Ditemukan 92068 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 15-02-2018 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 B/PK/PJK/2018
Tanggal 15 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT.YKK AP INDONESIA;
2919 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namundemikian sebagai bukti pendukung Pemohon Banding akan menyampaikanasli SSP dalam persidangan;PERHITUNGAN PAJAK MENURUT PEMOHON BANDINGbahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perhitungan pajakmenurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut :Ekspor 17.036.870.156,00Penyerahan yg PPNnya harus dipungut sendiri 17.734.783,648,00Penyerahan yg PPNnya tidak dipungut 2.740.743.727,00Jumlah seluruh penyerahan 337.512.397.531 ,00Pajak Keluaran yang harus dipungut 1.773.478.255,00Pajak Masukan yang
    dapat diperhitungkan :Impor BKP 414.761.500,00Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN PPN 1.168.751.927,00Kompensasi 1.646.622.573,00Total Pajak Masukan 3.230.136.000,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (1.456.657.745,00)Kompensasi 1.456.763.597,00PPN yang kurang dibayar 105.852,00Kenaikan Pasal 13(3) 105.852,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 211.704,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 30 Mei 2011;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut53717
    Putusan Nomor 213B/PK/Pjk/2018Kurang Bayar PPN Nomor : 00343/207/07/055/09 tanggal 09 November2009 Masa Pajak Februari 2007, sebagaimana telah dibetulkan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00165/WPJ.07/KP.0303/2010 tanggal 20 Oktober 2010, atas nama :PT YKK AP Indonesia, NPWP : 01.061.565.6055.000, alamat : KawasanIndustri Manis, Jalan Manis Raya No. 23, Kadu, Curug, Tangerang 15810,dengan perhitungan sebagai berikut : . URAIAN RP1 Dasar Pengenaan Pajak :a.
    Jumlah (a.1+a.2+a.3) 37.538.028.4632 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 4.776.041.458(tarif x 1.a.2)b. Dikurangi :b.1. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 3.174.165.182c. Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (ab.1) (1.398.123.724)3 Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 1.456.763.5974 PPN yang kurang bayar (2.c + 3.a) 58.639.8735 Sanksi administrasi :a.
    Jumlah (a.1+a.2+a.3) 37.538.028.4632 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x1.a.2)b. Dikurangi :b.1. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 3.174.165.1821.776.041.458 Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 213B/PK/Pjk/2018 c. Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (ab.1) (1.398.123.724)3 Kelebihan Pajak yang sudah :a.
Register : 21-12-2011 — Putus : 18-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.44567/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 18 April 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11729
  • Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Eksporbahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 hari sejak PEBdidaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kewenangan dan dasar perhitungan beakeluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan BeaKaluarPasal 6 ayat (2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dihitung berdasarkan
    bea keluar kedapatan tidak benardan terhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktupaling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumendan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu palinglama 30 hari sejak
    Penetapan kembaiidiatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2): Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a. Tarif Bea Keluar dengan Harga Ekspor yang digunakan adalah Tarif BeaKeluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspordi daftarkan ke Kantor Pabean; danb.
    barangekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar serta jangka waktuberlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penetapan HargaEkspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh DirekturJenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Bandingyang disengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan beakeluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:PEB Nomor 007665 tanggal 29 Oktober 2010Perhitungan
    tanggal PEB yang telah didaftarkan ke KantorPabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan No. 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluara quo.
Putus : 16-05-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 743 K/Pdt/2017
Tanggal 16 Mei 2017 — PT. TAURAN MARINE TRUST vs KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI. C.q DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PATTIMURA c.q TIM PERANCANG KAPAL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PATTIMURA
12370 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perhitungan Desain Awal (preliminari design) Kapal Rakyat 35 GT;b. Pembuatan/Penggambaran Rencana Garis, Rencana Umum,Hidrostatis;C. Perhitungan Hambatan dan Propulasi untuk penetapan DayaMesin Induk dan Sistem Penggerak Kapal;d. Perhitungan Konstruksi dan Kekuatan Kapal;e. Pembuatan/Penggambaran Rencana Konstruksi yang mencakup,Rencana Gading Tengah, Rencana Konstruksi Memanjang danMelintang;f. Perhitungan Stabilitas Kapal;g. Perancangan Sistem Perlengkapan/Peralatan Kapal. (vide Bukti P2);7.
    Perhitungan Desain Awal (preliminary design) Kapal Rakyat35 GT;il. Pembuatan/penggambaran Rencana Garis, RencanaUmum, Hidrostatis;ili. Perhitungan Hambatan dan Propulsi untuk penetapan DayaMesin Induk dan Sistem Penggerak Kapal;IV. Perhitungan Konstruksi dan Kekuatan Kapal;V. Pembuatan/penggambaran Rencana Konstruksi yangmencakup, Rencana Gading Tengah, Rencana KonstruksiMemanjang dan Melintang;Vi. Perhitungan Stabilitas Kapal;Vil.
    Perhitungan Desain Awal (preliminari design) Kapal Rakyat35 GT;b. Pembuatan/Penggambaran Rencana Garis, RencanaUmum, Hidrostatis;Halaman 20 dari 28 hal. Put. Nomor 743 K/Pdt/2017c. Perhitungan Hambatan dan Propulasi untuk penetapanDaya Mesin Induk dan Sistem Penggerak Kapal;d. Perhitungan Konstruksi dan Kekuatan Kapal;e. Pembuatan/Penggambaran Rencana Konstruksi yangmencakup, Rencana Gading Tengah, Rencana KonstruksiMemanjang dan Melintang;f. Perhitungan Stabilitas Kapal;g.
Register : 19-10-2020 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pemohon Kasasi - Adam Adrianus Salamahu, Dkk Termohon Kasasi - PT Freeport Indonesia
344174
  • Mewajibkan Penggugat untuk membayar kepada Para Tergugat pembayaran pesangon dengan dipotong dan diperhitungkan saldo dana pensiun PT Freeport Indonesia dan saldo program kesejahteraan pekerja dan pinjaman Para Tergugat sebagai berikut: No Nama Total perhitungan sesuai Pasal 164 ayat (3) UU No 13/2003(Rp) Saldo per 1 Agustus 2019 dana pensiun(Rp) Saldo per 26 Agustus 2019 program kesejahtreaan pekerja(Rp) Sisa pinjaman(Rp) Selisih yang dibayar Penggugat(Rp)1 Tergugat 1 228.819.225,00
    EvaSusanti, dkk;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat1;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat2;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat3;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat4:Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat9;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat6;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti TergugattsFotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat8;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti
    sisa cuti Tergugat21;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat22;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat23;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat24;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat25;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat26;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat27;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat28;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat29;Fotokopi dari fotokopi perhitungan
    :Bukti P44.49 :ae;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat33;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat34;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat35;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat36;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat37;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat38;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat39;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat40;Fotokopi dari fotokopi perhitungan
    sisa cuti Tergugat41;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat42;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat43;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat44;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat45;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat46;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat47;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat48;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat49;Fotokopi dari fotokopi perhitungan
    fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat93;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat94;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat95;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat96;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat97;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat98;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat99;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat100;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat101;Fotokopi
Register : 13-11-2013 — Putus : 03-06-2014 — Upload : 23-06-2014
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 23/G/2013/PTUN.YK
Tanggal 3 Juni 2014 — HENDRA EKA NUGRAHA, SE sebagai PENGGUGAT Melawan I.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SUKOHARJO, KECAMATAN NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN sebagai TERGUGAT II HADI SUBRONTO sebagai TERGUGAT II INTERVENSI
9433
  • Sertifikasi hasil perhitungan suara pemilihan Kepala DesaSukoharjo Tahun 2013 di TPS 05 Dukuh Losari (sesuai dengan aslinya).T43T44T45T46T47T48T49T50Fotocopy Sertifikat hasil perhitungan suara pemilihan Kepala DesaSukoharjo Tahun 2013 di TPS 6 Dukuh Purworejo/Perum SukoharjoIndah (sesuai dengan aslinya).Fotocopy Sertifikat hasil perhitungan suara pemilihan Kepala DesaSukoharjo Tahun 2013 di TPS 07 Dukuh Purworejo (sesuai denganaslinya).Fotocopy Sertifikat hasil perhitungan suara pemilihan Kepala
    Acara pemungutan suara dan penghitungan suarapemilihan Kepala Desa Sukoharjo tahun 2013 di TPS 12 Dukuh Mendiro(sesuai dengan aslinya).Fotocopy Sertifikat hasil perhitungan suara pemilihan Kepala DesaSukoharjo Tahun 2013 di TPS 13 Dukuh Sembung (sesuai denganaslinya).T51 =: Fotocopy Sertifikat hasil perhitungan suara pemilihan Kepala DesaSukoharjo Tahun 2013 di TPS 14 Dukuh Besi (sesuai dengan aslinya).T52 : Fotocopy Sertifikat hasil perhitungan suara pemilihan Kepala DesaSukoharjo Tahun 2013 di
    suara dimulai Jam 14.00 wib.e Bahwa saat perhitungan suara, surat suara yang ada 2 (dua) coblosan : (satu) di gambar dan (satu) di luar gambar dinyatakan tidak sah.e Bahwa surat suara yang tidak sah ada sebanyak 19 suara.e Bahwa setelah selesai perhitungan dan menandatangani berita acara, saksilangsung ke tempat Pak Hendra melaporkan hasil perhitungan, disana saksibertemu dengan para saksi dari TPS lain.
    Bahwa setelah perhitungan suara kemudian dimasukkan ke dalam kotak suaralalu saksi mengantar ke panitia desa dengan kendaraan mobil, sedangkanLinmas mengikuti dengan sepeda motor dan diterima di balai desa olehPpanitia. 222222222 2222 n nn nnn nnnBahwa saat perhitungan suara tidak ada keberatan warga.Bahwa selesai perhitungan suara datang Pak Jono Pamannya Hendra menemuisaksi dan meminta dihitung ulang mengenai surat suara yang ada 2 (dua) :coblosan 1 (satu) di gambar dan 1 (satu) di halaman muka
    suara tidak ada keberatan.e Bahwa perhitungan suara berjalan lancar, setelah selesai perhitungan ada saksicalon no. bernama Windu Sihono datang mengatakan dengardengar suratsuara yang tembus dinyatakan sah, oleh saksi dijawab karena saksi lain sudahpulang maka sampaikan saja ke PanitiaPemilihan.1.
Putus : 17-10-0202 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151/B/PK/PJK/2011
Tanggal 17 Oktober 0202 — PT. INDUSTRI PULP LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3223 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perhitungan Keputusan Terbanding Nomor: KEP841/PJ.07/2007 tanggal 6Desember 2007 berkenaan dengan penolakan terhadap Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Nomor: 00124/206/02/041/06 tanggal 26 September2006 untuk Tahun Pajak 2002 adalah sebagai berikut: Ditambaha/ .Uraian vem Dikurangi meres(Rp) Ro) (Rp)Penghasilan Netto 251.614.406,00 0,00 251.614.406,00Kompensasi Kerugian 0,00 0,00 0,00Penghasilan Kena Pajak 251.614.406,00 0,00 251.614.406,00PPh.
    saatberlangsungnya pemeriksaan dan adalah suatu hal yang bertolakbelakang dimana Pemeriksa di satu sisi menyatakan tidak ada penjualanyang dilakukan oleh Pemeriksa akan tetapi menghitung kembali labarugikurs yang tidak lain dan pada adalah selisih kurs dan penjualan danpiutang usaha untuk menjalankan kegiatan usaha;Bahwa dasar perhitungan LabaRugi selisih kurs yang dicatat dandilakukan taat asas oleh Pemohon Banding adalah berdasarkan kurstetap dan laba atas perhitungan kurs untuk Tahun Pajak 2002
    Putusan Nomor 151/B/PK/PJK/201 117 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pengeluaran tersebutdapat dikurangkan dalam perhitungan;3.10. Koreksi Positif atas Biaya Penyusutan Alat Kantor sebesar Rp.981.875,00Bahwa Pemohon Banding setuju dengan Terbanding dilakukankoreksi;3.11. Koreksi Positif atas Biaya LainLain sebesar Rp.2.363.684,00Bahwa Pemohon Banding setuju dengan Terbanding dilakukankoreksi;.
    Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding dilakukankoreksi atas kredit pajak yang telah dipotong dalam transaksi usaha, dansesuai dengan peraturan yang berlaku kredidt pajak tersebut dapatdiperhitungkan dalam perhitungan PPh. Badan Pasal 29 untuk TahunPajak 2002;Ill.
    Perhitungan Pajak Yang Sebenarnya Adalah Sebagai Berikut: Peredaran Usaha Rp. 368.087 .262.988,00Harga Pokok Penjualan Rp. 0,00Laba Kotor Rp. 368.087.262.988,00Penghasilan/Beban diluar usaha Rp. 38.899.312.693,00 Halaman 7 dari 18 halaman.
Register : 03-10-2011 — Putus : 14-02-2012 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN SLEMAN Nomor 130/Pid.Sus/2011/PN.SLMN
Tanggal 14 Februari 2012 — MUHAMMAD JAFAR Bin ABDULLAH
503119
  • Asta Aji Pustaka mengenai konsep metode hitung jaritangan/Hand Trymatika, filosofi penyandian angka serta cara mengoperasikan 3angka/mengalikan angka dengan jari tangan sebagai alat bantu perhitungan,sehingga terdakwa mengetahui betul proses perhitungan menggunakan jari tanganyang tercantum dalam buku Cara Cpat Berhitung Angka HANDTryMATIKA Metode dan Formula Matematika dari Satuan Sampai TakTerhingga karangan Sdr.
    Asta Aji Pustaka mengenai konsep metode hitung jaritangan/Hand Trymatika, filosofi penyandian angka serta cara mengoperasikanangka/mengalikan angka dengan jari tangan sebagai alat bantu perhitungan,sehingga terdakwa mengetahui betul proses perhitungan menggunakan jari tanganyang tercantum dalam buku Cara Cepat Berhitung Angka HAND TryMATIKAMetode dan Formula Matematika dari Satuan Sampai Tak Terhingga karanganSdr.
    Tri Budiyono,SPd, yaitu dalamhal penggunaan jarijari tangan sebagai : alat bantu/metode perhitungan, setelahbuku diperbanyak melalui percetakan Kencana Offset sebanyak 20.000 eksemplardan percetakan Lendis Cipta Media Jaya sebanyak 20.000 eksemplar sertaditerbitkan oleh CV. Wiyata Karya Pustaka milik terdakwa kemudian tanpa seijindan sepengetahuan Sdr.
    ;e Bahwa terdakwa memesan mencetak buku karangan terdakwa yangberjudul Metode Arithmetic Jarimatika untuk SMP dan SMA yangberisi tentang perhitungan perkalian angka dengan jari tangan milikterdakwa dipercetakan milik saksi Kencana Offset,tetapi tidakmengetahui secara detil tentang isinya ;5.
    Yessi Nila.Khrisna ;e Bahwa saksi hanya mengetahui terdakwa telah mencetakkan bukunyaberjudul Metode aritmetik Jarimatika untuk SMP dan SMA yangberisi tentang perhitungan perkalian angka dengan jari tangan, dipercetakan Lendis Cipta Media Jaya; tahun 1995;sedangkanmengenai penyandian angka saksi tidak mengetahui ; 10.11.29 Sri SudarsihSpd.
Putus : 21-01-2015 — Upload : 30-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 697 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — PT DUNIA PANGAN VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),
184115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Olehkarena itu perhitungan batas waktu terakhir pengajuan upaya hukumkeberatan atas Putusan KPPU Nomor 03/2014 (berdasarkan jumlah harikerja) jatuh pada tanggal 7 Mei 2014.
    Namun demikian, Termohon Keberatan telah keliru dalam menerapkanmetode perhitungan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.Hal. 20 dari 104 hal. Put.
    suatu pengambilalinan sahamperusahaan lain;Berikut adalah rincian perhitungan nilai aset ratarata 3 (tiga) tahunterakhir dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk:Berikut adalah rincian perhitungan nilai aset ratarata 3 (tiga) tahunterakhir dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk:Hal. 46 dari 104 hal.
    PT TPC ke dalam perhitungan nilai aset gabungan akibatpengambilalihan saham PT Saki oleh Pemohon Keberatan.
    perhitungan yang diatur dalam Penjelasan Pasal5 ayat (2) huruf a PP Nomor 57/2010 tersebut, maka seharusnya nilaiaset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.
Putus : 29-03-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 189 K/Pdt.Sus-PHI/2021
Tanggal 29 Maret 2021 — NICO HENDRA PASYA SIREGAR VS PT PANCA PILAR TANGGUH KANTOR CABANG MEDAN
5934 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membayar Uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 yang belumdibayar dengan perincian perhitungan sebagai berikut:Masa Kerja 3 tahun 1 bulan:Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap >Rp 3.365.000,00;Dengan perincian perhitungan sebagai berikut:Uang Pesangon (UP) :2x4xRp3.365.000,00 = Rp26.920.000,00;Halaman 2 dari 15 hal. Put.
    Membayar Uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 yang belumdibayar dengan perincian perhitungan sebagai berikut:Masa Kerja 3 tahun 1 bulan:Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap :Rp 3.365.000,00;Dengan perincian perhitungan sebagai berikut:Uang Pesangon (UP) :2x4xRp3.365.000,00 = Rp26.920.000,00;Uang PenghargaanMasa Kerja (UPMK) : 2 x Rp3.365.000,00 = Rp 6.730.000,00;Halaman 3 dari 15 hal. Put.
    Membayar Uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 yangbelum dibayar dengan perincian perhitungan sebagai berikut:Masa Kerja 3 tahun 1 bulan:Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap : Rp3.365.000,00;Dengan perincian perhitungan sebagai berikut: Uang Pesangon (UP) : 2x 4x Rp3.365.000,00 = Rp26.920.000,00;Uang Penghargaan : 2x Rp3.365.000,00 = Rp 6.730.000,00;Masa Kerja (UPMk) Rp33.650.000,00; Uang Pergantian Hak (UPH) Hak Perumahan & : 15% xRp33.650.000,00 = Rp 5.047.500,00;KesehatanCuti belum gugur : 9/25x
    Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama ProsesPenyelesaian Perselisihan Pemutusan WHubungan Kerja kepadaPenggugat yaitu selama 12 (dua belas) bulan gaji pokok berjalanterhitung sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan April 2020 secaratunai dan sekaligus, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:a. 12 bulan x Rp3.365.000,00 = Rp40.380.000, 00;(empat puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);11.
Register : 05-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 124 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — YANDI KAMITONO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2311 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 124/B/PK/PJK/201736 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakserta peraturan perundangundangan perpajakan yang masih berlaku;Bahwa perhitungan jumlah pajak yang terutang:Menurut Terbanding (Sesuai Surat Keputusan Keberatan):PPN Kurang Bayar Rp 58.138.414,00Sanksi Administrasi:Sanksi Bunga Rp 18.474.206,00Sanksi Kenaikan Rp 19.650.485,00Jumlah PPN ymh dibayar = Rp 96.263.106,00Menurut Pemohon Banding:Jumlah PPN ymh dibayar Rp 0,00 (NIHIL)Alasan Pengajuan BandingI
    dalam proses perhitungan PPNMasa Pajak Agustus 2005 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak Agustus 2005 adalah sebesar Rp581 .384.142,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor258/KMK.03/2002;Bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan PPN menurutHalaman
    Pemohon Banding):Bahwa perhitungan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus(lebih) dibayar sebesar (Rp.0,00) NIHIL;Bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonan banding, SuratBantahan, penjelasan tertulis, penjelasan tertulis tambahan, data lainnyabaik yang diserahkan dalam persidangan maupun disampaikan melaluisekretariat pengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:1.
    Bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;4. Bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau fundamental bukan alpa atau culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan mauapun dasar perhitungan;5.
    Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPNMasa Pajak Agustus 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut:DPP PK = Rp 722.550.772,00DPP (80/100 x DPP Pk) = Rp 578.040.618,00Selisih = Rp 144.510.154,00PPN = Rp 14.451.015,00PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan
Register : 24-09-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN MARABAHAN Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Mrh
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penggugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk. Kantor Cabang Banjarmasin Samudera
Tergugat:
1.Mardani
2.Mariyati
9325
  • didapat perhitungan setelahdikurangi angsuran yang telah dibayarkan oleh para Tergugat sebanyak tujuh kali,yaitu : Sisapokok : 176.666.900,00 Bunga Berjalan : 19.625.806,00 SisaBunga : 17.844.952,00Dengan jumlah total adalah 214.137.657,00 (dua ratus empat belas juta seratus tigapuluh tujuh ribu enam ras lima puluh tujuh) ;Menimbang, bahwa perhitungan nilai yang harus dibayar oleh para Tergugatsebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam Petitum Gugatannyaberdasarkan perhitungan diatas (Vide
    yang harus dibayar oleh para Tergugat.Hakim juga menilai bahwa alat bukti Surat P1 sampai dengan P9 tidak satupun adayang mendukung atau memperjelas perhitungan yang disebutkan dalam bukti P10tersebut, dan dipersidangan Penggugat juga tidak mengajukan alat bukti lainnyadalam hukum acara perdata (Pasal 1866 KUH Perdata/Pasal 284 R.Bg) sepertisaksi, dan tidak pula mengajukan ahli yang mungkin pendapat sesuaikeahliannya dapat menjelaskan dipersidangan tentang perhitungan pada bukti P10tersebut ;Menimbang
    Perhitungan para Tergugat ini ternyatasesuai dengan jumlah pembayaran sebanyak tujuh kali pada rekening Koran (VideBukti P10) yang diajukan oleh Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :(5.101.000 + 5.099.000 + 5.133.300 + 5.133.000 + 5.133.000 + 5.200.000 +5.066.125 = 35.865.425).
    Berdasarkan perhitungan ini maka apabila totalpinjaman/utang para Tergugat adalah Rp. 200.000.000,00 dikurangkan denganjumlah total tujuh kali angsurannya, maka didapat perhitungan sebagai berikut :(200.000.000,00 35.865.425 = 164.134.575), sehingga terdapat selisin dengansisa pokok pada bukti P10 sejumlah Rp. 12.532.325,00 ;Menimbang, bahwa selain ketidakjelasan perhitungan sisa pokok pada buktiP10 tersebut, juga tidak terdapat kejelasan perhitungan secara tepat dan pasti padabunga berjalan dan
    matematika secarapasti mengenai : berapa pastinya perhitungan jumlah denda yang akan timbul dikemudianhari ?
Register : 29-03-2012 — Putus : 05-03-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.51078/PP/M.XB/15/2014
Tanggal 5 Maret 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
15535
  • Rekapitulasi Perbedaan Perhitungan Pajak antara Pemohon Banding danTerbanding.4.
    karena belum menjual/melepas efekefeknya, yang tentunya akan menjadipenghasilan yang dikenakan final pada saat dilepas/dijual);bahwa dengan dilakukannya penyesuaian positif atas selurun biaya biayaoperasional (mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan ) maka tidak adaRugi yang nantinya menjadi kerugian yang dapat dikompensasikan pada tahunberikutnya.bahwa berdasarkan buktibukti dan penjelasan Terbanding diatas, PemohonBanding memberikan tanggapan sebagai berikut:bahwa Terbanding melakukan perhitungan
    proporsional biaya untuk mendapatkan,menagin dan memelihara penghasilan ("perhitungan bobot") denganmemperhitungkan keuntungan yang belum direalisasi atas perdagangan efek sahamke dalam bagian dari penghasilan yang bukan obyek pajak, Perhitungan bobot yangkami lakukan tidak memperhitungkan keuntungan yan lum direalisasi atasperdagangan efek saham ke dalam bagian dari penghasilan bukan obyek pajak;bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undangundang Nomor 36 Tahun 2008, yangmenjadi objek pajak adalah
    Dengandemikian tidak dimasukan dalam komponen penghasilan bukan obyek pajak danperhitungan bobot untuk mendapatkan koreksi biaya guna mendapatkan, menagihdan memelihara penghasilan yang merupakan penghasilan bukan obyek pajak("Perhitungan Bobot");bahwa keuntungan yang belum direalisasi atas saham tersebut bukan merupakanpenghasilan secara akuntansi perpajakan namun hanya merupakan sistem penilaianportofolio efek yang mengacu pada PSAK No 49 "Akuntansi Reksa Dana ".
    Oleh karena itu, jika hal tersebut diterapkan di dalampembukuan reksa dana maka keuntungan yang belum di realisasi menjadi nihil;bahwa mayoritas reksa dana masuk dalam KPP Perusahaan Masuk Bursa,termasuk salah satunya produk PT NISP Asset Management yang lain yaitu ReksaDana NISP Dana Handal mengalami hal yang sama dengan reksa dana ini dandiputuskan bahwa KPP PMB mengikuti perhitungan seperti yang disampaikan olehWajib Pajak (Pemohon Banding);bahwa pembobotan dalam menghitung join cost adalah sebagai
Register : 23-08-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3395 B/PK/PJK/2019
Tanggal 16 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BINAPRATAMA SAKATOJAYA;
2914 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3395/B/PK/Pjk/2019Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP/726/WPJ.27/2012tanggal 22 Oktober 2012;Memutuskan perhitungan PPN Masa Pajak Desember 2007berikut:sebagai NO.URAIANRUPIAH Dasar Pengenaan Pajak a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1.Ekspor54.184.285.292 a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri3.435.100.682 a.3.Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN a.4.Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut10.357.000.000 a.5.Penyerahan yang dibebaskan dari
    PPN Kurang Bayar a.PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)343.510.068 b.Dikurangi b.1.PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2.Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan426.872.405 b.3.STP (pokok kurang bayar) b.4.Dibayar dengan NPWP sendiri b.5.LainLain b.6.Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)426.872.405 c.Diperhitungkan c.1.SKPPKP d.Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1)426.872.405 eJumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)(83.362.337) Kelebihan Pajak yang
    Perhitungan PPN Kurang Bayara. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 343.510.068b. Dikurangib.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang R 0sama pb.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 426.872.405b.3. STP (pokok kurang bayar) 5 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.5. LainLain 5 0b.6. Jumlah 5 426.872.405c. DiperhitungkanHalaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3395/B/PK/Pjk/2019c.1. SKPPKP 0d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 426.872.405e.
    Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (83.362.337)co Do Wo wD3. Kelebihan Pajak yang sudaha. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 83.362.337b. Dikompensasikan ke masa pajak ... (karena pembetulan) 0c. Jumlah 83.362.3374.
    Perhitungan PPN Kurang Bayara. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 343.510.068b. Dikurangib.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 426.872.405b.3. STP (pokok kurang bayar) 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.5. LainLain 0Rb.6. Jumlah p 426.872.405c. Diperhitungkanc.1. SKPPKP 0d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 426.872.4005e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (83.362.337)3. Kelebihan Pajak yang sudaha.
Putus : 12-05-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 59/Pdt.G/2016/PN.Smg
Tanggal 12 Mei 2016 —
2411
  • Bahwa dalam pelaksanaan pemasangan pompa tersebut timbul kendaladengan adanya rumah pompa yang sudah terlebin dahulu ada/dibuat,sehingga agar pompa dapat berfungsi dengan baik kemudian PIHAKPERTAMA mengajukan permohonan usulan perubahan item pekerjaankepada PIHAK KEDUA, dengan surat Nomor : 015/BMT/V/2015 tanggal 21Mei 2015, dan setelah dilakukan kajian teknis dan perhitungan hargaselanjutnya dibuatlah Addendum Surat Perjanjian Nomor : 050/7254 tanggal27 Mei 2015 untuk perubahan beberapa item pekerjaan
    Bahwa setelah pekerjaan selesai kKemudian PIHAK PERTAMA mengajukanpermohonan pemeriksaan pekerjaan 100 % (PHO) kepada PIHAK KEDUAdengan surat Nomor 016/BMT/XIV2015 tanggal 25 Nopember 2015, suratNomor : 011/BMT/X1V2015 tanggal 21 Desember 2015 dan surat tertanggal 23Desember 2015, namun PIHAK KEDUA belum dapat menerima pekerjaantersebut dikarenakan perbedaan persepsi atas adanya beberapa itempekerjaan yang perlu dilakukan perhitungan ulang (vide sesuai surat Nomor :050/18202 tanggal 30 Desember 2015
    Berita Acara Koordinasi Tim Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan NegeriSemarang (Kuasa Tergugat), Pihak Principal Pemerintah Kota Semarang, Sdr.Budi Sulistiyo, SP (Penyedia Jasa) dan Kuasa Hukum Penggugat denganDirektur LKPP Terkait Pekerjfaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa PadaSistem Polder Benger Semarang tanggal 22 April 201 6.Hasil perhitungan (AUDIT) BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah tentangbesaran pembayaran terkait dengan pekerjaan pengadaan dan pemasanganPompa & ME Polder Kali Banger
    dari BPKPPerwakilan Propinsi Jawa Tengah yang akan dijadikan dasar untuk melakukanDEMbaYAIAN. 2 222 nnn nn nnn nnn nnn non non nee non en nnn nn nnn mene ne nen en neePARA PIHAK sepakat dasar pembayaran adalah besaran yang ada dalamAddendum dikurangi dengan hasil selisin sesuai perhitungan BPKP PerwakilanPropinsi Jawa Tengah yang didasarkan pada kajian teknis dari Tim AhliMekanikal Elektrikal (ME) Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang.Jika perhitungan dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa
    Tengah lebih kecilbesarannya maka PARA PIHAK sepakat yang dibayarkan adalah Addendumdikurangi dengan hasil perhitungan ulang BPKP tersebut, dan jika perhitunganBPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah hasilnya lebih besar maka PARAPIHAK sepakat yang dibayarkan tetap/sesuai yang ada dalam Addendum.PASAL 5TATA CARA PEMBAYARANPIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa pembayaran terhadappekerjaan pengadaan dan pemasangan Pompa & ME Kali Banger akandilakukan menggunakan anggaran APBD Perubahan Pemerintah
Register : 06-04-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 16-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2246 B/PK/PJK/2020
Tanggal 15 Juli 2020 — PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA TBK sekarang PT. MAYBANK INDONESIA, TBK (MAYBANK) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
7325 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kesimpulan Dan PermohonanBahwa dengan mempertimbangkan penjelasan,keterangan, danargumentasi di atas, berikut Pemohon Banding sandingkan kembalihasil perhitungan atas PPN beserta sanksi Pasal 13 (3) KUP untuktahun pajak 2009 antara pihak Terbanding (SKDJP) dan Banding dariPemohon Banding: MenurutNo Uraian CfmPemohon Banding CfmSK Terbanding(Rp) (Rp)Dasar Pengenaan Pajaka.
    Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a.d.) 0 1.949.202.263 Kelebihan Pajak yang sudah : la. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) ic. JumlahoO/O/O/oOWw O;O/oO PPN yang kurang(lebih) dibayar (2.e.+3.c.) 1.949.202.26 Sanksi administrasi : a. Bunga pasal 13 ayat (3) KUP 935.617.086 b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0ic. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0id. Kenaikan Pasal 13A KUP 0le. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0if. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0jg.
    Putusan Nomor 2246/B/PK/Pjk/2020 Dibayar dengan NPWP sendiri 451.664.408,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 2.496.500,003 Kelebihan Pajak yang sudah : Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,004 PPN yang kurang (lebih) dibayar 2.496.500,005 Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP 1.198.320,006 )Jumlah PPN yang masih harus dibayar 3.694.820,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Juli 2019, kemudianterhadapnya
    Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1856/WPJ.19 /2014 tanggal 18 September 2014 mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00021/207/09/091/13 tanggal 19 Agustus 2013dan menetapkan kembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPNMasa Pajak Juli 2009, sesuai dengan perhitungan Pemohon PeninjauanKembali menjadi sebagai berikut:Halaman 4 dari 9 halaman.
    Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 4.541 .609.086,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 454.160.908,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00 Dibayar dengan NPWP sendiri 451.664.408,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 2.496 .500,003 Kelebihan Pajak yang sudah : Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,004 PPN yang kurang (lebih) dibayar 2.496 .500,005 Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (
Putus : 22-10-2014 — Upload : 06-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 PK/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — 1. DIREKTUR UTAMA PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO), DK VS 1. ACHMAD HIDAYAT, DKK
7646 Berkekuatan Hukum Tetap
  • IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/36.03/IV/1987, tanggal08 April 1987 junto Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989,tanggal 25 Mei 1989 tentang perhitungan pensiun karyawan;Hal. 11 dari 139 hal. Putusan Nomor 57 PK/PDT.SUSPHI/20145. Bahwa sesuai Surat Keputusan Direktur Utama PT.
    Dirgantara Indonesia (Persero)Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesarRp804.048,00 (delapan ratus empat ribu empat puluh delapan rupiah)mendapatkan Manfaat dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versiTergugat adalah sebesar = 30,43 x 2,5% x 12 x 10.672.578,00 xHal. 23 dari 139 hal.
    Dirgantara Indonesia (Persero)Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesarRp1.030.956,00 (satu juta tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh enamrupiah), dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugatadalah sebesar = 30,15 x 2,5% x 12 x 10.672.578,00 x Rp1.030.956,00Hal. 36 dari 139 hal.
    Dirgantara Indonesia tentang Pemutusan HubunganKerja Para Penggugat dalam konsideran mengingat angka 5 menyatakanKEP 05/030.02/ IPTN/HRO000/12/99 menjadi dasar perhitungan manfaatpensiun pasti Para Penggugat sedangkan SKEP 248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tidak dijadikan acuan dasar perhitungan manfaat pensiun bagi paraPenggugat sebagaimana dalam Surat Keputusan Direksi PT.
    12/99menyatakan bahwa Penghasilan Dasar Pensiun adalah gaji pokok terakhirkaryawan yang menjadi dasar perhitungan besarnya iuran pensiun danHal. 128 dari 139 hal.
Putus : 19-11-2014 — Upload : 01-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 19 Nopember 2014 — 1. BAMBANG EDIWISONO, DKK VS PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)
5129 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SE06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT.
    IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 ataudalam perkara ini disebut SE06 tahun 1989, tentang Perhitungan PensiunKaryawan PT.
    IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/ 1989, atau dalamperkara ini disebut SE06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun KaryawanPT.
    SE06 tahun 1989 tentang Perhitungan PensiunKaryawan PT.
    IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 atau dalam perkara ini disebut SE06 tahun 1989,tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, dimana sesuai butir 10.aSE06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT.
Putus : 20-10-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1166/B/PK/PJK/2016
Tanggal 20 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. SMART TBK
2013 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bea Keluar;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas penetapankembali perhitungan Bea Keluar atas barang yang diekspor oleh PemohonBanding dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:Bahwa alasan Terbanding menetapkan kembali perhitungan Bea Keluar atasbarang yang Pemohon Banding ekspor pada dasarnya karena Terbandingberpendapat bahwa telah terjadi kesalahan prosedur dalam penerbitan PEB,dimana atas perubahan Tanggal Perkiraan Ekspor, Pemohon Bandingseharusnya
    Uraian Satuan Nilaia Harga Patokan Ekspor USD/MT 708b Jumlah Barang MT 1.960Cc Tarif Bea Keluar % 3%d Bea Keluar (a x b x c) USD 41.630,4e Nilai Tukar Mata Uang Rp/USD 9.126,6f Bea Keluar (d x e) Rp 379.944.008,64g Bea Keluar (Pembetulan) Rp 379.944.008,60 Bahwa dengan demikian, seharusnya tidak ada selisin perhitungan atas BeaKeluar menurut Pemohon Banding dan Terbanding dalam perhitungan BeaKeluar untuk PEB Nomor: 001514 tanggal 31 Maret 2010 karena Tarif BeaKeluar, Harga Ekspor dan Nilai Tukar
    Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan adalah Nilai TukarMata Uang yang berlaku pada saat pembayaran Bea Keluaruntuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor.e Ayat (4) menyatakan Penetapan kembali sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat PenetapanKembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) sesuai denganformat sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Ill PeraturanMenteri Keuangan ini.Halaman 18 dari 37 halaman.
    Putusan Nomor 1166/B/PK/PJK/2016e Ayat (5) menyatakan Surat Penetapan Kembali Perhitungan BeaKeluar (SPKPBK) sebagaimana dimaksud pada ayat (4)berfungsi sebagai:a. penetapan Direktur Jenderal;b. pemberitahuan; danc. penagihan kepada eksportir.5. PMK 67/2010a. Pasal 1 Angka 6 menyatakan Harga Referensi adalah harga ratarata internasional komoditi tertentu untuk penetapan tarif BeaKeluar.b.
    Pasal 5 PMK214/2008, perhitungan bea keluar adalah berdasarkan tarif BeaKeluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggalpemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean,maka terhadap PEB baru yang seharusnya diajukan (sebelumdilakukan ekspor tanggal 8 April 2010) akan dikenakan tarif BeaHalaman 30 dari 37 halaman.
Putus : 23-04-2019 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 K/Pid/2019
Tanggal 23 April 2019 — ZAINAL ABIDIN DATUAK MAJO BASA panggilan ZAINOL
271132 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Permata Hijau Pasaman danKUD Kapar pada tanggal 22 April 1998 (fotokopi yang telahdilegalisir);. 2 (dua) lembar Surat Perhitungan Jual Beli TBS Plasma344 Ha (pendapatan petani plasma KUD Kapa) pada bulan Januari2011 dari PT.Permata Hijau Pasaman sebanyak Rp849.003.924.
    Putusan Nomor 43 K/Pid/2019empat rupiah) pada tanggal 14 Februari 2011 (fotokopi yang telahdilegalisir);2 (dua) lembar Surat Perhitungan Jual Beli TBS Plasma344 Ha (pendapatan petani plasma KUD Kapa) pada bulanFebruari 2011 dari PT.Permata Hijau Pasaman sebanyakRp/29.503.116, (tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tigaribu seratus enam belas rupiah) dan Surat Bukti Transfer UangPendapatan Petani Plasma KUD Kapa pada bulan Februari 2011dari PT.Permata Hijau Pasaman kepada KUD Kapa melalui
    BankNagari Cabang Simpang Empat sebesar Rp729.503.116, (tujuhratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu seratus enambelas rupiah) pada tanggal 15 Maret 2011 (fotokopi yang telahdilegalisir);2 (dua) lembar Surat Perhitungan Jual Beli TBS Plasma344 Ha (pendapatan petani plasma KUD Kapa) pada bulan Maret2011 dari PT.Permata Hijau Pasaman sebanyak Rp846.369.580, (delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluhsembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan Surat BuktiTransfer Uang
    Putusan Nomor 43 K/Pid/2019ribu tiga puluh lima rupiah) pada tanggal 16 Mei 2011 (fotokopiyang telah dilegalisir);2 (dua) lembar Surat Perhitungan Jual Beli TBS Plasma344 Ha (pendapatan petani plasma KUD Kapa) pada bulan Mei2011 dari PI.Permata Hijau Pasaman sebanyakRp1.051.803.296, (satu miliyar lima puluh satu juta delapan ratustiga ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dan Surat BuktiTransfer Uang Pendapatan Petani Plasma KUD Kapa pada bulanMei 2011 dari PT.Permata Hijau Pasaman kepada KUD
    ) danSurat Bukti Transfer Uang Pendapatan Petani Plasma KUD Kapapada bulan Juni 2011 dari PT.Permata Hijau Pasaman kepada KUDKapa melalui Bank Nagari Cabang Simpang Empat sebesarRp1.072.739.458, (satu miliyar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tigapuluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) padatanggal 15 Juli 2011 (fotokopi yang telah dilegalisir);2 (dua) lembar Surat Perhitungan Jual Beli TBS Plasma344 Ha (pendapatan petani plasma KUD Kapa) pada bulan Juli2011 dari PI.Permata Hijau
Register : 08-03-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1444 B/PK/PJK/2021
Tanggal 6 Mei 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KATINGAN INDAH UTAMA ;
7430 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT094672.16/2009/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untukmembatalkan koreksi tersebut dalam pokok sengketa karena tidakmempunyai dasar atau alasan yang sesuai dan karena itu perhitungan
    Putusan Nomor 1444/B/PK/Pjk/2021untuk Masa Pajak November 2009 menurut perhitungan Pemohon Bandingadalah menjadi sebagai berikut: Uraian Pemohon BandingPPN Kurang/(lebih) Bayar Sanksi Bunga Sanksi Kenaikan Jumlah PPN Yang Harus/(Lebih) Dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 November 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT094672.16/2009/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap
    Wahid Hasyim Nomor 188190, KampungBali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut: Uraian Jumlah (Rp)a. Dasar Pengenaan Pajak 55.621.366.039,00b. Pajak keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri 5.026.207.460,00c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 5.276.976.173,00d. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (bc) 250.768.713,00e. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan 455.146.908,00f. Pajak yang tidak / kurang (lebih) bayar (de) 204.378.195,00g.
    Wahid Hasyim Nomor 188190, Kampung Bali, Tanah Abang, JakartaPusat, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1444/B/PK/Pjk/2021 Uraian Jumlah (Rp)a. Dasar Pengenaan Pajak 55.621 .366.039,00b. Pajak keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri 5.026.207.460,00c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 5.276.976.173,00d. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (bc) 250.768.713,00e. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan 455.146.908,00f.
    Putusan Nomor 1444/B/PK/Pjk/2021yang dapat dikreditkan untuk kegiatan yang atas penyerahannya tidakterutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN, maupun untukkegiatan yang atas penyerahannya terutang PPN, adalah sebanding denganjumlah peredaran yang terutang PPN terhadap peredaran seluruhnya,dimana dalam ketentuan a quo tidak diatur perhitungan denganmenggunakan prosentase luas kebun inti dan plasma;Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (6) UU a quodan KMK575, perhitungan Pajak Masukan