PENERBITAN (SKPKB) PPN MASA PAJAK JANUARI TAHUN 2007 NOMOR00046/207/07/058/09 TANGGAL 25 MARET 2009.Bahwa SKPKB tersebut telah diterbitkan dengan perhitungan sebagai berikut: Menurut PKPMenurutFISKUSMasih Koreksi b Dasar Pengenaan Pajak : Penyerahan dipungut sendiri 1.495.224.854) 9 1.195.224.854 0Penyerahan dipungut pemungut 39.955.440 34.955.440 0Penyerahan tidak terhutang PPN 1.336.684.263 351.036.353 985.647.910Jumlah Penyerahan 2.866.864.557 1.881.216.647 985.647.910Pajak Keluaran : 149.522.477

13 6.418.139 6.418.139Sanksi Kenaikan Psl 13 0Jumlah (lebih)/kurang Bayar 19.789.263 19.789.263 Bahwa dari perhitungan tersebut diketahui bahwa Terbanding telah melakukankoreksi atas:1. Bahwa penambahan atas penyerahan tidak terutang PPN;2. Bahwa adanya perhitungan kembali PPN masukan.;a.1.

Santa Fe Indonusa NPWP 02.193.947.5058.000, alamat:Cilandak Commercial Estate 1208, Jalan Raya Cilandak KKO, Jakarta Selatan12560 dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:Halaman 8 dari 20 halaman. Putusan Nomor. 816/B/PK/PJK/2013Dasar Pengenaan Pajak Rp. 2.290.682.327Pajak Keluaran :a. Pajak Keluaran Seluruhnya Tarif Umum Rp. 225.572.689b.

menjadikanpenyerahan yang dilakukan diluar Daerah Pabean, sebagaimana yang telahdilakukan Termohon Peninjauan Kembali, dan hal inilah yang menjadi salahsatu pokok permasalahan dalam permohonan peninjauan kembali ini.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Nomor Put37350/PP/M.XV/16/2012 diucapkan 26 Maret 2012, telah memutus tanpamembahas apakah benar kewenangan tersebut ada pada TermohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat), dan Majelis Hakim Pengadilan Pajaktelah langsung menuju pada perhitungan

perpajakan.Bahwa seharusnya sesuai dengan logika hukum, perhitungan perpajakansebagaimana dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) , hanya memilki kekuatan hukum apabila Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) memilki wewenang yang diberikan olehperaturan perundangundangan yang menjadi landasan untuk melakukankoreksi.

Dengan demikiandalam sengketa PPN ini (termasuk sengketa PPN selama tahun 2007 dan 2008)hanyalah atas koreksi Pajak keluaran;Bahwa dalam proses pembahasan pemeriksaan Pemohon Banding telahmenyampaikan kembali perhitungan PPN Masa Juli 2008 yang terhutangmenurut Pemohon Banding berdasarkan data penjualan yang sebenarnyadengan menunjukan semua buktibukti pendukung penjualan yang terkaitnamun teetap diterbikan SKPKB PPN oleh Terbanding sebesar Rp.758.969.968,00 ;Bahwa adapun dalam proses Keberatan yang

Menurut Pemohon Banding data untuk mendukung penjualantelah Pemohon Banding sampaikan semua ke Pemeriksa sehingga jumlahpenjualan yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN tersebut adalahsama dengan pada saat pembahasan di pemeriksaan;Bahwa dalam berita acara pembahasan dengan Pemeriksa juga telahdiuraikan perhitungan PPN terhutang menurut Pemohon Banding namun datayang Pemohon Banding sampaikan tidak dipertimbangkan oleh Pemeriksa;Alasan BandingKoreksi Pajak Keluaran Rp.512.817.546,00a. bahwa

SPT : Rp. 1.254.583.163,00 Penjualan seharusnya : Rp. 1.739.426.867,00 Koreksi Penjualan >Rp. 484.843.704,00 Koreksi Pajak Keluaran :Rp. 48.484.367,00;Perhitungan Pajak Terhutang Menurut Pemohon Bandingbahwa berdasarkan alasanalasan yang Pemohon Banding ajukan tersebut diatas maka jumlah PPN Masa Juli 2008 yang terhutang menurut perhitunganPemohon Banding adalah sebagai berikut :Jumlah Penjualan : Rp. 1.739.426.867,00Pajak Keluaran yang dipungut sendiri: Rp. 173.942.687,00Pajak Masukan yang dapat

Bahwa pada saat pemeriksaan melakukan koreksi peredaranusaha sebesar Rp30.233.307.284,00 berdasarkan data yangberupa alat keterangan yang diterima dari KPP PratamaSidoarjo Selatan dengan perhitungan sebagai berikut : Menurut Pemohon PK Rp 42.407.549.114,00Menurut Termohon PK Rp 12.174.241.830,00Koreksi Rp 30.233.307.284,003.

Putusan Nomor 693/B /PK/1416.456.460.616,00 sehingga jumlah koreksi yang menjadisengketa sampai dengan proses banding adalah sebesar Rp25.951 .088.498,00 dengan perhitungan sebagai berikut :Menurut Pemohon PK Rp 42.407.549.114,00Menurut Termohon PK Rp 16.456.460.616,00Koreksi Rp 25.951.088.498,004.

adalah suatu pembayaran yangteratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tepatuntuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuanwaktu yang sama dengan pembayaran upah pokok";Bahwa pembayaran yang bersifat tetap seperti PIB karyawanbagian marine tersebut harus dimasukkan dalam perhitunganuang pesangon, uang penghargaan masa kerja, sertapenggantian hak yang tertunda, dasar hukumnya adalah Pasal157 UU No. 13/ 2003, yang menyatakan bahwa "Komponenupah yang digunakan sebagai dasar perhitungan

Dalam hal TLA di atas, sekalipun di dalam namanyaterdapat kata Temporary, tetapi mengingat sifatnyayang tetap dan pembayarannya teratur bersama upah pokok,maka sesuai dengan SE Menaker No 7/ Men/ 1990, Paragaraf2, Butir 1b di atas, TLA tersebut sama dengan tunjangan tetapdan merupakan komponen upah, dan atas dasar itu, sesuaidengan Pasal 157 UU No. 13/ 2003, oleh manajemen TergugatTLA tersebut dimasukkan dalam perhitungan uang pesangon,uang perghargaan masa kerja dan penggantian hak yangtertunda;

Bahwa berdasarkan hal di atas, sangat jelas, bahwa sepertihalnya TLA yang dibayarkan kepada semua karyawan, PIBkaryawan bagian marine pun merupakan komponen upah yangwajib dimasukkan dalam perhitungan uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan penggantian hak yang tertunda;Bahwa dari uraian di atas, juga jelas bahwa terdapat perbedaanyang sangat mendasar antara PIB yang dibayarkan kepadakaryawan bagian marine dan PIB yang dibayarkan kepadakaryawan bagian fabrikasi : selain nilai PIB karyawan bagianHal

baru 12% sehingga untuk periode tersebut masih adakekurangan 18%, sedangkan untuk periode upah bulanbulansebelum terdapat kekurangan sekitar 10% (P21) yang hinggasekarang belum dibayar;Bahwa berdasarkan SE Menaker No7/Men/1990, Paragraf 2,Butir 1b, PIB yang pembayarannya tetap 30% dari upah dansecara teratur dibayar bersama pembayaran upah pokok setiapbulan tersebut adalah komponen upah yang bersifat tetap atautunjangan tetap, sehingga berdasarkan Pasal 157 UU No. 13/2003 harus dimasukkan dalam perhitungan

No. 422 K/Pdt.Sus/2010uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yangtertunda, sementara dalam perhitungan uang pesangon danuang penghargaan masa kerja Penggugat, baru TLA yangdiperhitungkan, sedangkan komponen PIB belum dimasukkandalam perhitungan itu, dan atas dasar itu, maka juga terdapatkekurangan dalam pembayaran uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja, termasuk dalam pembayaranpenggantian hak yang tertunda (P4);3. PEMOTONGAN UPAH TERAKHIR YANG DILAKUKAN SECARA TIDAKSAH;3.1.

Bahwa upah yang tidak dibayar oleh Tergugat dan Tergugat II kepadaPara Penggugat sebesar Rp. 7.863.720, (tujuh juta delapan ratus enampuluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dengan perincian sebagaiberikut :PERHITUNGAN UPAH SELAMA BEKERJA YANG TIDAK DIBAYARTanggal 26 November 2008 sampai dengan 9 Desember 2008No Kama Upah per Uang Uang Uang premi JumlahupahUpah26 Jumlahupahhari makan transport hadir per hari nov9 des yg tidak dibayar20081 Margono Rp. 49.000, Rp. 4.000, Rp. 3.000, Rp. 4.000,

No. 320 K/Pdt.Sus/2011Pasal 19 PP No. 8 Tahun 1981, sehingga Tergugat Il secarabertanggung jawab renteng wajib membayar upah dimaksud dengandendanya, sebagai berikut :PERHITUNGAN UPAH SELAMA DIRUMAHKAN DAN DIPHKTanggal 10 Desember 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 No Nama Upah per Yang Kekurangan Upah10 Jumlah Dendahari dibayar upah Des 31kan Des 2008 1 Margono Rp. 49.000, Rp. 49.000, 19hariRp.931.000, Rp. 465.500, 2 Fatkur Rotib Rp. 36.000, Rp. 36.000, 19harRp.684.000, Rp. 342.000, 3 Suhedi Rp

PERHITUNGAN UPAH SELAMA DIRUMAHKAN DAN DIPHKTanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 Nama Upah per hari Yang Kekurangan Upah 1 Jumlah Dendadibayar upah Jan 31kan Des 2009Margono Rp. 948.500, Rp. 948.500,12 bulan Rp. 11.382.000, Rp. 5.691 .000.Fatkur Rotib Rp. 948.500, Rp. 948.500,12 bulan Rp. 11.382.000., Rp. 5.691 .000., Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 320 K/Pdt.Sus/2011 3 Suhedi Rp. 948.500. Rp. 948.500,12 bulan Rp. 11.382.000, Rp. 5.691.000,4 M.

Rp. 948.500,12 bulan Rp. 11.382.000, Rp. 5.691.000,15 Syaiful Rozi Rp. 948.500, Rp. 948.500,112 bulan Rp. 11.382.000, Rp. 5.691 .000,JUMLAH Rp. 70.730.000, Rp. 85.365.000.JUMLAH TOTAL Rp. 256.095.000, PERHITUNGAN UPAH SELAMA DIRUMAHKAN DAN DIPHKTanggal 1 Januari 2010 sampai dengan Maret 2010 No Nama Upahperhari Yang Kekurangan Upah 1 Jumlah dendadibayarUpah Jan 31kan Des 20091 Margono Rp. 1.031.500, Rp. 1.031.500,3 bulan Rp.3.094.500, Rp. 1.547.250.2 Fatkur Rotib Rp. 1.031.500, Rp. 1.031.500,3 bulan

Bahwa Tunjangan Hari Raya yang tidak dibayarkan oleh Tergugat danTergugat Il sebesar Rp. 34.620.250, (tiga puluh empat juta enam ratusdua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagaiberikut :PERHITUNGAN TUNJANGAN HARI RAYA 2009No Nama Masuk keija UMKtahun 2009 Tambahan THR Jumlahmenurutmasakerja1 Margono 26 Januari2001 Rp. 948.500, 2,5 X UpahRp. 2.371. 250,2 Fatkur Rotib 01 Oktober 1999 Rp. 948.500, 2,5 X UpahRp. 2.371. 250,3 Suhedi 01 Februari2001 Rp. 948.500, 2,5 X UpahRp. 2.37

Mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SuratKetetapan Pasal 26 Nomor:00008/204/10/073/12 tanggal 27 April 2012;Bahwa adapun perhitungan pajak menurut Keputusan Terbanding tersebut diKurang Bayar Pajak Penghasilanatas adalah sebagai berikut: (Rp) (Rp) (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 20.247.193.872,00 0,00 20.247.193.872,00Pajak Penghasilan Terutang 4.049.438.774,00 0,00 4.049.438.774,00Kredit Pajak 1.266.383.934,00 0,00 1.266.383.934,00Kompensasi Tahun / MasaPajak Sebelumnya 0,00 0,00

Hasyim Ashari No. 125, Cideng, Gambir,Jakarta Pusat 10150, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 MasaPajak Januari sampai dengan Desember 2010 menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp20.247.193.872,00Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang Rp 1.266.383.934,00Kredit Pajak Rp 1.266.383.934,00PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar Rp 0,00Sanksi administrasi Rp. 0,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap iyaitu Putusan

Putusan Nomor 907/B/PK/PJK/2016Sehingga perbandingan perhitungan PPh Pasal 26 terutangantara Pemohon Peninjauan Kembali dan TermohonPeninjauan Kembali adalah sebagai berikut: Menurut Pemohon Banding Menurut TerbandingNo UraignRoyalti Tari PPhPasal26 Royalti rel PPh Pasal 26(Rp) JFPH) (Rp) (Rp) PPh (Ry)1 4 Gama cosuonngors cts obasuoonoanl 121soan1 nero Cinalncnaion! 254kamood tl i8anuanil aaa sal Panne.

Hasyim Ashari No. 125,Cideng, Gambir, Jakarta Pusat 10150, sehingga perhitungan PajakHalaman 19 dari 22 halaman.

Putusan Nomor 907/B/PK/PJK/2016Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010menjadi sebagaimana perhitungan tersebut di atas (halaman 2);adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang

dengan posita perkara sebagai berikut :Alasan FormalHalaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 154 B/PK/PJK/2011bahwa Surat Keberatan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak SKPKB PPhBadan diterbitkan dan pengajuan banding juga dimasukkan masih dalam kurun waktu 3(tiga) bulan;bahwa Surat Banding diajukan secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia danditandatangani oleh pejabat yang berwenang di perusahaan;bahwa Surat Banding dilampiri dengan Surat Keputusan yang diajukan banding dandisertai perhitungan

PPh Badan Tahun 2006 menurut Pemohon Banding;bahwa dalam pengajuan banding ini, 50% dari SKPKB telah dilunasi sejumlahRp.207.350.000,00;Alasan MaterialKoreksi Penghasilan Bunga sebesar Rp.999.182.944,00bahwa menurut perhitungan Keputusan Terbanding Nomor KEP803/WPJ.10/BD.06/2008 adalah sebagai berikut :Atas Kredit Lancar Rp. 358.442.053,00Atas Kredit NPL R 40.74 1Menurut Pemohon Banding Rp. 999.182.944,00Koreksi Terbanding Rp. 0Rp. 999.182.944,00Koreksi atas Kredit Lancar sebesar Rp.358.442.053,00bahwa

tidak pernah ada koreksi mengenai penghasilan bunga atas kredit Non2Performing dan arahan dari Terbanding mengenai ketentuan melampirkan DaftarDebitur yang kreditnya termasuk Non Performing sebagai lampiran SPT Tahunan;Koreksi Penyusutan Aktiva ProduktifMenurut KEP803/WPJ.10/BD.06/2008 Rp. 39.081.858,00Menurut Pemohon Banding Rp. 891.647.404.00Koreksi Terbanding Rp. 852.565.546,00bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima seluruhnya koreksi tersebut karenamenurut Pemohon Banding terdapat kesalahan perhitungan

atas salah satu nasabahPemohon Banding yang bernama Ashadi dimana Terbanding menghitung berdasarkangroup bukan atas perorangan;bahwa dari penjelasan tersebut di atas, maka perhitungan PPh Badan yang seharusnyaadalah sebagai berikut :Penghasilan Neto Rp.(16.302.941,00)Penghasilan Kena Pajak Rp.(16.302.941,00)PPh Terutang 0Kredit Pajak Rp. 70.489.986,00Lebih Bayar Rp.(70.489.986,00)bahwa demikian pengajuan banding yang dapat Pemohon Banding sampaikan, PemohonBanding berharap Pengadilan Pajak dapat

BPRAruna Adidaya Santosa, NPWP: 01.462.759.0506.000. alamat: Jalan HOSCokroaminoto No.8 B, Kudus, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2006 menjadi sebagai berikut:Penghasilan Neto (Rugi) (Rp. 36.870.627,00)Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 154 B/PK/PJK/2011Pajak Penghasilan yang terutang Rp. 0,00Kredit Pajak Rp. 70.489.986,00Pajak yang Iebih dibayar Rp. 70.489.986,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta

MUHAMAD APIP Bin (alm) OON SUHANDA bersamasama dengan saksi EDISUPRIYADI HARIYANTO, SE dan saksi DAKRI dari pihak Kontraktor Pelaksanamencapai 88,740% (yang hanya berdasarkan kesepakatan) dengan cara penjumlahanseluruh nilai bobot penyelesaian masing masing item pekerjaan hasil komulatif yangdicapai setiap minggunya berdasarkan perhitungan jumlah Volume hasil ofname yangdilaksanakan secara berkala setiap akhir minggu dengan jumlah nilai bobot penyelesaianhasil perhitungannya sesuai yang tertuang

dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan mingguke s/d minggu ke XX sebagaimana terlampir didalam dokumen Laporan HasilPengawasan, padahal seharusnya didasarkan atas penghitungan jumlah Volumemasing masing jenis item pekerjaan yang terpasang dilapangan, sehingga terdapat15Bahwa dengan adanya perhitungan Laporan Pekerjaan Pengawasan yang dilakukandilapangan oleh terdakwa 2.

MUHAMAD APIP Bin (alm) OON SUHANDA bersamasama dengan saksi EDISUPRIYADI HARIYANTO, SE dan saksi DAKRI dari pihak Kontraktor Pelaksanaditentukannya mencapai 88,740% (yang hanya beerdasarkan kesepakatan) dengancara penjumlahan seluruh nilai bobot penyelesaian masing masing item pekerjaan hasilkomulatif yang dicapai setiap minggunya berdasarkan perhitungan jumlah Volume hasilofname yang dilaksanakan secara berkala setiap akhir minggu dengan jumlah nilai bobotpenyelesaian hasil perhitungannya sesuai

yang tertuang dalam Laporan KemajuanPekerjaan minggu ke s/d minggu ke XX sebagaimana terlampir didalam dokumen25Laporan Hasil Pengawasan, padahal seharusnya selaku Pihak Konsultan Pengawaspenghitungan jumlah atas Volume masing masing jenis item pekerjaan yang terpasangdilapangan, sehingga akibatnya terdapat selisin perbedaan sebesar sisa 11,26% atausenilai Rp. 346.676.186; Bahwa atas perhitungan Laporan Pekerjaan Pengawasan yang dilakukan dilapanganoleh terdakwa 2.

DAKRI dengan harga borongan sebesar Rp.1.595.272.000, atau senilai 70% dari nilai total pembayaran yang berhak diterima totalsebesar Rp. 2,427.817.904, yakni dengan keuntungan sebesar 10% atau sebesar Rp.242.781.790, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :a. Jumlah penerimaan di rekening PT Nadzif Putra setelah dipotong PPN dan PPh 21Total sebesar Rp. 2.427.817.904..b. Jumlah pembiayaan kepada sdr. DAKRI Rp. 1.470.000.000.,.c.

Prasyarat Pembayaran 50% BandingBahwa atas Pajak yang terhutang atas Surat Keputusan TerbandingNomor: KEP45/WPJ.08/2014 tanggal 24 Januari 2014, PPN Masa Januari2009 atas SKPKB Nomor: 00039/207/09/402/12 tanggal 30 Oktober 2012,Pemohon Banding telah membayar 50% atas hutang pajak tersebut,sebagai Prasyarat Formal Banding;Aspek Material;Bahwa adapun perhitungan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama TangerangBarat adalah sebagai berikut:Jumlah Penyerahan yang kena PPN Rp 9.587.384.818,00PPN yang harus

Jumlah perhitungan PPN Kurang/lebih Bayar (Rp 293.166.745,00)d. Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa Rpberikutnya 293.166.745,00e. PPN yang kurang dibayar Rp 0,00f. Sanksi administrasi Rp 0,00g.

akan beralih dariTermohon Peninjauan Kembali dan mencari dealer lain danperusahaan pembiayaan//easing lain.Bahwa uraian dan penjelasan jalur distribusi penjualan sepeda motormerek Yamaha di Indonesia dan buktibukti yang diserahkan olehTermohon Peninjauan Kembali dalam persidangan, meliputi bukukas, rekening koran bank, buku besar, nota kredit, invoice penagihanke perusahaan pembiayaan/leasing serta dokumen lainnya yangterkait, diketahui contoh perhitungan penerimaan hasil penjualanuntuk satu unit

Buku Kas Masuk Saat Penerimaan Uang Muka (downpayment);> Perhitungan pembelian sepeda motor Yamaha Mio: Uang Muka (down payment) Rp 2,000,000.00Nota Kredit Diskon Channel Rp 600,000.00 Diskon Kredit Leasing Rp 200,000.00R 800,000.00)Terima Kas Rp 1,200,000.00 > Perhitungan pembelian sepeda motor Yamaha Vixion: Uang Muka (down payment) Rp 9,000,000.00Nota Kredit Diskon Channel Rp 700,000.00 Diskon Kredit Leasing Rp 200,000.00R 900,000.00)Terima Kas Rp 8,100,000.00 Bahwa uang muka (down payment) pembelian

penagihan kepada perusahaan pembiayaan/leasing atas pembelian sepeda motor Yamaha Mio: Harga Motor Off The Road Rp 10,636,500.00Biaya Pengurusan SuratSurat Rp 1,646,500.00Harga Motor On The Road Rp 12,285,000.00Uang Muka (down payment ) R 2,000,000.00)Rp 10,285,000.00Ditambah Leasing Member Insetive Rp 450,000.00 Pengganti Diskon Kredit Leasing Rp 200. 000.00Penerimaan Kas Bank Transfer Dari Leasing Rp 10,935,000.00 + Perhitungan penagihan kepada perusahaanpembiayaan/leasing atas pembelian sepeda

saksi TEGUH dan saksi NOVAN menerima fotocopypaket pekerjaan untuk mempelajari terlebin dahulu paket pekerjaan tersebut,selanjutnya dikarenakan saksi TEGUH dan saksi NOVAN terbentur modaluntuk pembelanjaan bibit tersebut akhirnya saksi NOVAN menawarkan paketpekerjaan dari Terdakwa tersebut kepada saksi FUAD dan disepakatibersama antara saksi TEGUH saksi NOVAN dan saksi FUAD untukmelaksanakan paket pekerjaan tersebut dan saksi FUAD bersedia membantuuntuk mencukupi modal yang dipergunakan dengan perhitungan

Hj idaNurhamida, Msi Binti INDUN.Bahwa dikarenakan saksi dan saksi Novan terbentur modal untukpembelanjaan bibit tersebut akhirnya saksi Novan menawarkan paketpekerjaan dari Terdakwa tersebut kepada saksi Fuad dan disepakatiHalaman 11 dari 36 Putusan Nomor 148/Pid.B/2017/PN Bibbersama antara saksi, saksi Novan dan saksi Fuad untuk melaksanakanpaket pekerjaan tersebut dan saksi Fuad bersedia membantu untukmencukupi modal yang dipergunakan dengan perhitungan profit sharing.Bahwa selang 1 (satu) minggu

Bahwa pada saat itu saksi mengalami kerugian modal untukpembelanjaan bibit kemudian saksi menawarkan paket pekerjaan kepadasaksi Susetyo untuk mendanai sisa pembayaran proyek tersebut dandisepakati antara saksi dan saksi Susetyo untuk mendanai sisapembayaran tersebut dengan perhitungan profit sharing.

Hj. idaNurhamida, Msi Binti Indun.Bahwa dikarenakan saksi dan saksi Teguh terbentur modal untukpembelanjaan bibit tersebut akhirnya saksi menawarkan paket pekerjaandari Terdakwa tersebut kepada saksi Fuad dan disepakati bersamaantara saksi, saksi Teguh dan saksi Fuad untuk melaksanakan paketpekerjaan tersebut dan saksi Fuad bersedia membantu untuk mencukupimodal yang dipergunakan dengan perhitungan profit sharing.Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 148/Pid.B/2017/PN Bib Bahwa selang 1 (satu) minggu

Pada saat itu saksi Fuad mengalami kekurangan modal untukpembelanjaan bibit kKemudian saksi Fuad menawarkan paket pekerjaankepada saksi Susetyo untuk mendanai sisa pembayaran proyek tersebutdan disepakati antara saksi Fuad dan saksi Susetyo untuk mendanai sisapembayaran tersebut dengan perhitungan profit sharing.

AtasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Masa Pajak Februari 2010 Nomor00013/207/10/058/11 tanggal 25 Agustus2011, maka Pemohon Banding mengajukan Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak KEP1796/WPJ.07/2012 tanggal 1 Oktober 2012tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00013/207/10/058/11 tanggal 25 Agustus 2011 Masa Pajak Februari 2010;Dasar Formal;Surat Ketetapan Pajak;Bahwa perhitungan

Putusan Nomor 1097/B/PK/PJK/2015 d.5 Kegiatan Membangun Sendirid.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan SemulaTidak Untuk Diperjualbelikand.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x1.a.2 atau 1.d.7)b. Dikurangi :b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang samab.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanb.3.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0 088.776.679 88.776.6790 00 01.533.982.872 1.408.752.9360 00 00 01.533.982.87201.533.982.8721.445.206.1931.445.206.193 1.408.752.93601.408.752.9361.319.976.2571.445.206.193 b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ..... (pembetulan) 0 0c. Jumlah (a+b) 1.445.206.193 1.445.206.193PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) 0 125.229.936Sanksi administrasi : 0 0a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 0b.

Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (2a2d) (1.444.887.918)3 Kelebihan Pajak yang sudah : c. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyad. Dikompensasikan ke Masa Pajak ..... (karena pembetulan)c. Jumlah (a+b) 1.445.206.19301.445.206.193Halaman 8 dari 42 halaman. Putusan Nomor 1097/B/PK/PJK/2015 PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 318.275Sanksi administrasi : 0a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 318.275b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0d. Kenaikan Pasal 13A KUP )e.

kembali) ............. 318.275Pajak Masukan yang dapat dikreditkan (perhitungan kembaii) 768,777 976Bahwa dengan demikian, atas koreksi Terbanding terhadappenghitungan kembali Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkansebesar Ro 125.229.936,00 maka sebesar Ro 318.275,00 tetapdipertahankan, sedangkan sisanya sebesar Rp 124.911.661,00 tidakdapat dipertahankan;Bahwa ketentuan perundangundangan yang digunakan sebagaidasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara a quo adalahsebagai berikut:2.1.

Bahwa, Tergugat bahkan selalu. perhitungan dalammemberikan nafkah kepada Penggugat, yang membuatPenggugat terpaksa bekerja demi memenuhi kebutuhan danmencukupi perekonomian keluarga;6.4. Bahwa, sejak Penggugat bekerja Tergugat malah justrusering menaruh rasa curiga kepada Penggugat, padahalPenggugat selalu berusaha menjadi seorang isteri yang setia danselalu menjaga kehormatan dan keharmonisan keluarga;7.

kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon; Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak; Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukundan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugatsudah tidak harmonis lagi karena sering berselisin dan bertengkar; Bahwa, saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang seringadalah cekcok mulut; Bahwa, saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat selalu perhitungan

tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugattinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon; Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak; Bahwa, saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukundan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis karena seringberselisin dan bertengkar; Bahwa, saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut adalahsering cekcok mulut; Bahwa, saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebutadalah Tergugat selalu perhitungan

Bahwa, penyebab perselisinan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selalu perhitungan dalammemberikan nafkah kepada Penggugat, yang membuat Penggugatterpaksa bekerja demi memenuhi kebutuhan dan mencukupiperekonomian keluarga;5. Bahwa, puncak perselisihnan antara Penggugat dan Tergugatadalah sejak lebih kurang 7 bulan, Penggugat pergi meninggalkanTergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampaisekarang6.

perubahan status dan Pengusaha tidak mau melanjutkanhubungan kerja;Menyatakan, bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 belum membayarkanPesangon, Penghargaan Masa Kerja, dan Penggantian Hak yangseharusnya diterima akibat pemutusan hubungan kerja terhadapPenggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, dan Penggugat 4;Menyatakan besarnya Uang Pesangon, Uang Penghargaan MasaKerja, dan Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima yangbelum dibayarkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugatpenggugat adalah dengan perhitungan

dan perincian sebagai berikut:1) Penggugat 1 dengan masa kerja 19 (sembilan belas) tahun: 2 kaliUang Pesangon (UP) ditambah 1 kali Uang Penghargaan MasaKerja (UPMK), dan ditambah Uang Penggantian Hak (UPH)dengan perhitungan untuk Uang Pesangon sebesar 2 kali (masakerja 19 (sembilan belas) tahun) berarti Uang PesangonnyaHalaman 2 dari 15 hal.Put.Nomor 628 K/Padt.SusPHI/2018adalah 9 (sembilan) bulan upah yaitu 9 (sembilan) kaliRp2.577.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)= Rp23.193.000,00

kerjanya 13 (tiga belas)Halaman 3 dari 15 hal.Put.Nomor 628 K/Padt.SusPHI/2018tahun yaitu 5 (lima) bulan upah, yaitu 5 (lima) kali Ro2.667.000,00(dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) =Rp13.335.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh lima riburupiah) dan Uang Penggantian Hak berupa PenggantianPerumahan sebesar 15% (lima belas persen) dari uang pesangonditambah penghargaan masa kerja, yaitu. berjumlahRp9.201.150,00 (sembilan juta dua ratus satu ribu seratus limapuluh rupiah), sehingga perhitungan

Penghargaan Masa Kerja untukpekerja yang masa kerjanya 14 (empat belas) tahun yaitu 5 (lima)bulan upah, yaitu 5 (lima) kali Rp.2.742.000,00 (dua juta tujuh ratusempat puluh dua ribu rupiah) = Rp13.710.000,00 (tiga belas jutatujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan Uang Penggantian Hak berupaPenggantian Perumahan sebesar 15% (lima belas persen) dari uangpesangon ditambah penghargaan masa kerja, yaitu berjumlahRp9.459.900,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribusembilan ratus rupiah), sehingga perhitungan

Sarana UsahaSejahtera Insanpalapa, NPWP 02.778.945.2609.001, beralamat di JalanKetintang 152A, Surabaya sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Oktober2009 yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:Halaman 4 dari 15 halaman.

Bahwa berdasarkan uraian dan perhitungan tersebut di atas, PutusanMajelis Hakim pengadilan Pajak yang menerima permohonan bandingTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) danmembatalkan sebagian koreksi yaitu sebesar nilai potongan hargaatau diskon penjualan sebesar Rp33.114.657,00 tersebut adalah tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku yaitu bahwa potongan harga yang dapat dikurangkanadalah potongan harga yang tercantum di dalam Faktur Pajak.

Sarana Usaha Sejahtera Insanpalapa, NPWP02.778.945.2609.001, beralamat di Jalan Ketintang 152A, Surabayasehingga perhitungan PPN Masa Pajak Oktober 2009 yang masihharus (lebih) dibayar menjadi sebagaimana perhitungan diatas,adalah tidak benar serta nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan

Bahwa untuk itu besarnya nilai BIAYA, KERUGIAN DAN BUNGA yangdiderita oleh Penggugat dan harus dibayar oleh Tergugat saat ini adalah totalselurunnya sebesar Rp. 819.027.800,(delapan ratus Sembilan belas juta duaHalaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pat.G/2020/PN SDApuluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian perhitungan sebagaiberikut:a.

NILA SISA ANGSURAN POKOK pinjaman yang belum dilunasi olehTergugatsejak Mei 2012 sd Oktober 2013 total sebesar Rp. 23.381.879,(duapuluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluhSembilan rupiah), dengan rincian perhitungan sebagai berikut:1. Plafond Pinjaman : Rp.30.000.000,2. Total Pembayaran Angsuran Pokok : Rp.6.618.121,3. Sisa Angsuran Pokok (1 2) : Rp.23.381.879,b.

BUNGA PINJAMAN yang tertunggak atau tidak dibayar olen Tergugat sejakMei 2012 sd Oktober 2013 total total seluruhnya sebesar Rp. 7.548.121,(tujuhjuta lima ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh satu rupiah) denganrincian perhitungan sebagai berikut;1. Plafond Pinjaman : Rp.30.000.000,2. Bunga pinjaman per bulan :1,8%3. Total kewajiban bunga per bulan hingga Oktober 2013 : Rp.12.960.000,4. Total pembayaran bunga Debitur : Rp.5.411.879,5.

Bahwa pada bukti P3 maka besarnya bunga pinjaman adalah 1,8%/ bulandengan perhitungan besarnya angsuran beserta bunganya untuk setiapbulannya adalah sebesar Rp.1.790.000,00;5.

Kurang Bayar danSurat Keputusan Keberatan diterbitkan oleh KantorPelayanan Pajak Jakarta Pasar Minggu berdasarkan hasilpemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pemeriksaan danPenyidikan Pajak Jakarta Tiga dengan rincian:Penghasilan Neto Rp.192.233.101,00Penghasilan Kena Pajak Rp.192.233.000,00Pajak Penghasilan terutang Rp.48.919.900,00Kredit Pajak Rp.0Pajak Kurang dibayar Rp.48.919.900,00Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP Rp.13.697.572,00Pajak yang masih harus dibayar Rp.62.617.472,00Bahwa perhitungan

tersebut tetap dipertahankan dalamSurat Keputusan Keberatan;Bahwa perbedaan perhitungan besarnya Pajak PenghasilanBadan yang terutang antara Surat Ketetapan Pajak KurangBayar maupun Keputusan Keberatan dengan PajakPenghasilan Badan menurut Pemohon Banding disebabkanoleh equalisasi pendapatan dari Semarang;Bahwa surat penjualan Semarang untuk pengambilanDelivery Order (DO) dari Pertamina hanya untuk Tahun1998, namun ternyata pihak Semarang di Tahun 2001 masihmengambil DO dari Pertamina tanpa sepengetahuan

Penggugat menyatakan bahwa alasanyang dikoreksi adalah Jumlah Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harusdipungut sendiri, sementara Tergugat tidak melakukan koreksi terhadap JumlahPenyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri, namun Tergugatmelakukan koreksi terhadap Kompensasi Kelebihan Bulan Lalu dengan koreksi sebesarRp.797.099.705,00, sehingga Tergugat menyakini bahwa alasan Penggugat sangatbertentangan (kontradiktif) dengan koreksi Tergugat;bahwa Tergugat menyakini bahwa perhitungan

menurut Penggugat bertentangan(kontradiktif) dengan alasan Penggugat menyetujui koreksi Tergugat sehingga pengajuankeberatan Penggugat atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00728/207/10/055/12 tanggal 21 Juni 2012 Masa Pajak Oktober2010 tidak memiliki kepastian hukum, yaitu alasan dan perhitungan pajak menurutPenggugat menimbulkan penafsiran ganda, sehingga permohonan dimaksud tidak dapatdiperhitungkan;bahwa menurut Majelis permohonan keberatan Penggugat

SengketaMenurutTerbandingMenurutPemohonBandingMenurutTerbandingMenurutPemohonBandingMenurutMajelisPut.43766/PP/M.V1I/16/2013PPN2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi DasarPengenaan Pajak PPN Masa Pajak Maret 2008 sebesar Rp 35.900.013,00;bahwa berdasarkan rekap Faktur Pajak Keluaran dalam Kertas Kerja Pemeriksaan, DPPFaktur Pajak Standar menurut Terbanding adalah sebesar Rp.1.521.206.783,00 sedangkanDPP Faktur Pajak Standar yang dilaporkan Pemohon Banding sebesar Rp. 1.485.306.770,00sehingga terdapat selisih perhitungan

XXX,dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak : Ekspor 0,00 Penyerahan yg PPNnya harus dipungut sendiri Rp 1.521.206.783,00 Penyerahan yg PPNnya tidak dipungut Rp 0,00 Penyerahan yg tidak terutang PPN Rp 0,00 Dikurangi: Retur Penjualan 0,00Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 1.521.206.783,00Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri Rp 152.120.678,00Pajak yg dapat diperhitungkan Rp 622.864.938,00PPN yang kurang/ (Lebih) dibayar Rp (470.744.260,00)Dikompensasikan ke masa pajak

Nomor 225/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn22.23.24.Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja aquo adalah tidak sahatau batal demi hukum, maka menjadi patut dan layak menurut hukumbagi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medanmenghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesualpasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sebesar 15 % sesuai Pasal156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengandasar perhitungan

Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat untukmembayar kepada Penggugat terkait upah Proses selama PenyelesaianPerselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, terhitung sejak Penggugat diPHK (September 2018) sampai dengan Juli 2020 (sejak Gugatandidaftarkan s/d Putusan Pengadilan Tingkat I/ estimasi 50 hari kerja, Vide.Pasal 103 UU RI No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisinanHubungan Industrial) atau 22 (dua puluh dua) bulan gaji/ upah berjalan,dengan dasar perhitungan

Penggugat dengan Tergugatkarena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhitung sejak tanggal 13September 2018 dengan segala akibat hukumnya;Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar secara tunaidan sekaligus kepada Penggugat, uang pesangon sebesar 2 (dua) kaliketentuan dalam Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), uang pengganti haksebesar 15 % sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan

Pasal 103 UU RI No. 2 tahun 2004) atau 22 (dua puluh dua)bulan gaji/ upah berjalan, dengan dasar perhitungan upah proses adalahpendapatan Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 2.749.188, (duajuta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapanrupiah), sehingga hasilnya adalah sebagai berikut := 22 Bulan x Upah Setiap Bulan= 22 x Rp. 2.749.188, = Rp. 60.482.136,Terbilang : (enam puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratustiga puluh enam rupiah)8.

Kerja (PHK) sepihakterhadap Penggugat;Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja aquo adalah tidak sahatau batal demi hukum, maka menjadi patut dan layak menurut hukumbagi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medanmenghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesualpasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sebesar 15 % sesuai Pasal156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengandasar perhitungan

Pesangon Pesangon Ketentuan Upah Perhitungan Jumlah 1 2 3 4 3 Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus/2013 9 bulan 2 kali 1.197.000,00 1x2x3 21.546.000,00B. Upah PenghargaanPenghargaan Ketentuan Upah Perhitungan Jumlah1 2 3 4 310 bulan 2 kali 1.197.000,00 1 x2x3 23.940.000,00C.

Penggantian hakPenggantian hak Ketentuan Perhitungan Jumlah1 2 3 4A+B 15 % 1x2 6.822.900,00Total Jumlah A+B+C 52.308.900,00 Bahwa demikian pula surat anjuran yang diterbitkan Pegawai Mediator DinasSosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, tidak dapat dijadikan acuan dalam perkaraa quo, karena seluruh keterangan Penggugat tidak sesuai dengan yang dinyatakandalam proses mediasi atau lebih tepatnya keterangan tersebut bersumber dariTergugat IT, hal ini dapat Penggugat buktikan dipersidangan;Bahwa lebih lanjut

Bahwa lebih jauh, Penggugat menuntut upah proses pemutusan hubungan kerjadimulai bulan Juni 2011 sampai dengan Oktober 2011 atau selama 5 (lima)bulandengan perhitungan Rp1.197.000,00 x 5 bulan sehingga berjumlah Rp5.985.000,00terbilang (lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);12. Bahwa dari uraian point 1 sampai dengan point 11 beralasan hukum Penggugatmengajukan tuntutan sebagai berikut:Hal. 5 dari 16 hal. Put.

DLN Nomor 003/KP.901/DLN2011, tanggal 28 Februari 2011 tersebut merupakan kekacauan dankekeliruan terhadap perhitungan masa kerja Penggugat. Implikasinya Penggugatdirugikan secara material;Bahwa kemudian pada pint (5) surat gugatan Penggugat lebih tegas dinyatakanlagi bahwa Surat Keputusan Direksi PT.

., dengan datadata menurut perhitungan berdasarkan methode ephemeris sebagai berikut:1. Waktu Ijtima Akhir Dzulqodaha. Jam : 08:17:33 WIB.b. Hari : Sabtu PahingC. Tanggal : 10 Juli 20212. Matahari Terbenam (ghurub) : 17:29:163. Azimut Matahari (Az) > 292 12' 54"4. Azimut bulan (Az) > 295 42' 31"5. Tinggi Hilala. Haqiqi (geocentric) > 03 13 00"b. Mariy (topocentric) : 03 02' 01"Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No. 0321/Pdt.P/2021/PA.Jbg.C. Lama Hilal : 00 14' 22"d. Hilal Terbenam : 17:43:39 WIB.e.

Penetapan No. 0321/Pdt.P/2021/PA.Jbg.JombangBahwa, Hakim telah memeriksa laporan para syahid (perukyat) tersebutmengenai bagaimana yang bersangkutan melihat hilal, kKemudian Hakim telahmeneliti (memverifikasi) titik koordinat hilal yang dilihat oleh para perukyat ditempat rukyat dilaksanakan dan memperoleh datadata yang bersesuaianantara hasil perhitungan Pemohon dengan laporan perukyat sebagai berikut:1 Waktu matahari teroenam (ghurub) > 17:29:16 WIB.2 Waktu melihat hilal : 17.32 menit3 Perkiraan