Ditemukan 555686 data
1.MUHAMMAD RUSDI, S.H.,M.H.
2.IWAN WINARSO, S.H., M.Hum.
3.INDRA ZULKARNAIN, S.H.
4.INDAH KUSUMA DARAFAULIKA, S.H.
Terdakwa:
1.MARDIANTO Alias ABIT
2.YOKI PUTRA Alias OKI
5 — 4
Fajar Kurniawan Adhyaksa, S.H.
Terdakwa:
JUHDI Bin BASRAN
37 — 22
Andi Purnomo, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.DADANG PRAYOGA Bin KHABUDDIN.
2.SUBIAN JAMIN Bin BUSTAMI
3.SUPENDI Bin MISRO.
64 — 33
Pembanding/Terdakwa II : DIDIK HENGKY PRASETYO Bin SUNARDI Diwakili Oleh : ABDULLAH AZIZ BALHMAR, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum I : NI PUTU PARWATI, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : RAKHMAWATI UTAMI, SH.MH.
Terbanding/Penuntut Umum III : ARDINITYANINGRUM DWI RATNA,SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : MUSTOFA,SH
76 — 47
La Ode Muhammad Nuzul, SH.
Terdakwa:
RUSLIN SADO alias SADO
48 — 18
Mugyadi, SH.
Terdakwa:
1.ADI FAJAR
2.BARMO BIN USMAN
3.RAHMAT S. SULING BIN SARPIN
4.FADLI SARPIN BIN SARPIN
5.ARYADI FAJAR BIN FAJAR
6.RUDI
19 — 9
Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, S.H., M.H.
Terdakwa:
Ni Kadek Ayunikha
28 — 3
EDWARDO, S.H., M.H
Terdakwa:
AUNG MYINT THIEN
121 — 0
Memperhatikan, Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa Aung Myint Thien tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan
I Dewa Narapati, SH.
Terdakwa:
Paidi Bin Yono
33 — 14
Menyatakan Terdakwa PAIDI Bin YONO secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usahadan/atau kegiatan pengelolaan perikanan yang tidak mematuhiketentuan menteri tentang persyaratan atau standar operasionalprosedur penangkapan ikan Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf cdan e Undang Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atasUndang undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan;2.
Nomor42/PermenKP/2015 Tentang Sistem Pemantauan Kapal PerikananPasal 15 ayat (1) Permen KP No. 42 Tahun 2015 Setiap kapalperikanan yang telah memasang transmiter SPKP sebagaimanaHalaman 4 dari 20 putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2017/PN Dpsdimaksud dalam Pasal 12 wajib mengaktifkan transmiter SPKP dandapat dipantau di PPKP.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c dan e Undang Undang No. 45 tahun 2009tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 tahun 2004
Daerah, jalur dan waktu atau musin penangkapan ikan. bahwa bila melanggar hal tersebut diatas maka sangsinyaterdapat pada pasal 100 Undang Undang No. 45 tahun 2009 tentangPerubahan atas Undang undang No. 31 tahun 2004 tentangPerikanan yaitu : setiap orang yang melanggar ketentuan yangditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) di pidanadengan pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000.00 (Dua ratuslima puluh juta rupiah); bahwa sesuai dengan SIPI nomor 26.17.0001.01.56511 yangAhli linat
Timur RI) itu merupakan WPPNRI 718 serta masih beradadalam jalur II, hal ini melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf c UndangUndang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang undangNo. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi setiap orangyang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan perikananwajid memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengenai : c. Daerah, jalur dan waktu atau musin penangkapan ikan; bahwa KM.
22ayat (2) huruf a dikecualikan, dalam hal: transmiter rusak(membuat catatan manual terhadap posisi kapal kemudiandilaporkan kepada Direktur Jenderal PSDKP), kapal docking(memberikan laporan kepada Direktur Jenderal PSDKP), kapaltidak beroperasi (memberikan laporan kepada Direktur JenderalPSDKP), dan force majeure; bahwa Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang UndangNo. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2017/PN Dpstahun 2004
1.Christofel Heberon Mallaka, S.H.
2.Mawardi, S.H., M.H.
3.Sisca Gitta Rumondang, S.H., M.H.
4.Vendy Trilaksono, S.H.
5.Putu Andy Sutadharma, S.H.
Terdakwa:
1.DAMIN alias DAMIN
2.ALDI RYADIN alias ALDI
3.MUSTAMIN alias TAMIN
4.RUSTAM alias RUSTAM
5.TAJUDIN alias TAJUDIN
6.RUSTAN alias RUSTAN
94 — 60
diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana turut serta perbuatan yang dengan sengajamemiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alatpenangkap ikan dan/atau alat bantu) penangkapan ikan yangmengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapalpenangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RepublikIndonesia sebagaimana diatur dan diancam Pldana dalam Pasal 85 Jopasal 9 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UUNomor 31 Tahun 2004
NTT, merekaterdakwa ditemukan dan diperiksa oleh saksi YESKIEL EKLOPAS LIFU AliasADI dan temantemannya.Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanaHalaman 7 dari 33 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbjtelah diubah dan ditambah pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaJo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut
RUSTAN AliasRUSTAN) dan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, sedangkanunsur setiap orang yang mengacu sebagai unsur delik dari perbuatan pidanaHalaman 21 dari 33 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbjdalam perkara aquo akan dibuktikan setelah pembuktian unsur unsur lainnyadari Pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdan ditambah pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Unsur dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/ataumenggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikanyang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapalpenangkap ikan di wilayah pengelolaanperikanan Negara RepublikIndonesia; Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan dalam Pasal 9 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdirubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 bahwayang dimaksud dengan alat
bantu penangkapanikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasukdiantaranya adalah jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompressor;Menimbang, bahwa terhadap sub unsur memiliki, menguasai, membawa,dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapanikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber daya ikan di kapalpenangkap ikan dalam unsur kedua dari Pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1) UU Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004
Terbanding/Terdakwa : JALALIN BIN LAHASENG
55 — 21
Eviuta Jaya GT 27 untuk mengangkat jankarkemudian melakukan perjalanan kembali ke pelabuhan Saumlaki dan akhirnya ditangkap ; Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimaan diatur dan diancam pidana dalam pasal 93ayat (1) jo. pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikaansebagaiaman telah diubah dengan UndangUndang RI nomor 45 tahun 2009 ; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Reg. Perk.
Menyatakan Terdakwa JALAIN BIN LAHASENG Alias MURE terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tidak pidana perikanan sebagaimana dakwaan pasal 93ayat (1) jo. pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikaansebagaiaman telah diubah dengan UndangUndang RI nomor 45 tahun 2009 ; Hal 3 dari 9 Hal Put.
Evita Jaya GT 27 tersebut tidak dilengkapi dengansuratsurat secara lengkap dan memang seharusnya apabila suratsurat tersebut masaberlakunya sudah habis maka pemilik kapal haruslah memperbaharui kelengkapan suratsuratyang berkaitan dengan kapal tersebut ;Menimbang, bahwa dalam pasal 104 ayat (2) UndangUndang RI no. 31 tahun 2004,tentang Perikanan, dan pasal 76 a Undangundang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang No. 31 tahun 2004, tentang Perikanan, di dalam penjelasannya tidak pernahditemukan
atas, maka putusanpengadilan tingkat pertama haruslah dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dihukumuntuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk biaya perkara tingkatbanding sebersar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;Mengingat pasal 93 ayat (1) jo. pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI nomor 31 tahun2004 tentang Perikaan sebagaiaman telah diubah dengan UndangUndang RI nomor 45 tahun2009, pasal 104 ayat (2) UndangUndang RI nomor 31 tahun 2004
tentang Perikaan dan pasal76 (a) UndangUndang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang No. 31tahun 2004 tentang perikanan, pasal 197 KUHAP (UndangUndang No. 8 tahun 1981) ;Hal 8 dari 9 Hal Put.
TITO DIKSADRAPA ADITYA S, S.H
Terdakwa:
ANANG Bin (Alm) SAMUJI
62 — 0
MUHAMMAD NENDRI ADIYANTO,S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.ALEX SANDER SIANTURI Als ALEX anak dari (Alm) DATAR SIANTURI
2.DONAL PIRNANDO Als DONAL Bin SAMSUL ANWAR
3.WENDI APRIZAL Als WENDI Bin ALVIN NUMIZA
62 — 0
1.MUHAMMAD ULINNUHA, S.H.
2.FELISYA RISKA IMAMA, SH
Terdakwa:
1.SYAHRANI Als SAHRULKAN Bin ARBAIN
2.JUNAIDI Bin AHMAD SAMAD
33 — 14
1.NAOMI AMANDA NAWITA HADIYANTO SH
2.Nia Yuniawati. SH., MH
3.TEUKU SYAHRONI, S.E., S.H., M.H
4.RISKI HARUNA, S.H.
5.BERIZKI FARCHAN HANDHITAMA, S.H.
6.ELFA FITRI NABABAN, SH
Terdakwa:
1.SYARIF HIDAYATULLOH Bin ZAINAL
2.HARTONO Bin MISTAR
36 — 23
BUDI RAHARJO, SH
Terdakwa:
SYUKUR MUHAMMAD
36 — 11
Tentang Perikanan DAN Pasal98 Jo Pasal 42 ayat (3) UndangUndang R.I Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SYUKUR MUHAMMADAlias BULE selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan Denda sebesarRp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan, denganperintah agar terdakwa tetap ditahanMenyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kapal KMN.
telahterpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 ayat (1) Jo.Pasal 27 ayat (1) Undangundang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana di ubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangundang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan kesatu;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara kumulatif
di pelabuhanperikanan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan MenteriPerhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2004, Tentang TataCara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) menyebutkan bahwa SuratPersetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan olehSyahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 PeraturanMenteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2004, TentangTata Cara Penerbitan Surat Persetujuan
Pasal 42ayat (3) Undangundang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanadi ubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalahmelakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan halhal yangdapat menghapuskan
tentang Perikanan sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan dan Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;Halaman 19 dari 21 hal.
DINA MAULI NOORHAYATI, SH.,MH
Terdakwa:
SUPRIADI DG MATTEMU BIN SARAPPI DG MATTEMU
36 — 15
meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja Memiliki, menguasai, membawa dan ataumenggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapanikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/ atau pembudidayaanikan kecil sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 B JoPasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004
pukat hela (Trawls) danpukat tarik (Seine nets) di Wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesiae Bahwa dampak penggunaan jaring trawls dapat mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber daya ikan dan mengakibatkankehancuran habitat sumber daya ikan karena semua jenis ikan bisamasuk dalam jarring baik ikan kecil maupun ikan besar.wonn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 85 jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 += tahun = 2004
pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (Seine nets) di Wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia.e Bahwa dampak penggunaan jaring trawls dapat mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber daya ikan dan mengakibatkankehancuran habitat sumber daya ikan karena semua jenis ikan bisamasuk dalam jarring baik ikan kecil maupun ikan besarwonn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 = tahun = 2004
tentangperikanan Pasal 100 B maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh nelayankecil diterapkan ketentuan Pasal 100B UndangUndang Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas undangUndang nomor 31 tahun 2004 tentangperikanan,Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbagan tersebut diatasdemikian unsure ini tidak terpenuhi terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari dakwaan Primairtidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukantindak
Terdakwa merupakan nelayan kecil dan merupakan tulang punggungdalam mencari nafkah keluarganya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 100 B Jo pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
LENNI LUSIANA SILABAN, SH
Terdakwa:
NIKO ASARIBAB
81 — 23
Pasal 8 ayat (1) UU No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan tunggal PenuntutUmum;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Niko Asaribab dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa selama terdakwa beradadalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan pidana Dendasebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulanpenjara;3.
Pasal 8 ayat (1) UU No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
akibat perbuatannya, tapi ia tahu benar bahwa akibatitu pasti akan mengikuti perbuatannya itu; (iii) Sengaja dengan kesadarankemungkinan (opzet bij heidsbewusizijn) yaitu apabila dalam gagasan pelakuhanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yangbersangkutan tanpa dituju;Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndangHalaman 19 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN BikRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004
Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapatdiusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayahRepublik Indonesia;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penangkapanikanmenurut Pasal 1 butir ke5 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperolehikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau caraapapun termasuk kegiatan
yang menggunakan kapal untuk memuat,mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ataumengawetkannya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pembudidayaan ikanmenurut Pasal 1 butir ke6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memelihara,membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalamlingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan
30 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
bataswewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 Tahun 1981) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana,maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan UndangUndang No.4 Tahun 2004
, UndangUndangNo.8 Tahun 1981 dan UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yangtelah diubah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 dan peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TerdakwaSULAEMAN tersebut ;Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratusrupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat
364 — 779 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 8 April 2004 tentang Pencabutan IzinUsaha PT.
tertanggal 12Pebruari 2004 kepada Bank NISP (bukti P7), surat No. 45/DIR/SKT/2004tertanggal 12 Pebruari 2004 kepada Bank Eksekutif (bukti P8), surat No. 09/DIR/Skt/2004 tertanggal 9 Januari 2004 kepada Bank Asiatic (bukti P9), suratNo.39/DIR/Skt/2004 tertanggal 11 Pebruari 2004 kepada Bank CIC (bukti P10);Bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 11 Pebruari 2004 (bukti P11)dan tanggal 16 Pebruari 2004 (bukti P12) juga telah melayangkan surat kepadapimpinan Bank Indonesia Denpasar untuk meminta bantuan
Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan mencabut PenetapanNo. 089/G.TUN/2004/PTUNJKT. tentang Penundaan Pelaksanaan SuratKeputusan No. 6/6/G/KEP.GBI/2004 tanggal 8 April 2004 tentangPencabutan Izin Usaha PT. Bank Dagang Bali ;3.
BankDagang Bali Kantor Cabang Surabaya tanggal 26 April 2004 sampaidengan 15 Oktober 2004 (sebelum Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta No.089/G.TUN/2004/PTUN.JKT yang diputuskan padatanggal 20 Oktober 2004) (terlampir sebagai bukti baru bertanda PK1d);. Rekapitulasi Realisasi Pembayaran kepada Nasabah ex. PT.
MenteriKeuangan tanggal 8 April 2004.b.