SE OFLA pcos tanggalmembenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili A, b ODdengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkantersangka membubuhnkan tanda tanganLee ngkaWAMPUTUSAN PENGADILANKurungan : 30b.3 seed HAD cessesDenda Rp. SOO.Perlakuan barang DUK t o...eeeeeeseceseeseserensenteeeeeeBiaya perkara Rp. fGQ4 cece

CPD2MLGER Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian Demikian BAP cepat ini dibuat dengandibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan,dinyatakan setuju / membenarkan keterangan yang kami tutup dan di tanda tangani pada hari ........diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem tangg DRERAM. JA ekira jam .......... WibPeradilan cepat seperti ini.

Wib, tersangka telal..........c:ccccscesseeeseeesdan tertangkap tangan. vo... vss enee enerSetelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian penirian BaP cepat ini dibuat dengandibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan sebenamya stas kekuaran sumpah / jabatan,menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang itutup dan di tanda tangani pada haridiberikan, dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat Jim.te Aland feseperti ini.

PEMOHON Pengadilan Negeri tersebut;Setelahn membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannyatertanggal 15 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSelong dengan menggunakan sistem ECourt dengan Nomor 33/Pdt.P/2021/PNSel;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Pemohondatang menghadap sendiri ke persidangan dan atas pertanyaan yang diajukan olehHakim, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon ingin

,A.Q7AApada haridiberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini, LAMAs..tanggal CRereeene oe PD ert saan 202.4 pukul untuk menguatkannya roan membubuhkan tanda tangahnya 5Gep.. Wid.dibawah ini : Katadyn CMYADA ADL ALCON?

September 2018 jam 09.00 WIB.kembali kepadanva, vbs dinyatakan setuju / membenarkanketerangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem / Demikian BAP cepat ini dibuat dengan s ZonaPeradilan cepat seperti ini Untuk menguatkan tersangka = sumpah/ jabatan, kami tt dan ditandataneant pada bart anoJ ! ga membubuhkan tanda tangan, 0+=20eeennoo rem / tanggal 26 September 2018 te 1.00 WIR eeeTersangkaMuy NOWO WULAN PRAYITNO BRIGAL DEM!

Wib, tersangka telahdan tertangkap tangan...........ceeceeseeseeeeeeeteeneceeeeeeressereeseesSetelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian Demikian BAP cepat ini dibuat dengandibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan sebenarnya atas kekuaran sumpah / jabatan,menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang itytup dan di tanda tangani. pada haridiberikan, dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat 2 Samii... tanggal.......017.40>2020seperti ini.

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dandihadiri oleh Pemohon, serta Penetapan tersebut telah dikirim secaraelektronik melalui Sistem Informasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Baratpada hari dan tanggal itu juga.Panitera Pengganti, Hakim,NINIK SRI WAHYUNI, S.H. DR. HANRY HENGKY SUATAN, S.H., M.H.Perincian biayabiaya :Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 760/Pdt.P/2020/PN Jkt. Brt.1. Biaya pendaftaran/Pnbp : Ro 30.000,2. Biaya proses : Rp = 150.000,3. Panggilan : Rp 0,4.

September 2018 jam 09.00 WIB kedapatan secara nyata melakukan tindak pidana mesperius oe ee Jat(mengamen) di tempat wmum, se hexane dimaksud dalamPasal 504 ayat (1) KUHP. 72> Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs dinyatakan setuyu / membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem Demikian BAP cepat ini dhuat dengan sebenarmva atas keh ~Peradilan cepat seperti int, Untuk menguatkan tersangka sumpahs jabatan, kam/tutup< niditandatanant

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak tersebut harusmempertanggung jawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan(Litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) Pekalongan, padapokoknya berkesimpulan dan menyarankan apabila Para Anak tersebutdinyatakan bersalah, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak, agar ParaAnak tersebut dapat dijatuhkan putusan dengan pidana Pengawasansebagaimana dimaksud dalam pasal 77 UndangUndang RI Nomor 11 Tahun2012 Tentang Sistem

Anak tersebut masih menjaditanggungan orang tuanya;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menuntut Para Anakdengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sedangkan orang tua ParaAnak menyatakan mereka berkeinginan agar Anak mereka diberikankeringanan hukuman agar bisa melanjutkan sekolah, selain itu Para orang tuajuga menyatakan masih bisa mendidik dan membina anak mereka dengan baik;Menimbang bahwa sebagaimana jiwa/semangat dari UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan PidanaAnak (UUSPPA) dalam pasal 2 huruf i dan j/ menyatakan bahwa perampasankemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (u/timum remedium) danpenghindaran pembalasan, selain itu sebagaimana pasal 5 ayat (1) UUSPPAbahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatankeadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara dengan melibatkan semua pihakuntuk bersamasama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankanpada pemulihan pada keadaan semula dan bukan pembalasan, dimana

yangmana dalam hal Anak dijatuhi pidana Pengawasan sebagaimana dimaksudpada Ayat (1), Anak ditempatkan dibawah pengawasan Penuntut Umum dandibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan, yang artinya bahwa pengawasandilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku anak seharihari di rumah,yaitu dengan sewaktuwaktu ke rumah Para Anak untuk mengawasi perilakudan kehidupan seharihari Para Anak dan keluarganya, sedangkanpembimbingan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;Menimbang, bahwa sesuai dengan asas sistem

Penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara lain (vide pasal 194 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum AcaraPidana);Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tersebut dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara(vide pasal 222 ayat 1 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana);Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke3, ke4 dan ke5 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2012 Tentang Sistem

yang membayar upah Saksi NASRIANSYAH Alias ANANG MASRI Bin MUSA(Almarhum) sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah), dan membayar fee lahankepada Saksi HENDRA Alias EHEN Bin DARDIANSYAH sebesar Rp.4.000.000,00(empat juta Rupiah);Bahwa Terdakwa II DIMAS BAGOES SETO Alias DIMAS Bin ZUDI melakukanaktifitas penambangan tersebut bekerjasama dengan Terdakwa ENO PERMANATOHJONO Alias ENO Bin KATIJO, dengan ketentuan biaya operasional ditanggungoleh Terdakwa II DIMAS BAGOES SETO Alias DIMAS Bin ZUDI, dan sistem

untuk penambangan batubara, Saksi HENDRA Alias EHEN BinDARDIANSYAH yang merupakan pemilik lahan, serta Terdakwa Il yangmembayar upah Saudara NASRIANSYAH Alias ANANG MASRI Bin MUSA(Almarhum) sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah), dan membayar feelahan kepada Saksi HENDRA Alias EHEN Bin DARDIANSYAH sebesarRp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah);Bahwa Terdakwa Il melakukan aktifitas penambangan tersebut bekerjasamadengan Terdakwa I, dengan ketentuan biaya operasional ditanggung olehTerdakwa Il, dan sistem

penambangan batubara, Saksi HENDRA Alias EHEN BinDARDIANSYAH yang merupakan pemilik lahan, serta Terdakwa Il yangmembayar upah Saudara NASRIANSYAH Alias ANANG MASRI Bin MUSA(Almarhum) sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah), dan membayar feelahan kepada Saksi HENDRA Alias EHEN Bin DARDIANSYAH sebesarRp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah);Bahwa benar Terdakwa Il melakukan aktifitas penambangan tersebutbekerjasama dengan Terdakwa , dengan ketentuan biaya operasionalditanggung oleh Terdakwa II, dan sistem

yangdigunakan untuk penambangan batubara, Saksi HENDRA Alias EHEN BinDARDIANSYAH yang merupakan pemilik lahan, serta Terdakwa Il yang membayarupah Saudara NASRIANSYAH Alias ANANG MASRI Bin MUSA (Almarhum) sebesarRp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah), dan membayar fee lahan kepada Saksi HENDRAAlias EHEN Bin DARDIANSYAH sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah),Terdakwa II melakukan aktifitas penambangan tersebut bekerjasama dengan Terdakwa, dengan ketentuan biaya operasional ditanggung oleh Terdakwa II, dan sistem

DUDUK PERKARA (POSITA);3.Bahwa Penggugat adalah nasabah dari Tergugat yang memiliki RekeningBCA Nomor : 024.63.63.638 sekaligus sebagai pemilik 2 (dua) Kartu Kredityaitu BCA Card Nomor : 1889 8014 6972 1828 dan Master Card PlatinumBCA Nomor : 5409 1277 7625 2725 atas nama Penggugat (selanjutnyadisebut kartu kredit);Bahwa sistem pembayaran tagihan kartu kredit atas transaksi yang di lakukanoleh Penggugat dilakukan secara Auto Debet (potong/tarik rekening) olehTergugat dari Rekening BCA Nomor : 024.63.63.638

Bahwa Tergugat membenarkan pernyataan Penggugat pada Angka 4(empat) dalam gugatan bahwa sistem pembayaran tagihan kartu kredit atastransaksi yang dilakukan oleh Penggugat adalah secara Auto Debet(potong/Tarik) oleh Tergugat dari Rekening BCA Nomor: 024.63.63.638 atasnama Penggugat melalui sistem auto debet BCA sebesar 100 % (seratuspersen) dari total tagihan setiap tanggal jatuh tempo, sebagaimana telahdisetujui Penggugat dalam Formulir Permohan Pengajuan Kartu Kredit yangtelah ditandatangani oleh

2019 dan re run autodebet tanggal 2 Mei 2019 gagal dilakukan disebabkan dana dalamrekening tabungan BCA Penggugat tidak mencukupi, maka tagihankartu kredit Penggugat masih tercatat tertunggak sampai adanya danayang cukup terdapat dalam Rekening Tabungan Penggugat;Dan untuk itu oleh karena sudah cara pembayaran tagihan Penggugattelah tersistem atas pelaksanaan auto debet sesuai pilihan Penggugatuntuk cara pembayaran Tagihan Kartu Kreditnya, maka kemudianpada Hari Senin tanggal 06 Mei 2019 kembali sistem

tanggapan sekaligus sanggahan terhadapdalildalil Penggugat pada angka 9 sampai angka 17 (digabungkankarena bentuk dalil daliinya pengulangan saja yang diulang ulang) dalamGugatan Penggugat mengenai dalildalil kerugian dan tuntutan Penggugat,yaitu sebagai berikut : Bahwa dalil tuntutan Penggugat tersebut adalah asumsi Penggugatbelaka atau mengadaada saja, karena sama sekali tidak ada dasarnyayang dapat menjadi bukti timbulnya kerugian Penggugat sebagai akibatterjadinya Auto Dedet yang dilakukan oleh sistem

hasil pengujian Balai Besar PengawasObat dan Makanan (BPOM) yang diberikan oleh penyidik Polres Mimika;Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN TimBahwa apabila minuman tersebut dikomsumsi oleh orang baik dalam jumlah sedikitmaupun banyak akan berakibat efek jangka pendek Mulut terasa kering, jantungberdegub kencang, menimbulkan rasa mual, kesulitan bernafas dan sering buangair kecil dan efek jangka panjang menyebabkan liver membengkak, kerusakan otak,kerusakan fungsi indra, kerusakan sistem

indra, kerusakan sistem pencernaan dan kematian;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diaturdalam Pasal 140 Undangundang

Minuman tersebut termasuk minumanberbahaya bagi kesehatan karena akan minumbulkan efek jangka pendek Mulut terasakering, jantung berdegub kencang, menimbulkan rasa mual, kesulitan bernafas dan seringbuang air kecil dan efek jangka panjang menyebabkan liver membengkak, kerusakan otak,kerusakan fungsi indra, kerusakan sistem pencernaan dan kematian;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat jelas ternyatabenar Terdakwa telah membuat dan menjual minuman beralkohol jenis Sopi dengansengaja

Minuman tersebut termasuk minumanberbahaya bagi kesehatan karena akan minumbulkan efek jangka pendek Mulut terasakering, jantung berdegub kencang, menimbulkan rasa mual, kesulitan bernafas dan seringbuang air kecil dan efek jangka panjang menyebabkan liver membengkak, kerusakan otak,kerusakan fungsi indra, kerusakan sistem pencernaan dan kematian;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata benar minumanberalkohol jenis sopi yang diproduksi dan diperdagangkan oleh Terdakwa berbahaya bagikesehatan

karena apabila dikomsumsi maka akan menimbulkan Menurunnya ambang efekjangka pendek Mulut terasa kering, jantung berdegub kencang, menimbulkan rasa mual,kesulitan bernafas dan sering buang air kecil dan efek jangka panjang menyebabkan livermembengkak, kerusakan otak, kerusakan fungsi indra, kerusakan sistem pencernaan dankematianMenimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum diatas maka unsurtidak memenuhi standar keamanan pangan telah terpenuhi secara sah dan sempurnaatas perbuatan Terdakwa

Terbanding III dan Terbanding IVsemula Tergugat , Tergugat Ill, Tergugat IV Konvensi/Para PenggugatRekonvensi, Terbanding Il Semula Tergugat II Konvensi, Terbanding V semulaTergugat V Konvensi, Terbanding VI semula Tergugat VI Konvensi, TerbandingVil semula Tergugat VII Konvensi, Terbanding VIII semula Tergugat VIIIKonvensi, Terbanding IX semula Tergugat IX Konvensi, Terbanding X semulaTergugat X Konvensi, Terbanding XI semula Tergugat XI Konvensi dan telahdiberitahukan secara elektronik melalui Sistem

Oktober 2021 dan tanggal 21 Oktober 2021;Bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat/ParaTergugat Rekonvensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2021telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Banding Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Rah tanggal 22 Oktober 2021yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha, permohonan bandingHalaman 5 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2021/PT KDItersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronikmelalui Sistem

Informasi Pengadilan Negeri tanggal 4 November 2021;Bahwa pemberitahuan permohonan banding tersebut telahdisampaikan kepada Kuasa Terbanding , Terbanding III dan Terbanding IVsemula Tergugat , Tergugat Ill dan Tergugat IV/Para Penggugat Rekonvensisecara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Raha padatanggal 25 Oktober 2021 sedangkan kepada Kuasa Turut Terbading semulaTurut Tergugat Konvensi juga disampaikan secara elektronik melalui SistemInformasi Pengadilan Negeri Raha pada tanggal

Tergugat X Konvensi, Terbanding XI semula Tergugat XIKonvensi telah diberitahukan secara manual sesuai relaas pemberitahuantanggal 25 Oktober 2021;Bahwa terhadap memori banding telah disampaikan kepada KuasaTerbanding , Terbanding III dan Terbanding IV semula Tergugat I, Tergugat III,Tergugat IV Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara elektronik melaluiSistem Informasi Pengadilan Negeri tanggal 4 November 2021 , kepadaKuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi secara elektronikmelalui Sistem

Terbanding VII semula Tergugat VII Konvensi, Terbanding VIIIsemula Tergugat VIII Konvensi, Terbanding IX semula Tergugat IX Konvensi,Terbanding X semula Tergugat X Konvensi, dan Terbanding XI semulaTergugat XI Konvensi tidak mengajukan kontra memori banding;Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2021/PT KDIBahwa pemberitahuan Inzage kepada Pembanding , Pembanding Il,Pembanding Ill semula Penggugat , Penggugat Il, Penggugat llKonvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya secara elektronikmelalui Sistem

diinterogasi, dan dari hasil interogasi tersebut, terdakwa dan saksiParno Als Piung mengakui telan melakukan kecurangan terhadappenambahan Hour Meter (HM) Road Creader sejak bulan Januari 2016dengan: Cara pertama, terdakwa dan saksi Parno menyalakan mesin RoadCreader pada jam 06.30 Wib pada setiap hari kerja, namun alat tersebutbaru dioperasikan sekitar pukul 08.00 Wib sehingga dalam hal terjadikecurangan sebanyak 1 % (satu setengah) jam, dikarenakan apabilamesin dinyalakan walaupun tidak bergerak maka sistem

diinterogasi, dan dari hasil interogasi tersebut, terdakwa dan saksiParno Als Piung mengakui telah melakukan kecurangan terhadappenambahan Hour Meter (HM) Road Creader sejak bulan Januari 2016dengan: Cara pertama, terdakwa dan saksi Parno menyalakan mesin RoadCreader pada jam 06.30 Wib pada setiap hari kerja, namun alat tersebutbaru dioperasikan sekitar pukul 08.00 Wib sehingga dalam hal terjadikecurangan sebanyak 1 % (satu setengah) jam, dikarenakan apabilamesin dinyalakan walaupun tidak bergerak maka sistem

untuk diinterogasi, dan dari hasil interogasi tersebut, terdakwadan saksi Parno mengakui telah melakukan kecurangan terhadappenambahan Hour Meter (HM) Road Creader sejak bulan Januari 2016dengan: Cara pertama, terdakwa dan saksi Parno menyalakan mesin RoadCreader pada jam 06.30 Wib pada setiap hari kerja, namun alat tersebutbaru dioperasikan sekitar pukul 08.00 Wib sehingga dalam hal terjadikecurangan sebanyak 1 % (satu setengah) jam, dikarenakan apabilamesin dinyalakan walaupun tidak bergerak maka sistem

diinterogasi, dan dari hasil interogasi tersebut, terdakwa dansaksi Parno mengakui telah melakukan kecurangan terhadap penambahanHour Meter (HM) Road Creader sejak bulan Januari 2016 dengan: Cara pertama, terdakwa dan saksi Parno menyalakan mesin Road Creaderpada jam 06.30 Wib pada setiap hari kerja, namun alat tersebut barudioperasikan sekitar pukul 08.00 Wib sehingga dalam hal terjadi kecurangansebanyak 1 % (satu setengah) jam, dikarenakan apabila mesin dinyalakanwalaupun tidak bergerak maka sistem

yang mengintruksikanagar setiap kantor cabang perusahaan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Ciptauntuk sementara waktu tidak melayani anggota/nasabah (tutup sementara)terhitung sejak tanggal 23 maret sampai dengan tanggal 20 April 2020, denganalasan menindaklanjuti himbauan Pemerintah Republik Indonesia dalam upayameminimalisir penyebaran virus corona (Covid 19), maka pihak Penggugat danselurun Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta pada Kantor CabangPematangsiantar melakukan penyesuaian sistem

mulai Bulan April 2020ditujukan kepada seluruh Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Ciptatermasuk cabang Pematang Siantar ;Bahwa Penggugat sejatinya walaupan tidak diberikan Upah tetapi masihbertanggung jawab terhadap segala Inventaris dan barangbarang dikantor ISPkarena Penggugat adalah Top Management di Cabang Pematang Siantar karenaKUNCI KANTOR masih dipegang oleh Penggugat Kunci yabg lain dipegang olehTop Management yang juga di PHK oleh Tergugat oleh karena itu bersifat dualcustody yaitu sistem

penyimpanan fisik terhadap asset atau dokumen bank yangdilakukan dibawah pengawasan 2 (dua) orang atau lebih;Bahwa Penggugat masih menjalankan pekerjaan oleh karenapertanggungjawaban terhadap operasional serta peralatan Kantor masihtanggungjawab Penggugat dengan sistem dual custody (bertanggung jawabkeadaan kantor) sampai awal bulan Agustus tepatnya tanggal 2 Agustus 2020dilakukan penyerahan KUNCI KANTOR, DOKUMEN PERALATAN KANTOR yangdiwakilkan oleh Saudara Selly yang menjabat sebagai Perwakilan

18 PeraturanPresiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Perpres JaminanKesehatan) memberikan pula definisi PHK yakni:Pemutusan Hubungan Kena yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiranhubungan kena karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hakHalaman 5Putusan Nomor 313/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdndan kewayjiban antara Pekerja/buruh dan Pemberi Kerja berdasarkan peraturanperundangundangan.Juga dapat merujuk pada ketentuan Pasal 21 UndangUndang Nomor 40 Tahun2004 tentang Sistem

yangmengintruksikan agar setiap kantor cabang perusahaan Koperasi SimpanPinjam Indosurya Cipta untuk sementara waktu tidak melayanianggota/nasabah (tutup sementara) terhitung sejak tanggal 23 maret sampaidengan tanggal 20 April 2020, dengan alasan menindaklanjuti himbauanPemerintah Republik Indonesia dalam upaya meminimalisir penyebaran viruscorona (Covid 19), maka pihak Penggugat dan selurun Karyawan KoperasiSimpan Pinjam Indosurya Cipta pada Kantor Cabang Pematangsiantarmelakukan penyesuaian sistem

Menyatakan Anak Meksalmina Bin Ismail terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian denganHalaman 1 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.SusAnak/2019/PN Jthpemberatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal363 ayat 1 ke 1 dan ke 4 KUHPidana Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak;2.

seberapa kalian ikhlas setelah itu saksiMahrizal langsung memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000, kepada anakMeksalmina dan saksi Mahrizal juga memberikan uang sejumlah kepadaterdakwa Rustam Bin (Alm) Ibrahim;Bahwa akibat perbuatan yang anak Meksalmina lakukan saksi korbanSyarifuddin Bin (Alm) Raden mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,Perbuatan anak Meksalmina Bin Ismail sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 1 dan ke 4 KUHPidana Jo UU RI Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Rustam meminta tambahan lagiuang sejumlah Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Mahrizal;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4KUHPidana Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

pidana dan halhal yang dapat menghilangkan sifatmelawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupunHalaman 15 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.SusAnak/2019/PN Jthsebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1)KUHAP, Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya,namun Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hukumanyang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

berjanji tidak akanmengulanginya lagi;Anak berjanji untuk memperbaiki dirinya menjadi orang baik;Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Anak;Anak belum pernah dihukum;Anak masih berstatus pelajar kelas Ill SMA Negeri 1 Simpang Tiga yangdalam beberapa bulan ke depan akan mengikuti Ujian Nasional;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHPidanaJo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

dapat diberlakukan sebagai NotaRetur, sedang dalam Pasal 3 ayat (4) hanya menyebut: "Nota Retur yang tidak selengkapnyamencantumkan syaratsyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) (tidak menyebut ayat (1),tidak dapat diperlakukan sebagai Nota Retur, dan Pasal 3 ayat (4) tidak menyebut ayat (1 ),oleh sebab itu meskipun Nota Retur dibuatkan oleh Pemohon Banding sepanjang memenuhiketentuan Pasal 3 ayat (3) tetap dapat diperlakukan sebagai Nota Retur;Tambahan data dari Pemohon Banding:ALUR PROSES SISTEM

Timurjaya Dayatama menggunakan 2 program sistem penjualan1.yaitu bulan Januari s/d Nopember 2009 dan di bulan Agustus s/d Desember 2009;Prosedur Sistem Penjualan dan Pengeluaran Barang dari Gudang Sampai KePelanggan Periode Januari s/d Nopember 2009 adalah sebagai berikut:Sales mendatangi Toko/pelanggan dan mencatat semua permintaan barang yang akan di pesan.Sales menyerahkan semua hasil orderan dart toko/pelanggan ke bagian Administrasipenjualan.Selanjutnya Administrasi penjualan menginput ke dalam

Prosedur sistem penjualan dan pengeluaran barang dari Gudang sampai kepelanggan periode Agustus s/d Desember 2009 adalah sebagai berikut:Sales mendatangi Toko/pelanggan dan mencatat semua permintaan barang yang akan di pesan;Sales menyerahkan semua hasil orderan dari toko/pelanggan ke bagianAdministrasi penjualan;Selanjutnya Adm.penjualan menginput ke dalam program komputer semuahasilorderan yang diterima dari sales dan membuat RSPB (Rekap surat pemuatanbarang) yang telah ditanda tangami oleh pihakpihak

surat jalan (merah dan putih)dikirimkan ke administrasi penjualan untuk ditempelkan pada surat jalan, surat jalanyang sudah dilekati sales return sebagai dokumen bahwa lama sekali tidak terjadipenjualan (penyerahan) atas barang yang dikirim, sehingga tidak ada objek PPN, olehsebab itu tidak ada yang harus dilaporkan dalam SPT Masa PPN;bahwa perlu disampaikan bahwa apa yang diuraikan sebelumnya tidak ada kaitannya denganRetur Penjualan, sedangkan Retur Penjualan akan diuraikanberikutnya;Prosedur Sistem

Dengan demikian maka terdakwamasih tergolong Anak sebagaimana ditentukan dalam Undangundang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsurke1 dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi;Unsur ke2 : melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;Menimbang, bahwa unsur ini dikatakan terpenuhi

A Bin S S diputusdengan pidana penjara dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan KhususAnak (LPKA) Kutoarjo sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf (e) UURI Nomor 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya,mempertimbangkan akibat perbuatan Anak terhadap korban, kepentingan yangterbaik bagi Anak, jenis kejahatan, usia Anak, keadaan Anak maupunkeluarganya dan lingkungan sosialnya, maka Majelis sependapat dengan sarandari Pembimbing Kemasyarakatan

maupun Tuntutan Penuntut Umum tentangpidana penjara bagi Anak dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan KhususAnak (LPKA) Kutoarjo sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf (e) UURI Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2014, maka selain pidana penjara, makakepada Terdakwa Anak harus dijatuhi pidana denda ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) UURINomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

perbuatannya ;Terdakwa Anak menyadari akan kesalahannya ;Terdakwa Anak sangat menyesali perbuatannya ;Terdakwa Anak belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Anak telah dinyatakanbersalah dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biayaperkara3Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No 35 Tahun2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak, Pasal 71 ayat (1) huruf (e) Jo Pasal 71 ayat (3) Undangundang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem

demi kepentingan yang terbaik bagi anak,serta sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, makaPembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien nama Rudi Revokiranya dapat dijatuhi putusan pidana dengan syarat pembinaan di luarLembaga dengan mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alcohol, narkotika,psikotropika dan zat adiktif lainnya di Rumah Sakit Grasia Yogyakarta,sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat 1 huruf b angka 1 dan pasal 75 ayat 1huruf c UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Penuntut Umum dandari identitas tersebut telah dibenarkan oleh Anak sebagai identitasnya danbukan orang lain sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yangterlampir dalam berkas perkara, maka usia anak telah berumur 18 tahun, namunpada saat waktu kejadian tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umumyaitu. tanggal 31 Juli 2018 maka usia anak tersebut masih dibawah atau kurangdari 18 tahun sehingga masih tergolong anak anak berdasarkan Pasal 1 angka3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasaiatau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.Menimbang, bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman tersebut Anak RudiRevotidak memiliki izin dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.SusAnak/2018/PN SmnMenimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat(1) UU RI No.35 th 2009 Jo Per Menkes RI No.7 Tahun 2018 Jo UU RI No.11tahun 2012 Tentang Sistem

ketentuan perundangundangan yang berlaku, makaPembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar klien nama Rudi Revokiranya dapat dijatuhi putusan pidana dengan syarat pembinaan di luarHalaman 17 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.SusAnak/2018/PN SmnLembaga dengan mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alcohol, narkotika,psikotropika dan zat adiktif lainnya di Rumah Sakit Grasia Yogyakarta,sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat 1 huruf b angka 1 dan pasal 75 ayat 1huruf c UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Remaja (BPRSR)Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dilakukan pembinaan danpengawasan maka masa penitipan yang telah dijalanai anak Rudi Revotersebutpatutlah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada Rudi Revo;Menimbang, bahwa pengurangan tersebut dilakukan sematamata demimasa depan dan kepentingan yang terbaik bagi Anak Rudi RevoBin WuhanaJunaedi (Alm);Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI No.35tahun 2009 Jo Per Menkes RI No.7 Tahun 2018 Jo UU RI No.11 tahun 2012Tentang Sistem