Ditemukan 92069 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 10-08-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 654 K/Pdt.Sus-PHI/2018
Tanggal 10 Agustus 2018 — PT PANTAI TIMUR JAYA VS 1. MUHAZMAN, DKK
13125 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Upah Proses paraPenggugat Rekonvensi sejak Juli 2017 sampai Desember 2017 sebesarRp37.021.500,00 (tiga puluh tujuh juta dua puluh satu ribu lima ratusrupiah) dengan perhitungan Rp2.056.750,00 x (3 orang x 6 bulan);.
    Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dendaketerlambatan pembayaran upah kepada Penggugat Rekonvensisebesar Rp18.510.750,00 (delapan sebelas juta lima ratus sepuluh ributujuh ratus lima puluh rupiah) dengan perhitungan 50% xRp37.021.500,00 (3 orang x 6 Bulan x Rp2.056.750,00);.
    Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar cuti tahunan selama12 (dua) hari kerja kepada Penggugat Rekonvensi sebesarRp2.961.720,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuhratus dua puluh rupiah) dengan perhitungan Rp82.270,00 x (3 orang x 12hari kerja);.
Putus : 31-12-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193 K/Pdt/2013
Tanggal 31 Desember 2013 — PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk., QQ. PT BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA (PERSERO) >< PT INTAN PRIMATANI,
8538 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang transparan dan buktibukti otentik.Mengenai perhitungan jumlah hutang Penggugat yang pasti, telahberulang kali ditanyakan oleh Penggugat kepada Tergugat II, namunTergugat Il tidak dapat memberikan dasar perhitungannya, hal iniadalah bertentangan dengan Pasal 4 (2) jo.
    Perhitungan jumlah kredit yang diterima Penggugat;Hal. 13 dari 72 Hal. Putusan Nomor 193 K/Pdt/2013. Kerugian selisih klaim asuransi Rp12.600.000.000,00 dikurangidengan Rp3.600.000.000,00 yang telah diambil olen Tergugat =.
    Bahwa apabila Tergugat menjalankan surat Korporasi Ill Nomor 65,maka jumlah kredit yang seharusnya diterima oleh Penggugat dariTergugat sebesar Rp28.300.000.000,00 dan bunga tunggakan yangharus dibayar sebesar Rp13.902.000.000,00;Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi, Tergugat tidak menjalankansurat Korporasi Ill Nomor 065, sehingga perhitungan jumlah kredit yangditerima oleh Penggugat hanya sebesar Rp19.732.000.000,00 denganperhitungan, sebagai berikut:e Kredit Pokok Rp 17.800.000.000,00;e Kredit
    Waktu dimulainya perhitungan bunga adalah sejak tanggal terbuktinyakerusakan akibat wanprestasi, yaitu kwartal pertama tahun 1995;D. Ganti rugi immateriil yang sudah terbukti riil keberadaannya, namun belumdinilai oleh Judex Facti;Yang akan diuraikan, sebagai berikut:A.
    (vide TI65);Oleh karena bunga yang dikenakan kepada Tergugat adalah bungakompensatoir, maka perhitungan bunga seharusnya adalah sejak terjadinyawanprestasi, yaitu tanggal 2 Desember 1994, bukan sejak putusandiucapkan.
Register : 12-03-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 25-05-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel
Tanggal 18 Desember 2019 — 1. Bambang Wirahyoso, beralamat di Jalan Manglayang IX Nomor 18/337, RT 004/RW 006, Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I; 2. Iskandar Maula, beralamat di Jalan Siak Blok H7 Nomor 15, RT 006/RW 007, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; 3. Prof. Dr. Mathius Tambing, S.H., Msi., beralamat di Bintara II Jalan Kebon Baru Nomor 31, RT 010/RW 010, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III; 4. M. Saleh Khalid, Ir., M.M., beralamat di Perum Insan Cita Griya Blok-BB Nomor 18, RT 000/RW 000, Kelurahan PB Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV; 5. Ninasapti Triaswati. P.H.D., beralamat di Jalan Ciragil II Nomor 28, RT 005/RW 001, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V; 6. Ir. Hariyadi B.S. Sukamdani, beralamat di Jalan Bojonegoro Nomor 8, RT 001/RW 002, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI; Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Hardi Saputra Purba, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat & Konsultan Hukum pada Firma Hukum Bintang Mulia & Rekan (BM&R), beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam II D Nomor 30 Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2019; Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat; Melawan: 1. BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2. Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nnomor 79, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh Agus Susanto, selaku Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya memberi kuasa kepada Salkoni, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para karyawan BPJS Ketenagakerjaan pada Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS/114/042019, tanggal 4 April 2019; 3. Menteri Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710, dalam hal ini diwakili Suminto selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, para karyawan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-142/MK.1/2019, tanggal 12 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; 4. Presiden Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 16 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Prasetyo, selaku Jaksa Agung RI, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat; 5. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 9, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, dalam hal ini diwakili oleh Guntur Witjaksono, selaku Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya memberi kuasa kepada Salkoni, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para karyawan BPJS Ketenagakerjaan pada Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS/114/042019, tanggal 4 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I; 6. Dewan Jaminan Sosial Nasional Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Gedung Kemenko PMK Lantai IV, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
34794
  • Direktur Utama BPJSKetenagakerjaan Nomor : B/4058/052015, Tanggal 4 Mei 2015kepada Direktur Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rl,Perihal : Penyampaian Laporan Keuangan Audited BPJSKetenagakerjaan Tahun 2014;Surat Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan NomorB/6790/072015, Tanggal 29 Juli 2015 kepada Presiden RI, Perihal :Perhitungan Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014,menyampaikan kesehatan keuangan tahun 2014 BPJSKetenagakerjaan dalam kategori SANGAT SEHAT:.
    Dan atau Menetapkan serta menetapkan besaran insentif DewanPengawas dan Direksi BPJUS Ketenagakerjaan Periode Tahun2014 dan Tahun 2015 sesuai perhitungan Tergugat Ill;e.
    Dan atau Mengesahkan besaran insentif Dewan Pengawas danDireksi BPUS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan Tahun2015 kepada Tergugat IV atau Pejabat yang ditunjuk olehHalaman 24 dari 83 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt.SelTergugat IV yaitu Tergugat Ill sesuai perhitungan besaran insentifmenurut Tergugat Ill;5.
    (Anggota Dewan Pengawas) : Rp. 1.904.580.000, Penggugatll (Anggota Dewan Pengawas) : Rp. 1.904.580.000, Penggugatlll (Anggota Dewan Pengawas) : Rp. 1.904.580.000, PenggugatlV (Anggota Dewan Pengawas) : Rp. 1.904.580.000, Penggugat V (Anggota Dewan Pengawas) : Rp. 1.904.580.000, Penggugat VI(Anggota Dewan Pengawas) : Rp. 1.904.580.000,dan atau sesuai perhitungan besaran insentif menurut Tergugat Ill;.
    Tergugat Ill;e) Mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan agarTergugat melakukan pembayaran insentif Dewanpengawas dan Direksi BPJS KetenagakerjaanPeriode 2014 dan Tahun 2015 sesuai dengan usulanTergugat Il yang telah disampaikan kepada TergugatIV dan telah dianggarkan dalam RKAT BPJSKetenagakeryaan Tahun 2014 dan Tahun 2015 danatau sesuai perhitungan besaran insentif menurutTergugat III."
Register : 19-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 18-11-2016
Putusan PA SIDOARJO Nomor 2965/Pdt.G/2016/PA.Sda
Tanggal 26 Oktober 2016 — PENGGUGAT & TERGUGAT
61
  • Tergugat selalu perhitungan dalam hal keuangan;Bahwa perselisinan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugattersebut memuncak dan meskipun telah di tempuh upaya damai namuntidak berhasil, akhirnya sejak bulan Februari tahun 2016 Penggugat pulangke rumah orang tuanya meninggalkan Tergugat,sehingga antara Penggugatdan Tergugat sekarang telah pisah rumah selama 7 bulan.Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat denganTergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuanperkawinan
    Sda.nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat selalu perhitungan dalamhal keuangan;Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pulang ke rumah orang tuanyameninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejakbulan Februari 2016 sampai sekarang sudah 4 bulan, dan setelah ituPenggugat dengan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban sebagaisuami istri.Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluargajuga oleh saksi sendiri akan tetapi tidak berhasil;;Menimbang, bahwa
    Tergugat selalu perhitungan dalam hal keuangan;Menimbang, bahwa sejak bulan Februari tahun 2016 Penggugat pulangke rumah orang tuanya meninggalkan Tergugat, sehingga antara Penggugatdan Tergugat sekarang telah pisah selama pisah rumah selama 7 bulanmeskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidakmenyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun berdasarkanHim.7 dari 12 hlm. Putusan No.2965/Pdt G/2016/PA.
Register : 30-04-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 352 B/PK/PJK/2013
Tanggal 24 September 2013 — PT. GLOBAL PACIFIC TECHNOLOGY VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3820 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 352/B/PK/PJK/2013Bunga Pasal 13 ayat (2) KUPJumlah PPh Ymh (lebih) dibayar128.224.964,00586.171.264,00 Bahwa atas SKPKB a quo, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengansurat Nomor: 012/GPT/IV/10 tanggal: 29 April 2010 dan dengan KeputusanTerbanding Nomor: KEP70/WPJ.21/2011 tanggal 03 Maret 2011 permohonanPemohon Banding tersebut ditolak dan menambah dengan perhitungan sebagaiberikut: Ditambah/(dikurangi) (Rp)Menjadi(Rp)SemulaUraian(Rp) Penghasilan NetoKompensasi KerugianPenghasilan
    juga melakukankoreksi atas Penghasilan Luar Usaha sebesar Rp.783.485.674,00, ataskoreksi Penghasilan Luar Usaha Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaPemohon Banding) tidak setuju sehingga oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) diajukan Banding; Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Pratama JakartaKelapa Gading Nomor: LAP82/WPJ.21/KP.0505/2010 tanggal 11 Maret2010 dapat diketahui bahwa SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2008 Nomor :0001 1/206/08/043/10 tanggal 12 Maret 2010 dengan perhitungan
    Putusan Nomor 352/B/PK/PJK/2013"Bahwa dalam uji bukti dan sampai dengan persidangan dinyatakan selesaiPemohon Banding tidak dapat menyerahkan buktibukti atau dokumendokumenyang menjadi dasar perhitungan komisi dengan alasan kontrak dan dokumenpendukung lainnya tidak ditentukan, karena kantor sudah tittup dan bubar, makadengan demikian Majelis berpendapat atas koreksi penghasilan dari luar usahaberupa komisi penjualan sebesar Rp 760.057.000,00 tetap dipertahankan" ;Pemohon Peninjauan Kembali (semula
Register : 02-10-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 28-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 253/Pid/017/PT.DKI
Tanggal 21 Nopember 2017 — Ninik Saptiningsih Spd
5713
  • Bahwa perhitungan uang lembur karyawan berdasarkan rumus dariDepnaker untuk nilai pembayaran lembur 1 (Satu) jam ialah jam matangdibagi 173 kali gaji pokok.
    Perintah Lembur) sejumlah lamanya jam lemburpada hari berikutnya, yang diajukan kepada saksi FADHLY RIZAL selakuManager CyCr untuk di Acc, apabila SPL tersebut telah disetujui olehsaksi FADHLY RIZAL (telah ditanda tangani) kemudian diserahkankepada bagian HRD yang selanjutnya bagian HRD melakukan rekapanlembur perbulannya dan karyawan tersebut akan menerima pembayaranuang lembur bersamaan dengan gaji yang akan diterima pada tanggal 27setiap bulannya melalui transfer ke ATM Bank Sinar Mas.Bahwa perhitungan
Register : 26-11-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 0504/Pdt.G/2019/PA.Pkj
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
3412
  • Tergugat perhitungan dalam memberikan nafkah (uang belanja)kepada Penggugat;. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat denganTergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2019, yang akibatnyaantara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yangmeninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernahmemberikan nafkah kepada Penggugat;.
    PERTAMA, umur 57 tahun, agama Islam, yang merupakanpaman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi tahu Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karenasering berselisin dan bertengkar, saksi sering melihat Penggugat danTergugat bertengkar;Hal. 3 dari 12 Putusan No. 0504/Pdt.G/2019/PA.Pkj Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugatkarena Tergugat sering marahmarah dan berkata kasar kepadaPenggugat, Tergugat juga perhitungan
    UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009),karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dandipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa mengenai kondisi rumah tangga Penggugat danTergugat yang awalnya hidup rukun dan harmonis namun setelah itu tidakharmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karenaTergugat sering marahmarah dan berkata kasar kepada Penggugat sertaTergugat juga perhitungan
Register : 03-04-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA NGANJUK Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.NGJ
Tanggal 4 Mei 2017 — Pemohon melawan Termohon
160
  • Bahwa maksud dan keinginan Pemohon tersebut tidak disetujui olehkeluarga Pemohon terutama ayah dan ibu serta saudarasaudara Pemohondengan alasan karena menurut perhitungan Jawa (weton) tidak cocok untukdilaksanakan pernikahan dan itu pula sebabnya Ayah Pemohon menolakuntuk menjadi wali nikah Pemohon ;4.Bahwa Calon Suami Pemohon telah berusaha meminang Pemohonkepada Ayah dan lbu Pemohon sebanyak 2 kali, namun ditolak denganalasan tersebut di atas dan telah pula mengadakan pendekatan kepadakeluarga
    berstatus sebagai duda cerai tanpa anak ; Bahwa dirinya sudah kenal dan membina hubungan yang sangat eratdengan Pemohon selama 1 tahun 6 bulan terakhir ; Bahwa hubungan dirinya dengan Pemohon akan segera diresmikandengan pernikahan resmi, namun hal itu tidak disetujui oleh keluargaPemohon ;Penetapan Nomor 0054/Padt.P/2017/PA.Ngj Halaman 3 dari 12 Bahwa dirinya sudah pernah melamar Pemohon kepada ayah dan ibunya,namun lamarannya ditolak dengan alasan yang sangat tidak rasional, yaitukarena menurut perhitungan
    adalah anak kandung dari pasangan suami istri SADIKUN binKADIMAN dan PARTINAH binti KARTO ASIR ;> Pemohon yang berstatus sebagai janda mati telah berhubungan eratdengan lakilaki bernama BUDIONO bin PAERAN, seorang duda ceralselama 1,5 tahun terakhir dan keduanya telah sepakat untuk menikah ;> Keinginan Pemohon untuk menikah dengan BUDIONO bin PAERAN tidakdisetujui dan tidak direstui ayah Pemohon dan wali nikah Pemohon jugamenolak untuk bertindak sebagai wali bagi Pemohon dengan alasan karenamenurut perhitungan
Register : 28-11-2013 — Putus : 17-01-2014 — Upload : 28-03-2014
Putusan PTA MAKASSAR Nomor 132/Pdt.G/2013/PT.Mks
Tanggal 17 Januari 2014 — P VS T
439
  • Dengan perhitungansaat ini Rp. 2.867.500, x 1/3 = Rp. 955.833,33 dibulatkanRp. 955.800, untuk bekas isteri, dan perhitungan untuk tahunberikutnya adalah 1/3 dari gaji yang disesuaikan dengan kenaikangaji termohon rekonvensi tiap tahunnyaMenimbang, bahwa terlepas dari keberatan termohon konvensi /pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut di atas,Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbanganMajelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan dalil / alasan permohonanpemohon
    tidakbersesuaian pertimbangan satu dengan yang lainnya, sebabmajelis hakim tingkat pertama di satu sisi menggunakan dasar slipgaji untuk memberikan nafkah, kKemudian menggunakan dasarhukum PP nomor 10 tahun 1983 Pasal 8 ayat 2 yang jelasjelasdikatakan 1/3 dari gaji semestinya perhitungannya adalah gajitermohon rekonvensi sesuai slip gaji Rp. 2.867.500,00, x 1/3 =Rp. 955.833,33 atau dibulatkan Rp. 955.800,00, jadi bukan Rp.800.000,00, ( delapan ratus ribu rupiah ) sangat jelas bahwa yangseperti ini adalah perhitungan
    Kemudian perhitungan untuk tahun berikutnya adalah 1/3dari gaji yang disesuaikan dengan kenaikan gaji termohonrekonvensi tiap tahunnya.Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan pembandingsebagaimana tersebut di atas, dalam perkara a quo sebagaimana telahdipertimbangkan dalam konvensi bahwa Putusan Dalam KonvensiPengadilan Agama Pinrang, Nomor 318/Pdt.G/2013/ PA Prg., tanggal 1 Oktober2013, Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1434 Hijriyah, dibatalkandan permohonan pemohon konvensi / terbanding
Putus : 25-09-2018 — Upload : 26-10-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 352/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 25 September 2018 — Puji Indriyati lawan Budi Santoso dkk
4628
  • Bahwa dalam program pensiun tersebut baik Penggugat sebagai Pendiri dariDana Pensiun IPTN maupun Paralergugat sebagai Peserta dari DanaPensiun IPTN diwajibkan untuk membayar premi/iuran pensiun, dimanaParalergugat harus membayar premi/iuran pensiun untuk setiap bulannyasebesar 6% dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) bukan dari upah pokok/Base pay, sedang Penggugatiuga harus membayar premi/iuran pensiunyang besamya ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaria dan faktanyapremi/iuran pensiun yang harus
    Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor: 3438/KMK.017/1998 tentang luran Dan Manfaat Pensiun tanggal 13Juli 1998 Pasal 1 Ayat (5) dinyatakan Penghasilan Dasar Pensiun adalahsebagian atau seluruh penghasilan karyawan yang diterima dari PemberiKerja dan ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun suatu Dana PensiunPemberi Kerja, sebagai dasar perhitungan besar iuran dan atau ManfaatPensiun Peserta;10.Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT.
    Dana PensiunDari Dana Pensiun IPTN tanggal 24 April 2000 dasar acuan yang digunakanuntuk membayar manfaat pensiun harus sama dengan dasar yangdigunakan untuk membayarpremi/iuran Pensiun;15.Bahwa dengan demikian berdasarkan adanya putusan sebagaimanatersebut pada posita gugatan diatas, maka seharusnya pemotongan untukpremi/iuran pensiun yang harus dibayar Paralergugatkepada DanaPensiun IPTN melalui Penggugatmengacu pula kepada besaran upah pokokterakhir (Base Pay)yang diterima Para Tergugatdengan perhitungan
    Dirgantara Indonesia(Persero) Nomor: SKEP/1289/030.02/PTD/UT0000/12/2003 tentangPenetapan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) Dana PensiunIPTNtanggal 23122003 yaitu 6% X Rp915.468,00 sehingga karenanyaada kekurangan pembayaran premi/iuran Pensiun yang harus dibayarTergugat kepada Penggugat sebesar Rp65.474.732,60,00(enam puluhlima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tigapuluh duakoma enam puluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:= (6% x Base Pay x 12 x Masa Kerja) (6% x PhDP
    Dirgantara Indonesia(Persero) Nomor: SKEP/1289/030.02/PTD/UT0000/12/2003 tentangPenetapan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) Dana PensiunIPTNtanggal 23122003 yaitu 6% X Rp838.992,00, sehingga karenanyaada kekurangan pembayaran premi/iuran Pensiun yang harus dibayarTergugat Il kepada Penggugat sebesar Rp51.887.980,57,00 (lima puluhsatu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapanpuluh koma lima tujuh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut := (6% x Base Pay x 12 x Masa Kerja
Register : 17-04-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 820 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — JEMMY JOHANNIS GOLOSE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4112 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagai berikut:1.Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas penyerahan yang dilakukan olehPemohon Banding adalah penyerahan barang kena pajak yaitu berbagaimacam barang yang dijual melalui toko atau swalayan, sehingga telahmemenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuaidengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal 29Desember 2003 dengan nilai koreksi atas penyerahan sebesarRp.1.278.848.850,00 dan koreksi pajak keluaran sebesarRp.127.884.885,00;Sehingga menurut perhitungan
    Lainlain ; Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkansumian Perhitungan PPN Kurang ; 127.884.885ayarKompensasi ke Masa Pajak berikutnya 127.884.885PPN Kurang / (Lebih) BayarSanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) UU KUP 61.384.745b. Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP ;Jumlah sanksi administras 61.384.745Jumlah PPN Yang Masih Harus 189.269.630Dibayar 2.
    Bahwa atas koreksi tersebut Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding tidak menyetujui jika Tidak diperhitungkan PajakMasukan yang dapat dikreditkan oleh Pedagang Eceran dengan NormaPenghitungan Penghasilan Neto sebesar 80 % (delapan puluh persen)dikalikan dengan Pajak Keluaran (sesuai Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 45/PMK.03/2008 tanggal 31 Maret 2008),yaitu dengan perhitungan seharusnya menurut Pemohon PeninjauanKembali semula Pemohon Banding adalah sebagai berikut :Koreksi
    satu) Tahun Pajak.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapatdisimpulkan bahwa Tahun Pajak merupakan Tahun Buku yangmerupakan bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak,sehingga untuk Tahun Pajak 2008 menurut Pemohon PeninjauanKembali semula Pemohon Banding masih dapat menggunakanNorma Penghitungan Penghasilan Neto sebesar 80 % (delapanpuluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 tanggal 31 Maret 2008, dengan perhitungan
    Putusan Nomor 820/B/PK/PJK/201 710.Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45/PMK.03/2008, maka perhitungan Pajak yang terutang adalahsebagai berikut :Pajak Keluaran Rp. 1.278.848.850.X10%=Rp. 127.884.885.Pajak Masukan (80%X10%) = 8% =Rp. 102.307.908.Pajak PPN yang kurang dibayar = 2% =Rp. 25.576.977.D.
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1512/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — TATY SUKMAWATY (UD. TUGU MAS) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
239 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah Pajak yang masih harus/oo 214.826.835 214.826.835(lebih) dibayar Bahwa putusan keberatan didasarkan kepada Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Nomor: 00020/207/08/91 3/12 tanggal 29November 2012 Masa Pajak Mei 2008 dengan perhitungan sebagai berikut:1. Dasar Pengenaan PajakJumlah Penyerahan BKP/ JKP yang terutang PPN Rp 2.221.971.4112.
    Penghitungan PPN Kurang Bayar PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 222.197.141 Jumlah yang dapat diperhitungkan Rp = 123.530.023 Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 98.667.1183. Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 34.399.750PPN yang kurang dibayar Rp 133.066.868Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp = 47.360.217 Kenaikan Pasal 13 (8) KUP Rp 34.399.7506.
    Jumlah PPN ymh dibayar Rp 214.826.835Alasan Pengajuan Banding;Bahwa sesuai dengan perjanjian perdagangan komisi antara Pemohon Bandingdan PT Rodasakti Suryaraya atas penjualan barang komisi PermohonanBanding mendapatkan komisi sebesar 1% hingga 1,5% dari harga faktur ATPMoleh karena perhitungan PPN kurang bayar adalah Tarif PPN (10%) x komisiyang diterima (1,5% x harga Faktur Barang Komisi);Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perhitungan PPN yang kurang dibayarmenjadi sebagai berikut:1.
    Penghitungan PPN Kurang Bayar PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 93.517.543 Jumlah yang dapat diperhitungkan Rp 123.530.023 Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp (30.012.480)Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1512/B/PK/PJK/2016 3. Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 34.399.7504. PPN yang kurang dibayar Rp 4.387.270. Ditambah/ (Dikurangi) MenjadiUraian Rp. Semula Rp.Rp. (Rp.)a. PPN kurang/ (lebih) Bayar 133.066.868 128.679.598 4.387.270b.
Putus : 23-11-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1521/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 Nopember 2016 — TATY SUKMAWATY (UD TUGU MAS) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2312 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah Pajak yang masihharus/ (lebih) dibayar 136.140.515 136.140.515 Bahwa putusan keberatan didasarkan kepada Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Nomor: 00018/207/08/913/12 tanggal 29November 2012 Masa Pajak Maret 2008 dengan perhitungan sebagai berikut :1. Dasar Pengenaan PajakJumlah Penyerahan BKP/ JKP yang terutang PPN Rp 1.300.883.9142.
    Penghitungan PPN Kurang Bayar PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 130.088.391 Jumlah yang dapat diperhitungkan Rp 109.384.384 Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 20.704.0073. Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 52.749.2924. PPN yang kurang dibayar Rp 73.453.2995. Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 9.937.924 Kenaikan Pasal 13 (8) KUP Rp =52.749.2926.
    Jumlah PPN ymh dibayar Rp 136.140.515Alasan Pengajuan BandingBahwa sesuai dengan perjanjian perdagangan komisi antara Pemohon Bandingdan PT Rodasakti Suryaraya atas penjualan barang komisi PermohonanBanding mendapatkan komisi sebesar 1% hingga 1,5% dari harga faktur ATPMoleh karena perhitungan PPN kurang bayar adalah Tarif PPN (10%) x komisiyang diterima (1,5% x harga Faktur Barang Komisi);Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perhitungan PPN yang kurang dibayarmenjadi sebagai berikut :Halaman 2
    Penghitungan PPN Kurang Bayar PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 59.589.605 Jumlah yang dapat diperhitungkan Rp 109.384.384 Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp (49.794.779)3. Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp = 52.749.2924. PPN yang kurang dibayar Rp 2.954.513; Ditambah/ arUraian Rp. Semula Rp. (Dikurangi) Rp. Menjadi (Rp.)a. PPN kurang/ (lebih) Bayar 73.453.299 70.498.786 2.954.513b. Sanksi Bunga 9.937.924 9.937.924 0c.
Register : 27-06-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN BATURAJA Nomor 346/PID.B/2016/PN.Bta
Tanggal 15 September 2016 — ANSHORI Bin MANSUR
304
  • pribadi.Saksi Zulfa Anriko Bin Zulfa Animanpada tanggal 07 April 2015 melakukan panjar untuk variasi mobil sebanyak Rp2.000.000,(dua juta rupiah) dengan Dp Rp 1.000.000,(satu juta rupiah dandibayarkan ke kasir sedangkan sisa pembayaran Rp 1.000.000,(satu juta rupiah)diserahkan kepada terdakwa dan digunakan terdakwa untuk keperluanpribadi.Atas perbuatan terdakwa saksi Khairul Bin Chaidir mengalami kerugiankurabng lebih sebesar Rp 6.845.000 (enam jutra delapan ratus ribu empat puluhlima rupiah)dan perhitungan
    dengan total hasil sebagaiberikut:Bulan Nopember telah dilakukan perhitungan dengan total hasil sebagai berikut hasilkotor Rp2.358.000,(dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah)modalpembelian bahan 172.000,(seratus tujuh puluhb dua ribu rupiah) biay kontrak ruko Rp1.321.750,(satu juta tiga ratus dua puluh satu tujuh ratus lima puluh rupiah)hasil bersihRp 866.250,(depan raus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluhrupiah)pembagian 60% untuk terdakwa sebanyak Rp 519.000,lima ratus sembilanbelas
    ribu rupiah)pembagian hasil 40% untuk saksi sebanyak Rp 346.500,(tiga ratusempat puluh enam ribu lima ratus rupiah).Bulan Desember telah dilakukan perhitungan dengan total hasil sebagai berikut hasilkotor Rp 11.675.000,(sebelas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)modalpembelian bahan Rp 3.320.000,(tiga juta tiga ratus dua puluh ribu ryupiah) biayakontrak ruko Rp 1.285.000,(satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiahrupiah)hasil bersin Rp 7.070.000,(tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah
    Bahwa saksi menerangkan saksi bersama dengan keluarga serta terdakwa menemuikorban dirumah korban Khairul untuk berdamai.v Bahwa saksi menerangkan saat saksi keluarga saksi dan terdakwa datang kerumahkorban untuk melakukan perhitungan berapa uang yang dipakai oleh terdakwa agarbisa di angsur Rp 500.000,(lima ratus ribu rupiah) perbulan namun saksi tidak tahusudah pernah dicici atau belum.
Register : 09-03-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan PN MADIUN Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mad
Tanggal 21 Juni 2017 — Sumilan Sri Utami PT. BRI Cab. Madiun
5110
  • Bahwa, in casu adanya perselisihan antara Para Penggugat denganTergugat terkait jumlah hutang tidak pasti, hal mana menurut ParaPenggugat sisa hutang Para Penggugat kepada Tergugat untukperjaniian a quo yakni masingmasing dengan perhitungan sebagaiberikut untuk fasilitas kredit dengan perhitungan Rp.1.300.000.000, telahdibayar Rp.2.100.300.000, sisa pembayaran Rp. 800.300.000, sehinggapembayaran yang dilaksanakan oleh Para Penggugat Kepada Tergugattelah melebihi nilai kredit sebesar Rp. 800.300.000
    setidaktidaknya pembayaran untuk fasilitaskredit telah lunas, maka dalam kesempatan ini Para Penggugatmemohon kepada Hakim pemeriksa agar menyatakan bahwaPenggugat telah melakukan prestasi berupba pembayaran kepadaTergugat untuk perjanjian kredit aquo yakni telah lunas; Bahwa, in casu adanya perselisihan antara Para Penggugat denganTergugat terkait jumlah hutang tidak pasti, hal mana menurut ParaPenggugat sisa hutang Para Penggugat kepada Tergugat untukperjanjian a quo yakni masingmasing dengan perhitungan
    sebagaiberikut untuk fasilitas kredit dengan perhitungan Rp.1.300.000.000,telah dibayar Rp.2.100.300.000, sisa pembayaran Rp. 800.300.000,sehingga pembayaran yang dilaksanakan oleh Para Penggugat KepadaTergugat telah melebihi nilai kredit sebesar Rp. 800.300.000, (delapanratus juta tiga ratus juta rupiah), namun menurut Tergugat, bahwasanyaPara Penggugat hanya baru membayar bunga saja, oleh karenanyanyata ada sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat, selakudemikian dalam kesempatan ini Para
    kredit telah lunas, maka ini ParaPenggugat memohon kepada Hakim pemeriksa agar menyatakan bahwaPenggugat telah melakukan prestasi berupa pembayaran kepada Tergugatuntuk perjanjian kredit aquo yakni telah lunas dan bahwa, adanya perselisihanHalaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pat.G/2017/PN Madantara Para Penggugat dengan Tergugat terkait jumlah hutang tidak pasti, halmana menurut Para Penggugat sisa hutang Para Penggugat kepada Tergugatuntuk perjanjian a quo yakni masingmasing dengan perhitungan
    sebagaiberikut untuk fasilitas kredit dengan perhitungan Rp.1.300.000.000, telahdibayar Rp.2.100.300.000, sisa pembayaran Rp. 800.300.000, sehinggapembayaran yang dilaksanakan oleh Para Penggugat Kepada Tergugat telahmelebihi nilai kredit sebesar Rp. 800.300.000, (delapan ratus juta tiga ratus jutarupiah), akan tetapi menurut Tergugat, bahwasanya Para Penggugat hanyabaru membayar bunga saja, oleh karenanya nyata ada sengketa antara ParaPenggugat dengan Tergugat, selaku demikian dalam kesempatan
Putus : 11-09-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 B/PK/PJK/2013
Tanggal 11 September 2013 — DIRJEN PAJAK vs. PT. PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS INDONESIA
4013 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1 17/B/PK/Pjk/2013 tertanggal 18 Maret 2008 yang diterima oleh KPP WP Besar II pada tanggal 18 Maret2008;Bahwa karena terdapat salah perhitungan dalam SKPKB PPN Nomor00041/207/05/092/07 tanggal 19 Desember 2007 di atas, Terbanding menerbitkanKeputusan Terbanding Nomor KEP000018.PK/WPJ.19/KP.0203/ 2008 tanggal 27Agustus 2008 tentang Pembetulan SKPKB PPN Nomor 0004 1/207/05/092/07 tanggal 19Desember 2007 dengan perhitungan sebagai berikut: Rp)Uraian PPN Kurang/ Sanksi Bunga Sanksi Kenaikan
    Juni2006 sebagaimana telah dibetulkan melalui Keputusan Terbanding NomorKEP000018.PK/WPJ.19/KP.0203/2008 tanggal 27 Agustus 2008, yang memutuskanmenolak seluruh keberatan Pemohon Banding sehingga perhitungan menurut SKPKBtetap dipertahankan sebagai berikut: Rp)Uraian PPN Kurang/ Sanksi Bunga Sanksi Kenaikan Jumlah yangLebih Bayar masih harusdibayarSemula 3.328.235.714,00 84.240.076,00 3.090.617.233,00 6.503.093.023,00Ditambah / (dikurang) Menjadi 3.328.235.714,00 84.240.076,00 3.090.617.233,00 6.503.093.023,00
    Berdasarkan perhitungan PemohonBanding, perhitungan SKPKB PPN seharusnya adalah sebagai berikut: No Keterangan Menurut Pemohon Banding (Rp) Dasar Pengenaan Pajak:a Ekspor 0,00b Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ 19.406.997.002,00ditangguhkan/ ditanggung pemerintah c Penyerahan yang PPNnya harus dipungut (tarif 1.471.467.864.144,00umum)d Dikurangi : Retur Penjualan 1.747.058.440,00e Jumlah (a+b+c+d) 1.489.127.802.706,00Pajak Keluaran:a Pajak Keluaran seluruhnya (tarif umum) 147.146.786.414,00b
    di Pengadilan Pajak yang nyatanyatatersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang telah membatalkanKoreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas ObjekPajak PPN Masa Pajak Juli 2005 s.d Juni 2006 berupa koreksi terhadapDistributor Fund, yang nyatanyata telah bertentangan atau tidak sesuaidengan hukum dan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggamenghasilkan putusan yang tidak adil dan dapat mengakibatkan kerugiankepada negara sebesar Rp 6.237.527.271,00 yang diperoleh dari perhitungan
Register : 19-08-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 111/PID/2019/PT TJK
Tanggal 12 September 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : Andy Pranomo, SH
Terbanding/Terdakwa : Dimas Fico Amalo Alias Dimas Alias Fico Bin Alm Kadarsyah Amalo
12976
  • Bungkus; 1 Bungkus Isi 20 batang) yang tidak dikemas untukpenjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tandapelunasan cukai lainnya berdasarkan pasal 62 UndangUndang Nomor 11Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 39 Tahun 2007 terhadap barang bukti tersebut diatas dari pemeriksaanfisik, bahwa tidak dilekati pita cukai sebagaimana yang diwajibkan danberdasarkan Peraturan Menteri 146/PMK.010/2017Keuangan Nomortentang tarif cukai hasil tembakau, Perhitungan
    Cara perhitungan nilai Cukaiper keping Pita Cukai adalah: (Tarif Spesifik x Jumlah Batang). Tarif spesifikterendah untuk jenis Sigaret Kretek Mesin sesuai Peraturan MenteriKeuangan Nomor 146/PMK.010/2017 adalah Rp.370,00 (tiga ratus tujuhrupiah) per batang dengan hasil sebagai berikut: TARIF CUKAI aa utan TOTALNILAI CUKAlMEREK yeusur 'S/BKS T coegrikper !
    ae YANG SEHARUSNYAau) BATANG EUS ee tes DIBAYARBENTTUMAN SKM GOLII 20 Rp 370 4.800 96.000 Rp 35.520.0004.800 96.000 35.520.000 Cara perhitungan Nilai Cukai perkeping Pita Cukai adalah: (Tarif Spesifik xJumlah Batang) Sehingga pungutan cukai yang seharusnya dibayar adalahsebesar Rp 35.520.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluhribu rupiah).PerbuatanTerdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:> Berawal Terdakwa melakukan pekerjaan sebagai sales korek api Terdakwasambilan menjual rokok
    Bal Isi 20 Slop; 1 SlopIsi 10 Bungkus; 1 Bungkus Isi 20 batang) berdasarkan pasal 62 UndangUndang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 39 Tahun 2007 terhadap barang bukti tersebut diatasdari pemeriksaan fisik, bahwa tidak dilekati pita cukai sebagaimana yangdiwajibkan dan berdasarkan Peraturan Menteri146/PMK.010/2017Keuangan Nomortentang tarif cukai hasil tembakau, Perhitunganberdasarkan nilai Cukai yang seharusnya dibayar atas tiap keping Pita Cukai.Cara perhitungan
    Tarif spesifik terendah untuk jenis Sigaret Kretek MesinPeraturan Menteri 146/PMK.010/2017 adalahsesual Keuangan NomorRp.370,00 (tiga ratus tujuh rupiah) per batang dengan hasil sebagai berikut: TARIF CUKAI utaH TOTALNILAI CUKAlMEREK yeusut 'S/BKS D cpegrkper JUMAH J YANG SEHARUSNYA(B13) BATANG EURUSY Be Tetish DIBAYARBENTTUMAN SKM GOLII 20 Rp 370 4.800 96.000 Rp 35.520.0004.800 96.000 35.520.000 Cara perhitungan Nilai Cukai perkeping Pita Cukai adalah : (Tarif Spesifik xJumlah Batang) Sehingga pungutan
Putus : 08-06-2011 — Upload : 07-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 P/HUM/2011
Tanggal 8 Juni 2011 — Drs. SIMBUN NUSSA, SUTEKATIYO, dkk. ; MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
5422 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HUM2011DPRD dilaksanakan setelah berakhirnya masa bakti anggota DPRDMurung Raya Periode 19992004 pada tanggal 18 Agustus Tahun2004 dan LHP BPK RI tersebut baru diketahui bulan April 2006,sehingga dibuatnya Surat, Nomor : DPRD.B/104/2006 tanggal 5April 2006 Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atasperhitungan APBD Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2004(Bukti P.10), dilanjutkan dengan Surat, Nomor : 175/112/2006tanggal 11 April 2006 Perihal : Mohon Penjelasan kembali hasilpemeriksaan atas perhitungan
    09SERI C Tahun 2000 (Bukti P.19) ;.Bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 menyebutkan"Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum PengelolaKeuangan Daerah" (Bukti P.20) ;12.Bahwa Proses Penetapan APBD menurut Pasal 22 ayat (1)Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 TentangPedoman Pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasankeuangan daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaantata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan
    Nomor 11 P/HUM/2011Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilihan umumberikutnya ;15.Bahwa dengan adanya hasil Audit BPK RI Perwakilan VI BanjarbaruNomor : 132/S/XIV.6/7/2005 Tanggal 29 Juli 2005, Bupati MurungRaya membuat surat Nomor : 05/RHS/BUP tanggal 10 Agustus2005 Perihal Hasil Pemeriksaan Atas Perhitungan APBDKabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2004 menegaskanuntuk menagih pengembalian uang biaya pemeliharaan kesehatandan uang pesangon dari mantan anggota DPRD Murung Rayaperiode 19992004
    , telah menimbulkan kegelisahan danketidaknyamanan segenap mantan anggota, sehingga atas namaseluruh mantan anggota DPRD Murung Raya Periode 19992004 ;Sehingga atas kesepakatan segenap Para Pemohon dibuatlahSurat Nomor : DPRD.B/104/2006 tanggal 5 April 2006, PerihalTindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Perhitungan APBDKabupaten Murung Raya TA. 2004, Kepada Bupati Murung RayaUp.
    Nomor 11 P/HUM/201110.Foto Copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MurungRaya tanggal 5 April 2006 Nomor : DPRD.B/109/2006 Perihal : TindakLanjut Hasil Pemeriksaan atas Perhitungan APBD Kabupaten MurungRaya TA.2004 (Bukti P10) ;11.Foto Copy Surat Plt.
Putus : 07-02-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1998 K/Pdt/2011
Tanggal 7 Februari 2012 — Direktur Utama PT. SINAR CONTINENTAL vs LILI SADELI, dkk
2624 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SinarContinental, dengan perincian :e Perhitungan dalam 1 (satu) minggu, dimana terjadi 3 x penarikan barang sisaproduksi, dengan keuntungan 1 x penarikan adalah Rp 2.000.000,00 (duajuta Rupiah) maka :e 3 x Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) = Rp 6.000.000,00 (enam jutaRupiah); Perhitungan bila diestimasikan dalam 1 (satu) bulan :maka :(3 x 4) x Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) = 12 x Rp 2.000.000,00 = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah) ;Bahwa, semenjak tahun 2007, keuntungan penarikan
    Koko Komana alias Koko AXsalah satu warga RW.14 sekaligus pengurus FGMPL RW.14, dimana pihak FGMPL mengalami kerugian materil dengan perincian, adalah sebagai berikut : Perhitungan dalam 1 (Satu) minggu, dimana terjadi 3 x penarikan barang sisaproduksi, dengan keuntungan 1 x penarikan adalah Rp 2.000.000,00 (duajuta Rupiah) ;Maka :3 x Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) = Rp 6.000.000,00 (enam jutaRupiah) ;e Perhitungan bila diestimasikan dalam 1 (satu) bulan :maka :Hal. 7 dari 14 hal. Put.
Putus : 26-08-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 616 K/PID/2015
Tanggal 26 Agustus 2015 — Eddy Handoko, dk
6126 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indotropic Luwuk keruangannya, lalu Terdakwa Eddy Handoko memerintahkan kepadaTerdakwa Il Rahmatan dengan mengatakan harga kapal dipotongharga ikan dan gurita milik Go Ke Bun dan buatkan kuitansi sisanyaditransfer, kemudian Terdakwa Il Rahmatan langsung membuatrincian atau perhitungan harga ikan dan gurita milik saksi korban GoHal. 2 dari 27 hal. Put. No.616 K/PID/2015Ke Bun yang berada di Perusahaan CV.
    Indotropic Luwuk keruangannya, lalu Terdakwa Eddy Handoko memerintahkan kepadaTerdakwa 11 Rahmatan dengan mengatakan harga kapal dipotongharga ikan dan gurita milik Go Ke Bun dan buatkan kuitansi sisanyaditransfer, kemudian Terdakwa 11 Rahmatan langsung membuatrincian atau perhitungan harga ikan dan gurita milik saksi korban GoKe Bun yang berada di Perusahaan CV. Indotropic Luwuk danmemotong harga pembelian ikan dan gurita tersebut untuk penjualan1 (satu) unit kapal KMN.
    Indotropic Luwuk keruangannya, lalu Terdakwa Eddy Handoko memerintahkan kepadaTerdakwa Il Rahmatan dengan mengatakan harga kapal dipotongharga ikan dan gurita milik Go Ke Bun dan buatkan kuitansi sisanyaditransfer, kemudian Terdakwa Il Rahmatan langsung membuatrincian atau perhitungan harga ikan dan gurita, mink saksi korban GoKe Bun yang berada di Perusahaan CV. Indotropic Luwuk danmemotong harga pembelian ikan dan gurita tersebut untuk penjualan1 (satu) unit kapal KMN.
    Indotropic Luwuk keruangannya, lalu Terdakwa Eddy Handoko memerintahkan kepadaTerdakwa Il Rahmatan dengan mengatakan harga kapal dipotongharga ikan dan gurita milik Go Ke Bun dan buatkan kuitansi sisanyaditransfer, kemudian Terdakwa Il Rahmatan langsung membuatrincian atau perhitungan harga ikan dan gurita milik saksi korban GoKe Bun yang berada di Perusahaan CV. Indotropic Luwuk danHal. 7 dari 27 hal. Put.
    Indotropic Luwukke ruangannya, lalu Terdakwa Eddy Handoko memerintahkankepada Terdakwa II Rahmatan dengan mengatakan harga kapaldipotong harga ikan dan gurita milik Go Ke Bun dan buatkansisanya ditransfer, kKemudian Terdakwa Il Rahmatan langsungmembuat rincian atau perhitungan harga ikan dan gurita miliksaksi korban Go Ke Bun yang berada di Perusahaan Cv.Indotropic Luwuk dan memotong harga pembelian ikan dan guritatersebut untuk penjualan 1 (satu) unit kapal KMN.