KepalaKantor Wilayah DJP Jakarta Wajib Pajak Besar NomorKEP00761/KEB/WPJ.19/2016 Tanggal 7 November 2016 yangPemohon Banding terima pada Tanggal 07 November 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai(PPN) pada SPT PPN masa Februari 2013 adalah sebagai berikut: No URAIANMENURUT WP(Pemohon Bandin 1 Dasar Pengenaan PajakAtas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Ekspor Penyerahan yang PPNnya harus

dipungut sendiri Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNJumlah DPP Terutang PPNAtas Penyerahan BarangdanJasa yang tidak terutang PPNJumlah Seluruh Penyerahan Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPN10.595.966.3690.892.989.6351.668.166.9190.763.929.81.243.921.052.832.254.680.71.276.175.733.6 2 Perhitungan PPN Kurang BayarPajak Kelua ran yang harus dipungut/dibayar sendiriDi kurangiPajak Masukan yang dapat diperhitungkanJumlah penghitungan

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 138.125.876.378omen perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (b 412.130.866e. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan f. Pajak yang tidak / kurang (lebih) bayar (de) 412.130.866g. Sanksi Administrasi 197.822.815h.

Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (bc) 412.130.866e. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan f. Pajak yang tidak / kurang (lebih) bayar (de) 412.130.866g. Sanksi Administrasi 197.822.815h.

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan denganbaik, akan tetapi sejak Maret tahun 2017 yang lalu, rumah tangga Penggugatdan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tanggadengan sikapnya yang kurang dalam memenuhi nafkah belanja sehariharidikarenakan Tergugat terlalu perhitungan, sehingga untuk memenuhi kebutuhanseharihari Penggugat masih dibantu oleh orang tua.

Kecamatan Sumberjambe KabupatenJember sudah mempunyai 2 orang anak masingmasing bernama: 1) ANAK I,lakilaki, umur 6 tahun, 2) ANAK Il, lakilaki, umur 3 bulan (kKeduanya dalamasuhan Penggugat); Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,saksi tahu tidak harmonis karena keduanya sering bertengkar disebabkan itukarena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengansikapnya yang kurang dalam memenuhi nafkah belanja seharihari dikarenakanTergugat terlalu perhitungan

Salinan Putusan Nomor 0973/Pdt.G/2019/PA.Jrdisebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumahtangga dengan sikapnya yang kurang dalam memenuhi nafkah belanja sehariharidikarenakan Tergugat terlalu perhitungan, sehingga untuk memenuhi kebutuhanseharihari Penggugat masih dibantu oleh orang tua.

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan denganbaik, akan tetapi sejak bulan Januari 2019 yang lalu, rumah tangga Penggugatdan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepa rumahtangga yaitu dengan sikap Tergugat yang kurang memberi uang belanja kepadaPenggugat dikarenakan Tergugat terlalu perhitungan dalam hal keuangansehingga untuk mencukupi kebutuhan seharihari Penggugat masih dibantuorang

di Jalan Imam Bonjol no 176 Lingkungan KrajanRT.004 RW. 004 Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jembersudah mempunyai anak 1 bernama ANAK I, lakilaki, umur 3 tahun, sekarangdalam asuhan Penggugat;Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidakharmonis lagi dan penyebab percekcokan mereka itu karena Tergugat tidakbertanggung jawab sebagai kepa rumah tangga yaitu dengan sikap Tergugatyang kurang memberi uang belanja kepada Penggugat dikarenakan Tergugatterlalu perhitungan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugatdan Tergugat adalah suami isteri yang sah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya adalah bahwa setelah 3 tahun 6 bulan hidup bersama rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepa rumah tanggayaitu dengan sikap Tergugat yang kurang memberi uang belanja kepadaPenggugat dikarenakan Tergugat terlalu perhitungan

Salinan Putusan Nomor 2492/Pdt.G/2017/PA.Jrkarena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnyayang jarang memenuhi nafkah ekonomi Penggugat sejak awal pernikahan dikarenakanTergugat terlalu perhitungan dalam hal keuangannya kepada Penggugat.

Krajan Barat RT.002 RW. 006 KelurahanTegalgede Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember belum mempunyai anak ;e Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karenakeduanya telah pisah rumah dan penyebab percekcokan mereka itu karena Tergugat tidakbertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang jarangmemenuhi nafkah ekonomi Penggugat sejak awal pernikahan dikarenakan Tergugatterlalu perhitungan dalam hal keuangannya kepada Penggugat.

Krajan BaratRT.002 RW. 006 Kelurahan Tegalgede Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember belummempunyai anak ;e Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi tahutidak harmonis karena keduanya kini telah pisah rumah dan penyebab percekcokan itukarena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnyayang jarang memenuhi nafkah ekonomi Penggugat sejak awal pernikahan dikarenakanTergugat terlalu perhitungan dalam hal keuangannya kepada Penggugat

X7 No.6, Jakarta 12940,sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: No Uraian Jamiel(Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajak a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1. Ekspor 2.464.955.549.997 a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 2.539.173.490.287 a.3. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPN 0 a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 70.571.826 a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0 a.6. Jumlah (a.1+a2+a3+a.4+a.5) 5.004.199.612.110 b.

Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e a) 112.822.722.923 3 Kelebihan pajak yang sudah a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan) 0c.

Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e 112.822.722.923a)3 Kelebihan pajak yang sudaha. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan) 0c.

Putusan Nomor 1571/B/PK/Pjk/2019Berdasarkan penjelasan dari surat permohonan banding PemohonBanding di atas maka perhitungan PPN Masa Pajak Februari 2011 menurutPemohon Banding adalah sebagai berikut: Menurut Kep oma Selisih AjukaKeterangan Keberatan DJP Banding Banding(a) (b) (ba)Dasar Pengenaan Pajak:a. Penyerahan yang terutang PPN:a.1. Ekspor 1.738.403.480,00 1.738.403.480,00 0,a.2. Penyerahan PPN dipungut sendiri 4.756.682.544,00 4.756.682.544,00 0,a.3.

Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar(3.665.798.861,00) 3. Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya3.665.798.924,00 b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) 0,00c. Jumlah 3.665.798.924,004. PPN yang Kurang (Lebih) Bayar 63,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0,00b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 63,00c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0,00 Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1571/B/PK/Pjk/2019 d.

Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar !.3. Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 3.665.798.924 00 Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1571/B/PK/Pjk/2019 b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) 0,00c. Jumlah 3.665.798.924,004. PPN yang Kurang (Lebih) Bayar 63,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0,00b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 63,00c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP 0,00e.

tidak sesuai dengan bukti materil bahwa posisilaporan keuangan Audited Pemohon Banding adalah dalam posisimerugi dan Terbanding terbukti telah salah, tidak benar, danmenetapkan tidak berdasarkan bukti material;Menyatakan/menetapkan Pajak Penghasilan terhutang (branch profit tax)atas laba setelah pajak dari penghasilan pengalihan participating interesta quo adalah nihil, karena penghasilan dari pengalihan participatinginterest a quo bukan merupakan objek PPh Pasal 26 ayat (4) dan/ataukarena basis perhitungan

Dengan demikian MajelisHakim Agung berpendapat bahwa Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4)BPT adalah sebesar 20% x (Penghasilan Kena Pajak dikurangi denganPPh yang sudah dibayar). Sedangkan penghasilan yang berasal daripengalihan Participating Interest (Pl) pada dasarnya merupakanPenghasilan di luar Kontrak Kerja Sama. Adapun pengalihanParticipating Interest (Pl) dikenakan PPh final sebesar 5% (saateksplorasi) atau 7% (saat eksploitasi) dikalikan Nilai PengalinanHalaman 7 dari 10 halaman.

Putusan Nomor 900/B/PK/Pjk/2020Participating Interest (Pl), sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka tidak ada lagi pemungutan atau pemotongan atas Objek PPhPasal 26 Ayat (4), maka perhitungan besarnya Dasar Pengenaan PajakPPh Pasal 26 Ayat (4) adalah sebesar USD7,944.50 tidak memiliki dasarpijak hukum yang kuat karena in casu merupakan double haevingpemungutan, di samping itu juga pada hakekatnya merupakanpelaksanaan fasilitas perpajakan dari ketentuan Pasal 31D UndangUndang PPh, yang

Adapun jumlah yang masih harus dibayar menurut Pemohon Bandingadalah RpO,00 (NIHIL) dengan perhitungan sebagai berikut: MenurutNo. Uraian Pemohon Banding(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 27.443.960a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 226.875.279.086a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 4.134.595.220a.5.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (10.981.308.674)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 10.981 .308.674b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ......... (karena pembetulan) c. Jumlah (a + b) 10.981.308.6744 PPN yang kurang dibayar (2.e. + 3.c.) 5 Sanksi administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUP d. Kenaikan Pasal 13A KUP e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP g.

Menetapkan bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Januari 2014 Pemohon Peninjauan Kembali, semulaPemohon Banding menjadi kurang bayar Rp. 54.678.228,00 denganperhitungan sebagai berikut:Pajak Keluaran Rp 22,687,527,906Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 33,641,497,466Jumlah PPN lebih dibayar Rp 10,953,969,560Kelebihan PPN yang sudah Dikompensasikan keMasa Pajak berikutnya Rp 10,981,308,674Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp 27,339,114Sanksi administrasi: Kenaikan

karena terkendala kesulitan dalam mengumpulkan datadan dokumen untuk pembuktiannya.bahwa Majelis berpendapat sengketa atas Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2008 sebesar Rp.533.817.568,00merupakan sengketa yang berdiri sendiri dengan koreksi positif PeredaranUsaha pada PPh Badan Tahun Pajak 2008.bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap koreksi yang dilakukanTerbanding.bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti T5, Terbandingmelakukan koreksi berdasarkan perhitungan

dikenakanatas: penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukanoleh Pengusaha, impor Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukanoleh Pengusaha, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabeandi dalam Daerah Pabean, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam DaerahPabean, atau ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.bahwa Majelis berpendapat Terbanding melakukan koreksi berdasarkananalisis perhitungan

Nomor : KEP629/WPJ.19/BD.05/2011tanggal 20 Juli 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2008 Nomor :00170/207/08/091/ 10 tanggal 23 April 2010, sehingga penghitungan PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2008 menjadi sebagai berikut : Jumlah Seluruh Penyerahan (DPP PPN) Rp. 102.689.697.156,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp. 10.268.969.715,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 10.888.945.643,00Jumlah perhitungan

tidak berdasar karena Terbanding pada saat pemeriksaansalah dalam melakukan pengujian penjualan yaitu hanya berdasarkan pembayarankomisi penjualan dalam bentuk rupiah tanpa memperhitungkan adanya perbedaan selisihkurs;Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Bandingtelah melaksanakan seluruh kewajiban Pemohon Banding dengan benar dan menurutpendapat Pemohon Banding Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar untukMasa Pajak April 2008 adalah NIHIL;Bahwa berikut adalah perhitungan

pembuktian dan sesuai denganperaturan perundangundangan perpajakan.7 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) atas koreksi Peredaran Usaha di PPh Badan Tahun2008 sebesar Rp.1.318.576.422,00, dari proses pemeriksaan hingga prosespersidangan banding di Pengadilan Pajak, dapat diketahui faktafaktasebagai berikut :1 Berdasarkan data yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) berupa Rekapitulasi PembayaranKomisi Tahun 2008 yang menjadi Dasar Perhitungan

Selisih kurs tersebut timbul iene terdapat perbedaan kurs kurs yang yang digunakan antara kurs transaksi Help and Support: bank sesuai a denen tanggal pembayaran kemisi penjualan dan kurs tengah Bank Indonesia pada saat eee= sesuai dengan tanggal invoice penjualan: Get Free Templates2 Download Clip art3 bahwa berdasarkan data yang diserahkan Pemohon Banding berupa rekapitulasi pembayaran komisi et cartier Tahun 2008 yang menjadi dasar perhitungan peredaran usaha, diketahui sebagai berikut: Get Microsoft

Putusan Nomor 1572/B/PK/Pjk/2019Bahwa berdasarkan penjelasan dari surat permohonan bandingPemohon Banding di atas maka perhitungan PPN Masa November 2012menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: Menurut Kep Menurut Pemohon Selisin AjukaKeterangan Keberatan DJP Banding Banding(a) (b) (ba)Dasar Pengenaan Pajak:a. Penyerahan yang terutang PPN:a.1. Ekspor 1.270.626.633,00 1.270.626.633,00 0,a.2. Penyerahan PPN dipungut sendiri 11.447.242.137,00 11.408.813.751,00 38.428.386,a.3.

Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (202.087.818,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 207.019.409,00b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) 0,00c. Jumlah 207.019.409,004. PPN yang Kurang (Lebih) Bayar 4.931.591,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0,00b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 4.931.591,00c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP 0,00e.

Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (202.087.818,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 207.019.409,00 Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1572/B/PK/Pjk/2019 b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) 0,00c. Jumlah 207.019.409,004. PPN yang Kurang (Lebih) Bayar 4.931.591,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0,00b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 4.931.591,00c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0,00d.

Diperhitungkan c1 SKPPKP d Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 c.1)51,635.317.776511.212.727.144 e Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar422.590.632 3 Kelebihan Pajak yang sudah: a Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b Dikompensasikan ke Masa Pajak ....

/WPJ.19/2012 yangmemuat perhitungan pajak terhutang yang kurang dibayar dengan perinciansebagai berikut: Semula Ditambah/ Uraian Menjadi RpRp Dikurangi RpPPN kurang bayar 422.590.632 0.00 422.590.632Sanksi bunga 169.036.253 0.00 169.036.253Jumlah PPN yang masih harus 591.626.885 0.00 591.626.885dibayar Bahwa melalui Surat Keputusan tersebut, Terbanding telah menolak keberatanPemohon Banding atas SKPKB PPN Nomor: 00198/207/09/091/11 tanggal 10Mei 2011 untuk Masa Pajak September 2009 yang Pemohon Bandingsampaikan

(karena pembetulan) 2 DikompcensasIb Dikompen bi PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama z b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 25.788.847.244 b.3 STP (pokok kurang bayar) = b 4 Dibayar dengan NPWP Sendiri 25.788.847.244 b.S Lainlain sc b.G Jumlah (b.1 + b.2 +6.3 + b.4 + b.5) 51.635.317.776 < Diperhitungkan: .1 SKPPKP =i Jumiah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 c.1) $1.635.317.776 JunJab Perhitungan PPN Kurang Bayar ="3 &elebihan Pajak yang sudah: I 5 1fe Jumiah (a +4 PPN yang

NewmontNusa Tengara, NPWP 01.061.573.0.091.000, beralamat di Jalan MegaKuninganLot #5.1 Kuningan, Menara Rajawali Lt. 26, Jakarta Selatan 12950, sehinggapenghitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2009 menjadisebagai berikut:Penyerahan EksporPenyerahan yang PPNnya harus dipungutJumlah Seluruh Penyerahan (DPP PPN)Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp. 51.635.317.776,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 51.635.317.776,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangatkeberatan dengan perhitungan Pajak Masukan maupun kesimpulanMajelis Hakim Pengadilan Pajak yang antara lain berbunyi sebagaiberikut:Halaman 45:Bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang diajukan dalampersidangan, keterangan para pihak, dan keyakinan hakim, Majelisberpendapat bahwa Pajak Masukan yang sudah dibayar dapatdikreditkan sehingga koreksi Terbanding atas Kredit Pajak berupaPajak Masukan yang dapat diperhitungkan atas PPN Masa PajakSeptember

Dasar Perhitungan Denda Putusan Komisi Pengawas PersainganUsaha Nomor 17/KPPUI/2018 Tanggal 23 September 2019 Nomor17/KPPUI/2018 Tanggal 23 September 201 9;Mengenai hal tersebut diatas perkenankan kami Pemohon Keberatanmenyampaikan argumentasi hukum yang rasional berdasarkan hukumyang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan uraiansebagai mana berikut :I.

serta analisis yang mendalam;25. perhitungan pengenaan denda oleh Komisi Pengawas PersainganUsaha berasarkan asumsi yang didasarkan pada keuntunganperusahaan sebesar 15% dari HPS setelah dikurangi PPN, kemudiankeuntungan tersebut dikurangi dengan PPh sebesar 15% sangat tidakberdasar dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, semestinyapengenaan denda tersebut melalui analisis yang mendalam dankomprehensif sehingga mendapatkan perhitungan yang benar, karenahal ini berdampak luas bagi likuiditas

36 Tahun 2008 namun tarif tersebutuntuk perusahaan non konstruksi dan tarifnya pun tidak demikian ;Pasal 4 (2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifatfinal:e. penghasilan tertentu lainnya Pasal 3 ayat 1 PP 51 Tahun 2008 : Tarif Pajak Penghasilan untukusaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut:Cc. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukanoleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksuddalam huruf adan huruf b;26.Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam perhitungan

Khusus untuk pemohonkeberatan pada tahun 2018 hanya mendapatkan keuntungan sebesar56% dari nilai kontrak setelah dikurangkan PPN (Dasar Pengenaan27.Berdasarkan penjelasan nomor 25 dan 26 diatas sangat jelas apabilakarena kekhilafan administrative Pemohon Keberatan dianggapbersalah melanggar Pasal 22 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999maka perhitungan denda yang benar adalah sebagai berikut : Nilai Kontrak Include PPN Rp 32.279.715.000,00 Dikurangi PPN Rp 2.934.519.545,00 Halaman 10 dari 83 halaman Putusan

Dan apabila Pemohon Keberatan dianggap bersalah melanggar pasal22 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka mohon mgjelisHakim memutuskan perhitungan pengenaan Denda yang benarsesuai dengan Peraturan yang berlaku yakni sebesar Rp 586.903.909(lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga juta sembilanratus sembilan rupiah ); 22022 onn noe noeApabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara a quoberpendapat lain, Pemohon

Sehinggademikian Penggugat sudah nyatanyata terbukti tidak memilikiitikad baik untuk menyelesaikan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini.Selain itu dalil Penggugat dalam pada butir nomor 16 dan 19 tidak jelas dasarhukumnya dengan tidak menguraikan alasan yang menjadi penyebabterjadinya Pemutusan Hubungan Kerja, namun secara tibatiba mendalilkanpembayaran kompensasi yang berupa perhitungan untuk Uang Pesangon 2(dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerjasebesar 1 (satu)

Sehingga Penggugat mendalilkan kompensasi perhitungan ini. Demikian pulauntuk perhitungan Uang Penggantian Hak pasal 156 ayat (4) huruf a UU No.13 Tahun 2003 yang berupa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugursebanyak 24 hari kerja untuk perhitungan cuti tahunan tahun berapa ?

oleh Perusahaan.Bahwa saksi tahu ,tidak ada karyawan yang diberikan cutitahunan.Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat ada diberikan cutitahunan.Bahwa saksi tahu, mengenai cuti tahunan di peraturanperusahaan tersebut ada, tapi tidak diberikan.Bahwa selama saksi bekerja di perusahaan tersebut saksipernah mengajukan cuti tahunan, tapi tidak dikasih.Bahwa saksi tahu, selain cuti tahunan ada insentif, tergantungrewards (Pencapaian target) dan saksi tahu, Penggugat adainsentif.Bahwa saksi tahu, ada perhitungan

jamkerja/lembur haruslah di hitung lebih dahulu oleh pegawai pengawas di dinastenaga kerja oleh karena tidak ada perhitungan dalam risalah, maka wajarapabila penggugat tidak meminta dalam petitumnya oleh karena itu MajelisHakim berpendapat bahwa Eksepsi Pihak Tergugat menyangkut gugatanPenggugat kabur (Obscuur Libel) adalah tidak beralasan hukum oleh karena ituharus di Tolak.:3435Menimbang, bahwa tergugat dalam eksepsinya menyampaikan bahwaPenggugat dalam gugatan a quo tidak jelas dasar hukumnya

;Menimbang, bahwa mengenai perhitungan uang Pesangon dan UangPenghargaan Masa Kerja sebagaimana telah diuraikan diatas, maka pembayaranUang Penggantian Hak sebesar 15% dari jumlah uang Pesangon dan uangPenghargaan Masa Kerja dengan perhitungan Uang Pesangon Rp. 9.625.000.ditambah Uang Penghargaan Masa Kerja Rp. 4.125.000. sama dengan Rp.13.750.000. dikalikan 15% sama dengan Rp. 2. 062.500.

Permohonan Banding atasKeputusan Terbanding tersebut Pemohon Banding ajukan sesuai dengan hakmengajukan Banding Terbanding NomorPemohon Banding sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 28 Tahun 2007 tentang KUP serta Pasal 35 dan 36 UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Materi BandingBahwa Tabel 2 di bawah ini menyajikan persandingan perhitungan PPN Kurang(Lebih) Bayar atas Barang dan Jasa berdasarkan

Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (ad)(819.678.079)(819.678.079)(496.142.275)(496.142.275) Sanksi Administrasi: a.

Oleh karena kompleksitas perhitungan, ketidakjelasan atassosialisasi penerapan SE145/PJ/2010, ketidakpastian Pemohon Bandingmendapatkan penjelasan dan Account Representative dan hasil KlarifikasiRuling yang disampaikan Pemohon Banding kepada pihak fiskus dan asaskeadilan, Pemohon Banding sangat berharap dapatlah kiranya Tim PenelaahKeberatan membatalkan usulan koreksi tersebut di atas, karena PemohonBanding merasa sangat dirugikan dengan dasar perhitungan sebagaimanadilakukan di atas;Bahwa untuk

Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (ad) (496.142.275) (819.678.079) 323.535.804 Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 923 B/PK/PJK/2016 Sanksi Administrasi:a.

Dasar Pengenaan Pajak Rp2 Perhitungan PPN Kurang Bayar: 63.676.628.159a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 4.894.241 .219b. Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 5.713.919.298c. Diperhitungkan:SKPPKP Rp 0d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 5.713.919.298e.

khalayak umum melakukan permainan judi sebagaimana dakwaan Tunggal ;

Lainnya 0 1.765.022.667 1.765.022.6676 Penghasilan Neto 47.300.000 1.812.322.667 1.812.322.6677 Penghasilan Tidak Kena Pajak 15.600.000 15.600.000 15.600.0008 Penghasilan Kena Pajak 31.700.000 1.796.722.667 1.796.722.6679 PPh Terutang 1.920.000 595.102.700 595.102.70010 Kredit Pajak 1.920.000 7.120.000 7.120.00011 PPh Yang Kurang (Lebih) Dibayar 0 587.982.700 587.982.70012 Sanksi 0 282.231 .696 282.231 .69613 PPh Yang Kurang (Lebih) Dibayar 0 870.214.396 870.214.396 Penjelasan Koreksi:Bahwa atas perhitungan

sebagaiDirektur dari CV Dandy Handycraft;Bahwa adapun pembayaran atas pembelian tanah tersebut dilakukan secarabertahap pada yang pembayarannya dilakukan dari Bank BII;Bahwa dengan demikian data notaris yang dijadikan dasar koreksi olehTerbanding sebesar Rp1.765.022.667,00 tersebut adalah merupakan aset dariCV yang dananya berasal dari pinjaman dari Bank BII, berdasarkan hal tersebutdi atas maka koreksi penghasilan lainlain sebesar Rp1.765.022.667,00 adalahbukan merupakan penghasilan Pemohon Banding;Perhitungan

Pajak Menurut Pemohon Banding:Bahwa dari uraian di atas, maka perhitungan PPh Tahun 2008 menurut PemohonBanding adalah sebagai berikut: Uraian Pemohon Banding(Rp)Peredaran Usaha 47.300.000Harga Pokok Penjualan 0Laba Bruto 47.300.000Biaya Usaha 0Penghasilan Lainnya 0Penghasilan Neto 47.300.000Penghasilan Tidak Kena Pajak 15.600.000Penghasilan Kena Pajak 31.700.000PPh Terutang 1.920.000Kredit Pajak 1.920.000PPh Yang Kurang (Lebih) Dibayar 0Sanksi 0PPh Yang Kurang (Lebih) Dibayar 0 Menimbang, bahwa

yang terdiri dari sebidang tanah Hak Milik Nomor00079/Mandalasari dan sebidang tanah Hak Milik Nomor 00087/Mandalasari;Bahwa berdasarkan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak2008 atas nama Dandy Jamaludin, NPWP 09.397.687.6425.000,diketahui bahwa di bagian Daftar harta Pada Akhir Tahun tidak terdapataktiva atas tanah dan dibagian Daftar Kewajiban/Utang Pada Akhir Tahuntidak terdapat kewajiban/utang;Bahwa dari lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib PajakBadan berupa Daftar Harta dan Perhitungan

Putusan Nomor 104/B/PK/PJK/2016kewajiban/utang;Bahwa dari lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Badan berupaDaftar Harta dan Perhitungan Penyusutan diketahui Aktiva Tetapberupa Tanah dengan tahun perolehan pada Tahun 2008 denganharga perolehan sebesar Rp1.765.022.000,00";Bahwa atas pertimbangan Majelis tersebut, Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:Berdasarkan Data PPAT dan diakui oleh TermohonPeninjauan Kembali

Jumlah perhitungan P P N Kurang BayarKelebihan Pajak yang sudah dikompensasiP PN yang kurang dibayarSanksi Administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) K UPb.

barangtersebut kepada Pemohon Banding;Bahwa mengingat jasa perantara yang Pemohon Banding berikan memenuhi seluruhkriteria jasa perdagangan sebagaimana diatur dalam SE08/PJ.52/1996 di atas, makamenurut pendapat Pemohon Banding atas jasa perdagangan yang dilaksanakan olehPemohon Banding tidak terhutang PPN;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka Terbanding seharusnyamembatalkan koreksi atas Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp. 395.143.698,00sebagai objek PPN;Bahwa dengan demikian, maka seharusnya perhitungan

Jumlah seluruh penyerahan4.511.850.647,00 Perhitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri165.559.615,00 Dikurangi:b. 1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sam a 0,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 297.932.406,00STP (pokok kurang bayar) 0,00Dibayar dengan NPW P sendiri 0,00Lainlain 687.395.714,00b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 985.328.120,00Diperhitungkan 0,00 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c)985.328.120,00 e.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)(819.768.505,00) Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya819.768.505,00 Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pen betulan) 0,00c. Jum lah (a+b) 819.768.505,00PPN yang kurang dibayar 0,00Sanksi Administrasi: 0,00a. Bunga Pasal 13(2) KUP 0,00b.Kenaikan Pasal 13(3) KUP 0,00c.

Dengan demikian kegiatan pemberian jasa perdaganganyaitu mempromosikan atau menjual produk Shiraishi grup ini dilakukandi wilayah pabean yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf c UU PPNdikenakan Pajak Pertambahan Nilai.Bahwa berdasarkan Akte pendirian dan Laporan Keuangan Audit tahun2006, diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohonbanding) bergerak dalam usaha perdagangan termasuk perdaganganekspor dan impor baik untuk perhitungan sendiri maupun untukperhitungan orang lain atas dasar

pengembalian kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, Sewa-menyewa sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ditambah dengan denda yang diperjanjikan sebesar 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya terhitung sejak tanggal 01 Maret 2016 hingga dibayar lunas;

PenggugatHalaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Trtmenyewa gedung Tergugat, sebagaimana dituangkan dalam Surat PerjanjianSewamenyewa Nomor : 155/EBT/PKS/RT/II/2016, tertanggal 26 Pebruari bahwa atas terjadinya kesepakatan sewamenyewa, yang lamanya sewagedung tersebut 10 (sepuluh) Tahun, yang per tahunnya uang sewa sebesarRp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah), maka total seluruhnnya untuk sewa10 (Sepuluh) tahun sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), yangmana perhitungan

usahaPenggugat, sehingga Penggugat telah kehilangan atas keuntungan yangdiharapkan (wints dervings), yang mana apabila uang tersebut dipergunakansebagai mana mestinya; bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukumapabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat, ganti rugiatas keuntungan yang diharapkan (wints dervings) yang diperhitungkanHalaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Trtselama bila berjalanya Tower tersebut 10 (sepuluh) tahun, yang manadalam Perhitungan

kesepakatan (BAK) tertanggal 4 februari 2016 untuktransaksi menyewa gedung milik Tergugat yang berlokasi dijalanSisingamangaraja no 281,Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan TarutungKabuapten Tapanuli Utara sebagaimana surat perjanjian Sewa menyewa nomor155/EBT/PKS/RT/II/2016 tertanggal 26 Februari 2016 ,dan lamanya sewagedung tersebut 10 (Sepuluh) tahun dengan uang sewa Rp.20.000.000,(duapuluh juta pertahun)dan keseluruhan uang sewa selama 10 (Sepuluh) tahunadalah Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) dan perhitungan

kesepakatan perjanjian (bukti VideP3) yang dalam faktanya Tergugat telah melanggar pointpoint perjanjiantersebut terutama dalam pasal 6 Point 6.5 yang mengakibatkan Penggugatmengalami kerugian finasial sehingga hal ini sangat berdasar hukum untukdikabulkan;Menimbang,bahwa petitum ke5 (lima) yaitu Menghukum Tergugat untukmembayar kepada Penggugat, ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan(wints dervings) yang diperhitungkan selama bila berjalanya Tower tersebut 10(sepuluh tahun), yang mana dalam Perhitungan

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, ganti rugiatas keuntungan yang diharapkan (wints dervings) yang diperhitungkanselama bila berjalanya Tower tersebut 10 (Sepuluh tahun), yang manadalam Perhitungan Penggugat sejumlah Rp. 180.000.000, per tahunnyadan terhadap 2 (dua) operator atas kerjasama, apabila diperhitungkanmaka : Rp. 180.000.000, x 10 tahun = 1.800.000.000, Rp. 1.800.000.000 x 2 operator = 3.600.000.000, Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Titmaka