maupun' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Juni 2005dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Juni 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut :DPP PK Rp 1.073.189DPP (80/100xDPP Pk) Rp 858.551Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 214.637PPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding dalam

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Juni 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

di tingkatKPPS TPSII Hilialitosaua hingga pukul 17.00Wib; Bahwa selanjutnya petugas KPPS mengisi Berita Acara Pemungutandan perhitungan suara serta sertifikat hasil perhitungan suara(Formulir C1);Bahwa saksi tidak tahu pukul berapa pengisian Berita AcaraPemungutan dan perhitungan suara serta sertifikat hasil perhitungansuara (Formulir C1) dilaksanakan;Bahwa Berita acara pemungutan dan perhitungan suara sertasertifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) selesai dikerjakanhingga pukul 01.30 Wib

dan perhitungan suara sertasertifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) diserahkan kepadaPPS pada tanggal 10 April 2014 sekira pukul 02.00Wib; 15e Bahwa Berita acara pemungutan dan perhitungan suara sertasertifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) adalah 1 rangkapuntuk PPS, 1 rangkap untuk PPK dan 1 rangkap untukKPU; e Bahwa Berita acara pemungutan dan perhitungan suara sertasertifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) adalah 1 rangkapuntuk PPS, 1 rangkap untuk PPK dan 1 rangkap untukKPU

hasil perhitungan suara(Formulir C1) kepada saksi Matius Kuharapkan Duha sebagai petugasPengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Hilialitosaua, dengan alasanbahwa Berita Acara Pemungutan dan perhitungan suara serta sertifikathasil perhitungan suara (Formulir C1) belum selesaidikerjakan.

seharusnya Berita AcaraPemungutan dan perhitungan suara serta sertifikat hasil perhitungan suara (FormulirC1) harus diberikan oleh Terdakwa kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilulapangan, PPS dan PPK pada hari itu juga.

PPN mengacu pada nilai impor dari dasarperhitungan bea masuk yang berupa harga jual;bahwa Pemohon Banding berpendapat nilai pabean (Nilai Transaksi Barang) adalah sama dengan HargaJual, nilai transaksi barang yang Pemohon Banding lakukan adalah barang waste sehingga untukpenetapan penghitungan Bea Masuk adalah Harga Jual Waste dikalikan Tarif Waste (Harga Jual x 5%)sehingga untuk penghitungan PPNnya adalah (Harga Jual + (Harga Jual x 5%)) x 10%);bahwa menurut Pemohon Banding perhitungan Masa PPN

Impor (10% x DPP) 201.413.848,00 84.420.270,00dikurangi : Pajak Keluaran 104.082.457,00 PPN Impor yang harus dipungut 97.331.391,00 84.420.270,00kembaliSanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) UU KUP (24 bulan x 2%)PPN Yang Masih Harus Dibayar 97.331.391,00 84.420.270,00bahwa dalam persidangan pada tanggal 18 November 2013, Pemohon Banding menyatakan bahwamengakui besarnya kuantum sisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 297.711 kgsebagaimana perhitungan Terbanding, namun dengan perhitungan

harga ratarata per kg bahan bakutetap sebesar Rp3.287,87 sebagaimana perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk menyampaikanpenjelasan dan detil perhitungan lebih lanjut atas pernyataannya dalam persidangan tersebut;bahwa kemudian dalam persidangan pada tanggal 2 Desember 2013, Pemohon Banding menyampaikanpenjelasan tertulis tambahan dengan Surat Nomor: 023/MMC/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013,dimana dalam penjelasan tambahan tersebut

Pemohon Banding kembali menghitung besarnya kuantumsisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 244.536 kg sebagaimana perhitungan dalam SuratBandingnya;bahwa demikian juga dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harus dibayar kembalijuga sama dengan perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat kekonsistenan perhitungandari Pemohon Banding sehingga Majelis tidak dapat meyakini kebenaran argumentasi serta dasarperhitungan

Terbanding namun tetap berbeda cara perhitungan DPP nya danpengkreditan Pajak Masukannya;bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundangundangan perpajakan yang bersangkutan, Majelis berpendapat :a. bahwa Terbanding menentukan harga bahan baku impor berdasarkan harga ratarata bahan bakudengan perhitungan jumlah nilai pembelian impor dibagi jumlah bahan baku impor selamaperiode Juni sampai dengan Desember 2009 adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 23 ayat

Menghukum tergugat membayar hak penggugat berupa uang penggantian hak dan uang pisah secara tunai dan sekaligus dengan perincian dan perhitungan sebagai berikut;1. Uang penghargaan masa kerja : Rp. x bulan = Rp.2. Uang penggantian hak : Penggantian perumahan dan pengobatan : 15% x Rp. = Rp.3.

JABATAN sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

kertas A 3 ) KelurahanMasale TPS 4411) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atauMakassar B ( C1 Salinan Menggunkan kertas A3 ) Kelurahan TelloBaru TPS 712) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atauMakassar B ( C1 Salinan ) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 1913) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah

hasil Perhitungan Suara CalonAnggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B ( DAA 1 Salinan) KelurahanMasale TPS 4429) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( DAA 1 Salinan ) Kelurahan Tello Baru TPS730) Asli Sertifikasi hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar

61.33) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B (C1 HOLOGRAM ) Kelurahan KarampuangTPS 38, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;34) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan TamamaungTPS 6, 27, 61 dan 74.35) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara

, 40, 42 dan 44;40) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( DAA1 PLANO ) Kelurahan KarampuangTPS 38, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;41) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( DAA1 PLANO) Kelurahan TamamaungTPS 6, 27, 61 dan 74.42) hasil Perhitungan Suara

KarampuangTPS 38, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;47) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( DAA1 PLANO) Kelurahan TamamaungTPS 6, 27, 61 dan 74.48) hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B(C1 SALINAN) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 1949) Asli Asli Sertifikat hasil Perhitungan

sebagai berikut:Nilai Pembelian Impor = Rp 59.838.148.398,00Jumlah Bahan Baku = Rp 8.591.700,00ImporHarga Rataratabahan = Rp 6.965,00baku imporSisa Bahan Baku Impor = 45.031di jual lokalbahwa menurut Terbanding perhitungan PPN Impor yang semula tidak dipungut yang harus dibayarkembali oleh Pemohon Banding untuk Masa Pajak Desember 2009 adalah sebesar Rp46.419.312,00dengan perhitungan sebagai berikut: Uraian Cfm Terbanding (Rp)Sisa Bahan Baku Impor yang dijual 45.031Harga ratarata per kg bahan baku

PPN mengacu pada nilai impor dari dasarperhitungan bea masuk yang berupa harga jual;bahwa Pemohon Banding berpendapat nilai pabean (Nilai Transaksi Barang) adalah sama dengan HargaJual, nilai transaksi barang yang Pemohon Banding lakukan adalah barang waste sehingga untukpenetapan penghitungan Bea Masuk adalah Harga Jual Waste dikalikan Tarif Waste (Harga Jual x 5%)sehingga untuk penghitungan PPNnya adalah (Harga Jual + (Harga Jual x 5%)) x 10%);bahwa menurut Pemohon Banding perhitungan Masa PPN

Terbanding, namun dengan perhitungan harga ratarata per kg bahan bakutetap sebesar Rp3.436,55 sebagaimana perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk menyampaikanpenjelasan dan detil perhitungan lebih lanjut atas pernyataannya dalam persidangan tersebut;bahwa kemudian dalam persidangan pada tanggal 2 Desember 2013, Pemohon Banding menyampaikanpenjelasan tertulis tambahan dengan Surat Nomor: 023/MMC/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013,dimana

dalam penjelasan tambahan tersebut Pemohon Banding kembali menghitung besarnya kuantumsisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 58.3311 kg sebagaimana perhitungan dalam SuratBandingnya;bahwa demikian juga dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harus dibayar kembalijuga sama dengan perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat kekonsistenan perhitungandari Pemohon Banding sehingga Majelis tidak dapat meyakini

Terbanding namun tetap berbeda cara perhitungan DPP nya danpengkreditan Pajak Masukannya;8. bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundangundangan perpajakan yang bersangkutan, Majelis berpendapat:a. bahwa Terbanding menentukan harga bahan baku impor berdasarkan harga ratarata bahan bakudengan perhitungan jumlah nilai pembelian impor dibagi jumlah bahan baku impor selamaperiode Juni sampai dengan Desember 2009 adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 23

' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Maret 2007dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Maret 2007 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.377.735DPP (80/100xDPP Pk) Rp 1.102.188Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 275.547PPN (10/100xDPP) Rp = 27.554bahwa menurut Terbanding

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Maret 2007 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Agustus 2006dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Agustus 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.481.0DPP (80/100xDPP PK) Rp1.184.8Selisih (DPP PKDPP PM) RpPPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Agustus 2006 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Nafkah anak Pemohon dengan Termohon nama ADIRA HAYU AR-RAUF setiap bulan sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10 % setiap tahun;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.226.000.-(Dua ratus dua puluh dua ribu rupiah;

Nafkah anak Pemohon dengan Termohon nama ADIRAHAYU ARRAUF setiap bulan sebesar Rp.200.000,(Dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebutdewasa dengan perhitungan kenaikan 10 % setiaptahun;4, Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biayaperkara ini sebesar Rp.226.000.(Dua ratus dua puluh duaribu rupiah;Demikian putusan ini diputuskankan dalampermusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 13Dzulgodah 1431 Hijriyah, oleh Drs.H.

Menghukum Penggugat untuk membayar Hak-hak Tergugat yang perhitungan terdiri dari: - Uang Penggantian Hak :Sisa cuti tahunan yang belum habis dan belum gugur:30/25 x Rp.3.001.407 = Rp. 3.601.688,--Uang Pisah : 4 bulan x Rp.3.001.407 = Rp. 12.005.628,- JUMLAH = Rp. 15.607.296

Berita Acara Perhitungan Uang kasHarian bulan April 2006 ; oO74 Barang bukti1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulanMei 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kasHarian bulan Mei 2006 ; 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulanJuni 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kasHarian bulan Juni 2006 ; 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulanJuli 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kasHarian bulan Juli 2006 ; 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulanAgustus 2006

beserta Berita Acara Perhitungan Uang kasHarian bulan Agustus 2006 ; 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulanSeptember 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uangkas Harian bulan September 2006;1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulanOktober 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kasHarian bulan Oktober 2006 ; 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulanNopember 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uangkas Harian bulan Nopember 2006;1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode

MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Mei 2007 besertaBerita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Mei 2007 ; 7576777879808182838485868788f 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juni 2007 besertaBerita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Juni 2007 ; g 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juli 2007 besertaBerita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Juli 2007 ;h 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Agustus 2007beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan

beserta Berita Acara Perhitungan Uang kasHarian bulan April 2006 ; 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulanMei 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kasHarian bulan Mei 2006 ; 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulanJuni 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kasHarian bulan Juni 2006 ; 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulanJuli 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kasHarian bulan Juli 2006 ; 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulanAgustus 2006 beserta

; e 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Mei 2007 besertaBerita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Mei 2007 ; f 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juni 2007 besertaBerita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Juni 2007 ; g 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juli 2007 besertaBerita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Juli 2007 ;h 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Agustus 2007beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Agustus

maupun diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Juni 2004dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Juni 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut :DPP PK Rp 846.33DPP (80/100xDPP Pk) Rp 677.07(Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 169.267PPN (10/100xDPP) Rp 16.92bahwa menurut Terbanding dalam

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Juni 2004 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :1. Uang pesangon9 x Rp. 1.685..000 = Rp. 15.165.0002. Uang Penghargaan masa kerja 4 x Rp.1.685.000 = Rp. 6.740.000 Rp. 21.905.0003.

majelisakan memberikan pertimbangan dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena PHK terjadi karena Penggugat telahmelakukan kesalahan maka hakhak yang diperoleh Penggugat dalam perkara aquo adalah sesuai dengan ketentuan seperti diatur dalam pasal 161 UU Nomor 13Tahun 2003 yaitu uang pesangon 1 ( kali ) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4)Menimbang, bahwa komponen untuk perhitungan

Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugatdengan perhitungan sebagai berikut :1. Uang pesangon9x Rp. 1.685..000 = Rp. 15.165.0002. Uang Penghargaan masa kerja4x Rp.1.685.000 = Ro. 6.740.000Rp. 21.905.0003. Uang Penggantian hak,perumahan, pengobatanDan perawatan =15 % x Rp. 21.905.000 = Rp. 3.285.750Jumiah total RP. 25.190.750.,3.

sebagai berikut:lai Pembelian Impor = Rp 59.838.148.398,00lah Bahan Baku = Rp 8.591.700,00orga Rataratabahan = Rp 6.965,00impor.Bahan Baku Impor = 71.4811al lokalbahwa menurut Terbanding perhitungan PPN Impor yang semula tidak dipungut yang harus dibayarkembali oleh Pemohon Banding untuk Masa Pajak Juli 2009 adalah sebesar Rp73.684.501,00 denganperhitungan sebagai berikut: Uraian Cfm Terbanding (Rp)Sisa Bahan Baku Impor yang dijual 71.481Harga ratarata per kg bahan baku 6.965,65Dasar Pengenaan Pajak

PPN mengacu pada nilai impor dari dasarperhitungan bea masuk yang berupa harga jual;bahwa Pemohon Banding berpendapat nilai pabean (Nilai Transaksi Barang) adalah sama dengan HargaJual, nilai transaksi barang yang Pemohon Banding lakukan adalah barang waste sehingga untukpenetapan penghitungan Bea Masuk adalah Harga Jual Waste dikalikan Tarif Waste (Harga Jual x 5%)sehingga untuk penghitungan PPNnya adalah (Harga Jual + (Harga Jual x 5%)) x 10%);bahwa menurut Pemohon Banding perhitungan Masa PPN

Terbanding, namun dengan perhitungan harga ratarata per kg bahan bakutetap sebesar Rp3.618,14 sebagaimana perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk menyampaikanpenjelasan dan detil perhitungan lebih lanjut atas pernyataannya dalam persidangan tersebut;bahwa kemudian dalam persidangan pada tanggal 2 Desember 2013, Pemohon Banding menyampaikanpenjelasan tertulis tambahan dengan Surat Nomor: 023/MMC/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013,dimana

dalam penjelasan tambahan tersebut Pemohon Banding kembali menghitung besarnya kuantumsisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 77.805 kg sebagaimana perhitungan dalam SuratBandingnya;bahwa demikian juga dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harus dibayar kembalijuga sama dengan perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat kekonsistenan perhitungandari Pemohon Banding sehingga Majelis tidak dapat meyakini kebenaran

Terbanding namun tetap berbeda cara perhitungan DPP nya danpengkreditan Pajak Masukannya;8. bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundangundangan perpajakan yang bersangkutan, Majelis berpendapat:a. bahwa Terbanding menentukan harga bahan baku impor berdasarkan harga ratarata bahan bakudengan perhitungan jumlah nilai pembelian impor dibagi jumlah bahan baku impor selamaperiode Juni sampai dengan Desember 2009 adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 23

Nafkah anak atas nama (ANAK) umur 3 tahun yang sekarang dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10% setiap tahun;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000.-( Dua ratus sebelas ribu rupiah;-

Pelayanan Listrik Nasional (Batam) berdasarkan rinciantagihan (detail Invoice) terhadap Nomor Konsumer 152001655588 YayasanPutera Batam, 152000398098 Yayasan Komputer Batam, 151000095411Yayasan Komputer Batam (Universitas Putera Batam) dari bulan Januari 2017sampai dengan Desember 2017 tidak sesuai dengan perhitungan golonganS2K(Sosial Komersial) yang tertera pada perhitungan yang telah ditagihkankepada Klien kami, dan sudah dibayar lunas semuanya..

Tidak sesuai dengan perhitungan harga golonganS2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang terterapada rincian pemakaian listrik.7. Nomor Rekening 059798 Rekening Bulan 072017 (S2K197000VA) totalTagihan Rp 24.986.206 (dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluhenam ribu dua ratus enam rupiah)18 Juli 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golonganS2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang terterapada rincian pemakaian listrik.8.

Tidak sesuai dengan perhitungan hargagolongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulananyang tertera pada rincian pemakaian listrik.2. Nomor Rekening 049754 Rekening Bulan 022017 (S2K82500VA) total TagihanRp 11.521.154 (sebelas juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus lima puluhempat rupiah)17 Februari 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golonganS2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang terterapada rincian pemakaian listrik.3.

Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K(sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera padarincian pemakaian listrik.. Nomor Rekening 059662 Rekening Bulan 062017 (S2K82500VA) total TagihanRp 10.129.722 (Sepuluh juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus duapuluh dua rupiah)18 Juni 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K(sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera padarincian pemakaian listrik..

Tidak sesuai dengan perhitungan harga golonganS2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang terterapada rincian pemakaian listrik.3. Nomor Rekening 059920 Rekening Bulan 032017 (S2K164000VA) totalTagihan Rp 11.214.018 (Sebelas juta dua ratus empat belas ribu delapan belasrupiah)18 Maret 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K(sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera padarincian pemakaian listrik.4.

kebelakang; Dan berteriak teriak agar perhitungan diulang;Peran Saudara Hengki (DPO) adalah : Menendang saksi Tito Slamet Saputro ketika terjatuh; Pada saat Terdakwa Ansori melempar gelas kelantai, SaudaraHengki (DPO) memegang gelas panitia mengarahkan kearah saksi TitoSlamet Saputro namun tidak dilemparkan; Dan berteriak teriak agar perhitungan diulang;Peran Terdakwa Ansori adalah : Melempar gelas kelantai dalam Gedung Balai Kampung Buyut Utara; Putusan.

diulang;Peran Saudara Hengki (DPO) adalah : Menendang saksi Tito Slamet Saputro ketika terjatuh; Pada saat Terdakwa Ansori melempar gelas kelantai, SaudaraHengki (DPO) memegang gelas panitia mengarahkan kearah saksi TitoSlamet Saputro namun tidak dilemparkan; Dan berteriak teriak agar perhitungan diulang;Peran Terdakwa Ansori adalah : Melempar gelas kelantai dalam Gedung Balai Kampung Buyut Utara; Dan berteriak teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;Peran Terdakwa Fendi adalah : Menendang saksi

Tito Slamet Saputro pada saat saksi Tito SlametSaputro terjatuh didepan Gedung Balai Kampung Buyut Utara; Dan berteriak teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;Peran Saudara Agung adalah : Putusan.

Dan berteriak teriak agar perhitungan diulang;Peran Terdakwa Ansori adalah : Melempar gelas kelantai dalam Gedung Balai Kampung Buyut Utara; Dan berteriak teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;Peran Terdakwa Fendi adalah : Menendang saksi Tito Slamet Saputro pada saat saksi Tito SlametSaputro terjatuh didepan Gedung Balai Kampung Buyut Utara; Dan berteriak teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;Peran Saudara Agung adalah : Melerai pada saat saksi Tito Slamet Saputro akan didatangi olehSaudara

Putusan Nomor 639 K/Pdt.Sus/2012 Kekurangan = Rp. 47.959,Periode 26/6 s/d 25/7 2011 (Upah Rp. 1.290.000, ) Perhitungan lembur dalam slip gaji 21 x 8.062, = Rp. 169.302, Perhitungan lembur yang benar 42 x 7.457, = Rp. 313.179, Kekurangan = Rp. 143.877,Periode 26/3 s/d 25/4 2011 (Upah Rp. 1.290.000,) Perhitungan lembur dalam slip gaji 7 x 8.062, = Rp. 56.434, Perhitungan lembur yang benar 14 x 7.457, = Rp. 104.393, Kekurangan = Rp. 47.959,Periode 26/1 s/d 25/2 2011 (Upah Rp. 1.290.000,) Perhitungan

2011 (Upah Rp. 1.290.000, ) Perhitungan lembur dalam slip gaji 21 x 8.062, = Rp. 169.302, Perhitungan lembur yang benar 42 x 7.457, = Rp. 313.179,Halaman 19 dari 55 halaman.

,) Perhitungan lembur dalam slip gaji 7 x 8.062, = Rp. 56.434, Perhitungan lembur yang benar 14 x 7.457, = Rp. 104.393, Kekurangan = Rp. 47.959,Periode 26/3 s/d 25/4 2011 (Upah Rp. 1.290.000,) Perhitungan lembur dalam slip gaji 7 x 8.062, = Rp. 56.434, Perhitungan lembur yang benar 14 x 7.457, = Rp. 104.393, Kekurangan = Rp. 47.959,Periode 26/1 s/d 25/2 2011 (Upah Rp. 1.258.200,) Perhitungan lembur dalam slip gaji 14 x 8.062, = Rp. 112.868, Perhitungan yang benar 28 x 7.273, = Rp. 203.644, Kekurangan

Rp. 1.290.000,) Perhitungan lembur dalam slip gaji 7 x 8.062, = Rp. 56.434, Perhitungan lembur yang benar 14 x 7.457, = Rp. 104.393, Kekurangan = Rp. 47.959,Periode 26/6 s/d 25/7 2011 (Upah Rp. 1.290.000,) Perhitungan lembur dalam slip gaji 21 x 8.062, = Rp. 169.302, Perhitungan lembur yang benar 42 x 7.457, = Rp. 313.179, Kekurangan = Rp. 143.877,Periode 26/5 s/d 25/6 2011 (Upah Rp. 1.290.000,) Perhitungan lembur dalam slip gaji 7 x 8.062, = Rp. 56.434, Perhitungan lembur yang benar 14 x 7.457,

Perhitungan lembur dalam slip gaji 7 x 8.062, Perhitungan lembur yang benar 14 x 7.457, KekuranganPeriode 26/6 s/d 25/7 2011 (Upah Rp. 1.290.000.) Perhitungan lembur dalam slip gaji 21 x 8.062, Perhitungan lembur yang benar 42 x 7.457, KekuranganPeriode 26/3 s/d 25/4 2011 (Upah Rp. 1.290.000.)

) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.4) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( C1 Salinan ) Kelurahan Masale TPS 44Halaman 9 dari 42 Halaman Putusan Nomor 418/PID.SUS/2019/PT MKS5) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( C1 Salinan ) Kelurahan Tello BaruTPS 76) Sertifikat hasil Perhitungan Suara

hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B( DAA 1 Salinan ) Kelurahan Tello Baru TPS 718) Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B( DAA 1 Salinan ) Kelurahan Karuwisi TPS 1919) Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B( DAA

hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B (C1 HOLOGRAM ) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 1938) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Panaikang TPS 12,16,25,45,52 dan55.39) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel

hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( DAA1 PLANO) Kelurahan Masale TPS 4447) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( DAA 1 PLANO ) Kelurahan Tello Baru TPS 748) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( DAA

Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( DA1 PLANO) Kelurahan Masale59) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B (DA 1 PLANO ) Kelurahan Tello Baru60) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( DA 1 PLANO ) Kelurahan Karuwisi61) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon