Bahwa sejak tanggal 18 Februari Terlawan (Kreditur) mengajukan Eksekusi kePengadilan Negeri Purworejo dan didaftar dalam register dengan Nomor1/Pdt.Eks/2015/PN.Pwr berdasarkan lampiran lampiran yang dilampirkandalam permohonan tersebut antara lain perincian Hutang sebagai berikut: Sisa pinjaman 32 x angsuran ...............++ Rp 51.600.000,00 Deda ....... 0. cece ce cece cece eee e eect ee ee ee ee ee eeaaaees Rp 40.039.400,00 Lainlain 2.2... eee eee e cece eee ee ee ee eee eeeeees Rp 40.000.000,00TiO

Nomor 819 K/Pdt/20163.5.Menetapkan bahwa sisa hutang Pelawan selaku Termohon Eksekusi kepadaTerlawan selaku Pemohon Eksekusi adalah 32 x Angsuran = Rp51.600.000,00(Lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ditambah biaya eksekusi Nomor1/Pdt.Eks/2015/PN.Pwr;Menetapkan menunda/ menangguhkan Pelaksanaan Eksekusi Nomor1/Pdt.Eks/2015/PN.Pwr sampai adanya Putusan perkara ini yang telahberkekuatan hukum tetap;Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;Atau: Memberikan Putusan lain yang dianggap

adil;Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan NegeriPurworejo telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/Plw/2015/PN Pwr. tanggal14 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:1.2.a:Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;Menetapkan bahwa sisa hutang Pelawan selaku Termohon Eksekusi kepadaTerlawan selaku Pemohon Eksekusi adalah 32 x Angsuran = Rp51.600.000,00(Lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ditambah biaya eksekusi Nomor1

;Menetapkan menunda/menangguhkan Pelaksanaan lEksekusi Nomor1/Pdt.Eks/2015/PN Pwr., sampai adanya Putusan perkara ini yang telahberkekuatan hukum tetap;Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawanputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan TinggiSemarang dengan Putusan Nomor 421/PDT/2015/PT SMG. tanggal 8 Desember2015 dengan amar sebagai berikut

Nomor 2630 K/Pdt/2015Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat II:19,20.21.22.23.Bahwa pada tanggal 13 November 2001, tanpa setahu dan seizin ParaPenggugat,Tergugat Il memberikan Hak Pengelolaan Lahan (untukselanjutnya disebut sebagai HPL) kepada Tergugat berdasarkan SertifikatHak Pengelolaan Nomor1 tanggal 13 November 2001 atas tanah seluas1.100.736 m?

Menghukum Tergugat Il untuk membatalkan Sertifikat Hak PengelolaanLahan Nomor1 tanggal 13 November 2001 atas nama Tergugat dengansegala akibat hukumnya;5. Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk mengembalikan danmengeluarkan seluruh tanahtanah Para Penggugat dari Sertifikat HakPengelolaan Nomor1 tanggal 13 November 2001;6.

Menghukum Tergugat HI untukmembatalkanSertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor1 tanggal 13November 2001atas nama Tergugat dengan segala akibathukumnya; Petitum angka 5. Menghukum Tergugat dan Tergugat Iluntukmengembalikan dan mengeluarkan seluruh tanahtanahParaPenggugat dari Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor'tanggal 13November 2001; Petitum angka 6.

Untuk mendukung dalilnyatersebut, Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat mengajukan buktiberupa peta rincik tahun 1988 (bukti T.I3 dan T.I10), Surat Ukur Nomor09.02.05.04.00201/2001 yang merupakan lampiran Sertifikat HPL Nomor1/Marunda tanggal 13 November 2001 (bukti T.I2), dan buktibuktipembebasan tanah berupa surat penyerahan/pelepasan hak dengan gantirugi (bukti T.I11 s.d.

Nomor 2630 K/Pdt/2015Dalam hal nantinya telah terdapat putusan perdata yang berkekuatan hukumtetap menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/ParaPenggugat adalah pemilik tanah yang sah, maka barulah Para PemohonKasasi/Para Terbanding/Para Penggugat memiliki kapasitas hukum untukmengajukan gugatan pembatalan Sertifikat HPL Nomor1/Marunda tanggal 13November 2001 kepada PTUN.

Bahwa, pada tanggal 8 Desember 1996 Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat olen Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Alok sebagaimana ternyata dalam1 dari 25 halaman Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PA MURDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 295/Kua.20.12.1/PW.01/12/2016 tanggal9 Desember 2016;2.

Bahwa, pada bulan Mei 2018 Pemohon didatangi oleh ibu Wantibeserta aparat polisi untuk menyita rumah kediaman bersama Pemohon danTermohon dengan menunjukkan bukti surat pernyataan dari Termohonkepada ibu Wanti mengenai hutang Termohon sebesar Rp42.500,0002 dari 25 halaman Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PA MUR8.(empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila angsuranpembayaran tidak berjalan lancar maka Termohon menjaminkan tanah danrumah beserta isinya;6.

dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Maumere Sriyani HN, S.Ag., M.H.,3 dari 25 halaman Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PA MURsebagaimana laporan mediator tanggal 6 Februari 2019, akan tetapi juga tidakberhasil;Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telahmemberikan jawaban dalam konvensi dan gugatan balik dalam rekonvensisecara lisan yang pada intinya sebagai berikut:Dalam Konvensi

Bahwa, apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvesi dalamjawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatanrekonvensi ini;4 dari 25 halaman Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PA MUR2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensisebagai berikut:2.1 Mutah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);2.2 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp500.000.

Saksi :6 dari 25 halaman Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PA MUR1. xxx, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempatkediaman di xxx, RT xxx, RW xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Alok Barat,Kabupaten Sikka. Saksi adalah ayah kandung Pemohon, dibawahSsumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa, saksi kenal Pemohon bernama H.

sejak tanggal04 November 2014 sampai dengan tanggal 03 Desember 20144 Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 26 Nopember 2014sampai dengan tanggal 15 Desember 2014 ;5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 27November 2014 sampai dengan 26 Desember 2014 ;6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejaktanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari2015;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman dari 18 Putusan Nomor1

Junai dengan harga Rp. 40.000, (empat puluh ribu rupiah)per kepingnya yang berisi sebanyak 10 (sepuluh) butir ;e Bahwa Terdakwa menjual Obat Jenis Somadril Sudah 2 (dua) bulanLamanya ;Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor1 13/Pid. Sus/2014/PN.Ksne Bahwa Pekerjaan terdakwa adalah Berjualan Sendal , dan pekerjaanterdakwa tidak ada hubungannya dibidang Kefarmasian atau dibidangKesehatan; Bahwa saksi MARTIN SIMBOLON dan Saksi ANDI M.

JUNAI BinYUSRI ;Bahwa obat obat tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli diBanjarmasin seharga Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) per Box,dengan Isi (satu) box sebanyak 10 (sepuluh) keping, lalu obat obatan tersebutdi jual kembali dengan harga Rp. 40.000, (empat puluh ribu rupiah)perkepingnya, dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkanKeuntungan sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Boxnya ;Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor1 13/Pid.

Katingan HilirHalaman 13 dari 18 Putusan Nomor1 13/Pid. Sus/2014/PN.Ksnkab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah telah ditangkap oleh Petugas Kepolisiandari Polres Katingan karena mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izinedar, Karena sebelumnya berdasarkan Informasi dari Masyarakat bahwa di rumahterdakwa ada transaksi yang mencurigakan, kemudian Saksi MARTIN SIMBOLONBIN MANGADAR SIMBOLON dan SAKSI ANDI M.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor1 13/Pid. Sus/2014/PN.KsnEVAN SETIAWAN DESE,SH. PANITERA PENGGANTI,RAHMAWATI FITRI, SH.

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor1/G/2018/PTUNBKL, tanggal 21 Mei 2018, yang dimohonkan banding;. Berkas Perkara, suratsurat bukti dan suratsurat lain yang berhubungandengan sengketa ini;.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan Nomor 165/Pen.HS/2018/PT.TUNMDN, tanggal 28 Agustus 2018,tentang Penetapan Hari Sidang;TENTANG DUDUK SENGKETAHalaman 2, Putusan Nomor 165/B/2018/PTTUNMDNFormul02/proksi01/KIMMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan mengambil alih keadaankeadaan dan duduk sengketa sebagaimanadisebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor1/G/2018/PTUNBKL tanggal 21 Mei 2018, yang amarnya sebagai

perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telahdipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Bengkulu;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Bengkulu telah tepat dan benar sehingga diambil alin jadipertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medandalam memutus sengketa ini di tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor1

Bulan Penyara, dikurangi selamaPara Anak dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan;Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat NOPOL : S4009ZHwarna hitamMDI Kembalikan Kepada Yang Berhak, Melalui AnakMi Menetapkan supaya Para Anak di bebankan untuk membayar biayaperkara masingmasing sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut PengadilanNegeri Jombang telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Januari 2021 Nomor1

Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda PidanaPengadilan Negeri Jombang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26Januari 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atasputusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 22 Januari 2021 Nomor1/Pid.SusAnak/2021/PN Jbg;2.

Surabaya para Anak tidak mengajukan kontra memori banding;Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding memeriksa danmeneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusanPengadilan Negeri Jombang tanggal 22 Januari 2021 Nomor1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jbg, dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatanuntuk para Anak yang berhadapan dengan hukum serta memori banding yangdiajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak diketemukan halhal baru yangperlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena semuanya

putusannya, yangmenyatakan bahwa para Anak iS banDn terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, olehkarena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagaipertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara iniditingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 22 Januari 2021 Nomor1

Termohon telahmeninggalkan Pemohon selama 2 tahun berturutturut tanpa ijin Pemohondan tanpa alasan yang sah;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yangdiajukan oleh Pemohon terbukti bahwa Termohon telah pergimeninggalkan Pemohon selama 2 Tahun lebih berturutturut tanpa alasanEe SeMenimbang bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimanayang dimaksud oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, yaitu. terbentuknya rumah tangga yang kekalHalaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor1

Quran Surat Ar ruum ayat 21:diosa 9 dag asin Jess LettArtinya : Dan di antara tandatanda kekuasaanNya ialah Diamenciptakan untukmu istriistri dari jenismu sendiri, supayakamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dandijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang.Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor1 155/Pdt.G/2015/PA Wsb2.

tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 03 Tahun 2006 danperubahan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, makaMajelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera PengadilanAgama Wonosobo diperintahkan untuk mengirim salinan penetapan ikrartalak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatanyang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dandi tempat perkawinan dilangsungkan; 9 2en enoneHalaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor1

WAKHID SALIM, S.Ag., sebagaiHalaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor1 155/Pdt.G/2015/PA WsbPanitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpahadirnya Termohon:Hakim Anggota Ketua Majelisttd ttdH. RISYAM KAMTOKO, S.Ag., M.H. Drs. SYAMSURUAL FS, M.S.1.Hakim Anggota llttdH. IBRAHIM ASFARI, S.H.Panitera PenggantittdH. WAKHID SALIM, S.Ag.Rincian biaya perkara;1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00.2. Biaya Proses Rp. 50.000,00.3. Biaya Panggilan pe. Gano4. Redaksi p. UUU,UU.5.

Meterai Rp 6.000,00.Jumlah Rp. 156.000,00.Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor1 155/Pdt.G/2015/PA Wsb

AgungNomor 1 PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017, yang dimohonkan eksekusioleh Pemohon Eksekusi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juli 2017, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 14 November 2017diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2017 sebagaimanaternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor1

yang sudahberkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Mahkamah Agungberalasan untuk mempertimbangkannya; Bahwa Penetapan tersebut telah melanggar tata tertib HukumAcara Perdata, sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MENTERI LINGKUNGAN HIDUPDAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA tersebut dan membatalkanPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor1

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MENTERILINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIAtersebut: Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor1

PENETAPANNomor 1 /Pdt.G/2020/PN JapDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura ;Setelah membaca berkas perkara perdata Gugatan Nomor1/Pdt.G/2020/PN Jap antara:KILLY TJUA MOTTOH, bertempat tinggal di Jalan Inpres RT.RW.KelurahanSarmi Kota Kecamatan Sarmi Kota Kabupaten Sarmi ,dalamhal ini memberikan kuasa kepada Dedi Maelani,S.H, Advokat, beralamat di jalan Raya Yahim Sentani RT.002,RW.001Depan Gereja Kemah Inji Indonesia Klasis Dofosoro JemmaatEmaus Yahim

Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara perdata Nomor1/Pdt.G/2020/PN Jap;2. Menghentikan pemeriksaan perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Jap;3.

tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi SulawesiTengah Nomor 57/PDT/2018/PT PAL tanggal 25 Oktober 2018 tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah membaca berkas perkara tersebut dan suratsurat lainyang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Donggala pada tanggal 23 Januari 2018 dalam Register Nomor1

Mengukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini ;ATAUApabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Memperhatikan dan mengutip keadaankeadaan sebagaimanatercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor1/Pdt.G/ 2018/PN Dgl tanggal 19 Juli 2018 yang amarnya berbunyisebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untukmembayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.064.000, (empat juta enampuluh empat ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Donggalatersebut, telah diberitahukan kepada Hl, Ill, IV, V, VI, Vil dan Turur Tergugatoleh Jurusita Pengadilan Negeri Donggala masingmasing tanggal 26 Juli2018 sesuai Relaas Pemberitahuan putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Dgl ;Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor1/Pdt.G/2018/PN Dgl, yang dibuat oleh Panitera

Bahwa hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam memberikanputusannya telah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku, olehkarena itu tidak ada alasan Pemohon Banding mengajukannya, karena ituharus ditolak.Bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya point 3 danpoint 4 sangatlah keliru, sebab apa yang telah dipertimbangkan olehMajelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam putusannya Nomor1/Pdt.G/2018/PN.

dari 15 halamanPutusan No. 57/PDT/2018/PT PALputusan pada poin nomor 5 yang selengkapnya akan disebutkan dalamamar putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat Rbg dan ketentuan perundangundangan lain yangbersangkutan dengan perkara ini .MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor1

., permintaan banding terdakwa tersebuttelah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2016 ;Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan mempelajariberkas Nomor: 1/Pid.B/2016/PN.Bks. tanggal 16 Agustus 2016 JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Bekasi telah memberitahukan kepada JaksaPenuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor1/Pid.B/2016/PN.Bks tanggal 29 Juni 2016 sebelum berkas perkaratersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan mempelajariberkas Nomor: 1/Pid.B/2016/PN.Bks. tanggal 29 Agustus 2016 JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Bekasi telah memberitahukan kepadaTerdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor1/Pid.B/2016/PN.Bks tanggal 29 Juni 2016 sebelum berkas perkaratersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan TidakMenggunakan Hak Inzage Nomor: 1/Pid.B/2016/PN.Bks tanggal 30Agustus 2016 yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Bekasi, yangmenerangkan bahwa terdakwa tidak menggunakan haknya untukHalaman 7 dari 11halaman Putusan Nomor 284/PID/2016/PT.BDGmempelajari berkas (Inzage) atas perkara pidana Nomor1/Pid.B/2016/PN.Bks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan ' TidakMenggunakan Hak Inzage Nomor: 1/Pid.B/2016/PN.Bks tanggal 30Agustus 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yangmenerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknyauntuk

mempelajari berkas (Inzage) atas perkara pidana Nomor1/Pid.B/2016/PN.Bks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnyaTerdakwa telah mengajukan memori banding tanggal Agustus 2016, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 9 September2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkansecara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19September 2016;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor1/Pid.B/2016/PN.Bks., tanggal 29 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut ;3.

Mengingatls bahwa ketentuan Pasal 151 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikotamenjadi UndangUndang sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 10Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota menjadi

dengan UndangUndang Nomor 49Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5077);UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5076);UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor1

LAMPIRAN XVIModel AktaPerdamaianPasal 27 ayat (4)danPasal 28 ayat (5) Perma Nomor1 Tahun 2016AKTA PERDAMAIANNomor 15/Pdt.G.S/2017/PN BekPada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017, dalam persidanganPengadilan Negeri Bengkayang yang terbuka untuk umum yang memeriksadan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah datangmenghadap:PT.

Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belahpihak, masingmasing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruhisi Kesepakatan Perdamaian tersebut;Kemudian Pengadilan Negeri Bengkayang menjatuhkan Putusansebagai berikut:PUTUSANNomor 15/Pdt.G.S/2017/PN BekDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkayang ;Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

oleh Penasihat Hukum pada TingkatBanding;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;Memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 1/Pen.Pid.SusTPK/2019/PT BGL tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan MaijelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkuluyang memeriksa dan mengadili perkara ini;Memperhatikan pula Penetapan Ketua Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor1

Perobuatan terdakwa dilakukan dengan caracara dan rangkaianperbuatan sebagai berikut:e Bahwa terdakwa NICK OKTAVELLY, S.Pt Alias NICK Bin SAIN SADAR(Alm) diangkat selaku Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian(PSP) dibidang pertanian pada Dinas Pertanian Pemerintah DaerahKabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor :82002 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pengukuhan,Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai negeri SipilHalaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor1

Adapun yangtermasuk dalam Tim Verifikasi tersebut adalah sebagai berikut :Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor1/PidSusTPK/2019/PT BGLa. Terdakwa NICK OKTAVELLY, S.Pt selaku Kasi Prasarana dan SaranaPertanian (PSP) ditunjuk sebagai Ketua Tim Verifikasi;Saksi SAZULI, S.Pt selaku Sekretaris Tim Verifikasi;Saksi PENI SIWI UTAMI, SP.

Pemeriksaan terhadap Piagam Pengukuhan yang dimiliki KelompokTani tersebut, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa melalui penilaiandari Balai Penyuluhan, Pertanian Kecamatan ;Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor1/PidSusTPK/2019/PT BGL3. Pemeriksaan Surat Permohonan dari Kelompok Tani yang diketahuioleh Petugas Pertanian Kecamatan (PPk);4. Pemeriksaan data terkait lahan yang dimiliki oleh Kelompok Tani yangbersangkutan yang harus memiliki lahan dengan luas minimal 15(limabelas) Ha (hektar) ;5.

Kelompok Tani Harapan Jaya dan jumlah uangnya sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) akan tetapi diamplop ditulis nominal uangsebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah)Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor1/PidSusTPK/2019/PT BGL5.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf e, maka permohonanisbat nikah para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatukeharusan undangundang sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) Jo Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun1974 Pasal 2 ayat (1) Jo.

perkawinanya ke Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Sela Nomor68/Pdt.P/2017/PA.Lbj, tanggal 13 April 2017, membebaskan kepada Pemohon dan Pemohon II dari biaya perkara;Mengingat, UndangUndang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahankedua atas UndangUndang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor1/G/2019/PTUN.Gto., tanggal 7 Mei 2019;5.

Berkas perkara yang dimohonkan Banding yang di dalamnyaberisikelengkapan suratsurat yang berkaitan dengan perkara tersebut padabundel A dan bundel B serta suratsurat lainya yang berhubungandengan perkara;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan duduk perkara ini sepertitertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor1/G/2019/PTUN.Gto., tanggal 7 Mei 2019 dalam perkara kedua belah pihakyang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI:DALAM EKSEPSI : Menerima Eksepsi

Menimbang, bahwa Tambahan memori banding Penggugat tersebuttelah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat dan Tergugat IImasingmasing sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan PenyerahanTambahan Memori Banding pada tanggal 16 Juli 2019;Menimbang, bahwa atas memori banding Penggugat tersebutTergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 29 Juli 2019yang di terima di Kerpaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalotanggal 29 Juli 2019, sesuai surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor1

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor1/G/2019/PTUN.Gto., tanggal 7 Mei 2019 yang dimohonkan bandingtersebut ;3.

Maret 2019 dan Surat Tugas tertanggal14 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;MelawanSUYATIN, bertempat tinggal di Mengger RT/RW 006/002, Nglipar,Nglipar, Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara dalam perkara Gugatan Sederhana;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannyatertanggal 14 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Wonosari pada tanggal 14 Maret 2019, dibawah register perkara Nomor1

Mengabulkan permohonan Pencabutan yang diajukan olehPemohon untuk mencabut perkara Permohonan Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN Wno;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonosari untukmencoret perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Wno, dari register perkarayang sedang berjalan;3.

Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor1/Pdt.G/2021/PN SDA Tanggal 18 Agustus 2021 dan semua Surat suratSurat yang berhubungan dengan perkara ini.TENTANG DUDUK PERKARA :Menerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkaraseperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor1/Pdt.G/2021/PN SDA Tanggal 18 Agustus 2021 yang amarnya berbunyisebagai berikut :MENGADILIDALAM PROVISI Menolak provisi yang diajukan Penggugat;DALAM EKSEPSI Menolak

Bahwa, Gugatan Terbanding, dahulu Penggugat,senyatanya adalah :Gugatan yang kurang Pihak ( PluriumLitis Consortium ),Selanjutnya berdasar keberatan keberatan yang terurai diatas, PembandingMohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Pada Pengadilan Tinggi Surabayamenjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagi berikut :Halaman 5 Putusan Nomor 676/PDT/2021/PT SBYMENGADILI:e Menerima Permohonan Banding Pembanding / Tergugat tersebutdiatas;e Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor1/Pdt.G/2021

tersebut, oleh karena pertimbanganpertimbangan hukumnya telahmemuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasanalasan yang menjadi dasar dalam pertimbangan dan dianggap telah dimuat dalamputusan di tingkat banding.Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena pertimbanganpertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alin dan dijadikan dasardidalam pertimbanganpertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehinggaputusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 18 Agustus 2021 Nomor1

PENETAPANNomor 61/Pdt.P/2019/PN PwkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutusperkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapansebagai berikut dalam perkara permohonan:IRMA MARLIA Lahir di Purwakarta, Tanggal 23 Maret 1973, AgamaIslam, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat GangTanjung 2 Nomor1 RT 034 RW 006 Kelurahan NagriTengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut

;Bahwa Saksi adalah suami Pemohon;Bahwa benar Pemohon tinggal di Gang Tanjung 2 Nomor1 RT 034RW 006 Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta KabupatenPurwakarta dan Pemohon tinggal bareng dengan Saksi;Bahwa dari hasil pernikahan Saksi dengan Pemohon telah dikaruniai2 (dua) orang anak dengan masingmasing nama yaitu MochamadRiva Prawira Utama dan Rara Dwi Utari;Bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon yaitu perbaikannama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Saksi bernamaMochamad Riva Prawira

dengan dokumendokumen milikPemohon lainnya berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga,Kutipan Akta Nikah, ljazah Sekolah;Bahwa untuk tertibnya adminitrasi Tata Usaha Negara, perubahannama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Saksi tersebutperlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapatbenar dan tidak keberatan;Hendra Wahyudin;Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Gang Tanjung 2 Nomor1

Pengadilan Negeri Purwakarta hanya berwenangmemeriksa dan mengadili perkara permohonan yang Pemohonnyabertempat tinggal atau berdomisili dalam wilayah hukumnya karena perkarapermohonan adalah masuk dalam yurisdiksi voluntair;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Pemohonyaitu bukti P1 berupa kartu tanda penduduk dan bukti P6 berupa kartukeluarga serta Saksi David Deviar dan Hendra Wahyudin, yang padapokoknya menerangkan Pemohon tersebut benar bertempat tinggal di GangTanjung 2 Nomor1

Akan tetapi Penggugat sangat kecewamengetahui ternyata uang ganti rugi tanah milik Penggugat tersebut telahdibayarkan kepada PT Keumala Prima Kencana pada tanggal 10 Desember2010 selaku Pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor1 Tahun1997 an. PT Keumala Prima Kencana.

Karena Tergugat dan Tergugat IIselaku Pemilik SHGB Nomor1 Tahun 1997 tidak pernah menguasai dan ataumengusahai tanah milik Penggugat tetapi dikuasai dan diusahai secara terusmenerus oleh Penggugat.

Akan tetapi TergugatIll telah keliru menerbitkan SHGB Nomor1 Tahun 1997 an. PT KeumalaPrima Kencana dan hanya didasarkan pada Gambar Situasi Nomor 97Tahun 1997 tanggal 19 April 1997 seluas 93,30 Ha (sembilan puluh tigakoma tiga puluh hektare) tanpa Surat Ukur. Oleh karenanya Penggugatmohon agar Pengadilan Negeri Sabang menyatakan Sertipikat Hak GunaBangunan (SHGB) Nomor1 Tahun 1997 an.

Dalam hal ini Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor1/Paya Keunekai diterbitkan oleh Kantor Pertanahan KotamadyaSabang pada tanggal 19 April 1997, sedangkan gugatan a quodisampaikan oleh Termohon Kasasi ke Pengadilan Negeri Sabangpada tanggal 20 Nopember 2014.

Dengan mendasarkan kepadatanggal penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor1/PayaKeunekai dengan tanggal pendaftaran gugatan a quo ke PengadilanNegeri Sabang, maka gugatan a quo disampaikan oleh TermohonKasasi ke Pengadilan Negeri Sabang setelah 17 (tujuh belas) tahunSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor1/Paya Keuneukai diterbitkan;Bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut kemudian disandingkandengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran