitu : Sisapokok : 176.666.900,00 Bunga Berjalan : 19.625.806,00 SisaBunga : 17.844.952,00Dengan jumlah total adalah 214.137.657,00 (dua ratus empat belas juta seratus tigapuluh tujuh ribu enam ras lima puluh tujuh) ;Menimbang, bahwa perhitungan nilai yang harus dibayar oleh para Tergugatsebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam Petitum Gugatannyaberdasarkan perhitungan diatas (Vide

yang harus dibayar oleh para Tergugat.Hakim juga menilai bahwa alat bukti Surat P1 sampai dengan P9 tidak satupun adayang mendukung atau memperjelas perhitungan yang disebutkan dalam bukti P10tersebut, dan dipersidangan Penggugat juga tidak mengajukan alat bukti lainnyadalam hukum acara perdata (Pasal 1866 KUH Perdata/Pasal 284 R.Bg) sepertisaksi, dan tidak pula mengajukan ahli yang mungkin pendapat sesuaikeahliannya dapat menjelaskan dipersidangan tentang perhitungan pada bukti P10tersebut ;Menimbang

Perhitungan para Tergugat ini ternyatasesuai dengan jumlah pembayaran sebanyak tujuh kali pada rekening Koran (VideBukti P10) yang diajukan oleh Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :(5.101.000 + 5.099.000 + 5.133.300 + 5.133.000 + 5.133.000 + 5.200.000 +5.066.125 = 35.865.425).

Berdasarkan perhitungan ini maka apabila totalpinjaman/utang para Tergugat adalah Rp. 200.000.000,00 dikurangkan denganjumlah total tujuh kali angsurannya, maka didapat perhitungan sebagai berikut :(200.000.000,00 35.865.425 = 164.134.575), sehingga terdapat selisin dengansisa pokok pada bukti P10 sejumlah Rp. 12.532.325,00 ;Menimbang, bahwa selain ketidakjelasan perhitungan sisa pokok pada buktiP10 tersebut, juga tidak terdapat kejelasan perhitungan secara tepat dan pasti padabunga berjalan dan

matematika secarapasti mengenai : berapa pastinya perhitungan jumlah denda yang akan timbul dikemudianhari ?