Ditemukan 544853 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 24-10-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PA TASIKMALAYA Nomor 3998/Pdt.G/2019/PA.Tsm
Tanggal 11 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
120
  • tidak pula menyuruh oranglain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpahadirnya Tergugat;Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikankepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui prosesmediasi sebagaimana diatur melalui PERMA
    intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam suratgugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatanPenggugat tersebut;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepadahalhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara iniyang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA
    Tsm1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana PERMA Nomor 3Tahun 2018 maka perkara ini dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, MajelisHakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketaperkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugatyang
Register : 21-01-2016 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 05-07-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.Mtp
Tanggal 11 Februari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
214
  • Pasal 132ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2008 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuanmediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidanganmaka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk HakimMediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan
    Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa yang menjadi
Register : 03-09-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PA MARABAHAN Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Mrb
Tanggal 27 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
1712
  • o9Artinya :"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orangyang dholim dan gugurlah haknya":Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telan berusahamenasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berceraltetapi tidak berhasil;Hlm. 6 dari 13 halaman.
    Putusan Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.MrbMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yangberbunyi (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belahpihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
    ;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, Sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat(1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapatdilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatanPenggugat adalah sejak 2 tahun setelah menikah sering terjadi perselisihandan pertengkaran anatara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan
Register : 06-08-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 13-08-2020
Putusan PA PELAIHARI Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Plh
Tanggal 13 Agustus 2020 — Pemohon melawan Termohon
1210
  • pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohonmendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA KecamatanBatu Ampar menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P12 sampai dengan P7,keterangan pihak terkait dan keterangan saksisaksi dapat dinyatakan telahterbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukumPengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974jouncto Pasal 7 dan Pasal 8 Perma
    Nomor 1Tahun 2019, Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5, yang telahdibenarkan oleh anak Para Pemohon dan saksisaksi, maka telah terbuktibahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung dari Agustina Try Wulandaribinti Tatan Hidayat, dan oleh karena itu menurut pasal 7 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jouncto Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1Tahun 2019, Para Pemohon memiliki Legal Standing untuk mengajukanpermohonan
    Penetapan No.206/Pat.P/2020/PA.PIhUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kakuasaan Kehakiman juncto pasal 229Kompilasi Hukum Islam dan Perma Nomor 1 Tahun 2019 serta QaidahFighiyyah dalam Kitab Asybah wa al Nadhair halaman 59 yang berbuny!
Register : 10-03-2017 — Putus : 10-04-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PA AMBON Nomor 78/Pdt.G/2017/PA.Ab
Tanggal 10 April 2017 — - Penggugat - Tergugat
2217
  • menurut hukum yang berlakuSUBSIDER;Bila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugattelah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidangdan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanyatanpa alasan yang sah meskipun sesuai relaas panggilan Tergugat telahdipanggil secara sah dan patut untuk hadir di muka sidang yang dibacakandimuka sidang;Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA
    Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 .R.Bg. dan PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkaraperdata harus dilakukan Mediasi, namun Tergugat dalam perkara ini tidakpernah hadir di muka sidang, sehingga Proses Mediasi tidak layakdilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorongmendamaikan dengan memberikan nasehat secara sepihak kepada Penggugatagar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, hal inisesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma
    tidak berniat untukmeneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakanfakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai denganmaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2017/PA AbMenimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaiansesuai dengan Perma
Register : 13-02-2020 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan PA SENGKANG Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Skg
Tanggal 20 Februari 2020 — Pemohon melawan Termohon
158
  • bahwaPemohon memohon dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernamaVeriani, umur 18 tahun lebih yang hendak dinikahkan dengan lakilaki bernamaMulyadi, umur 25 tahun lebih, namun niat tersebut ditolak oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu dengan alasanbelum cukup umur untuk menikah sesuai dengan Surat Penolakan (N5) NomorB041/Kua.21.24.10/Pw.01/02/2020 tanggal 12 Februari 2020;Menimbang, bahwa syarat administrasi untuk mengajukan dispensasisesual dengan maksud Pasal 5 Perma
    Nomor 5 Tahun 2019 tentang PedomanMengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah dipenuhi sehingga Hakimberalasan untuk menerima dan memeriksa permohonan dispensasi nikah ini;Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telahmemberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anakPemohon dan orangtuanya agar menunda perkawinan anak Pemohon sampaibatas minimal usia perkawinan, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) UndangHalaman
    Perkawinan, namun tidak berhasil karenaPemohon tetap bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan takut terjadihalhal yang memalukan karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudahsaling pacaran dan lamaran telah diterima;Menimbang, bahwa hakim juga telah mendengar keterangan anakPemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya menerangkan keduanyasudah siap secara psikologi dan ekonomi untuk menikah dan atas kemauansendiri bukan atas paksaan untuk menikah dengan demikian sudah terpenuhimaksud Pasal 13 Perma
Register : 16-02-2016 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 28-05-2019
Putusan PA PARIAMAN Nomor 0151/Pdt.G/2016/PA.Prm
Tanggal 21 Maret 2016 — Penggugat :
Umar Rauf bin Abd. Rauf
Tergugat:
Dahniar binti Dahlan ST. Basa
182
  • Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikandengan cara menasehati Pemohon agar berbaik kembali dengan Termohon,tetapi tidak berhasil ;Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka prosesmediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana dikehendaki PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 yang telahdisempurnakan dengan PERMA Nomor 01 tahun 2016 tentang mediasi;Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinyatetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa oleh
    PA.Prm.meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita PenggantiPengadilan Agama Pariaman , maka Termohon harus dinyatakan tidak hadirsedangkan permohonan Pemohon beralasan serta tidak melawan hukum,maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg. perkara ini dapatdiperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek );Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir, makaupaya damai melalui majelis dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154ayat 1 RBg. dan pasal 7 ayat 1 PERMA
    Nomor 1 tahun 2008 yangdisempurnakan dengan PERMA nomor 1 tahun 2016 tidak dapatdilaksanakan, namun majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon agarberbaik kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon kurang patuh kepadaPemohon dan Termohon sering membantah perkataan Pemohon apabilaPemohon mengajak untuk tinggal bersama di rumah Pemohon , Termohonkurang menghargai dan kurang patuh pada
Register : 10-11-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PA TASIKMALAYA Nomor 4190/Pdt.G/2020/PA.Tsm
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
3112
  • menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpahadirnya Tergugat;Hal. 3 Nomor 4190/Padt.G/2020/PA.TsmBahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikankepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui prosesmediasi sebagaimana diatur melalui PERMA
    intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam suratgugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatanPenggugat tersebut;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepadahalhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara iniyang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA
    Nomor 3 Tahun 2018 TentangAdministrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan DirekturJeneral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana PERMA Nomor 3Tahun 2018 maka perkara ini dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, MajelisHakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenail sengketaperkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 49 UndangUndang
Register : 08-05-2018 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 30-05-2018
Putusan PA MARABAHAN Nomor 203/Pdt.G/2018/PA.Mrb
Tanggal 24 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
108
  • Putusan Nomor 203/Pdt.G/2018/PA.MrbMenimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusahamenasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berceraitetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yangberbunyi (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang
    ;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat(1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapatdilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatanPenggugat adalah bahwa sejak akhir tahun 2015 mulai terjadi perselisihandan pertengkar disebabkan Penggugat menginginkan supaya rumah
Register : 02-06-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan PA SANGATTA Nomor 117/Pdt.P/2021/PA.Sgta
Tanggal 14 Juni 2021 — Pemohon melawan Termohon
1913
  • Penetapan Nomor 117/Padt.P/2021/PA.SgtaMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang sendiri di persidangandan telah menghadirkan anak para Pemohon dan calon istrinya, dan wali daricalon istri anak Para Pemohon dan Hakim telah memberikan nasihat kepadapihakpihak tersebut mengenai dispensasi pernikahan dengan segala aspekdan akibatnya yang mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat(1) dan (2) PERMA
    duduk perkara ini;Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeteraicukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat buktitersebut telan memenuhi syarat formil, oleh karenanya dinyatakan terbuktibahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan AgamaSangatta, oleh karena itu Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat PERMA
    Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sangatta;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Fotokopi Kartu Keluargaatas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaiakta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuaidengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, karenaitu. terobukti bahwa Anak para Pemohon adalah anak kandung dari paraPemohon, karena itu Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 PERMA
Register : 27-10-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PTA JAYAPURA Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Jpr
Tanggal 17 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat : Syahril Ramadhani Harbudiyanto Bin Wirman
Terbanding/Penggugat : Widayati Binti Sarjono Budiharjo
18756
  • ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdatawajid terlebin dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecualiditentukan lain;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMANOmor 1 Tahun 2016, Para Pihak wajib menempuh Mediasi dengan iktikadbaik.
    Jika salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak mempunyai itikad baikuntuk melakukan mediasi, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehinggadapat dinilai gagal;Menimbang, bahwa salah satu indikasi pihak tidak mempunyai itikad baikuntuk melakukan mediasi adalah jika pihak tersebut tidak hadir setelahdipanggil secara patut 2 (dua) kali berturutturut tanpa alasan sah (vide Pasal 7ayat (2) huruf (a) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah nyata Tergugat/Pembanding tiga
    kali berturutturut tidak hadir di persidangan meskipun telahdipanggil secara patut, maka hal ini dapat dinilai bahwa Tergugat tidakmempunyai itikad baik untuk melakukan mediasi, sehingga tidakdiperintahkannya melakukan mediasi tatkala Tergugat hadir pada persidangankeempat karena sudah masuk Pembuktian, patut dinyatakan beralasan hukumdan tidak menyalahi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016;Menimbang, bahwa terkait dengan substansi perkara a quo, MajelisHakim Tingkat Banding bependapat bahwa pertimbangan
Register : 13-03-2012 — Putus : 25-07-2012 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1 / Pdt.G / KPPU / 2012 / PN. Smda.
Tanggal 25 Juli 2012 — PT. Budi Indah Mulia Mandiri (PT.BIMM) PT KEMBAR JAYA ABADI melawan 1. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA 2. PT TANJUNG NUSA PERSADA 3. PT YALA PERSADA ANGKASA 4. PT PAGAR SIRING GROUP 5. Panitia Tender Pekerjaan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009 ( PANITIA)
20639
  • Sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya HukumKeberatan terhadap Putusan KPPU (untuk selanjutnya disebut ''Perma No. 3Tahun 2005") dalam Pasal 5 ayat (4), disebutkan bahwa:"Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU danberkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)";2.
    2005 dalam Perkara antara KPPUmelawan PT Garuda Indonesia yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 6162 yang juga menerapkan Pasal 5 ayat (4) Perma No. 3 Tahun 2005 (dahulu Pasal 5ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2003) dan dapat kami kutip sebagai berikut :"Menimbang, bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi tersebut di atas, MahkamahAgung betpendapat bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum acara denga.npertimbangan sebagai berikut :a. bahwa Pasal 44 ayat (2) Undangundang No. 5 Tahun 1999 memungkinkanpelaku
    Hal tersebutdidasarkan atas alasan hukum, bahwa:1.Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2005 yangdapat kami kutip sebagai berikut:"Dalam hal Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, makamelalui putusan sela memerintahkan kepada KPPU untuk dilakukanpemeriksaan tambahan."
    Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) Perma No. 3 Tahun 2005 yang dapat kamikutip sebagai berikut:"Perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat halhal yang harusdiperiksa dengan alasanalasan yang jelas dan jangka waktu pemeriksaantambahan yang diperlukan".3. Bahwa penerapan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Perma No. 3 Tahun 2005 (dahuluPasal 6 ayat (1) Perma I Tahun 2003) telah dibenarkan dan dikuatkan olehMahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Perkara No.
    I Tahun 2003);b. bahwa oleh karena itu pemeriksaan tambahan yang dimaksudkanoleh PERMA No. O1 Tahun 2003 adalah demi jelasnyapermasalahan menurut pendapat Majelis Hakim setelahmempelajari putusan dan berkas pekara dari KPPU tersebut, danbukannya untuk pengajuan buktibukti baru atas permintaanPemohon;c. bahwa dengan demikian Putusan Sela Pengadilan Negeri JakartaPusat tanggal 23 September 2003 No.
Register : 28-05-2014 — Putus : 14-07-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PA TANGERANG Nomor 947/Pdt.G/2014/PA.Tng
Tanggal 14 Juli 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
80
  • berikutnya pada hari Rabu tanggal 18 Juni2014, untuk bersidang pada Senin tanggal 14 Juli 2014 , dan tenyata Termohon,tidak hadir dan ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah yangdibenarkan oleh Hukum dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agartetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaandilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinyatetap dipertahankan oleh Pemohon sendiri dimuka sidang.Menimbang, bahwa sesuai PerMA
    dengan Termohon, kemudian mengajukan cerai talak, makaberdasarkan Pasal 66 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohonmemiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihakyang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judisio).Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perdata menghendaki adanyaproses Mediasi sesuai maksud PerMA
    dalam persidangan, yang pokoknya bahwaproses mediasi harus dinyatakan tidak layak diadakan harus gagal, sesuai maksudPasal 130 HIR pun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan termohonMenimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan kepada pokokperkara, yang berdasarkan gugatan Penggugat dengan mengemukakan pokokpokokdalil dan/atau alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkarasebagaimana yang telah terangkum dalam halhal pokok sebagai berikut:Menimbang, berdasarkan pasal 18 ayat (3) PERMA
    kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskankehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yangcukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.13Menimbang, bahwa oleh karena alasan mengajukan izin perceraian telahterbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaiansesuai dengan Perma
Register : 27-09-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PA PONOROGO Nomor 1672/Pdt.G/2018/PA.PO
Tanggal 4 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
261
  • Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;SUBSIDER : Atau apabila Majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat danberkeyakinan lain mohon putusan yang adil.Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat danTergugat telah hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakanperdamaian namun tidak berhasil, kemudian sesuai dengan Perma Nomor 1Tahun 2016, Ketua Majelis telah memberi penjelasan tentang mediasi danmemerintahkan para pihak untuk menempuh perdamaian melalui
    Agustus 2014 dan ikatan perkawinantersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengandemikian Penggugat mempunyai /egal standing untuk mengajukan perkaragugat cerai ini;10Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduabelah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang keduadengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 juga telah dilakukanperdamaian melalu lembaga mediasi sesuai dengan PERMA
    Nomor 1 tahun2008 yang telah diganti dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediatorNon Hakim yang terdaftar pada Pengadilan Agama Ponorogo (AhmadUbaidillah, SH.I), akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediasitertanggal 13 Nopember 2018 ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis,akan tetapi sejak Penggugat bekerja di luar negeri sebagai TKW, Penggugatberangkat tahun 2014, setelah itu antara Penggugat
    selama itu. keduanya telah tidak terjalinkomunikasi dan selama itu telah diupayakan pula oleh pihak keluarga agardapat kembali rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengandemikian unsur kedua juga telah terpenuhi;Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikanPenggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangansesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ,bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai dan melalui mediasisesuai PERMA
Register : 04-01-2021 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PA STABAT Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Stb
Tanggal 27 Januari 2021 — Pemohon melawan Termohon
1712
  • bahwa yang menjadi pokok perkara iniadalah permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama dapat memberikandispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon bernama Amelia Putri NabilaBukit binti Nasril Efendi Bukit karena Pemohon bermaksud menikahkan anakkandungnya tersebut dengan seorang lakilaki bernama Muhammad Rizky binAhmad Ashari disebabkan anak kandung Pemohon tersebut belum mencapaiusia perkawinan yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 1 ayat (1) PERMA
    telah meninggaldunia, dan berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa, Kartu KeluargaPemohon, Kutipan Akta Nikah Pemohon, Surat Keterangan, Akta Kelahirananak Pemohon dan ljazah Sekolah Dasar anak Pemohon, dari buktibuktitersebut dinyatakan bahwa Pemohon adalah benar orang tua kandung darianak Pemohon yang bernama Amelia Putri Nabila Bukit binti Nasril Efendi Bukityang masih berumur 16 tahun dan berhak mengurus serta untuk berperkara diPengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Perma
    menikah oleh karenanya dapat dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan akanmenikahkan anak kandungnya dengan seorang lakilaki bernama MuhammadRizky bin Anmad Ashari, namun dengan adanya penolakan dari Kantor UrusanAgama Kecamatan Hinai (vide bukti P.8) tempat akan dilaksanakan pernikahandikarenakan anak Pemohon belum mencapai batas usia perkawinansebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 1 ayat (1) Perma
    a.bCG.d.eAdanya calon suami;Adanya calon isteri;Adanya wali nikah;Adanya 2 orang saksi;Adanya ijab dan qabul;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islammengenai calon mempelai, yaitu:(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinanhanya boleh dilakukan calon mempelai yang mencapai umur yangditetapkan dalam Peraturan Perundangundangan yang berlaku yaitu Pasal7 ayat (1) Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo Pasal 1 ayat (1)Perma
Register : 17-01-2022 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 27-01-2022
Putusan PA Lolak Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Llk
Tanggal 27 Januari 2022 — Pemohon melawan Termohon
2217
  • Membebankan biaya perkara menurut hukum; Apabila hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para pihak telah datangmenghadap ke persidangan;Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat kepadaPemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukumIslam dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta dari beberapaaspek, (vide Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI No. 5 Tahun 2019), mulaiaspek pendidikan anak; aspek kesehatan
    2022/PA.LIkBahwa Pemohon sudah mencukupkan buktibukti yang diajukannyaserta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetapdengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, selanjutnya cukupditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dengan penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Perma
    mempertimbangkan ada atautidaknya unsur paksaan; serta memastikan komitmen orang tua untuk ikutbertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan pendidikananak;Halaman 14 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.LIkMenimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satupersatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakimmenilai Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo (vide: Pasal 6ayat (1) Perma
    Terlebih orangtua Xxxxxx dan Xxxxxx dalam perkara a quo berkomitmen untuk ikutbertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatankeduanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakimberpendapat, rencana perkawinan antara Xxxxxx dan Xxxxxx telah sejalandengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child)sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di persidangan danpertimbangan diatas, diperoleh
Register : 29-01-2014 — Putus : 21-04-2014 — Upload : 25-09-2014
Putusan PA TANGERANG Nomor 195/Pdt.G/2014/PA.Tng
Tanggal 21 April 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
80
  • panggilan berikutnya pada hari Jumat 11 April 2014, danuntuk bersidang pada Senin tanggal 21 April 2014 dan tenyata Termohon,3tidak hadir dan ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sahyang dibenarkan oleh Hukum dan oleh Ketua Majelis Pemohon telahdinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidakberhasil, lalu.) pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan suratpermohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan olehPemohon sendiri dimuka sidang.Menimbang, bahwa sesuai PerMA
    dengan Termohon, kemudian mengajukan ceraitalak, maka berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danyang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, Pemohon memiliki /egal standing untuk mengajukanperkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung denganperkara ini (persona standi in judisio).Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perdata menghendakiadanya proses Mediasi sesuai maksud PerMA
    dalam persidangan,yang pokoknya bahwa proses mediasi harus dinyatakan tidak layak diadakanharus gagal, sesuai maksud Pasal 130 HIR pun tidak berhasil merukunkanPemohon dan termohonMenimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan kepadapokok perkara, yang berdasarkan gugatan Penggugat denganmengemukakan pokokpokok dalil dan/atau alasan sebagaimana yang telahdiuraikan dalam Duduk Perkara sebagaimana yang telah terangkum dalamhalhal pokok sebagai berikut:Menimbang, berdasarkan pasal 18 ayat (3) PERMA
    kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniatuntuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975.Menimbang, bahwa oleh karena alasan mengajukan izin perceraiantelah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkanusaha perdamaian sesuai dengan Perma
Register : 15-06-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PA TILAMUTA Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Tlm
Tanggal 25 Juni 2020 — Pemohon melawan Termohon
198
  • Hal ini telahsesuai Sebagaimana amanat dari Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Hal 8 dari 19 hal : Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.TImMenimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanPemohon adalah seorang ayah yang mempunyai anak kandung perempuanyang hendak menikah namun belum cukup umur 19 tahun, oleh karena ituPemohon memiliki /egal standing untuk mengajukan permohonan dispensasikawin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) UndangUndang
    Oleh karena ituHakim berpendapat dalam hal ini permohonan Pemohon telah dianggap sesuaisebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa berdasarkan alatalat bukti dan pengakuan Pemohondan anaknya, Hakim telah pula mengidentifikasi bahwa anak Pemohon dancalon suami (Arman Rahima) telah mengetahui dan menyetujui rencanaperkawinannya.
    Hal ini dipandang telah sesuai sebagaimanayang diamanatkan dalam Pasal 14 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentangPedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur baik calon mempelai lakilaki dan calon mempelai perempuan adalah 19 tahun untuk diperbolehkanmenikah pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan danlakilaki sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalamrumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untukmenjaga
    Olehnya karena itu dalam halini orangtua kedua calon mempelai telah memenuhi maksud Pasal 16 huruf (j)Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili PermohonanDispensasi Kawin;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi untuk dapatmenikahkan anaknya patut dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Hal 17 dari 19 hal : Penetapan
Register : 04-06-2020 — Putus : 15-06-2020 — Upload : 15-06-2020
Putusan PA TILAMUTA Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Tlm
Tanggal 15 Juni 2020 — Pemohon melawan Termohon
1811
  • Hal ini telahsesuai Sebagaimana amanat dari Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanPemohon adalah seorang ibu yang mempunyai anak kandung perempuan yanghendak menikah namun belum cukup umur 19 tahun, oleh karena itu Pemohonmemiliki /egal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawinsebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019tentang Perubahan atas UndangUndang
    Oleh karena ituHakim berpendapat dalam hal ini permohonan Pemohon telah dianggap sesuaisebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa berdasarkan alatalat bukti dan pengakuan Pemohondan anaknya, Hakim telah pula mengidentifikasi bahwa anak Pemohon dancalon suaminya yang bernama Yopan Talib telah mengetahul dan menyetujulrencana perkawinannya.
    Hal ini dipandang telah sesuai sebagaimanayang diamanatkan dalam Pasal 14 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentangPedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur baik calon mempelai lakilaki dan calon mempelai perempuan adalah 19 tahun untuk diperbolehkanmenikah pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan danlakilaki sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalamrumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untukmenjaga
    Olehnya karena itu dalam halini orangtua kedua calon mempelai telah memenuhi maksud Pasal 16 huruf (j)Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili PermohonanDispensasi Kawin;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi untuk dapatmenikahkan anaknya patut dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan
Register : 26-04-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN BANTUL Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Btl
Tanggal 7 Juni 2021 — Penggugat:
PT. BPR Bank Bantul ( Perseroda )
Tergugat:
1.AHMAD MUSLIH
2.HOFIFATUS SALAMAH
3825
  • timbul dalamperkara ini.Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihakPenggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat dan Tergugat II tidak datangmenghadap di persidangan tanpa alasan yang sah maupun mengirimkanwakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua)kali berdasarkan relass panggilan sidang tanggal 27 April 2021 dan tanggal 4 Mel2021, sehingga berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Perma
    No. 4 Tahun 2019 tentangPerubahan Atas Perma No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara PenyelesaianGugatan Sederhana, dalam hal Tergugat tidak hadir pada sidang kedua meskipuntelah dipanggil secara patut, maka perkara ini diperiksa secara verstek tanpahadirnya Tergugat dan Tergugat II;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa dengan tanpahadirnya pihak Tergugat (verstek), maka upaya perdamaian tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkandengan pembacaan
    dijalankan terlebih dahulu meskipunada upaya hukum atau keberatan dari Tergugat dan Tergugat II dinyatakan untukditolak;Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkanuntuk sebagian maka Tergugat dan Tergugat II haruslah dihukum untukmembayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian,maka terhadap gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya patut untukditolak;Memperhatikan pasalpasal dalam KUHPdt, Perma
    No. 4 Tahun 2019tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara PenyelesaianGugatan Sederhana, serta pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangbersangkutan;MENGADILI:1.