Memerintahkan Tergugat membayar Uang Pesangon danhakhaklainnya kepada Penggugat dan Penggugat Il sesuai ketentuanketentuan dalam Peraturan Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagaiberikut :3.1.Penggugat (Sdr, Purnawan) :Uang Pesangon Dan Penggantian Hak : NO URAIAN PERHITUNGAN JUMLAH1 Pesangon ~ eR EE SNE. 2 EAL Rp. 34.400.000,00Penghargaan Masa Kerja Rp. 4.300.000,00 X 2 bulan Rp. 8.600.000,003 Penggantian Hak Rp.43.000.000,00 X 15 % Rp. 6.450.000,00JUMLAH Rp. 49.450.000,00 Uang JHT BPJS Ketenagakerjaan

: NO URAIAN PERHITUNGAN JUMLAH 1 JHT BPJS TK 3,7% X Rp.4.300.000,00 X 24 bin Rp. 3.818.400,00 Uang Penggantian Hari Libur Sesuai Dengan Pasal 23 PP.

Nomor 7Tahun 2000 Tentang Kepelautan : NO PERIODE MASA KERJA PERHITUNGAN JUMLAH Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1110 K/Pdt.SusPHI/2020 1 28022017 s/d 28022019 4/30 X Rp.4.300.000,00 X 24 bin Rp. 13.760.000,00 Yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sejumlahRp67.028.400,00 (enam puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu empatratus rupiah) secara tunai dan sekaligus ;3.2. Penggugat II (Sdr.

Doni) :Uang Pesangon Dan Penggantian Hak : NO URAIAN PERHITUNGAN JUMLAH1 Pesangon Rp. 5.300.000,00 X 3 bulan X 2 Rp. 31.800.000,003 Penggantian Hak Rp. 31.800.000,00 X 15 % Rp. 4.770.000,00JUMLAH Rp. 36.570.000,00 Selisin Upah Dengan Upah PKL URAIAN PERHITUNGAN JUMLAHRp.5.300.000,00 Rp.4.500.000,00 =Rp.800.000,00 X 24 bulan Rp.19.200.000,00Rp.800.000,00Perincian Uang JHT BPJS Ketenagakerjaan :NO URAIAN PERHITUNGAN JUMLAH1 JHT BPJS TK 3,7% X Rp.5.300.000,00 X 24 bin Rp. 4.706.400,00 Perincian Uang

Penggantian Hari Libur Sesuai Dengan Pasal 23 PP.Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan : NO PERIODE MASA KERJA PERHITUNGAN JUMLAH 1 28022017 s/d 28022019 4/30 X Rp.5.300.000,00 X 24 bin Rp. 16.960.000,00 Yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat Il sejumlahRp77.436.400,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribuempat ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus ;Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah/gaji Penggugat danPenggugat Il terhitung sejak bulan Maret 2019 sampai dengan

SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;bahwa terdapat perbedaan r rhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;DPP PKDPP (80/100 x DPP PK)SelisihPPN. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan

Sehinggaproduk hukum penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagaidasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPNyang masih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak September 2006 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut:= Rp 789.256.057= Rp 631.404.846= Rp = 157.851.211= Rp 15.785.121bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan tertulis

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluar DPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak September 2006sesuai Pasal 3 KMKNomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut: Pajak Masukan Rp 79.272.699Pajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto denganmenggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

dalam proses perhitungan PPN Masa PajakSeptember 2006 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untukMasa Pajak September 2006 adalah sebesar Rp343.211.072,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah sepakat berpendapatbahwa perhitungan PPN

per AUD (indikas1 nilai spot 150 bps)Tanggal Transaksi: 04/03/2008Tanggal Mulai Deposito: 06/04/2008Tanggal Penentuan: 03/04/2008Periode Perhitungan: 04/03/2008 s.d. 03/04/2008Tanggal Jatuh Tempo: 07/04/200817) DCD KIKO(USDAUD)Mata Uang Dasar ditempatkan: USD 221.00027Premi Flat 0,2%Nilai Tukar Konversi: 0,9215Tanggal Transaksi: 10/03/2008Tanggal Mulai Deposito: 12/03/2008Tanggal Penentuan: 10/04/2008Penode Perhitungan: 10/03/2008 s.d. 10/04/2008Tanggal Jatuh Tempo: 14/04/2008KnockOut Trigger USD

/2008Tanggal Mulai Deposito: 12/06/2008Periode Perhitungan 10/06/2008 s.d 10/07/2008Tanggal Penentuan: 10/07/2008Tanggal Jatuh Tempo: 14/07/200833) DCD KIKO(USDAUD)Mata Uang Dasar ditempatkan : USD. 198.000Premi Rate 0.2 %Nilai Tukar Konversi (Strike Level): 1,5675KnockOut Trigger USD 1,5750 per AUD (indikasi nilai spot + 75 bps)KnockIn Trigger USD 1,5525 per AUD (indikasi nilai spot 150 bps)Tanggai Transaksi: 26/06/2008Tanggal Mulai Deposito: 30/06/2008Tanggal Penentuan; 29/07/2008Periode Perhitungan

per AUD (indikas1 nilai spot 150 bps)Tanggal Transaksi: 04/03/2008Tanggal Mulai Deposito: 06/04/2008Tanggal Penentuan: 03/04/20084950Periode Perhitungan: 04/03/2008 s.d. 03/04/2008Tanggal Jatuh Tempo: 07/04/200816) DCD KIKO (USDAUD)Mata Uang Dasar ditempatkan: USD 221.000Premi Flat 0,2%Nilai Tukar Konversi: 0,9215Tanggal Transaksi: 10/03/2008Tanggal Mulai Deposito: 12/03/2008Tanggal Penentuan: 10/04/2008Penode Perhitungan: 10/03/2008 s.d. 10/04/2008Tanggal Jatuh Tempo: 14/04/2008KnockOut Trigger

Penentuan: 07/08/2006Perlode Perhitungan: 07/07/2008 s.d. 07/08/2008Tanggal Jatuh Tempo: 11/08/200838) DCD KIKO (USDAUD)Mata Uang Dasar ditempatkan : USD 200.000Premi Flat: 0,2 %Nilai Tukar Konversi (Strike level): 0,9750KnockOut Trigger USD 0,9790 per AUD (Indkasi nilai spot + 40 bps)KnockIn Trigger USD 0,9600 per AUD (Indkasi nilai spot 150 bps)Tanggal Transaksi: 24/07/2008Tanggal Mulai Deposito: 24/07/2008Tanggal Penentuan: 21/08/2008Periode Perhitungan 22/07/2008 s.d 21/08/2008Tanggal Jatuh

Perhitungan: 07/07/2008 s.d. 07/08/2008Tanggal Jatuh Tempo: 11/08/200839) DCD KIKO (USDAUD)Mata Uang Dasar ditempatkan : USD 200.000Premi Flat: 0,2 %Nilai Tukar Konversi (Strike level): 0,9750KnockOut Trigger USD 0,9790 per AUD (Indkasi nilai spot + 40 bps)KnockIn Trigger USD 0,9600 per AUD (Indkasi nilai spot 150 bps)Tanggal Transaksi: 24/07/2008Tanggal Mulai Deposito: 24/07/2008Tanggal Penentuan: 21/08/2008Periode Perhitungan 22/07/2008 s.d 21/08/2008Tanggal Jatuh Tempo: 25/08/200840) DCD KIKO

= 12 th).= Employee Grade/upah pokok = Rp. 1.600.000,= Job Grade/tunjangan jabatan (tunjangan tetap) = Rp. 1.788.000,= Uang makan (tunjangan tidak tetap) =Rp. 160.000,= Uang transport (tunjangan tidak tetap) =Rp. 182.000,Perhitungan uang penggantian hak adalah upah pokok + tunjangan tetap = Rp.1.600.000, (+) Rp. 1.788.000, = Rp. 3.388.000,Berikut adalah perhitungan uang penggantian hak Termohon Kasasi III adalah := Uang Pesangon : 9 X Rp. 3.388.000, = Rp.30.492.000,Hal. 35 dari 57 hal.

jabatan (tunjangan tetap) =Rp. 728.000,= Uang makan (tunjangan tidak tetap) =Rp. 160.000,= Uang transport (tunjangan tidak tetap) =Rp. 182.000,Perhitungan uang penggantian hak adalah upah pokok + tunjangan tetap = Rp.325.000, (+) Rp. 728.000, = Rp.1.053.000,Berikut adalah perhitungan uang penggantian hak Termohon Kasasi VII adalah= Uang Pesangon : 8 X Rp.1.053.000, = Rp. 8.424.000,= Uang penghargaan masa kerja :3 X Rp.1.053.000, = Rp. 3.159,000. (+)Hal. 37 dari 57 hal.

: 15 % X Rp.6.944.000, = Rp. 1.041.600,Jadiuang penggantian hak yang diterima oleh Termohon PK IX =Rp.1.041.600. ;10 TERMOHON PK X (masa kerja = 7 th).= Employee Grade/upah pokok =Rp. 325.000,= Job Grade/tunjangan jabatan (tunjangan tetap) =Rp. 718.000,= Uang makan (tunjangan tidak tetap) =Rp. 160.000,= Uang transport (tunjangan tidak tetap) =Rp. 182.000,Perhitungan uang penggantian hak adalah upah pokok + tunjangan tetap = Rp.325.000, (+) Rp. 718.000, = Rp. 1.043.000,Berikut adalah perhitungan

,= Uang makan (tunjangan tidak tetap) =Rp. 160.000,= Uang transport (tunjangan tidak tetap) =Rp. 182.000,Perhitungan uang penggantian hak adalah upah pokok + tunjangan tetap =Rp.1.000.000, (+) Rp.1.898.000, = Rp.2.898.000,Berikut adalah perhitungan uang penggantian hak Termohon Kasasi XIIIadalah := Uang Pesangon : 7 X Rp.2.898.000, = Rp.20.286.000,= Uang penghargaan masa kerja :3 X Rp.2.898.000, = Rp. 8.694.000. (+)= Rp.28.980.000,= Penggantian perumahan dan pengobatan :15 % X Rp.28.980.000, = Rp

tetap = Rp. 350.000, (+) Rp. 583.000, = Rp. 933.000,Berikut adalah perhitungan hak Termohon Kasasi XII adalah :Hal. 51 dari 57 hal.

Putusan Nomor 518/B/PK/PJK/2016mengenai penetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor CrudePalm Kernel Oil, sesuai Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor:009216 tanggal 30 Desember 2010;Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenaipenetapan kembali perhitungan bea keluar dimulai dengan menganalisisperkembangan sengketa, dilanjutkan dengan menyimpulkan pokokpokoksengketanya, dan diakhiri dengan penilaian Majelis terhadap perhitunganbea keluar menurut Terbanding sebelum banding

Tentunya apabila eksportasitetap akan dilakukan pada saat itu maka yang bersangkutan wajibmengajukan PEB baru dengan perhitungan Bea Keluarmenggunakan tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku padatanggal pendaftaran PEB baru tersebut.

PEB didaftarkan telah cukup untukdipergunakan sebagai dasar penetapan perhitungan bea keluar, data dan buktitersebut antara lain:Halaman 33 dari 47 halaman.

dalam pelayanan, hal tersebut tidak terjadi;Penetapan Kembali Dengan Tanggal Realisasi Ekspor;Bahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, DirekturJenderal Bea dan Cukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea keluardalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal PEB didaftarkan.Penetapan kembaili diatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008;Pasal 14 ayat (2) : Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluarsebagaimana

Putusan Nomor 518/B/PK/PJK/2016pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluaradalah sebagai berikut: PEB Nomor 009216 tanggal 30 Desember 2010; Perhitungan Bea Keluar berdasarkan KMK Nomor 2258/KM.04/2010tanggal 30 November 2010 Harga ekspor USD 1.502,00/MT dan TarifBea Keluar 13,5 %, yang berlaku mulai tanggal 1 Desember 2010 sampaidengan tanggal 31 Desember 2010; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1145/KM.1/2010 tanggal 27Desember 2010 Kurs periode 27 Desember 2010 2

Mempertahankan Putusan Verstek tersebut dengan perhitungan kembali uang pesangon,uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak perumahan dan pengobatan dengan total sebesar Rp20.789.700,00 (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

., tanggal 4 Februari 2019 tersebut tidak tepatdan tidak beralasan;Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawanyang tidak benar,Mempertahankan Putusan Verstek tersebut dengan perhitungan kembaliuang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantianhak perumahan dan pengobatan dengan total sebesar Rp20.789.700,00;Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 845 K/Padt. SusPHI/20204.

Menghukum Pelawan untuk membayar hak Terlawan sesuai ketentuanPasal 168 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangketenaga kerjaan sebesar Rp2.259.750,00 (dua juta dua ratus lima puluhsembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagaiberikut: Jenis Hak Dasar Perhitungan JumlahUang 15% x Rp6.026.000,00 (uang Rp903.900,00Pengganti penghargaan masa kerja bagi yangHak memenuhi syarat);uang pisah 15% x 3 (Tahun masa kerja) x Rp Rp1.355.850,003.013.000Total Rp2.259.750,00 8.

MUTASI HARIAN KAS Periode bulan September 2006beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan September 2006.1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Oktober 2006 besertaBerita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Oktober 2006.1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Nopember 2006beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Nopember 2006.. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Desember 2006beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Desember

April 2007 besertaBerita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan April 2007.e. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Mei 2007 besertaBerita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Mei 2007.f. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juni 2007 besertaBerita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Juni 2007.g. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juli 2007 besertaBerita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Juli 2007.h. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan

Agustus 2007 besertaBerita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Agustus 2007.i. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan September 2007beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan September 2007.j. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Oktober 2006 besertaBerita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Oktober 2007.k. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Desember 2007beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Desember 2007.1 (satu) bendel BUKTI

Perhitungan Uang kasHarian bulan April 2006;1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Mei2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harianbulan Mei 2006;1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulanJuni 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kasHarian bulan Juni 2006;1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juli2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harianbulan Juli 2006;1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulanAgustus 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang

PEKALONGAN TAHUN 2007, yang terjadi dari :a 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Januari 2007beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Januari 2007;b 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Februari 2007beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Februari 2007;c 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Maret 2007 besertaBerita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Maret 2007;d Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan April 2007;e 1 (satu) bendel

kelas 061Objek Pajak Bangunan = Rp.Luas 343 Mf kelas 021NJOP sebagai dasar = Rp.pengenaan PajakNJOP TKP = Rp.NJOP untuk perhitungan = Rp.PBBNJK : 20 % x = Rp.Rp954.150.000,00PBB yang terhitung = Rp.550.550.C411.600.C962.150.C8.000.00C954.150.C190.830.C954.150,Cbahwa berdasar kedua tabel perhitungan NJOP PBB versi Terbanding dan versiPemohon Banding tersebut diketahui bahwa:Pemohon Banding telah setuju terhadap luas bumi dan nilai bumi per M? versiTerbanding, yaitu luas bumi : 350 M?

Majelis telah meminta kepada Terbanding untuk dapatmenyampaikan:Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) NOP 32.75.050.002.0130854.0 atasnama Pemohon Banding;Daftar Hasil Rekaman (DHR) atau Info Rinci atas SPOP a quo pada aplikasi SistemManajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Terbanding;Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) tahun 2012;Foto objek pajak;Data terkait lainnya;bahwa Majelis juga telah meminta kepada Pemohon Banding untuk dapatmenyampaikan:SPPT pembanding yang digunakan sebagai dasar perhitungan

versi PemohonBanding (minimal 2 pembanding);Data pendukung terkait lainnya;bahwa Terbanding dalam persidangan telah menyampaikan dokumendokumensebagai berikut:ak WO DY1011Nota Dinas Nomor ND 138/WPJ.22/BD.03/2012 tanggal 24 Oktober 2012;Laporan Penilaian Nomor LAP032/WPUJ.22/BD.0303/2012 tanggal 22 Oktober 2012NOP 32.75.050.002.0130854.0 atas nama Pemohon Banding;Kertas Kerja Penilaian;Perhitungan Rinci Nilai Bangunan;Denah Lokasi dan Peta ZNT;Fotofoto objek pajak;Data pasar pembanding;SPOP dan

RinciNilai Bangunan NOP 32.75.050.002.0130854.0 oleh tim Fungsional Penilai padapokoknya sebagai berikut: PERHITUNGAN RINCINILAIBANGUNANNOP : 35.75.050.002.0013.0854.0JENIS PENGGGUNAAN i PERUMAHAN THN : 2005DIBANGUNLUAS BANGUNAN 343.

Rinci NilaiBangunan a quo telah sesuai dengan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB)tahun 2012 untuk wilayah Kota Bekasi a quo;bahwa berdasarkan tabel Perhitungan Rinci Nilai Bangunan aquo diketahui pulabahwa Rincian data bangunan telah sesuai pula dengan SPOP serta fotofotobangunan objek pajak NOP 32.75.050.002.0130854.0 a quo;bahwa berdasar tabel Perhitungan Rinci Nilai Bangunan aquo diketahuinilaibangunan berdasar penilaian individual adalah Rp556.251.700,00 dengan nilaibangunan/M?

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan pendidikan anak sebagaimana pada poin 3 di atas untuk perhitungan saat ini minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah;5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;6.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan pendidikan anaksebagaimana pada poin 3 di atas untuk perhitungan saat ini minimalsebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut berumur21 tahun atau telah menikah;5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi untukmengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetapkepada PPN/KUA Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu;6.

mengajukan Permohonan Uji Materiil a quoadalah terhadap Peraturan Walikota Jambi Nomor 45 Tahun 2018tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta MayangKota Jambi, sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a danPasal 2 ayat (2) Perma Nomor 01 Tahun 2011, dengan alasan dankeberatan beberapa pasal dan ketentuan dalam peraturan tersebutbertentangan dengan peraturan perundangundangan yangkedudukannnya lebih tinggi antara lain Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan

Putusan Nomor 33 P/HUM/2019Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi telahmempertimbangkan prinsipprinsip yang tersebut dalam Pasal 68 ayat(2) yaitu ada 6 (enam) prinsipprinsip perhitungan dan penetapan tarif airminum, karena dasar penetapan tarif air minum yang dilakukanTermohon mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum,sehingga alasan Para Pemohon ini juga haruslah ditolak;Bahwa Termohon dalam menerbitkan Peraturan

tarif air minumyang sudah ditetapbkan sebagaimana dalam lampiran Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan danPenetapan Tarif Air Minum;Bahwa pembebanan biaya administrasi yang timbul dari pemasanganbaru maupun penyambungan diatur dalam Keputusan Direksi PDAMTirta Mayang Kota Jambi sehingga tidak ada kaitannya denganHalaman 21 dari 43 halaman.

melampaui 4% (empatperseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan;Bahwa perhitungan tarif air minum yang dilakukan oleh PDAM TirtaMayang Kota Jambi, dengan formula perhitungan berdasarkan UMP ProvinsiJambi Tahun 2018 adalah sebesar Rp.2.600.000,00 x 4% = Rp.104.000,00,sehingga besaran kenaikan tarif PDAM Tirta Mayang Kota Jambi tidak bolehmelebihi dari Rp.104.000,00 (seratus empat ribu Rupiah), atau artinyaHalaman 39 dari 43 halaman.

Menyatakan Pasal 5 Peraturan Walikota Jambi Nomor 45 Tahun 2018tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta MayangKota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2018 Nomor 45)bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi,yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum dankarenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidakberlaku untuk umum,;3.

PPh Pasal 15 di atas tersebutberubah, maka akan mengakibatkan tarif efektif PPh Pasal 15 juga akan berubah;Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsurunsur untuk menghitungPPh Pasal 15 harus disesuaikan dengan kenyataan dan perubahan peraturanyang ada, sehingga perhitungan PPh Pasal 15 untuk kantor perwakilan dagangJepang di Indonesia sesuai dengan formula perhitungan di dalam Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak Nomor SE2/P103/2008 adalah menjadi sebagai berikut: KeteranganPPh terutang atas penghasilan

Putusan Nomor 1774/B/PK/PJK/2016Bahwa hal ini juga telah ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur JenderalPajak Nomor SE2/PJ.03/2008 tanggal 31 Juli 2008, dimana dalam surat tersebut,Direktur Jenderal Pajak memberikan contoh perhitungan, dalam hal unsurformulasi perhitungan tarif tersebut berubah, maka tarif efektif PPh tersebutberubah;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Pemohon Banding, PPhPasal 15 yang terutang dan sanksi administrasi berupa bunga Pasal 13 (2) KUPmenurut SKPKB PPh Pasal

15 Nomor 00001/241/09/053/11 tertanggal 27 Juni2011 tersebut seharusnya tidak ada;KESIMPULANBahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka perhitungan tarifPPh Pasal 15 untuk kantor perwakilan dagang asing di Indonesia (untuk negaratanpa P3B dengan Indonesia) sesuai dengan Surat Edaran Direktur JenderalPajak Nomor SE2/PJ.03/2008 yaitu sebagai berikut: KeteranganPPh terutang atas penghasilan neto 0% x 1% = 0,30%PPh Pasal26 (4) tanpa P3B 20% x (10,3)% = 0,14%Tarif Efektif 0,44% Bahwa perhitungan

PPh Pasal 15 yaitu Tarif PPh Badan yang telahberubah menjadi 28 % sesuai dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 yangberlaku mulai 1 Januari 2009, maka akan mengakibatkan tarif efektif PPhPasal 15 juga akan berubah sehingga perhitungan PPh Pasal 15untukkantor perwakilan dagang Jepang di Indonesia mulai 1 Januari 2009sesuai dengan konsistensi formula perhitungan di dalam Surat EdaranDirektur

Sumber dana sebagian besarberasal dari pinjaman LN dan sebagian kecil dari Budget PLN.2) Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)perhitungan PPh Pasal 15 untuk Kantor Perwakilan Dagang Asing diIndonesia adalah sebagai berikut:Halaman 13 dari 20 halaman.

Menurut Terbanding tarifnya sebesar 0,370% dan Pemohon Banding sebesar 0,sehingga terdapat selisih sebesar 0,180%; Menurut Pemohon Banding :bahwa salah satu unsur formula di dalam perhitungan PPh Pasal 15 adalah Tarif PPh Badan, sehinuntuk perhitungan PPh Pasal 15 tahun 2009, tarif PPh Badan telah berubah menjadi 28% (sesuai dUU PPh No. 36 tahun 2008) yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Oleh karenanya, menurutpemahaman Pemohon Banding, jika salah satu unsur formula di dalam perhitungan PPh Pasal 15 tersebut berubah, maka akan mengakibatkan tarif efektif PPh Pasal 15 juga akan berubah. Berdasafakta tersebut, maka unsurunsur untuk menghitung PPh Pasal 15 harus disesuaikan dengan kenyadan perubahan peraturan yang ada, sehingga perhitungan PPh Pasal 15 untuk kantor perwakilan dJepang di Indonesia sesuai dengan formula perhitungan di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal PNo.

Perwakilan Dagang (Representative Office/Liason OfIndonesia, Terbanding menghitung tarif PPh Pasal 15 untuk Kantor Perwakilan Dagang JeIndonesia adalah sebagai berikut: PPh atas penghasilan kena pajak (30% x 1%) 0,300%terhutangBUT (branch profit tax) 10% x (10,30)% 0,070%Total 0,370% bahwa dalam persidangan Pemohon Banding mengemukakan setuju dengan formula yang disTerbanding dalam menghitung PPh Pasal 15, namun oleh karena salah satu unsur formula dperhitungan PPh Pasal 15 adalah Tarif PPh Badan untuk perhitungan

PPh Pasal 15 tahun 2009,tarif PPh Badan telah berubah menjadi 28% (sesuai dengan UU PPh No. 36 tahun 2008) yangsejak tanggal 1 Januari 2009 maka akan mengakibatkan tarif efektif PPh Pasal 15 juga akan tsehingga perhitungan PPh Pasal 15 untuk kantor perwakilan dagang Jepang di Indonesia sesuaiformula perhitungan di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.

PPh Iyaitu Tarif PPh Badan yang telah berubah menjadi 28 % sesuai dengan Undangundang Nomor 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangNomor 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai 1 Januari 2009, maka akan mengakibatkan tarif efel Pasal 15 juga akan berubah sehingga perhitungan PPh Pasal 15 untuk kantor perwakilan dagang JeIndonesia mulai 1 Januari 2009 sesuai dengan konsistensi formula perhitungan di dalam SuratDirektur Jenderal Pajak No.

suaratidak ditemukan kesepakatan, maka Penggugat telah mengajukanprotes/permohonan resmi untuk melakukan perhitungan ulang kepadaTergugat Ill, pada tanggal 25 April 2016.14.Bahwa atas permohonan Penggugat, Tergugat Ill telan memberikanjawaban resmi yang intinya menolak melakukan perhitungan ulang denganalasan : Telah sesuai dengan pasal 32 ayat 1 Perda Nomor 2 tahun 2015.

Penggugat dan Tergugat V),dibuktikan dengan penandatanganan semua berkas Berita Acara.17.Bahwa yang BENAR adalah : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara ditandatangani olehsemua pihak, yang isinya hanya memuat perhitungan jumlah pemilihyang hadir, yang ditandatangani sebelum acara Perhitungan Suara.Dalam dokumen ini sama sekali tidak mencantumkan perolehan suaramasingmasing calon. Berita Acara Perhitungan Suara, hanya ditandatangani oleh Tergugat (ic.

Sedang Penggugat, kedua orang saksi resmi, dansekretaris P2K atas nama : Petrus Purba, anggota P2K atas namaIswadi dan H Madiksan, tidak membubuhkan tanda tangan.18.Bahwa jawaban Tergugat Ill, yang dalam satu sisi adalah sebagai KetuaPanitia Pengawas Kecamatan, dan di sisi lain adalah sebagai Camat danbagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang, adalah sangatPutusan No.64/Pdt.G/2016/PN.Lbp, Halaman 4keliru dengan menolak perhitungan suara ulang, dengan mengesahkankertas suara coblos tembus

Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan perhitungan ulang kembaliatas perolehan suara calon Kepala Desa atas nama HENDRI PURBA(Tergugat V) dan TEBE HOLO PURBA (Penggugat) dengan kriteria suarasah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.5. Memerintahkan Tergugat Ill dan Tergugat IV untuk mengawasi pelaksanaanPerhitungan ulang perolehan suara calon Kepala Desa atas nama HENDRIPURBA (Tergugat V) dan TEBE HOLO PURBA (Penggugat) dengankriteria Suara Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.6.

Foto copy Surat Pengaduan dan Permohonan Perhitungan Ulang atassuara yang dinyatakan batal karena coblos tembus (sekaligus bukti tandaterima surat) yang diajukan Tebeholo Purba, tanggal 25 April 2016,selanjutnya diberi tanda Bukti P4 ;Foto copy Surat Badan Permusyawarahan Desa Tanjung Purba, tanggal 20April 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti P5 ;Foto copy Surat Camat Bangun Purba No. 07 tanggal 3 Mei 2016 tentangPermohonan Perhitungan Ulang Surat Suara, selanjutnya diberi tandaFoto copy Peraturan

Tagihan Tergugat Ill kepada Penggugat berdasarkan surat tanggal 6September 2019 sebesar Rp.800.000.000.Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum tersebut jelas bahwapengalihan tagihan dari Tergugat kepada Tergugat II dan kemudian kepadaTergugat Ill tidak dipersoalkan oleh Penggugat dan yang dipersoalkan olehPenggugat dan menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah besarnyajumlah tagihan yang menurut Penggugat telah dihitung secara melawan hukumoleh karena menurut perhitungan Penggugat utang Penggugat

sebesarRp.150.828.826 sedangkan berdasarkan perhitungan Tergugat Ill sebesarRp.800.000.000;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 s/d P.21 tanpa mengajukansaksi, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telahmengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.I1 s/d T.I16 tanpa mengajukansaksi, dan Tergugat III telan mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.III1 s/dT.III9 tanpa mengajukan saksi;Menimbang

dapat terjadi secara alternatif dalam 5bentuk perbuatan yaitu (1) Perbuatan tersebut melanggar UndangUndang (2)melanggar hak subjektif orang lain (3) melanggar kewajiban hukum sipelaku (4)melanggar kesusilaan (5) melanggar kepatutan, ketelitian /kehatihatian(PATIHA);Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum perhitungan jumlah utangpokok, bunga dan denda yang menjadi pokok sengketa dalam perkara inibersumber dari adanya perjanjian kredit perumahan antara Penggugat denganTergugat yang dituangkan

utang pokok dan bunga yang harusdipergunakan adalah perhitungan Tergugat Il sesuai dengan Suratpemberitahuan Tergugat II kepada Penggugat ( bukti P.9);Halaman 9 Putusan Nomor 486/ Pdt/2021/PT.DKIMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 jumlah utang Penggugatsejumlah Rp.259.988.975 dengan perincian Utang Pokok sejumlahRp.123.623.668, bunga Rp.30.801.618, denda sejumlah Rp.59.863.668 dan lainlain sejumlah Rp.45.700.000;Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan atas perhitungan utangpokok dan bunga

tersebut, maka jumlahutang pokok, bunga dan denda yang harus dibayar oleh Penggugat adalahsejumlan Rp.123.623.668 +Rp.30.801.618. +1.137.000. = Rp.155.562.286,( seratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapanpuluh enam rupiah);Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinyatakan bahwa perbuatanTergugat Il yang tidak melanjutkan pelaksanaan lelang objek jaminan telahmelawan hukum dan oleh karena itu perhitungan utang Penggugat didasarkanpada perhitungan sebagaimana telah dipertimbangan

Terbanding kemudianhendak melihat buku produksi,tetapi Pemohon Banding tidakpernah menyampaikannyasehingga Terbanding tetapmempertahankan koreksi;bahwa hasil perhitungan ulangmenunjukkan peredaran usahahasil analisa lebih rendahdibandingkan yang dilaporkanPemohon banding dalam SPT; Menurut Majelis Formalitas penerbitan Surat Ketetapan Pajak:bahwa terkait masalah formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJuni 2009 yang mengumpulkan koreksi peredaran usaha selama 12

Pengolahannya, Penerbit Penebar Swadaya, bukan merupakan bukti yang kuat untukmenghitung besarnya produksi Pemohon Banding;bahwa hal ini dikarenakan data ratarata produksi dalam buku hanya menggambarkan kondisi yangumum, belum memperhitungkan faktor lain dalam perkebunan, seperti umur tanaman, cuaca pada tahunyang bersangkutan, kualitas bibit, kualitas perawatan dan perlakuan pasca panen yang tentunya berbedapada setiap tahun dan setiap perusahaan;bahwa data yang valid hanya dapat diperoleh dari perhitungan

secara real atas produksi perusahaanyang bersangkutan pada tahun yang diperiksa;bahwa metode perhitungan koreksi Terbanding yang menggunakan angka ratarata hanya akanmenghasilkan angka perkiraan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahan dan validitasnya;bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding tidak bersumber pada data yang validdan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan dan karenanya mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap' koreksi

Dasar Pengenaan Pajak Rp 45.907.672.230 2 Perhitungan PPN Kurang Bayar: a. Pajak Keluaran Rp 2.034.019.800yang harusdipungut/dibayarsendiri b.

Dikurangi: Pajak Masukan Rp 334.053.691yang dapatdiperhitungkan Lainlain Rp 7.425.149.246 Jumlah Rp 7.759.202.937 c Jumlah perhitungan Rp (5.725.183.137PPN Kurang (lebih)Bayar 3 Kelebihan pajak yang sudah Rp 5.725.183.137dikompensasi ke masa pajak berikutnya 4 PPN yang tidak/kurang bayar Rp 0 Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 oleh Majelis VI Pengadilan Pajak, dengan susunanMajelis dan Panitera Pengganti

No. 133 PK/Pdt/2009telah disetor tersebut, keuntungan perbulan Februari sampai denganbulan Mei belum terbayarkan oleh Tergugat dan Tergugat Il kepadaPenggugat , dengan perhitungan sebagai berikut: 6% x Rp100.000.000, x 4 bulan = Rp 24.000.000, (dua puluh empat jutarupiah);4. Akta Perjanjian Kerjasama No. 80 tanggal 18 Juni 2004;Berdasarkan akta perjanjian ini Penggugat telah menanamkanmodalnya kepada tTergugat !

melalui Tergugat Il sebesarRp 600.000.000,(enam ratus juta rupiah) yang telah disetorkan padatanggal 17 Mei 2004, dengan keuntungan yang telah disepakati sebesar6 % (enam persen) untuk setiap bulannya dan dari modal yang telahdisetor tersebut, keuntungan perbulan Februari sampai dengan bulan Meibelum terbayarkan oleh Tergugat dan Tergugat Il kepada Penggugat ,dengan perhitungan sebagai berikut: 6 % x Rp 600.000.000 x 4 bulan =Rp 144.000.000,(seratus empat puluh empat juta rupiah);.

No. 133 PK/Padt/200918.19.20.21.Tergugat Il kepada Penggugat , dengan perhitungan sebagai berikut: 6% x Rp 125.000.000 x 4 bulan = Rp 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah);Akta Perjanjian Kerjasama No. 82 tanggal 23 Desember 2004;Berdasarkan akta perjanjian ini Penggugat telah menanamkanmodalnya kepada Tergugat !

melalui Tergugat Il sebesarRp 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) yang telah disetorkan padatanggal 12 Juni 2004, dengan keuntungan yang telah disepakati sebesar10 % (sepuluh persen) untuk setiap bulannya dan dari modal yang telahdisetor tersebut, keuntungan per bulan Februari sampai dengan bulanMei belum terbayarkan oleh Tergugat dan Tergugat Il kepadaPenggugat VI, dengan perhitungan sebagai berikut! 10 % xRp 200.000.000 x 4 bulan = Rp 80.000.000,(delapan puluh juta rupiah);.

(satu milyar rupiah) yang telah disetorkan padatanggal 27 Januari 2005, dengan keuntungan yang telah disepakatisebesar 7 % (tujuh persen) untuk setiap bulannya dan dari modal yangtelah disetor tersebut, keuntungan per bulan Februari sampai denganbulan Mei belum terbayarkan oleh Tergugat dan Tergugat Il kepadaPenggugat VI, dengan. perhitungan sebagai berikut: 7 % xRp 1.000.000.000 x 4 bulan = Rp 280.000.000,(dua ratus delapan jutarupiah);5.

denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;bahwa terdapat perbedaan dasarperhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;DPP PKDPP (80/100 x DPP PK)SelisihPPN. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan

Sehinggaproduk hukum penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagaidasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPNyang masih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Oktober 2007 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut:= Rp 1.179.575.617= Rp 943.660.494= Rp 235.915.123= Rp 23.591.513bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan tertulis

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluar DPP;. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Oktober 2007sesuai Pasal 3 KMKNomorKMK.03/2002sebagai berikut:252/adalah Pajak Masukan Rp 85.039.502Pajak Masukan

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto denganmenggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

dalam proses perhitungan PPN Masa PajakOktober 2007 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk MasaPajak Oktober 2007 adalah sebesar Rp35.274.412,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah sepakat berpendapatbahwa perhitungan PPN menurut

);bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 465/KMK.01/1987 tanggal 31 Juli1987 tentang Pedoman Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjualanAtas Barang Mewah Serta Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dinyatakan Dalam hal SuratKetetapan Pajak dikeluarkan untuk lebih dari 1 (satu) Masa Pajak, apabila jumlah Pajak Pertambahan Nilaidan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang kurang atau tidak dibayar per Masa Pajak yang menjadidasar perhitungan

maka jumlah kekurangan pajak (Pajak terutang/Pajak Keluaransetelah dikurangi Kredit Pajak misalnya Pajak Masukan, PPN/PPnBM yang telah disetor) untuk masingmasing Masa Pajak dapat dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor :465/KMK.01/1987 yaitu kekurangan tersebut dibagi rata per Masa Pajak;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis berpendapat karena Terbanding tidak mengetahui secarapasti jumlah PPN/PPnBM yang kurang dibayar untuk masingmasing Masa Pajak maka perhitungan

Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar menurut Pemohon Banding sesuaidengan Surat Banding dan Surat Bantahannya untuk Masa Pajak November 2007 adalah sebagai berikut : URAIAN Jumlah (Rp) Dasar Pengenaan Pajak Ekspor 49.661.272.214 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 577.403.156.149 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungutJumlahPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiriPajak Masukan yang dapat diperhitungkanJumlah perhitungan PPN kurang bayarKelebihan pajak yang sudahdikompensasikan

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)Kelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaDikompensasikan ke Masa Pajak ..... (pembetulan)c.

Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 638.105.958.7402 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2) 57.740.315.615b. Dikurangi :b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 65.909.088.510c. Diperhitungkan :c.1. SKPPKPd.Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.1c.1) 65.909.088.510e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (8.168.772.895)3 Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (8.213.004.423)b.

maupun diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa April 2005dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak April 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.027.465DPP (80/100xDPP PK) Rp 821.975Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 205.49PPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding dalam

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa April 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

maupun diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Juli 2004dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Juli 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut :DPP PK Rp 764.25%DPP (80/100xDPP Pk) Rp 611.40Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 152.85PPN (10/100xDPP) Rp 15.288bahwa menurut Terbanding dalam

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Juli 2004 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :