Usaha Negara (KTUN)berupa Pencatatan Peralihan Hak atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 319/Pekayonberalih dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Wijaya Kusnaryanto in litis, yang manatidak memperhatikan bagaimana beralihnya hak kepemilikan dari Penggugat kepada BasukiWidodo serta dari Basuki Widodo kepada Wijaya Kusnaryanto a quo, maka telahmembuktikan bahwa Pencatatan Peralihan Hak atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 319/Pekayon yang beralih dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Wijaya

Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara agar berkenan memutuskan sebagai berikut :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menyatakan demi hukum, batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)Tergugat berupa pencatatan peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 319/Pekayon yang beralih dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Wijaya Kusnaryanto ;3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupaPencatatan Peralihan Hak atas Sertipikat Hak

kepadaWijaya Kusnaryanto yang dilakukan Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 66/2010,tanggal 29 Desember 2010, yang dibuat dihadapan Firdhonal, S.H. selaku Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur ;Dalil Penggugat tersebut, adalah tidak benar karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugatterkait pencatatan peralihan hak adalah sudah benar dan telah memenuhi syarat serta ketentuanyang berlaku terutama dalam proses peralihan yang didasarkan pada Akta Jual Beli antara

Hj.Maimunah, yang telah dibaliknama menjadi atas nama Wijaya Kusnaryanto (Vide BuktiP7) ;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil gugatan Penggugat tersebut telah ditanggapioleh Tergugat, yang menyatakan pada pokoknya bahwa proses pencatatan peralihan hak SertipikatHak Milik No. 319/ Pekayon, tanggal 26 Mei 1994, Gambar Situasi No. 39/1993, tanggal 05 Januari1993, seluas 735 Mz?, dari atas nama Ny. Hj.

Maimunah dengan Wijaya Kusnaryanto, yang dibuat dihadapanFirdhonal, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kota Administrasi JakartaTimur (Vide Bukti P6 dan T2) ;Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatannya Penggugat mohon dinyatakan batal atautidak sah keputusan objek sengketa berupa : Pencatatan Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik No.319/Pekayon, tanggal 26 Mei 1994, Gambar Situasi No. 39/1993, tanggal 05 Januari 1993, seluas735 M?, dari atas nama Ny. Hj.

Nasional di Jakarta yang seharusnyaditandatangani oleh Rektor Unram, tidak ditandatangani oleh Rektor Unram,sehingga permohonan tersebut tidak dapat diproses pengalihannya;Bahwa proses peralihan status Rumah Negara dan peralihan hak RumahNegara untuk Rumah Dinas Unram tersebut diajukan baik secara sendirisendiri oleh Para Penggugat maupun secara bersamasama denganpenghuni rumah dinas Unram lainnya yang diwakili oleh Agusfian Wahab,SH (Penggugat 4), Drs.

Syahibuddin,SU (Penggugat 11), berturutturut pada tahun 2003 dan tahun 2008;Bahwa dengan berbagai alasan yang tidak jelas yang diketahui oleh ParaPenggugat, Rektor Unram menolak untuk meneruskan/melanjutkan prosespengajuan peralihan rumah yang ditempati oleh Para Penggugat;Bahwa sudah sangat jelas telah terjadi diskriminasi hukum, yang manaperlakuan yang tidak sama di depan hukum yang melanggar prinsip dasarhukum, atas proses peralihan status dan peralihan hak Rumah Negara/Rumah Dinas Unram yang

proses Peralihan Hak atasRumah Negara/Rumah Dinas Unram di Jalan Pemuda Mataram adalahmerupakan perbuatan melawan hukum;Menghukum Tergugat untuk melakukan proses Peralihan Status dan prosesPeralihan Hak Rumah Negara/rumah dinas Unram yang terletak di JalanPemuda Mataram agar dapat dimiliki oleh Para Penggugat, sesuai denganketentuan hukum yang berlaku;Menyatakan hukum bahwa perbuatan hukum apapun yang bertentangandengan proses Peralihan Status dan Peralinan Hak Rumah Negara/RumahDinas Unram yang

ParaPenggugat di atas menunjukkan bahwa sasaran/objek gugatanPenggugat adalah sikap/tindakan Tergugat yang dituding oleh ParaPenggugat tidak menandatangani surat pengantar pengajuan peralihanstatus dan proses peralihan hak Rumah Negara/Rumah Dinas Unrammenjadi milik Para Penggugat, juga gugatan Para Penggugat yangmendalilkan Tergugat menolak meneruskan proses pengajuan peralihanrumah yang ditempati oleh Para Penggugat.

Oleh karenanya ParaPenggugat menuntut kepada Tergugat untuk melakukan proses peralihanstatus dan proses peralihan hak Rumah Negara/Rumah Dinas Unramyang terletak di Jalan Pemuda Mataram agar dapat dimiliki oleh ParaPenggugat;Bahwa Tergugat dalam perkara a quo adalah Rektor UniversitasMataram.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin pada pemohon untuk bertindak sebagai Kuasa dari anak Pemohon untuk melakukan Proses Peralihan Hak atau menjual harta berupa: sebidang tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 87, dengan luas tanah 885 m2, yang terletak di Desa Guluk Manjung, Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuyk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon SITI AMINAH aselaku Kuasa dari ARFAN JAKFAR, untuk melakukan proses Peralihan Hak / menjual tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 2390, dengan luas tanah 421 M2, yang terletak di Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : ARFAN JAKFAR;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohonsejumlah Rp.106.000.-( Seratus enan ribu rupiah);

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku ibu dari anak yang yang mempuyai keterbatasan mental yaitu : Tris Setia Suci Nurani, lahir di Lamongan tanggal 18 Mei 1992 untuk melakukan perbuatan hukum menanda tangani peralihan hak yang berkaitan dengan tanah tercatat dalam sertipikat hak milik Nomor : 507 atas nama Nuriati;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);<

Selanjutnya Tergugat menyampaikan apabila beranggapansertifikat tersebut belum pernah terjadi peralihan dari Ali Rachmat dandasar peralihan tersebut diragukan kebenarannya, dapat melakukanupayaupaya sesuai ketentuan yang berlaku;Bahwa mengingat Akta Jual Beli tanggal 23 Juni 2015 Nomor 194/2015,yang dibuat oleh dan di hadapan Martius, SH. M/Kn dibuat danditandatangani setelah meninggal dunia H.

Objek gugatan adalah pencatatan pendaftaran peralihan hak atasSertifikat Hak Milik Nomor 04688/Pamulang Timur, Surat Ukur Nomor139/Pamulang Timur/2009 tanggal 23 Juli 2009 seluas 191 m? padaKantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan dari a.n H. Ali Rachmatmenjadi a.n Haryanto yang peralihan haknya didasarkan pada Akta JualBeli Nomor 194/2015 tanggal 23 Juni 2015 PPAT Martinus SH.Mkn.selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);b.

Yurisprudensi putusanMahkamah Agung RI Nomor 245 K/TUN/2012 tanggal 07 Agustus 2012yang menegaskan bahwa pencatatan peralihan hak atas tanah itubukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara putusan MahkamahAgung RI Nomor 245 K/TUN/2012 tanggal 07 Agustus 2012 dengankaidah hukumnya menyatakan pencatatan peralihan hak bukanmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena itu Peratun(Pengadilan Tata Usaha Negara) tidak berwenang memeriksa perkara aquo;c.

Karena itu tentang hal tidak sahnyasuatu pendaftaran peralihan hak atas tanah harus terlebih dahuludibuktikan dengan suatu putusan perdata yang berkekuatan tetaptentang tidak sahnya jual beli;2.6.

Ali Rachmat menjadi a.n Haryantoadalah pencatatan peralihan hak atas terjadinya hubungan hukumtransaksi jual beli (peralihan hak) atas tanah yang dibuat dengan AktaJual Beli PPAT Martinus SH, Skm Nomor 194/2015 tanggal 23 Juni2015.

Rochaini tanpa procedur peralihan yang benar menurutundangundang adalah melanggar peraturan perundangundanganberlaku pada saat pencatatan dan pembukuan yang kemudian diterbitkanmenjadi objek sengketa;.

Rochaini tanpadidukung dasar peralihan yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan berlaku pada saat penerbitannya, maka Tergugat telahmelanggar ketentuan hukum dan mengabaikan prosedur pengumpulandata yuridis sebagai syarat formal di dalam peralihan hak, karenaTergugat tidak pernah melakukan penelitian dokumen yang dilampirkanHalaman 4 dari 30 halaman.

RochainiKolah,sebelumnyadisebutyang diperolehhakMoestaridari pemegangadalahaliasjuga MoestariberdasarkanyangperaturanSupijah padaperalihan bertentangandengan perundangundangan yang berlaku padasaat terjadi peralihan pada saatterjadi peralihan atas SertipikatHak Milik21/K.Romokalisari.Nomor menunjukan namaorang tua lakialmarhumpewaris..

Bahwa pemrosesan dan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat termasuk pendaftaran peralihan haknya, InCasu: pencatatan peralihan hak dari Sertipikat Hak Milik Nomor21/Kelurahan Romokalisari dengan pemegang hak terakhir tercatat atasnama H. Rochaini telah sesuai dengan peraturan perundangan yangHalaman 13 dari 30 halaman.

Kolah,demikian pula terhadap peralihan hak dari Kolah kepada Nyonya H.Rochaini (Tergugat Il Intervensi);7.

Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 106/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 107/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 108/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 109/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 121/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 122/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 123/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 102/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 124/ TenjojayaWarkah Peralihan

Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 193/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 194/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 168/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 196/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 169/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 197/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 170/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 198/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 199/ TenjojayaWarkah Peralihan

Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 102/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 124/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 103/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 125/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 126/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 127/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 128/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 131/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 129/ TenjojayaWarkah Peralihan

Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 192/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 193/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 194/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 168/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 196/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 169/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 197/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 170/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 198/ TenjojayaWarkah Peralihan

Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 120/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 101/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 72/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 73/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 62/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 63/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 64/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 65/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 134/ TenjojayaWarkah Peralihan Hak

Reg : 07 / SPRPT / 593.31 / 2017, tanggal 19 02 - 2017 A.n ABDUL HAMID

KHAIRULLAH

Reg :07 / SPRPT / 593.31 / 2017, tanggal 19 02 2017 An ABDUL HAMID> 1 (satu) buah Surat Pernyataan Peralihan Hak Penggarapan Tanah no.Reg : 06 / SPPHPT / 593.31 / 2017, tanggal 20022017 A.n JAPRI> 1 (satu) buah Surat Pernyataan Peralihan Hak Penggarapan Tanahregister desa semelinang tebing no. Reg: 173 / SPPHPT / 593.31 /2017 register kecamatan peranap no. Reg : 207 / SPPHPT / 593.31 /2017 A.n.

KHAIRULLAH> 1 (satu) buah Surat Pernyataan Peralihan Hak Penggarapan Tanahregister desa semelinang tebing no. Reg: 174 / SPPHPT / 593.31 /2017 register kecamatan peranap no. Reg : 208 / SPPHPT / 593.31 /2017 A.n.

Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan3 (tiga) lembar surat pernyataan peralihan hak penggarapan tanah rt 09rw 04 Desa semelinang tebing Kec. Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.Bahwa saksi tidak pernah menandatangani 3 (tiga) lembarsurat pernyataan peralihan hak penggarapan tanah yang terletak di rt09 rw 04 Desa semelinang tebing Kec.

Reg:44 / SPPHPT / 593.31 /2018, tanggal 05022018 A.n RAHMADHalaman 32 dari 55 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN.RgtTAUFIK, 1 (satu) buah Surat Pernyataan Peralihan Hak PenggarapanTanah register desa pauh ranap no. Reg : 45 / SPPHPT / 593.31 /2018,tanggal 05022018 A.n RAHMAD TAUFIK, 1 (satu) buah SuratPernyataan Peralihan Hak Penggarapan Tanah register desa pauhranap no.

ABDUL HAMID ; 1 (satu) buah Surat Pernyataan Peralihan Hak Penggarapan Tanah noReg 06/SPPHPT/593.31/2017 tanggal 20 02 2017 a.n.

Adolfina JuliusBaramuli kepada Arnold Baramuli tidak sah dan tidak mengikat secarahukum;7) Menyatakan seluruh peralihan hak dari Ny.

Adolfina Laroempehtidak sah dan batal serta tidak mengikat menurut hukum, selain itu putusanPengadilan Negeri Makassar menyatakan seluruh peralihan hak dari Ny.Adolfina Julius Baramuli kepada Arnold Baramuli maupun peralihan hak dariArnold Baramuli kepada ahliwarisnya tidak sah dan tidak mengikat menuruthukum. (vide amar putusan PN.

Menyatakan perubahan dan Peralihan hak pada Sertifikat Hak GunaBangunan No. 375 Surat Ukur No. 141/1965 dan Sertifikat Hak GunaBangunan No. 71 Surat Ukur No. 92/1964 dari N. Adolfina Julius Baramulikepada Arnold Baramuli tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum; Menyatakan seluruh peralihan hak dari Ny.

Adolfina Julius Baramuli atas Boede/ warisan yang belum terbagi.Putusan tersebut juga membuktikan bahwa perubahan dan peralihan SHGBNo. 373/Maloku atas nama Ny.

Adolfina JuliusBaramuli yang kemudian dilakukan perubahan dan peralihan hak menjadiatas nama Arnold Baramuli berdasarkan surat wasiat bertanggal 23 Juli1984, sehingga oleh pengadilan Negeri Makassar peralihan hak atasSHGB No. 375 dari Ny.

Waryono, yang peralihan haknya kepada atas nama Waryono pada tanggal 29 Nopember 2004;-----------------------3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 356, Desa Ambowetan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah tanggal 14 Juli 1999, Surat Ukur Nomor: 00005/ABWT/1998, tanggal 31 Desember 1998, Luas 629M2, atas nama 1. Sri Sulasmi 2.

Waryono, yang peralihan haknya kepada atas nama Waryono pada tanggal 29 Nopember 2004;-----------------------------------------------------------------------4. Membebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam sengketa ini sebesar Rp. 3.904.000,- (Tiga Juta sembilan ratus empat ribu rupiah);-----

UndangUndang No. 51 Th 2009 dalam perkara a quo, adalahsaat (tanggal) sejak diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negaratersebut yang dalam hal ini tanggal sejak di Catatnya Peralihan Hakpada Buku Tanah dan pada Sertipikat dimaksud.

Pasal 55 adalah saat(tanggal) sejak diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negaratersebut dalam hal ini tanggal pencatatan peralihan hak dimaksudyaitu tanggal 29 Nopember 2004, kalimat sejak saat diterimanyaatau diumumkannya pada ketentuan tersebut harus ditafsirkan ataudimengerti yaitu sejak tanggal pencatatan peralihan haknya denganalasan bahwa Sertipikat hak atas tanah diserahkan kepadapemegang hak yang namanya tercantum dalam sertipikat dimaksud,jadi tidak diserahkan kepada pihak lain, dan pencantuman

Batas Tenggang Waktu :Bahwa Gugatan Penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Semarang tanggal 9 Juli 2015 sudah lewat bataswaktu (kadaluwarsa), Karena pada tanggal 3 Februari 2015 Penggugattelah membuat Surat Dasar Atas Hak / Harta Bersama, yangmenerangkan mengenai adanya peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik298, Sertipikat Hak Milik Nomor : 343 dan Sertipikat Hak Milik Nomor :2.

peralihan hak sertipikat objectum litis tersebut adalahberdasarkan wewenang yang ada padanya sebagaimana yang diaturdalam Undangundang Nomor : 5 tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria Juncto, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997tentang Pendaftaran tanah;Menimbang, bahwa dengan demikian apabila ketentuan Pasal 1angka 3 UndangUndang Nomor :5 Tahun 1986 Juncto UndangUndangNomor:9 Tahun 2004 Juncto.

Bahwa Kuasa Tergugat telah pula menyatakan sesuai rekomendasipimpinan (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang), Tergugathanya sebatas membawa gambar ukur, menunjukkan gambar ukurserta membawa petugas ukur, dan tidak sampai pada penunjukkanHalaman 71 dari 97 hal Putusan Nomor : 040/G/2015/PTUN.Smg.batasbatas, dengan alasan sengketa tata usaha negara ini terbataspada peralihan hak bukan pada phisik tanahnya;3.

ZULFAN, berdasarkan Lelangmaupun peralihan hak atas nama Nyonya (Janda) ASNIZAL dan penerbitanSertipikat Hak Tanggungan atas nama PT.

Bukt pelunasan harga pembelian ;Dokumen ini akan dijadikan dasar pendaftaran peralihan haknya ; Bahwa, proses penerbitan Pendaftaran Peralihan Hak dari atas nama Soenarto menjadikeatas nama Ny.

Dokumen yang diperlukan untuk pendafaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap ;d.

Menyatakan Batal Pendaftaran Peralihan Hak dari Soenarto menjadi keatas namaNyonya (janda) Asnizal, tanggal 21 Agustus 2009 dan Pendaftaran Hak TanggunganPeringkat Pertama atas nama PT.

Mewajibkan Tergugat untuk mencoret Pendafiaran Peralihan Hak dari Soenartomenjadi keatas nama Nyonya (janda) Asnizal, tanggal 21 Agustus 2009 danPendaftaran Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT.

Penggugat Rekonvensi (BAMBANG SUPENO) adalah ahli waris yang syah almarhumah Ibu NGATMI yang berhak atas harta bawaan almarhumah Ibu NGATMI;

hak tersebut yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 183/Pid.B/PN.Jpa adalah perbuatan Melawan Hukum;

adalah cacat hukum dan tidak sah pula;

Hak/Balik Nama Sertipikat objek sengketa dari atas nama AGUS PURWANTO/NIKMATI menjadi atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi, bilamana Tergugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II tidak bersedia melakukan peralihan hak kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi

II dianggap memberikan kuasa kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi untuk menjalankan kepentingan itu dan putusan ini dapat digunakan sebagai dasar Peralihan Hak/Balik Nama Sertipikat tersebut;

Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 untuk seluruhnya;
II.DALAM POKOK PERKARA:-Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;-Menyatakan batal keputusan tata usaha negara berupa: 1.Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : 0226/Pbt/BPN.51/2016 tertanggal 15 Agustus 2016 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 0196/PBT/BPN.51/2013 Tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan

Mutiara Sulawesi, luas 29.290 m karena cacat administrasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/P/FP/2016/PTUN.DPS tanggal 12 Mei 2016 dan karena cacat administrasi;
2.Peralihan hak terhadap Sertipikat Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 72/Ungasan (sekarang Hak Guna Bangunan 61/Kutuh) kepada atas nama PT.

MUTIARA SULAWESI berkedudukan di Jakarta tanggal Akta Pendirian 29 Juni 1989 luas 71.700 m berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : 0226/Pbt/BPN.51/2016 dan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/P/FP/2016/PTUN.Dps tanggal 12 Mei 2016 dan karena cacat administrasi;
3.Peralihan hak terhadap Sertipikat Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 1678

Mutiara Sulawesi, luas 29.290 m karena cacat administrasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/P/FP/2016/PTUN.DPS tanggal 12 Mei 2016 dan karena cacat administrasi;
2.Tergugat II untuk mencabut Peralihan hak terhadap Sertipikat Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 72/Ungasan (sekarang Hak Guna Bangunan Nomor 61/Kutuh) kepada atas nama PT.

MUTIARA SULAWESI berkedudukan di Jakarta tanggal Akta Pendirian 29 Juni 1989 luas 71.700 m berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : 0226/Pbt/BPN.51/2016 dan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/P/FP/2016/PTUN.Dps tanggal 12 Mei 2016 dan karena cacat administrasi;
3.Tergugat II untuk mencabut Peralihan hak terhadap Sertipikat Atas Tanah

OBJEK GUGATAN1.Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiBali (Tergugat ) No. 0226/Pbt/Bpn.51/2016 Tentang Pembatalan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiBali Tanggal 29 Oktober 2013 No. 0196/Pbt/BPN.51/2013 TentangPembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Terhadap Sertifikat AtasTanah Hak Guna Bangunan No. 72/Ungasan (sekarang Hak GunaBangunan No. 61/Kutuh) atas nama PT.

Mutiara Sulawesi,luas 29.290 m2 karena Cacat Administrasi berdasarkan PutusanPengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, sebagaipelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No.01/P/FP/2016/PTUN.Dps tanggal 12 Mei 2016 dan karena CacatAdministrasi tanggal 15 Agustus 2016 ;Tindakan Kepala Kantor Pertanahan Badung (Tergugat Il) yangmengabulkan Pendaftaran Peralihan Hak Terhadap Sertifikat AtasHalaman 8 dari 288 Putusan Perkara Nomor 8/G/2017/PTUN.

Tindakan Kepala Kantor Pertanahan Badung (Tergugat Il) yangmengabulkan Pendaftaran Peralihan Hak Terhadap Sertifikat AtasTanah Hak Guna Bangunan No. 1678/Ungasan kepada atas nama KarnaBrata Lesmana, Luas 29.290m2 berdasarkan Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali No.0226/Pbt/BPN.51/2016 dan Putusan Pengadilan Yang TelahMemperoleh Kekuatan Hukum Tetap, sebagai Pelaksanaan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 01/P/FP/2016/PTUN.DPS.tanggal 12 Mei 2016 dan

yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.61/Kutuh (berasal dari Hak Guna Bangunan No. 72/Ungasan) dan jugaatas sebidang tanah Hak Guna Bangunan seluas 29.290m* yangdimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1678/ Ungasan, yangmasingmasing tercatat atas nama Penggugat (NRW) ;Tergugat Il telah mengabulkan Pendaftaran Peralihan Hak terhadapSertifikat atas Tanah Hak Guna Bangunan No. 72/Ungasan (sekarangHak Guna Bangunan No. 61/Kutuh) kepada atas nama PT.

Tergugat dan Tergugat II tidak memperhatikan adanya Putusan KasasiMA No. 27 K/TUN/2015 tanggal 7 April 2015 dalam mengabulkanpermintaan dari Knightsbridge untuk menerbitkan Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali No.0226/Pbt/BPN.51/2016 tanggal 15 Agustus 2016, mengabulkanPendaftaran Peralihan Hak terhadap Sertifikat Atas Tanah Hak GunaBangunan No. 72/Ungasan (Sekarang Hak Guna Bangunan No.61/Kutuh) kepada atas nama PT.

Pencatatan Peralihan Sertipikat Hak Milik No. 2960 Kel. Kebun Bunga(Dh.Sukarami) Tgl 02 September 2013 Surat Ukur No.162/KebunBunga/2013 Tanggal 13 Agustus 2013 Luas 109 M? dari atas namaPemegang Hak Ahmadi Surya Darma Menjadi Marjono Tgl 11 12 2020.2. Pencatatan Peralihan Sertipikat Hak Milik No. 2961 Kel. Kebun Bunga(Dh.Sukarami) Tgl O02 September 2013 Surat Ukur No.163/KebunBunga/2013 Tanggal 13 Agustus 2013 Luas 67 M?

atas objek sengketa dari nama Penggugat keHalaman 20 Putusan Perkara Nomor 35/G/2021/PTUN.PLGatas nama Marjono dengan mempertimbangkan dasar dari peralihan terhadapobjek sengketa tersebut sehingga tidak ada kepentingan yang di rugikan;Berdasarkan seluruh uraian yuridis di atas, dapat Penggugat simpulkan, bahwaterbukti Tergugat dalam melakukan pencatatan peralinan Terhadap objek sengketaberupa Pencatatat Peralihan Sertipikat Hak Milik No. 2960 Kel.

Pencatatan Peralihan Sertipikat Hak Milik No. 2960 Kel. Kebun Bunga(Dh.Sukarami) Tgl 02 September 2013 Surat Ukur No.162/Kebun Bunga/2013Tanggal 13 Agustus 2013 Luas 109 M? dari atas nama Pemegang Hak AhmadiSurya Darma Menjadi Marjono Tgl 11 12 2020.2. Pencatatan Peralihan Sertipikat Hak Milik No. 2961 Kel. Kebun Bunga(Dh.Sukarami) Tgl 02 September 2013 Surat Ukur No.163/Kebun Bunga/2013Tanggal 13 Agustus 2013 Luas 67 M?

Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Palembang Pencatatan Peralihan Sertipikat Hak Milik No. 2960 Kel. Kebun Bunga tanggal02 September 2013, Surat Ukur No.162/Kebun Bunga/2013 tanggal 13 Agustus2013 Luas 109 m2 dari atas nama pemegang hak Ahmadi Surya Darmamenjadi Marjono tanggal 11122020. Pencatatan Peralihan Sertipikat Hak Milik No. 2961 Kel.

Bahwa kemudian Tergugat melakukan Pencatatan Peralihan Sertipikat Hak MilikNo. 2960 Kel. Kebun Bunga (Dh.Sukarami) Tgl 02 September 2013 Surat UkurNo. 162/Kebun Bunga/ 2013 Tanggal 13 Agustus 2013 Luas 109 M? dari atasnama Pemegang Hak Ahmadi Surya Darma menjadi Marjono Tgl 11 12 2020(vide bukti T.1 = T Il Int2, selanjutnya disebut dengan objek sengketa !) danPencatatan Peralihan Sertipikat Hak Milik No. 2961 Kel.

Luas= 289 m2. tercatat atas nama DJUWARI, dengan cara yang sah menurut hukum, dengan Akta Pejabat atau akta apapun yang diakui sah oleh pejabat yang berwenang, kepada para Penggugat, selanjutnya untuk menghadap pejabat yang berwenang antara lain; Kepala Kelurahan, Camat, Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang, Badan Pertanahan yang berwenang, memberi keterangan, menandatangani surat-surat, akta-akta yang berkaitan dengan akta peralihan hak atas tanah yang tersedia

, serta menanggung segala kewajiban yang timbul dari pelaksanaan hak-hak itu;

Luas= 289 m2. tercatat atas nama DJUWARI, kepada para ahli waris itu sendiri atau kepada pihak ketiga lainnya, dengan cara yang sah menurut hukum, dengan menandatangani Akta Pejabat; selanjutnya untuk menghadap pejabat yang berwenang antara lain; Kepala Kelurahan, Camat, Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang, Badan Pertanahan yang berwenang, memberi keterangan, menandatangani surat-surat, akta-akta yang berkaitan dengan akta peralihan hak atas tanah yang tersedia

, serta menanggung segala kewajiban yang timbul dari pelaksanaan hak-hak itu;

Sertifikat Aslinya.Saksi ENDAH SENJARINI mendaftarkan proses peralihan haktersebut pada tanggal 29 November 2010 dan proses peralihan hakselesai (sertifikat telah beralin nama menjadi a.n. KRMH. H.

Negara telah melaksanakan kewajibannya yaitu terbitnyasertifikat peralihan ha katas tanahd.

Sertifikat Aslinya.Saksi ENDAH SENJARINI mendaftarkan proses peralihan hak tersebutpada tanggal 29 November 2010 dan proses peralihan hak selesai(sertifikat telah beralih nama menjadi a.n. KRMH. H.

Peralihan SHM No. 51/Kebagusan, Surat Ukur No.00220/Kebagusan/2012, tertanggal 18 September 2012, seluas 1.051m? yang semula atas nama Solichin Gunawan telah beralih menjadibernama Baron Harum (Raymond) S;b. Peralihan SHM No. 52/Kebagusan, Surat Ukur No. 310/1989tertanggal 28 April 1989 seluas 1.026m? yang semula atas namaSolichin Gunawan telah beralin menjadi bernama Baron Harum(Raymond) S;Hal. 5 dari 54 Hal. Putusan Nomor : 151/G/2016/PTUNJKT.5.

Peralihan SHM No. 51/Kebagusan, Surat Ukur No. 00220/Kebagusan/2012, tertanggal 18 September 2012 seluas 1.051 m2?yang semula atas nama Solichin Gunawan telah beralih menjadibernama Baron Harum (Raymond) S;a. Peralihan SHM No. 52/Kebagusan, Surat Ukur No. 310/1989,tertanggal 28 April 1989, seluas 1.026m? yang semula atas namaSolichin Gunawan telah beralin menjadi bernama Baron Harum(Raymond) S;D. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;1.

Peralihan SHM No. 51/Kebagusan, Surat Ukur No.00220/Kebagusan/ 2012, tertanggal 18 September 2012 seluas1.051 m? yang semula atas nama Solichin Gunawan telah beralihmenjadi bernama Baron Harum (Raymond) S;b. Peralihan SHM No. 52/Kebagusan, Surat Ukur No. 310/1989tertanggal 28 April 1989 seluas 1.026m?2 yang semula atas namaSolichin Gunawan telah beralih menjadi bernama Baron Harum(Raymond) S;4.

Menyatakan Peralihan Hak Milik bidang tanah SHM No. 51/Kebagusandan SHM No. 52/Kebagusan kepada Tergugat Il Intervensi Sah danMengikat secara Hukum.4.

(vide bukti T1=T.Il.Int30);2.Peralihan SHM No. 52/Kebagusan, Surat Ukur No. 310/1989, tertanggal28 April 1989, seluas 1.026m?

;Peralihan tanah dari Hardjowijono kepada Soekarsono seluas 430 m@ inimenjadi aneh dan sangat janggal, sebab sejak kapan peralihan tersebutterjadi? karena sebab apa peralihan tersebut terjadi? apakah karena jualbeli atau karena sebab lainnya?

Tapi, mengapa pihak Kelurahan Caturtunggal danKabupaten Sleman (dalam hal ini asisten wilayah Depok) tetap memprosesterjadinya peralihan hak yang bukan miliknya sendiri? Bukankah itu sebuahperbuatan yang illegal? Kalaupun sudah terjadi peralinan dari Soekarsonokepada Hardjowijono, mengapa dasar peralihan dari Soekarsono kepadanegara masih atas nama Hardjowijono (Letter C Nomor 428/Demangan)?

Jika sudah terjadi peralihan dari Hardjowijono kepada Soekarsono, makaseharusnya peralinan dari Soekarsono kepada negara adalah atas namaSoekarsono, Kita tidak bisa mengatakan bahwa peralihan tersebut terjadikarena adanya Buku Pemeriksaan Desa Nomor 140/65., yang mana BukuPemeriksaan Desa Nomor 140/65 tersebut, hanyalah buku tentangperalihan bukan buku kepemilikan, sementara Buku Pemeriksaan DesaNomor 140/65 tersebut, tidak pernah ada.

Tidak semua peralihan tanah didalam Letter C Nomor428., milik Hardjowijono kami permasalahkan. Setiap peralihan yangdilakukan oleh Hardjiwijono ada bukti peralihannya, hanya peralinan kepadaR. Sukarsono yang tidak ada bukti peralihannya. Dan faktanya keruwetanHal. 23 dari 29 hal. Put. No. 210 K/Pdt/2014muncul pada peralihan Hardjowijono kepada R.

Majelis Hakim tidak pedulidengan proses peralihan yang tidak sesuai peraturan. Majelis Hakim sendiriyang melanggar Perda Nomor 11 tahun 1954, yang mewajibkan kepatuhanterhadap prosedur.

• Mengabulkan permohonan Pemohon;
• Menyatakan Pemohon adalah Wali dari ATIKA TRI UTAMI untuk mengurusi administrasi peralihan hak atas tanah dan untuk keperluan jual beli tanah Petok No. 2543 Persil 148 yang terletak Di Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atas nama AGUNG WIDODO dengan luas 1760 m2;
• Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 105.000,00 (Seratus lima ribu rupiah)

dan tidak ada bukti yang menyatakan ia dicabut sebagai wali, sehinggapermohonan tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, makapermohonan pemohon dapat dikabulkan dan dibebani untuk membayar biayaperkara;Memperhatikan peraturan perundangundangan yang bersangkutandengan perkara ini;Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 191/Padt.P/2020/PN JmrMENETAPKAN; Mengabulkan permohonan Pemohon; Menyatakan Pemohon adalah Wali dari ATIKA TRI UTAMI untuk mengurusiadministrasi peralihan