Berdasarkan surat tersebut, Pemohon Banding telah memperolehrincian perhitungan yang menjadi dasar keputusan keberatan. MenurutTerbanding rincian perhitungan yang menjadi dasar keputusan keberatanadalah sebagai berikut:Tabel 3(Dalam Dollar Amerika Serikat) Jumlah Menurut Jumlah Menurut Jumlah YangPemohon Rincian Perhitungan .~.

keputusan3,424,315.00,keputusan keberatan (tabel 2) dengan rincian perhitungan yang menjadi dasarkeputusan keberatan (tabel 3) sebesar USD 73,455.00.

Pihak pemeriksa mempertanyakan kebenaran daftar aktiva tetapbeserta perhitungan biaya depresiasi aktiva tetap yang telahdilampirkan dalam SPT Tahunan Badan 2004,b. Pihak pemeriksa berpendapat bahwa seluruh jumlah yang tercantumdalam akun Transportation harus dikategorikan sebagai pemberiannatura sehingga tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan;Halaman 5 dari 11 halaman.

Pada saat persidangan nantiPemohon Banding akan membawa rincian perhitungan penyusutanaktiva tetap tersebut;b. Akun transportasi sebesar USD 37,586.00 sesungguhnya untuk mencatatbiaya transportasi yang terkait dengan operasional pabrik sehinggaseharusnya dapat dibiayakan;2. Pengurang Penghasilan BrutoBahwa Terbanding melakukan koreksi pengurang penghasilan bruto denganalasan sebagai berikut:a.

Koreksi fiskal atas Post Employment Benefit sebesar USD 27,606.00 tidaktepat karena Pemohon Banding sudah melakukan koreksi fiskal atas akunPost Employment Benefit baik untuk komponen perhitungan HPP maupununtuk komponen perhitungan pengurang penghasilan bruto.

Makassar tahun 2020 Rp. 3.191.572,Perhitungan : Pesangon > (2x9xRp. 3.191.572,)= Rp. 57.448.296, Penghargaan Masa Kerja: (8xRp. 3.191.572,)= Rp. 25.532.576,Rp. 82.980.872, Tunj. Pengobatan/Perumahan : (15% x Rp.82.980.872,) Rp.12.447.131, Pengganti Cuti : (12/25 x Rp.3.191.572,) =Rp. 1.531.995,Jumlah Rp. 96.959.998.,2) NANI SARRO= Masa kerja 25 tahun.=" UMK.

Makassar tahun 2020 Rp. 3.191.572,Perhitungan :Pesangon : (2x9xRp. 3.191.572,)= Rp. 57.448.296,Penghargaan Masa Kerja: (8xRp. 3.191.572,)= Rp. 25.532.576.,Rp. 82.980.872,Tunj.Pengobatan/Perumahan : 15% x Rp.82.980.872,) =Rp.12.447.131, Pengganti Cuti : (12/25 x Rp.3.191.572,):Rp. 1.531.995,Jumlah Rp. 96.959.95/7,5) TEGUH SANTOSO= Masa kerja 30 Tahun=" UMK.

Makassar tahun 2020 Rp. 3.191.572,Perhitungan :Pesangon (2x9xRp. 3.191.572,) =Rp. 57.448.296,Penghargaan Masa Kerja ( 8 x Rp. 3.191.572,) =Rp. 25.532.576,Rp. 82.980.872,Tunj.Pengobatan/Perumahan(15%xRp.82.980.872,)= Rp. 12.447.131, Pengganti Cuti : (12/25 x Rp. 3.191.572,) =Rp. 1.531.995.,Jumlah Rp. 96.959.957,7.

Makassar tahun 2020 Rp. 3.191.572,Perhitungan : Pesangon (2x9xRp. 3.191.572,) =Rp. 57.448.296, Penghargaan Masa Kerja ( 8 x Rp. 3.191.572,) =Rp. 25.532.576,Rp. 82.980.872, Tunj.Pengobatan/Perumahan(15%xRp. 82.980.872,)=Rp. 12.447.131, Pengganti Cuti =r: (12/25 x Rp. 3.191.572,) =Rp. 1.531.995,Jumlah Rp. 96.959.957,3.

Makassar tahun 2020 Rp. 3.191.572,Perhitungan :Pesangon > (9x Rp. 3.191.572,) = Rp. 28.724.148,Penghargaan Masa Kerja: (8x Rp. 3.191.572,) = Rp. 25.532.576.,Rp. 54.256.724,Tunj.

Grabag Kab.Purworejo dengan memillih atau menjagokan gambar ketela atau gambar padi,selanjutnya Terdakwa menerima taruhan darim orangorang yang bermain judi danmencarikan lawan dari permainan judi tersebut, apabila telah dilakukan perhitungansuara maka uang tersebut akan diserahkan terdakwa kepada pemenangnya denganperjanjian terdakwa akan menerima komisi sebesar 10% dari uang taruhan, namunsebelum dilakukan perhitungan suara dan sebelum diketahui siapa pemenang daripemilihan kepala desa tersebut

maka uang tersebut terdakwa serahkan kepada orang yang bakalcalonnya menang/unggul dalam perhitungan dan sesuai perjanjian terdakwa mendapatkomisi 10 % dari uang taruhan tersebut dari pemenang ;Bahwa dalam menaruhkan/menarungkan uang taruhan dalam pemilihan kepala Desaterdakwa belum mendapatkan komisi karena perhitungan suara belum dimulaiterdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian ;Bahwa besarnya uang taruhan yang terdakwa pegang Rp.2.000.000, (dua juta rupiah)masing masing milik Anam sebesar

Grabag Kab.12Purworejo sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) menjagokan calon KepalaDesa dengan tanda gambar Ketela ;e Bahwa dalam menaruhkan/menarungkan uang taruhan dalam pemilihan kepala Desatersebut terdakwa belum mendapatkan komisi karena perhitungan suara belum dimulaiterdakwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekitar pukul 13.30 WIB Di DesaTulusrejo Kec. Grabag Kab.

maka uang tersebut terdakwa serahkan kepada orang yang bakalcalonnya menang/unggul dalam perhitungan ;Menimbang, bahwa besarnya uang taruhan yang dipegang oleh terdakwa sebesarRp.2.000.000, (dua juta rupiah) masing masing milik Anam sebesar Rp. 500.000,menjagokan calon Kepala Desa dengan tanda gambar padi dan terdakwa tarungkan denganorang yang tidak tahu namanya setahu terdakwa beralamat di Desa Sangubanyu Kec.

maka uang tersebut terdakwa serahkan kepada orang yang bakalcalonnya menang/unggul dalam perhitungan dan terdakwa akan mendapat komisi 10 % dariuang taruhan dari pemenang ;Menimbang, bahwa sebelum dilakukan perhitungan suara dalam pemilihan kepala desatersebut, pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekitar pukul 13.30 WIB Di DesaTulusrejo Kec.

Mediator tidak memperhatikan perhitungan masa kerja sebagai faktorCc.angka pengali dalam perhitungan pesangon yang hanya ditetapkan 9(Sembilan) terhadap TERGUGAT sedangkan pada karyawan lainsebelumnya, yang masa kerjanya diatas 9 tahun, PENGGUGATmenerapkan faktor angka pengali dalam perhitungan pesangonadalah sesuai dengan jumlah tahun masa kerjanya, contohnya yaitu :jika ada karyawan yang masa kerjanya 15 tahun kemudianmengalami Pemutusan Hubungan Kerja yang telah disepakati olehkedua belah pihak

Menetapkan faktor angka pengali dalam perhitungan pesangonyang harus digunakan oleh PENGGUGAT KONVENSITR adalahsesuai dengan jumlah tahun masa kerja TERGUGATKONVENSIPR;b. Menetapkan Tunjangan Transport (car allowance) adalahTUNJANGAN TETAP;c.

Pemutusan Hubungan Kerja adalahdengan perhitungan : Uang Pesangon : 2 x 19 x Rp. 47.256.736,)= Rp.1.795.755.968.

masa kerja sebagai pengali uang pesangon yanghanya maksimum 9 bulan upah, serta keberatan atas perhitungan DPLKManulife Tbk, yang disetor oleh perusahaan menjadi faktor pengurangdari perhitungan pesangon;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak mempersoalkandan tidak pula mengajukan tuntutan untuk dipekerjakan kembali, akan tetapitelah mengajukan perhitungan uang pesangon yang harus dibayarkan olehPenggugat, maka dengan adanya pengajuan perhitungan oleh Tergugattersebut Majelis Hakim berkesimpulan

NokiaSolutions and Networks Indonesia, bahwa dana pensiun' yangdibayarkan oleh perusahaan menjadi pengurang dalam perhitunganpesangon Tergugat;Menimbang, bahwa untuk menentukan = perhitungan UangPesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian HakMajelis Hakim akan mengacu pada Pasal 72 Peraturan Perusahaan PT.Nokia Solutions and Networks Indonesia, dalam pasal tersebutdinyatakan bahwa perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masakerja dan uang penggantian hak bagi karyawan PKWTT yang

IPTN Nomor :SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT.

IPTN Nomor : SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT.

IPTN NomorSE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT.

Sehingga produk hukumpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN yang dilanjutkan dengan surat keputusankeberatan tidak bisa digunakan sebagai dasarpenetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Januari 2005 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut:= Rp 823.236.775,00= Rp 658.589.420,00= Rp 164.647.355,00= Rp 16.464.736,00bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Januari 2005sesuai Pasal 3 KMKNomor 252/KMK.03/2002 = adalahsebagai berikut: = Rp 67.803.507Pajak MasukanPajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

Majelis berpendapat bahwa sepanjangdalam proses keberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yangdilakukan pada proses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak adaaturan yang mengatur dasar penetapan dan dasar perhitungan yang harus diikuti olehTerbanding pada proses keberatan maka halhal yang telah dilakukan oleh Terbandingpada proses keberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturanperpajakan yang berlaku;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding

dalam proses perhitungan PPN Masa PajakJanuari 2005 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk MasaPajak Januari 2005 adalah sebesar Rp145.384.754,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;menimbangmenimbangmenimbangMenimbangMengingatMemutuskanbahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam

Bahwa hak manfaat pensiun Penggugat1 sampai dengan Penggugat26yang seharusnya diperoleh pada saat pensiun di usia pensiun normal 55tahun telah dijanjikan oleh Tergugat dimana perhitungan manfaat pensiunsekaligus berdasarkan Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dimanaperhitungan hak atas manfaat pensiun sekaligus dijanjikan melalui rumusyang terdapat pada butir 10.a.

10.6 Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dihitungberdasarkan:= 60% X Masa Kerja X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji pokok6.

/30200/V/1989tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dimana rincian rumusnyasebagai berikut:= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok;.

10.6 Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dihitungberdasarkan:= 60% X Masa Kerja X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok;.

SuratEdaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/ V/1989tentang Perhitungan Karyawan PT. IPTN;b.

Oleh karena itu Surat PenetapanUlang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RINomor: KEP. 5/60/AS.00.01/X/2019 tentang Perhitungan dan PenetapanUlang Hakhak Pekerja/Burun Berupa Kekurangan Upah MinimumSektoral Kabupaten Bogor Atas Nama Sdr. Abdul Samad Dkk. 157(Seratus Lima Puluh Tujuh) Orang Pekerja/Buruh PT.

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memintapenghitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau pejabatyang ditunjuk.(4) "Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri atau pejabatyang ditunjuk merupakan putusan final dan wajib dilaksanakan.Sehingga seharusnya Surat Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor : KEP.5/60/AS.00.01/X/2019 tentang Perhitungan dan Penetapan UlangHakhak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Minimum SektoralKabupaten Bogor Atas Nama Sdr

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.Dimana sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat PengawasanNorma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di atas tidakdisebutkan untuk dapat mengeluarkan perhitungan dan penetapanulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan.Sehingga Surat Penetapan Ulang Pengawas KetenagakerjaanKementerian Ketenagakerjaan Rl Nomor : KEP.5/60/AS.00.01/X/2019 tentang Perhitungan dan Penetapan UlangHakhak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Minimum

Menyatakan sah Nota Penetapan Ulang Pengawas KetenagakerjaanKementerian Ketenagakerjaan RI Nomor : KEP. 5/60/AS.00.01/X/2019tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hakhak Pekerja/BuruhBerupa Kekurangan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bogor AtasNama Sdr. Abdul Samad Dkk. 157 (Seratus Lima Puluh Tujuh) OrangPekerja/Buruh PT.

Bukti T 14KEP.5/60/AS.00.01/X/2019, tanggal 30 Oktober2019, tentang Perhitungan dan Penetapan UlangHakHak Pekerja/Burunh Berupa Kekurangan UpahMinimum Sektoral Kabupaten Bogor Atas NamaSdr. Abdul Samad dkk. 157 (Seratus lima puluhtujuh) Orang Pekerja/Buruh PT.

volume barang bukti Bahan Bakar Minyak yang berada di atas3 (tiga) unit mobil jenis Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning, (satu) unit TruckToyota Dyna warna biru dan (satu) unit mobil minibus Suzuki APV dengan hasil :1 Mobil Truck BG 8959 JBHasil Perhitungan : 6270 liter2 Mobil Truck BG 4145 MMHasil Perhitungan : 8403 liter3 Mobil Truck BG 8186 XAHasil Perhitungan : 6270 liter4 Mobil Truck BG 1188 WAHasil Perhitungan : 1894 liter5 Mobil Truck BA 8307 MRHasil Perhitungan : 8054 literHal. 7

volume barang bukti Bahan Bakar Minyak yang berada di atas3 (tiga) unit mobil jenis Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning, (satu) unit TruckToyota Dyna warna biru dan (satu) unit mobil minibus Suzuki APV dengan hasil :1 Mobil Truck BG 8959 JBHasil Perhitungan : 6270 liter2 Mobil Truck BG 4145 MMHasil Perhitungan : 8403 liter3 Mobil Truck BG 8186 XAHasil Perhitungan : 6270 liter4 Mobil Truck BG 1188 WAHasil Perhitungan : 1894 liter5 Mobil Truck BA 8307 MRHasil Perhitungan : 8054 literTotal jumlah

volume barang bukti Bahan Bakar Minyak yang berada di atasHal. 19 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN Mrj3 (tiga) unit mobil jenis Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning, (satu) unit TruckToyota Dyna warna biru dan (satu) unit mobil minibus Suzuki APV dengan hasil :1 Mobil Truck BG 8959 JBHasil Perhitungan : 6270 liter2 Mobil Truck BG 4145 MMHasil Perhitungan : 8403 liter3 Mobil Truck BG 8186 XAHasil Perhitungan : 6270 liter4 Mobil Truck BG 1188 WAHasil Perhitungan : 1894 liter5 Mobil Truck

BA 8307 MRHasil Perhitungan : 8054 literTotal jumlah (1+2+3+4+5)Jumlah Perhitungan : 30894 literBahwa berdasarkan Hasil Analisa Laboratorium PT Pertamina (Persero)Terminal BBM Teluk Kabung Padang Nomor : 532/F11434/2015S7 tanggal 10Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Operation Head Ahmad Jam Lauma menyatakanbahwa sampel barang bukti dengan kode LP/138/VII/2015/SPKTRes Sjj adalah BBMjenis Minyak Tanah dengan titik nyala 30 Derajat Celcius dan dinyatakan bahwa BBMMinyak Tanah tersebut belum memenuhi

nilainya (perhitungan sesuai PKB atau UU No. 13 tahun 2003);Bahwa benar Tergugat telah memberikan Konpensasi bagi Para Penggugat(ic. Ridha Suhendra Tanjung & Thamrin) sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dan diberikan mana yang lebih tingginilainya (perhitungan sesuai PKB atau UU No. 13 tahun 2003) (VideRISALAH BIPARTIT tanggal 10 Desember 2019);Bahwa oleh karena Tergugat telah memberikan Konpensasi bagi ParaPenggugat (i.c.

Ridha Suhendra Tanjung)adalah sebagai berikut:Nama : Ridha Suhendra Tanjung (ID.200900102)Tanggal Lahir : 04071972Umur : 48 TahunTanggal masuk kerja : 05071996 s/d 31032020Masa Dinas : 23 Tahun 8 BulanGrade > E5Pekerjaan : In House Transport Clerk Gaji Pokok : Rp. 3.388.563, Tunjangan beras :Rp. 150.000,Total : Rp. 3.538.563,Perhitungan Uang Pesangon= (Total Gaji per bulan x Masa kerja) x 2 =( Rp. 3.538.563, x 9) x 2= Rp. 31.847.067, x 2= Rp. 63.694.134,Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja= 8

Thamrin) adalah sebagaiberikut:Perhitungan Uang Pesangon Saudara ThamrinNama : Thamrin (ID.200900102)Tanggal Lahir : 24051978Umur : 42 TahunTanggal masuk kerja : 02032009 s/d 31032020Masa Dinas : 11 Tahun BulanGrade : FLPekerjaan : Poll Car Security Driver Gaji Pokok : Rp. 3.249.563, Tunjangan beras : Rp. 150.000,Total : Rp. 3.399.563,Perhitungan Uang Pesangon= (Total Gaji per bulan x Masa kerja) x 2 =( Rp. 3.399.563, x 9) x2= Rp. 30.596.067, x 2= Rp. 61.192.134,Perhitungan Uang Penghargaan Masa

Ridha Suhendra Tanjung) merupakansalah satu karyawan dan pengurus Basis SERBUNDO Gunung Malayu hadirpada pertemuan tersebut;Halaman 33Putusan Nomor 240/Pdt.SusP HI/2020/PN MdnMenimbang, bahwa di dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak,Tergugat dan para karyawan sepakat agar hakhak karyawan yang terkenaprogram rasionalisasi harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlakudengan perhitungan jumlah yang lebih besar antara perhitungan yang terdapatdi Perjanjian Kerja Bersama dengan perhitungan yang

+Total : Rp. 3.538.563,00.54.Perhitungan Uang Pesangon= (Total Gaji per bulan x Masa kerja) x 2 =( Rp. 3.538.563, x 9) x2= Rp. 31.847.067, x 2= Rp. 63.694.134,Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja=8x Rp. 3.538.563,= Rp. 28.308.504,Perhitungan Pengganti Perumahan & perawatan 15 %= (Uang Pesangon + uang penghargaan) 15 %= (Rp. 63.694.134, + Rp. 28.308.504,) x 15%= Rp. 92.002.638 x 15%= Rp. 13.800.396,Total Uang Pesangon Adalah:= Uang Pesangon + uang penghargaan + ganti kerugian= Rp. 63.694.134, +

Sehingga produk hukumpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN yang dilanjutkan dengan surat keputusankeberatan tidak bisa digunakan sebagai dasarpenetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Juni 2004 sesuai Pasal3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut := Rp572.137.486,00= Rp457.709.989,00= Rp114.427.497,00= Rp 11.442.750,00bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Juni 2004 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut :Pajak Masukan = Rp 60.302.945,00Pajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

Majelis berpendapat bahwa sepanjangdalam proses keberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yangdilakukan pada proses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak adaaturan yang mengatur dasar penetapan dan dasar perhitungan yang harus diikuti olehTerbanding pada proses keberatan maka halhal yang telah dilakukan oleh Terbandingpada proses keberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturanperpajakan yang berlaku;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding

dalam proses perhitungan PPN Masa Pajak Juni2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk Masa PajakJuni 2004 adalah sebesar Rp289.333.157,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNmenimbangmenimbangmenimbangmenimbangMengingatMemutuskanbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah

suara dan/atausertifikat hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat(4), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa berawal terjadinya penggelembungan suara atau pencuriansuara tersebut yaitu pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 M.

perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasihasil perhitungan perolehan suara, yang dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut :e Bahwa berawal terjadinya penggelembungan suara atau pencuriansuara tersebut yaitu pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 M.

ZAINI yangmemerintahkan terdakwa Apabila data hasil perhitungan suarapada PPK Kecamatan Ngambur di Aula Pemda KabupatenLampung Barat sudah selesai maka di printkan saja.

KEP294/WBC.03/2011 tentang penetapan kembali perhitungan bea keluaratas barang yang diekspor oleh PT. Megasawindo Perkasa, dimana surat tersebutterbit pada tanggal 19 Desember 2011.

berikut:1Tidak ada tambahan bea keluar yang harus Pemohon Banding bayar akibatpenetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor yang PemohonBanding lakukan.Bea keluar atas barang yang diekspor oleh PT.

Putusan Nomor 235/B/PK/PJK/2015.12tanggal 12 Mei 2011 ........ menggunakan data dan bukti yang sama yangdigunakan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabeanbukan data dan bukti baru (novum) menetapkan kembali perhitungan Bea Keluardengan menggunakan tanggal realisasi ekspor ......

;bahwa Majelis berpendapat bahwa antara Terbanding sendiri terjadi perbedaanpendapat dalam menetapkan dasar perhitungan Bea Keluar yang dapatmerugikan Pemohon Banding yang seharusnya untuk memberikan kepastianhukum dan pelayanan, hal tersebut tidak terjadi;bahwa tidak ada peraturan perundangundangan yang mengatur barang eksporyang dikenakan Bea Keluar yang mengatur bahwa perhitungan Bea Keluardihitung dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor. Seharusnya jikaTerbanding ....

. , sehinggaPenetapan Terbanding Nomor: KEP294/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember2011 yang perhitungan Bea Keluar dengan menggunakan tanggal realisasiekspor bukan dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke Kantor PabeanPemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri KeuanganNo. 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluar ......

Perhitungan PPN KurangBayarb.2 Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkane. Jumlah perhitungan PPNyang Kurang / (lebih) 0 (14.540.046.547) (14.540.046.547)dibayar 0 14.540.046.547 14.540.046.547 3. Kelebihan Pajak yangsudah:a. Dikompensasikan ke Masa pajak berikutnya a a b. Dikompensasikan ke Masa 0 0 :Pajak (karena pembetulan)c. Jumlah (atb) 0 0 4. Jumlah PPN yang masihharus / (lebih) dibayar NIHIL (14.540.046.547) (14.540.046.547) (2.e+3.C). Halaman 2 dari 9 halaman.

Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kuningan Timur,Setiabudi, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: . JumlahNo Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Ekspor 75.527 .699.388,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c.Jumlah Seluruh Penyerahan 75.527 .699.388,002 Perhitungan PPN Lebih Bayar:a.

Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar (14.540.046.547,00)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,004 Jumlah PPN yang lebih dibayar 14.540.046.547,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 September 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 2 Desember 2019, dengan disertai alasanalasannyaHalaman

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c.Jumlah Seluruh Penyerahan 75.527 .699.388,002 Perhitungan PPN Lebih Bayar:Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00b. Dikurangi:b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 14.540.046.547,00b.5 Lainlain 0,00b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 14.540.046.547,00e.

Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar (14.540.046.547,00)3 KKelebihan Pajak yang sudah:dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,004 Wumlah PPN yang lebih dibayar 14.540.046.547,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon

Yorim melakukan perhitungan sesuai denganpengambilan bahan maerial yang telah diambil oleh Terdakwa dari CV.Yorim tertanggal 26 November 2014 dengan perincian sisa jumlah utangHal. 7 dari 31 hal.

Yorim) memberikan kembalipembelian batu Gamping tersebut kepada Terdakwa sampai dengan bulanSeptember 2015 sesuai dengan perhitungan bahan material sejak bulanHal. 8 dari 31 hal.

Yorim melakukan perhitungan sesuai dengan pengambilan bahanmaterial yang telah diambil oleh Terdakwa dari CV.

Karunia Cipta milikanak Terdakwa atas persetujuan Terdakwa dimana perhitungan tersebuttertulis perhitungan sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulan November2014 sebesar Rp682.202.500,00 (enam ratus delapan puluh dua juta duaratus dua ribu lima ratus rupiah) sedangkan pembayarannya sejak bulan Juli2014 sampai dengan bulan November 2014 Terdakwa hanya membayaruang sebesar Rp83.510.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus sepuluhribu rupiah).

Disini jugamasih terlinat kebohongan Terdakwa untuk tidak mau membayar uangtagihan tersebut, karena pada perhitungan November 2014 masih tertulissisa perhitungan uang milik CV.

PrapatanNo. 52, Jakarta 10110, mengenai Perhitungan Kewajiban Pengusaha atasHal. 7 dari 51 Hal Putusan No. 100/Padt/2017/PT.DKI.15.16.Putusan P4P tersebut dengan surat No.W10.U1.PHVP4P.081/2009.Eks.1.2015.03.14110.SHT tanggal 3 Januari2015;Bahwa Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakartameneruskan permintaan Penjelasan/Perhitungan Upah dari PengadilanHubungan Industrial kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan (Tergugat Il) dengan suratNo

;Bahwa dalam membuat perhitungan upah, Tergugat Il sama sekali tidakberdasar hukum.....;Bahwa Tergugat Il dalam membuat perhitungan upah telah merugikanhak Penggugat karena tidak menghitung kekurangan upah yang belumdibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak bulanAgustus 2004 sampai dengan bulan Januari 2005...

;Bahwa Tergugat Il dalam membuat perhitungan upah tidak cermat yangberakibat merugikan Penggugat yaitu telah memperlakukan Penggugatseolaholah terjadi PHK atas diri Penggugat sehingga membuatperhitungan hak Penggugat seperti perhitungan uang pesangon dalamproses PHK karena hanya memperhitungkan hak upah berdasarkannilai upah terakhir pada tahun 2004, padahal nyatanyata Penggugatmasih berstatus Pekerja dengan hak penuh terhadap upah beserta hakhak lainnya yang seharusnya diterima pekerja/ouruh, termasuk

;Bahwa Tergugat Il adalah instansi yang berkewenangan dibidangketenagakerjaan di Indonesia untuk melakukan perhitungan hakhakPenggugat selaku pekerja, oleh sebab itu perhitungan upah yangdiminta oleh Pengadilan Hubungan Industrial kepada Tergugat;Bahwa berdasarkan ketentuan pengupahan, hakhak Penggugat yangseharusnya dibayarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut(Perincian perhitungan nilai hak Penggugat terlampir dan menjadibagian tidak terpisahkan dari surat gugatanRingkasan hak Penggugat:e Kekurangan

Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang dengan sengaia menqulurulur waktu dan tidak membavar hakhak Penggugat sebagaimana PutusanHal. 38 dari 51 Hal Putusan No. 100/Pat/2017/PT.DKI.Panitia Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Pusat........Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Il dalam suratnya "Nomor: 966/1.835.3 tanggal 12 Maret 2015, Perihal: Penjelasan/Perhitungan Upah"yang tidak melakukan perhitungan upah sebagaimana ketentuan Pasal 155ayat (3), Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor

Berita Acara Tahun 2009a.Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCSSiklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 13052009);Berita Acara Perhitungan Volume COCS SetelahProses Siklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No.6841 OK (tanggal 2182009);Berita Acara Houling Out Yang Sudah DiprosesSiklus Ketiga Pematang SBF (tanggal 892009);Berita Acara Perhitungan Volume COCS SebelumProses Siklus Kedua Pematang SBF Kontrak No.6841 OK (tanggal 13012009);Berita Acara Perhitungan Volume COCS SetelahProses

Berita Acara Perhitungan Volume COCS SetelahProses Siklus Keempat Libo SBF Kontrak No.6841 OK (tanggal 08122009);q. Berita Acara Houling Out COCS yang SudahDiproses Siklus Keempat libo SBF (tanggal 1822010);r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS SebelumProses Siklus Kelima Mutiara SBF Kontrak No.6841 OK (tanggal 24juli2010);s. Berita Acara Perhitungan Volume COCS SetelahProses Siklus Kelima Mutiara SBF Kontrak No.6841 OK (tanggal 12 November2010);t.

Berita Acara Perhitungan Volume COCS SebelumProses Siklus Keempat Mutiara SBF Kontrak No.6841 OK (tanggal 29 November 2009);w. Berita Acara Perhitungan Volume COCS SesudahProses Siklus Keempat Mutiara SBF Kontrak No.6841 OK (tanggal 21 Mei2010);x. Berita Acara Houling Out Sesudah Proses SiklusKeempat Mutiara SBF (tanggal 10 Juli 2010);4. Berita Acara Tahun 2009a. Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS SiklusHal. 83 dari 128 hal. Put.

Berita Acara Perhitungan Volume COCS SebelumProses Siklus Ketiga Libo SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 25062009);Berita Acara Perhitungan Volume COCS SetelahProses Siklus Ketiga Libo SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 24082009);Berita Acara Houling Out Yang Sudah DiprosesSiklus Ketiga Libo SBF (tanggal 1892009);.

Berita Acara Perhitungan Volume COCS SebelumProses Siklus Kedua Libo SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 1112008);Hal. 84 dari 128 hal. Put.

ANDARIAS ahli perhitungan volumepekerjaan yang ditunjuk oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum danPerumahan Kabupaten Mamasa berdasarkan permintaan dari PenyidikKejari Mamasa, dengan cara membandingkan volume pekerjaan yangterpasang dengan volume yang tercantum dalam RAB, yang mana hasilperhitungan secara teknis tertuang dalam laporan hasil perhitungan fisikyang telah dikonversikan dengan nilai pekerjaan sebagai berikut :1.

perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp. 34.453.540, (tiga puluhempat juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat puluhrupiah) terdapat selisin atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.85.546.460, (delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribuempat ratus enam puluh rupiah).Pekerjaan Drainase Samping SDN Tamalantik Dusun Tamalantik dengananggaran dalam RAB sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)dengan nilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp. 22.200.000,(dua

anggaran dalam RAB sebesar Rp. 300.000.000., (tiga ratus jutarupiah) dengan nilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp.26.320.000, (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)terdapat selisih atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.3.680.000, (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).Pekerjaan Rabat Beton Bubun Dusun Malapana dengan anggaran dalamRAB sebesar Rp. 120.000.000, (Seratus dua puluh juta rupiah) dengannilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp. 34.453.540, (

volumepekerjaan yang dilakukan oleh Andarias ahli perhitungan volume pekerjaanyang ditunjuk oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum dan PerumahanKabupaten Mamasa berdasarkan permintaan dari Penyidik Kejari Mamasa,dengan cara membandingkan volume pekerjaan yang terpasang denganvolume yang tercantum dalam RAB, yang mana hasil perhitungan secarateknis tertuang dalam laporan hasil perhitungan fisik yang telahdikonversikan dengan nilai pekerjaan sebagai berikut :a.

Putusan Nomor 733/B/PK/Pjk/2020Nomor:00001/567/12/057/13 tanggal 20 Mei 2013 mengubahnilai DPP PPNseharusnya menjadi Rp805.544.550,00 dan kredit pajak PPN seharusnya menjadi Rp80.554.455,00 dengan rincian perhitungan berdasarkanpermohonan banding sebagai berikut:Menurut Menurut Pemohon iNe Uraian Terbanding Banding Ry(Rp) (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak :a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 0,00 0,00 0,00a.2.

Jumlah 0,00) 805.544.550,0(805.544.550,00)02 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00) 80.554.455,00) (80.554.455,00)b. Dikurangi :b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0,00 0,00 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00) 80.554.455,00) (80.554.455,00)b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00 0,00 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00 0,00 0,00b.5. Lainlain 0,00 0,00 0,00b.6. Jumlah 0,00) 80.554.455,00) (80.554.455,00)c.

Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 0,00 0,00 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 5 Maret 2015;Halaman 2 dari 9 halaman.

Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 80.554.455,00Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 0,003 Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan 0,004 PPN yang kurang dibayar 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 April 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 28 Juni 2019 dengan disertai alasanalasannya

Putusan Nomor 733/B/PK/Pjk/2020 No Uraian (Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajak : Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujuddari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari LuarDaerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh PemungutPajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atasAktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula TidakUntuk Diperjualbelikan: Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean 805.544.550,00 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean 0,00Jumlah 805.544.550,002 Perhitungan PPN Kurang Bayara.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yangantara lain berbunyi sebagai berikut :Halaman 57 alinea ke3Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat perhitungan Harga Pokok Penjualan Pemohon Bandingyang terdiri dari HPP perusahaan induk (PT.

Putusan Nomor 209/B/PK/PJK/201 4Majelis menilai bahwa Terbanding telah melakukan double koreksi atasHPP;"Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat perhitungan Harga Pokok Penjualan Pemohon Bandingyang terdiri dari HPP perusahaan induk (PT.

Putusan Nomor 209/B/PK/PJK/201 4ada data/bukti/dokumen yang dapat menyanggah perhitungan hargapokok penjualan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) di persidangan;d.

Terdapat selisih perhitungan PendapatanBunga sebesar Rp 1.263.134.761,00b. Terdapat selisih Biaya Bunga Rp 1.667.068.585,00c. Terdapat Selisih laba/(Rugi) Kurs Rp 989.608.208,00d. Terdapat selisin Pendapatan/(Biaya)Lainlain Rp 7.418.087.836,00Jumlah Rp11.337.899.390,00e.

Putusan Nomor 209/B/PK/PJK/201 4Pemohon Banding dapat diyakini kebenarannya, sehingga Majelisberpendapat nilai Penghasilan/(Biaya) di Luar Usaha menurut MajelisHakim adalah sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding yaitusebesar Rp42.613.236.893,00;Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Pemohon PeninjauanKembali (semulaTerbanding) berpendapat bahwa :a.