Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, ddan e diatas Terbanding menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal tentangPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding ataspenetapan kembali perhitungan Bea Keluar atas barang yang diekspor olehPemohon Banding dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:a.

Bahwa alasan Terbanding menetapkan kembali perhitungan Bea Keluar atasbarang yang Pemohon Banding ekspor pada dasarnya karena Terbandingberpendapat bahwa telah terjadi kesalahan prosedur dalam penerbitan PEB,dimana atas perubahan tanggal perkiraan ekspor, Pemohon Bandingseharusnya melakukan pembatalan PEB, bukan pembetulan PEB;b.

;Pasal 14 ayat (2) PMK 214 menyatakan bahwa:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a.

Nilai tukar mata uang yang digunakan adalah nilai tukar mata uang yangberlaku pada saat pembayaran Bea Keluar untuk penyampaianpemberitahuan pabean ekspor;Bahwa dengan demikian apabila Terbanding bermaksud menetapkankembali perhitungan Bea Keluar atas ekspor yang dilakukan oleh PemohonHalaman 4 dari 8 halaman.

Uraian Satuan Nilaia Harga Patokan Ekspor USD /MT 891b Jumlah barang MT 9.000Cc tarif Bea Keluar % 7,20%d Bea Keluar (a x b x c) USD 601.425,00e nilai tukar mata uang Rp/USD 8.933,80f Bea Keluar (d x e) Rp 5.373.010.665,00g Bea Keluar (Pembulatan) Rp 5.373.011.000,00 Bahwa dengan demikian, seharusnya tidak ada selisih perhitungan atasBea Keluar menurut Pemohon Banding dan Terbanding dalam perhitungan BeaKeluar untuk PEB Nomor: 000207 karena tarif Bea Keluar, harga ekspor, dannilai tukar mata uang

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.54021/PP/M.VB/16/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingUraian: Pajak Pertambahan Nilai: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksiDasar Pengenaan Pajak;: bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak WajibPajak Besar Dua Nomor LAP144/WPJ.19/KP.02/2009 tanggal 11 September 2009,Angka Romawi II Huruf E angka 8 halaman 22 diketahui bahwa perhitungan DPPPPN Keluaran Masa Pajak Januari

);bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 465/KMK.01/1987 tanggal 31 Juli 1987 tentang Pedoman Penerbitan Surat KetetapanPajak Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah SertaPenghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dinyatakan Dalam hal SuratKetetapan Pajak dikeluarkan untuk lebih dari 1 (satu) Masa Pajak, apabila jumlahPajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang kurang atautidak dibayar per Masa Pajak yang menjadi dasar perhitungan

Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar menurutPemohon Banding sesuai dengan Surat Banding dan Surat Bantahannya untukMasa Pajak Januari 2007 adalah sebagai berikut : URAIAN Jumlah (Rp) Dasar Pengenaan Pajak Ekspor 50.933.759.822 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Penyerahan yang PPNnya tidak dipungutJumlahPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiriPajak Masukan yang dapat diperhitungkanJumlah perhitungan PPN kurang bayarKelebihan pajak yang sudahdikompensasikan ke Masa

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)3. Kelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaDikompensasikan ke Masa Pajak ..... (pembetulan)c.

Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)50.933.759.822421.484.841.86907.735.641.9050480.154.243.596 2 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2) 42.148.484.187b. Dikurangi :b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 55.150.526.343c. Diperhitungkan :c.1. SKPPKPd.Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.1c.1) 55.150.526.343e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (13.002.042.156)3 Kelebihan Pajak yang sudah :a.

Putusan Nomor 2702/B/PK/Pjk/2020telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa perhitungan PPN Masa Pajak Maret 2015 menurut PemohonBanding adalah sebagaimana yang telah dilaporkan di dalam SPT PPNMasa Pajak Maret 2015, sebagai berikut:Tabel Perhitungan PPN Masa Pajak Maret 2015 menurut Pemohon Banding danKoreksi Terbanding yang harus dibatalkan (dalam Rp) MENURUT Koreksi Pemeriksa URAIAN Terbanding Pemohon Banding Yang

Perhitungan PPN Kurang Bayar a.Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 501.000 501.000(tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)Bb Pajak Masukan yalig dapat 0 8.235.560.718 8.235.560.718diperhitungkan : ~ , ~e. Jumlah perhitungan PPN yangKurang / (lebih) dibayar 501.000 (8.235.560.718) (8.235.560.718)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa 0 0 7pajak berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa 0 0 .Pajak (karena pembetulan)c. Jumlah (a+b) 0 0 4.

Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kuningan Timur,Setiabudi, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: . JumlahNo Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Ekspor 165.430.591.587,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 5.010.000,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c.Jumlah Seluruh Penyerahan 165.435.601.587,002 Perhitungan PPN Lebih Bayar:a.

Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar (8.235.059.718,00)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,004 Jumlah PPN yang lebih dibayar 8.235.059.718,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 September 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 2 Desember 2019 dengan disertai alasanalasannyayang

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c.Jumlah Seluruh Penyerahan 165.435.601.587,002 Perhitungan PPN Lebih Bayar:a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 501.000,00b. Dikurangi:b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 8.235.560.718,00b.5 Lainlain 0,00b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 8.235.560.718,00 Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2702/B/PK/Pjk/2020 le.

Memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan Bea Keluar yang telahdilunasi oleh Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001543.40/2018/PP/M.XVIIA Tahun 2019, tanggal 30 Januari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat PenetapanKembali Perhitungan Bea Keluar Nomor SPKPBK27/BC/2017, tanggal

Menerima dan mengabulkan selurunnya permohonan banding PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap SuratPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) Nomor SPKPBK27/BC/2017, tanggal 21 Desember 2017, sehingga seluruh jumlah BeaKeluar diubah menjadi sesuai perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);2.

Menyatakan menurut hukum bahwa penetapan Terbandingsebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Kembali Perhitungan BeaKeluar (SPKPBK) Nomor SPKPBK27/BC/2017, tanggal 21 DesemberHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 137/B/PK/Pjk/20202017, telah melanggar ketentuan peraturan perundangundangansebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55Tahun 2008 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.04/2016;3.

Menyatakan bahwa Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor SPKPBK27/BC/2017, tanggal 21 Desember 2017,dibatalkan demi hukum sehingga tagihan menjadi nihil:5. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)untuk mengembalikan bea keluar yang telah dilunasi;6.

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupaPenetapan kembali perhitungan bea keluar oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) yang diberitahukan secara tertulis denganSPKPBK27 yang disebabkan perbedaan jumlah dan jenis barang eksporterhadap Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 000025, tanggal 24Mei 2017, yang berisi tagihan bea keluar sebesar Rp601.534.000,00; yangtelah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum sertaHalaman 5 dari 8 halaman.

Sehingga produk hukumpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN yang dilanjutkan dengan surat keputusankeberatan tidak bisa digunakan sebagai dasarpenetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Januari 2005 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut:= Rp 823.236.775,00= Rp 658.589.420,00= Rp 164.647.355,00= Rp 16.464.736,00bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Januari 2005sesuai Pasal 3 KMKNomor 252/KMK.03/2002 = adalahsebagai berikut: = Rp 67.803.507Pajak MasukanPajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

Majelis berpendapat bahwa sepanjangdalam proses keberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yangdilakukan pada proses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak adaaturan yang mengatur dasar penetapan dan dasar perhitungan yang harus diikuti olehTerbanding pada proses keberatan maka halhal yang telah dilakukan oleh Terbandingpada proses keberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturanperpajakan yang berlaku;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding

dalam proses perhitungan PPN Masa PajakJanuari 2005 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk MasaPajak Januari 2005 adalah sebesar Rp145.384.754,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;menimbangmenimbangmenimbangMenimbangMengingatMemutuskanbahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam

Karyawan PT.IPTN, dimana dalam rumusmanfaat pensiun sekaligus yang dijadikan acuan perhitungan adalah besaran gajipokok yang berhak diterima sebulan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku ,dan bukan besaran gaji pokok sebagaimana yang dipergunakan oleh Tergugatuntuk perhitungan pensiun Para Penggugat dengan masingmasing sebagaiberikut : 1.

dan pembayaran manfaat pensiun bagi Para Penggugatsesuai perhitungan pada uraian diatas maka rincian kekurangan untuk masingmasing Para Penggugat sebesar :1.

KEP545/KM.10/2011,tertanggal 6 Juli 2011, hal mana dapat dilihat dalam Pasal 54 ayat (1) dancara Perhitungan Manfaat Pensiunya ditetapkan dalam LAMPIRAN SuratEdaran Nomor: SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989,tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, yaitu) denganmenggunakan Rumus:Masa kerja X 2,5% X Tabel X Dasar Pensiun Tahunanb.

Terjadikenaikan secara gradual/berkala secara teratur, sehingga dapatdigunakan untuk perhitungan aktuaria proram pensiun manfaat pasti.Dasar Pensiun/Penghasilan Dasar Pensiun(PhDP) digunakan sebagai acuandasar perhitungan iuran pensiun (Pendiri dan Peserta) dan pembayaranmanfaat pensiun program pensiun manfaat pasti..

dalam ketentuan perhitungan program pensiun lamasebagaimana yang ditegaskan dan tercantum dalam LampiranSE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 2651989 tersebut, yaitu MasaKerja X 2,5% x Tabel X Dasar Pensiun Tahunan.

, NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaMasa kerja perhitungan uang pesangonMasa Kerja Perhitungan Uang PenghargaanMasa KerjaUpah Bulan Perhitungan Uang Pesangon SesuaiUMP Tahun 2016Jumlah Uang PesangonJumlah Uang Penghargaan Masa KerjaJumlah Uang Penggantian Hak (15 % x (UangPesangon + UMkK)Jumlah TotalAdelintje GeretParerBorongan Tetap9 tahun 4 bulan9 bulan4 bulanRp. 2.400.000,Rp. 21.600.000,Rp. 9.600.000,Rp. 4.680.000Rp. 35.880.000 NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaMasa kerja perhitungan uang pesangonMasa

Kerja Perhitungan Uang PenghargaanMasa KerjaUpah Bulan Perhitungan Uang Pesangon SesuaiUMP Tahun 2016Jumlah Uang PesangonJumlah Uang Penghargaan Masa KerjaJumlah Uang Penggantian Hak (15 % x (UangPesangon + UMk)Jumlah TotalAgustien A.

: 16/Pdt.SusPHI/2017/PN.Mnd Masa kerja perhitungan uang pesangonMasa Kerja Perhitungan Uang PenghargaanMasa KerjaUpah Bulan Perhitungan Uang Pesangon SesuaiUMP Tahun 2016Jumlah Uang PesangonJumlah Uang Penghargaan Masa Kerja9 bulan4 bulanRp.2.400.000Rp. 21.600.000 Jumlah Uang Penggantian Hak (15 % x (Uang Rp. 9.600.000Pesangon + UMk)) Rp. 4.680.000Jumlah TotalRp. 35.880.00010.

TaniaJabatan HarianStatus bekerja Harian TetapMasa kerja 6 tahun 5 bulanMasa kerja perhitungan uang pesangon 7 bulanMasa Kerja Perhitungan Uang Penghargaan 3 bulanMasa KerjaUpah Bulan Perhitungan Uang Pesangon Sesuai Rp. 2.400.000UMP Tahun 2016Jumlah Uang Pesangon Rp. 16.800.000Jumlah Uang Penghargaan Masa Kerja Rp. 7.200.000Jumlah Uang Penggantian Hak (15 % x (Uang Rp. 3.600.000Pesangon + UMk)Jumlah Total Rp. 27.600.00018.

TengkueJabatan ShellerStatus bekerja Borongan TetapMasa kerja 9 tahunMasa kerja perhitungan uang pesangon 9 bulanMasa Kerja Perhitungan Uang Penghargaan 4 bulanMasa KerjaUpah Bulan Perhitungan Uang Pesangon Sesuai Rp. 2.400.000UMP Tahun 2016Jumlah Uang Pesangon Rp. 21.600.000Jumlah Uang Penghargaan Masa Kerja Rp. 9.600.000Jumlah Uang Penggantian Hak (15 % x (Uang Rp. 4.680.000Pesangon + UMk))Jumlah Total Rp. 35.880.00024.

JKT.PST (lima persen)Perhitungan dendaPasal 55 huruf b: Rp.150.000 + (50% Rp. 1.650.000x Rp.3.000.000 =Perhitungan Pasal 55) Rp.1.500.000)huruf a + ditambah 1% (satu. persen) untuksetiap hariketerlambatan denganketentuan 1 (satu)bulan maksimum 50%(lima puluh persen) dariupah yang seharusnya dibayarkan.Perhitungan dendaPasal 55 huruf a+b xRp.150.000 + Rp.

Putusan No .33/Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PSTGaji bulan Januari 2017 yang dikirim : Rp. 2.000.000Gaji bulan Januari 2017 yang belum dibayar : Rp. 3.000.000Perhitungan denda keterlambatan: Perhitungan Perhitungan Denda Keterlambatanberdasarkan PP DendaPengupahan KeterlambatanPerhitungan dendaPasal 55 huruf a: Rp. 3.000.000 x 5% Rp.150.000Keterlambatan HariKe4. sampai Ke8:upah yang harusdibayar x denda 5%(lima persen)Perhitungan dendaPasal 55 huruf b: Rp.150.000 + (50% Rp. 1.650.000Perhitungan Pasal 55

Perhitunganberdasarkan PPPengupahanPerhitunganDendaKeterlambatanDenda Keterlambatan Perhitungan dendaPasal 55 huruf a:HariKe8:harusKeterlambatanKe4upahsampaiyangdibayar x denda 5%(lima persen)Rp. 5.000.000 x 5%Rp.250.000 Perhitungan dendaPasal 55 huruf b:Perhitungan Pasal 55huruf a + ditambah 1%untuk(satu. persen)setiap hariketerlambatan denganketentuan 1 (satu)bulan maksimum 50%(lima puluh persen) dariupah yang seharusnyadibayarkan.Rp.250.000 + (50%x Rp.5.000.000 =Rp.2.750.000)Rp. 2.750.000 Perhitungan

Perhitungan denda Rp.250.000 + Rp.

DendaPengupahan KeterlambatanPerhitungan dendaPasal 55 huruf a: Rp. 5.000.000 x 5% Rp.250.000Keterlambatan Hari Ke4 sampai Ke8: upahyang harus dibayar xdenda 5% (limapersen)Perhitungan dendaPasal 55 huruf b: Rp.250.000 + (50% Rp. 2.750.000x Rp.5.000.000 =Perhitungan Pasal 55 Rp.2.750.000)huruf a + ditambah 1% (satu. persen) untuksetiap hariketerlambatan denganketentuan 1 (satu) bulan maksimum 50% Halaman 17 dari 53 hal.

TARIF BEA KELUAR DAN HARGAEKSPORBahwa perhitungan Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor dalam penetapankembali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf a.

PeraturanMenteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008, yang menyatakan bahwa:Pasal 14(2) Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a.

Perhitungan Bea Keluar : Rp18.565.174.449,00g. Kekurangan Pembayaran BK : Rp5.757.731.000,003.

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa DokumenEksporBahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)hari sejak PEB didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kewenangan dandasar perhitungan bea keluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan BeaKaluarPasal 6 ayat (2)ayat (4)Pasal 9 ayat (1)ayat (2)Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif beakeluar serta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yangmengatur tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar(secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas namaMenteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakan sudah cukupjelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalahsebagai berikut:e PEB Nomor

( Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga RibuTiga Ratus Lima Puluh Delapan rupiah ). . . 11, Bahwaper... ........Bahwa perhitungan yang dilakukan tergugat tidak menurut jalur hukum karenapenggugat telah menguraikan bahwa pembayaran hanya dilakukan dengan pokoksaja dan rencana dari Penggugat pembayaran bunga itu dibelakang dan pembayaranpokok didahulukan tetapi perhitungan yang dilakukan Tergugat,Penggugat tidakmengakuinya dan bagaimana caranya Tegugat menyatakan hutang Penggugat yangmerupakn

dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnyaMembatalkan perhitungan yang dilakukan TergugatMenghukum tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugatsebanyak Rp.514.438.067,00 ( Lima Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus TigaPuluh Delapan Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah )Memerintahkan Tergugat kembali melakukan Perhitungan yang sebenarnya dariPenggugat4.

meminta kepada Majelis Hakim memerintahkan Tergugat kembalimelakukan perhitungan yang sebenarnya ;2.

Bahwa formulasi gugatan Penggugat yang demikian jelas tidak konsisten antaraposita dengan petitum dan mengandung pertentangan antara posita dengan petitumbahkan antara petitum yang satu dengan petitum yang lainnya, karena disatu sisiPenggugat menyatakan mempunyai perhitungan sendiri mengenai jumlah hutangnyakepada Tergugat dan menganggap perhitungan yang dibuat Tergugat tidak menurutjalur hukum tetapi sebaliknya disisi lain Penggugat ternyata justru telah memiuntakepada Majelis Hakim memerintahkan

Tergugat untuk membuat perhitungan hutangPenggugat kepada Tergugat ;3.

Dasar penetapan PPh Pasal 21 Pusatsecara substansi dilakukan dengan menggabungkan perhitungan SPT Masadengan SPT Tahunannya baik cabang maupun pusat.

Terdapat perhitungan 2 (dua) kali atas angka SPT Pusat sebesarRp.1.290.971.189,00,3. Terdapat pengambilan angka SPM Lokasi sebesarRp.4.439.296.239,00 yang sudah diterbitkan SKPnya,4.

Terdapat kesalahan dalam pengisian angka "Jumlah PenghasilanBruto untuk Pegawai Tetap" yang seharusnya adalah sebesarRp.1.257.382.664,00 tertulis menjadi sebesar Rp. 12.573.826.664,00.bahwa setelah melihat sumber perhitungan koreksi Terbanding danmendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa, maka Majelismelakukan pemeriksaan sebagai berikut:bahwa atas pertanyaan Majelis dalam persidangan, Pemohon Bandingmengakui adanya selisih yang cukup besar antara SPM (lokasi) dan SPTTahunan (lokasi) karena

dasar hukum yangmendasari penggunaan angka estimasi dalam pengisian SPM.bahwa Majelis berpendapat, terlepas apakah angka SPM berasal dari angkaestimasi atau angka realisasi, sepanjang angka tersebut telah dilaporkan dalamSPM/SPT, maka angka tersebut valid untuk digunakan sebagai dasarpemeriksaan, dalam hal ini untuk menguji kewajiban perpajakan PemohonBanding.bahwa dengan demikian dapat dibenarkan jika Terbanding menggunakanangka SPM dalam memeriksa kewajiban perpajakan Pemohon Banding.bahwa dari perhitungan

koreksi Terbanding dapat diketahui bahwaTerbanding 2 (dua) kali menghitung SPM kantor pusat (Rp.1.290.971.189,00).bahwa hal tersebut akan menyebabkan pengenaan pajak berganda.bahwa dengan demikian Majelis berpendapat untuk mengurangkan angkasebesar Rp.1.290.971.189,00 dari perhitungan koreksi Terbanding.bahwa atas pengambilan angka SPM Lokasi masa pajak Januari sampaidengan Desember 2008 sebesar Rp. 4.439.296.239,00 yang menurutPemohon Banding sudah diterbitkan SKPnya, Majelis berpendapat sebagaiberikut

Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 398/NT.WASKER.3tentang Perhitungan Dan Penetapan Kekurangan Upah dan Upah Lemburtanggal 29 November 2017 ; 22> 20+ 22 ono one one2. Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 408/NT.WASKER.3tentang Perhitungan Dan Penetapan Pembetulan Kekurangan UpahLembur Pekerja AN.

Kalimantan Barat Nomor : 408/NT.WASKER.3tentang Perhitungan Dan Penetapan Pembetulan Kekurangan UpahLembur Pekerja AN.

Bahwa objek Gugatan dalam perkara ini adalah Penetapan PengawasKetenagakerjaan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi KalimantanBarat Nomor : 398/NT.WASKER.3 tentang Perhitungan dan Penetapankekurangan upah dan upah lembur, tertanggal 29 November 2017 dan PenetapanPengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiKalimantan Barat Nomor : 408/NT.WASKER.3 tentang Perhitungan danPenetapan Pembetulan Kekurangan Upah Lembur Pekerja an.

Bahwa tujuan di keluarkannya perhitungan dan penetapan kekurangan upahdan upah lembur serta perhitungan dan penetapan pembetulan kekuranganupah lembur atas nama Pekerja Muhamat Yani dan Asrori, yang belumCIDE AN ACAI ALT j nnn ni en rnin1. Penggugat segera memenuhi kewajibannya ;2. Bagi Karyawan sebagai pekerja mendapatkan hak normatif atas upahlembur dan Pentepan atas kekurangan upah yang belum dibayar sesuaidengan UMK Kabupaten Kubu Raya. ;3. Sebagai wujud perlindungan bagi Karyawan.

KalbarNomor : 408/NT/WASKER.3 tentang Perhitungan dan PenetapanPembetulan kekurangan upah lembur Pekerja an. Muhamat Yani(Operatorcp) dan Asrori (driver mixer) PT.

karena obyek pajak yang dipersengketakan merupakan limbah/scrap sisa prosesproduksi dari bahan baku yang mendapat fasilitas KITE;bahwa Pemohon Banding berpendapat nilai pabean (Nilai Transaksi Baran) adalah sama dengan HargaJual, nilai transaksi barang yang Pemohon Banding lakukan adalah barang waste, sehingga untukpenetapan penghitungan Bea Masuk adalah Harga Jual Waste dikalikan Tarif Waste (Harga Jual x 5%),sehingga untuk penghitungan PPNnya adalah (Harga Jual + (Harga Jual x 5%)) x 10%);bahwa perhitungan

15.991.458,00Dasar Pengenaan Pajak (Impor BKP) 6.652.100,00 bulan x 2%) IPPN Yang Masih Harus Dibayar (7.473.634,00 15.991.458,00 bahwa dalam persidangan pada tanggal 18 November 2013, Pemohon Banding menyatakan bahwamengakui besarnya kuantum sisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 26.691 kgsebagaimana perhitungan Terbanding, namun dengan perhitungan harga ratarata per kg bahan bakutetap sebesar Rp3.400,00 sebagaimana perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa selanjutnya Majelis memberikan

kesempatan kepada Terbanding untuk menyampaikanpenjelasan dan detil perhitungan lebih lanjut atas pernyataannya dalam persidangan tersebut;bahwa kemudian dalam persidangan pada tanggal 2 Desember 2013, Pemohon Banding menyampaikanpenjelasan tertulis tambahan dengan Surat Nomor: 023/MMC/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013,dimana dalam penjelasan tambahan tersebut Pemohon Banding kembali menghitung besarnya kuantumsisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 44.794 kg sebagaimana perhitungan dalam

SuratBandingnya;bahwa demikian juga dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harus dibayar kembalijuga sama dengan perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat kekonsistenan perhitungandari Pemohon Banding sehingga Majelis tidak dapat meyakini kebenaran argumentasi serta dasarperhitungan Pemohon Banding berikut dengan buktibukti pendukung yang disampaikannya;bahwa selain itu Majelis juga berpendapat bahwa perhitungan Terbanding

Terbanding namun tetap berbeda cara perhitungan DPP nya danpengkreditan Pajak Masukannya;bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundangundangan perpajakan yang bersangkutan, Majelis berpendapat:a. bahwa Terbanding menentukan harga bahan baku impor berdasarkan harga ratarata bahan bakudengan perhitungan jumlah nilai pembelian impor dibagi jumlah bahan baku impor selamaperiode Juni sampai dengan Desember 2009 adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 23 ayat

Sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawas Ketenagakerjaan, yang berbunyi:(1) Dalam melakukan Pemeriksaan, apabila ditemukun adanyakekurangan pemenuhan hak Pekera / Buruh PengawasKetenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan.(2) Perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terlebih dahulu dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada unitkerya Pengawasan Ketenagakerjaan daerah.(3) Dalam hal para pihak tidak dapat

Sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawas Ketenagakerjaan yang berbunyi:(1) Dalam melakukan Pemeriksaan, apabila ditemukun adanyakekurangan pemenuhan hak Pekerja/Buruh PengawasKetenagakeraan wajib melakukan perhitungan dan penetapan.(2) Perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terlebih dahulu dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada unitkerja Pengawasan Ketenagakerjaan daerah.(3) Dalam hal para pihak tidak dapat

Sehingga PenetapanUlang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RINomor KEP. 03/PNKJ/II/2018 tentang Perhitungan dan PenetapanHalaman 21 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMDa. Bahwa acuan perhitungan upah kerja lembur telah diatur secara khususmelalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.102/MEN/V1/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.b.

Perhitungan upah kerja lembur dilakukan perHalaman 23 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMDhari kerja/per hari istirahat mingguan/hari libur resmi tergantung daripekerjaan tersebut dilakukan pada hari yang mana..

kesesatan cara perhitungan sehingga perhitungan yangdilakukan oleh CV.

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (RUSDIANSYAH bin ABDURRAHMAN) terhadap Penggugat (DESSY RATNA JUWITA binti PERDANA KUSUMA);

Mewajibkan Penggugat untuk membayar kepada Para Tergugat pembayaran pesangon dengan dipotong dan diperhitungkan saldo dana pensiun PT Freeport Indonesia dan saldo program kesejahteraan pekerja dan pinjaman Para Tergugat sebagai berikut: No Nama Total perhitungan sesuai Pasal 164 ayat (3) UU No 13/2003(Rp) Saldo per 1 Agustus 2019 dana pensiun(Rp) Saldo per 26 Agustus 2019 program kesejahtreaan pekerja(Rp) Sisa pinjaman(Rp) Selisih yang dibayar Penggugat(Rp)1 Tergugat 1 228.819.225,00

EvaSusanti, dkk;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat1;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat2;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat3;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat4:Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat9;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat6;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti TergugattsFotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat8;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti

sisa cuti Tergugat21;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat22;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat23;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat24;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat25;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat26;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat27;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat28;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat29;Fotokopi dari fotokopi perhitungan

:Bukti P44.49 :ae;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat33;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat34;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat35;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat36;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat37;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat38;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat39;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat40;Fotokopi dari fotokopi perhitungan

sisa cuti Tergugat41;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat42;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat43;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat44;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat45;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat46;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat47;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat48;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat49;Fotokopi dari fotokopi perhitungan

fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat93;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat94;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat95;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat96;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat97;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat98;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat99;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat100;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat101;Fotokopi

Yanto Santosa,DEA, dkk, metode perhitungan yang dituangkan dalam Lampiran IlPERMENLH RI No. 7 Tahun 2014 kurang tepat dan bersifat doublecounting.

Kisaran nilai inilahyang semestinya menjadi dasar perhitungan nilai ganti rugi;.

Bahwa perhitungan kerugian lingkungan sebagaimana diaturdalam Lampiran Il PERMEN LHRI No. 7 Tahun 2014 sangatmerugikan dan membebani pelaku usaha, karena terjadi doublecounting/ multiple counting terkait dengan perhitungan ganda dalamHalaman 24 dari 41 halaman.

Putusan Nomor 36 P/HUM/2017kemudian dijadikan faktor pengali dalam perhitungan kerugianlingkungan hidup senyatanya merupakan "suatu kesalahanfatal" (vide Bukti P11 halaman 2).. Bahwa menurut Kajian Tim Pakar IPB Prof. Dr. Ir. YantoSantosa, DEA, dkk, metoda perhitungan yang dituangkankurang tepat/sesuai dan bersifat doublecounting.

YantoSantosa, DEA, dkk pada Bukti P11 halaman 87, yangmenyatakan bahwa penghitungan kerugian Lampiran IlPERMENLH RI No. 7 Tahun 2014, jika ditelusuri asalusulnyatampaknya berdasarkan perhitungan yang dibuat olehPangestu dan Ahmad (1998). Perhitungan yang dibuat olehmereka adalah perhitungan yang didasarkan kerusakanlingkungan hutan alam akibat kebakaran sehingga berbagaikomponen yang telah disebutkan memang dapat diterapkanuntuk kebakaran hutan alam.

Perkara : PDM04/TDL.03/04/2014, yang berbunyi sebagai berikut :Bahwa ia terdakwa TABEZISOKHI ZAMILI , pada hari Rabu tanggal 09April 2014 setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2014,bertempat di Desa Hilinamozaua Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten NiasSelatan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain Pengadilan NegeriGunungsitoli berwenang mengadili, Dengan sengaja tidak memberikan salinan1 (satu) set eksemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suara, sertasertifikat

hasil perhitungan suara kepada saksi peserta pemilu, Pengawaspemilu lapangan atau pengawas pemilu luar negeri, PPS/PPLN, dan PPKmelalui PPS pada hari yang sama, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan caracara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas dilaksanakanpemungutan suara pemilihan umum calon legisatif DPR, DPD, DPRD Provinsi danDPRD Kabupaten, dan ketika pelaksanaan pemungutan suara dan pemilihanumum calon legislatif tersebut selesai dilaksanakan telah terjadi

pelanggaranpemilu, yang mana terdakwa selaku ketua KPPS TPSIV Hilinamozaua tidakmemberikan salinan Berita Acara pemungutan suara dan perhitungan suara sertahasil perhitungan suara (Formulir C1) kepada Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)yang bertugas di TPSIV Hilinamozaua dengan alasan terdakwa pada saat itubelum selesai mengerjakannya;Perbuatan mana diatur dan di ancaman pidana melanggar Pasal 288 Jo 182Ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD;Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut

Menyatakan Terdakwa Tabezisokhi Zamili, terbukti bersalah melakukantindak Pidana Pemilu Dengan sengaja tidak memberikan salinan beritaacara Pemungutan dan Perhitungan suara serta Sertifikat hasil perhitungansuara sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 288 Jo.Pasal182 ayat (2) UU RI No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR,DPD dan DPRDdalam surat dakwaan;2.

Menyatakan Terdakwa TABEZISOKHI ZAMILI tersebut diatas, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.Dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar beritaacara Pemungutan dan Perhitungan Suara, serta sertifikat hasilperhitungan suara kepada saksi peserta pemilu, Pengawas pemilulapangan dan pengawas pemilu luar negeri, PPS/PPLN, dan PPK3703,melalui PPS pada hari yang sama ;2.

Nafkah anak atas nama (ANAK) umur 3 tahun yang sekarang dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10% setiap tahun;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000.-( Dua ratus sebelas ribu rupiah;-

(1) dihitungberdasarkan Tarif Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlaku padatanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan dan pembayaranBea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku pada saatpembayaran.Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalamwaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal PemberitahuanPabean Ekspor disampaikan.Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bea keluar kedapatan tidak benar dan terhadapbarang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka Pejabat PemeriksaDokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktupaling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen danpenetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak

Penetapan kembali diatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2): Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksudpada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a. Tarif Bea Keluar dengan Harga Ekspor yang digunakan adalah Tarif BeaKeluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuanpabean ekspor di daftarkan ke Kantor Pabean; danb.

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar sertajangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang PenetapanHarga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur JenderalBea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakansudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:e PEB Nomor: 004830 tanggal 26 November 2010e Perhitungan

dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke Kantor PabeanPemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo.