Ditemukan 555520 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-05-2013 — Putus : 03-06-2013 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 147/PID/2013/PT MKS
Tanggal 3 Juni 2013 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SAMPARA DG. NIPPI BIN DG. NYAMPA
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : TUWO, SH
1810
Register : 05-08-2014 — Putus : 08-08-2014 — Upload : 07-09-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 151/PID/2014/PT BNA
Tanggal 8 Agustus 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SANISOL MUSAFIL, S.H
Terbanding/Terdakwa : CUAP
5012
  • Selanjutnya terdakwa beserta barang buktidibawa ke LANAL Lhokseumawe guna proses lebih lanjut;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal93 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 104 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;LEBIH SUBSIDER :Bahwa terdakwa Cuap, pada hari selasa tanggal 8 April 2014 sekira pukul 14.45WIB atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam tahun
    , .....tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan dan pengangkutantanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 104 ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 jo.
    Undangundang RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam dakwaan primer;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CUAP dengan pidana penjara selama4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementaradengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,(satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan;3.
    didalam memeriksa dan memutus perkara di tingkatbanding, kecuali sekedar mengenai kualifikasi dan pidana denda yang dijatuhkan perludiperbaiki, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawahini ;Menimbang, bahwa sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umuj yang didakwakankepada Terdakwa dilakukan di wilayah ZEEI (Zona Ekonomi Eklusif Indonesia) dan inidikuatkan dengan keterangan saksi sebagai saksi ahli dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
    Pasal 104, Pasal 102, Pasal 73 ayat(6), (7) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan ;M FE N GA DIL iI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 07 Juli 2014,No. 122/Pid.B/2014/PNLSK yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenaikualifikasi dari pidana yang dijatuhkan, sehingga amar
Register : 08-12-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN BARABAI Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Brb
Tanggal 21 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Fajar Kurniawan Adhyaksa, S.H.
Terdakwa:
H HENDRA Bin H RAFII
319
  • terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal 84 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan dalam Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Alternatif.2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa H. HENDRA Bin H.
    YUNIZAR Bin HERMANTO SANImenerangkan Dengan menggunakan alat setrum accu pengaruhnya bagiikan atau pengaruhnya bagi ikan akan mati/ pingsan.Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN BrbPerbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 86 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.ATAUKEDUABahwa terdakwa H. HENDRA Bin H.
    YUNIZAR Bin HERMANTO SANImenerangkan Dengan menggunakan alat setrum accu pengaruhnya bagiikan atau pengaruhnya bagi ikan akan mati/ pingsan.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 84 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatuseperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harusdianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini.Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, sehingga MajelisHakim dengan memperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilihlangsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidanasesuai Pasal 84 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004
    Kemudian dipertegas lagi didalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 yang menyatakanpenggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara,dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestariansumber daya ikan dan lingkungannya tidak saja mematikan ikan secaralangsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikannelayan serta pembudidayaan ikan.
Register : 21-04-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mam
Tanggal 11 Mei 2021 — Penuntut Umum:
H. Syamsul Alam R., S.H., M.H.
Terdakwa:
1.Rusmadi alias Uccu bin Lamunyi
2.Rusdiman alias Diman bin Alm Ining
3.Harmino alias Mino bin Hamma Agus
4.Lahmil bin Harti
2713
  • INING, terdakwa HARMINO Alias MINO BINHAMMA AGUS, terdakwa LAHMIL BIN HARTI Telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, abhlipenangkapan ikan yang dengan sengaja di Wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaanikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledaksebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 UU R.I No. 31 Tahun 2004
    Hal ini Ssesuai dengan ketentuan Pasal 8 UUNo. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang berbunyi: Setiap orangdilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikandengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak,alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikandan/atau membahayakan kelestarian Sumber daya ikan dan/ataulingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;Bahwa akibatnya dapat merusak keberlanjutan seluruh potensisumber daya ikan dan lingkungannya
    R.I No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHPidana.Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mamn Bahwa terdakwa RUSMADI Alias UCCU Bin LAMUNYI bersama terdakwaRUSDIMAN Alias DIMAN Bin Alm INING, terdakwa HARMINO Alias MINO BINHAMMA AGUS, terdakwa LAHMIL BIN HARTI telah membantu WAWAN AliasWAWAN Alias JURAGAN Bin M.
    R.I No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Pasal 56Ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    Pasal 8 UndangUndang Nomor31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana danUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Register : 17-03-2020 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan PN PRAYA Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pya
Tanggal 9 April 2020 — Penuntut Umum:
DIAN MARIO, S.H.
Terdakwa:
SUHERJAN Alias BAPAK NISA
2315
  • NO. 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UURI NO.45 tahun 2009 tentang perikanan dalam dakwaan tunggal PenuntutUmum ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHERJAN alias BAPAK NISAdengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dikurangi selama terdakwaberada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dendasebesar Rp.2.000.000, (Dua juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulanPenjara;3.
    NO. 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubahdengan UU RI NO.45 tahun 2009 tentang perikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telahmengerti dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukanperbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimukapersidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidakditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehinggaterdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atautindak pidana yang telah dilakukannya;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut ketentuan pasal 1angka 14 Undangundang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UURI Nomor 31 tahun 2004
    RI.NO. 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU RI NO.45 tahun2009 tentang Perikanan;Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukanbaik itu alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahananrumah maka masa terdakwa menjalani tahanan rumah dikurangkan dari pidanayang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena ditahan dan
Register : 10-05-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Pgp
Tanggal 27 Mei 2021 — Penuntut Umum:
SARPIN, SH.
Terdakwa:
ALI HASAN
339
Register : 24-05-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Gst
Tanggal 4 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.RIS PIERE HANDOKO, SH
2.DONA MARTINUS, SH
Terdakwa:
Rustion Siregar
235
  • Terdakwa sertamemperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Rustion Siregar secara sahdan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidanaPerikanan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum melanggarPasal 85 Ayat (1) Jo Pasal 9 Ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 tentang Perikanan Perubahan UndangUndang Nomor 31Tahun 2004
    Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Danlanal TNI Angkatan Laut Nias di Telukdalam;Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggarPasal 93 Ayat (1) Jo 27 UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas UndangUndang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;ATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa Rustion Siregar selaku Nahkoda Kapal KM.
    dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Ayat (1) Jo Pasal 9 Ayat (1)Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Gstdan (2) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
    Terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai maksud (opzet alsoogmerk) untuk mencapai suatu tujuan yaitu untuk memperoleh ikan denganmenggunakan alat penangkap ikan berupa pukat tarik/jarring trawl;Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN GstMenimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 85 Ayat (1) JoPasal 9 Ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerikanan Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
    daya ikan laut danmerusak biota laut;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya; Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 85 Ayat (1) Jo Pasal 9 Ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Perubahan UndangUndangNomor 31 Tahun 2004
Register : 27-02-2018 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps
Tanggal 13 Maret 2018 — Penuntut Umum:
Paulus Agung Widaryanto,SH.
Terdakwa:
1.Dwi Haryanto Susanto Alias Aking Alias Budi Wong
2.Rahmansah
3.Haironi
4.Giyarto
80127
  • BudiWong, Rahmansah, Haironi dan Giyarto telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1)UU RI NO. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI.
    GIYARTO sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 88 joPasal 16 ayat (1) UU RI NO. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang RI. No. : 45 Tahun 2009 Tentang Kelautan dan Perikanan joPermen Kelautan dan Perikanan No. : 56/Permen/KP/2016 tentang LaranganPenangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus SPP), Kepiting (ScyllaSPP), dan Rajungan (Portunus Pelagicus SPP) Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.DANwon Bahwa mereka terdakwa 1.
    Yang dimaksud dengan benda lain adalah media pembawa selainikan yang mempunyai potensi penyebaran hama dan penyakit ikankarantina.Bahwa Ahli menjelaskan LOBSTER adalah termasuk kedalam jenisIKAN sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 7 ayat (5) UU RINomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 yaitu termasuk ke dalamJenis Ikan Crustaceae (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya).Bahwa ada aturan yang melarang untuk memperdagangkan ataumengekpsor
    ,Aparatur Sipil Negara pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu danKeamanan Hasil Perikanan Kelas Denpasar menjelaskan bahwa memangbenar LOBSTER termasuk kedalam jenis IKAN sebagaimana dimaksud dalampenjelasan pasal 7 ayat (5) UU RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 yaitu termasukkedalam JENIS IKAN CRUSTACEAE (udang, rajungan, kepiting dansebangsanya).
    Rai Bali dengan tujuan Singapura, yang apabila dilihatdari peranan terdakwa dalam peristiwa tersebut, terdakwa adalah termasukmereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaunsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turutserta melakukan, telah pula terpenuhi dan terbukti ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 jo Pasal 16ayat (1) UU RI NO. 31 Tahun 2004
Register : 08-04-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Mtr
Tanggal 29 April 2019 — Penuntut Umum:
1.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
2.YULIA OKTAVIA ADING,SH.
3.EMA MULIAWATI,SH.
Terdakwa:
1.H. SUPARDAN
2.ROMI FAUZAN
1910
Register : 25-02-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 07-09-2021
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Pgp
Tanggal 21 Maret 2019 — Penuntut Umum:
NUR SRICAHYAWIJAYA, SH
Terdakwa:
ANDI anak dari HOK SIONG
215
Register : 09-06-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN Oelamasi Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm
Tanggal 30 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Nelson Aprianus Tahik, S.H.
Terdakwa:
1.ABSALOM SUSANG Alias SON
2.NOFAN YAKOBUS SUSANG Alias NOFAN
3112
  • NOFAN YAKOBUS SUSANG Alias NOFAN terbukti bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yangdapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikandan/atau lingkungannya yang melanggar Pasal 84 Ayat (1) UU RI Nomor 31Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan Jo.
    untuk memuat,mengangkut, menyimpan, mendinginkan,menangani, menggelola dan mengawetnya; Bahwa berdasarkan pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004,Tentang Perikanan sebagaimana telah tamba dan diubah dengan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dijelaskan bahwalingkungan sumber daya ikan adalah tempat kehidupan sumber daya ikantermasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya; Bahwa berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananRepublik Indonesia Nomor : 18/PERMENKP
    tentang perikanan sebagaimana telah diubah dan di tambahdengan UndangUndang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan; Bahwa Akibat atau dampak dari penangkapan ikan menggunakan bahanpeledak (bom) adalah sebagai berikut;a.
    sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RINomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :Unsur unsur Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan:1.
    Kupang; Para Terdakwa berbelitbelit dan tidak mengakui perbuatannya.Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan.Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 31Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan Juncto
Register : 22-06-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TEGAL Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Tanggal 10 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.WIDYA HARI SUTANTO, S.H.,M.H.
2.Kautsar Dian Novira, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Didik Setyawan Bin Darwi
568
  • Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Asli.wenn ann nae Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamenurut Pasal 98 Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 42Ayat (3) Sektor Perikanan Undangundang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang CiptaBahwa terdakwa Didik Setyawan Bin Darwi pada hari Selasa tanggal 16Maret 2021 sekira pukul 09.40 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalambulan Maret tahun 2021, bertempat di Perairan
    Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor12/MEN/2004 tentang Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan Ikan(PPI) menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) pada Propinsi JawaBarat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung maka PelabuhanTasikagung telah ditetapkan sebagai Pelabuhan Perikanan Kelaslllatau Pelabuhan Perikanan Pantai.
    Pasal 7ayat (1) huruf F UU RI No. 31 Tahun 2004 Jo. UU RI.No. 45 Tahun 2009Tentang Perikanan Jo.
    Pasal 7 ayat (1) huruf FUU RI No. 31 Tahun 2004 Jo. UU RI.No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo.Pasal 100 huruf c UU RI.NO.11 Tahun 2020 yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1. Setiap Orang ;2. Melakukan usaha dan atau kegiatanpengelolaan perikanan tanpa memperhatikan jenis , jumlah danukuran alat penangkap ikan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut: Ad.1.
    Pasal 7 ayat (1) huruf F UU RI No.31 Tahun 2004 Jo. UU RI.No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo. Pasal 100huruf c UU RI.NO.11 Tahun 2020 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Didik Setyawan Bin Darwi tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanaMelakukan usaha dan atau kegiatan pengelolaan perikanan Tanpamemperhatikan jenis,jjumlah dan ukuran alat penangkapanikan2.
Register : 14-09-2023 — Putus : 18-10-2023 — Upload : 23-10-2023
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Rhl
Tanggal 18 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
1.JUPRI WANDY BANJARNAHOR
2.WILSA RIANI, SH,MH
3.YUDIKA ALBERT KRISTIAN PANGARIBUAN, S.H
Terdakwa:
SAI PUDDIN ALS PUDDIN BIN ALM HASAN IBRAHIM
1813
Register : 27-03-2023 — Putus : 11-05-2023 — Upload : 15-05-2023
Putusan PN SITUBONDO Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Sit
Tanggal 11 Mei 2023 — Penuntut Umum:
AGUS WIDIYONO, S.H, M.H.
Terdakwa:
RAMLI bin SUDIRMAN alm.
451
Register : 04-01-2024 — Putus : 15-01-2024 — Upload : 15-01-2024
Putusan PT PALU Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT PAL
Tanggal 15 Januari 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : Trilaksono Adhi Raharjo, S.H.
Terbanding/Terdakwa I : ADING LIGO alias ADING
Terbanding/Terdakwa II : ROBI CAMBAH alias ROBI
2324
Register : 06-12-2023 — Putus : 22-02-2024 — Upload : 17-04-2024
Putusan PN PADANG Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN Pdg
Tanggal 22 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.DEWI PERMATA ASRI, SH
2.MISZUARTY, SH. MH.
Terdakwa:
EDI BIN SAMSUDIN PGL. EDI LAYEN
197
  • mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau Laut lepas tanpa memenuhi Perizinan Berusaha sebagai mana dimaksud dalam 27 ayat (1) yang menimbulkan korban/Kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004
Register : 20-07-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Idm
Tanggal 4 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
TISNA P. WIJAYA, SH
Terdakwa:
M. ARISA Bin SUBEK
276
  • Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Pasal 93 ayat (1) jo.
    Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
  • Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  • Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari
    Pasal 42 ayat (3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Pasal 93 ayat (1)jo. Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 45 tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanandalam dakwaan komulatif Penuntut Umum.Menjatuhkan pidana terhadap M.
    Pasal 42ayat (3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Dan Keduamelanggar Pasal 93 ayat (1) jo.
    Pasal 42 ayat (3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang mempunyai unsurunsur tindakpidana sebagai berikut:1. Setiap orang;2.
    Pasal 42 ayat (3) UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Pasal 93 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan serta ketentuan hukumlain yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa M.
    Pasal 42 ayat (3) UndangUndangHalaman 35 dari 37 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN IdmRI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Pasal 93 ayat (1) jo.
Register : 12-12-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN LUWUK Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN Lwk
Tanggal 3 Januari 2019 — Penuntut Umum:
ANDI TYAS TRI WIBOWO, SH
Terdakwa:
1.Kaslan
2.Taslim Alias Leli
490
Register : 22-08-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 963/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 12 September 2019 — Penuntut Umum:
Putu Agus Adnyana Putra, SH
Terdakwa:
1.Akmal Rani Alias Akmal
2.Hajar Aswad Alias Hajar
3515
  • Pasal 16 ayat (1) UU RI No.45Tahun 2009 UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perubahan atas UUNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan No.56/PERMENKP/2016 tentang LaranganPenangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (Panulirus spp), Kepiting(Scylla spp) dan Rajungan (Portunus pelagicus spp) dari wilayah RI JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sesuaiDakwaan Kedua Penuntut Umum.2.
    Hal ini dapatberarti membawa benih lobster harus sampai ketempat tujuan/pembelilobster sebagai unsur mengedarkan ikan (benih lobster) yang dilarangkeluar dari wilayah pengelolaan perikanan Negara republik Indonesia(WPPRI 573) dari Bali tujuan Singapura. sebagai mana dimaksud dalampasal 16 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 tahun 2004 tentangperikanan.Bahwa selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan atas dasar Pasal 7 ayat(1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut, menetapkanPeraturan Menteri
    Perbuatan secara sendirisendiri atau secara bersamasamatersebut telah melanggar pasal 16 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan, perbuatan tersebut diancam dengan pasal88 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan denganancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda palingbanyak Rp. 1.500.000.000.
    Pasal 16 ayat (1) Undangundang RI Nomor45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 53 KUHP., serta pasalpasallain dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa I. AKMAL RANI ALIAS AKMAL, terdakwa II.
Register : 09-10-2018 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 15-07-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 904/PID.SUS/2018/PT SBY
Tanggal 17 Oktober 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : SYAIFUL ARIF
Terbanding/Terdakwa I : IFAN EFENDI
Terbanding/Terdakwa II : SAIFULLAH
Terbanding/Terdakwa III : ALWAN Als.WAWAN
Terbanding/Terdakwa IV : AGUS PRATAMA
Terbanding/Terdakwa V : TASLIM
216
  • lingkungan hidup;
  • Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa haruslah mampu memberi efek jera kepada Para Terdakwa sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan tersebut, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa haruslah diperberat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;
  • Bahwa mengenai pidana pengganti terhadap pidana denda, didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
    Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tidak menentukan secara khusus bahwa jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara, oleh karena itu maka berlakulah ketentuan umum dalam KUHP buku I Pasal 30 khususnya ayat (2) yaitu jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;
  • Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan