Sarman selaku pemilik dari Kegiatan Penambangan Emastersebut;Bahwa Terdakwa mendapatkan upah tergantung dari hasil yang didapatdengan perhitungan 40 % (empat puluh persen) untuk Terdakwa, 40 %(empat puluh persen) untuk Sdr.

Sarman selaku pemilik dari Kegiatan Penambangan Emastersebut;" Bahwa Terdakwa mendapatkan upah tergantung dari hasil yang didapatdengan perhitungan 40 % (empat puluh persen) untuk Terdakwa, 40 %(empat puluh persen) untuk Sdr.

Bahwa Para Terdakwa mendapatkan upah tergantung dari hasil yangdidapat dengan perhitungan 40 % (empat puluh persen) untuk Terdakwa, 40% (empat puluh persen) untuk Sdr. Sarman selaku pemilik tambang emasdan 20 (dua puluh) persen untuk biaya operasional;7.

yangturut melakukan peristiwa pidana tersebut, persyaratannya kedua orang ataulebih itu harus sama sama melakukan anasir dari persitiwa pidana tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta dipersidangan bahwaPara Terdakwa terbukti telah secara bersamasama dan turut serta melakukanusaha penambangan yang dilakukan dengan cara dan tahapantahapantertentu yang bertujuan untuk memperolah emas hasil tambang;Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan upah tergantung darihasil yang didapat dengan perhitungan

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan atas penyesuaianHarga yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT pada19Pembangunan Gedung Pasar Induk/Grosir Kota Jambiadalah senilai Rp. 4.205,000,000. ( empat Milyar Dua ratuslima juta rupiah ), dengan tata cara penghitungan berdasarkanKeppres 80 tahun 2003 sisteimatika lampiran Bab II Huruf E.11.

Bahwa Penggugat sudah pernah meminta penyesuian hargasebagaimana ketentuan mengenai Penyesuian Harga dengantata cara perhitungan berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 sistematika lampiran Bab II Huruf E; serta berdasarkan SuratEdaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2385/SJ tanggal 13Agustus 2008 perihal Penjelasan atas Pelaksanaan APBDsehubungan dengan kenaikan harga BBM yaitu.

(Empat milyar dua ratus lima juta rupiah ) dan In MaterilRp.1.000.000.000. ( satu milyar rupiah ) dengan alasan Penggugatdalam Surat Guagatanya tidak menguraikan secara jelas dan terinciserta perhitungan secara Yuridis kerugian dimaksud hinggamencapai nilai tersebut.2. Esepsi Van Beraad (Van Beraad exeptie )/ gugatan Prematur (belum waktunya diajukan ).1.

Bahwa hasil Perhitungan atas penyesuaian harga sepatutnya melaluiauditor independen atau sekurangkurangnya pihak ketiga yang dapatmenjadi acuan yang valid, tidak memihak, dengan kata lain kerugianTergugat Rekonpensi dhitung dan diterjemahkan di dalam internnyasendiri.6.

Menyatakan audit perhitungan penyesuaian harga yang telahdilakukan sendiri tanpa auditor atau pihak ketiga merupakankecerobohan dan berindikasi beritikad buruk.4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar gantikerugian materil sebesar Rp. 20.000.000. ( dua puluh jutarupiah ) dan kerugian immateriil sebesar Rp.5.000.000.000. (lima milyar rupiah )5.

ILV/217/HRD/SPHK/V/2014, tanggal 13 Mei 2014, terhadap karyawan bernama APEP SUJANA;: Surat Keterangan Kerja No. 326/SKK/HRGA/ILV/VIII/2014 tanggal 18Agustus 2014, atas nama karyawan APEP SUJANA ;: Berita Acara Perhitungan Tabungan Koperasi, Uang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Pinjaman Koperasi dan Warung Koperasitanggal 15 Agustus 2014, atas nama Karyawan APEP SUJANA ;: Surat Pemutusan Hubungan Kerja No.

ILV/199/HRD/SPHK/V/2014, tanggal 13 Mei 2014, terhadap karyawan bernama YAN R SUBANDI ;: Surat Keterangan Kerja No. 299/SKK/HRGA/ILV/VII/2014 tanggal 07Juli 2014, atas nama karyawan YAN R SUBANDI ;: Berita Acara Perhitungan Tabungan Koperasi, Uang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Pinjaman Koperasi dan Warung Koperasitanggal 02 Juli 2014, atas nama Karyawan YAN R SUBANDI ;T10A : Surat Pemutusan Hubungan Kerja No.

ILV/212/HRD/SPHK/V/2014,tanggal 13 Mei 2014, terhadap karyawan bernama ASEP JAMAL ;T10B : Surat Keterangan Kerja No. 295/SKK/HRGA/ILV/VII/2014 tanggal 03 Juli 2014, atas nama karyawan ASEP JAMAL ;T10C : Berita Acara Perhitungan Tabungan Koperasi, Uang PemutusanHubungan Kerja (PHK), Pinjaman Koperasi dan Warung Koperasitanggal 08 Juli 2014, atas nama Karyawan ASEP JAMAL ;63: Surat Pemutusan Hubungan Kerja No.

ILV/215/HRD/SPHK/V/2014, tanggal 13 Mei 2014, terhadap karyawan bernama TAUFIK HIDAYAT ;: Surat Keterangan Kerja No. 312/SKK/HRGA/ILV/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014, atas nama karyawan TAUFIK HIDAYAT ;: Berita Acara Perhitungan Tabungan Koperasi, Uang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Pinjaman Koperasi dan Warung Koperasitanggal 23 Juli 2014, atas nama Karyawan TAUFIK HIDAYAT ;: Surat Pemutusan Hubungan Kerja No.

Iluva GravureIndustry tidak mengatur pemberian uang pisah terhadap pekerja yang Putus HubunganKerja karena melakukan kesalahan berat, maka Majelis Hakim berpendapat olehkarena para Penggugat sudah cukup lama bekerja pada Tergugat maka patut berhakmendapat uang pisah untuk masingmasing Penggugat sebesar 2 (dua) bulan upahdengan perhitungan sebagai berikut : 1. TUIKONG 2 x Rp.12.500.000,00 =Rp.25.000.000,002.

., dengan datadata menurut perhitungan berdasarkan methode ephemeris sebagai berikut:1. Waktu Ijtima Akhir Dzulqodaha. Jam : 08:17:33 WIB.b. Hari : Sabtu PahingC. Tanggal : 10 Juli 20212. Matahari Terbenam (ghurub) : 17:29:163. Azimut Matahari (Az) > 292 12' 54"4. Azimut bulan (Az) > 295 42' 31"5. Tinggi Hilala. Haqiqi (geocentric) > 03 13 00"b. Mariy (topocentric) : 03 02' 01"Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No. 0321/Pdt.P/2021/PA.Jbg.C. Lama Hilal : 00 14' 22"d. Hilal Terbenam : 17:43:39 WIB.e.

Penetapan No. 0321/Pdt.P/2021/PA.Jbg.JombangBahwa, Hakim telah memeriksa laporan para syahid (perukyat) tersebutmengenai bagaimana yang bersangkutan melihat hilal, kKemudian Hakim telahmeneliti (memverifikasi) titik koordinat hilal yang dilihat oleh para perukyat ditempat rukyat dilaksanakan dan memperoleh datadata yang bersesuaianantara hasil perhitungan Pemohon dengan laporan perukyat sebagai berikut:1 Waktu matahari teroenam (ghurub) > 17:29:16 WIB.2 Waktu melihat hilal : 17.32 menit3 Perkiraan

Perhitungan yang harus diterima klien kami sehubungan denganng pesangon = 2 kali Pasal 156 ayat (2)P) =2x9xUpah= 2x 9x 2.040.000,= Rp36.720.000,Uang pergantian masa kerja = 1 kali Pasal 156 ayat (3)(UPMKk) = 1x 8x Upah= 1x 8x 2.040.000,= Rp16.320.000,Uang pergantian hak = perumahan, pengobatan dll = 15%x UPMK + UPH = Rp36.720.000 +Rp16.320.000 Xx 15%Rp53.040.000 x 15 % =Rp7.956.000Total yang diterima = UP + UMPK + UPH= Rp36.720.000 + Rp16.320.000 +Rp7.956.000= Rp60.996.000 (enam puluh jutaHalaman

Bahwa terhadap fakta hukum demikian sesuai dengan praktik peradilantepat PHK tanpa ada kesalahan, dengan perhitungan hak kompensasisesuai amar Judex Facti:3.

dengan perincian sebagai berikut: Masa Pajak Januari 2009 : Rp1.183.762,00Masa Pajak Februari 2009 : tidak adaTotal Koreksi : Rp1.183.762,00Bahwa penelaah tetap tidak mengakui kredit PPN Masukan sebesarRp1.183.762,00 tersebut karena Pemohon Banding menyampaikan pembetulanSPT PPN Masa Pajak Januari pada saat sedang dilakukan pemeriksaan atasPemohon Banding, sehingga atas PPN Masukan yang dikoreksi tersebut tidakdapat dikreditkan, dan oleh Pemeriksa diakui sebagai pengurang penghasilanbruto di dalam perhitungan

Putusan Nomor 911/B/PK/PJK/2015Kesimpulan:Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka Pemohon Bandingberpendapat bahwa Pemohon Banding masih memiliki hak / kesempatan untukmengkreditkan PPN Masukan sebesar Rp1.183.762,00;Bahwa dengan demikian perhitungan Pemohon Banding atas PPN yangterutang untuk Masa Pajak Maret 2009 adalah sebagai berikut: Jumlah menurut No Deskripsi Pemohon Banding Terbanding Selisih1. Penyerahan 7.111.269.711 7.111.269.711 2.

., dikabulkan sebagian mengenaimemperlihatkan dokumen atau foto formulir C1 Plano perhitungan suaracalon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten BulukumbaDaerah Pemilihan 1 (Dapil 1) yang meliputi Kecamatan Ujungbulu,Ujungloe dan Bontobahar, dengan berkoordinasi dengan Bawaslukabupaten dan kepolisian setempat; Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon/ Para TermohonKasasi berupa dokumen/ foto C1 Plano perhitungan suara calon anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Putusan Nomor 901/B/PK/PJK/2014 PPN Yang Terhutang 290.439.128Denda Bunga 139.410.781Total PPN yang masih harus dibayar 429.849.909 Bahwa mengingat kesulitan untuk menentukan masamasa penyerahan atasBKP yang belum dilaporkan seperti yang alami Terbanding sehingga PemohonBanding setuju atas perhitungan Terbanding untuk membagji jumlah PPN yangmasih harus dibayar selama tahun 2007 menurut Pemohon Banding sebesarRp290.439.128,00 dibagi 12 bulan atau Rp24.203.261,00 ditambah dengandenda kenaikan Rp24.203.261

,00;Bahwa perhitungan PPN Masa Pajak Maret 2007 yang terutang menurutPemohon Banding sebagai berikut: Jumlah MenurutNo URAIANPemohon Banding 1 Dasar Pengenaan Pajak:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanJumlah Pajak MasukanJumlah pajak yang dapat diperhitungkanJumlah perhitungan PPN Kurang BayarKelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaJumlah Kelebihan PajakPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 576.258.6511Jumlah seluruh Penyerahan 576.258.651Pemanfaatan JKP dari

Rasuna Said Blok X1, Kav.89, Kuningan Timur,Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, sehingga perhitungan Pajak PertambahanNilai menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis Rp629,599,802.00Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri Rp62,959,980.00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp1,448, 164,883.00PPN Kurang/(Lebih) Bayar (Rp1,385,204,903.00)Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp1,414,742,279.00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp29,537,376.00Sanksi Administrasi, berupa: Kenaikan

Berdasarkan data pembelian dan datapenyerahan yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) perhitungan Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) berbedabeda pada pemeriksaan, keberatan danbanding sebagai berikut: Pembelian tahap pemeriksaan, Rp26.165.866.879,00 datapenyerahan/penjualan Rp30.823.159.901,00 sedangkanpenyerahan/penjualan yang dilaporkan dalam SPT PPNRp30.796.774.898,00.

Rasuna Said Blok Xl, Kav.89, Kuningan Timur, Setiabudi,Jakarta Selatan 12950, sehingga perhitungan Pajak PertambahanNilai menjadi sebagaimana di atas;adalah tidak benar serta telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang

. 571/KMK.03/2003 Pasal 1; Sesuai dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan No.571/KMK.03/2003 Pasal 4 ayat (1) Pemohon Banding wajib melaporkanusahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; Pengusaha Kena Pajak dapat menggunakan Pedoman PengkreditanPajak Masukan dengan syarat PKP tersebut wajib memberitahukankepada kepala KPP tempat PKP tsb dikukuhkan dengan caramembubuhkan catatan pada SPT Masa PPN bahwa yang bersangkutanmenggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan.Sehingga menurut perhitungan

LainlainJumlah Pajak Yang Dapat DiperhitungkanJumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar : 7.432.080Kompensasi ke Masa Pajak berikutnyaPPN Kurang / (Lebih) Bayar 7.432.080 Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 780 B/PK/PJK/2017 Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) UU KUP 3.567.398b. Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUPJumlah sanksi administras 3.567.398Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar 10.999.478 2.

.03/2003tanggal 29 Desember 2003 yaitu dikukuhkan sebagai Pengusaha KenaPajak pada tanggal 1 Januari 2008 maka atas koreksi tersebut PemohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak menyetujui jika tidakdiperhitungkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PedagangEceran dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebesar 80 %(delapan puluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran (sesuaiPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.03/2008tanggal 31 Maret 2008), yaitu dengan perhitungan

780 B/PK/PJK/2017Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkanbahwa Tahun Pajak merupakan Tahun Buku yang merupakanbagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak, sehingga untukTahun Pajak 2008 menurut Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding masih dapat menggunakan NormaPenghitungan Penghasilan Neto sebesar 80 % (delapan puluhpersen) dikalikan dengan Pajak Keluaran berdasarkan PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.03/2008tanggal 31 Maret 2008, dengan perhitungan

berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganRI Nomor 45/PMK.03/2008, maka perhitungan Pajak yang terutangadalah sebagai berikut :Pajak Keluaran Rp. 74.320.800.

yang telah ditentukan dan apabila nomor yang keluar tidak sesuaidengan nomor yang ditebak maka pemasang dinyatakan kalah dan uangtaruhan menjadi milik Bandar yang bernama RIZAL PANE (belum tertangkap)dan terdakwa hanya berhubungan dengan NAWAN, dan cara pembayaranuang taruhan judi toto gelap antara terdakwa dengan pemain atau pemasangdilakukan secara tunai dan apabila nomor pemasang tembus atau kena makaperhitungan kalah menang dilakukan setelah nomor keluar diwarung tempatterdakwa ditangkap dan perhitungan

sama dengan nomor yang keluar maka pemasangdinyatakan menang dan akan memperoleh hadiah sebesar yang telahditentukan dan apabila nomor yang keluar tidak sesuai dengan nomor yangditebak maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milikBandar yang bernama RIZAL PANE (belum tertangkap) dan terdakwa hanyaberhubungan dengan NAWAN, dan cara pembayaran uang taruhan judi totogelap antara terdakwa dengan pemain atau pemasang dilakukan secara tunaldan apabila nomor pemasang tembus atau kena maka perhitungan

kalahmenang dilakukan setelah nomor keluar diwarung tempat terdakwa ditangkapdan perhitungan antara terdakwa dengan NAWAN dilakukan secara tunal yangHalaman 4 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.B/2018/PN Kisdilakukan setiap hari Selasa dan Jumat di tempat yang telah ditentukan olehNAWAN .

yang ditebak sama dengan nomor yangkeluar maka pemasang dinyatakan menang dan akan memperoleh hadiahsebesar yang telah ditentukan dan apabila nomor yang keluar tidak sesuaidengan nomor yang ditebak maka pemasang dinyatakan kalah dan uangtaruhan menjadi milik Bandar yang bernama Rizal Pane dan terdakwa hanyaberhubungan dengan Nawan; Bahwa cara pembayaran uang taruhan judi toto gelap antara Terdakwadengan pemain atau pemasang dilakukan secara tunai dan apabila nomorpemasang tembus atau kena maka perhitungan

Carmin masa kerja 15,11 tahun, upah/bulan Rp3.100.000,00(UMK 2016);Perhitungan :e 2x9xRp3.100.000,00 = Rp55.800.000,00;e 1x6xRp3.100.000,00 = Rp18.600.000,00:;Rp74.400.000,00;Rp11.160.000,00;Rp85.560.000,00;e Rp3.100.000,00 : 30x 12 = Rp 1.240.000,00:Total Rp96.800.000,00;Terbilang :(sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah); 15% x Rp42.297.640,00b.

Supriyono, masa kerja 13,1 tahun, upah/bulan Rp3.100.000,00(UMK 2016);Perhitungan :* 2x9xRp3.100.000,00 =Rp55.800.000,00;* 1x5x Rp 3.100.000,00 = Rp15.500.000,00:Rp71.300.000,00;* 15% x Rp42.297.640,00 =Rp10,695,000,00;Rp81.995.000,00; Rp3.100.000,00 :30x 12 =Rp 1.240.000,00;Total Rp83.235.000,00;Terbilang : (delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima riburupiah);Halaman 13 dari 24 hal.Put.Nomor 1103 K/Pdt.SusPHI/2017d.

Aris Diana Irfan,masa kerja13,11 tahun, upah/bulanRp3.100.000,00 (UMK 2016);Perhitungan :* 2x 9x Rp3.100.000,00* 1x5 x Rp3.100.000,00 15% x Rp42.297.640,00* Rp 3.100.000,00 : 30 x 12Total=Rp55.800.000,00;=Rp15.500.000,00;Rp71.300.000,00;=Rp10.695.000,00:Rp81.995.000,00;=Rp 1,240.000,00;Rp83.235.000,00;Terbilang : (delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima riburupiah);e.

Supriyono, masa kerja 15,11 tahun, upah/bulan Rp3.100.000,00(UMK 2016);Perhitungan :* 2x9 x Rp3.100.000,00* 1x6 x Rp3.100.000,00 15% x Rp42.297.640,00 Rp3.100.000,00 : 30 x 12Total=Rp55.800.000,00;=Rp18.600.000,00;Rp74.400.000,00;=Rp11.160.000,00;Rp85.560.000,00;=Rp1.240.000,00;Rp96.800.000,00;Terbilang : (Sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);f.

Komsatun, masa kerja 15,11 tahun, upah/bulan Rp 3.100.000,00(UMK 2016);Perhitungan :* 2x9x Rp 3.100.000,00* 1 x5x Rp3.100.000,00 15% x Rp42.297.640,00* Rp 3.100.000,00 : 30 x 12Total=Rp55.800.000,00;=Rp15.500.000,00;Rp71.300.000,00;=Rp10,695.000,00:Rp81.995.000,00;=Rp 1.240.000,00;Rp 83.235.000,00;Terbilang : (delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima riburupiah);Halaman 14 dari 24 hal.Put.Nomor 1103 K/Pdt.SusPHI/2017Total keseluruhan point 1 sampai dengan point 6 adalah sebesarRp540.105.000,00

Dan harga jual yang terjaditergantung dari biaya produksi masingmasing pesanan dari uraian tersebut,maka harga jual tidak dapat ditentukan berdasarkan perhitungan dan analisaFiskus. Jadi Pemohon Banding berkesimpulan tidak terjadi harga yang tidakwajar sehubungan dengan transaksi dengan pihakpihak yang mempunyaihubungan istimewa.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)(5.725.150)932.213.067 Kelebihan Pajak yang sudah : Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya5.725.1505.725.150 Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) Jumlah (a+b) PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)937.938.217 Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP341.324.719 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP84.626.418 Bunga Pasal 13 (5) KUP Kenalkan Pasal 13A KUP Kenaikan Pasal 17C (5) KUP Kenaikan Pasal 17D (5) KUP Jumlah (a+b+c+:d+e+f)425.951.137 Jumlah PPN yang masih

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)(5.725.150)(5.725.150) Kelebihan Pajak yang sudah : Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya5.725.1505.725.150 Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) Jumlah (a+b)5.725.1505.725.150 PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) Sanksi administrasi : Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+54) Bahwa dengan alasan dan latar belakang tersebut di atas Pemohon Bandingmohon Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Bandinguntuk membatalkan KEP2671/WP1.07/

Bahwa rincian perhitungan koreksi peredaran usaha sebesarRp8.590.369.043,00 terdapat dalam lampiran Memori PeninjauanKembali ini;. Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka koreksiPemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) atas peredaranusaha sebesar Rp8.590.369.043,00 telah sesuai dengan faktapembuktian dan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku yaitu Pasal 18 UndangUndang PPh danKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01/PJ.7/1993;9.

Putusan Nomor 685/B/PK/PJK/2014Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karenaperhitungan gross margin untuk transaksi penjualan kepada pihak afiliasi denganmenggunakan perhitungan Harga Pokok Penjualan yang menunjukkan grossmargin yang positif, dengan demikian indikasi transaksi penjualan yangdipengaruhi oleh hubungan istimewa (related party) yang menyebabkan nonarms lenght price sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) UndangUndang PPh tidak dapat dibuktikan sehingga

PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 14September 2018 mengadakan Bipartit.PENGGUGAT menolak permintaan TERGUGAT atas kompensasiPemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan perhitungan PKB + 60 (enampuluh) bulan upah.TERGUGAT menolak pemberian kompensasi Pemutusan Hubungan Kerjadari PENGGUGAT sesuai dengan perhitungan PKB + kebijakan 5 (lima)bulan upah.Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGGUGAT pada nomorHalaman 13 dari 31 Putusan Nomor 278/Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PST29 karena tidak berdasarkan UUTK

Perjanjian KerjaBersama Pasal 24 ayat (3) dengan perincian sebagai berikut: Perhitungan Pesangon Sesuai PKB = 1,5 X 21,3 X 6.198.000 = Rp.198.026.100, Uang Medical 15% =198.026.100X15% = Rp. 29.703.915, Cuti Panjang Proporsional 12 X 6.198.000/364 X 37,7=Rp. 7.703.228,Keterangan :12 adalah jumlah Bulan 1 tahun364 adalah jumlah hari dalam 1 tahun37,7 adalah jumlah cuti panjang yang dibayarCuti Tahunan yang belum diambil pada tahun berjalan =6.198.000/21,33x12 = Rp. 3.486.919,TOTAL PESANGON = Rp.

238.920,162,Perhitungan Kebijakan = 6.198.000 X 60 Bulan Upah = Rp.371.880.000.TOTAL PESANGON + KEBIJAKAN = Rp. 610.800.162,(Enam Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Seratus Enam PuluhDua Rupiah)Ill.

Pada dasarnya Tergugat dalam Bipartit sudahmenyatakan bersedia di PHK sepanjang diberikan pesangon derigan perhitunganPKB + kebijakan sebesar 60 bulan upah, yang mana perhitungan tersebut .yangbelum mencapai titik temu antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugathanya bersedia memberikan kompensasi perhitungan PKB + kebijakan 5 bulanupah;Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan bantahan atas dalildalilgugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam jawabannya yang padapokoknya sebagai berikut:Menimbang

PKB + 60 (enam puluh) bulan upah, dan Tergugatmenolak pemberian kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja dari Penggugatsesual dengan perhitungan PKB + kebijakan 5 (lima) bulan upah.Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal olehTergugat maka Majelis menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak,dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalildalil gugatannya dan Tergugatdiwajibkan membuktikan dalildalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal163 HIR Jo Pasal 1865 KUH Perdata ;

Harga pasar setempat(perhitungan terlampir) : Rp. 5.194.250,Selisih Rp. 765.750,Terdapat selisih yaitu(95 x Rp.765.750,) Rp. 72.746.250,d.

faktur hanyasebesar Rp.3.950.000/pcs, bilamana menghitung keuntungan dan harga yangwajar, maka seharusnya harga pembelian di tambah keuntungan, pajak danlainlain dengan jumlah tidak lebih dari 31,5% diatas harga pasar, jadi hargayang wajar adalah Rp. 5.194.250,/Pcs sehingga terjadi selisih/kerugiansebesar Rp. 72.746.250, (tujuh piluh dua juta tujuh ratus empat puluh enamribu dua ratus lima puluh rupiah)Bahwa pada item pekerjaan pengadaan Modem Tim Inspektorat Provinsi SulawesiSelatan menggunakan perhitungan

TAHIR hanya mampumengadakan 5 (lima) unit Laptop/Notebook (Non os) dengan harga satuan senilaiRp. 6.300.000, (enam juta tiga ratus ribu rupiah); Bahwa berdasar Audit Perhitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Tim InspektoratProvinsi Sulawesi Selatan terhadap dokumen Dugaan Tindak Pidana KorupsiPengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah pada Kantor Komunikasi,Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran2012, maka tim Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan

Harga pasar setempat(perhitungan terlampir) : Rp. 5.194.250,18Selisih Rp. 765.750,Terdapat selisih yaitu(95 x Rp.765.750,) Rp. 72.746.250,d.

Bahwa pembelian Laptop merek Axioo Type HNM sesuai faktur hanya sebesarRp.3.950.000/pcs, bilamana menghitung keuntungan dan harga yang wajar, makaseharusnya harga pembelian di tambah keuntungan, pajak dan lainlain denganjumlah tidak lebih dari 31,5% diatas harga pasar, jadi harga yang wajar adalahRp.5.194.250,/Pcs sehingga terjadi selisih/kerugian sebesar Rp. 72.746.250,;Bahwa pada item pekerjaan pengadaan Modem Tim Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatanmenggunakan perhitungan dari Inspektorat Kabupaten

KM. 29 Tahun 1997 tentang Struktur dan Golongan TarifPelayanan Jasa Kebandarudaraan Pada Bandar Udara Umum Pasal 2 danPasal 3 termasuk dalam kelompok pelayanan jasa kegiatan penerbangan yangmenurut Pasal 10 ayat (2) penetapannya dikonsultasikan dengan MenteriPerhubungan; dan Mekanisme konsultasi dan persetujuan penetapan tarif diaturdalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 28 Tahun 1999 tentangMekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan tarif Pelayanan JasaKebandar udaraan Pada bandar

Direksi Badan Usaha Kebandarudaraan yang selanjutnya disebut Direksimenyusun konsep usulan tarif dengan memperhatikan kepentinganpelayanan umum, peningkatan mutu pelayanan jasa, kepentinganpemakai jasa, peningkatan kelancaran pelayanan jasa, pengembalianbiaya dan pengembangan usaha, dilengkapi dengan data sebagaiberikut:1) dasar perhitungan usulan tarif (antara lain hasilperhitungan biaya pokok, kualitas pelayanan yangdiberikan, jangka waktu pemberlakuan tarif dengan biayapokok, perbandingan dengan

Bahwa Surat TERGUGAT Nomor PR 303/1/2 Phb 2009 tanggal 15 Januari2009 perihal Penyesuaian tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara(PJP2U) yang ditujukan kepada TERGUGAT II, merupakan suatu bagian darimekanisme penetapan tarif PUP2U, sebagaimana yang diamanatkan pasal 2huruf d, e dan f Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 28 Tahun 1999tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan TarifPelayanan Jasa Kebandarudaraan Pada Bandar Udara YangDiselenggarakan Oleh Badan Usaha Kebandarudaraan

untuk perbaikan Pelayanan JasaBandar Udara di Bandara Udara SoekarnoHatta Tangerang, Polonia Medan,dan Minangkabau Padang;Bahwa benar kerjasama tersebut adalah dalam rangka memberikan Sarandan Tanggapan atas Pelayanan atas Jasa Bandara Udara yang dikelola PTAngkasa Pura Il;Bahwa benar sepengetahuan saksi mekanisme kenaikan/penetapan tarifPelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) mengacu padaKeputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 28 Tahun 1999 tentangMekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan

Penerbangan dan dalam perspektifhukum untuk mewakili pengguna jasa bandar udara tersebut YLKI (YayasanLembaga Konsumen Indonesia) tersebut haruslah menerima kuasa dari parapengguna jasa yang merupakan setiap orang yang menikmati pelayanan jasaBandar Udara tersebut yang dalam hal ini termasuk Penggugat;Menimbang, bahwa dengan demikian baik Tergugat maupun Tergugat IIuntuk memenuhi ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 28Tahun 1999 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan

Bahwa Saksi mengaku sudah pernah menerima sejumlah handphone dariTerdakwa Mutiara Ayu masingmasing :e 9 iPhone 8 64 gigabyte dengan perhitungan harga per unit Rp. 8.000.000.(delapan juta rupiah) apabila di jumlah Rp. 72.000.000. (tujuh puluh dua jutarupiah).e 8 iPhone x 64 gigabyte dengan perhitungan harga per unit Rp. 12.000.000.(dua belas juta rupiah) apabila dijumlahkan berjumlah Rp. 96.000.000.

(sembilan puluh enam juta rupiah).e 6 iPhone x 64 gigabyte dengan perhitungan harga per unit Rp. 12.000.000.(dua belas juta rupiah) apabila bila dijumlahkan berjumlah Rp. 72.000.000.(tujuh puluh dua juta rupiah) .e 5 iPhone x 64 Gigabyte dengan perhitungan harga per unit Rp. 12.000.000.(dua belas juta rupiah) apabila dijumlahkan berjumlah Rp. 60.000.000. (enampuluh juta rupiah).Saksi 2.

Bahwa saksi Siti Kholifan sebetulnya merasa masih ada perhitungan hutang dariTerdakwa Mutiara Ayu Santara lebih dari Rp. 229.000.000.

(enam puluh juta rupiah)yang akan dipergunakan untuk pembelian lelang handphone merk iPhone 8dan iPhone x dari Bea Cukai di Bandara Soekarno Hatta tersebut saksi SitiKholifah dalam keterangannya sudah pernah menerima sejumlah handphonemasingmasing :9 iPhone 8 64 gigabyte dengan perhitungan harga per unit Rp. 8.000.000.(delapan juta rupiah) apabila di jumlah Rp. 72.000.000. (tujuh puluh duajuta rupiah). 8 iPhone x 64 gigabyte dengan perhitungan harga per unit Rp. 12.000.000.

(sembilan puluh enam juta rupiah). 6 iPhone x 64 gigabyte dengan perhitungan harga per unit Rp. 12.000.000.(dua belas juta rupiah) apabila bila dijumlahkan berjumlah Rp. 72.000.000.(tujunh puluh dua juta rupiah) . 5 iPhone x 64 Gigabyte dengan perhitungan harga per unit Rp. 12.000.000.(dua belas juta rupiah) apabila dijumlahkan berjumlah Rp. 60.000.000.

Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan seacra tersmenerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secraproporsional dengan masa kerja yakni dengan perhitungan :Masa kerja x 1 (satu) bulan upah.(2) Upah satu bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalahupah pokok ditambah tunjangantunjangan tetap.bahwa untuk perhitungan pembayaran THR Tahun 2013 bagi seluruhKaryawan PT.

Kesepakatan Bersama antara Serikat Karyawan Dirgantara Indonesia (SKDI)dengan Tergugat tertanggal 11 Pebruari 2013 dan sudah menjadi kebiasaan diPerusahaan Tergugat dasar perhitungan Bantuan Biaya Pendidikan terdiridariUpah Pokok (Base Pay) ditambah dengan Tunjangan Tetap dan tidak termasuktunjangan tidak tetap seperti tunjangan kehadiran sebagaimana bukti T13 s/d T17berupa Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan tahun 2008 berdasarkan SuratKeputusan Direksi PT.

Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor :SKEP/526/030.20/DUOOOO/PTD/08/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 sebagaimana bukti T11 ;Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 46 Perjanjian Kerja Bersama tahun2008 tidak berlaku lagi , maka yang menjadi dasar perhitungan dalam pemberianTunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2013 adalah Pasal 3 huruf a SuratKeputusan Direksi PT.

Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor: SKEP/377/030.20/DU0000/PTD/07/2013 tertanggal 15 Juli 2013 tentang Pemberian Tunjangan Hari83Raya Keagamaan Tahun 2013, maka dasar perhitungan pemberian Bantuan BiayaPendidikan tahun 2013 dan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun2013 dengan dasar perhitungan Upah Pokok (Base Pay) ditambah denganTunjangan Tetap dan tidak termasuk tunjangan tidak tetap seperti tunjangankehadiran sedangkan tunjangan keluarga diberikan apabila kondisi keuanganperusahaan sudah

memungkinkan, oleh karenanya pembayaran Tergugat kepadaPara Penggugat tidak terbukti adanya kekurangan pembayaran pemberian BantuanBiaya Pendidikan tahun 2013 dan kekurangan Tunjangan Hari Raya KeagamaanTahun 2013 maka dengan demikian terhadap petitum nomor 2 haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena dasar perhitungan Tergugat telahberdasarkan hukum yang mana telah sesuai dengan dasar perhitungan pemberianbantuan biaya pendidikan tahun 2013 dengan mengacu pada Surat KeputusanDireksi PT.

menyebabkanjumlah pajak yang masih harus dibayar berubah menjadi sebesar Rp342.142.559,00,dengan perincian sebagai berikut: Uraian Menurut MenurutWajib Pajak (Rp) Fiskus (Rp)Penghasilan Kena Pajak Pasal 26 7.448.212.867 7.448.212.867Pajak Penghasilan Pasal 26 1.111.077.352 1.362.652.763Setoran Masa PPh Pasal 26 (1.111.077.352) (1.111.077.352)PPh Pasal 26 Kurang Bayar 0 251.575.411Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 90.567.148PPh Pasal 26 yang Masih Harus Dibayar 0 342.142.559 Bahwa dari perhitungan

telah dijawab dan dalam Keputusan dimaksud telahdiputuskan bahwa keberatan Pemohon Banding ditolak, dengan rincian sebagai berikut: Uraian Semula Dikurangkan Menjadib (Rp) (Rp) (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 7448.212.867 0 7.448.212.867PPh Terutang 1.362.652.763 0 1.362.652.763Kredit Pajak 1.111.077.352 0 1.111.077.352Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya 0 0 0PPh Kurang (Lebih) Bayar 251.575.411 0 251.575.411Administrasi 90.567.148 0 90.567.148Jumlah yang Masih Harus Dibayar 342.142.559 0 342.142.559 Dari perhitungan

Perhitungan PajakHalaman 5 dari 17 halaman.

Putusan Nomor 353/B/PK/PJK/2012Bahwa setelah dilakukan perhitungan ulang menurut Pemohon Banding besarnya PajakPenghasilan Pasal 26 terutang adalah Nihil, dengan rincian sebagai berikut: Uraian Perhitungan JumlahPajak TerutangDasar Pengenaan Pajak 7.448.212.867PPh Pasal 26 yang Terutang 1.111.077.352Jumlah Pajak yang Dapat Dikreditkan Jumlah (1.111.077.352)Kekurangan Pokok PajakSanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Jumlah 0yang Masih Harus Dibayar 0NIHIL Bahwa perlu Pemohon Banding tambahkan

Perhitungan Pajak menurut Surat Keputusan Keberatanbahwa atas permohonan keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Terbanding menerbitkanKeputusan Keberatan yang menolak permohonan keberatan PemohonBanding.

Kesimpulan dan Perhitungan Pajak menurut Pemohon Banding bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, makaPemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak agarbanding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya dengan penghitunganPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang seharusnya terhutangadalah sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 250.647 .934,00Pajak Keluaran 25.064.793,00PPN Dibayar 14.721.270,00PPN Kurang / (Lebih) Dibayar 10.343.523,00Sanksi administrasi

Setiabudi SelatanKav.78, Jakarta Selatan 12920, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Maret 2008 menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp250.647.934,00Pajak Keluaran yang dipungut/dibayar sendiri Rp 25.064.793,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 14.721.270,00PPN Yang Kurang/(Lebih) dibayar Rp 10.343.523,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajakberikutnya Rp 0,00PPN Yang Kurang/(Lebih) dibayar

Setiabudi Selatan Kav.78, JakartaSelatan 12910;sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2008 menjadi sebagaimana perhitungan tersebut di atas adalah tidakbenar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan

Rp. 1.590.407.103,00bahwa dengan demikian perhitungan pajak terutang menurut Majelis adalah sebagaiberikut : Pemohon Terbanding Majelis Koreksi yangUraian (Rp) (Rp) (Rp) dikabulkan(Rp)Dasar Pengenaan Pajak Ekspor 4.369.186.987,00 0,00 4.369.186.987,00 (4.369.186.987,00) Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 0,00 4.369.186.987,00 0,00 4.369.186.987,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 0,00 436.918.699,00 0,00 436.918.699,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.614.067.341,00 1.590.407.103,00

1.590.407.103,00 0,00Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (1.614.067.341,00) (1.153.488.404,00) (1.590.407.103,00) 436.918.699,00Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikanke Masa Pajak berikutnya 0,00 0,00 0,00 0,00PPN yang kurang (lebih) dibayar (1.614.067.341,00) (1.153.488.404,00) (1.590.407.103,00) 436.918.699,00 MemperhatikanMengingat: Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan danpembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis a quo;: Undangundang Nomor

keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor:00129/407/08/431/10 tanggal 8 Januari 2010, atas nama: XXX, NPWP YYY,sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2008menjadi sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp. 4.369.186.987,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp. 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp. 0,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 1.590.407.103,00Jumlah perhitungan