disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa November2005 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak November 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.151.DPP (80/100xDPP Pk) Rp 921.2Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 230.3PPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding dalam Surat

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa November 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

maupun' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Juli 2005dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Juli 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut :DPP PK Rp 1.149.2DPP (80/100xDPP Pk) Rp 919.4Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 229.PPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Juli 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Januari 2006dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Januari 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK RpDPP (80/100xDPP Pk) RpSelisih (DPP PKDPP PM) RpPPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding,penjelasan

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Januari 2006 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :1.316.1.053.263.26

teknis aktuariayang disepakati;Bahwa sampai dengan gugatan a quo ini diajukan Terbanding, baikTerbanding maupun Pembanding belum menyampaikan perhitunganhak dan kewajiban para pihak beradasarkan perhitungan aktuaria yangdisepakati;3.

Bahwa Pembanding melalui surat nomor 34/AKTPRSH/VII/2019tertanggal 1 Juli 2019 perihal Perhitungan Nilai Cut Off YayasanKesejahteraan Karyawan PT Garam Polis Nomor 62024 (Bukti T6),Tergugat/ Pembanding telah menyampaikan perhitungan nilai cut offsebesar Rp.6.262.283.387, dengan rincian sebagai berikut: Keterangan JumlahTotal Premi Rp.19.223.989.981,Total Biaya Rp.9.541.885.099,Total Klaim Rp.6.569.765.384,Total Investasi Rp.3.149.943.889,Saldo Akhir April 2019 Rp.6.262.283.387, 4.

Garam dari Bumiputera (Vide Bukti P40) yangisinya pada intinya menolak/tidak sepakat dengan Perhitungan Aktuariadari Perusahaan Pembanding/Tergugat;Metode perhitungan yang diajukan Pembanding/Tergugat sangat tidakmasuk akal dan hanya menguntungkan Pembanding/Tergugat, terbuktiperhitungan Nilai Cut Off tersebut dilakukan oleh Pembanding/Tergugatsendiri dan Gugatan a quo sedang berjalan di PN.

Bahwa, terhadap perhitungan Nilai Cut OffTerbanding/Penggugat yang diajukan olehPembanding/Tergugat telah Terbanding/Penggugat tanggapidengan Surat Nomor : 14.UM/YKK/VII/2019 tertanggal 29 Juli2019 Perihal : Penolakan Perhitungan Nilai Cut Off Polis No.6204 an. YKK PT. Garam dari AJB Bumiputera 1912 (VideBukti P40) yang isinya pada intinya menolak/tidak sepakatdengan Perhitungan Aktuaria dari PerusahaanPembanding/Tergugat, dan dalil ini sekaligus menjawab Point 5(lima);7.3.

Bahwa, keberatan Pembanding/Tergugat Point 4 halaman 7 haruslahditolak karena Metode perhitungan yang diajukan Pembanding/Tergugatsangat tidak masuk akal dan hanya menguntungkanPembanding/Tergugat, terbukti perhitungan Nilai Cut Off tersebutdilakukan oleh Pembanding/Tergugat sendiri dan Gugatan a quo sedangberjalan di PN.

) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;3. bahwa terdapat perbedaan r rhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;DPP PKDPP (80/100 x DPP PK)SelisihPPN. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan

Sehinggaproduk hukum penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagaidasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPNyang masih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Januari 2007 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut:= Rpl.117.526.711,00= Rp 894.021.369,00= Rp 223.505.342,00= Rp = 22.350.534,00bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluar DPP;bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Januari 2007sesuai Pasal 3 KMKNomor 252)KMK.03/2002 adalahsebagai berikut: Pajak Masukan = Rp 118.631.036Pajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto denganmenggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

dalam proses perhitungan PPN Masa PajakJanuari 2007 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk MasaPajak Januari 2007 adalah sebesar Rp577.202.375,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah sepakat berpendapatbahwa perhitungan PPN menurut

) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;3. bahwa terdapat perbedaan r rhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;DPP PKDPP (80/100 x DPP PK)SelisihPPN. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan

Sehinggaproduk hukum penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagaidasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPNyang masih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak April 2007 sesuai Pasal3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut:= Rp 941.771.948= Rp 753.417.558= Rp 188.354.390= Rp 18.835.440bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan tertulis

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluar DPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak April 2007 sesuaiPasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut: Pajak Masukan = Rp 89.977.434Pajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto denganmenggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

yangberlaku;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam proses perhitungan PPN Masa PajakApril 2007 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk MasaPajak April 2007 adalah sebesar Rp343.619.966,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah

Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Penggugat II menindaklanjuti hasil Pemilihan Ketua Umum DPP INSA Periode 2015-2019 berupa :- Surat Keputusan tanggal 2 September 2015 Cereteker;- Surat Keputusan No.CTRVI-110 915-025 tanggal 11 September 2015 tentang pengesahan hasil perhitungan suara Johnson W.Sutjipto sebagai Ketua Umum DPP INSA Priode 2015-2019;- Surat Keputusan No.CTRVI-120 915-026 tanggal 12 September 2015 tentang Formatur;6.

Jadi total surat suara yang sah adalah 363 +386 + 5 + 46 = 800, sehingga hasilnya sama dengan jumlah kartu suaratersegel yang dikeluarkan/dibuka oleh Panitia dan Ketua Rapat Pleno Il ;15.7 Bahwa, setelah dilakukan perhitungan baik melalui white board maupunsecara manual selesai, selanjutnya dibuatkan Berita Acara danHal 8 Putusan No.492/Pat G/2 5/PN.Jkt.Pst.15.815.9ditandatangani oleh Panitia yang menghitung perhitungan serta ParaSaksi dari kedua kandidat, akan tetapi Saksi dari pihak Calon KetuaUmum

Nick Djatnika tidakmau menandatanganinya;Bahwa, selanjutnya terhadap 5 (lima) surat suara yang tidak sah, dandibawa dari meja perhitungan suara ke meja Pimpinan Rapat Pleno Iluntuk dibahas.

Namun saat Rapat dalam kondisi diskors, ternyata 5 suratsuara yang tidak sah tersebut hilang di Meja Pimpinan Rapat Pleno Il ;Bahwa, karena adanya surat suara yang tidak sah tersebut hilang,selanjutnya pihak Carmelita, melakukan complain, sehingga kembaliPanitia perhitungan melakukan perhitungan ulang atas kartu suara yangada. Namun hasilnya tetap sama Sdr. Johnson 386 suara dan Carmelita363 suara.

Johnson belum mendapatkan suaradari perhitungan peserta yakni 773 (faktanya peserta yang hadir hanya754 peserta). Sedangkan pendapat dari Penasehat Demisioner yakni Bpk.Oentoro Surya, dalam pendapatnya meminta selama Demisioner maka ex Ketua Umum Demisioner lbu Carmelita tetap memimpin INSA, ataspendapat Bpk Oentoro Surya tersebut, langsung disanggah oleh salahsatu Pimpinan Sidang yakni Sdr.

Dalam hal adakeraguraguan dalam perhitungan suara, maka Panitia Pemilihanberwenang menetapkan perhitungan ulang. Hasil pemilinan berdasarkanperhitungan ulang tersebut yang dinyatakan sah.Faktanya perhitungan ulang telah dilakukan kembali oleh Ketua RapatPleno Ill dan disaksikan seluruh peserta melalui layar lebar dan hasilnyatetap sama dengan perhitungan sebelumnya. Sdr. Johnson 386 suara, IbuCarmelita 363 suara, Surat Suara yang tidak terpakai 46.

penyajian;bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas dan penjelasan para pihak dalam persidangan serta hasilUji Kebenaran Materi (UKM) terungkap halhal sebagai berikut:bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Harga Pokok Penjualan sebesarUS$796,260.00 dikarenakan nilai pembelian material yang disajikan dalam SPT PPh Badanlebih besar dibandingkan dengan nilai penjualan yang disajikan dalam Laporan Keuangan, danPemohon Banding tidak dapat menunjukkan buktibukti pendukung atas perbedaan tersebut,dengan perhitungan

Keuangan Selisihdalam USS dalam USS dalam USSRaw material 20,857,515 20,857,515 0Work in Process 20,612 20,612 0Finish Good 128,554 128,554 0Indirect Material 796,260 796,260Allowances Inv 137,804 137,804 0Jumlah 21,940,745 21,144,485 796,260 bahwa menurut Pemohon Banding, perbedaan penyajian tersebut tidak mengubah ataumenimbulkan perbedaan perhitungan Harga Pokok Penjualan dalam SPT PPh Badan yaknisebesar US$ 24,318,165.00 yang sama besarnya dengan Harga Pokok Penjualan dalamLaporan Keuangan;bahwa

Dalam transaksi terdapat beda waktu antara terjadinya pembelian, penjualan,pengakuan biaya dan saat pelunasannya.bahwa perhitungan atas selisih kurs tersebut telah dilakukan oleh Pemohon Bandingberdasarkan sistem pembukuan yang taat asas sesuai dengan Pasal 28 UU KUP No. 6/1983sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16/2000, mengacu pada standar akuntansi yangberlaku di Indonesia, serta didukung dengan buktibukti perhitungan yang konsisten;bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas dan penjelasan para pihak

selisih kurs dilakukan setiap akhir bulan,berdasarkan prinsip akuntansi dan peraturan perpajakan yang dterapkan secara taat azas, danpada saat pemeriksaan dan proses keberatan Pemohon Banding telah menyerahkan dokumenkepada Terbanding antara lain berupa General Ledger, Laporan Keuangan Audited, MappingLaporan Keuangan dan SPT, Rincian perhitungan selisih kurs, SPT PPN masa sertalampirannya;bahwa pada saat UKM, Pemohon Banding dapat menjelaskan dan menunjukkan rincianperhitungan selisih kurs sebesar

US$229.971.00, sedangkan sisanya sebesar US$ 80,897.00Pemohon Banding menyetujui koreksi oleh Terbanding;bahwa terhadap perhitungan selisih kurs sebesar US$229.971.00 Terbanding menyatakanPemohon Banding tidak dapat menunjukkan buktibukti transaksi yang menjadi dasarperhitungannya, sehingga Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran perhitungannya;bahwa menurut Pemohon Banding, buktibukti berupa daftar faktur pajak sebagai lampiran SPTPPN masa merupakan bukti transaksi yang menjadi dasar perhitungan

suaratidak ditemukan kesepakatan, maka Penggugat telah mengajukanprotes/permohonan resmi untuk melakukan perhitungan ulang kepadaTergugat Ill, pada tanggal 25 April 2016.14.Bahwa atas permohonan Penggugat, Tergugat Ill telan memberikanjawaban resmi yang intinya menolak melakukan perhitungan ulang denganalasan : Telah sesuai dengan pasal 32 ayat 1 Perda Nomor 2 tahun 2015.

Penggugat dan Tergugat V),dibuktikan dengan penandatanganan semua berkas Berita Acara.17.Bahwa yang BENAR adalah : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara ditandatangani olehsemua pihak, yang isinya hanya memuat perhitungan jumlah pemilihyang hadir, yang ditandatangani sebelum acara Perhitungan Suara.Dalam dokumen ini sama sekali tidak mencantumkan perolehan suaramasingmasing calon. Berita Acara Perhitungan Suara, hanya ditandatangani oleh Tergugat (ic.

Sedang Penggugat, kedua orang saksi resmi, dansekretaris P2K atas nama : Petrus Purba, anggota P2K atas namaIswadi dan H Madiksan, tidak membubuhkan tanda tangan.18.Bahwa jawaban Tergugat Ill, yang dalam satu sisi adalah sebagai KetuaPanitia Pengawas Kecamatan, dan di sisi lain adalah sebagai Camat danbagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang, adalah sangatPutusan No.64/Pdt.G/2016/PN.Lbp, Halaman 4keliru dengan menolak perhitungan suara ulang, dengan mengesahkankertas suara coblos tembus

Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan perhitungan ulang kembaliatas perolehan suara calon Kepala Desa atas nama HENDRI PURBA(Tergugat V) dan TEBE HOLO PURBA (Penggugat) dengan kriteria suarasah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.5. Memerintahkan Tergugat Ill dan Tergugat IV untuk mengawasi pelaksanaanPerhitungan ulang perolehan suara calon Kepala Desa atas nama HENDRIPURBA (Tergugat V) dan TEBE HOLO PURBA (Penggugat) dengankriteria Suara Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.6.

Foto copy Surat Pengaduan dan Permohonan Perhitungan Ulang atassuara yang dinyatakan batal karena coblos tembus (sekaligus bukti tandaterima surat) yang diajukan Tebeholo Purba, tanggal 25 April 2016,selanjutnya diberi tanda Bukti P4 ;Foto copy Surat Badan Permusyawarahan Desa Tanjung Purba, tanggal 20April 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti P5 ;Foto copy Surat Camat Bangun Purba No. 07 tanggal 3 Mei 2016 tentangPermohonan Perhitungan Ulang Surat Suara, selanjutnya diberi tandaFoto copy Peraturan

Akan tetapi ditolak karenatentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD KabupatenNagekeo tahun 2014 adalah mutlak kKewenangan KPU Kabupaten Nagekeo,yang harus digugat adalah kepada KPU Kabupaten Nagekeo. Lagi pulaPenggugat tidak pernah melakukan perhitungan suara, tidak pernah mengambilalih tugas KPU Kabupaten Nagekeo. Penggugat hanya menerimahasilperhitungan suara yang dilakukan KPU Kabupaten Nagekeo.

Karena tentangHasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu 2014 adalah kewenangan KPU Kab.Nagekeo, Jika ada salah (penggelembungan suara) adalah kesalahan KPUHalaman 5 dari 20 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.

Nagekeo) yang tidak professional danmelanggar hukum ;Bahwa terkait dengan Penggelembungan Suara Hasil Perhitungan PerolehanSuara pada Daerah Pemilinan Nagekeo 2 adalah Kewenangan KPU KabupatenNagekeo sebagai Penyelenggara Pemilu. Bukan Kewenangan Partai PolitikPDIP/Tergugat.)

Nagekeo karenakewenangannya, Penggugat hanya menerima Hasil Perhitungan yang dilakukanoleh KPU Kabupaten Nagekeo. Penggugat tidak pernah melakukan kesalahanapapun terkait dengan perhitungan suara pada Pemilu 2014.

Umum Daerah Kabupaten Nagekeo Saksi hadir sebagai saksidari PARTA DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) dan dalam rapattersebut tidak ada keberatan mengenai hasil perhitungan Komisi PemilihanUmum Daerah Kabupaten Nagekeo dan hasil perhitungan Komisi PemilihanHalaman 14 dari 20 Putusan Nomor 9/Pat.G/2017/PN.

Laporan Surveyor, NPE yang telah diisi tanggal selesai muat beserta dokumen pendukungdisampaikan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean.bahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean sesuai dengan kewenarmelakukan penelitian atau pemeriksaan perhitungan Bea Keluar sampai dengan jangka waktu pali30 hari sejak tanggal PEB didaftarkan;bahwa Menurut Majelis karena tidak ditemukan salah perhitungan bea keluar berkas atau dadiarsipkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen

/atau Harga Ekspor yang berlatanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabayat (4) : Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungpembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlalsaat pembayaran.Pasal 9 ayat (1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluawaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal PembePabean Ekspor disampaikan.ayat (2) : Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada aymengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Keluar,

Eksportimelunasi Bea Keluar yang kurang dibayar sesuai dengan pePejabat Bea dan Cukai.Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008 tentang Pungutan Bea KeluarPasal 11 ayat (1) : Bea Keluar harus dibayar paling lambat pada saat pemberitahuanekspor didaftarkan ke kantor pabeanPasal 13 ayat (1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluawaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak PemberitahuanEkspor mendapat nomor pendaftaranayat (2) : Dalam hal dilakukan penetapan perhitungan

Penetapan kembali diatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2) : Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagdimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a. Tarif Bea Keluar dengan Harga Ekspor yang digunakan adal:Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku padapemberitahuan pabean ekspor di daftarkan ke Kantor Pabean; db.

yang telah didaftarkan kePabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan NPMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo.

sebagai berikut :bahwa perhitungan Pembelian cfm.

Pemeriksa adalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa Terbanding mendasarkan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksiomset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilai pembelian, dengan rincian sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Koreksi gross up pembelian 19.775.295.999Koreksi penyerahan PPN yang berasal dari sampel

Oleh karena itu, Pemohon Banding meminta agar Terbandingmenyampaikan PIB atas transaksi tersebut untuk dapat diteliti lebih lanjut, namun sampaipersidangan berakhir Terbanding tidak menyampaikan PIB atas ke15 transaksi tersebut;bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas maka perhitungan Pembelian cfm.

Majelisadalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis koreksi atas DasarPengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksi omset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilaipembelian adalah sebagai berikut :bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan

yang dipertahankan menurut perhitungan Majelis Rp 663.989.486.000Dasar Pengenaan Pajak cfm Majelis Rp 7.620.429.056,00bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa pajak masukan yang dapatdiperhitungkan;bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecualibahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasaPasal 80 ayat(1) huruf

kepada Penggugat dan berpesan agar setibanya di kantorTergugat , tidak boleh diserahkan tetapi disimpan saja, perhitungan manaadalah sama dengan perhitungan Tergugat yaitu kali upah pokok yangberjumlah Rp88.557.700,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus lima pulutujuh ribu tujuh ratus rupiah), sehingga Penggugat tanya mengapa harusdikalikan dengan upah pokok pak ?

hakhak Penggugat lebih berpihak kepada Tergugat yang sama dengan perhitungan Tergugat tanggal November 2017,padahal Tergugat Il sudah tahu dasar perhitungan pesangon yang merujukpada ketentuan Pasal 157 ayat (1) huruf a, b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentangPengupahan, bagian ketujuh tentang upah untuk pembayaran pesangon,Pasal 34 ayat (2) seolaholah purapura tidak tahu, bahkan anjuran

atas permohonan Penggugat dalam perhitungan hak pesangon Penggugatpada tanggal 16 dan 23 Januari 2018, bahwa Tergugat Il dalammenerbitkan anjuran merujuk pada dasar hukum UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 Pasal 157 ayat (1) huruf a dan huruf b : Komponen upah yangdigunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaanmasa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima yangtertunda, terdiri atas :a.

Sangatlah cukup jelasHalaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 2/Pat.SusPHI/2018/PN.Japsebagaimana penjelasan dari kedua pasal dan ayatnya dari peraturanperundangundangan tersebut, oleh karena dasar perhitungan hakpesangon Penggugat adalah upah pokok dan tunjangan yang bersifat tetapharus tidak diikutsertakan sebagai dasar upah perhitungan hak pesangonPenggugat.

Dalam hal ini Penggugat telah keliru dan salah menafsirkankedua peraturan perundangundangan tersebut di atas sehingga Penggugatmendasari upah perhitungan haknya sebesar Rp5.275.804,00 (lima juta duaratus tujun puluh lima ribu delapan ratus empat rupiah), seharusnyaPenggugat mendasari perhitungan hak pesangonya adalah upah pokok dantunjangan yang bersifat tetap yaitu sebesar Rp2.915.735,00 (dua jutasembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).

Pesangon Pesangon Ketentuan Upah Perhitungan Jumlah1 2 3 4 59 bulan 2 kali 1.197.000 1x2x3 21.546.000B. Upah PenghargaanPenghargaan ketentuan Upah Perhitungan Jumlah1 2 3 4 57 bulan 2 kali 1.197.000 1x2x3 16.758.000C. Penggantian hakPenggantian hak ==Ketentuan Perhitungan Jumlah1 2 3 4A+B 15% 1x2 5.745.600Total Jumlah A+B+C 44.049.600 7.

D.L.N.No.003/KP.901/DLN2011, tanggal 28 Februari 2011 tersebut merupakankekacauan dan kekeliruan terhadap perhitungan masa kerja Penggugat.implikasinya Penggugat dirugikan secara materiil.Bahwa kemudian pada point (05) surat gugatan Penggugat lebih tegasdinyatakan lagi bahwa Surat Keputusan Surat Keputusan DireksiP.T.D.L.N.

PesangonPesangon Ketentuan Upah Perhitungan Jumlah1 2 3 4 59 bulan 2 kali 1.197.000 1x2x3 21.546.000. Hal. 11 dari 19 hal.Put.Nomor 650 K/Pdt.Sus/2012 B. Upah Penghargaan Penghargaan ketentuan Upah Perhitungan Jumlah1 2 3 4 56 bulan 1 kali 1.197.000 1x2x3 7.182.000,C. Penggantian hakPenggantian hak =Ketentuan Perhitungan Jumlah1 2 3 4A+B 15% 1x2 4.210.900,Total Jumlah A+B+C 32.938.900, Terbilang: Tigapuluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilanratus Rupiah);D.

Upah proses pemutusan hubungan kerja dimulai bulan Juni 2011 sampaidengan Oktober 2011 atau selama 5 (lima) bulan dengan perhitungan Rp1.197.000, x 5 bulan sehingga berjumlah Rp.5.985.000, terbilang limajuta sembilan ratus delapan puluh lima ribu Rupiah;Jumlah total dari huruf (A+B+C)+D+E+F yaitu Rp.32.938.900,+Rp.11.485.000, + Rp. 689.100, + Rp. 5.985.000, = Rp.51.098.000,(lima puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu Rupiah);e Menolak gugatan yang selebihnya;e Membebankan biaya perkara kepada

PesangonPesangon Ketentuan Upah Perhitungan Jumlah1 2 3 4 59 bulan 2 kali 1.197.000 1x2x3 21.546.000,B. Upah PenghargaanPenghargaan ketentuan Upah Perhitungan Jumlah1 2 3 4 5 Hal. 17 dari 19 hal.Put.Nomor 650 K/Pdt.Sus/2012 6 bulan 1 kali 1.197.000 1x2x3 7.182.000,C. Penggantian hakPenggantian hak Ketentuan Perhitungan Jumlah1 2 3 4A+B 15% 1x2 4.210.900,Total Jumlah A+B+C 32.938.900, Terbilang: Tigapuluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilanratus Rupiah);D.

Nafkah anak atas nama (ANAK) umur 3 tahun yang sekarang dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10% setiap tahun;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000.-( Dua ratus sebelas ribu rupiah;-

Tarif Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlaku padatanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.ayat (4) : Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan danpembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku padasaat pembayaran.Pasal 9 ayat (1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalamwaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal PemberitahuanPabean Ekspor disampaikan.ayat (2) : Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud

bea keluar kedapatan tidak benar dan terhadapbarang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka Pejabat PemeriksaDokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen danpenetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar sertajangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang PenetapanHarga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur JenderalBea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakansudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:* PEB Nomor

: 002213 tanggal 27 Mei 2010, Tarif Bea Keluar 4,5 %;bahwa pada tanggal 13 April 2012 Terbanding menetapkan dengan menggunakan tanggalrealisasi ekspor, perhitungan berdasarkan KMK Nomor: 936/KM.4/2010 tanggal 31 Mei 2010tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Menghitung Bea Keluar yang berlaku mulai tanggal 1Juni 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2010;bahwa Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 14ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008

Bea Keluar dengan menggunakan tanggal realisasi eksporbukan dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, tidak sesuaidengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 dan aturanyang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo.

data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumendan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini pejabatpemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktupaling lama 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkan telah cukup untukdipergunakan sebagai dasar penetapan perhitungan bea keluar, data dan buktitersebut antara lain : Surat Permohonan Pemuatan barang curah yang telah mendapat izindari Kepala Kantor Pabean Pemuatan sebagai persetujuan muat tanggal8 Januari

Putusan Nomor 522/B/PK/PJK/2016Pabean pada hari dan tanggal yang sama dengan tanggal Keputusan MenteriKeuangan a quo diterbitkan;Bahwa Sampai dengan jangka waktu 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkanTerbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau KepalaSeksi Pabean tidak mengeluarkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar(SPPBk);Bahwa menurut Kami penelitian atau pemeriksaan perhitungan Bea Keluar yangdilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabeansudah benar

di Kantor Pabean Pemuatan, DirekturJenderal Bea dan Cukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea keluardalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal PEB didaftarkan.Penetapan kembaili diatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2) : Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluarsebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuansebagai berikut:a.

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar sertajangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentangPenetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodikditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan),PEB Pemohon Banding yang disengketakan sudah cukup jelas baik mengenaipengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluaradalah sebagai berikut : PEB Nomor 009220 tanggal 30 Desember 2010; Perhitungan

Bea Keluar dengan menggunakan tanggalrealisasi ekspor bukan dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke KantorPabean tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri KeuanganNomor 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluara quo.

PenghasilanBadan tahun pajak 2005 Nomor 00208/406/ 05/052/07 tanggai 28 Nopember 2007; Uraian Semula Ditambahj Menjadi(Rp) (Dikurangi ) (Rp)(Rp)Penghasilan Netto 22.408.587.981 22.408.587.981Kompensasi Kerugian 0 0, 0Penghasilan Kena Pajak 22.408.587.981 22.408.587.981PPh Terutang 6.705.076.394 6.705.076.394Kredit Pajak 11,699.942.833 11,699.942.833PPh Kurang/ (Lebih) Bayar (4.994.866.439) (4,994,866,439)Sanksi Administrasi 0 0Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar (4,994.866.439) (4,994,866,439) Bahwa perhitungan

Menurut Terbanding bukti yang diberikan Pemohon Banding berupa faxconfirmation juga bukan merupakan bukti dokumen atas perjanjian forward sehinggaPemeriksa tidak dapat menyakini kebenaran transaksi forward contract tersebut;Bahwa dalam proses keberatan berkaitan dengan koreksi Exchange Loss, PemohonBanding hanya memberikan data berupa: Copy Transaction Confirmation; General Ledger:Bahwa dari dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding (TransactionConfirmation) tersebut, tidak dapat mencerminkan perhitungan

Pemohon Banding telah memberikandokumen pendukung berupa Copy Transaction Confirmation, GL dan perhitungan selisihkurs atas forward contract antara Pemohon Banding denganFMC;Bahwa buktibukti tersebut menjelaskan perhitungan loss yang Pemohon Banding akui;Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 372/B/PK/PJK/2014Bahwa Transaction Confirmation yang ditandatangani oleh kedua belah pihak merupakanbukti kebenaran adanya transaksi forward antara Pemohon Bandindengan FMC Corporation;Bahwa Pemohon Banding

Bahwa dalamhal nama yang tercantum dalam bukti perikatan adalah salah maka secarahukum, agreement atau perikatan akan menjadi cacat.Bahwa agreement atau perjanjian atas transaksi forward merupakan buktipenting yang mendasari terjadinya transaksi forward, mengingat transaksitersebut melibatkan jumlah uang yang cukup besar maka ketentuanketentuanyang mendasari perhitungan laba atau rugi dalam transaksi forward harus jelas.Hal ini dipakai sebagai dasar untuk menilai kebenaran perhitungan kerugianatas

rugi selisih kurs (Exchange Loss), Pemohonpeninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan perhitunganMajelis.Dalam putusannya, Majelis menyatakan bahwa dari hasil perhitungan, diketahuibesarnya kerugian selisih kurs per 31 Desember 2005 menurut Majelis adalahsebesar Rp3.117.993.332,00.

Industri dan Non Industri Kriteria Il, apabila pengambilandan/atau pemanfaatan air permukaan dari sumber air mengalir;Pasal 8:Cara menghitung pokok pajak adalah:(1) Perhitungan nilai perolehan air untuk Golongan Industri dan NonIndustri ditetapkan berdasarkan Kriteria dan Kriteria II;(2) Perhitungan nilai perolehan air dan besarnya pajak terutangsebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A sampai denganhuruf D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan Gubernur ini;Pasal 9:(1) Hasil

Perhitungan harga dasar air berdasarkan volume air, jenissumber air dan golongan wajib pajak Kriteria K sebagaimanatercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;Halaman 11 dari 26 halaman.

PajakPokok didasarkan kepada nilai perolehan air untuk GolonganIndustri dan Non Industri;Bahwa norma Pasal 9 ayat (2) Peraturan Gubernur SumateraUtara Nomor 24 Tahun 2011 tentang cara menghitung pokokpajak di dasarkan atas Perhitungan nilai perolehan air untukGolongan Industri dan Non Industri ditetapbkan berdasarkanKriteria dan Kriteria Il dengan perhitungan nilai perolehan airdan besarnya pajak terutang sebagaimana tercantum dalamlampiran huruf A sampai dengan huruf D, sehingga jelasketentuan

Putusan Nomor 28 P/HUM/2016d)tidak memenuhi Asas Keadilan, Asas Kesamaan KedudukanDalam Hukum, Asas Terminologi dan Sistematika yang benar(het beginsel van duidelijkke terminologie en duidelijkesystematiek),Bahwa Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun2011 yang secara spesifik mengatur tentang penggolongansubjek pajak sebagai dasar dalam menghitung pokok pajakdan perhitungan harga dasar air sama sekali tidakmenjelaskan secara rinci/detail tentang halhal apa saja yangmempengaruhi perhitungan

Faktor Nilai Air (FNA) yangsemestinya dapat secara rinci sehingga akan lebih jelasidentifikasi guna perhitungan faktor nilai air bagi instalasipembangkit yang dimiliki BUMN maupun Non BUMN atauuntuk PT.

tanggal 24 Oktober 2017, sehingga amarnya sebagai berikut: Dalam Pokok Perkara:- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak 1 Januari 2017;- Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :- Uang Pesangon 9 x Rp1.605.000,00 = Rp14.445.000,00- Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp1.605.000,00 = Rp

Tergugat untuk membayar biaya perkara;Bahwa, terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan sebagian olehPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu denganputusan Nomor 5/PdtSusPHI/2017/PN.Bgl. tanggal 24 Oktober 2017 yangamarnya sebagai berikut;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putussejak 01 Januari 2017; Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang pesangon dan hakhaklainnya kepada Penggugat dengan perhitungan

PELITA tersebut:Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bengkulu Nomor 5/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bgl.tanggal 24 Oktober 2017, sehingga amarnya sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putussejak 1 Januari 2017;Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang pesangon dan hakhaklainnya kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut : Uang Pesangon 9 x Rp1.605.000,00 Rp14.445.000,00