untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

>

1. H.Dwiyono bin H.Mariyoen (suami), mendapat 1/4 (satu per empat) bagian;
2. Hj.Mahjami binti Dahlan (ibu kandung), mendapat 1/6 (satu per enam) bagian;
3. Duas Eko Firdaus M bin H.Dwiyono (anak laki-laki kandung) dan Dewi Andina Damayanti M binti H.Dwiyono (anak perempuan kandung) selaku Ashobah mendapat bagian sisa dengan perhitungan

   gunasebagai alas hukum terkaitkedudukan status para pemohon sebagai ahli waris serta untukmendapatkan penetapanatas porsi bagian masingmasing ahli waris, yangmana para ahli waris sepakat jika nantinya akan dilakukan pembagian hartapeninggalan secara damai kekeluargaan dengan mengacu padaperhitungan porsi pembagian yakni Suami mendapatkan porsi 1/4 (satuperempat) bagian, ibu mendapatkan 1/6 (Satu perenam) bagian dan anakanak selaku ashobah mendapatkan seluruh bagian sisa harta peninggalandengan perhitungan

   Penetapan No.206/Pat.P/2021/PA.PIh4.2 Hj.Mahjami binti Dahlan (ibu kandung), mendapat 1/6 (satu per enam)bagian;4.3 Duas Eko Firdaus M bin H.Dwiyono (anak lakilaki kandung) dan DewiAndina Damayanti M binti H.Dwiyono (anak perempuan kandung)selaku Ashobah mendapat bagian sisa dengan perhitungan porsipembagian yakni anak lakilaki mandapatkan dua berbanding satudengan anak perempuan;5.

   Duas Eko Firdaus M bin H.Dwiyono (anak lakilaki kKandung) dan DewiAndina Damayanti M binti H.Dwiyono (anak perempuan kandung)selaku Ashobah mendapat bagian sisa dengan perhitungan porsipembagian yakni anak lakilaki mandapatkan dua berbanding satudengan anak perempuan;5.

Pura Barutama unit Indostamping, 1 (satu) bendel hasil audit / perhitungan kerugian PT. Pura Kudus terkait penggelapan barang berupa solven, dipergunakan dalam perkara lain atas nama FX. Sulistiyono bin Suhartono.b. 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna merah hitam yang diperoleh sebagai hasil dari kejahatan, dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Pura Barutama Kudus yang dalam perkara ini diwakili oleh Budi Susetyo Arismunandar.6.

Pura Barutama unit Indostamping, (satu) bendel hasilaudit / perhitungan kerugian PT. Pura Kudus terkait penggelapan barangberupa solven, dipergunakan dalam perkara lain atas nama FX.Sulistiyono bin Suhartono.e 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna merah hitam yang diperoleh sebagaihasil dari kejahatan, dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.

Pura Barutama unit Indostamping.e 1 (satu) bendel hasil audit / perhitungan kerugian PT. Pura Kudus terkaitpenggelapan barang berupa solven.e 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna merah hitam.Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan paraterdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Terdakwa SULARDI Bin MOHAMMAD SAMIUN ;e Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan PT.

Pura Barutama unit Indostamping, (satu) bendel hasilaudit / perhitungan kerugian PT. Pura Kudus terkait penggelapan barangberupa solven, dipergunakan dalam perkara lain atas nama FX.Sulistiyono bin Suhartono.b 1 (Satu) buah laptop merk Axioo warna merah hitam yang diperolehsebagai hasil dari kejahatan, dikembalikan kepada yang berhak yaituPT.

Per Agust FC dilegalisirDes 2008Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JanJuni FC dilegalisir2009 Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JuliSept2009FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per OktDes2009FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JanMar2010FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per AprilJuni 2010FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JuliSept2010FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2

Per OktDes FC dilegalisir 2010 Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JanMar FC dilegalisir2011Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per April FC dilegalisirJuni 2011 Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JuliSept2011FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per OktDes2011FC dilegalisir PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN DARI IM2 KE INDOSAT Pemindah bukuan dana dari IM2Indosat Per JanJuni FC dilegalisir2006Pemindah bukuan dana dari IM2Indosat Per JuliDes FC dilegalisir2006Pemindah

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA INDOSAT IM2 Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JanJuni2006FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JuliDes2006FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JanJuli FC dilegalisir2007Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per Agust FC dilegalisirDes 2007 Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JanMar2008FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per April FC dilegalisirJuli 2008Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2

Per Agust FC dilegalisirDes 2008 Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JanJuni2009FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JuliSept2009FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per OktDes2009FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JanMar2010FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per AprilJuni 2010FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JuliSept2010FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2

Per OktDes2010FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JanMar2011FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per AprilJuni 2011FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JuliSept2011FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per OktDes2011FC dilegalisir PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN DARI IM2 KE INDOSAT Pemindah bukuan dana dari IM2Indosat Per JanJuni FC dilegalisir2006Pemindah bukuan dana dari IM2Indosat Per JuliDes FC dilegalisir2006Pemindah

Perhitungan Pajak menurut Surat Keputusan Keberatanbahwa atas permohonan keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Terbanding menerbitkanKeputusan Keberatan yang menolak permohonan keberatan PemohonBanding.

Kesimpulan dan Perhitungan Pajak menurut Pemohon Banding bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, makaPemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak agarbanding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya dengan penghitunganPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang seharusnya terhutangadalah sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 250.647 .934,00Pajak Keluaran 25.064.793,00PPN Dibayar 14.721.270,00PPN Kurang / (Lebih) Dibayar 10.343.523,00Sanksi administrasi

Setiabudi SelatanKav.78, Jakarta Selatan 12920, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Maret 2008 menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp250.647.934,00Pajak Keluaran yang dipungut/dibayar sendiri Rp 25.064.793,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 14.721.270,00PPN Yang Kurang/(Lebih) dibayar Rp 10.343.523,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajakberikutnya Rp 0,00PPN Yang Kurang/(Lebih) dibayar

Setiabudi Selatan Kav.78, JakartaSelatan 12910;sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2008 menjadi sebagaimana perhitungan tersebut di atas adalah tidakbenar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan

menyebabkanjumlah pajak yang masih harus dibayar berubah menjadi sebesar Rp342.142.559,00,dengan perincian sebagai berikut: Uraian Menurut MenurutWajib Pajak (Rp) Fiskus (Rp)Penghasilan Kena Pajak Pasal 26 7.448.212.867 7.448.212.867Pajak Penghasilan Pasal 26 1.111.077.352 1.362.652.763Setoran Masa PPh Pasal 26 (1.111.077.352) (1.111.077.352)PPh Pasal 26 Kurang Bayar 0 251.575.411Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 90.567.148PPh Pasal 26 yang Masih Harus Dibayar 0 342.142.559 Bahwa dari perhitungan

telah dijawab dan dalam Keputusan dimaksud telahdiputuskan bahwa keberatan Pemohon Banding ditolak, dengan rincian sebagai berikut: Uraian Semula Dikurangkan Menjadib (Rp) (Rp) (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 7448.212.867 0 7.448.212.867PPh Terutang 1.362.652.763 0 1.362.652.763Kredit Pajak 1.111.077.352 0 1.111.077.352Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya 0 0 0PPh Kurang (Lebih) Bayar 251.575.411 0 251.575.411Administrasi 90.567.148 0 90.567.148Jumlah yang Masih Harus Dibayar 342.142.559 0 342.142.559 Dari perhitungan

Perhitungan PajakHalaman 5 dari 17 halaman.

Putusan Nomor 353/B/PK/PJK/2012Bahwa setelah dilakukan perhitungan ulang menurut Pemohon Banding besarnya PajakPenghasilan Pasal 26 terutang adalah Nihil, dengan rincian sebagai berikut: Uraian Perhitungan JumlahPajak TerutangDasar Pengenaan Pajak 7.448.212.867PPh Pasal 26 yang Terutang 1.111.077.352Jumlah Pajak yang Dapat Dikreditkan Jumlah (1.111.077.352)Kekurangan Pokok PajakSanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Jumlah 0yang Masih Harus Dibayar 0NIHIL Bahwa perlu Pemohon Banding tambahkan

SINP tersebut dengan cara memanen buah sawit daripohonnya menggunakan egrek;Bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian PT. SINP atas kejadiantersebut sejumlah Rp. 696.000 (enam ratus sembilan puluh enam riburupiah);Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin saat mengambil buah sawitmilik PT. SINP tersebut;Bahwa Terdakwa bukan karyawan dari PT. SINP;Bahwa Ketika Terdakwa diamankan saat itu Kami tidak menemukanSdr.

SINP;Bahwa dari keterangan Terdakwa saat mengambil buah sawit milik PT.SINP tersebut dengan cara memanen buah sawit dari pohonnyamenggunakan egrek;Bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian PT. SINP atas kejadiantersebut sebesar Rp. 696.000 (enam ratus sembilan puluh enam riburupiah);Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin saat mengambil buah sawitmilik PT.

Jaja;Bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian PT. SINP atas kejadiantersebut sebesar Rp. 696.000 (enam ratus sembilan puluh enam riburupiah);Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin saat mengambil buah sawitmilik PT. SINP tersebut;Bahwa sepegetahuan saksi Terdakwa, Sdr. Dedy dan Sdr. Jaja bukanmerupakan karyawan PT.

Jaja;Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Pbu Bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian PT. SINP atas kejadiantersebut sebesar Rp. 696.000 (enam ratus sembilan puluh enam riburupiah); Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki jin saat mengambil buah sawitmilik PT. SINP tersebut; Bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa, Sdr. Dedy dan Sdr. Jajabukan merupakan karyawan PT.

UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, maka kami Mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini UntukMenjatuhkan Putusan Sela yang isinya Memerintahkan Tergugat Untuk MembayarSecara Tunai Seluruh Upah Penggugat Terhitung sejak bulan Desember 2011sebesar Rp. 1.107.000, per bulan sampai adanya putusan hukum yang berkekuatanhukum tetap mengenai perkara ini, Dan perhitungan

ccc cece cece cece eeeeeneeeeecees = Rp. 37.434.800,(Tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah);5 Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari RayaKeagamaan tahun 2012 kepada Penggugat sebesar Rp.1.252.000, (Satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);6 Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatanmembayar Upah kepada Penggugat secara Tunai dan SekaligusTerhitung sejak Bulan Desember 2011 sampai perkara inimempunyai kekuatan Hukum Tetap dengan perhitungan

mempengaruhikinerja serta produktifitas Perusahaan, dan masih banyak perilakuperilaku dariTermohon Kasasi/Penggugat yang seakanakan memang disengaja untukmemancing reaksi dari Pemohon Kasasi/ Tergugat, sehingga sangatlah tidaklayak Termohon Kasasi/Penggugat menuntut PHK ini dengan berbagai tuntutan,dengan demikian Pemutusan Hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi/Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 161 UU No 13 tahun 2003 ;Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangatlah keberatan terhadap pertimbangandasar perhitungan

Bahwa berdasarkan pertimbangan penetapan kembali besar upah (skorsing) aquo, maka besarnya hak Penggugat sebagaimana dimaksud dalam putusan PHIpada amar angka 3 a quo berubah menjadi perhitungan menjadi sebagaiberikut : Jurmlah toc cceeccscccccccceeeeeescesees = Rp. 8.992.000,5.

SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun Pajak 2005 Nomor00023/240/05/077/07 tanggal 22 Juni 2007:Bahwa besarnya SKPKB PPh Pasal 4 Ayat (2) Tahun Pajak 2005yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh KPPPratama Tanah Abang Tiga adalah sebagai berikut:Dasar pengenaan pajak Rp 82.693.137.280PPh terhutang Rp 15.554.809.644PPh telah disetor Rp 1.310.170.467PPh kurang dibayar Rp 14.244 639.177Sanksi administrasi Rp 6.338.864.433Jumlah yang masih harus dibayar Rp 20.583.503.610Bahwa perhitungan

tersebut diatas tetap dipertahankan dalam SuratKeputusan Keberatan;Bahwa sedangkan PPh Pasal 4 ayat 2 Tahun Pajak 2005 yangterhutang menurut Pemohon Banding adalah NIHIL;Bahwa perbedaan perhitungan tersebut disebabkan oleh koreksipenambahan obyek PPh Pasal 4 Ayat (2) oleh Fiskus yang Pemohon Bandingtidak setujui yakni dimasukkannya "jumlah premi yang dibayarkan" olehpemegang polis sebagai bagian dari keseluruhan jumlah keuntungan (hasilinvestasi) pemegang polis yang harus dipotong PPh;Bahwa Pemohon

Bahwa berdasarkan faktafakta dan fundamentum petendi tersebut diatas, maka dapat diketahui secara jelas halhal sebagai berikut:8.1.8.2.8.3.8.4.B/PK/PJK/2013bahwa koreksi DPP PPh Pasal 4 ayat (2) sebesarRp/1.223.195.883,00 dengan perhitungan sebagai berikut:Objek PPh Pasal 4 ayat (2) cfm Pemohon PK Rp82.693.237.280,00Objek PPh Pasal 4 ayat (2) cfm Termohon PK Rp11.469.941.397,00Koreksi Rp71.223.195.883,00Koreksi sebesar Rp/1.223.195.883,00 adalah berasal dari nilaiSurrender Value Unit Link yang dibayarkan

Jenderal Sudirman,Jakarta 10270, sesuai perhitungan di atas;adalah tidak benar dan telah cacat hukum serta telah nyatanyatabertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Bahwa berdasarkan uraian dan faktafakta hukum (fundamentum petendi)tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan nyatanyata PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) dapat membuktikan kebenarandalildalilnya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.25203/PP/M.II/25/2010 tanggal 10 Agustus

Perhitungan DPLK ;b.

Perhitungan DPLK ;b. Meninggal Dunia :Dalam hal hubungan kerja berakhir karena buruh meninggal dunia,kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besarperhitungannya adalah :a. Pembayaran dua kali uang pesangon 156 ayat (2) UU No.13/2003 ;Hal. 25 dari 43 hal. Put.

No. 153 K/PDT.SUS/2010oa 9 5g.h.Pembayaran satu kali uang penghargaan masa kerja ;Pembayaran uang penggantian hak ;Survivor pension (semua tabungan dan Asuransi) ;Pembayaran gaji diberikan sampai hari terakhir karyawanbekerja ;Pembayaran prorata untuk gaji ke 13 ;Pembayaran prorata untuk Tunjangan Hari Raya;Perhitungan DPLK ;.

No. 153 K/PDT.SUS/2010g.h.Pembayaran uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156ayat (4) UU No. 13/2003 ;Survivor pension ;Pembayaran gaji diberikan sampai hati terakhir karyawanbekerja ;Pembayaran prorata untuk gaji ke 13 ;Pembayaran prorata untuk Tunjangan Hari Raya;Perhitungan DPLK ;f.

Perhitungan DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) ;b.

Oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Banding iniditerima oleh Pengadilan Pajak;Perhitungan Pajak Menurut Keputusan KeberatanBahwa perhitungan Pajak menurut Keputusan Keberatan adalah sebagaiberikut: Semula Ditambah/ 6Uraian (sesuai SKPKB) Dikurangi oe(Rp) (Rp) PPajakTerutang = 946.176.9914) ff 946.176.914KreditPajak teePPh Kurang (Lebih) Bayar 946.176.914 946.176.914,Sanksi Administrasi 454.164.919 454.164.919Jumlah PPh YMH Dibayar 1.400.341.833 1.400.341.833 Koreksi Terbanding:Bahwa koreksi objek

Menurut perhitungan Pemohon Banding, penghitunganPPh Badan Tahun 2006 atas nama Mitsui Miike Machinery seharusnya masihmenunjukkan rugi sebesar Rp6.979.655.425. Dengan demikian seharusnyatidak terdapat laba setelah Pajak Penghasilan yang dapat menjadi obyek PPhPasal 26 ayat (4) UndangUndang PPh.

Berdasarkan perhitungan dalamkontrak perjanjian, biaya sebesar Rp4.073.835.022 merupakan biaya downpayment (30% dari total pembelian) atas pembelian alatalat berat. Perjanjianschedule 4A telah menyatakan dengan jelas bahwa pembelian dump trucktersebut merupakan kewajiban dari Pemohon Banding.

Bahwa pengenaan dan perhitungan PPh Pasa! 26 ayat (2) ataslaba setelah pajak kepada Termohon Peninjauan Kembali telahsesuai dengan UndangUndang PPh, P3B, dan protocol antaraPemerintah RI dan Jepang;6.4.

Bahwa berdasarkan LPP dan KKP, diketahui bahwa PPhPasal 26 ayat (4) Final sebesar Rp946.176.914,00 berasaldari perhitungan sebagai berikut: Penghasilan Kena Pajak PPh Badan 13.491.812.740PPh Terutang 4.030.043.600DPP PPh Pasal 26 9.461.769 140PPh Pasal 26 (4) Terutang (DPP x 10%) 946.176.914 10.2.

Nomor:KEP1201/WPJ.07/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Keberatan PemohonBanding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan(PPh) Badan Nomor: 00003/206/09/054/11 tanggal 19 April 2011 Tahun Pajak2009, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 28 Juni 2012 denganpenjelasan dan alasan sebagai berikut:Duduk Perkarabahwa pada tanggal 19 April 2011 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PerusahaanMasuk Bursa menerbitkan SKPKB PPh Badan Nomor: 00003/206/09/054/1 1untuk Tahun Pajak 2009 dengan perhitungan

Tahun Pajak 2009 adalah lebih bayar; Surat permohonan Banding juga ditandatangani oleh orang yang berwenangsesuai dengan Pasal 37 Undangundang Nomor 14 tahun 2002 tentangPengadilan Pajak yaitu Herman Santoso selaku Direktur;Bahwa oleh karena itu Pemohon Banding mohon Majelis Hakimberkenan memeriksa materi yang Pemohon Banding sengketakan dan mohonmengabulkan tuntutan Pemohon Banding untuk membatalkan semua koreksiTerbanding serta menghitung kembali PPh Badan Tahun Pajak 2009 sesuaidengan rincian perhitungan

Koreksi Positif atas Pendapatan Bunga sebesar Rp4.044.199.141,00Menurut TerbandingBahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen pemeriksaan, LPP,KPP, dan Surat Keberatan Pemohon Banding diketahui bahwakoreksiTerbanding yang dijadikan sengketa oleh Pemohon Banding untuk Tahun PajakHalaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 1284/B /PK/PJK/20152009 adalah koreksi atas pendapatan bunga sebesar Rp4.044.199.141,00dengan perhitungan sebagai berikut:e Tingkat suku bunga atas piutang afiliasi menurut Pemohon

Perhitungan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima dandiperoleh selama Tahun Pajak 2009 menggunakan dasar hukumUndangundang Nomor 36 Tahun 2008.

Oleh karenaitu, Menurut Pemohon Banding Terbanding telah mengabaikan asasasaspemerintahan yang baik;Kesimpulanbahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas,Terbanding seharusnya membatalkan koreksi positif atas Dividen sebesarRp115.988.000.000,00 menjadi nihil:Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 1284/B /PK/PJK/2015bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, makamenurut Pemohon Banding perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2009 yangseharusnya adalah sebagai

Tpg17.18.Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan 156ayat (2), 1 (Satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), penghargaan uang masakerja dan penggantian hak Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upahsebesar Rp 3.523.427,00 (tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratusdua puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) BatamTahun 2018, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:16.1.

Tergugat) jugamembayar upah Proses Penyelesaian kepada Penggugat yaitu selama 6(enam) bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak bulan Agustus 2018 sampaidengan bulan Februari 2019, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:6 bulan x Rp 3.523.427,00 = Rp 21.140.562,00 (dua puluh satu juta seratusempat puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).Sehingga jumlah upah proses penyelesaian yang seharusnya diterima olehPenggugat adalah sebesar Rp 21.140.562,00 (dua puluh satu juta seratusempat puluh ribu

Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uangpesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), UangPenghargaan masa kerja 1 (Satu) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3),Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4) UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upahsebesar Rp 3.523.427,00 (tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu empatratus dua puluh tujuh rupiah) sesuai dengan UMK Batam Tahun 2018,secara tunai dan sekaligus, dengan

rincian perhitungan sebagai berikut:1) Uang Pesangon: 5 bulan x Rp 3.523.427,00 x 2 = Rp 35.234.270,00(tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuhpuluh rupiah);2) Uang Penghargaan Masa Kerja: 2 bulan x Rp 3.523.427,00 = Rp7.046.854,00 (tujuh juta empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluhempat rupiah);3) Uang Penggantian Hak: 15% x Rp 42.281.124,00 = Rp 6.342.168,00(enam juta tiga ratus empat puluh dua seratus enam puluh delapanrupiah;Halaman 9 dari 22 Putusan PHI Nomor

Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses penyelesaianperselisihan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat yaitu selama 6(enam) bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak bulan Agustus 2018sampai dengan bulan januari 2019 secara tunai dan sekaligus, denganrincian perhitungan sebagai berikut:6 bulan x Rp 3.523.427,00 = Rp 21.140.562,00 (dua puluh satu juta seratusempat puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);8.

KarenaPenggugat sependapat dengan anjuran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasidan Sosial Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Penggugat bersediadiputuskan hubungan kerja oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal156 ayat (2), (3), dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagaerjaan dengan perhitungan adalah sebagai berikut:a. Uang pesangon (masa kerja 17 tahun)9x gaji/upah x2 = 18x Rp3.062.043,00 =Rp55.116.774,00;b.

Keberatan ke 5, Judex Facti salah menerapkan hukum tentang dasarhukum perhitungan hakhak karyawan dengan alasan PHK mangkir);a. Bahwa menurut pertimbangan Judex Facti pada halaman putusan 35paragraf 2 menyatakan bahwa, perhitungan hakhak Termohon untukKasasi menggunakan ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan padahal alasan pengakhiranhubungan kerja adalah karena mangkir kerja;b.

Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan Judex Facti halaman 35dalam paragraf satu, Judex Facti pun telah mengakui adanyakebenaran telah fakta terjadinya mangkir yang dilakukan Termohonuntuk Kasasi, namun sangat disayangkan dalam hal perhitungan hakhak Termohon untuk Kasasi, Judex Facti tidak konsisten ataspengakuannya dan dimana perhitungan hak Termohon untuk Kasasidihitung berdasarkan ketentuan Pasal 161 dan 156 Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 bukan berdasarkan ketentuan Pasal 168Undang Undang Nomor

Bahwa kesalahan dalam penerapan hukum yang berlaku inimenyebabkan perubahan jumlah hak yang seharusnya tidak menjadihak karyawan apabila merujuk pada ketentuan peraturanperundangan yang berlaku, untuk itu Pemohon untuk kasasi mohonkepada Majelis Hakim Kasasi yang menyidangkan kasus ini agardapat mengembalikan memutuskan ulang kembali perhitungan hakTermohon untuk kasasi berdasarkan PHK mangkir dengan merujukpada ketentuan perundangan yang seharusnya yaitu ketentuan Pasal168 ayat 3 Undang Undang Nomor

Peninjauan Kembali(semula Terbanding) pada saat pemeriksaan melakukan KoreksiPositif DPP PPh Pasal 23 masa pajak Januari sd Desember 2009sebesar Rp3.176.742.208,00 karena berdasarkan hasil pemeriksaandari hasil equalisasi SPT PPh Pasal 23 dengan biaya pada GeneralLedger/buku besar Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) yang merupakan Objek PPh Pasal 23, terdapatkoreksi/selisih objek PPh Pasal 23 yang kurang/belum dilaporkandalam SPT Masa Ph Pasal 23 dan kurang dipotong PPh pasal 23,dengan perhitungan

Bahwa terdapat perbedaan perhitungan PPh Pasal 23 Terutangmenurut Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) antara yang terdapat dalam Surat Keberatan dan SuratBanding, antara lain : Bahwa sesuai perhitungan pada surat keberatan diketahui bahwatotal perhitungan objek PPh Pasal 23 yang diakui oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebesarRp982.891.000,00 dan PPh Pasal 23 terhutangnya adalahsebesar Rp19.657.820,00; Bahwa dalam Surat Banding diketahui bahwa jumlah

objek PPhPasal 23 menurut perhitungan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) adalah sebesar Rp 101.256.000,00Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 1653/B/PK/PJK/20166.4.dan PPh Pasal 23 terhutangnya adalah sebesar Rp2.025.120,00; Bahwa berdasarkan perbandingan di atas, Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) berpendapat bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak konsistenatas nilai koreksi yang disengketakan;c.

Acara Tidak Dipenuhinya peminjaman Buku, Catatan DanDokumen Pendukung tanggal 29 Desember 2010.Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Pemeriksaan Pajaktersebut di atas serta Bukti Peminjaman Dan Pengembalian Buku,Catatan Dan Dokumen juga diketahui bahwa nama buku/catatan/dokumen yang dipinjamkan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan adalah sebagaiberikut :Surat Jalan Januari sd Desember 2009Fotokopi Lampiran 1721 A1Fotokopi Daftar Upah HarianFotokopi perhitungan

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara menyatakan : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggangwaktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya ataudiumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa selanjutnya mengenai perhitungan tenggang waktu tersebutdiatur menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1991tanggal 9 Juli 1991 pada

Akhir Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa KecamatanBulukumpa Kabupaten Bulukumba, yang memuat hasil tes tertulis danseleksi tambahan antara lain nilai pengalaman, pendidikan dan usia, danwawancara, padahal pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 hanyadilaksanakan seleksi tambahan yaitu wawancara, sehingga Penggugatmenolak menandatangani berita acara tersebut;Bahwa oleh karena itu, pada tanggal 24 Februari 2020 Penggugatmengajukan Keberatan mengenai sistem penjaringan seleksi danmekanisme perhitungan

lima puluh koma sembilan persen) yang menempatkanPenggugat sebagai Rangking 6 (enam) atau peringkat terakhir pada HasilTes Tertulis dan Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa SalassaeKecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, sehingga hasil nilaitertinggi yang didalilkan Penggugat hanyalah anganangan saja; Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat menolak menandatangani BeritaAcara Nomor: 26/PP/PILKADES/II/2020 dikarenakan Penggugat tidakterima dengan Berita Acara yang diterbitkan oleh Tergugat tentang Perhitungan

Salassae, Kecamatan Bulukumpa, KabupatenBulukumba, tanggal 24 Februari 2020 ;Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kepala Dinas PMDNomor : 140/DMPD/II/2020, tanggal 28 Februari 2020,perihal : Jawaban ;Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Nomor :08/PPK/II/2020 Tentang Hasil Tes Tertulis dan SeleksiTambahan Bakal Calon Kepala Desa Salassae KecamatanBulukumpa Kabupaten Bulukumba, tanggal 21 Februari2020 ;Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Nomor :26/PPPILKADES/DS/II/2020 Tentang Perhitungan

32/PPPILKADES/DS/II/2020 tentang NamaNama Calon KepalaDesa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba tanggal 26 Februari 2020;Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Nomor: 35/PPPILKADES/DS/II/2020 tentang Pelaksanaan Deklarasi Damaidan Deklarasi Siap Menang dan Siap Kalah Serta DeklarasiMenolak Money Politik/Politik Uang Pada Pilkades DesaSalassae Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun2020 tanggal 27 Februari 2020;Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Hasil Serah TerimaHasil Perhitungan

Konstruksi yang diperiksa sebesar Rp. 1.578.115.875,35; Bahwa Nilai Biaya Konstruksi Bangunan yang diperiksa, sebesar Rp.1.578.115.875,35 dari hasil pemeriksaan didapatkan Nilai Pekerjaan sebesar Rp.740.616.073,76 dengan Selisinh Perhitungan Hasil Pemeriksaan sebesar Rp.837.499.801 ,59;Bahwa Nilai Biaya Site Development yang diperiksa, sebesar Rp. 133.314.702,80 dari hasil pemeriksaan didapatkan Nilai Pekerjaan sebesar Rp. 16.612.877,22dengan Selisih Perhitungan Hasil Pemeriksaan sebesar Rp. 116.701.825,58

, ; Bahwa Nilai Biaya Pagar yang diperiksa adalah sebesar Rp. 47.041.488,02 darihasil pemeriksaan didapatkan Nilai Pekerjaan sebesar Rp. 12.642.512,69 terjadiSelisih Perhitungan Hasil Pemeriksaan sebesar Rp. 34.398.975 33; Bahwa Nilai Objek Pemeriksaan dengan secara Keseluruhan (Bangunan, SiteDevelopment dan Pagar), sebesar Rp. 1.758.472.066,17 dari hasil pemeriksaandan perhitungan masingmasing obyek pemeriksaan, didapatkan Nilai Pekerjaansebesar Rp. 769.871.463,67;Bahwa Selisih Perhitungan Hasil

Volume Pekerjaan diperolehmelalui pengukuran dan perhitungan dimensi Panjang, Lebar,Dalam/Tebal dan Jumlah masingmasing objek pemeriksaan;49.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Ahli LPJK DKI Jakarta padaPemeriksaan Lapangan dan identifikasi masalah, disampaikan KesimpulanPemeriksaan berupa hasil Perhitungan Nilai Konstruksi Hasil PelaksanaanPekerjaan SMP Negeri 5 Cikarang Timur yang diselenggarakan olehDirektorat Pendidikan Lanjutan Pertama, Direktorat Jenderal PendidikanDasar dan Menengah, Kemeterian Pendidikan Nasional RI atas dasar HasilPemeriksaan Tim Ahli LPUKP DKI Jakarta didapatkan hasil perhitungan NilaiKonstruksi Hasil Pelaksanaan

keseluruhan (bangunan, SiteDevelopment, dan pagar) adalah sebesar Rp. 1.758.472.066.17, (satumilyar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujun puluh duaribu enam puluh enam rupiah tujuh belas sen) dari hasil pemeriksaandan perhitungan masing masing objek pemeriksaan didapatkan nilaipekerjaan sebesar Rp. 769.871.463.67, (tujun ratus enam puluhsembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enampuluh tiga rupiah enam puluh tujuh sen); 6) Selisih perhitungan hasil pemeriksaan

Ririn;P.3 Foto copy kwitansi atau Tanda Terima Pembayaran;P.4 Foto copy Surat Somasi, hari sabtu, tanggal 22 November 2014;P.5 Foto copy Surat Penolakan Kredit dari Bank Internasional Indonesia(BII), Nomor S 043043HL300003814/DIR CONSHR/BR, tanggal11 November 2014;P.6 Foto copy Perubahan Cara Bayar KPA, Nomor 079/COLLFA/KPA/PCB/XI/2014 beserta Perhitungan Rubah Cara Bayar C/11/01;Bahwa jelas dan terbukti selama penyelesaian sepihak di arbitrase adanyadokumen yang menentukan yang disembunyikan oleh

Dalamhal ini selama 2 (dua) tahun unit a quo tertahan penjualannya, sementaraunit tersebut telah selesai di bangun;Atas pembatalan tersebut tidak ada pengembalian dana sebagaimana perhitungan: Harga unit RpRp482.000.000,00 x 20 % Rp 96.400.000,00 Harga PPN 10% Rp 8.763.636,00 Denda per 3 Desember 2014 Rp 11.638.040,00 +Total Hangus Rp116.801.676,00 Uang Masuk Rp 96.400.000,00 Sisa kewajibannya Rp 20.401.676,00Tanpa memperhitungkan hadiah satu unit AC yang telah diterima oleh Termohon;Bahwa oleh karenanya

Putusan Nomor 706 K/Padt.SusBPSkK/20151920tidak lengkap karena adanya dokumen yang bersifat menentukan yangdisembunyikan oleh Termohon;Selain itu Putusan BPSK Nomor 20/Pts.Arb/BPSK/I/2015 tanggal 30 Januari2015 salah dalam mencantumkan perhitungan jumlah pembayaran uangmuka (down payment) Termohon yang dicantumkan sebesarRp96.800.000,00 (sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)ditambah booking fee Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga totalpembayaran Rp99.800.000,00 (sembilan puluh

sembilan juta delapan ratusribu rupiah) adalah tidak benar yang mengakibatkan putusan tersebutmenjadi tidak tepat;Seharusnya adalah perhitungan jumlah pembayaran uang muka (downpayment) Termohon sebesar RP. 96.400.000,00 (sembilan puluh enam jutadelapan ratus ribu rupiah) yaitu 20 % dari harga Rp482.000.000,00 (empatratus delapan puluh dua juta rupiah) yang mana sudah termasukdidalamnya booking fee sebasar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Berdasarkan halhal tersebut di atas sudah selayaknya Ketua

Putusan BPSK Nomor 20/Pts.Arb/BPSK/I/2015 tanggal 30 Januari2015 salah dalam mencantumkan perhitungan jumlah pembayaranuang muka (down payment) Termohon yang dicantumkan sebesarRp96.800.000,00 (sembilan puluh enam juta delapan ratus riburupiah) ditambah booking fee Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)sehingga total pembayaran Rp99.800.000,00 (sembilan puluhsembilan juta delapan ratus ribu rupiah) adalah tidak benar yangmengakibatkan putusan tersebut menjadi tidak tepat;Seharusnya adalah perhitungan

Pemungutan Pajak oleh PemungutPajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atasAktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak UntukDiperjualbelikan: d.1 Impor BKP 0 0d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah 0 0Pabeand.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean 0 0d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN 0 0d.5 Kegiatan Membangun Sendiri 0 0d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan 0 0Semula Tidak Untuk Diperjualbelikand.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau 0 0d.6)2 Perhitungan

Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0 0(tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)b Dikurangi :b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang 0 0samab.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 4.711.476.979 4.626.890.781b.3 STP (pokok kurang bayar) 0 0b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 0 0b.5 Lainlain 86.888.873.116 86.888.873.116b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 91.600.350.095 91.515.763.897cDiperhitungkanc.1 SKPPKP 0 0d Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1) 91.600.350.095 91.515.763.897e Jumlah Perhitungan

Putusan Nomor 551/ B/PK/PJK/201200019/207/06/522/08 tanggal 26 September 2008;Materi Pokok BandingMateri pokok yang Pemohon Banding ajukan banding adalah sebagai berikut :Bahwa perhitungan PPN Masa Pajak Juli s.d Agustus 2006 menurut KeputusanTerbanding Nomor : KEP190/PJ/2009 tanggal 15 Desember 2009 : Urain Semula Ditambah / Menjadi(Rp) Dikurangi (Rp) (Rp)PPN lebih bayar/seharusnya tidak terutang 84.586.198 0 84.586.198Sanksi Bunga 0 0 0Sanksi Kenaikan 84.586.198 0 84.586.198Jumlah PPN yang masih

Membangun Sendiri 0d.6 Jumlah (d.1/d.2/d.3/d.4/d.5) 02 Penghitungan PPN Kurang Bayara Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0b Dikurangi:b.1 PPN yg disetor dimuka dim Masa Pajak sama 0b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 4.711.476.979b.3 STP (Pokok kurang bayar) 0b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.5 Lainlain 95.704.641.806b.6 Jumlah (b.1 + b.2 +.b.3 + b.4 + b.5) 100.416.118.78cDiperhitungkanc.1 SKPPKP 0d Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 c.1) 100.416.118.78e Jumlah perhitungan

Putusan Nomor 551/ B/PK/PJK/2012Jumlah perhitungan PPN lebih bayar Rp 91.598.343.365,00Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 91.600.350.095,00 PPN yang kurang dibayar Rp 2.006.730,00Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 2.006.730,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 4.013.460,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap = yaitu.

Nafkah terhutang sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan sekarang,selama 9 (sembilan) bulan dengan perhitungan perbulanRP. 2.000.000, (dua juta rupiah) maka menjadi Rp. 18.000.000,(delapan belas juta rupiah).b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)per bulan;c. Dan mutah sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah).3.

Nafkah terhutang sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan sekarang,selama 9 (sembilan) bulan dengan perhitungan perbulanRP. 2.000.000, (dua juta rupiah) maka menjadi Rp. 18.000.000,(delapan belas juta rupiah).b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)per bulan;c. Dan mutah sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah).2.

Nafkah terhutang sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan April 2016,selama 9 (sembilan) bulan dengan perhitungan perbulanRp. 2.000.000, (dua juta rupiah) maka menjadi Rp. 18.000.000,(delapan belas juta rupiah).e. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)per bulan, sehingga menjadi 6.000.000,(enam juta rupiah)f. Dan mutah sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah).6.

Nafkah terhutang sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan April 2016,selama 9 (sembilan) bulan dengan perhitungan perbulanb. RP. 2.000.000, (dua juta rupiah) maka menjadi Rp. 18.000.000,(delapan belas juta rupiah).c. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)per bulan, sehingga menjadi Rp 6.000.000, (enam juta rupiah);d. Dan mutah sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah).3.

Nafkah terhutang sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan sekarang,selama 9 (sembilan) bulan dengan perhitungan perbulanRp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka menjadi Rp. 18.000.000,00(delapan belas juta rupiah).b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua jutarupiah) per bulan;c.