Ditemukan 126418 data
20 — 1
Lololuan, (perempuan), lahir di Depok, 17 Juni 2014, umur 7 tahun, Esalonika Mutis Lololuan, (perempuan), lahir di Depok, 13 April 2017, umur 4 tahun dan Timothius Batulama Lololuan, (laki-laki), lahir di Depok, 13 Maret 2019, umur 2 tahun ditetapkan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan ketentuan kepada Penggugat agar mempermudah akses bagi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anak sepanjang tidak mengganggu aktifitas pendidikan anak dan tanpa adanya paksaan
124 — 14
berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 22 Juli 2021 yang diterima oleh PIHAK KEDUA ;
Pasal 4
Bahwa antara Anak dan korban telah bersepakat untuk tidak melanjutkan proses peradilan pidana terhadap Anak dan berhenti dengan adanya perdamaian antara korban dan Anak;
Pasal 5
Bahwa Anak berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
Pasal 6
Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan
148 — 24
Menyatakan bahwa tindakan almarhum Adang Muhanad Muthar yang membuat surat Hibah dengan cara tipu muslihat (bedrog) dan paksaan (dwang) terhadap penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum, dan oleh karenanya dapat di batalkan ;4. Menyatakan tidak sah atas surat-surat yang berhubungan dengan pemindahan hak atas nama penggugat kepada Adang Muhamad Muthar dan pihak lain yang telah memperoleh hak dari padanya ;5.
ADANG MUHAMAD MUHTAR (alm) yangtelah melakukannya dengan cara emnipu (bedrog) dan dengan cara paksaan(adwang) terhadap PENGGUGAT,maka lahirlah sertifikat No.61 atas nama dirinya ;Bahwa lebih jauh lagi sertifikat tersebut hingga saat ini berada di BRI CabangPamanukan (TERGUGAT V) sebagai jaminan hutang sdr. ADANG MUHAMADMUHTAR (alm) dan TERGUGAT I, karena sdr.
ADANG MUHAMAD MUHTAR (alm) yang telahmembuat surat hibah dengan cara penipu (bedro) dan paksaan (dwang) terhadapPENGGUGAT adalah tidak sah melawan hukum ; dan oleh karenanya dapatdibatalkan ;Menyatakan tidak sah atas suratsurat berhubungan dengan pemindahan hak atasnama PENGGUGAT kepada sdr. ADANG MUHAMAD MUHTAR (alm) dan kepadapihak lain yang telah memperoleh hak daripadanya ;Menyatakan bahwa sertifikat no.61 atas nama sdr.
Bahwa dalam psita penggugat pada butir 6,7,9 dan 11 antara lain disebutkanbahwa setelah penggugat menandatangani kertas segel kosong sebagai hasil tipudaya dan paksaan ADANG MUHAMAD MUHTAR (alm) dengan alasan tanahsawah milik sah pengggugat akan dipakai pemerintah, sebagai akibat apabila tidakditandatangani penggugat sebagai PKI.
ADANG MUHAMAD MUHTAR (alm) yang membuatsurat hibah dengan cara menipu (bedrog) dan paksaan (dwang) terhadapPENGGUGAT adalah tidak sah dan melawan hukum, dan oleh karenanya dapatdibatalkan :4. Menyataka akta hibah PPAT Kecamatan binong no 5/AH/1981 mengandung cacathukum dan oleh karenanya dapat dibatalkan ;5. Menyatakan bahwa sertifikat no 61 tahun 1981 atas nama sdr. ADANG MUHAMADMUHTAR (alm)mengandung cacat hukum dan oleh karenanya tidak mempunyaikekuatan hukum ;6.
Menyatakan bahwa tindakan almarhum Adang Muhanad Muthar yangmembuat surat Hibah dengan cara tipu muslihat (bedrog) dan paksaan(dwang) terhadap penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum, dan olehkarenanya dapat di batalkan ;4. Menyatakan tidak sah atas suratsurat yang berhubungan denganpemindahan hak atas nama penggugat kepada Adang Muhamad Muthar danpihak lain yang telah memperoleh hak dari padanya ;5.
VISI IDOLA PUTRANTI, SH
Terdakwa:
DODIK SUMADI
10 — 5
Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan paksaan dan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul dilingkungan pendidikan sebagaimana dalam dakwaan primer kesatu;
2.
1.A. DAHWAN SUMIADI,SH
2.HENDI ROHAENDI, S.H.
Terdakwa:
TIMSON GOMGOM PARNINGOTAN
15 — 11
- Menyatakan Terdakwa TIMSON GOMGOM PARNINGOTAN bin TIMBUL HUTAURUK tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan, Pencurian yang diikuti dengan paksaan/ kekerasan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
18 — 8
terhadap Penggugat (Irma Dayanti Lestari binti Ali Usman);
- Menetapkan anak yang bernama Muhammad Zaidan Almadhanoor lahir pada tanggal 08 Agustus 2014 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat hingga dewasa dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut dan tidak ada paksaan
24 — 15
strong> terhadap Penggugat (Risda Mailina binti Ngatiman);
- Menetapkan anak yang bernama Thifani Elmahira binti Andi Wahyudi (umur 4 tahun) berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandung hingga dewasa dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut dan tidak ada paksaan
46 — 25
Menetapkan, memberikan kebebasan kepada anak yang bernama Muhammad Fadhil Dirham untuk memilih tinggal bersama Penggugat atau Tergugat tanpa ada paksaan dan intimidasi dari siapapun;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).
43 — 7
Ahmad Hafuza Al-Abqari bin Ahmad Husni, lahir di Tangerang pada tanggal 11 November 2016 berada dibawah hadlanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan kedua anak;
- Menghukum kepada Tergugat agar menyerahkan anak yang bernama: Assyifa Huraifa Husna binti Ahmad Husni, lahir di Tangerang pada tanggal 12 Juni 2013 kepada Penggugat secara sukarela tanpa adanya paksaan
12 — 11
Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yumna Almahyra Benazir binti Andre Afrilino Fadhli ( umur 1 tahuh ) berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut dengan tanapa ada paksaan sepanjang tidak mengganggu aktipitas pendidikan anak tersebut;
4.
Tergugattelah sepakat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama YumnaAlmahyra Benazir ( perempuan, umur 1 tahun ) berada dalam pemelihraanPenggugat sebagai Ibu kandungnya, maka anak tersebut harus ditetapkandibawah pemeliharaan/hadonah Penggugat sebagai lbu kandungnya denganmemberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemuHal 8 dar 11 hal, Putusan No.3411/Pdt.G/2021/PA.Dpk.dengan anak tersebut sepanjang tidak menggangu aktipitas pendidikan anaktersebut dan dengan tanpa ada paksaan
49 — 21
DALAM KONPENSI:DALAM EKSEPSI:-Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA:-Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;-Menyatakan pengunduran diri Penggugat bukan atas kehendak sukarela dari Penggugat dan mengandung unsur paksaan ;-Menyatakan pengunduran diri Penggugat tidak memenuhi syarat hukum yang karenanya batal demi hukum ;-Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keterangan No. 177/NMS/SK/VII/2010 tertanggal 15 Juli 2010 ;-Memerintahkan Tergugat untuk
PT BPR BKK JATENG (PERSERODA) KANTOR CABANG WONOSOBO
Tergugat:
RISANGGONO HERU SATRIYO
21 — 16
berkekuatan hukum tetap maka terhadap agunan berupa sebidang tanah pertanian kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00951/ Desa Besani, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, dengan luas 161 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 00017/BESANI/2014 tanggal 23 Juni 2014 atas nama Suayah (istri Tergugat), untuk dilakukan penjualan lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto, untuk dan atas nama permintaan Bank dan atas kerelaan Debitur sendiri tanpa paksaan
HATTA ABDUL AZIS
Tergugat:
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
148 — 28
SKGR) No. 1142/BR/1992, tanggal 18 September 1992 atas nama Penggugat adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan Tergugat tidak berhak atas tanah terperkara;
- Menyatakan surat-surat tanah Tergugat atas tanah terperkara adalah tidak sah, atau tidak berkekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong kalau perlu dengan paksaan
34 — 9
Bahwa, kesepakatan ini dibuat dengan benar tanpa paksaan dan sadar oleh para pihak melalui proses negosiasi yang difasilitasi oleh mediator bersertifikat diruang mediasi Pengadilan Agama Samarinda klas 1.A;
7. Bahwa, penggugat mencabut gugatan atas perkara ini yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan nomor perkara 1299/Pdt.G/2017/PA. Smd tanggal 30 Agustus 2017;
8.Bahwa, kesepakatan ini dibuat dengan benar tanpa paksaan dan sadaroleh para pihak melalui proses negosiasi yang difasilitasi oleh mediatorbersertifikat diruang mediasi Pengadilan Agama Samarinda klas 1.A;7. Bahwa, penggugat mencabut gugatan atas perkara ini yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan nomor perkara1299/Pdt.G/2017/PA.
Terbanding/Tergugat I : DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I,
Terbanding/Tergugat II : KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA UTARA
598 — 302
Dalam Pokok Perkara ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan Batal Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I Nomor : SK.5934/Menlhk-PHLK/PPSA/GKM.0/6/2019, tanggal 25 Juni 2019 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT.
EXPRAVET NASUBA, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI; (objek sengketa 1) ;
- Mewajibkan Tergugat I/Terbanding I untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan R.I Nomor : SK.5934/Menlhk-PHLK/PPSA/GKM.0/6/2019, tanggal 25 Juni 2019 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan R.I Nomor : SK.5934/MenlhkPHLK/PPSA/GKM.0/6/2019, tanggal 25 Juni 2019 Tentang Penerapan SanksiAdministratif Paksaan Pemerintah kepada PT. EXPRAVET NASUBA,Halaman 9 Putusan No. 218/B/LH/2020/PTTUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMyang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penegakan HukumLingkungan Hidup dan Kehutanan R.1 ;3. Mewajibkan Tergugat!
untuk mencabut Keputusan Objek Sengketa aquoyaitu Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.1Nomor : SK.5934/MenlhkPHLK/PPSA/ GKM.0/6/ 2019, tanggal 25 Juni2019 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintahkepada PT. EXPRAVET NASUBA, yang ditandatangani oleh DirekturJenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.1 ;4.
No.SK.5934/MenlhkPHLK/PPSA/GKM.0/6/2019, tanggal 25 Juni 2019Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepadaPT. EXPRAVET NASUBA, telah sesuai dengan wewenang prosedurdan substansi Keputusan Tata Usaha Negara;3. Menyatakan sah dan berlaku obyek sengketa incasu yaitu yaitukeputusan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan RI NO.SK.5934/MenlhkPHLK/PPSA/GKM.0/6/2019, tanggal 25 Juni 2019Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepadaPT. EXPRAVET NASUBA ;4.
Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I Nomor :SK.5934/MenlhkPHLK/PPSA/GKM.0/6/2019, tanggal 25 Juni 2019Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT.EXPRAVET NASUBA, yang ditandatangani oleh Direktur JenderalPenegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;b. Tindakan TergugatIl/Terbanding Il yang tidak bersedia mencabut/membongkar Plank dan Garis PPLH (Semacam police line) sertamembuka penutup Saluran Akhir Air Limbah di Lokasi PT.
EXPRAVET NASUBA, yang ditandatangani olehHalaman 38 Putusan No. 218/B/LH/2020/PTTUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMDirektur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan KehutananRI; (objek sengketa 1) ; Mewajibkan Tergugat I/Terbanding untuk mencabut Surat KeputusanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan R.I Nomor : SK.5934/MenlhkPHLK/PPSA/GKM.0/6/2019, tanggal 25 Juni 2019 Tentang PenerapanSanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT.
15 — 8
strong> di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
- Menetapkan Pemohon selaku pemegang hak Hadhonah atas 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Desinta Sandria Ramadhani (Perempuan ) umur 15 tahun, Tania Qinara Ramadhani (Perempuan) umur 4 tahun, dan Sultan Al Barra Ramdhani (Laki-laki ) umur 1 tahun tanpa mengurangi hak Termohon selaku ibu kandung untuk datang melihat, membawa jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan belajar dan tanpa paksaan
43 — 11
ZIO IRHAM RAMADHANI (laki-laki), Lahir pada tanggal 06 Juli 2014 diasuh bersama penggugat dan tergugat;
Terbanding/Penggugat : BERTY PANGKEY
Terbanding/Turut Tergugat IV : SPANGKY MARIAMA
Terbanding/Turut Tergugat II : SUWONO
Terbanding/Turut Tergugat III : RASID
Terbanding/Turut Tergugat I : HELLI PANGKEY
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Turut Terbanding/Tergugat III : CAMAT TUMPAAN
47 — 20
- Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi /Pembanding /Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan berharga bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi Tergugat I Konpensi;
- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, Turut Tergugat II.III.IV. dalam Konpensi atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk keluar dari objek sengketa secara sukarela atau dengan paksaan melalui pengguna Alat Negara;
Bahwa oleh karena bukti yang diajukan oleh Tergugat 1/PengugatRekonvensi adalah sah dan berharga maka kiranya Majelis Hakimyang mengaili perkara ini memerintahkan kepada penggugat, turutTergugat Il, Ill, IV serta siapa saja yang menguasai objek sengketatersebut secara tidak sah dan melawan hukum untuk keluar dariobjek sengketa baik secara sukarela maupun dengan paksaan bilaperlu dengan menggunakan alat Negara;Berdasarkanuraian diatas maka Tergugat 1 dalamkonvensi/Penggugat dalam rekonvensi memohon
Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensiTurut tergugat Il, Ill, IV dalam konvensi atau siapa saja yangmenguasai objek sengketa untuk keluar dari objek sengketa secarasukarela atau dengan paksaan melalui pengguna alat Negara;4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepadaPenggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi;Halaman i11ldari 29 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT MNDMohon keadilan ;JAWABAN TERGUGAT IIIYang bertanda tangan dibawah ini Drs.
35 — 11
P (umur 4 tahun); berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat hingga dewasa dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut dan tidak ada paksaan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan total sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga
Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua menyatakan siap melaksanakanisi kesepakatan ini Secara Sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihakmanapun dan apabila dikemudian hari terdapat permasalahan terhadap isikesepakatan ini, maka isi kesepakatan ini mempunyai kekuatan hukum yangmengikat untuk dilakukan eksekusi terhadap Pihak Kesatu dan Pihak Kedua;5.
Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua menyatakan siap melaksanakanisi kKesepakatan ini secara sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihakmanapun dan apabila dikemudian hari terdapat permasalahan terhadap isikesepakatan ini, maka isi kesepakatan ini mempunyai kekuatan hukum yangmengikat untuk dilakukan eksekusi terhadap Pihak Kesatu dan Pihak Kedua;5.
No 367/Pdt.G/2021/PA.BjbPenggugat dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada pihak keduaselaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnyasepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut dan tidak ada paksaan;Menimbang, bahwa terkait pemberian nafkah anakanak Penggugat danTergugat, untuk menyesuaikan dengan ratarata tingkat inflasi dan fluktuasiharga kebutuhan seharihari, serta kebutuhan anak yang semakinbertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah
22 — 0
berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 22 Juli 2021 yang diterima oleh PIHAK KEDUA ;
Pasal 4
Bahwa antara Anak dan korban telah bersepakat untuk tidak melanjutkan proses peradilan pidana terhadap Anak dan berhenti dengan adanya perdamaian antara korban dan Anak;
Pasal 5
Bahwa Anak berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
Pasal 6
Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan