Ditemukan 92071 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 25-09-2012 — Putus : 16-10-2014 — Upload : 13-11-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.56190/PP/M.XVIIIB/15/2014
Tanggal 16 Oktober 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
24262
  • SengketaMenurut Terbanding: Pajak Penghasilan Badan: 2003: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksisebesar Rp432.618.916,00 dengan pokok sengketa koreksi positif Terbanding atasPeredaran usaha sebesar Rp432.618.916,00;Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp. 9.335.013.568,00: bahwa koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp432.618.916,00 dilakukan berdasarkanpengujian arus uang masuk / keluar dari buku besar kas, Bank Mandiri dan BCAsetelah dilakukan rekonsiliasi rincian perhitungan
    Peraturan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku danyang berkaitan dengan sengketa ini.Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP933/WPJ.06/2012tanggal 26 Juni 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00044/206/03/021/11 tanggal 25 Juli2011 Tahun Pajak 2003, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :Jumlah Penghasilan NetoKompensasi KerugianPenghasilan
Register : 27-12-2021 — Putus : 30-03-2022 — Upload : 21-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 447/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn
Tanggal 30 Maret 2022 — Penggugat:
DEDE RAPINADI
Tergugat:
PT. Spice Lines Internasional
116
  • Spice Lines International) untuk membayarkan hak hak Penggugat berupa 2 (dua) kali uang pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan total sebesar Rp.55.443.231 (lima puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :
    • Uang Pesangon 6 x Rp 3.443.679,- x 2 = Rp.41.324.148
Register : 26-10-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 11-02-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 405/Pid.B/2018/PN Bna
Tanggal 7 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.RICKY FEBRIANDI, SH
2.SYARIFAH ROSNIZAR. A, SH.
Terdakwa:
T M Taufan bin T Usman
4810
  • 1 (satu) buah bag (tas) anjungan tunai mandiri;
  • 2 (dua) buah cassette anjungan tunai mandiri;
  • 1 (satu) lembar checklist / faktur pengisian anjungan tunai mandiri;
  • 1 (satu) lembar berita acara check list selisih perhitungan uang, anjungan tunai mandiri;

Dikembalikan kepada Perusahaan PT. Citra Inti Garda Sentosa (CIGS) melalui saksi Thabrani Bin Romli.

6.

Register : 12-10-2015 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 97/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Tpg
Tanggal 1 Juni 2016 — PT. PROSTAR INDONESIA (Tergugat)
8314
  • Penggugat sebagai karyawan Tetap (PKWTT); Menyatakan telah terjadi Pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat ; Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus yaitu Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Pengganti Hak sesuai dengan kententuan pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah bulan Maret 2015 dan Upah Proses selama 6 (enam) bulan sehingga diperoleh perhitungan
    bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 164ayat (3) Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaknimemerintahkan Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugatberupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja sebesar (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuaidengan kententuan pasal 156 ayat (4) Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan sehingga diperoleh perhitungan
    Rp. 9.000.000, =Rp. 18.000.000,Uang pengganti hak; 15% x Rp. 18.000.000, =Rp. 2.700.000,Jumlah = Rp. 20.700.000,Menimbang, bahwa terhadap tuntutan upah Para Penggugat yang belumdibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat pada bulan Maret 2015, maka MajelisHakim berpendapat agar Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus kepada ParaPenggugat berupa upah bulan Maret 2015 dengan perhitungan sebagai berikut :e Penggugat I (ic. Roy Ferry) sebesar Rp. 8.000.000,e Penggugat II (ic.
    Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka MajelisHakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f Jo Pasal 155ayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Para Penggugatberhak atas upah proses yang sebenarnya berdasarkan rasa keadilan bagi kedua belah pihaksebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 100 Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 TentangPenyeselaian Perselisihan Hubungan Industrial, ditetapkan sebesar 6 bulan upah sehinggadiperoleh perhitungan
    Tergugat dengan Para Penggugat sebagaikaryawan Tetap (PKWTT);3 Menyatakan telah terjadi Pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat ;4 Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Para Penggugat secara tunai dansekaligus yaitu Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),Uang Pengganti Hak sesuai dengan kententuan pasal 156 ayat (4) UndangundangNomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah bulan Maret 2015 dan UpahProses selama 6 (enam) bulan sehingga diperoleh perhitungan
Putus : 16-09-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PN SERANG Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg
Tanggal 16 September 2020 — PT.Zinkpower Austrindo lawan Syahroni
11722
  • Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal sejak tanggal 1 Juli 2019; enghukum Tergugat membayar Penggugat sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan THR 2019, total sejumlah Rp21.448.000,00
    jutasembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dan juga Tunjangan Hari Rayat (THR)tahun 2020 sebesar 2 bulan gaji sejumlah Rp7.660.000 (tujuh juta enam ratus enampuluh ribu rupiah) kepada Penggugat, menurut Majelis Hakim oleh karena hubungankerja Penggugat telah diputus oleh Tergugat sejak tanggal 1 Juli 2019 makapermohonan Penggugat tersebut dikabulkan dengan perbaikan sebatas pembayaranuang pesangon dan THR yaitu menghukum Tergugat membayar Penggugat sejumlahuang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan
    Menghukum Tergugat membayar Penggugat sejumlah uang yang besarperhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuaiketentuan Pasal 156 ayat(2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuaiketentuan Pasal 156 ayat(3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal156 ayat(4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danTHR 2019, total sejumlah Rp21.448.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus empatpuluh delapan ribu rupiah), yang perinciannya seperti berikut :
Register : 04-03-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 233 /B/PK/PJK/2013
Tanggal 24 September 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. PRATAMA SEDAYA FINANCE;
4831 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah sanksi administrasi Perhitungan Pajak menurut Surat Keputusan KeberatanBahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP02/WP4J.04/2009 tanggal 6Januari 2009 yang Pemohon Banding terima tanggal 14 Januari 2009 denganputusan menerima sebagian ketetapan pajak dan mengubah ketetapan semuladalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 200600005/206/06/08 tanggal 25 Maret 2008,pajaknya menjadi sebagai berikut:Nomor: sehingga perhitunganHalaman 3 dari 32 halaman.
    Putusan Nomor 233 /B/PK/PJK/2013Menurut SPT Pemohon Banding Rp.898.586.176,00Koreksi (Rp.423.898.998,00);Bahwa Terbanding melakukan koreksi negatif atas pos penyesuaian fiskalpositif yang dilakukan oleh Terbanding sebesar (Rp.423.898.998,00), sesuaidengan data dalam SPHP, koreksi negatif ini tanpa disertai dengan alasan yangjelas;Menurut Pemohon Bandingbahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut di atasdengan alasan sebagai berikut:bahwa perhitungan penyesuaian fiskal positif
    terdiriatas:Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan Rp. 382.142.000,00Penggantian/Imbalan Pekerjaan/Jasa dalambentuk natura/kenikmatan Rp. 92.106.740,00Selisin Penyusutan Komersil di atas PenyusutanFiskal Rp. 438.438,00Penyesuaian fiskal positif provison for DA 2006 Rp.1.853.661.221,00Penyesuaian fiskal positif provison for DA Inventory 2006 Rp. 553.225.820,00Penyesuaian fiskal negatif loss on reposses asset 2006 ( Rp.1.982.988.043,00)Jumlah penyesuaian fiskal positif Rp. 898.586.176,00;bahwa perhitungan
    Rp. 438.438,00Jumlah penyesuaian fiskal positif Rp. 474.687.178,00;Bahwa berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa Terbanding tidakmengakui adanya penyesuaian fiskal yang berasal dari:Penyesuaian fiskal positif provison for DA 2006 Rp.1.853.661.221,00Penyesuaian fiskal positif provison for DA Inventory 2006 Rp. 553.225.820,00Halaman 5 dari 32 halaman.
    SESFsebesar Rp1.853.661.221,00Cadangan atas jaminan kendaraan yang = diambil alihsebesar Rp553.225.820,00Bahwa atas cadangan biaya piutang tak tertagin tersebut,Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)melakukan koreksi positif dalam perhitungan fiskalnya;Bahwa dalam perhitungan penyesuaian fiskal positif, TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di satu sisimelakukan koreksi positif atas cadangan piutang tak tertagihsebesar Rp2.406.887.041,00 namun di sisi lain atas pembayaranklaim
Putus : 09-08-2010 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 1/PDT.G/2010/PN.SDA
Tanggal 9 Agustus 2010 — SOESILO ADISOEKARTO melawan PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI, Dkk
9731
  • Selain perhitungan yang sudah PENGGUGAT uraikan tersebut diatas, pada tanggal23 September 2005 atas permintaan TERGUGAT I, PENGGUGAT menyerahkanassetasset pada TERGUGAT I untuk dijual dan sudah diterima pula olehTRG UGA TT, Sects ascent eeenereeteeneneeonrneeenenemeeeeeecenns1 (satu) Unit Logging Truck Nissan TZ 50 ; tetapi ternyata penyerahan 11 aset berupa alat berat tersebut kembali lagi tidak adalaporan dan tidak ada perhitungan yang jelas, sehingga jumlah penyerahan /pengembalian modal yang
    2;dikembalikan atau diserahkan pada PENGGUGAT ;;17.Mengingat perbuatan TERGUGAT I adalah perbuatan yang jelasjelas melanggarhukum, karena PENGGUGAT sudah melakukan pembayaran berkalikali dan tidakada perhitungan yang jelas, karenanya wajar bila perbuatan TERGUGAT I yangmengajukan permohonan lelang pada tanggal 31 Desember 2009 merupakanperbuatan melanggar hukum dan mengingat lelang pertama pada tanggal 31Desember 2009 gagal karena tidak ada pembeli dan TERGUGAT III dalam waktudekat akan melakukan
    Bahwa TERGUGAT I membantah seluruh dalildalil sebagaimana disampaikan15.ENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 7 halaman 2 oleh karena hal tersebuttidak beralasan dan tidak disertai dengan buktibukti terkait 2 unit KomatsuBulldozer D65E8 disewakan kepada pihak lain dan hasil dari sewa menyewatersebut diambil oleh TERGUGAT ;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, tentunya perhitungan sebagaimanadisampaikan oleh pihak PENGGUGAT dalam gugatan angka 8 halaman 3 adalah1716.mengadaada dan tidak memiliki
    dasar perhitungan yang jelas oleh karena haltersebut tidak pernah terjadi; Bahwa TERGUGAT I telah menerima penyerahan secara sukarela dariPENGGUGAT atas 2 (dua) unit alat berat Komatsu/D65E8 sebagaimana SuratPernyataan Penyerahan Asset tanggal 13 Mi 2004 (selanjutnya disebut "SuratPernyataan") dengan perincian sebagai berikut:No.
    Bahwa tergugat II Menolak dengan tegas dalil penggugat pada halaman 4 angka14 dan 15 yang menyatakan bahwa tergugat III melakukan perbuatan melawanhukum karena melaksanakan lelang tanpa dasar perhitungan sisa hutang danmelaksanakan lelang atas harta pribadi milik Ny. Erlina Rahmawati,KARENA :3.1.
Register : 01-11-2023 — Putus : 19-12-2023 — Upload : 21-12-2023
Putusan PN SINTANG Nomor 175/Pid.B/2023/PN Stg
Tanggal 19 Desember 2023 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD RIDWAN RAIS, S.H.
Terdakwa:
ANDREAS STEPRIAWAN Alias ANDRE Anak Dari KENSIONG (Alm)
650
  • terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) lembar pembayaran tanda terima pembelian 1 (satu) unit FC S DHX H6 136 DT senilai Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah);
    • 1 (satu) lembar fotokopi SPS (SIMULASI PERHITUNGAN
Register : 20-05-2024 — Putus : 19-06-2024 — Upload : 20-06-2024
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Lbp
Tanggal 19 Juni 2024 — Pemohon:
NGAMANKEN TARIGAN
Termohon:
1.PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG
2.PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
260
  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk sebagian;
    2. Menetapkan harga bidang tanah milik dari Pemohon Keberatan yang dijadikan Proyek Pembagunan Bendungan Lau Simeme dengan perhitungan harga, sebagai berikut :
    • Tanah luas 30.400 M2 nilai sebesar Rp.100.000,00 / M2 = Rp. 3.040.000.000,-
    • Tanah luas10.045 M2 nilai sebesar Rp.100.000,00 / M2 =Rp.1.004.500.000,-
    • Tanah luas 39.788 M2
Putus : 04-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 236/B/PK/PJK/2016
Tanggal 4 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PRIMA MULTITRADA
16864 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koreksi DPP atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNsebesar Rp. 3.742.254.726.765,00Menurut TerbandingBahwa Pemeriksa menggunakan laporan SPT Masa PPN sebagai dasarkoreksi, dengan perhitungan sebagai berikut : DPP PPNdi SPT Masa PPN Peredaran usaha di PPh BadanSelisihMenurut Pemohon BandingRp. 4.472.115.108.951,00Rp. 729.860.382.186,00Rp. 3.742.254.726.765,00; 1.
    Bahwa pembukuan dan buktibukti pendukungnya telah diserahkandalam proses Pemeriksaan dan proses Keberatan;Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 236/B/PK/PJK/2016Bahwa berdasarkan penjelasan di atas dan buktibukti yang ada, menurutPemohon Banding seharusnya koreksi Terbanding dibatalkan;Kesimpulan dan PermohonanBahwa berdasarkan uraian diatas, maka perhitungan PPN Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2008 menurut Pemohon Banding seharusnya adalahsebagai berikut : ; Menurut PemohonNo Uraian ;
    Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Ekspor 0,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 0,00 Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 729.860.382.186,00 Jumlah Seluruh Penyerahan 729.860.382. 186,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar 0,00 Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri 0,00 Dikurangi: PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama 0,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 0,00Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar 0,003 Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak
    Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6. + b) Rp 729.860.382.186,002 Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 0,003 Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 0,004 Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 46343/PP/M.XIV/16/2013, Tanggal 22 Juli 2013, diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanKembali pada Tanggal 02 Agustus 2013, kKemudian terhadapnya oleh PemohonPeninjauan Kembali dengan
    Namundata serta perhitungan selisih kurs tidak memadai, sehinggaPemeriksa menghitung sebagai pendapatan Jasa yang belumdipungut PPN";Saat proses Keberatan:. Sesuai Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan,Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) menyatakan:"Terdapat pencatatan akun yang tidak jelas keterangannya (tidakdidukung bukti yang cukup memadai) dan belum jelas kontraakun nya..
Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99/B/PK/PJK/2017
PT. BASF CONSTRUCTION CHEMICALS INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3918 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)(261.563.113)(261.563.113)937.487.777 Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompenssikan ke Masa Pajak berikutnya1.199.050.890261.563.113 b. Dikompensasikan ke Masa Pajak = (karenaPembetulan) c. Jumlah (a+b)261.563.113 PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)1.199.050.890937.487.777(937.487.777 Sanksi administrasi: a. Bunga pasal 13(2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 937.487.777 . Bunga Pasal 13(5) KUP . Kenaikan Pasal 183A KUP Kenaikan Pasal 17D (5) KUP Cde.
    Putusan Nomor 99/B/PK/PJK/2017Bahwa menurut Pemohon Banding, karena pajak masukan yangdikoreksi menghasilkan PPN yang tidak kurang bayar (Nihil), makasudah tentu tidak ada lagi perhitungan bunga dan denda pajak atastransaksi ini, sesuai dengan pasal 13 ayat 3c dari UndangUndangNomor 28 Tahun 2007 yaitu sanksi kenaikan sebesar 100% dari PPNyang tidak atau kurang di bayar;Kesimpulan Dan Permohonan;Bahwa berdasarkan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku,penjelasan dan bukti pendukung yang
    KEP946/WPJ.07/2010 tanggal 30 September 2010 dapatditerima, serta menetapkan kembali kewajiban pajak Pemohon Bandingsesuai dengan perhitungan sebagai berikut: Jumlah RupiahNo Uraian MenurutWajib Pajak Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspora.8. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiria.9. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh PemungutPPNa.10. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut a.5.
    Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)(261.563.113) Kelebihan Pajak yang sudah: g. Dikompenssikan ke Masa Pajak berikutnya 261.563.113h. Dikompensasikan ke Masa Pajak .... (karena Pembetulan) i. Jumlah (a+b) PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)261.563.113 Sanksi Administrasi: g. Bunga pasal 13(2) KUP h. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP i. Bunga Pasal 13(5) KUP d. Kenaikan Pasal 13A KUP e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP g.
    yang benaradalah tidak ada denda pajak atas transaksi ini, sesuaidengan Pasal 13 ayat (3) huruf c dari UndangUndang Nomor28 Tahun 2007 yaitu sanksi kenaikan sebesar 100% dariPPN yang tidak atau kurang di bayar.Dengan demikian, perhitungan dalam Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaPenyerahan BKP dan/atau JKP Nomor 00068/207/08/052/09tanggal 22 Oktober 2009 Masa Pajak Juli 2008 tidak sesuaidengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, Pasal 13ayat (3) huruf
Putus : 31-07-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 B/PK/PJK/2015
Tanggal 31 Juli 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. TECHNOPIA JAKARTA
3817 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan Penolakan Permohonan Keberatanbahwa Perhitungan menurut Keputusan Keberatan adalah sebagai berikut: Semula Ditambah/ a.Uraian Menjadi(sesuai SKPKB) Dikurangi(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang (Lebih) Bayar 13.020.235 13.020.235Sanksi Bunga 6.249.713 6.249.713Sanksi Kenaikan 4Jumlah PPN yang masih19.269.948 19.269.948harus (lebih) dibayar Koreksi Terbandingbahwa Koreksi yang dipertahankan berdasarkan Keputusan Keberatan adalahKoreksi Positif atas DPP PPN sebesar Rp. 1.012.490.004,00;Pokok Sengketabahwa
    adalah Koreksi Positif atas DPP PPNsebesar Rp. 1.012.490.004,00;Alasan Banding Atas Koreksi Dopp Ppn Sebesar Rp 1.012.490.004,00Alasan Koreksibahwa berdasarkan penjelasan pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP), Terbanding beranggapan bahwa penjualan kepada PT TechnopiaLever merupakan penjualan kepada related party, oleh karena itu Terbandingmenghitung ulang penjualan kepada PT Technopia Lever dengan margin sesuaidengan margin PT Technopia Lever kepada main distributor yaitu 25%;bahwa Perhitungan
    Technopia Jakarta, NPWP : 02.026.542.7052.000, alamat : Jalan Terusan Interchange Anggadita, Klari, Karawang,41371, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Juni 2007 sebagai berikut: DPP PPN Rp. 12.277.597.902,00Pajak Keluaran Rp. 1.028.664.462,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. (1.116.893.227,00)PPN yang kurang dibayar Rp. (88.228.765,00)Sanksi Administrasi Bunga KUP Rp. 0,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp. (88.228.765,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum
    Technopia Lever melakukan fungsiyang sama sehingga seharusnya/sewajarnya mempunyai tingkat marginyang sama.Bahwa dengan demikian, koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak,dengan menggunakan metode cost plus (harga pokok plus), telah sesuaidengan KEP01/PJ.7/1993 yaitu perhitungan harga wajar denganmenambah tingkat laba kotor wajar kepada biaya produksi.Disamping itu, berdasarkan penelitian atas SPT Tahunan PPh BadanTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahuibahwa Termohon Peninjauan
    Bahwadikarenakan dalam Lampiran khusus 3A SPT Tahunan PPh Badan,Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidakmencantumkan bagaimana cara perhitungan dalam rangka hubunganistimewa maka sesuai dengan kuasa Pasal 18 ayat (8) UndangundangPPh, Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) menentukankembali besarnya penghasilan sesuai dengan nilai yang wajar dankelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa.
Putus : 30-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2165 B/PK/PJK/2017
Tanggal 30 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SOE MAKMUR RESOURCES
16364 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PajakPratama Kupang, yang diikuti dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak KurangBayar, bahwa atas penyerahan Mangan yang dilakukan oleh Pemohon Bandingterhutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp468.864.000,00 dan Jumlahkurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Verifikasiadalah Rp0,00 (nol rupiah) atau "Nihil", sehingga berdasarkan Pasal 36Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pemohon Banding harus melakukanpembayaran pajak terhutang sebesar 50% dari Rp0,00 adalah sebesar Rp0,00untuk itu perhitungan
    Perhitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus0,00 316.800.000,00 dipungut/dibayar sendirib. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalammasa pajak yang sama eee meeb.2. Pajak Masukan an dapatSioorhitungKan mee meeb.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00 0,00b.5. Lainlain 0,00 0,00b.6. Jumlah 0,00 0,00c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0,00 0,00d. Jumlah pajak yang dapat 0,00 0,00diperhitungkan e.
    Jumlah perhitungan PPN Kurang0,00 316.800.000,00Bayar 3. Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 0,00 0,00b. Dikompensasikan ke masa pajak ... 0,00 0,00c. Jumlah 0,00 0,004. PPN yang kurang dibayar 0,00 316.800.000,005. Sanksi Administrasi :a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 0,00 152.064.000,006.
    Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00 (Nihil)dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri .............:: Rp0,00;Perhitungan PPN kurang bayar: Pajak Keluaran yang harus
    Rp0,00; Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan..............ceeeeeeeeeeeees Rp0,00;Jumlah perhitungan PPN kurang bayatl................
Putus : 07-09-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 945/B/PK/PJK/2016
Tanggal 7 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. INDOPACK PRATAMA
3129 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dasar perhitungan Peredaran Usaha SPT PPh Badan Rp.64.567.582.814,00; (bukan Rp. 68.311.155.750,00 cfm Pajak Keluaranversi Pemeriksa);2. Bahwa Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp. 38.740.606,00 tidak dapatditerima, kKarena koreksi tersebut hasil konfirmasi;3.
    atasPPh tersebut;Menurut Pemohon BandingBahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa sampai dengan SuratBanding ini dibuat Pemohon Banding belum menerima Surat KetetapanPajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan Nomor : 00068/406/10/052/12tanggal 27 April 2012 Tahun Pajak 2010, sehingga Pemohon Bandingtidak bisa membuat Surat Keberatan atau permohonan pengurangan ataupembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar (SKPLB) tersebut, proses keberatan atas PPh tidakmempengaruhi perhitungan
    Bahwa datadata dalam menentukan saldoawal dan saldo akhir serta jumlah pembelian bahan baku danbahan penolong untuk tahun 2010 merupakan data yang validkarena diambil dari pembukuan Termohon Peninjauan Kembalidan dari Faktur Pajak Masukan yang merupakan bukti transaksiyang sangat kuat;7) Bahwa dengan diperolehnya angka saldo awal dan saldo akhirserta jumlah pembelian bahan baku dan bahan penolong untuktahun 2010 maka dapat diketahui jumlah koreksi pemakaianbahan baku dan bahan penolong dengan perhitungan
    Apabilamemang perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali salah makaseharusnya Termohon Peninjauan Kembali dapat membantahdengan memberikan buktibukti angka yang sebenarnya, dimulaidari angka saldo awal, saldo akhir dan pembelian bahan baku danbahan penolong.
    Bahwa alasanalasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara a quoyaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilaiberdasarkan Perhitungan GrossUp Peredaran Usaha Rp184.561.021,00yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakdapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalilyang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta
Register : 27-02-2020 — Putus : 29-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 108/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 29 April 2020 — Pembanding/Penggugat : Iskandar Kenanga
Terbanding/Tergugat I : Perusahaan Umum Perikanan Indonesia
Terbanding/Tergugat II : Perusahaan Umum Perikanan Indonesia Cabang Belawan
6244
  • tarif sewamengalami kenaikan yang sangat signifikan, dengan dasar perhitungan tarifsewa menggunakan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum)Perikanan Indonesia No.
    (lima ribu delapan ratus enam puluh tujuhmeter persegi ) dengan harga NJOP sebesar Rp. 464.000, ( empatratus enam puluh empat rupiah ) :e =Perhitungan Tarif :1.
    ,TOTAL JUMLAH (Perhitungan Tarif + Denda Materil) ... Rp. 1,414,025,833 ,Catatan ; Perhitungan Tarif & Denda Materil Dapat Berubah Apabila Terjad Perubahan NJOP.b. Untuk luas tanah 5.950 M?* (lima ribu delapan ratus enam puluh tujuhmeter persegi ) dengan harga NJOP sebesar Rp. 464.000, (empatratus enam puluh empat rupiah ) :e Perhitungan TarifL.
    (c) ... = Rp. 1,531,200 ,Jumlah Total De nda Materil (a+b+c) + PPN 10%... = Rp. 47,773,440 ,TOTAL JUMLAH (Perhitungan Tarif + Denda Materil) ...
    Rp. 120,520,440 ,Catatan : Perhitungan Tarif & Denda Materil Dapat Berubah Apabila Terjadi Perubahan NJOP.6.
Putus : 14-02-2018 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 199 B/PK/Pjk/2018
Tanggal 14 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. IVO MAS TUNGGAL
13627 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perhitungan PPN Kurang Bayar:a. PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri 405.940.946b. Dikurangi:b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 2.470.556.766b.4. Dibayar dengan NPWP sendirib.6. Jumlah 2.470.556.766d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 2.470.556.766)e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (2.064.615.820)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnya 2.064.615.820b. Dikompensasikan Ke masa pajak (karenapembetulan)C. Jumlah (a+b) 2.064.615.8204.
Register : 13-08-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PA GUNUNG SUGIH Nomor 1395/Pdt.G/2019/PA.Gsg
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
106
  • Tergugat terlalu perhitungan soal uang terhadap Penggugat;6.
    dikaruniai 4 (empat) oranganak; Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat padaawalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tanggamereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus; Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugatterjadi sejak tahun tahun 1995; Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat danTergugat adalah karena Tergugat sering kali melakukan kekerasan fisikkepada Penggugat dan Tergugat terlalu perhitungan
    Penggugat dan Tergugat padaawalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tanggamereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus;Halaman 7 dari 16, Putusan Nomor 1395/Padt.G/2019/PA.Gsg Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugatterjadi sejak tahun tahun 1995; Bahwa penyebab perselisinan dan pertengkaran Penggugat danTergugat adalah karena Tergugat sering kali melakukan kekerasan fisikkepada Penggugat dan Tergugat terlalu perhitungan
    tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkanketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara a quo dapat diperiksa dan diputustanpa hadirnya Tergugat atau verstek;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan CeraiGugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihandan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering kali melakukankekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat terlalu perhitungan
Register : 21-10-2014 — Putus : 05-01-2015 — Upload : 23-02-2015
Putusan PA NGANJUK Nomor 109/Pdt.P/2014/PA.Ngj
Tanggal 5 Januari 2015 —
143
  • Bahwa selama ini orangtua / pihak keluarga calon suami pemohon telahmelakukan pendekatan / peminangan terhadap wali pemohon namunditolak dengan alasan : Calon suami bersal dari desa seberang, sehinggamenurut perhitungan jawa (weton) kurang baik untuk dinikahkan. Bahwa dengan demikian pemohon berpendapat penolakan wali nikahpemohon tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan Pemohon,sehingga oleh karenanya Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkanpernikahan dengan calon suami Pemohon ;.
    No. 0109/Pdt.P/2014/PA.Ngj.sehingga menurut perhitungan jawa (weton) kurang baik untukdinikahkan;e bahwa ia beragama Islam, status jejaka dan tidak ada ikatanpinangan dengan perempuan lain serta tidak ada hubungan darah,hubungan sesusuan dengan Pemohon;e bahwa ia bekerja sebagai peternak ayam potong denganpenghasilan sekitar Rp.1.500.000.00 (Satu juta lima ratus riburupiah) setiap bulan dan telah siap bertanggung jawab sebagaikepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;Menimbang, untuk
    ditolak oleh Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk denganalasan wali nikah Pemohon adlal;Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada walinikah Pemohon bernama XXXX dan pihak calon suami juga telahmenyampaikan pinangannya kepada wali nikah Pemohon, namun walinikah tersebut menolak dengan alasan calon suami Pemohon berasaldari desa seberang dan rumah calon suami Pemohon terletak diselatan jalan dan arah Barat Daya (kidul dalan arah ngalor ngulon),sehingga menurut perhitungan
    pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam terbukti tidak ada halhalyang menyebabkan Pemohon dengan calon suaminya terlarang untukmelangsungkan perkawinannya;Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, makakeberatan ayah Pemohon untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahanPemohon dengan calon suaminya dengan alasan calon suami Pemohonberasal dari desa seberang dan rumah calon suami Pemohon terletak diselatan jalan dan arah Barat Daya (kidul dalan arah ngalor ngulon), sehinggamenurut perhitungan
Putus : 22-12-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1813/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — PT. STYRON INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2613 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1813/B/PK/PJK/2016DASAR DAN ALASAN PERMOHONAN BANDINGBahwa banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP1908/WPJ.07/2011 tertanggal 25 Juli 2011 tersebut Pemohon Banding ajukansesuai dengan hak Pemohon Banding sebagaimana tercantum dalam Pasal 27ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhirdengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 35 UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Bahwa berikut Pemohon Banding sandingkan hasil perhitungan
    Pajak Kcluaran yg harus dipungul/dibayar sendiri (tarif x 11.450.907.426,00 11.450.907.426,00 0,00La.2 ata 1.d.7)b.Dikurangi Pajak Masukan yang dapat diperhiliingkan 32.533.030.592,00 31.586.282.379,00 946.748.213,003 Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (ad) (21.082.123.166,00) (20.135.374.953,00) 946.748.213,004 Dikompcnsasikan ke Masa Pajak Berikutnya 21.124.539.810,00 21.124.539.810,00 0,005 Jumlah PPN yang rnasih harus dibayar 42.416.644,00 989.164.857,00 946.748.213,006 Sanksi Administrasi
    Dikurangi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 32.533.030.592,003 Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (ad) (21.082.123.166,00)4 Dikompensasikan kc Masa Pajak Berikutnya 21.124.539.810,005 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 42.416.644,006 Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP 42.416.644,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 84.833.288,00 Bahwa jumlah pajak terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarNomor: 00809/207/08/052/10 tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp1.978.329.714,00 telah dilunasi
    Pemohon telah mengajukan permohonan banding kepada PengadilanPajak sehubungan dengan koreksi yang telah dilakukan oleh DirekturJenderal Pajak (selanjutnya disebut sebagai Termohon) sehubunganPenghasilan Kena Pajak yang menjadi dasar perhitungan PPh Badanuntuk Masa Pajak Juli 2008, dengan perincian sebagai berikut: Putusan Pengadilan Pajak 45131 No Pokok Sengketa TidakDipertahankanDipertahankan 1 Koreksi Pajak Masukan Impor 946.748.213 02 Koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri 0 0JUMLAH (Rp.) 946.748.213
Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1024/B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — RAHMAT SUSIANDI, Ir vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
268 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pokok SengketaMenurut Terbanding (Sesuai Surat Keputusan Keberatan):PPh Kurang Bayar : Rp.1.014.734.900,00Sanksi Administrasi :Sanksi Bunga : Rp. 507.367.450,00Jumlah PPN ymh dibayar : Rp.1.522.102.350,00Menurut Pemohon Banding:Bahwa perhitungan menurut Pemohon Banding sebesar : Rp.109.932.000,00(Nihil);Dengan alasan:Bahwa berdasarkan data peredaran usaha Januari s.d Desember tahun 2007menurut Terbanding sebesar Rp.3.843.141.250,00 dan menurut PemohonBanding sebesar Rp.2.377.972.150,00;Pembelian
    Putusan Nomor 1024/B/PK/PJK/2017Bahwa berdasarkan data pembelian barang dari semua suplier dimanadata pembelian tersebut telah diserahkan seluruhnya kepada dengan jumlahpembelian sebesar Rp.2.398.61 7.751 ,00;Bahwa berdasarkan Harga Pokok Penjualan menurut Terbandingsebesar Rp.790.098.922,00 dan menurut Pemohon Banding sebesarRp.2.088.388.415,00;Bahwa Saldo Akhir sebesar Rp.450.725.600,00 telah dilaporkan dalamSPT Tahunan;Bahwa berdasarkan uraian diatas perhitungan PPh terutang tahun 2007menurut
    Penjualan dan pembelian barang, dimana pencatatan tersebutdigunakan untuk menghitung pajak terutang berdasarkan norma perhitungantahun pajak 2007, namun diluar kKekuasaan bahwa semua dokumen catatanusaha dan dokumen penting lainnya termasuk berkas catatan pembelian,penjualan tahun pajak 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 hilang dari gudangpada bulan Juni 2011 atas kejadian tersebut sudah dilaporkan ke KepolisianResor Palangkaraya Sektor Pahandut pada tanggal 16 Februari 2012(STPL/803/II/2012/KASPKT).Bahwa Perhitungan
    Serai No. 49 RT.036 Banjarmasin 70236, sehingga PajakPenghasilan Tahun Pajak 2007, harus dihitung menjadi sebagai berikut: No Uraian Perhitungan PPh1 Peredaran Usaha 3.773.261.250,002 Norma Penghitungan 25%3 Penghasilan Neto 943.315.313,004 Penghasilan Istri 5 Jumlah Penghasilan 943.315.313,006 PTKP 18.000.000,007 Jumlah Penghasilan Neto 925.315.313,008 Penghasilan Kena Pajak 925.315.313,009 PPh Terutang 290.110.250,0010 Kredit Pajak 9.159.800,0011 PPh yang Kurang / (Lebih) dibayar 280.950.450,0012