Tergugat seorang suami yang sangat perhitungan dalam masalah keuangan;b. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan bahkan telah menikahsecara Siri;c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupunhanya disebabkan oleh persoalanpersoalan kecil;6.

Tahun 2008 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugattidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutuntuk menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim telah memberi nasehat kepadaPenggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat demi kepentingan rumah tangganya,akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya menuntut ceraidari Tergugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkanTergugat sangat perhitungan

RAMLI, yang mana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangandibawah sumpahnya di persidangan, dengan demikian saksi yang diajukan Penggugatsecara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkanpengetahuannya sendiri, kedua saksi tersebut mengetahui telah terjadi perselisihanantara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sangat perhitungan masalahkeuangan bahkan Tergugat sudah menikah siri dengan wanita lain dan Tergugatmeninggalkan Penggugat tanpa

Membatalkan koreksi Terbanding dalam Keputusan Keberatan Nomor4.KEP01713/KEB/WPJ.07/2017, tanggal3 November 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilaitanggal 7 September 2016 Masa Pajak Maret 2014;Barang dan Jasa Nomor 00256/207/14/055/16,Adapun jumlah yang masih harus dibayar menurut Pemohon Bandingadalah Rp0,00 (NIHIL) dengan perhitungan sebagai berikut: No.UraianMenurutPemohonBanding(Rp) Dasar Pengenaan Pajak: a.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)(12.474 .188.739) Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya12.474.188.739 b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ......... (karena pembetulan) c. Jumlah (a + b) 12.474.188.739 Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2712/B/PK/Pjk/2020 4 PPN yang kurang dibayar (2.e. + 3.c.) 5 Sanksi administrasi: . Bunga Pasal 13 (2) KUP . Kenaikan Pasal 13 (3) KUP . Bunga Pasal 13 (5) KUP . Kenaikan Pasal 17C (5) KUP Kenaikan Pasal 17D (5) KUP .

Menetapkan bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Maret 2014 Pemohon Peninjauan Kembali, semulaPemohon Banding menjadi kurang bayar Rp660.000,00 denganperhitungan sebagai berikut: Pajak Keluaran Rp 18.190.269.926,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 30.664.128.665,00Jumlah PPN lebih dibayar Rp 12.473.858.739,00herikutnya PPN yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Rp 12.474.188.739,00Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp 330.000,00Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat denganTergugat berjalan rukun, tentram dan harmonis, namun sejak tahun 2012,rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah denganseringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidakmemungkinkan lagi untuk dapat didamaikan, yang diantaranya disebabkanTergugat mempunyai sifat yang temperamen dan mau menangnya sendin,Tergugat selalu perhitungan masalah keuangan keluarga dan jugadisebabkan Tergugat tidak terbuka masalah

yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Penggugatdan Tergugat karena saksi adalahteman PenggugatBahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun denganbaik dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;Bahwa saksi sering melihat Penggugatdan Tergugat sedang bertengkar,penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat yang temperamen danmau menangnya sendiri, Tergugat selalu perhitungan

pokoknya berisibahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk/bertempat tinggal di WilayahHukum Kota Surabaya, maka menurut Pasal 73 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa perkaraAquo;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasanyang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2012, antara Penggugatdengan Tergugat mulai sering terjadi perselisinhan dan pertengkaran disebabkanTergugat mempunyai sifat yang temperamen dan mau menangnya sendiri,Tergugat selalu perhitungan

Notaris di Jalan TunjungRaya Nomor 4, Jakarta Barat 11430;Menyatakan secara hukum Pemutusan WHubungan Kerja yangdimohonkan oleh Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkankarena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 169 Ayat (1) UndangUndang Ketenagakerjaan;Menyatakan Secara Hukum Hubungan Kerja Penggugat dan Tergugatputus dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan secara hukum dapat dikabulkannya perhitungan atas hakhak Penggugat sebagai akibat pemutusan hubungan kerja karena telahsesuai dengan ketentuan

Notaris di Jalan Tunjung Raya Nomor 4,Jakarta Barat 11430;Menyatakan secara hukum Pemutusan WHubungan Kerja yangdimohonkan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dalam perkara aquo dapat dikabulkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 169Ayat (1) huruf e UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menyatakan Secara Hukum Hubungan Kerja Pemohon Kasasi/dahuluPenggugat dan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat putus dengan segalaakibat hukumnya;Menyatakan secara hukum dapat dikabulkannya perhitungan

Kasasi/dahulu Penggugat uang pesangon sebesar 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiPasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut :I.Nilai Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menjadihak Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat adalah sebesarRp287.500.000 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus riburupiah), dengan rincian perhitungan

Salinan Putusan Nomor 2986/Pdt.G/2018/PA.JrTergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tanggadengan sikapnya yang jarang memenuhi nafkah ekonomi Penggugat sejak awalmenikah dikarenakan Tergugat terlalu perhitungan, sehingga untuk memenuhikebutuhan seharihari Penggugat harus berhutang.

Salinan Putusan Nomor 2986/Pdt.G/2018/PA.JrTergugat terlalu perhitungan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan seharihariPenggugat harus berhutang dan Tergugat tidak mau tau terhadap hutangbersama dan melimpahkan semuanya kepada Penggugat. Tergugat juga seringmenghina Penggugat di depan umum.

berdasarkan bukti P.2, telah terobukti bahwa Penggugatdan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya adalah bahwa setelah 15 tahun 7 bulan hidup bersama rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumahtangga dengan sikapnya yang jarang memenuhi nafkah ekonomi Penggugat sejakawal menikah dikarenakan Tergugat terlalu perhitungan

Menyatakan hak Penggugat dan Tergugat atas harta bersama (gonogini)yaitu berupa berupa bangunan seluas + 160 (seratus enam puluh) meterpersegi) yang berada di Kunciran Jaya RT. 001 RW. 002 KelurahanKunciran Jaya Kecamatan Pinang Kota Tangerang, masingmasingadalah % (seperdua) bagian yaitu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluhlima juta rupiah) dengan dasar perhitungan bangunan tersebut apabiladinilai uang sekarang adalah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah);.

Nomor 140 K/Ag/2018dasar perhitungan bangunan tersebut apabila dinilai uang sekarangadalah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);6.

Menghukum Penggugat untuk memberikan uang kompensasi kepadaTergugat sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)dengan dasar perhitungan bangunan tersebut apabila dinilai uangsekarang adalah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);6.

bahwa terkait dengan perbedaan nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak dengannilai pembayaran yang tercantum dalam Rekening Koran dijelaskan sebagai berikut:bahwa berdasarkan Kwitansi tagihan bulan Nopember 2008 tanggal 5 Desember2008, Daftar Pengirman PT Unicharm bulan Nopember 2008 dan Faktur PajakStandar No. 010.006.08.00000049 tanggal 5 Desember 2008 diketahui bahwa PTPos Indonesia menagih biaya pengiriman barang kepada Pemohon Banding untukbulan Nopember 2008 sebesar Rp.891.362.320,00 dengan perhitungan

BOTR063B tanggal 9 Januari 2009 , Advice of Debit dari The Bank ofTokyo Mitsubishi UFJ, Ltd tanggal 9 Januari 2009 dan Money Transfer InstructionDetail tanggal 9 Januari 2009 diketahui bahwa pada tanggal 9 Januari 2009Pemohon Banding telah melakukan pembayaran kepada CV Josh Engineeringsebesar Rp21.582.000,00;bahwa menurut Pemohon Banding selisin perhitungan antara invoice denganpembayaran terjadi karena adanya pembayaran beberapa invoice;bahwa namun dalam berkas banding tidak terdapat bukti rincian

terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP295/WPJ.07/2012 tanggal 14 Februari 2012,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor : 01289/207/08/052/1 1tanggal 08 Maret 2011 atas nama : XXX, NPWP : YYY, sehingga PajakPertambahan Nilai Desember 2008 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :Jumlah Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri Rp. 11.095.245.719,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 12.089.390.606,00Jumlah perhitungan

Tanggapan Terbandingbahwa koreksi di ambil berdasarkan Buku Besar Besar (Acc.509,01,01) dan Pemohon Banding tidakdapat menyajikan dokumen pendukung seperti kontrak dan invoice;Mbahbyut PelmmhakuB aarkelgut terdapat biaya pembelian bahan bangunan dan spareparts;Mbahyut MagHta ini terjadi karena Terbanding melakukan koreksi objek PPh Pasal 23 sebesarRp351.023.500,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;bahwa Terbanding melakukan koreksi tersebut berdasarkan selisih perhitungan objek PPh Pasal

Pemohon Banding melakukan kesalahan pencatatan atas biaya tersebut;Mbahbyut MagHta ini terjadi karena Terbanding melakukan koreksi Objek PPh Pasal 23 sebesarRp20.126.630,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;bahwa Terbanding melakukan koreksi tersebut berdasarkan selisih perhitungan objek PPh Pasal 23 antaralaporan keuangan dengan SPT PPh Pasal 23 Masa Pajak September 2008 dari akun 509.01.03 BiayaPemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Bermotor;bahwa dalam uji bukti, Pemohon Banding menunjukan

Bemmalonbidkadiogjek Pajak Penghasilan Pasal 23 karena merupakan biaya pengadaan barangbarang, diantaranya biaya cetak dudukan kartu ATM, Biaya percetakan Kartu ATM dan lainnya;Mbahbyat MagHeta ini terjadi karena karena Terbanding melakukan koreksi objek PPh Pasal 23 atasPerangkat ATM sebesar Rp 3.410.000,00, Koreksi Jasa Otomasi sebesar Rp 70.059.834,00 dan KoreksiBiaya Transaksi ATM Bersama sebesar Rp.7.857.140,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;bahwa Terbanding melakukan koreksi berdasarkan selisih perhitungan

Perhitungan PPN Kurang Bayar:a. PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri 405.940.946b. Dikurangi:b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 2.470.556.766b.4. Dibayar dengan NPWP sendirib.6. Jumlah 2.470.556.766d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 2.470.556.766)e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (2.064.615.820)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnya 2.064.615.820b. Dikompensasikan Ke masa pajak (karenapembetulan)C. Jumlah (a+b) 2.064.615.8204.

Tergugat terlalu perhitungan soal uang terhadap Penggugat;6.

dikaruniai 4 (empat) oranganak; Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat padaawalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tanggamereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus; Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugatterjadi sejak tahun tahun 1995; Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat danTergugat adalah karena Tergugat sering kali melakukan kekerasan fisikkepada Penggugat dan Tergugat terlalu perhitungan

Penggugat dan Tergugat padaawalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tanggamereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus;Halaman 7 dari 16, Putusan Nomor 1395/Padt.G/2019/PA.Gsg Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugatterjadi sejak tahun tahun 1995; Bahwa penyebab perselisinan dan pertengkaran Penggugat danTergugat adalah karena Tergugat sering kali melakukan kekerasan fisikkepada Penggugat dan Tergugat terlalu perhitungan

tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkanketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara a quo dapat diperiksa dan diputustanpa hadirnya Tergugat atau verstek;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan CeraiGugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihandan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering kali melakukankekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat terlalu perhitungan

Bahwa selama ini orangtua / pihak keluarga calon suami pemohon telahmelakukan pendekatan / peminangan terhadap wali pemohon namunditolak dengan alasan : Calon suami bersal dari desa seberang, sehinggamenurut perhitungan jawa (weton) kurang baik untuk dinikahkan. Bahwa dengan demikian pemohon berpendapat penolakan wali nikahpemohon tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan Pemohon,sehingga oleh karenanya Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkanpernikahan dengan calon suami Pemohon ;.

No. 0109/Pdt.P/2014/PA.Ngj.sehingga menurut perhitungan jawa (weton) kurang baik untukdinikahkan;e bahwa ia beragama Islam, status jejaka dan tidak ada ikatanpinangan dengan perempuan lain serta tidak ada hubungan darah,hubungan sesusuan dengan Pemohon;e bahwa ia bekerja sebagai peternak ayam potong denganpenghasilan sekitar Rp.1.500.000.00 (Satu juta lima ratus riburupiah) setiap bulan dan telah siap bertanggung jawab sebagaikepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;Menimbang, untuk

ditolak oleh Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk denganalasan wali nikah Pemohon adlal;Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada walinikah Pemohon bernama XXXX dan pihak calon suami juga telahmenyampaikan pinangannya kepada wali nikah Pemohon, namun walinikah tersebut menolak dengan alasan calon suami Pemohon berasaldari desa seberang dan rumah calon suami Pemohon terletak diselatan jalan dan arah Barat Daya (kidul dalan arah ngalor ngulon),sehingga menurut perhitungan

pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam terbukti tidak ada halhalyang menyebabkan Pemohon dengan calon suaminya terlarang untukmelangsungkan perkawinannya;Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, makakeberatan ayah Pemohon untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahanPemohon dengan calon suaminya dengan alasan calon suami Pemohonberasal dari desa seberang dan rumah calon suami Pemohon terletak diselatan jalan dan arah Barat Daya (kidul dalan arah ngalor ngulon), sehinggamenurut perhitungan

Putusan Nomor 1813/B/PK/PJK/2016DASAR DAN ALASAN PERMOHONAN BANDINGBahwa banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP1908/WPJ.07/2011 tertanggal 25 Juli 2011 tersebut Pemohon Banding ajukansesuai dengan hak Pemohon Banding sebagaimana tercantum dalam Pasal 27ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhirdengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 35 UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Bahwa berikut Pemohon Banding sandingkan hasil perhitungan

Pajak Kcluaran yg harus dipungul/dibayar sendiri (tarif x 11.450.907.426,00 11.450.907.426,00 0,00La.2 ata 1.d.7)b.Dikurangi Pajak Masukan yang dapat diperhiliingkan 32.533.030.592,00 31.586.282.379,00 946.748.213,003 Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (ad) (21.082.123.166,00) (20.135.374.953,00) 946.748.213,004 Dikompcnsasikan ke Masa Pajak Berikutnya 21.124.539.810,00 21.124.539.810,00 0,005 Jumlah PPN yang rnasih harus dibayar 42.416.644,00 989.164.857,00 946.748.213,006 Sanksi Administrasi

Dikurangi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 32.533.030.592,003 Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (ad) (21.082.123.166,00)4 Dikompensasikan kc Masa Pajak Berikutnya 21.124.539.810,005 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 42.416.644,006 Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP 42.416.644,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 84.833.288,00 Bahwa jumlah pajak terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarNomor: 00809/207/08/052/10 tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp1.978.329.714,00 telah dilunasi

Pemohon telah mengajukan permohonan banding kepada PengadilanPajak sehubungan dengan koreksi yang telah dilakukan oleh DirekturJenderal Pajak (selanjutnya disebut sebagai Termohon) sehubunganPenghasilan Kena Pajak yang menjadi dasar perhitungan PPh Badanuntuk Masa Pajak Juli 2008, dengan perincian sebagai berikut: Putusan Pengadilan Pajak 45131 No Pokok Sengketa TidakDipertahankanDipertahankan 1 Koreksi Pajak Masukan Impor 946.748.213 02 Koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri 0 0JUMLAH (Rp.) 946.748.213

Pokok SengketaMenurut Terbanding (Sesuai Surat Keputusan Keberatan):PPh Kurang Bayar : Rp.1.014.734.900,00Sanksi Administrasi :Sanksi Bunga : Rp. 507.367.450,00Jumlah PPN ymh dibayar : Rp.1.522.102.350,00Menurut Pemohon Banding:Bahwa perhitungan menurut Pemohon Banding sebesar : Rp.109.932.000,00(Nihil);Dengan alasan:Bahwa berdasarkan data peredaran usaha Januari s.d Desember tahun 2007menurut Terbanding sebesar Rp.3.843.141.250,00 dan menurut PemohonBanding sebesar Rp.2.377.972.150,00;Pembelian

Putusan Nomor 1024/B/PK/PJK/2017Bahwa berdasarkan data pembelian barang dari semua suplier dimanadata pembelian tersebut telah diserahkan seluruhnya kepada dengan jumlahpembelian sebesar Rp.2.398.61 7.751 ,00;Bahwa berdasarkan Harga Pokok Penjualan menurut Terbandingsebesar Rp.790.098.922,00 dan menurut Pemohon Banding sebesarRp.2.088.388.415,00;Bahwa Saldo Akhir sebesar Rp.450.725.600,00 telah dilaporkan dalamSPT Tahunan;Bahwa berdasarkan uraian diatas perhitungan PPh terutang tahun 2007menurut

Penjualan dan pembelian barang, dimana pencatatan tersebutdigunakan untuk menghitung pajak terutang berdasarkan norma perhitungantahun pajak 2007, namun diluar kKekuasaan bahwa semua dokumen catatanusaha dan dokumen penting lainnya termasuk berkas catatan pembelian,penjualan tahun pajak 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 hilang dari gudangpada bulan Juni 2011 atas kejadian tersebut sudah dilaporkan ke KepolisianResor Palangkaraya Sektor Pahandut pada tanggal 16 Februari 2012(STPL/803/II/2012/KASPKT).Bahwa Perhitungan

Serai No. 49 RT.036 Banjarmasin 70236, sehingga PajakPenghasilan Tahun Pajak 2007, harus dihitung menjadi sebagai berikut: No Uraian Perhitungan PPh1 Peredaran Usaha 3.773.261.250,002 Norma Penghitungan 25%3 Penghasilan Neto 943.315.313,004 Penghasilan Istri 5 Jumlah Penghasilan 943.315.313,006 PTKP 18.000.000,007 Jumlah Penghasilan Neto 925.315.313,008 Penghasilan Kena Pajak 925.315.313,009 PPh Terutang 290.110.250,0010 Kredit Pajak 9.159.800,0011 PPh yang Kurang / (Lebih) dibayar 280.950.450,0012

SR nomorurut 2 (dua) adalah Calon Kepala Desa Terpilih, dan selanjutnya dijadikan bahanlaporan kepada BPD yang dilengkapi dengan Berita Acara Hasil PenghitunganBerita acara pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala desatahun 2015 di tempat pemungutan suara TPS I ( Model CKWK ) merupakanbagian dari bahan rapat pleno penetapan yang mengasilkan berita acara penetapancalon kepala desa terpilih, yang juga dilampirkan sebagai bahan laporan kepadaBerita acara pemungutan suara dan perhitungan

suara pemilihan kepala desatahun 2015 di tempat pemungutan suara TPS I ( Model CKWK3 Berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala desatahun 2015 di TPS II ( Model CKWEK ) ;4 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam pemilihan kepala desa tahun 2015 pada TPS I TPS II( Model D1 s/d D6 PPWP ) dan lampiran ( Model D1 s/d D6 PPWP ) padahari Kamis tanggal 12 bulan November tahun 2015 di balai desasubarak ;Bahwa benar panitia tidak

Halaman 39 dari 643 Menyatakan sah Surat yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala DesaSubarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar berupa : Berita acara keputusan rapat pleno pilkades Desa Subarak Kecamatan GunungSahilan Kabupaten Kampar Tahun 2015 ; Berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala DesaTahun 2015 di tempat pemungutan suara TPS I ( Model CKWK ) Berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala DesaTahun 2015 di TPS II ( Model CKWK

BuktiT1 = : Fhoto Copy Surat No. 07/PILKADES/DS/XI/2015 Perihal: LaporanHasil Pemilihan Kepala Desa Subarak dari Panitia Pilkades KepadaBPD Yang disertai 1 (satu) Exsampler Fhotoa Berita acara keputusan rapat pleno pilkades desa subarak kecamatan gunungsahilan kabupaten Kampar tahun 2015.b Berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala desatahun 2015 di tempat pemungutan suara TPS I ( Model CKWKc Berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala desatahun

perolehanSuara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan KepalaDesa model D1 PPWP halaman kolom A data Pemilih di TPS I, jumlahDaftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 362 orang, sedangkan dalam kolom BPengguna hak pilih dalam DPT di TPS I berjumlah 363 orang;2 bahwa dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan perolehanSuara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan KepalaDesa model D1 PPWP halaman kolom B Pengguna hak pilih di TPS Iberjumlah 367 orang, sedangkan

No. 488 K/Pdt/20132326gedung KUD tersebut yang tidak terlaksana dengan perhitungan biaya sebagaiberikut:Luas bangunan 12x10 m?= 120 m? dengan tafsiran harga Rp350.000.000,00 (tigaratus lima puluh juta rupiah);Bahwa agar gugatan ini tidak siasia (i/lusoir) maka dengan ini Penggugat memohonagar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls. IA.

No. 488 K/Pdt/2013242021od:24menjadi beban bersama Penggugat dR/Tergugat dK dan Tergugat dR/PenggugatdK;Maka sebenarnya tidaklah beralasan Tergugat dR/Penggugat dK menuntutkeuntungan atas pengelolaan yang telah berjalan karena posisi keuangan yangada adalah justru defisit, dan sebagian dari penyebab defisit tersebut adalahadanya dana talangan atas hutang dan pemakaian dana konsumen oleh TergugatdR/Penggugat dK;Bahwa perhitungan defisit yang muncul tersebut tentunya sebagian tentunya menjadibeban

Rp15.400.000.000,00;e Penggantian biaya perijinan Rp 90.000.000,00;e Penggantian biaya sarana dan fasling/fasos Rp = 502.000.000,00;e Penggantian Biaya Pemasaran dan Pengelolaan Rp 1.571.057.005,00;Total Nilai Kompensasi Yang Harus Dibayar Tergugat DR/Penggugat DK adalahRp19.882.787.005,00 (sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh dua jutatujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima rupiah) dengan perhitungan kenaikanharga sedikitnya 5% (lima prosen) pertahun sejak putusan ini berkekuatan hukumtetap

Bahwa sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah antara lain :1) Bab I angka 6 huruf f yang berbunyi : Perhitungan Harga Perhitungan Sendiri(HPS) harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar danmempertimbangkan :e Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ;e Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/enginer'sestiminate (EE) ;e Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ; Harga

Bab I angka 6 huruf f yang berbunyi : Perhitungan Harga Perhitungan Sendiri(HPS) harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar danmempertimbangkan :e Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ;e Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/enginer'sestiminate (EE) ;e Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ; Harga Kontrak/Surat Pemerintah Kerja (SPK) untukbarang/pekerjaan sejenis setempat yang pernahdilaksanakan ;Hal. 13 dari 33 hal. Put.

No. 1677 K/PID.SUS/2010lembar tanda bukti penelitian DIPDA Dishub Karawang; 1 lembarkerja perhitungan pengeluaran biaya triwulan; 1 lembar lampiranpenggunaan dana tiap triwulan; DIPDA TA 2002; lembar rincianjenis pengeluaran bagian proyek; lembar pengeluaran berdasarkantriwulan ;1 lembar surat petunjuk operasional ; 1 lembar Surat Proyek Pengadaan Alat UjiKendaraan Bermotor TA 2002; 1 lembar Surat Struktur Organisasi ProyekPengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor TA 2002; 1 lembar Surat NotaPengeluaran

buku pelaksanaan proyekpengadaan/pemasangan alat uji kendaraan ;1 (satu) exemplar SPMU sejumlah Rp. 740.050.000,tanggal 02 Mei 2002. ;1 (satu) exemplar SPMU sejumlah Rp. 740.050.000,tanggal 02 Oktober 2002 ;1 (satu) exemplar SPMU sejumlah Rp. 9.500.000,tanggal 03 Mei 2002 ;1 (satu) exemplar SPMU sejumlah Rp. 9.500.000,tanggal 11 Oktober 2002 ;1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran danBendaharawan Proyek DISHUB ;1 (satu) lembar tanda bukti penelitian DIPDA DishubKarawang ;1 (satu) lembar kerja perhitungan

buku pelaksanaan proyekpengadaan/pemasangan alat uji kendaraan ;1 (satu) exemplar SPMU sejumlah Rp. 740.050.000,tanggal 02 Mei 2002. ;1 (satu) exemplar SPMU sejumlah Rp. 740.050.000,tanggal 02 Oktober 2002 ;1 (satu) exemplar SPMU sejumlah Rp. 9.500.000,tanggal 03 Mei 2002 ;1 (satu) exemplar SPMU sejumlah Rp. 9.500.000,tanggal 11 Oktober 2002 ;1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran dariBendaharawan Proyek DISHUB ;1 (satu) lembar tanda bukti penelitian DIPDA DishubKarawang ;1 (satu) lembar kerja perhitungan

Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp. 8.315.691 ,00G. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp. 112.480.679,00H. PPN yang kurang dibayar Rp. 120.796.370,00. Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp. 3.658.904,00J. Sanksi administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp. 112.480.679,00K. Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 236.935.953,00.

Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (Rp. 112.480.679,00)G. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp. 112.480.679,00H. PPN yang kurang dibayar Rp. 0,00I. Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp. 0,00J. Sanksi administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp. 0,00K.

Bahwa berdasarkan perhitungan tersebutterdapat koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Tahun 2008sebesar Rp.17.256.624.338,00;bahwa selanjutnya atas koreksi penyerahan yang belumdipungut PPN menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) sebesar Rp.17.256.624.338,00 tersebut kemudiandibagi 12 untuk masing masing Masa Pajak dari Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2008 (pro rata), sehinggakoreksi penyerahan yang belum dipungut PPN untuk MasaPajak April 2008 adalah sebesar Rp. 1.438.052.028,00

berupa saldo awal ditambahpembelian dan dikurangi saldo akhir batang filter sehinggadiketahui besarnya pemakaian filter adalah sebesar55.738.880 batang filter dengan perhitungan sebagai berikut:Halaman 20 dari 36 halaman.

Angkaangka tersebut diatasadalah bukan asumsi melainkan bersumber dari LaporanKeuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) sendiri sehingga hasil perhitungan PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah valid dandapat dipertanggungjawabkan.e Bahwa perhitungan nilai produksi rokok berdasarkanpenggunaan filter rokok batangan untuk mencari jumlahHalaman 22 dari 36 halaman.

berdasarkan kenyataan di lapangan, jumlah pengadaan pasirmelalui pelelangan dan pembelian langsung oleh masyarakat adalahsebagai berikut : Uraian K Uraian ......... )nlahRetno Hariyadi 410 m3 115.000 47.150.000Pengadaan oleh Masyarakat 1 colt 130.000 130.000Pengadaan oleh Masyarakat 1 rit 500.000 500.000Jumlah 47.780.000 Dengan demikian terdapat perbedaan nilai pengadaan pasir menurut LPDdengan kenyataan dilapangan sebesar Rp 10.810.000,00 (Sepuluh jutadelapan ratus sepuluh ribu Rupiah) dengan perhitungan

Dengan demikian 10terdapat perbedaan jumlah pembayaran antara LPD dengan dengankenyataan dilapangan sebesar Rp 9.250.000,00 (Sembilan juta dua ratuslima puluh ribu Rupiah) dengan perhitungan :Opengadaan batu koral dana menurut LPDObatu koral sesungguhnya5. Pembayaran Insentif/Upah Tenaga Kerja.PengeluaranRp 15.200.000,00JumlahpengadaanRp5.950.000,00Rp 9.250.000,00 Bahwa berdasarkan kenyataan di lapangan, jumlah insentif yang diterimaoleh masyarakat adalah sebesar Rp 42.000.00' p.1..

Dengan demikian terdapat perbedaan jumlah pembayaran insentif antaraLPD dengan kenyataan dilapangan sebesar Rp 1.960.000,00 (Satu jutasembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) dengan perhitungan : O Pembayaran biayalangsir menurut LPD Rp 5.800.000,00O Pembayaran biayalangsir menurut kenyataan dilapangan Rp 3.840.000,00Rp 1.960.000,0012 Bahwa dengan demikian terdapat selisih jumlah pengeluaran menurutLPD dengan jumlah pengeluaran sesungguhnya, sebesar Rp 109.016.000,00(Seratus sembilan juta enam belas

Dengan demikianterdapat perbedaan jumlah pembayaran antara LPD dengan dengankenyataan dilapangan sebesar Rp 9.250.000,00 (Sembilan juta dua ratuslima puluh ribu Rupiah) dengan perhitungan :Opengadaan batu koral dana menurut LPDObatu koral sesungguhnya5.

Dengan demikian terdapat perbedaan jumlah pembayaran insentif antaraLPD dengan kenyataan dilapangan sebesar Rp 1.960.000,00 (Satu jutasembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) dengan perhitungan : O Pembayaran biayalangsir menurut LPD Rp 5.800.000,0025O Pembayaran biayalangsir menurut kenyataan dilapangan Rp 3.840.000,00Rp 1.960.000,00Bahwa dengan demikian terdapat selisih jumlah pengeluaran menurutLPD dengan jumlah pengeluaran sesungguhnya, sebesar Rp 109.016.000,00(Seratus sembilan juta enam belas

tujuh) tahun bekerja untuk TergugatTergugat, tetapi TergugatTergugat justru memberhentikan Penggugat denganhanya membayar pesangon sebesar 5 (lima) bulan upah, yang sangat jauh darihakhak yang seharusnya Penggugat terima sebagaimana dimaksud dalam156 Jo. 164 ayat (8) UU No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan. 22222 eno nn nnn nnn nnn ne ne nen nePasal PasalBahwa dari uraian tersebut, demi hukum Penggugat berhak memperoleh hakhaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003dengan perhitungan

Hak Atas Pesangon Pesangon Ketentuan Upah Perhitungan Jumlah1 2 3 4 59 bulan 2 Kali Rp. 2.209.960. 1x2x3 Rp. 39.779.280, B.Upah penghargaan masa kerja Penghargaan Ketentuan Upah Perhitungan Jumlah1 2 3 4 510 bulan 1 Kali Rp. 2.209.960. 1x2x3 Rp.22.099.600,61.878.880C.Pengganti HakPergantian Hak Ketentuan Perhitungan Jumlah1 2 3 4A+B 15% 1x2 Rp. 9.281.832,Total A+B+C Rp. 71.160.712 Halaman 4 dari 34Putusan Nomor 42/Pdt.SusPHI/2016/PN.Mdn 06.07.08.09.D.Upah ProsesBahwa selain tuntutan yang dimaksud

dalam huruf A, B dan C, tersebut,Penggugat juga menuntut pemenuhan upah proses selamaperselisihanhubungan industrial ini berlangsung, sampai adanya putusan yang berkekuatanhukum tetap dengan perhitungan sebagai berikut : Upah Proses Upah Perhitungan Jumlah1 2 3 46 bulan Rp. 2.269.960 1x2 Rp.13.259.760, Bahwa dari uraian sebagaimana dimaksud pada Point 05, dapat dihitung totaltuntutan Penggugat (A + B + C + D) adalah sebesar Rp. 84.420.472, terbilang :delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh

Hak Atas Pesangon Pesangon Ketentuan Upah Perhitungan Jumlah1 2 3 4 5Rp. 2.209.960. Rp.9 bulan 2 Kali 1x2x339.779.280, B. Upah Penghargaan Masa Kerja Penghargaan Ketentuan Upah Perhitungan Jumlah1 2 3 4 5Rp.10 bulan 1 Kali 1x2x3 Rp.22.099.600,2.209.960. C. Pengganti Hak Pergantian Hak Ketentuan Perhitungan Jumlah1 2 8 4A+B 15% 1x2 Rp. 9.281.832., D.

Juni 2008seharusnya adalah nihil karena menurut perhitungan Penggugat sudah tidakmendapatkan keuntungan di tahun 2008;.

Putusan Nomor 586/B/PK/PJK/2015Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauankembali adalah mengenai penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak (Termohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP1147/WPJ.20/2011tanggal 15 Desember 2011 dengan perhitungan sebagai berikut:Pokok Pajak yang harus dibayar Rp538.289.973,00Telah dibayar Rp 0,00Kurang dibayar Rp538.289.973,00Sanksi administrasi:a. Denda Pasal 7 KUP Rp 300.000,00b. Bunga Pasal 14 (3) KUP Rp 32.597.398,00c.

586/B/PK/PJK/2015tetap mesin dan kendaraan dari Pemohon Peninjauan Kembali kepadaPemilik Perusahaan;Bahwa keterlambatan laporan audit tahun 2007 dari Kantor Akuntan Publikmenyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali melakukan Laporan SPTTahunan PPh Pasal 29 Badan lewat jatun tempo pelaporan sesuai buktipenerimaan surat tanggal 12 Agustus 2008;Bahwa angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April sampai dengan Juni2008 sebesar Rp5/0.887.371,00 di atas tidak jadi Pemohon PeninjauanKembali setorkan karena menurut perhitungan

Pada SPT Tahunan BadanTahun 2007 terdapat perhitungan angsuran PPh Pasal 25 Badan untuktahun 2008 sebesar Rp195.060.971,00 yang mana perhitungan tersebutadalah rumus perhitungan pada SPT Tahunan tahun 2007 tanpamenyesuaikan kondisi laporan keuangan tahun 2008, seharusnyaangsuran PPh Pasal 25 Badan tahun 2008 adalah NIHIL. Karena mulaibulan Januari 2008 semua kegiatan operasional perusahaan dialihkankepada Induk Perusahaan termasuk karyawan dan semua asetperusahaan.