Keadaankeadaan tersebut di atas timbul karena pelanggaranpelanggaran prosedur dan tata cara pemungutan suarasehingga menyediakan prasyaratprasyarat bagi PanitiaPemilinan untuk melakukan penyesuaianpenyesuaianterhadap hasil perhitungan surat Suara yang salah satunyamengenai perhitungan jumlah surat Suara yang terpakai yangdidasarkan atas perhitungan surat Suara sisa dan pencocokandata daftar hadir pemilin seperti pada uraian faktafaktadibawah inl ; 222202 222 neon neeV.3.

Moyoruti 376Jumlah Total 2.880 Bahwa mengetahui ada perubahan atas hasil perhitungan a quo,Sdr. Suwarno selaku saksi Penggugat (calon nomor urut O01Mujiati) mengajukan protes atas tindakan Panitia Pemilihan yangmerubah hasil jumlah perhitungan surat Suara yang terpakai ;Bahwa meskipun Penggugat (calon nomor urut 1 Mujiati) telahmelakukan protes atas perbedaan hasil perhitungan jumlah suratsuara terpakai melalui sdr.

Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala DesaSidomukti, Kecamatan Brondong, Nomor : 07/PAN.PILKADESSIDOMUKTI/B2/IX/2019 ;++V.5.

Perhitungan Suara tersebut didapatkanCalon Kepala Desa Terpilih yaitu Nomor Urut 2, Sdr.

Kemudiansetelah perhitungan surat suara selesai. Panitia dengan disaksikan SaksiSadr.

Putusan Nomor 773/B/PK/PJK/2016kemudian menjadi dasar ekualisasi dengan SPT PPh Badan Tahun 2007, dalamhal ini pemeriksa menggunakan metode perhitungan yang tidak tepat;3. Bahwa secara material (substance over form) Pemohon Banding telah melakukanpembayaran pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;Ketentuan formal:1.

sebagai berikut:Bahwa Perhitungan Menurut Pemeriksa:PPN Impor : Rp 27.495.069.948,00Pembelian berdasarkan PPN Impor : 274.950.699.480,00Pembelian berdasarkan GL ( SPT Badan) f 86.929.871.437,00Selisih ( Penjualan yang belum dilaporkan) :Rp 188.020.828.043,00Bahwa menurut Pemohon Banding, perbandingan nilai keduanya seharusnyaadalah sebagai berikut:1.Bahwa Pemeriksa salah mengambil istilah dalam mengambil istilahpembanding, seharusnya istilah pembelian tersebut harusnya adalah saldoakhir persediaan

Bahwa Pembelian berdasarkan PIB (PPN Impor)+1 ttt +: Rp274.950.699.480,00kemudian dibandingkan dengan buku pembelian adalah sebagai berikut:Harga Pokok Penjualan: Rp134.477.860.571 ,00Saldo akhir Pembelian berdasarkan G/LDiskon pembelianSelisih kurs Pembelian (PIB) dengan GLSaldo awal PersediaanKoreksi biaya langsungRp 86.929.871.437,00: Rp 55.165.000.000,00: 4.886 345.973,00:Rp 6.714.411.567,00:Rp206.033.066,00Jumlah : Rp274.950.699.480,00Bahwa dari perhitungan di atas, terlihat bahwa pembelian

Bahwa dalam perhitungan real business, keuntungan penjualan handsetdapat dihitung berdasarkan perbandingan sebagai berikut:+ Omzet Penjualan :Rp 197.495.814.745,00 HPP : Rp (134.477.860.571 ,00)gross margin ratio : 32% Biaya Impor & Distribusi :Rp 26.870.393.979,00Net margin ratio 18.3%3.

Kesimpulan;Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas maka PPh Badan LebihBayar menurut perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut: Uraian Menurut Pemohon Banding Rp 1. Dasar Pengenaan Pajakla. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa. 1. Ekspor 0,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 197.481.444.961,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN 14.369.785,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0,00a.5.

SE06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT.

IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 ataudalam perkara ini disebut SE06 tahun 1989, tentang Perhitungan PensiunKaryawan PT.

IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/ 1989, atau dalamperkara ini disebut SE06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun KaryawanPT.

SE06 tahun 1989 tentang Perhitungan PensiunKaryawan PT.

IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 atau dalam perkara ini disebut SE06 tahun 1989,tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, dimana sesuai butir 10.aSE06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT.

Sesuai Pasal 3KEP537/PJ/2000, dasar perhitungan PPh Pasal 25 adalah jumlah penghasilanneto menurut SPT PPh Badan Tahun Pajak yang lalu dikurangi denganHalaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor. 771/B/PK/PJK/2012penghasilan tidak teratur.

Dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 yang disampaikankepada Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) pada tanggal30 Januari 2009 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) juga melampirkan perhitungan angsuran PPh Pasal 25untuk Tahun Pajak 2009. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25UndangUndang PPh Nomor 36 Tahun 2008 dan Pasal 3 KeputusanDirjen Pajak Nomor: KEP537/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000,menyebutkan sebagai berikut:Halaman 7 dari 17 halaman.

2009 sesuai dengan perhitungan Angsuran PPhPasal 25 yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Badan TahunPajak 2008 yaitu sebesar Nihil.Dengan demikian dapat terlihat jelas bahwa pemenuhan kewajibanAngsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Februari 2009 telah sesuaidengan besarnya perhitungan PPh Pasal 25 menurut SPT TahunanPPh Badan Tahun Pajak 2008, sehingga tidak ada PajakPenghasilan dalam tahun berjalan yang terhutang yang dapatmenimbulkan sanksi administrasi berupa bunga.Berdasarkan perhitungan angsuran

Sesuai Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (6) beserta Penjelasan Pasal 25ayat (6) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan,apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menentukanperhitungan yang berbeda atas perhitungan Angsuran PPh Pasal 25Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), maka angsuran PPhPasal 25 yang ditentukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) baru akan berlaku mulai bulan berikutnya.

B dapat disesuaikan oleh DirekturJenderal Pajak.Dari contohcontoh dalam Pasal 25 UndangUndang Pajak PenghasilanNo. 36 tahun 2008, jelas terlinat apabila Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) menentukan perhitungan yang berbeda atasperhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat), maka angsuran PPh Pasal 25 yang ditentukanoleh Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Tergugat) baru akanberlaku mulai bulan berikutnya.

rumus perhitungan yang ada padabutir 11.d tersebut, terhitung mulai 34tanggal 12 Juli 1989 yaitu sejak diterbitkannya Surat Edaran Nomor : SE/09/036.03/IPTN/30200/VI/1989 sudah tidak berlaku lagi, hal mana sebagaimana ditegaskan padaangka 4 Surat Edaran Nomor : SE/09/036.03/IPTN/30200/VII/1989, yang berbunyi :Dengan dikeluarkannya rumus perhitungan Jaminan Hari Tua dalam Surat EdaranNomor : SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, maka rumus perhitungan Jaminan HariTua dalam Surat Keputusan Nomor : SKEP/

Perhitungan Pensiun Karyawan PT.

Terjadi kenaikan secara gradual/berkalasecara teratur, sehingga dapat digunakan untuk perhitungan aktuaria proram pensiunmanfaat pasti.

PP 13: Struk gaji pada bulan terakhir bekerja ;: Kutipan Surat Keputusan Direksi PT.DI Nomor : SKEP/145/030.02/KA0000/PTD/05/2009 tentang Job Grade ;: Perhitungan manfaat pensiun normal versi perhitungan Tergugat ;12.

.: Surat Keputusan Tergugat tentang Pemutusan Hubungan Kerja, Nomor : SKEP/227/035.04/KA0000/PTD/04/201 1,tertanggal 19 April 2011 ;: Struk gaji pada bulan terakhir bekerja ;: Perhitungan manfaat pensiun normal versi perhitungan Tergugat ;: Satu bundel alat bukti pribadi Penggugat13, atas nama H. DUDUBUDIMAN, Dipl.Des, yang berkaitan dengan pensiun terdiri dari :a. PP13.a.b.

Majelis berpendapat bahwa sepanjang dalam proseskeberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yang dilakukanpada proses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak adaaturan yang mengatur dasar penetapan dan dasar perhitungan yang harusdiikuti oleh Terbanding pada proses keberatan maka halhal yang telahHalaman 10 dari 16 Halaman.

Putusan Nomor 971 /B/PK/PJK/201 7dilakukan oleh Terbanding pada proses keberatan dalam sengketa ini adalahtidak dapat dinyatakan menyalahi aturan perpajakan yang berlaku;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam proses perhitungan PPNMasa Pajak Mei 2007 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak Mei 2007 adalah sebesarRp418.256.971 ,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor258/KMK

.03/2002;Bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan PPN menurutTerbanding sudah benar sehingga koreksi Terbanding dipertahankan danmenolak permohonan banding dari Pemohon Banding;Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali (d.h Pemohon Banding): Bahwa perhitungan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus(lebih) dibayar sebesar (Rp.0,00) nihil; Bahwa menurut Pemohon

Bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;4. Bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau fundamental bukan alpa atau culva sehingga tidakHalaman 11 dari 16 Halaman.

Sehingga produk hukum penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagai dasar penetapansekaligus dasar perhitungan PPN yang masih harus dibayar;Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitunganPPN Masa Pajak Mei 2007 sesuai Pasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut:DPP PK = Rp 857.988.072,00;DPP (80/100 x DPP PK) = Rp 686.390.458,00;Selisih = Rp 171.597.614,00;PPN =Rp 17.159.762,00;Kesimpulan: Bahwa

Putusan Nomor 919/B/PK/PJK/2016Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan No.SPHP004.RIK/WPJ.11/KP.09/2013 tanggal 20 Maret 2013 (lampiran 2)menghasilkan perhitungan sebagai berikut: DPP PPN yang harus dipungut sendiri menurut SPTWP Koreksi PemeriksaanRp 279.637.968.750Rp 1.125.505.909Rp 280.763.474.659Bahwa atas perhitungan hasil Pemeriksaan tersebut KPP PratamaSurabaya Genteng menerbitkan SKPKB PPN Masa Mei 2008 s.d.Desember 2008 sebagai berikut: DPP PPN yang harus dipungut sendiri

Putusan Nomor 919/B/PK/PJK/2016 sebagai berikut:Peredaran Usaha (DPP + PPN) Rp 404.478.728.129Peredaran Usaha (DPP) Rp 367.707.934.663Koreksi DPP PPN KPP Pratama Surabaya Genteng Rp 1.125.505.909Peredaran usaha Cfm Pembahasan Rp 366.582.428.754Peredaran usaha Cfm SPT WP Rp 279.637.968.750Koreksi Cfm .Pembahasan Rp 86.944.460.004Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut KPP Pratama SurabayaSawahan menerbitkan SKPKB PPN Masa Mei 2008 s.d.

seluruh buku,catatan dan dokumen yang mendukung perhitunganSPT Masa PPN telah disampaikan kepada Pemeriksa KPP PratamaSurabaya Sawahan, namun perhitungan DPP PPN dihitung oleh Pemeriksasecara ratarata yaitu sama setiap masa/bulan sebesar Rp7.245.371.667 ,00(lihat tabel 2);Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Pemeriksa hanya menghitung DPPPPN secara taksiran, tidak berdasarkan buku, catatan dan dokumen yangtelah disampaikan oleh Pemohon Banding;Bahwa mengingat perhitungan tersebut tidak berdasarkan

S2454/WPJ.11/2014 tanggal 16 Juni 2014 Direktur Jenderal Pajak(lampiran 6) telah menyampaikan perhitungan sebagai berikut:Rp 295.742.245.006Rp 294.322.682.230Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Direktur Jenderal Pajak telah Peredaran usaha menurut Peneliti Harga Pokok Penjualanmenghitung Peredaran Usaha CV Surya Phone untuk masa Januari 2008s.d.

Desember 2008 sebesar Rp 280.763.474.659 Berdasarkan perhitungan ini, maka jumlah peredaran usaha/DPPPPN CV Surya Phone untuk masa Januari s.d. Desember 2008 menjadi Rp51.896.542.140 + Rp280.763.474.659= Rp 332.660.016.799Perhitungan ini tidak sesuai atau bertentangan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan yang dihitung olehDirektur Jenderal Pajak dengan surat DirekturJenderal PajakNo.

Pos Indonesia;

Pos Indonesia;

Pos Indonesia;

BUGA PIRAN, nomor objek pajak 82.71.004.006.003.0813.0, harga transaksi / nilai pasar Rp. 219.000.000,00, nomor sertifikat/NIB/HGB/00444/HOLTEKAMP, perhitungan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang harus dibayar Rp. 7,950.000,00,- (tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), penyetor DERNA, mengetahui PPAT/Notaris PUSPO ADI CAHYONO, SH., MKn, diterima pembayaran tanggal 03 Agustus 2023, telah dilakukan pemeteraian diatas meterai Rp. 10,000 (sepuluh ribu) oleh PT.

PALALLO, nomor objek pajak 82.71.004.006.004.0034.0, harga transaksi / nilai pasar Rp. 219.000.000,00, nomor sertifikat/NIB/HGB/00488/HOLTEKAMP, perhitungan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang harus dibayar Rp. 7,950.000,00,- (tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), penyetor DERNA, mengetahui PPAT/Notaris PUSPO ADI CAHYONO, SH., MKn, diterima pembayaran tanggal 24 Agustus 2023, telah dilakukan pemeteraian diatas meterai Rp. 10,000 (sepuluh ribu) oleh PT.

karena pada saatsampai di lokasi sore hari air laut sudah pasang sehingga Beton cylop sudah terendamdengan air laut, lalu saksi melakukan perhitungan dengan menggunakan gambar jadi atauas built drawing, jadi kami ke lapangan hanya untuk mendukung saja; Bahwa Saksi melakukan perhitungan yaitu harus ada perhitungan ahli yang di hitung olehAhli dari Polteknik dalam melakukan perhitungan terhadap volume pekerjaan, kemudian33dari hasil perhitungan ahli politeknik itu baru saksi melakukan perhitungan.

Perhitungandiketahui dari gambar jadi karena di lapangan terendam air laut;Bahwa Dari hasil perhitungan kerugian Negara berdasarkan metode perhitungan keuanganNegara adalah kerugian Negara sebesar Rp.431.179.088.80. dengan hitungan sebegaiberikut :1.

Bahwa As build drawing yang dibuat oleh kontraktor ternyata keliru, Para Terdakwatidak tahu;Bahwa kalau memang ahli dari Politeknik itu benar ahli tidak bisa dengan selembar kertasatau dua kertas dapat membuat perhitungan sudah cukup. Kalau memang benar benarahli harus turun di lokasi untuk mengecek dan menghitung semua yang ada di lapangansebagai bahan perhitungan pekerjaan;Bahwa Terdakwa I menerangkan tentang adanya uang sebesar Rp.440.000.000.

Oleh karenanya,kemudian Ahli PIETER LOURENS FRANS, ST.MT memakai As Build Drawing yang dibuatKontraktor tersebut sebagai dasar perhitungan karena menurutnya semestinya As BuildDrawing ini adalah menggambarkan kondisiterkahir jembatan sesuai dengan kenyataanlapangan meskipun dirinya sempat meragukan gambar As Build Drawing tersebut;Bahwa hasil perhitungan dari Saksi Ahli dari politeknik Ambon tersebut kemudiandijadikan dasar perhitungan pula oleh Ahli dari BPKP dalam menghitung adanya kerugiannegara

Maka, menjadikanAs Build Drawing ini sebagai dasar perhitungan akhirnya juga melahirkan perhitunganperhitungan yang salah dan tidak sesuai kondisi sebenarnya;Menimbang, bahwa semua kesalahan perhitungan tersebut telah pula diakui sendirioleh Saksi Ahli PIETER LORANS FRANS, baik ketika persidangan maupun ketika sidang ditempat bersamasama turun ke lokasi Dermaga Waeriang di P. Haruku kab.

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa DokumenEksporbahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak PEB didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan,kewenangan dan dasar perhitungan bea keluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1)Pasal 6 ayat (2)ayat (4)Pasal 9 ayat (1)ayat (2)Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan Bea KaluarBea Keluar sebagaimana dimaksud dalam

bea keluar kedapatan tidakbenar dan terhadap barang ekspor tidak dilakukanpemeriksaan fisik, maka Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluardengan menerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitiandokumen dan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam halini Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalamjangka waktu paling lama

Penetapan kembali diatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2): Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan BKsebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlakuketentuan sebagai berikut:a. Tarif Bea Keluar dengan Harga Ekspor yangdigunakan adalah Tarif Bea Keluar dan Harga Eksporyang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabeanekspor di daftarkan ke Kantor Pabean; danb.

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dantarif bea keluar serta jangka waktu berlakunya Keputusan MenteriKeuangan yang mengatur tentang Penetapan Harga Ekspor untukmenghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur JenderalBea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yangdisengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan beakeluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:e PEB Nomor

: 052309 tanggal 29 Desember 2010 dan PEB Nomor:052312 tanggal 30 Desember 2009,e Tarif Bea Keluar 0%;bahwa pada tanggal 7 Oktober 2011 Terbanding menetapkan denganmenggunakan tanggal realisasi ekspor, perhitungan berdasarkan KMKNomor: 2848/KM.4/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang PenetapanHarga Ekspor untuk Menghitung Bea Keluar yang berlaku mulai tanggal 1Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Januari 2010;bahwa Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar secara eksplisit telahdiatur dalam Pasal

Putusan Nomor 3491/B/PK/Pjk/2019hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding yang pada pokoknya sebagai berikut:Dengan ini diusulkan agar Keputusan Terbanding Nomor KEP290/WPJ.13/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Keberatan Pemohon Bandingatas SKPKB PPN masa pajak Oktober 2009 Nomor 00038/207/09/703/1 1tanggal 01 Agustus 2011 sebesar Rp615.234.950,00 dikurangkan menjadiNihil dengan perhitungan sebagai berikut:1. Dasar Pengenaan Pajak Nihil2.

Delta Pawan Kabupaten Ketapang, KalimantanBarat, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harusdibayar menjadi sebagai berikut:Halaman 2 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 3491/B/PK/Pjk/2019 1 Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 0,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPNJumlah Penyerahan yang terutang PPN 0,00Penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan NilaiJumlah seluruh Penyerahan 0,002 Perhitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5.867.493.421,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 5.867.493.421,00Jumlah perhitungan

yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 0,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPNJumlah Penyerahan yang terutang PPN Rp 0,00Penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan NilaiJumlah seluruh Penyerahan Rp 0,002 Perhitungan

PPN Kurang Bayar:Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 5.867 .493.421,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 5.867.493.421 ,00Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp (5.867.493.421 ,00)3 Kelebihan Pajak dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 5.867 .493.421,004 PPN yang kurang dibayar Rp 0,005 Sanksi Administrasi:Kenaikan Pasal 13 ayat (3)KUP Rp 0,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

Majelisberpendapat bahwa sepanjang dalam proses keberatan Terbanding tidak keluardari ruang lingkup koreksi yang dilakukan pada proses pemeriksaan dalam halini DPP PPN dan sepanjang tidak ada aturan yang mengatur dasar penetapandan dasar perhitungan yang harus diikuti oleh Terbanding pada proseskeberatan maka halhal yang telah dilakukan oleh Terbanding pada prosesHalaman 8 dari 14 halaman.

Putusan Nomor125/B/PK/PJK/2017keberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturanperpajakan yang berlaku;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam proses perhitungan PPNMasa Pajak Januari 2006 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak Januari 2006 adalah sebesarRp634.551.231 ,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor258/KMK.03/2002;Bahwa Majelis setelah

memperhatikan halhal diatas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan PPN menurutTerbanding sudah benar sehingga koreksi Terbanding dipertahankan danmenolak permohonan banding dari Pemohon Banding;Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali (d.h Pemohon Banding) : Bahwa perhitungan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus(lebih) dibayar sebesar (Rp.0,00) NIHIL; Bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonan

Bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;4. Bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau Fundamental bukan alpa tetapi culva sehingga tidakada kepastian hukum Antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadapdasar penetapan maupun dasar perhitungan;Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor125/B/PK/PJK/20175.

Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPNMasa Pajak Januari 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut:DPP PK = Rp. 929.503.665DPP (80/100xDPP Pk) = Rp. 743.602.924Selisih = Rp. 185.900.7314PPN =Rp. 18.590.073KESIMPULAN :Bahwa sesuai Put. 51381/PP/M.XVIIIA/16/2014 pada halaman 16dari 33 halaman, Bantahan Pemohon Banding :Dimana pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

Karya Budi dengan Nomor : 1) 0604/2012 tanggal 20 April 2012 perhitungan kewajiban pembayaranLHP No. 28/U/LHP/IPK/UD.KB/II/2012 tanggal 29 Februari 2012jumlah kewajiban Rp. 341.672.148,00 ; 2) 07/04/2012 tanggal 20 April 2012 perhitungan kewajiban pembayaranLHP No. 29/ULHP/IPK/UD.KB/II/2012 tanggal 15 Maret 2012 jumlahkewajiban Rp. 303.059.866,00 ; b.

LHP/IPK/UD.KB/H/2012 tanggal 29 Februari 2012,jumlah kewajiban Rp. 281.175.960,00 ; b. 04/04/2012 tanggal 2 April 2012 perhitungan kewajiban pembayaranLHP No. 29/I/LHP/IPK/UD.

Sampit, 28 September2011, Perhitungan Kewajiban Pembayaran LHP Nomor danTanggal : 17//LHP/IPK/ UD.KB/IX/2011 Tanggal 15September 2011.

2012, Perhitungan Kewajiban Pembayaran : LHP Nomordan Tanggal : 25/I/LHP/IPK/UD.KB/I/2012 Tanggal 15 Januari2012.

Juli 2012,Perhitungan Kewajiban Pembayaran : LHP Nomor dan Tanggal> 30/0/LHP/IPK/UD.KB/II/2012 Tanggal 28 Maret 2012.Jumlah Kewajiban : USD 68.928,87, (fotokopi sesuai denganaslinya) ; 105.

Model C1.PLANODPR Hologram : Catatan Hasil Penghitungan SuaraCalon Anggota DPR Salinan Formulir Model C1DPR.Model C1.PLANODPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan SuaraCalon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1DPD.Model C1.PLANODPRD POVINSI Hologram : Catatan HasilPerhitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan FormulirModel C1DPRD PROVINSI..

Model C1.PLANODPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan SuaraCalon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1DPRD KAB/KOTA.Model C2KPU : Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau CatatanKejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara.Model C3KPU : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.Model C4KPU : Surat Pengantar Penyampaian Berita AcaraPemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 di TPSkepada PPS.Model C5KPU : Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita AcaraPemungutan Dan Penghitungan

suara,dan mengawasi pelaksanaan perhitungan suara.

Model C1.PLANODPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan SuaraCalon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1DPD.6. Model C1.PLANODPRD POVINSI Hologram : Catatan Hasil PerhitunganSuara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan Formulir Model C1DPRDPROVINSI.Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Gst7. Model C1.PLANODPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan SuaraCalon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1DPRD KAB/KOTA.8.

Model C1.PLANODPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan SuaraCalon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1DPD.Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Gst10.11.12.13.14.15.16.17.Model C1.PLANODPRD POVINSI Hologram : Catatan HasilPerhitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan FormulirModel C1DPRD PROVINSI.Model C1.PLANODPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan SuaraCalon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1DPRD KAB/KOTA.Model C2KPU : Surat Pernyataan

suara;Halaman 6 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUNMDO10.Bahwa setelah pembetulan hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Desa11.12.13.14.15.Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara oleh Panitia PemilinanKabupaten (PPK) Gorontalo Utara terdapat perubahan hasil perolehan suara daripelaksanaan pemilihan Kepala Desa Posso, dan perhitungan suara pada tanggal28 November 2016 sebagai berikut; *, DANIAL TAMA, dengan nomor urut 1 mendapat 310 suara;RAHMAWATY DJ.

Pada tanggal 24 Desember 2016, Panitia Pemilinan Desa Posso KecamatanKwandang Kabupaten Gorontalo Utara mengirimkan surat Nomor0011/PAN/PS011/XII2016 kepada Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) yangpokoknya berisi penolakan melakukan perhitungan surat Suara ulang;k. Pada tanggal 25 Desember 2016 Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK)melaksanakan Perhitungan Surat Suara Ulang; .

Surat Suara Ulang danberdasarkan Berita Acara Hasil Perhitungan Surat Suara Ulang:f.

Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan surat suara ulangsebagaimana dimkasud pada huruf f diatas, Panitia Pemilihan Kabupaten(PPK) pada tanggal 26 Desember 2016, menerbitkan Surat KeputusanNomor: 05/XII/2016 tentang Penetapan Calon Terpilin Desa PossoKecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016, yang memutuskan sebagai berikut:1) Bahwa setelah dilaksanakan perhitungan surat suara ulangCalon Nomor Urut 5 (lima) An.

;Menimbang, bahwa terhadap perintah Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK)untuk melaksanakan melakukan perhitungan suara ulang kepada Panitia PemilihanKepala Desa Posso Kecamatan Kwandang, melalui suratnya tertanggal 24Halaman 61 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUNMDODesember 2016 Panitia Pemilihan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandangmenolak untuk melaksanakan perhitungan kembali Surat Suara (Bukti T14).

Menyatakan perhitungan yang dilakukan Rutan Kelas Il B masambaadalah perhitungan yang keliru dan salah;4. Memerintahkan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara untukmenghitung masa tahanan kota pemohon pada tingkat Banding dan tingkatKasasi;5.

pemohon selama ini dengan mendasarkan pada pasal 77 Huruf( a ) KUHAP terdapat kata Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan Pemohon beranggapanbahwa Perbedaan Masa Perhitungan masa penahanan pemohon pada tahapanbanding dan Kasasi antara Pemohon dan Termohon seharusnya diuji melaluiPraperadilan karena masa perhitungan masa penahanan oleh termohonsangatlah merugikan pemohon dan pemohon memohon kepada pengadilanuntuk menyatakan perhitungan yang dilakukan

Rutan Kelas Il B masambaadalah perhitungan yang keliru dan salah, menyatakan masa pemotonganterpidana H.

yang dilakukan Termohon terhadap masa penahananpemohon pada tahapan banding dan Kasasi;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan inti materipermohonan praperadilan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebihdahulu Apakah keliru atau tidaknya suatu perhitungan masa penahananpemohon pada tahapan banding dan Kasasi oleh Termohon (Rumah Tahananhalaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2020/PN.MsbNegara) termasuk dalam obyek praperadilan;Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut,

masa penahanan pemohon pada tahapan banding danKasasi oleh Termohon, Hakim berpendapat tindakan perhitungan terhadappemotongan masa penahanan Pemohon pada tahapan banding dan kasasioleh Termohon bukanlah merupakan tindakan maupun upaya paksa yangdilakukan oleh aparat penegak hukum dalam tingkat penyidikan dan penuntutansehingga apabila terdapat kekeliruan mengenai perhitungan terhadappemotongan masa penahanan atas terpidana hal tersebut bukanlah merupakanobyek pemeriksaan lembaga praperadilan;Menimbang

PENGGUGAT sejaksemula telah menyampaikan keberatan atas perhitungan mengenaijumlah/besaran biaya BPHTB yang harus dibayar tersebut.

Didalam pertemuan yangdilangsungkan di kantor TERGUGAT tersebut, dicapai kesepakatanpenyelesaian permasalahan dengan perhitungan biaya untukpelaksanaan Penandatangan Akta Jual Beli adalah sebagai berikut :PERHITUNGAN TERGUGAT :Perhitungan TERGUGAT berdasarkanNJOP (Nilai Jual Objek Pajak)tahun 2015 adalah SEDESOM scssinwisis sis casianwsana svxsameeanwnns Rp. 196.474.000, (mengacu pada Surat TERGUGAT Ref.053/SMDM/FAC/V/2015 Tertanggal 04 Mei 2015).Pemotongan atas uang Deposit ......... cc eeeeeeeeeeeeeeeees

Rp. 100.000.000,Total KEWaAJIDAN anne: munccunccunccanena mmasieusis anid exmmremucenene an Rp. 96.474.000,Sedangkan PERHITUNGAN PENGGUGAT : Hal 6 dari 84 Hal Putusan No. 612/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel24.25.26.27.28.Perhitungan kewajiban Penggugat adalah...............Rp. 70.317.967,(Tujuh puluh juta tiga ratus tujuh belas ribusembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).Bahwa dari perhitungan PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimanadiuraikan diatas, terdapat selisin atau perbedaan sebesar Rp.26.336.000, (Dua puluh

(seratus sembilan puluhenam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);Bahwa pembayaran yang dilakukan Penggugat pada tanggal 19Agustus 2016 sebesar Rp96.474.000.00, (sembilan puluh enam jutaempat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) nyatanya dilakukanberdasarkan Perhitungan biaya yang dilakukan Penguggat merujukpada surat Pemberitahuan Perhitungan Rincian Biaya Tanggal 04 Mei2015 sebesarRp196,474.000.00.

Tanggapan dan Surat PemberitahuanPerbaikan Rincian Biaya (Vide Bukti T10b) pada faktanya kewajibanPenggugat untuk perhitungan pada bulan Mei 2015 adalah sebesarRp322.788.125.00.

Keuntungan selisih kursMenurut TerbandingBahwa Terbanding mempertahankan koreksi pemeriksa atas SelisihKurs sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU Pajak Penghasilan karenaterdapat perbedaan perhitungan selisih kurs.

; Perhitungan kembali atas selisih kurs yang dilakukan oleh Terbandingdalam proses pemeriksaan tidak memperhitungkan semua transaksiyang berhubungan dengan valuta asing.

Perhitungan selisin kursmenurut Pemohon Banding, Pemohon Banding melakukan revaluasisetiap akhir bulan atas perkiraan :a) Account Payableb) Account Receivablec) A/R Bad Debt Allowanced) Banke) Loanf) Petty Cash Pemohon Banding sudah memberikan perhitungan/revaluasi atasselisih kurs disertai dengan bukti Rekening Koran dan grafik fluktuasinilai tukar rupiah terhadap mata uang asing selama tahun 2008kepada Terbanding pada tanggal 6 Juni 2011;Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 789 B/PK/PJK/2016

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak setujudengan pendapat Majelis yang menyatakan: Perhitungan kembali selisihkurs yang dilakukan oleh Terbanding hanya terhadap Akun pinjamanbank sedangkan akun yang lainnya tidak dihitung kembali.

Hal tersebutmengakibatkan hasil perhitungan Terbanding tidak menggambarkanjumlah laba rugi selisih kurs pada Tahun 2008 secara keseluruhan,sehingga tidak dapat dibandingkan dan dijadikan dasar koreksi terhadapjumlah selisin kurs yang dihitung oleh Pemohon Banding;9.

Dengandemikian, nilai sengketa per bulan adalah Rp 108.963.303.048,00 Rp104.496.340.729,00 = Rp 4.466.962.319,00 / 12 bulan =Rp.372.246.860,00,2) Penyerahan Kulit ke ST yang menjadi objek PPN.bahwa dari perhitungan Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat :a. bahwa alasan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Banding PPN Masa PajakNovember 2007 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPh Badan TahunPajak 2007 yang juga diajukan banding,b. bahwa Majelis tidak mengetahui nilai

Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (ad) 0Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan ke masa pajak ...... (karena pembetulan) 0c.

Keputusan KeberatanTerbanding Nomor: KEP793/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 menolak danmenambah jumlah pajak yang masih harus dibayar sehingga perhitungan PPN Masa PajakNovember 2007 menjadi sebesar Rp255.586.706,00.

Oleh karena itu Pemohon Banding dengan itikad baik menyampaikan LaporanKeuangan yang telah diaudit oleh PB&Co pada proses keberatan, sehingga terdapatperbedaan perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2007 yang terutang menurut SPT adalahRpO /NIHIL tetapi menurut Surat Keberatan menjadi sebesar Rp533.375.307,00 danmenurut Surat Banding tetap sebesar Rp533.375.307,00 (Cfm Surat Banding dalam sengketaPPh Badan halaman 18),. bahwa Terbanding mengacu pada ketentuan Pasal 26A ayat (4) UndangUndang KetentuanUmum

PPN Barang dan Jasa MasaPajak November 2007 menjadi sesuai dengan perhitungan dalam SuratKeberatan sebagai berikut:Ekspor Rp = 4.038.203.416Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp = 3.365.703.836Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 2.020.080.084Total Rp =: 9.423.987.336Pajak Keluaran yang harus dipungut Rp =. 336.570.384Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp =. 219.746.737Dibayar dengan NPWP sendiri Rp = 6.491.742Total Rp =. 226.238.479PPN yang kurang (lebih) bayar Rp 110.331.905PPN

Selain itu, PemohonBanding juga menyatakan bahwa tidak semua penerimaan yang masuk ke rekeningbank merupakan hasil penjualan; Menurut Pemohon =: bahwa metode yang digunakan Terbanding yang langsung menganggap semuapenerimaan di bank adalah hasil penjualan tahun 2008 merupakan metode yangtidak tepat;Menurut Majelis : bahwa perhitungan koreksi peredaran usaha adalah sebagai berikut:Peredaran Usaha cfm Terbanding Rp. 127.561.335.302,00Peredaran Usaha cfm Pemohon Rp. 126.470.288.704,00BandingKoreksi

Banding baik saat pemeriksaan maupun keberatan sehingga tidak dapatdipertimbangkan dalam persidangan, karena Majelis berkeyakinan bahwa Terbanding, dalam hal iniPemeriksa, telah memeriksa dokumen milik Pemohon Banding pada saat dilakukan pemeriksaan;bahwa dengan demikian dalil Terbanding terkait bukti yang digunakan dalam uji bukti a quo ditolak;bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berketetapan mengabulkan seluruhnya bandingPemohon Banding terhadap koreksi Peredaran Usaha sehingga perhitungan

Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.556.535.639,00Menurut Terbanding : bahwa penelitian dilakukan dengan cara mentrasir angka yang tercantum dalam SPTke buku besar, buku kas/bank serta melakukan pengujian arus hutang terhadappembelian untuk menentukan harga pokok penjualan;Menurut Pemohon : bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka nilai Harga Pokok Penjualanseharusnya adalah sebesar Rp.124.462.504.603,00 sebagaimana tercantum dalamSPT Pemohon Banding;Menurut Majelis : bahwa perhitungan

pembayaran sebesar Rp.821.317.436,00 ini terbukti merupakan pembayaran pembeliantahun 2007 yang Faktur Pajaknya dibuka pada bulan November 2007 (3 Faktur Pajak Standar) danDesember 2007 (17 Faktur Pajak Standar);bahwa terbukti pula atas keseluruhan pembelian dengan Faktur Pajak Standar sebesarRp.821.317.436,00 sudah dicatat sebagai pembelian Pemohon Banding untuk tahun 2007bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pengeluaran atas pembayaran hutang dagangtahun 2007 harus dikeluarkan dari perhitungan

pula bahwa Terbanding melakukan kesalahan dalam mencatat nilai pembelian barangdagangan untuk bulan Januari, Februari dan Mei 2008, yaitu untuk Faktur Pembelian nomor 05396,35060 dan 132430;bahwa Terbanding juga belum memperhitungkan hutang dagang tahun 2008 (barang sudah diantarnamun Pemohon Banding belum melakukan pembayaran) dalam menghitung pembelian barang, karenahanya memperhitungkan pembelian berdasarkan arus kas keluar;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perhitungan