Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus Keempat Libo SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal08122009);q. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses SiklusKeempat Libo SBF (tanggal 1822010);r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum ProsesSiklus Kelima Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal24 Juli 2010);s. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus Kelima Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal12 November 2010);t.

Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum ProsesSiklus Keempat Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal29 November 2009);w. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sesudah ProsesSiklus Keempat Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal21 Mei2010);x. Berita Acara Hauling Out Sesudah Proses Siklus Keempat Mutiara SBF (tanggal 10 Juli 2010);4. Berita Acara Tahun 2009:a. Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 13052009);b.

Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus Keempat Libo SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal08122009);. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses SiklusKeempat Libo SBF (tanggal 1822010);r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum ProsesSiklus Kelima Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal24Juli2010);s. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus Kelima Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal12 November 2010);t.

Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sesudah ProsesSiklus Keempat Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal21 Mei2010);. Berita Acara Hauling Out Sesudah Proses Siklus Keempat Mutiara SBF (tanggal 10 Juli 2010);4. Berita Acara Tahun 2009:a. Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 13052009);. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses SiklusKetiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal2182009);.

Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sesudah Proses SiklusKeempat Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 21 Mei2010);. Berita Acara Hauling Out Sesudah Proses Siklus Keempat Mutiara SBF(tanggal 10 Juli 2010);4. Berita Acara Tahun2009:. Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga PematangSBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 13052009);. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 2182009);.

fisik dengan perhitungan yang ada padasistem sebesar Rp.580.700.000 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) yang seharusnya padabrankas ada senilai Rp.879.164.400, (delapan ratus juta seratus enam puluh empat ribu empat ratusrupiah) namun yang ada hanya sebesar Rp.298.464.400, (dua ratus sembilan puluh delapan jutaempat ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah).Adapun cara terdakwa melakukanpenggelapan terhadap uang PT.

Bahwa terdakwa jarang hadir di kantor selama 5 (lima) hari kerja Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 201 bertempat di Jalan PatuanAnggi No.64 Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga tepatnyaBank Mega Syariah Unit Sibolga.e Bahwa setelah dilakukan penghitungan fisik dengan perhitungan yang ada padasistem ditemukan selisih uang sebesar Rp.580.700.000 (lima ratus delapan puluhjuta tujuh ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa

Bank Mega Syariah bagian Internal control di RegionalKantor Medan.Bahwa saksi bersama dengan rekannya saksi Rasita Mendawaty Sembiring yang jugakaryawati PT.Bank Mega Syariah melakukan perhitungan dan pencocokan fisik uang dineraca kantor PT.Bank Mega Syariah Unit Sibolga karena saat itu lapiran bahwa telahterjadi penggelapan uang dikantor PT.Bank Mega Syariah Unit Sibolga Kota dilakukanoleh terdakwa.Bahwa setelah saksi bersama saksi Rasita Mendawaty Sembiring melakukan cash count(perhitungan dan

Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 1.757.753.072,00 Bahwa perhitungan tersebut tetap dipertahankan dalam Surat KeputusanKeberatan;PPN Masa Oktober 2008 yang terutang menurut Pemohon Banding URAIAN Jumlah1a. DPP (PPN dipungut sendiri) Rp 1.891.395.911,001b.

Pajak Keluaran Rp 189.139.591,00 Bahwa perbedaan perhitungan besarnya PPN Masa yang terutang antara SKPKBmaupun keputusan keberatan dengan PPN Masa menurut Pemohon Bandingberasal dari perhitungan pemeriksa memakai asumsi bahwa tidak ada persediaanakhir dan persediaan dianggap habis terjual semuanya, pemeriksa mengabaikanatau tanpa menghitung arus barang;Bahwa pemeriksa menganggap bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkandatadata yang diminta secara lengkap sehingga pemeriksa tidak meyakinipembukuan

Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danHalaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 927/B/PK/PJK/2016Penjualan tersebut, terdapat perbedaan nilai per unit barang mulaidari persediaan awal, pembelian, pemakaian dan penjualan;6. dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danPenjualan tersebut, Majelis dapat melihat bahwa;a. Beberapa jenis barang tertentu Pemohon Banding melakukanpembelian barang terus menerus tetapi tidak ada penjualan selama2 tahun;b.

penjualanSilent Diesel Generator Set 30/10/2008 B168 Silent Diesel Generator Set 335.220.710,00 selama 2 tahun tidak ada penjualanWater Filters 14/10/2008 B204 Water Filters 24.500.474.72 selama 2 tahun tidak ada penjualanWire Rope 07/10/2008 B211 Wire Rope 744.810.190,00 seiama 2 tahun tidak ada penjualan Jumiah 2.594.297 450.79 Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Majelis berpendapat koreksipersediaan menurut Majelis hanya sebesar Rp2.594.297.451,00sehingga koreksi positif Terbanding atas perhitungan

Bahwa dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang,Pemakaian dan Penjualan tersebut, terdapat perbedaan nilaiper unit barang mulai dari persediaan awal, pembelian,pemakaian dan penjualan;6.2.5. Bahwa dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang,Pemakaian dan Penjualan tersebut, Majelis dapat melihat:a. Bahwa beberapa jenis barang tertentu Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding) melakukan pembelianbarang terus menerus tetapi tidak ada penjualan selama 2tahun;b.

Sehingga produk hukumpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN yang dilanjutkan dengan surat keputusankeberatan tidak bisa digunakan sebagai dasarpenetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Juni 2004 sesuai Pasal3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut := Rp572.137.486,00= Rp457.709.989,00= Rp114.427.497,00= Rp 11.442.750,00bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Juni 2004 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut :Pajak Masukan = Rp 60.302.945,00Pajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

Majelis berpendapat bahwa sepanjangdalam proses keberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yangdilakukan pada proses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak adaaturan yang mengatur dasar penetapan dan dasar perhitungan yang harus diikuti olehTerbanding pada proses keberatan maka halhal yang telah dilakukan oleh Terbandingpada proses keberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturanperpajakan yang berlaku;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding

dalam proses perhitungan PPN Masa Pajak Juni2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk Masa PajakJuni 2004 adalah sebesar Rp289.333.157,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNmenimbangmenimbangmenimbangmenimbangMengingatMemutuskanbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah

Putusan Nomor 690/B/PK/Pjk/2018Pemohon Banding berkeyakinan bahwa perhitungan Bea Keluar yangtelahPemohon Banding bayar dan Pemohon Banding laporkan dalamPemberitahuan Ekspor Barang Nomor 000113 tanggal 3 September 2013telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku, sedangkan perhitungan Bea Keluardalam Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Nomor28/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 adalah salah.

Dengan demikian,Pemohon Banding mohon agar permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Nomor28/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 dikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.69038/PP/M.VIIA/40/2016, tanggal 8 Maret 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan membatalkan Surat Penetapan

Kembali Perhitungan BeaKeluar (SPKPBK) Nomor SPKPBK28/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015,atas nama PT Putra Alam Lestari, NPWP 02.373.197.9701.000, AlamatJalan Imam Bonjol, Nomor 525, Pontianak, Kalimantan Barat dan alamatKorespondensi di Jalan KH.

Menyatakan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar NomorSPKPBK28/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 sah dan berdasarhukum;4. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksa materi pokoksengketa;5.

Putusan Nomor 690/B/PK/Pjk/2018Pemohon Banding, NPWP 02.373.197.9701.000, sehingga Bea Keluaryang masih harus dibayar menjadi nihil adalan sudah tepat dan benardenganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor SPKPBK28/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 yangditerbitkan oleh Direktur Audit a.n.

Bahwa perhitungan Biaya Operasional Karyawan sebesarRp44.624.703.630,00 berasal dan data Buku Besar denganperhitungan berdasarkan jenis beban atau biaya pengeluaran adalahsebagai berikut : 1. Upah langsung Rp 868.102.6682. Upah Satuan Rp 128.040.7573. Uang makan tenaga langsung Rp 24.644.0664. Uang lembur tenaga langsung Rp 2.143.3505: Tenaga Alokasi Rp 202.693.0576. Gaji Rp 3.486.048.4937. Upah tak langsung Rp 2.087.741.9018.

Bahwa dalam proses keberatan, perhitungan atas koreksi DPP PPhPasal 21 diubah oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaHalaman 11 dari 25 halaman.

Objek di KPP Medan Timur sebesar Rp Rp 2.513.518.744,00;Menurut Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)objek tersebut seharusnya dimasukkan dalam perhitungan ekualisasisebagai pengurang objek PPh Pasal 21 yang telah dilaporkannamun tidak menjadi penambah nilai jumlah objek PPh Pasal 21.Sedangkan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) pada saat pemeriksaan dan keberatan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidak dapatmenunjukkan perhitungan/jumlah objek

Bahwa berdasarkan penelitian atas Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP),Objek PPh Pasal 21 berupa perhitungan Biaya Operasional Karyawansebesar Rp44.624.703.630,00 yang berasal dan data Buku BesarTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding), diketahuirincian perhitungannya adalah sebagai berikut:Halaman 16 dari 25 halaman.

Apabila tidak termasuk objek PPh Pasal 21dalam General Ledger yang dihitung oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) dalam perhitungan ekualisasi, makaatas akun apa dan berapa nilai objek PPh Pasal 21 dalam GeneralLedger lokasi kantor cabang yang menurut Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) belum dimasukkan dalamperhitungan ekualisasi menurut Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding), hal tersebut juga tidak dijelaskan danHalaman 18 dari 25 halaman.

Bea Keluar atas barang yang diekspor oleh Pemohon Banding sudah sesuai saat barangtersebut diekspor sehingga tidak diperlukan penetapan kembali perhitungan bea keluar atasekspor barang;3.

Perhitungan bea keluar Pemohon Banding sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku;bahwa alasan Terbanding menetapkan tagihan kekurangan bea keluar, karena ketentuanpengenaan Bea Keluar memakai Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku saatPemberitahuan Ekspor Barang (PEB) mendapat Nomor Pendaftaran dari Kantor Pengawasandan Pelayanan Bea dan Cukai, seperti yang ditetapkan pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan MenteriKeuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Pemungutan BeaKeluar

Tanggal Pelunasan dan Kurs yang digunakanbahwa Pemohon Banding telah melunasi Bea Keluar, pada tanggal sebagaimana yangtercantum di dalam tabel dibawah ini, yaitu atas PEB dengan nomor yang disebut pada kolom(2) dan tanggal yang disebut pada kolom (3), pada tanggal yang disebut pada kolom (4);bahwa pelunasan dilakukan dengan perhitungan menggunakan kurs per USD 1,00 sebesarrupiah yang disebut pada kolom (5), yaitu berdasarkan atas Surat Keputusan Menteri Keuanganyang disebut pada kolom (6) yang masa

Kesimpulan Majelisbahwa perhitungan kembali bea keluar sebagaimana yang tercantum di dalam KEP162/WBC.15/2011 tanggal 21 Oktober 2011 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember 2008tentang Pemungutan Bea Keluar, yang menyatakan :Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1),berlaku ketentuan sebagai berikut :a.

Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan adalah Nilai Tukar Mata Uang yang berlaku padasaat pembayaran Bea Keluar untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor.bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis tersebut, perhitungan Bea Keluar oleh Terbandingsudah benar;bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar olehTerbanding sesuai : KEP162/WBC.15/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang PenetapanKembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang Diekspor Oleh PT.

maka jumlah kekurangan pajak (Pajak terutang/Pajak Keluaran setelahdikurangi Kredit Pajak misalnya Pajak Masukan, PPN/PPnBM yang telah disetor) untuk masingmasing MasaPajak dapat dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 465/KMK.01/1987 yaitu kekurangan tersebut dibagi rata per Masa Pajak;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis berpendapat karena Terbanding tidak mengetahui secarapasti jumlah PPN/PPnBM yang kurang dibayar untuk masingmasing Masa Pajak maka perhitungan

Rp2.512.432.252,00);bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding,penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dan faktafakta yang terungkap dalam persidangan, terbuktibahwa untuk Masa Pajak Desember 2007 tidak terdapat objek Pajak Pertambahan Nilai atas Biaya PromosiBarang Promosi dan Hadiah yang tercatat dalam akun GL 61020202, karena transaksi tersebut adanya diMasa Pajak Maret sebesar Rp25.057.957,00 dan Masa Pajak April 2007 sebesar Rp2.487.374.295,00;bahwa perhitungan

Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan MembangunSendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap Yang Menurut TujuanSemula Tidak Untuk Diperjualbelikan :d.1 Impord.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabeand.3Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabeand.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPNd.5 Kegiatan Membangun Sendiri607.026.124.448oOo OO Oo d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan 0Semula Tidak Untuk Diperjualbelikand.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6) 02 Perhitungan

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (7.829.163.763)3 Kelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (7.883.486.440)Dikompensasikan ke Masa Pajak ..... (pembetulan) 0c.

Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 607.026.124.4482 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2) 55.127.409.872b. Dikurangi :b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 62.956.573.635c. Diperhitungkan :c.1. SKPPKPd.Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.1c.1) 62.956.573.635 e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (7.829.163.763)3 Kelebihan Pajak yang sudah : a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (7.883.486.440)b.

Melakukan perhitungan pajak sesuai dengan peraturan perpajakanyang berlaku yang menjadi tanggungan Petambak Plasma.b. Mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan FasiitasPinjaman yang diberikan Pemberi Pinjaman (apabila diperlukan).c.

Penggugattelah melakukan Perhitungan Nilai Tambak terhadap asset Para Tergugatsampai dengan tanggal 30 Juni 2016 dan dilaporkan pada tanggal 31 Juli 2016.Adapun perhitungan atas Harga NilaiJualUnitTambak adalah: NilaiPerhitungan Unit Tambak Depresiasi, sedangkan Nilai Perhitungan UnitTambak adalah Harga Perolehan Awal Unit Tambak + Penambahan AssetUnit Tambak + Inflasi.TABEL IlPERHITUNGAN NILAI TAMBAK PARA TERGUGAT NilaiAwal PENAMBAH 1 4) ici acy nine NILAI etPARA PKS AN ASSET idalans tambak DEPRESIA

Menyatakan perhitungan Niai Aset Tambak sebagaimana ketentuan Pasal Pasal11 Ayat (3) huruf b Perjanjian Kerjasama (PKS) sebagaimana Tabel Ill di bawahini:TABEL IllPERHITUNGAN NILA TAMBAK PARA TERGUGATNitai Awar PENAMBAHA NILAI Warren.

Hal iniPENGGUGAT tuangkan dalam TABEL tentang Perhitungan Hutang ParaTergugat dan TABEL Il tentang Perhitungan Piutang Para Tergugat.Isi Perjanjian aquo inilah yang menyebabkan kondusifitas PARATERGUGAT selalu terlilit hutang oleh PENGGUGAT yang tidak pernahselesai hingga 16 (enam belas) tahun.

Sehingga PARA TERGUGAT menolakseluruh perhitungan pada TABEL tentang Perhitungan Hutang ParaTergugat, TABEL Il tentang Perhitungan Piutang Para Tergugat, TABEL Illtentang Perhitungan Nilai Tambak Para Tergugat, TABEL WV tentang NilaiTotal Hutang Para Tergugat, dan TABEL V tentang Nilai Total Piutang ParaTergugat.

Dengan SSPCP tanggal 1 Februari 2012 (transaksi MPN:00080201 12586001);B Segi Materi;Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah diterbitkannyaKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP301/WBC.03/2011tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang DieksporOleh PT.

amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put45096/ PP/M.IX/19/2013 tanggal 23 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalahsebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP301/WBC.03/201 1tanggal 19 Desember 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atasBarang Yang Diekspor oleh PT.

Nomor 214/PMK.04/2008dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluar ......

Putusan Nomor 250/B/PK/PJK/201526dan bukti yang sama yang digunakan oleh Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor atau Kepala Seksi Pabean bukan data dan bukti baru (novum)menetapkan kembali perhitungan Bea Keluar dengan menggunakantanggal realisasi ekspor ............

Nomor KEP301/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang perhitungan Bea Keluardengan menggunakan tanggal realisasi ekspor bukan dengan tanggal PEByang telah didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, tidak sesuai denganPasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluar ......

Bank DKI dalam 2 (dua) periode, makamenurut majelis, perhitungan hakhak tunjangan penggugat berlakuketentuan sebagaimana diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri No. 58Tahun 1999 jo.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan MajelisHakim yang menentukan perhitungan pembayaran uang jasapenghargaan selama 2 (dua) periode berdasarkan SK Menteri DalamNegeri No. 58 Tahun 1999 jo. SK Menteri Dalam Negeri No. 234 Tahun1976 karena acuan dasar hukum dan perhitungan untuk menentukan uangjasa penghargaan keliru dengan alasan sebagai berikut:a. Mengenai perhitungan Uang Penghargaan untuk periode jabatanpelaksanaan tugas (19981999).

perhitungan uang jasa pengabdian sebelumnyatelah dicabut dengan Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriNo. 584 17 Tahun 1986 dimana perhitungan uang jasapengabdian ditentukan berdasarkan Keputusan Gubernur; Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala DKI JakartaNo. 1853 Tahun 1987 perhitungan pemberian uang pengabdianadalah: 2,5 % dari laba kotor secara bersamasama yaitu 3 direksidengan perbandingan untuk direktur 90 % dari Direktur Utama (100:90 : 90) sehingga bagian yang bersangkutan sebesar 90/280

Bank DKI dalam 2 (dua) periode, makamenurut majelis, perhitungan hakhak tunjangan Penggugat berlakuketentuan sebagaimana diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri No. 58Tahun 1999 jo.

. 234 Tahun 1976 yangmenjadi acuan perhitungan uang jasa pengabdian sebelumnyatelah dicabut dengan Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriNo. 584 17 Tahun 1986 dimana perhitungan uang jasa pengabdianditentukan berdasarkan Keputusan Gubernur; Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala DKI JakartaNo. 1853 Tahun 1987 perhitungan pemberian uang pengabdianadalah: 2,5% dari laba kotor secara bersamasama yaitu 3 direksidengan perbandingan untuk direktur 90% dari Direktur Utama (100:90 : 90) sehingga bagian

ANAK 2, umur 2 bulan;Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis danbahagia, namun sejak bulan Juni 2012 keadaannya mulai tidak harmonis dan seringterjadi perselisihan dan pertengkaran;Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohonterlalu perhitungan dalam mengelola uang, misalnya Pemohon mempunyai usahaternak beberapa sapi sehingga Pemohon membutuhkan biaya untuk merawat ternaktersebut, namun Termohon selalu perhitungan ketika Pemohon meminta

Bahwa sekitar tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antaraPemohon dan Termohon yang disebabkan karena karena Termohon terlaluperhitungan dalam mengelola uang, Pemohon mempunyai usaha ternakbeberapa sapi sehingga Pemohon membutuhkan biaya untuk merawat ternaktersebut, namun Termohon selalu perhitungan ketika Pemohon meminta uangkepada Termohon padahal Pemohon juga telah memberikan semua uang hasilkerja Pemohon ketika Pemohon bekerja menjadi TKI bersama Termohon;d.

Bahwa sekitar tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antaraPemohon dan Termohon yang disebabkan karena karena Termohon terlaluperhitungan dalam mengelola uang, Pemohon mempunyai usaha ternakbeberapa sapi, namun Termohon selalu perhitungan ketika Pemohon memintauang kepada Termohon untuk perawan sapisapi tersebut, padahal Pemohonjuga telah memberikan semua uang hasil kerja Pemohon ketika Pemohonbekerja menjadi TKI bersama Termohon;d.

dalam mengelola uang, Pemohon mempunyai usahaternak beberapa sapi, namun Termohon selalu perhitungan ketika Pemohon meminta uangkepada Termohon untuk perawan sapisapi tersebut, padahal Pemohon juga telahmemberikan semua uang hasil kerja Pemohon ketika Pemohon bekerja menjadi TKIbersama Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggalselama 2 bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan tersebut harusdinyatakan

memenuhi syaratsebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksisaksi tersebut sahsebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksisaksi Pemohontersebut, Majelis Hakim menemukan faktafakta bahwa antara Pemohon dan Termohonterjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon terlalu perhitungandalam mengelola uang, Pemohon mempunyai usaha ternak beberapa sapi, namunHlm. 5 dari 8 hal.Termohon selalu perhitungan

Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai keberatanterhadap perhitungan jumlah hutang yang harus dibayar olehPenggugat kepada Tergugat karena menurut Penggugat dengandiklasifikasikannya fasilitas kredit Penggugat sebagai kredit macetmaka Penggugat tidak berkewajiban membayar bunga berjalan dandenda, tetapi menurut Penggugat ternyata Tergugat masihmemperhitungkan bunga berjalan dan denda terhadapPENQQUQAL. ~~~~ nn nnn nnn nnn nnn nn nnnnnennsb.

Bahwa perhitungan hutang Penggugat adalah telah sesuai dengan AktaPerjanjian Kredit Modal Kerja No.53 tanggal 21 September 2004 yangdibuat dihadapan H.Indra Purnama, SH., Notaris di Pekanbaru jo. AktaNo.31 tanggal 22 Mel 2001 yang dibuat dihadapan Mohammad DaharUmar, SH, Notaris di Pekanbaru yang telah disepakati Penggugat clanT@rguat. nne nn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nn nnn nn nnn nanan n mann ncnnnsb.

Bahwa perhitungan bunga clan denda akan terus berjalan sesuaikesepakatan dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati19antara .Penggugat clan Tergugat , kecuali apabila hutang Penggugattelah lunas. Bahwa apabila Penggugat terus bersikap tidak kooperatifuntuk melakukan pembayaran/pelunasan kredit clan beritikad tidak balkdengan seolaholah melakukan pembayaran angsuran padahalpembayaran tersebut jauh diluar perhitungan yang diperjanjikan, makaPenggugat tetap akan dikenakan bunga clang.

Bahwa Tergugat menolak posita gugatan Penggugat butir 6 sampai denganbutir 8 agar Penggugat melakukan perhitungan ulang atastunggakankewajiban kredit Penggugat dengan melibatkan jasa kantor akuntan. Haltersebut didasarkan alasanalasan sebagai berikut:a.

Bahwa Perhitungan bunga yang dilakukan oleh Tergugat terhadapfasilitas kredit Penggugat telah sesuai dengan kesepakatan Penggugatdan Tergugat di dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.53 tanggal21 September 2004 yang dibuat dihadapan H.Indra Purnama, SH.,Notaris di Pekanbaru jo. Akta No.31 tanggal 22 Mel 2001 yang dibuatdihadapan Mohammad Dahar Umar, SH, Notaris di Pekanbaru. b.

Membayar Uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 yang belumdibayar dengan perincian perhitungan sebagai berikut:Masa kerja 4 tahun 4 bulanGaji Pokok dan Tunjangan Tetap =: Rp3.365.000,00Dengan perincian perhitungan sebagai berikut : Uang Pesangon (UP) R03 365,000 00 = Rp33.650.000,00 Uang Penghargaan MasaKerja (UPMK) 2 X Rp3.365.000,00 = Re6.730.000,00 Rp40.380.000,00 Uang Pergantian Hak (UPH) 15 % xHak Perumahan & Rp40.380.000,00 = Rp6.057.000,00KesehatanCuti belum gugur : size = Rp1.211.400,00

Menghukum Tergugat untuk membayar Upah selama ProsesPenyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepadaPenggugat yaitu selama 12 (dua belas) bulan gaji pokok berjalan terhitungsejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan April 2020 secara tunai dansekaligus, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :12 bulan x Rp3.365.000,00 = Rp40.380.000,00(empat puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)7.

Membayar Uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 yangbelum dibayar dengan perincian perhitungan sebagai berikut:Masa kerja 4 tahun 4 bulan Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap : Rp3.365.000,00Dengan perincian perhitungan sebagai berikut :Uang Pesangon (UP) 2 BXOK. = Rp33.650.000,00Rp3.365.000,00 Uang PenghargaanKerja (UPMk)Masa > x Rp3.365.000,00Rp6.730.000,00 Rp40.380.000,00 Uang Pergantian Hak (UPH) Hak Perumahan &:/15%*X Rp6.057.000,00 Halaman 6 dari 13 hal. Put.

Membayar Uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 yangbelum dibayar dengan perincian perhitungan sebagai berikut:Masa kerja 4 tahun 4 bulanGaji Pokok dan Tunjangan Tetap : Rp3.365.000,00Dengan perincian perhitungan sebagai berikut: .2 x 5 x Uang Pesangon (UP) Rp3.365.000,00 = Rp33.650.000,00Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) 2 X Rp3.365.000,00 Rp6.730.000,00Rp40.380.000,00Uang Pergantian Hak (UPH)Hak Perumahan & 19 ZaxRp40.380.000,00 = Rp6.057.000,00Kesehatan. 9/25 x =Cuti belum gugur Rp3.365.000,00

sebagai berikut :12 bulan x Rp3.365.000,00 = Rp40.380.000,00:(empat puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar Upah selama ProsesPenyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepadaPenggugat yaitu selama 12 (dua belas) bulan gaji pokok berjalanterhitung sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan April 2020 secaratunai dan sekaligus, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:12 bulan x Rp3.365.000,00 = Rp40.380.000,00(empat puluh juta tiga ratus delapan

(P2).Bahwa akan tetapi dalam Pemberitahuan Terlawan kepada Pelawan No.M.2007.36/ DIRECTOR 4 CR 4 diminta segera melunasi seluruh fasilitas yang sudahjatuh tempo berikut tunggakantunggakan (outstanding pinjaman) kepada Terlawan,sebesar Rp 5.151.700.643,45 ; (P3).Bahwa dari kenyataan ini, terbukti pada tanggal 15 Januari 2007, Terlawan telahmembuat dua perhitungan yang berbeda atas outstanding pinjaman Pelawan, yaitu :e Piutang Terlawan yang ditagihkan melalui eksekusi Hak Tanggungansebesar Rp 5.322.851.246,59

dane Sedangkan piutang Terlawan yang ditagihkan langsung kepada Pelawansebesar Rp 5.141.700.643,45.Bahwa dengan adanya dua perhitungan yang berbeda ini, berarti terbuktibesarnya piutang Terlawan kepada Pelawan masih merupakan jumlah yang belum pasti;Bahwa karena besarnya piutang Terlawan yang ditagihkan belum pastinominalnya, Pelawan pada tanggal 23 Februari 2007 telah mengajukan perlawananterhadap eksekusi yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Temanggung, sebagaimanaperkara yang terdaftar di Kepaniteraan

Tmg terhadap diriPelawan;Bahwa perkara No. 04/Pdt.Plw/2007/PN.Tmg oleh Majelis Hakim yangmemeriksa perkara a quo, telah diputus tanggal 07 Agustus 2007 dengan amar putusan :123Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan beritikad baik;Menyatakan menurut hukum bahwa jumlah hutang Pelawan kepada Terlawansampai dengan perhitungan per tanggal 15 Januari 2007 sesuai denganoutstanding dan pemberitahuan Terlawan berdasarkan Surat NomorM.2007.36

Tmg tanggal 07 Agustus 2007 secara tegas terbaca :e Menimbang, bahwa meskipun perlawanan (verzet) secara hukum tidakmenunda eksekusi, akan tetapi Pengadilan Negeri Temanggung sebagaipelaksana eksekusi tetap menunda pelaksanaan eksekusi Hak TanggunganNo. 01/Pdt.Eks.Hip/2007/PN.Tmg, sampai adanya perhitungan yang pastimelalui putusan pengadilan.Hal. 3 dari 11 hal. Put.

No. 861K/Pdt/2011Bahwa dengan pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim sebagaimanatersebut di atas, berarti pelaksanaan eksekusi perkara No. 01/Pdt.Eks.Hip/2007/PN.Tmg,harus ditunda sampai adanya perhitungan yang pasti melalui putusan Pengadilan;Bahwa dalam perkara No. 04/Pdt.G.Plw/2007/PN.Tmg, Pelawan sama sekalitidak meminta penetapan berapa besarnya nominal piutang Terlawan kepada Pelawan,Pelawan hanya mohon setelah piutang Terlawan terbukti belum pasti jumlahnya, agareksekusi perkara No

Perhitungan uji arus barang yang Terbandinglakukan terdapat beberapa kesalahan yaitu:a. Pada jumlah sapi awal, Terbanding kurang memperhitungkan 1sapi yaitu sapi dari shipment 84;b.

Atas sengketa koreksi peredaran usaha sebesarRp23.349.383.644,00;yang terdiri atas:1) Koreksi perhitungan arus piutang dan penerimaan kasRp719.977.447,00;Halaman 49:Majelis berpendapat bahwa perhitungan uji arus piutangoleh Terbanding telah menggunakan data yang sama yangdigunakan oleh Pemohon Banding dalam bantahannya,sehingga perhitungan Terbanding dengan menambahkanunsur pengurangan Saldo Fund deposit atau sisi debit fundHalaman 12 dari 68 halaman Putusan Nomor 1933/B/PK/PJK/2017deposit dimaksud

Terkait koreksi perhitungan arus' piutang danpenerimaan kas sebesar Rp719.977.447,00, diperolehberdasarkan pengujian arus piutang dan penerimaankas;b.

Jika perhitungan tagihanberdasarkan banyaknya sapi yang dipotong kurang dariRp5.000.000,00 maka pihak IPB berhak menagihperusahaan sebesar Rp5.000.000,00 tanpa didasarioleh banyaknya sapi yang dipotong.

Perhitungan yang tidak diyakini yaitupada saat perut sapi dipotong, bagian perut yang keluartidak langsung ditimbang akan tetapi dibawa ke ruanganlain terlebih dahulu.

Kekeliruan Judex Facti ini dalam menerapkansuatu. bukti surat dalam melakukan perhitungan kerugian Negaraseharusnya perhitungan volume berdasarkan pada gambar yang telah diAddendum dan dalam pekerjaan ini telah dilakukan perhitungan fisik olehPengawas Teknis lapangan dari PU dengan menggunakan Actual Chek,ternyata pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa telah sesuai, faktahukum ini relevan hasil pengukuran pada saat sidang lapangan dansebagaimana telah diungkapkan dalam Dissenting Opinion dari salah

Saksi Suhirno jelas telahkeliru dan tidak dapat dipergunakan dalam melakukan perhitungan kerugianNegara.

No. 212 PK/Pid.Sus/2012karena terdapat perbedaan perhitungan pada angka dasar perhitunganlebar alas irigasi.

Atau jika dalam melakukan perhitungan kerugian Negaramempergunakan angka dari Saksi Ahli Suhirno untuk lebar alas irigasinya40 cm tersebut dikonstruktikan pada Addendum (bukan dengan gambarawal) dipergunakan dalam melakukan perhitungan kerugian Negara makahasil perhitungan kerugian Negaranya berbeda pula dan, jelas perhitungankerugian Negara akan menjadi berkurang, karena terdapat perbendaanperhitungan pada angka dasar perhitungan lebar alas irigasi dan perbedaanpada metode perhitungannya menggunakan

No. 212 PK/Pid.Sus/2012fakta hukum ini sesuai dengan pengukuran pada saat sidang lapangan,artinya pekerjaan yang dilakukan Terdakwa telah sesuai dengan Addendumdan relevan dengan Actual Chek;Dengan demikian perhitungan kerugian Negaranya idealnya harus mengacupada fakta hukum di lapangan dengan angka dasar 46 cm dandibandingkan dengan gambar Addendum bukan dengan gambar awal,maka perhitungan Saksi Ahli Suhirno dalam perkara ini harusdikesampingkan serta secara tidak langsung perhitungan yang dilakukanoleh

banding sebagai suatuupaya hukum kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan KeberatanNomor KEP836/WPJ.29/2012 tertanggal 25 Juli 2012, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2/7 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanadiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal36 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakserta peraturan perundanganundangan perpajakan yang masih berlaku;Perhitungan

perhitungan PPNMasa Pajak Desember 2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak Desember 2004 adalah sebesarRp129.496.267,00:Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KeputusanMenteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002;Bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan

(lebih) bayar 123.445.888,00 Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali (d.h Pemohon Banding): Bahwa perhitungan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus(lebih) dibayar sebesar(Rp.0,00) Nihil: Bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonan banding, suratbantahan, penjelasan tertulis, penjelasan tertulis tambahan, data lainnyabaik yang diserahkan dalam persidangan maupun disampaikan melaluisekretariat pengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:1.

Bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarHalaman 10 dari 15 halaman.

Sehingga produk hukum penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak biasa digunakan sebagai dasar penetapansekaligus dasar perhitungan PPN yang masih harus dibayar;Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPNMasa Pajak Desember 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut:DPP PK Rp1.088.421.389,00DPP (80/100xDPP Pk) Rp870.737.111,00Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 217.684.278,00PPN (10/100xDPP) Rp 21.768.428,00Kesimpulan

Padahal nyatanya metode perhitungan yang digunakan olehHal. 2 dari 80 hal Put.

Dan tentunya, perhitungan seperti ini telah menjadikannilai aset 3 (tiga) tahun terakhir dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. bengkakHal. 3 dari 80 hal. Put.

No. 679 K/Pdt.SusKPPU2014 Total4.357.130.161.417 1.917.618.445.275 Merujuk pada pernyataan dan tabel Termohon Keberatan tersebut di atas, dapatdiketahui bahwa perhitungan nilai aset gabungan akibat pengambilalihan sahamPT TAM telah dilakukan oleh Termohon Keberatan dengan mengikutsertakannilai aset PT Tiga Pilar Corpora (PT TPC) yang didaulat oleh TermohonKeberatan sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali;8 Tata cara perhitungan TermohonKeberatan tersebut jelas keliru,karena alasanalasan di

Metode perhitungan seperti demikiandidasari oleh Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor57/2010 dan selaras pula dengan keterangan ahli hukum persaingan usaha Dr.Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H. (vide Halaman 6 Nomor 5 Lampiran5);Berikut adalah rincian perhitungan nilai aset ratarata 3 (tiga) tahun terakhir dariPT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.: PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD, TBK.

Karena Tidak Menerapkan Metode Perhitungan Nilai AsetRatarata 3 (tiga) Tahun Terakhir Sebagaimana Yang Dipersyaratkan DalamPenjelasan Pasal 5 Ayat (2) Huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010.1819Sebagaimana yang telah diuraikanoleh Pemohon Keberatansebelumnya, Termohon Keberatantelah keliru denganmempertimbangkan PT TPCsebagai Badan Usaha IndukTertinggi dari PemohonKeberatan, dan telah keliru karenatelah mengikutsertakan aset PTTPC ke dalam perhitungan nilaiaset gabungan akibatpengambilalihan

Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) PPN Masa Pajak Januari 2007 Nomor :00001/307/07/543/11 tanggal 6 Juli 2011;bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap alasanalasan Banding dari SuratBanding Nomor: 100/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Banding Nomor: 100/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 diketahui halhal sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam Surat Bandingnya mengajukanbanding atas sengketa PPN dengan perhitungan

Dengan demikian,nilai sengketa per bulan adalah Rp 108.963.303.048,00 Rp 104.496.340.729,00 =Rp 4.466.962.319,00 / 12 bulan = Rp.372.246.860,00;2) Penyerahan Kulit ke ST yang menjadi objek PPN.bahwa dari perhitungan Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat :bahwa alasan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Banding PPN MasaPajak Januari 2007 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPhBadan Tahun Pajak 2007 yang juga diajukan banding;bahwa Majelis tidak mengetahui nilai sengketa

Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (ad) 0Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan ke masa pajak ...... (karena pembetulan) 0c.

Oleh karena itu Pemohon Bandingdengan itikad baik menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh PB&Copada proses keberatan, sehingga terdapat perbedaan perhitungan PPh BadanTahun Pajak 2007 yang terutang menurut SPT adalah RpO /NIHIL tetapi menurutSurat Keberatan menjadi sebesar Rp533.375.307,00 dan menurut Surat Bandingtetap sebesar Rp533.375.307,00 (Cfm Surat Banding dalam sengketa PPh Badanhalaman 18);bahwa Terbanding mengacu pada ketentuan Pasal 26A ayat (4) UndangUndangKetentuan Umum

PPN Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2007 menjadi sesuai dengan perhitungan dalam Surat Keberatan sebagaiberikut:Ekspor Rp 3.125.554.073Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 2.740.342.563Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 1.682.309.204Total Rp 7.548.205.840Pajak Keluaran yang harus dipungut Rp 274.034.256Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 417.749.435Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 0Total Rp 417.749.435MenimbangMenimbangMengingatMemutuskanPPN yang kurang (lebih) bayar Rp