Ditemukan 92071 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-03-2010 — Putus : 06-04-2010 — Upload : 22-03-2011
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 0448/Pdt.G/2010/PA.Bjn
Tanggal 6 April 2010 — PEMOHON, TERMOHON
94
  • Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohontersebut adalah karena Termohon telah berselingkuh dengan seorang lakilaki lain yangtidak jelas identitasnya, karena .Termohon apabila ditanya selalu diam dan tidak maumengaku sehingga Pemohon merasa kesal, bahkan menurut perhitungan Pemohon bayiyang dilahirkan termohon tersebut adalah hasil dari perselingkuhannya; c.
    pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 September 1999;Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita permohonan pemohon adalahbahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangsulit didamaikan, hal mana disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan seoranglakilaki lain yang tidak jelas identitasnya, karena .Termohon apabila ditanya selalu diam dantidak mau mengaku sehingga Pemohon merasa kesal, bahkan menurut perhitungan
    bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari para saksi/ orangdekat yang diajukan oleh Pemohon, telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tanggaPemohon dan Termohon telah tidak dapat dibina dengan baik karena sering terjadi perselisihandan pertengkaran yang sulit didamaikan, hal mana disebabkan karena Termohon telahberselingkuh dengan seorang lakilaki lain yang tidak jelas identitasnya, karena .Termohonapabila ditanya selalu diam dan tidak mau mengaku sehingga Pemohon merasa kesal, bahkanmenurut perhitungan
Register : 21-10-2013 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 12-04-2014
Putusan PA SURABAYA Nomor 4601/Pdt.G/2013/PA.Sby
Tanggal 11 Desember 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
90
  • Bahwa Tergugat di dalam masalah keuangan selalu perhitungan;b. Bahwa Tergugat hyper sex selalu minta dilayani hubungan suami istritidak mau tahu dan tidak peduli Penggugat merasa capek;c. Bahwa apabila Tergugat marah, sering memakimaki kepada Penggugatdengan katakata kotor dan berkalikali mengucapkan cerai ;d. Bahwa Tergugat cemburu yang berlebihan tanpa ada alasan dan sebab;e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak BulanPebruari 2013;f.
    Nama, XXXX, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahibu kandung Penggugat; bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidupbersama di rumah XXXX, Kota Surabaya dalam keadaan baik dan rukun,kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karenaTergugat dalam masalah keuangan selalu perhitungan, tergugat hyper sexselalu minta dilayani hubungan suami istri tidak mau tahu dan tidak
    berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang pada pokoknyaberisi bahwa Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Wilayah HukumKota Surabaya, maka menurut pasal 73 UndangUndang No. 7 tahun 1989gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasanyang pada pokoknya adalah bahwa sejak sejak 2006, antara Penggugat denganTergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ,Tergugatdidalam masalah keuangan selalu perhitungan
Register : 28-10-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4432 B/PK/PJK/2019
Tanggal 20 Nopember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ANGKASA PURA II (Persero);
8144 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut40489/PP/M.V/16/2012, tanggal 3 Oktober 2012, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding yang pada pokoknya sebagaiberikut:a) Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding sertamenyatakan sah perhitungan
    Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) Kelebihan Pajak yang sudah : a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke masa pajak ....... (karena pembetulan) c.
    Angkasa Pura Il (Persero), NPWP 01.061.020.2051.000,beralamat di Gd. 600, Bandar Udara Internasional SoekarnoHatta,Tangerang 19120, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: Menurut HasilNo URAIAN Persidangan(Rp)1 Jumlah Penyerahan yang PPN nya harus dipungut 882.075.590.7132 Pajak Keluaran 88.207.559.0763 Pajak Masukan 88.162.820.1494 PPN Kurang / (Lebih) Bayar 44.738.9275 Telah Dikompensasi / Direstitusi 68.842.3596 PPN Kurang / (Lebih) Bayar 113.581.2867 Sanksi Administrasi:8 Pasal 13 ayat (
Putus : 03-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3127/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 3 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT ANTA TIRTA KARISMA
16432 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SKPPKP 0,00d Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1) 570.837.486,00 557.264.9e Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (186.612.050,00) (173.039.523 Kelebihan Pajak yang sudah:a Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 186.612.050,00 186.612.0b Dikompensaikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) 0,00c.Jumlah (a+b) 186.612.050,00 186.612.04 Jumlah PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 0,00 13.572.545 Sanksi Administrasi :a Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00 Halaman 2 dari 9 halaman.
    Putusan Nomor 3127/B/PK/Pjk/2019 b Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00 13.572.5c Bunga Pasal 13 (5) KUP 0,00d Kenaikan Pasal 13A KUP 0,00e Kenaikan Pasal 170 (5) KUP 0,00f Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0,00g Jumlah (atb+c+d+e+f) 0,00 13.572.56 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g) 0,00 27.145.04 Bahwa perbedaan perhitungan tersebut disebabkan adanya koreksipengurangan pajak masukan dikarenakan faktur tersebut tidak tepatdikreditkan;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat
    berikut:Mengabulkan Seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00013/KEB/WP4J.05/2017 tanggal 13Februari 2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor:00002/207/14/039/16 tanggal 21 Januari 2016, atas nama PT Anta TirtaKarisma, NPWP 03.206.561.7039.000, beralamat di Ruko Green GardenBlok Z.4 No.21 RT.005 RW.008, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat11520, sehingga perhitungan
Register : 07-08-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3176 B/PK/PJK/2019
Tanggal 16 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
4534 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Seharusnya tidak terutang 0,00 0,002 Perhitungan PPN Lebih Bayar :Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.02 b.5. Lainlain 20.970.170.891,00 20.970.170.891,00 b.6. Jumlah 20.970.170.891,00 20.970.170.891,00c. Diperhitungkan:SKPPKP 0,00 0,00d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 20.970.170.891,00 20.970.170.891,003 Kelebihan Pajak yang sudah:a. dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,00 0,00b. dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan) 0,00 0,00c.
    Pajak Dari Luar Daerah Pabean Nomor 00010/277/14/091/16tanggal 23 Maret 2016 Masa Pajak Maret 2014, atas nama PT FreeportIndonesia, NPWP 01.069.536.9091.000, beralamat di Plaza 89 Lantai 5,Jalan HR Rasuna Said Kav.X7 Nomor 6, Jakarta Selatan 12940, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut:DPP PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Rp 209.701.708.910,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 20.970.170.891,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 20.970.170.891,00Jumlah perhitungan
    Putusan Nomor 3176/B/PK/Pjk/2019Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:DPP PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Rp 209.701.708.910,00 Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 20.970.170.891,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 20.970.170.891,00Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan
Putus : 09-09-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2727/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BEKAERT WIRE INDONESIA (d/h BEKAERT SOUTHERN WIRE),
435107 Berkekuatan Hukum Tetap
  • I14 Kota Industri Suryacipta,Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sehingga perhitungan menjadisebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:Ekspor Rp 23.567.687.432,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 13.102.619.992,00Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 476.083.164,00Jumlah Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 37.146.390.588,00Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00Jumlah seluruh penyerahan Rp 37.146.390.588,002
    Perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang Rp 28.608.747.559,003 Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 28.609.523.759,004 PPN yang kurang dibayar Rp 776.200,005 Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 776.200,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 1.552.400,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 September 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanHalaman
    Perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang Rp 28.608.747.559,00Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak3 berikutnya Rp 28.609.523.759,004 PPN yang kurang dibayar Rp 776.200,005 Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 776.200,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 1.552.400,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak
Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1131 K/Pdt.Sus-PHI/2020
Tanggal 15 September 2020 — PT ASIA PETROCOM SERVICE VS MUHAMAD CHOLIK
27098 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerja, kepada Penggugat secara tunai dan seketika dengan perhitungan sebagai berikut:- Uang pesangon:2 X (4 X Rp12.500.000,00) =Rp100.000.000,00;- Uang penghargaan masa kerja: 2 X Rp12.500.000,00 =Rp 25.000.000,00+; Sub total =Rp125.000.000,00;- Uang penggantian hak: 15% X Rp125.000.000,00 =Rp 18.750.000,00 +;Total =Rp143.750.000,00;Terbilang= (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);4
    Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerjakepada Penggugat secara tunai dan seketika, dengan perhitungan sebagaiberikut:Penggugat atas nama Muhamad Cholik Masa Kerja: 10 Juni 2014 s/d 28 Februari 2018 (3 tahun 9 bulan); Upah dan tunjangan tetap yang diterima tahun 2018: Rp12.500.000,00(dua belas juta lima ratus ribu rupiah); Alasan PHK: tanpa adanya kesalahan;Hakhak PHK yang seharusnya diterima: Uang pesangon: 2 X (4 X Rp12.500.000,00) ==Rp100.000.000,00; Uang penghargaan masa
    Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses yang seharusnya diterimaPenggugat selama perselisihan ini berlangsung terhitung sejak bulan Maret 2018sampai dengan bulan Agustus 2018, dengan perhitungan sebagai berikut:Upah selama proses Penggugat:Terhitung sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018;Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1131 K/Pdt.SusPHI/2020Penggugat atas nama Muhamad Cholik,6 bulan x Rp12.500.000,00 = Rp75.000.000,00Terbilang: (tujuh puluh lima juta rupiah);6.
    Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerja,kepada Penggugat secara tunai dan seketika dengan perhitungan sebagaiberikut: Uang pesangon: 2 X (4 X Rp12.500.000,00) ==Rp100.000.000,00; Uang penghargaan masa kerja:2 X Rp12.500.000,00 =Rp25.000.000,00+Sub total =Rp125.000.000,00;Halaman 3 dari 9 hal. Put.
Register : 16-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2125 B/PK/PJK/2019
Tanggal 11 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. DOS NI ROHA;
2718 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2125/B/PK/Pjk/2019Bahwa menurut Pemohon Banding perhitungan PPN Oktober 2011adalah sebagai berikut:Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2125/B/PK/Pjk/2019 No.URAIANPer Surat PermohonanBanding Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.l. Ekspora.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiria.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipunguta.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNa.6.
    Putusan Nomor 2125/B/PK/Pjk/2019 Bahwa berdasarkan perhitungan sebagaimana tercantum dalamTabel di atas, kami mohon dapatlah kiranya permohonan banding kamidapat disetujui, sehingga koreksi atas penyerahan yang PPNnya dipungutsendiri sebesar Rp5.067.557.096,00 dan Pajak Masukan sebesarRp591.922,00 dapat dibatalkan seluruhnya;Bahwa demikian Permohonan Banding Pemohon Banding terhadapSurat Keputusan Terbanding Nomor KEP00365/KEB/WPJ.04/2016 tanggal9 Desember 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas
    yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembali menjadi sebesar Rp38.255.912,00; dengan perincian sebagaiberikut :R 280.724.339.972,0Dasar Pengenaan Pajak PPN 6pPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar Ryen ee , 24.452.750.451,00 sendiri pRPajak yang dapat diperhitungkan 48.731.694.711,00pR (24.278.944.260,00Jumlah perhitungan
Putus : 17-10-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2193/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 17 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT NAFASINDO
3614 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a.d.)Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)c. JumlahPPN yang kurang(lebih) dibayar (2.e.+3.c.)Sanksi administrasi :a. Bunga Pasal 13 ayat (3) KUPb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPc. Bunga Pasal 13 (5) KUPd. Kenaikan Pasal 13A KUPe. kenaikan Pasal 17C (5) KUPf. Kenaikan Pasal 17D (5) KUPg. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPNh. Jumlah sanksi administrasi (atb+c+d+e+f+g)8.
    Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2010, berdasarkan hasilequalisasi antara Financial Statement and Independent Auditor's ReportPT NAFASINDO December 31, 2010 (KAP Grant ThorntonHendrawinata, Gani & Hidayat) dengan jumlah penyerahan dalam FakturPajak Keluaran yang dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT PPNMasa JanuariDesember 2010, terdiri dari: Koreksi Peredaran Usahasebesar Rp20.124.600.956,00, dan Koreksi perhitungan
    Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a.d.) Rp (260.323.436)3. Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 260.323.436b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) Rp 0c. Jumlah Rp 260.323.4364 PPN yang kurang(lebih) dibayar (2.e.+3.c.) Rp 05 Sanksi administrasi : Rp 0a. Bunga Pasal 13 ayat (3) KUP Rp 0b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0c. Bunga Pasal 13 (5) KUP Rp 0d. Kenaikan Pasal 13A KUP Rp 0e. kenaikan Pasal 17C (5) KUP Rp 0f.
Putus : 04-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2196/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT OTSUKA INDONESIA
25157 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2196/B/PK/Pjk/2020persyaratan formal dan material sehingga sudah sewajamya dapatdikreditkan;Bahwa berdasarkan uraian dan fakta yang Pemohon Banding sampaikantersebut di atas, perhitungan PPN terutang yang seharusnya adalah sebagaiberikut: Jumlah Pajak TerutangUraian Menurut WP Dasar Pengenaan Pajak:a.
    Jumlah seluruh Penyerahan(a.6+b)Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dibayar/dipungut sendirib. Dikurangib.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang samab.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanb.3. STP (pokok Kurang Bayar)b.4 Dibayar dengan NPWP sendirib.5 Lainlainb.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)c. Diperhitungkanc.1 SKPPKPid. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1)e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)Kelebihan Pajak yang sudaha.
Putus : 02-11-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4577 B/PK/PJK/2019
Tanggal 2 Nopember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ATSUMITEC INDONESIA;
3515 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00881/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 23 Mei 2017tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011 Nomor00024/207/11/055/16 tanggal 29 Februari 2016, atas nama PT AtsumitecIndonesia, NPWP 02.047.625.5055.000, beralamat di Jalan Surya MadyaKav.I29 AF, Kawasan Industri Surya Cipta, Kutanegara Ciampel,Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361, sehingga perhitungan
    Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar Rp 76.362,005 Kelebihan Pajak yang sudahDikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 0.004 : Rp: Jumlah PPN Kurang/ (Lebih) Bayar 76.362,00= Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp 36.654 ,00 KenaikanPasal 13 (3) UU KUP Rp 0,006 : : Rpj Jumlah PPN yang masih harus dibayar 113.016,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan
    Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar Rp 76.362,00s Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Re 0.004 Jumlah PPN Kurang/ (Lebih) Bayar Rp 76,362.005 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp 36.654,00 Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP Rp 0,00e Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 413.016.00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus
Putus : 08-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Juli 2013 — Indar Atmanto (terdakwa)
7311746
  • Per Agust FC dilegalisirDes 2008Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JanJuni FC dilegalisir2009 Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JuliSept2009FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per OktDes2009FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JanMar2010FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per AprilJuni 2010FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JuliSept2010FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2
    Per OktDes FC dilegalisir 2010 Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JanMar FC dilegalisir2011Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per April FC dilegalisirJuni 2011 Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JuliSept2011FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per OktDes2011FC dilegalisir PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN DARI IM2 KE INDOSAT Pemindah bukuan dana dari IM2Indosat Per JanJuni FC dilegalisir2006Pemindah bukuan dana dari IM2Indosat Per JuliDes FC dilegalisir2006Pemindah
    HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA INDOSAT IM2 Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JanJuni2006FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JuliDes2006FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JanJuli FC dilegalisir2007Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per Agust FC dilegalisirDes 2007 Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JanMar2008FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per April FC dilegalisirJuli 2008Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2
    Per Agust FC dilegalisirDes 2008 Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JanJuni2009FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JuliSept2009FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per OktDes2009FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JanMar2010FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per AprilJuni 2010FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JuliSept2010FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2
    Per OktDes2010FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JanMar2011FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per AprilJuni 2011FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JuliSept2011FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per OktDes2011FC dilegalisir PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN DARI IM2 KE INDOSAT Pemindah bukuan dana dari IM2Indosat Per JanJuni FC dilegalisir2006Pemindah bukuan dana dari IM2Indosat Per JuliDes FC dilegalisir2006Pemindah
Register : 06-11-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PA SURABAYA Nomor 5751/Pdt.G/2019/PA.Sby
Tanggal 2 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
70
  • Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugatberjalan rukun, tentram dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018,rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah denganseringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran teruS menerus yang tidakmemungkinkan lagi untuk dapat didamaikan, yang diantaranya disebabkanTergugat tidak percaya terhadap nafkah yang telah diberikan kepadaPenggugat, untuk judi Tergugat tidak perhitungan tapi untuk nafkahPenggugat, Tergugat selalu
    perhitungan dan juga disebabkan Tergugatsudah tidak peduli lagi kepada Penggugat.5.
Putus : 27-02-2012 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1356 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 27 Februari 2012 — ARIFIN, BE Bin ABDUL KODIR;
2814 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil perhitungan teknis dari Tim PenelitiPoliteknik Negeri Semarang, bahwa volume pelaksanaan pekerjaan tidaksesuai dengan Kontrak yaitu :a. Pekerjaan Abutment : pada pekerjaan matras selisih volumesebesar 36,615 m? = Rp16.700.000,b. Pekerjaan Oprit : ukuran Kontrak dan Pemeriksaan Lapangan berbedapada Pekerjaan Pasangan Batu sebesar 61,20 m?
    orang Membayar Mandor 1 orang x 18 hari x Rp50.000,/hari Membeli bambu pancang sebanyak 150 batang x Rp4.000,Sedangkan Terdakwa menyediakan bronjong kawat yang dianyam secaramanual di rumah Terdakwa, selanjutnya bronjong kawat tersebut Terdakwabawa ke lokasi pekerjaan yaitu Jembatan Sungai Cigayam Desa Sindangwangi Kecamatan Bantar kawung Kabupaten Brebes untuk disusun gunamembuat pekerjaan matras Abutment Sungai Cigayam serta menyediakanmaterial bahan bangunan.Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil perhitungan
    Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil perhitungan teknis dari Tim PenelitiPoliteknik Negeri Semarang, bahwa volume pelaksanaan pekerjaan tidaksesuai dengan Kontrak yaitu:a. Pekerjaan Abutment : pada pekerjaan matras selisih volumesebesar 36,615 m? = Rp16.700.000,b. Pekerjaan Oprit: ukuran Kontrak dan Pemeriksaan Lapangan berbedapada Pekerjaan Pasangan Batu sebesar 61,20 m?
    HERRI LUDIRO WAHYONO dipandang bukanmerupakan keterangan saksi ahli, yang kesaksiannya tidak pernahmemperhitungkan perubahan pekerjaan sebagaimana diterangkan saksi EDIKUSMARTONO bin SUYOTO selaku Tim Pemeriksa Pekerjaan yangmenerangkan bahwa benar berdasarkan hasil perhitungan ulang ternyatalebin besar dari RAB semula, akan tetapi Tim Pemeriksa Pekerjaan tetapHal. 17 dari 21 hal. Put.
    Brebes, maka diperoleh hasil perhitungan Tim Pemeriksa Pekerjaan,volume yang telah dikerjakan Terdakwa sebagai Berikut : Volume Pengaman Oprit senilai = Rp401.798.000, Volume Pengaman Abutment senilai = Rp222.282.000.Jumlah = Rp624.080.000,Sedangkan sesuai dengan volume pekerjaan sesuai dengan RAB awal dariKESBANGLIMAS Brebes adalah sebagai berikut :e Pekerjaan Oprit = Rp371.600.000,e Pekerjaan Matras (Brojong) Rp190.700.000.Jumlah = Rp562.300.000,Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut
Register : 07-04-2016 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 30-05-2016
Putusan PT PALEMBANG Nomor 39/PID/2016/PT.PLG
Tanggal 25 April 2016 — - NASIP BIN SAMSUDIN
4213
  • Selanjutnya dalam pemilihan Kades tersebut terjadiperselisihan antara kedua bela pihak dikarenakan pada saat perhitungan hasilpemungutan suara, yang dimenangkan oleh DEDI IRAMA Als REDI Bin NASIP,sehingga dari keluarga Korban melakukan protes terhadap perhitungan suarayang dianggap tidak sesuai dan ada kecurangan, hingga sampai denganpengumuman pemenang pemilinan Kades tersebut di menangkan DEDI IRAMAAls REDI Bin NASIP, sehingga membuat hubungan DEDI IRAMA Als REDI BinNASIP dengan Korban menjadi
    Selanjutnya dalam pemilihan Kades tersebut terjadiperselisihan antara kedua bela pihak dikarenakan pada saat perhitungan hasilpemungutan suara, yang dimenangkan oleh DEDI IRAMA Als REDI Bin NASIP,sehingga dari keluarga Korban melakukan protes terhadap perhitungan suarayang dianggap tidak sesuai dan ada kecurangan, hingga sampai denganpengumuman pemenang pemilihan Kades tersebut di menangkan DEDI IRAMAAls REDI Bin NASIP, sehingga membuat hubungan DEDI IRAMA Als REDI BinNASIP dengan Korban menjadi
Register : 04-11-2015 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 484/PDT.G/2015/PN JKT.UTR
Tanggal 16 Mei 2016 — Penggugat:
DEASY SYAHRIDA
Tergugat:
PT. HOFFMEN PARKINDO
256141
  • Insurance Garda Otto belummembuat perhitungan berapa besar klaim asuransi yang akan dibayarkankepada Penggugat kemudian Penggugat adanya tuntutan ganti rugi satu unitHalaman 9 dari 22 Putusan Sela Nomor:484/Padt.G/2015.
    eksepsigugatan kabur atau tidak jelas diatas, maka adanya tuntutan ganti rugiPenggugat petitum 5 kemudian adanya tuntutan ganti rugi pembayaran uangmuka/downpayment mobil dan pembayaran cicilan mobil selama 16 bulansehingga Tergugat melihat gugatan Penggugat prematur;Bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum 5 dan ganti kerugianmateriilnya tersebut ternyata belum dihitung klaim ganti ruginya oleh PT.Insurance Garda Otto sehingga apabila diklaim/digugat kepada Terguigat belum sempurna karena perhitungan
    Karena tidak ada dasar perhitungan yang jelas ataskerugian materiil Penggugat dengan demikian gugatan Penggugat terlaluprematur;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat prematur konsekuensinya gugatanPenggugat terhadap Tergugat dan II harus dinyatakan tidak dapat diterima;Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini ;Bahwa dalam dalil gugatannya angka 2 halaman 3 didalilkan kendaraanbermotor mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Polisi B1854GFO, No. MesinMD 43318, No.
    Insurance Garda Otto belummembuat perhitungan berapa besar klaim asuransi yang akan dibayarkankepada Penggugat kemudian Penggugat adanya tuntutan ganti rugi satu unitmobil sebagaimana dalam petitum 5 kemudian adanya tuntutan ganti rugipembayaran uang muka/downpayment mobil dan pembayaran cicilan mobilselama 16 bulan padahal klaim tersebut juga nantinya akan dibayarkan olehperusahaan asuransi;Bahwa dengan demikian Penggugat mendapat penggantian ganda/dua kaliyaitu dari perusahaan asuransi dan dari
    Karena tidak ada dasar perhitungan yang jelas ataskerugian materiil Penggugat dengan demikian gugatan Penggugat terlaluprematur;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat prematur konsekuensinya gugatanPenggugat terhadap Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima;5. Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini ;Bahwa dalam dalil gugatannya angka 2 halaman 3 didalilkan kendaraanbermotor mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Polisi B1854GFO, No. MesinMD 43318, No.
Register : 28-01-2010 — Putus : 16-10-2014 — Upload : 14-11-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor 56231/PP/M.IIIB/15/2014
Tanggal 16 Oktober 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
250123
  • dengan Undangundang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan bahwa Pajak Masukan yang dapatdikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapatdikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yangbersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan;bahwa dalam sengketa banding ini yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai adalah Film ceriteraimpor yang merupakan Barang Kena Pajak yang perhitungan
    Dasar Pengenaan Pajaknya diatur tersendiridalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE32/PJ.3/1986 tanggal 8 Juli 1986 tentang PajakPertambahan Nilai atas Film Ceritera Impor;bahwa dalam Surat Edaran a quo, dinyatakan bahwa mengingat adanya ketentuan bahwa impor filmceritera harus dilakukan dengan sistem paket yang terdiri dari 5 atau lebih film, sedang lolosnya film dariBadan Sensor Film tidak bersamaan waktunya, maka sulit untuk dapat melakukan perhitungan hargapokok per judul film dan
    sebesarRp.181.723.010,00 sebagai dasar untuk menerbitkan ketetapan semula, sedangkan Pemohon Bandingmelaporkan dalam SPT Kredit Pajak Tahun Pajak 2003 sebesar Rp.387.918.880,00, sehingga selisih Kredit Pajaksebelum keberatan adalah sebesar Rp.206.195.870,00;bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding yang menyatakan Kredit Pajak Tahun Pajak2003 sebesar Rp.181.723.010,00, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan menyebutkan secaraeksplisit besarnya Kredit Pajak Tahun Pajak 2003 menurut perhitungan
    sebesar Rp.211.494.931,00, Terbanding menggunakan nilai Kredit Pajak Tahun Pajak 2003 sebesarRp.181.723.010,00 sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding, sehingganilai sengketa sebelum banding adalah sebesar Rp.29.771.921,00;bahwa menurut pendapat Majelis, atas keputusan Terbanding yang menyatakan Kredit Pajak Tahun Pajak 2003sebesar Rp.181.723.010,00, Pemohon Banding mengajukan banding dengan menyebutkan secara eksplisitbesarnya Kredit Pajak Tahun Pajak 2003 menurut perhitungan
    .211.494.931,00, Terbanding dalam Surat Uraian Banding berpendapat bahwabesarnya Kredit Pajak Tahun Pajak 2003 adalah sebesar Rp.181.723.010,00, sehingga nilai sengketa sampaidengan Surat Uraian Banding adatah sebesar Rp.29.771.921,00;bahwa menurut pendapat Majelis, atas pendapat Terbanding dalam Surat Uraian Banding bahwa besarnyaKredit Pajak Tahun Pajak 2003 adalah Rp.181.723.010,00, Pemohon Banding membuat bantahan denganmenyebutkan secara eksplisit besarnya Kredit Pajak Tahun Pajak 2003 menurut perhitungan
Putus : 10-10-2016 — Upload : 24-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 98/G/2016/PHI Sby.
Tanggal 10 Oktober 2016 — MOCH. SIRAD, DKK MELAWAN PT. WANGTA AGUNG II
7620
  • meninggaldunia pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Darmo yang manaPara Penggugat membutuhkan surat tersebut untuk mengambil uangJaminan Kematian, santunan berkala dan Jaminan Hari Tua Almarhumahlou Sumaiyah di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Darmo.Bahwa berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPasal 166 yang berbunyi :Pasal 166Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/ouruh meninggal dunia,kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannyasama dengan perhitungan
    Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) paling sedikit sebagai berikut :i. Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (Sembilan) bulanupah; (Vide : UU No.13 Tahun 2003);(2) Pasal 156 ayat (3) huruf e UU No.13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan, berbunyi sebagai berikut :Pasal 156(3).
    Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) ditetapbkan sebagai berikut :e. masa kerja 15 (Lima Belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18(delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah: (Vide : UU No.13Tahun 2003);(3) Pasal 156 ayat (4) UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,berbunyi sebagai berikut :Pasal 156(4).
    Menghukum Tergugat sebagaimana pasal 166 Undang undang Nomor 13Tahun 2003 yang berbunyi Dalam hal hubungan kerja berakhir karenapekerja / buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlahuang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kaliuang pesangon sesuai ketentuan pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uangpenghargaan kerja sesuai pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian haksesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) dengan perincian sebagai berikut :Uang Pesangon ( UMK ) :Rp.
    Bahwa berdasarkan pasal 166 Undang Undang No. 13 Tahun 2003,bahwa dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja meninggaldunia, maka ahli waris nya berhak diberikan sejumlah uang olehPerusahaan, dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuaipasal 156 ayat (2), dan 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerjasesuai pasal 156 ayat (3), serta uang penggantian hak sesuai pasal 156ayat (4);Menimbang, bahwa sesuai bukti yang ada, masa kerja Sumaiyah (alm)adalah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, maka
Putus : 07-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby.
Tanggal 7 Juni 2017 — RUDERICUS AGUNG NUGROHO VS PT. INDOMARCO ADI PRIMA
5013
  • Maka dari itu penggugat dipaksa untuk membuat suratpengunduran diri dan pada hari itu juga penggugat diminta pulang dengantanpa adanya perhitungan kompensasi/pesangon;Hal. 2 dari 37.Put. No. 1/Pat.SusPHI/2017/PN.SBY5. Bahwa Penggugat dipaksa untuk menandatangani surat pengunduran dirisecara tidak Sukarela oleh Tergugat.6.
    Pasal 156 ayat 5, Pasal 162 ayat (4) dan Pasal 171 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Dalam Pasal 156 ayat (5):Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masakerja dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat(3) dan ayat (4) ditetapbkan dengan Peraturan Pemerintah.Hal. 12 dari 37.Put.
    Pasal 156 ayat (4) adalah 15% dari uang pesangon dan /atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.Berdasarkan penjelasan tersebut Penggugat jelas tidak memenuhi syarat dantidak mempunyai hak uang pesangon atau uang penghargaan masa kerjasebagai berikut:ANALOGI PERHITUNGAN A.
    SisaCuti : 12 hari/25 x GP = Rp. 2.881.976.Total Kompensasi Rp 2.881.976,Dengan adanya perhitungan kompensasi yang didasari oleh UndangUndangNomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2)dan Pasal 156 ayat (4), maka penggugat tidak berhak atas uang penggantianhak sesuai Pasal 156 ayat (4) dimana perhitungannya mengacu kepada uangpesangon dan penghargaan masa kerja.Hal. 13 dari 37.Put.
    No. 1/Pdt.SusPHI/2017/PN.SBY14Didalam Pasal 156 ayat (5) disebutkan:Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masakerja dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ayat(3) ayat (4) ditetapbkan dalam peraturan pemerintah.Adapun dasar perhitungan Pasal 156 ayat (4) adalah peraturan pelaksana dariPeraturan Pemerintah yaitu SK Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiRepublik Indonesia Nomor: B.600/men/sJhk/vili/2005 tentang: Uangpenggantian perumahan serta pengobatan
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1246/B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICES INDONESIA
2813 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 Perhitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau36.879.842,00 1.d.7) b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan49.160.949.115,00 b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lainlain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)49.160.949.115,00 c. Diperhitungkan: c.1. SKPPKP d.
    Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (49.124.069.273,00) 3 Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ................ (karena pembetulan) 49.124.069.273,00 c. Jumlah (a+b) 49.124.069.273,00 4 PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) Sanksi Administrasi a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP h.
    Jumlah (a+b+c+d+e+f+g) 6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g) Bahwa berdasarkan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel 3 di atas,Pemohon Banding mohon dapatlah kiranya Majelis menyetujui permohonanBanding Pemohon Banding, sehingga PPN dapat disetujui menjadi Rp Nihil;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.61171/PP/M.XVB/16/2015 tanggal 29 April 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap
    Dalam hal iniTerbanding telah mengurangkan perhitungan koreksifiskal positif sebesar USD 1.818.194,00> Di dalam unsur koreksi Fiskal Negatif sebesarUSD796.992,12, yaitu:Koreksi positif sebesar USD117.878,04 dari Gain/Loss onDisposal Assets karena adanya retirement aktivaberdasarkan Berita Acara KM Mandiri Nusantara yangterbakar.
    Putusan Nomor 1246/B/PK/PJK/201 7menyewa dan menentukan besarnya penghasilan atassewa aktiva tersebut.Bahwa pada saat pemeriksaan, Terbanding telahmempunyai itikad baik dengan meminta kepadaPemohon Banding mengenai formula perhitungan sewaatas aktivaaktiva yang diekspor sementara yangdiperlakukan sebagai aktiva sewa untuk bahanpembanding perhitungan pendapatan sewa untuk aktivayang diperlakukan sebagai penjualan.Namunsampaipemeriksaanselesai Pemohon Banding tidak memberikan bukti tersebut; Oleh karena