Ditemukan 91419 data
436 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA., II. OEI HANDOKO PRASETIYO IR;
,jabatan Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU01/WKN.09/KNL.02/2019, tanggal 01 Maret 2019:ll. OE! HANDOKO PRASETIYO IR, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir 207, RT001 RW 009, Kelurahan Setabelan, KecamatanBanjarsari, Kota Surakarta, pekerjaan Perdagangan;Termohon Kasasi I, Il;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 6 halaman.
Dalam Penundaan: Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat; Mewajibkan Tergugat menunda tindak lanjut pelaksanaan keputusantata usaha negara yang merupakan objek sengketa berupa RisalahLelang Nomor 675/38/2018 yang diterbitkan oleh Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta tanggal30 Oktober 2018, selama pemeriksaan perkara berlangsung sampaiada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa:1.
127 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT LELANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAMBI., 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARO JAMBI., 3. PT. BHAKTIMITRA RIELMA INTIHARMONI;;
- DARIUS KAMALA KUSWANTO
Turut Tergugat/Terbanding:
- KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL AMBON
- BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA AMBON
- ROSDIANA, SH
163 — 77
BANK MANDIRI PERSERO TBK BBF AMBON PANTAI MARDIKA
- DARIUS KAMALA KUSWANTO
Turut Tergugat/Terbanding:
- KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL AMBON
- BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA AMBON
- ROSDIANA, SHPATTY No. 43 RT.004/RW.001 Kelurahan HonipopuKecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT II/TERBANDING II ;PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) Ambon, berkantor dan berkedudukan hukum di Jl.Raya Pattimura No. 18 Gedung Keuangan Negara Lt.IVAmbon 97124, Kota Pos 1023 Kota Ambon.
465 — 290 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TANGERANG II., II. PT. SURYA SENTRA GEMILANG SENTOSA., III. PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, TBK;
66 — 26
Bank Tabungan Negara Cabang Ternate Dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate, beralamat diJl. Yos Soedarso Nomor 2 Ternate Maluku Utara, Dalamhal ini memberikan Kuasa kepada Tio Serepina Siahaan,SH.LL.M, Pangihutan Siagian, SH. MH, M. ArifSetyawantika, Dwi Susianto Guntoro, SH., Hendra LeoPurba, Ambi Gultom, Handy Trinova, SH. LL.M., HeldaAnggraini Octavina, SH. LL.M., Sugeng Widodo, SH.LL.M.
359 — 241 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V., II. KENNY JENPO YEE., III. PT. SARANA MAJUKAN EKONOMI FINANCE INDONESIA (dahulu PT. INDOSURYA INTI FINANCE);;
393 — 216 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARNAG., 2. KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA (KOSPIN JASA) Diwakili Oleh H.M. ANDT ARSIAN DJUNAID, S.E., DKK;
., dan Rekan, beralamat di Kudus dandomisili elektronik: lawfirm.jamaah@gmail.com, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 019 SK/ADVMu/III/2021, tanggal21 Maret 2021;Para Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL), tempat kedudukan di JalanImam Bonjol, Nomor 1 D GKN II Lt. 4, Semarang;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kamidi, S.H., jabatanKepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Semarang,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU01/WKN.09/KNL.01/2020, tanggal
Putusan Nomor 314 K/TUN/20212) Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak MilikNomor 00562 atas nama Ani Isteri Harsono, luas 112 m%, terletak diDesa Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Semarang;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Risalah Lelang Nomor 248/37/2020 tanggal 19 Maret 2020 terhadap Pelaksanaan Lelang atas:1) Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak MilikNomor 00563 atas
nama Ani Isteri Harsono, luas 84 m*, terletak diDesa Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;2) Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak MilikNomor 00562 atas nama Ani Isteri Harsono, luas 112 m7, terletak diDesa Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Semarang;Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat
Risalah Lelang Nomor 248/37/2020Atau:tanggal 19 Maret 2020 terhadap Pelaksanaan Lelang atas:1) Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak MilikNomor 00563 atas nama Ani Isteri Harsono, luas 84 m, terletak diDesa Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;2) Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak MilikNomor 00562 atas nama Ani Isteri Harsono, luas 112 m, terletakdi Desa Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
mencabut Risalah Lelang Nomor248/37/2020 tanggal 19 Maret 2020 terhadap Pelaksanaan Lelangatas:1) Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak MilikNomor 00563 atas nama Ani Isteri Harsono, luas 84 m, terletak diDesa Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;2) Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak MilikNomor 00562 atas nama Ani Isteri Harsono, luas 112 m, terletakdi Desa Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembangyang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
56 — 20
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar (KPKNL-Makassar) 3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar4. Evy Makalew
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar (KPKNLMakassar) alamat Jl. Urip Sumoharjo KM 4 Makassar,Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.66/PDT/2016/PT.Mks(Gedung Keuangan Negara Lt.ll) , Selanjutnya disebutSCDAGAL 2... eee cece ee cee cee ee ee eee nee tee teens tenet eee aee eesocc ceecesceesscssee= TERBANDING semula TERGUGATII;3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, beralamat di Jalan A. P. PettaraniNo.
Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tanjung bunga, Terbandingsemula Tergugat , Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangMakassar (KPKNLMakassar) sebagai Terbanding semula Tergugat Il dan KepalaKantor Pertanahan Kota Makassar, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat serta Evy Makalew sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat II yangdibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Nopember2015;Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II mengajukan Kontra MemoriBanding
Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tanjung bunga,Terbanding semula Tergugat , Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Makassar (KPKNLMakassar) sebagai Terbanding semula Tergugat Il danKepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, sebagai Turut Terbanding semula TurutTergugat serta Evy Makalew sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat IIyang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12Nopember 2015 dan Rahmat Sanjaya, SH Kuasa dari Hj.
189 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG - SINGAPORE BRANCH VS KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA DAN 1. JULIAN LIANDAR, SH.,MH., dan ADITIRTA PARLINDUNGAN, SH.,MH., 2. PT. BUDI GEMA GEMPITA diwakili oleh OEY ALBERT;;
1128 — 790 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa selaku Kepala BRI Unit Simpang IV Sipin Jambi dipidana oleh Pengadilan Negeri Jambi karena melakukan tindak pidana korupsi, yaitu menerima pembayaran pelunasan maju atas kredit, kemudian uangnya tidak disetorkan kepada ... [Selengkapnya]
Persero bukan lagi kekayaan negara dansepenuhnya tunduk kepada UndangUndang Perseroan.
Kekayaan negara/ kekayaan daerahyang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga,piutang, barang, serta hakhak lain yang dapat dinilai dengan uang,termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah, yang dengan adanya Undangundang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN maka ketentuan dalam Pasal 2 huruf gkhusus mengenai kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaannegara/perusahaan daerah tidak mempunyai kekuatan mengikat secarahukum: 2.
ASAS KEKAYAAN YANG TERPISAHBUMN sebagai badan hukum memiliki kekayaan tersendiri yang terpisahdari kekayaan pengurus, kekayaan pendiri maupun kekayaan parapemodal /pemegang saham..
BANK BRI Pesero Tbksepenuhnya tundak kepada UU Perseroan, dihubungkan dengankarekteristik dan teori dari sebuah PERSEROAN, bahwa badan hukummemiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri maupunpengurusnya, dengan demikan kekayaan negara selaku salah satupendiri/pemilik saham PT. BANK BRI Persero Tbk adalah tidak dapatdicampur adukan (identik) dengan kekayaan PT.
Erman menyatakanbahwa BUMN merupakan badan hukum yang memiliki kKekayaan sendiri,dengan demikian kekayaan BUMN Persero maupun kekayaan BUMNPerum sebagai badan hukum bukanlah kekayaan negara, Prof. Erman jugaberpendapat bahwa kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMNsecara fisik dalah berbentuk SAHAM yang dipegang oleh negara BUKANharta kekayaan BUMN itu;Bahwa di samping itu keberadaan PT. BANK BRI Tbk bukan termasuklembaga negara atau lembaga Pemerintah, karena PT.
- Tentang : Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
eeAras ip,SALINAN 40PRESIDENREPUBLIK INDONESIAPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 20 TAHUN 2017TENTANGPENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKANATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUALMenimbangMengingatMenetapkanDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
tentangKepabeanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 10Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);MEMUTUSKAN:PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGENDALIANIMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGAMERUPAKAN ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARANHAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL.BABI...Cin,MDPRESIDENREPUBLIK INDONESIA2weeBAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:heHak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkatHKI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negaraberdasarkan peraturan perundangundangan.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalamDaerah Pabean.Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dariDaerah Pabean.Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batasbatastertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempatlain
- Tentang : Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain
Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain
. nama dan jenis harta kekayaan;jumlah harta kekayaan;c. tempat, hari, dan tanggal penyitaan; d. uraian singkat yang memuat alasan diajukannya permohonanpenanganan harta kekayaan.Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secaratertulis dan ditandatangani oleh Penyidik yang ditujukan kepadaKetua Pengadilan Negeri.Pasal 3Permohonan penanganan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 harus dilengkapi dengan:a.(1)berita acara penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksiterkait
harta kekayaan yang diketahui atau dicurigai merupakan hasiltindak pidana atas permintaan PPATK;berkas perkara hasil penyidikan; danberita acara pencarian tersangka.Pasal 4sebelum pemeriksaan permohonan penanganan harta kekayaan,Ketua Pengadilan Negeri wajib melakukan pemeriksaan terhadapkelengkapan permohonan penanganan harta kekayaan sebagaimanadimaksud dalam Pasai 2 dan Pasal 3.Ketua Pengadilan Negeri dapat mendelegasikan kepada seorangHakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapanpermohonan
, mengadili, danmemutus permohenan penanganan harta kekayaan adalahPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkeberadaan harta kekayaan.(2) Apabila terdapat beberapa harta kekayaan yang dimohonkan untukdimintakan penanganan harta kekayaan dalam daerah hukumbeberapa Pengadilan Negeri, Penyidik dapat memilih salah satu dariPengadilan Negeri tersebut untuk mengajukan permohonanpenanganan harta kekayaan.Pasal 6Dalam hal keadaan daerah tidak memungkinkan suatu Pengadilan Negeriuntuk memeriksa
suatu permohonan penanganan harta kekayaan,Mahkamah Agung menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lainyang layak untuk memeriksa permohonan dimaksud berdasarkan usuldari pimpinan instansi Penyidik yang bersangkutan.Pasal 7 Dalam hal harta kekayaan yang dimohonkan untuk dimintakanpenanganan harta kekayaan berada di luar negeri, Pengadilan NegeriJakarta Pusat berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuspermohonan penanganan harta kekayaan.Bagian KeduaPengumuman Permohonan Penanganan Harta KekayaanPasal
Pasal 15Dalam hal diperlukan, Hakim dapat melakukan pemeriksaan terhadapharta kekayaan di tempat harta kekayaan tersebut berada.Pasal 16Hakim memerintahkan Pemohon Keberatan untuk membuktikan asalusul bahwa harta kekayaan yang diajukan permohonan penangananharta kekayaan tersebut bukan merupakan hasil tindak pidana.Pasal 17Dalam hal diperlukan, Hakim dapat meminta keterangan ahli dan dapatpula meminta agar diajukan bahan baru.Pasal 18(1 Hakim mempertimbangkan seluruh dalildalil dan alat bukti yangtelah
103 — 0
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG SENGKANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) H. MISBAHUDDIN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN WAJO
134 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), PEKANBARU, dkk., sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali;
39 — 11
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangII. Pemimpin Pusat PT. Bank Mega TBKIII. Pemimpin Regional PT. Bank Mega TBK MakassarIV. Pemimpin Cabang PT. Bank Mega TBKV. CITAMIAH
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang,yang beralamat di jalan Jendral SudirmanNo. 93 Kota Parepare, sebagai TERBANDING IDalam hal ini Tergugat I diwakili oleh kuasanya yangbernama Nooralam SAP, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 01 Desember 2014 dan didaftarpada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pareparetanggal 30 Desember 2014, Nomor : 66 / SK / HK /XI / 2014 / PN. Parepare ;II. Pemimpin Pusat PT.
41 — 10
FARIDA HASAN >< DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN,Cs
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTORPELAYANAN KEKAYAAN Negara dan Lelang Jakarta V, alamat : Jalan. Prapatan 10 Jakarta Pusat selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT 2. PT BALAI LELANG STAR , alamat The Royal Palace Blok A 1215Jalan Prof dr. Soepomo No. 178 A Jakarta Selatanselanjutnya TERGUGAT II;3. PT BANK DKI , Alamat kantor Pusat Grup Pengelola Aset KhususGedung Bank DKI Cabang Matraman Lt 7 , JalanMatraman raya No. 138 Jakarta Timur selanjutnyadisebut TERGUGAT III;4.
94 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR PIUTANGKEKAYAAN NEGARA DAN KEKAYAAN-KEKAYAANLAIN-LAIN, dkk. vs. SUPRAPTO TJIOE, BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATENBEKASI,
Cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq.KANTOR WILAYAHVill DJKN BANDUNG Cq.
Kekayaan Negara yang dikelola oleh MenteriKeuangan, dalam hal ini termasuk juga hutang a.n PT.
Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada PUPN CabangDKI Jakarta Nomor S4754/KN/2010 tanggal 19 November 2010 halPenyerahan Pengurusan piutang Negara a.n.
Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada PUPN Cabang8.2.8.3.DKI Jakarta Nomor S4754/KN/2010 tanggal 19 November 2010 halPenyerahan Pengurusan piutang Negara a.n.
DIREKTUR PIUTANG KEKAYAAN NEGARA DANKEKAYAAN LAINLAIN, 2. MENTERI KEUANGAN R.I. Cq. DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH VIII DJKNBANDUNG Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG BEKASI, Pemohon Kasasi II: PT.
- Tentang : Permohonan Fatwa Hukum (dari Menteri Keuangan terkait perampasan harta kekayaan dalam perkara Tipikor dan disetor ke kas negara)
Permohonan Fatwa Hukum (dari Menteri Keuangan terkait perampasan harta kekayaan dalam perkara Tipikor dan disetor ke kas negara)
UndangUndang No. 25 Tahun 2003 tentangTindak Pidana Pencucian Uang;:yang pada asasnya harta kekayaan Terdakwa yang telah disita dirampas untuknegara, jika Terdakwa dinyatakan bersalah baik sebagian maupun seluruhnyaPelaksanaan putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi atau putusanMahkamah Agung terhadap amar putusan perampasan harta kekayaandalam perkara Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), Pencucian Uang dilakukan olehKejaksaan dengan cara melelang objek perampasan sesuai dengan ketentuanyang berlaku
, dan hasil lelang disetorkan ke. kas negara;Dalam tindak pidana tersebut diatas tidak jarang harta yang dilelang dan hasillelangnya disetorkan ke kas negara, ternyata sebagian atau seluruhnya milikBUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah),sehingga korban yang menderita kerugian adalah korporasi yang sesuaidengan UndangUndang Perseroan Terbatas merupakan kekayaan Perseroan(BUMN/BUMD),Hal. 1 dari 2 halanit.
Hasil pelelangan atas harta kekayaan yang dirampas untuk negara, akantetapi pihak korban adalah BUMN/BUMD atau badan hukum milik negara, .maka hasil pelelangan disetorkan ke kas negara dan kemudian oleh negaradikembalikan ke badan hukum milik negara yang menjadi korban perbuatanpidana korupsi tersebut;. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang No. 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara jo.
2.DIREKTUR PIUTANG KEKAYAAN NEGARA DAN KEKAYAAN KEKAYAAN LAIN LAIN,
79 — 51
2.DIREKTUR PIUTANG KEKAYAAN NEGARA DAN KEKAYAAN KEKAYAAN LAIN LAIN,
1423 — 631 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa karena menyelewengkan pemanfaatan kekayaan desa. Terdakwa melakukan tukar guling tanah desa dengan milik swasta. Perbuatan terdakwa tersebut terbukti telah merugikan keuangan negara. Pada pengadilan tingkat ... [Selengkapnya]
Pasal 9Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 menyatakan bahwa dalam halPemanfaatan Kekayaan Desa hanya mengenal bentuk : sewa, pinjampakai, pemanfaatan dan bangun serah guna dan bangun guna serah;Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebinnya merupakan pengulangan faktapersidangan yang merupakan hasil penilaian pembuktian yang menjadikewenangan Judex Facti yang tidak menjadi dasar dan alasan dalampemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaandengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau
DesaRenokenongo karena saksi Rosidah, SH., mengetahui adanya tanahkas Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjotersebut;o Bahwa perbuatan Terdakwa bersamasama dengan saksi Rosidah,SH, tersebut bertentangan dengan peraturan hukum sebagaimanadimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (3) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jis.Pasal 39 Ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah juncto Pasal 15 Permendagri Nomor 04 Tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Kekayaan