Ditemukan 92071 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 15-07-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PA JEMBER Nomor 3570/Pdt.G/2019/PA.Jr
Tanggal 7 Agustus 2019 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
70
  • mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan denganbaik, akan tetapi sejak Juni tahun 2016 yang lalu, rumah tangga Penggugat danTergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Tergugat sering keluar rumah pada malam hari hingga jam 03.00dini hari baru kembali tanpa sepengetahuan Penggugat serta tanpa tujuan yangjelas, ketika Penggugat bertanya, Tergugat justru marah kepada Penggugat.Tergugat juga jarang memenuhi nafkah belanja seharihari dikarenakanTergugat perhitungan
    Tergugat juga jarangmemenuhi nafkah belanja seharihari dikarenakan Tergugat perhitungan,sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan seharihari; Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun 8bulan dan awal pisah itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediamanbersama dan sekarang berada dirumah orang tua Penggugat di Dusun JaduganRT.001 RW. 020 Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember; Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknyasuami
    bernama ANAK, lakilaki, umur 7 tahun dalam asuhan Penggugat; Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,saksi tahu tidak harmonis karena keduanya sering bertengkar disebabkan itukarena Tergugat sering keluar rumah pada malam hari hingga jam 03.00 dinihari baru kembali tanpa sepengetahuan Penggugat serta tanpa tujuan yangjelas, ketika Penggugat bertanya, Tergugat justru marah kepada Penggugat.Tergugat juga jarang memenuhi nafkah belanja seharihari dikarenakanTergugat perhitungan
Register : 12-07-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Amb
Tanggal 19 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
2.APRIANDO SIMANJUNTAK, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.KAREL SAMPE, SH
Terdakwa:
ABDUL RACHMAN TUASIKAL ALIAS RACHMAN
13465
  • transaksi atau rekening suatu bank, perbuatan terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut : Kejadian pertama awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitarpukul 17.00 wiat Saksi Utri Solissa, SIP Alias UTRI dan Saksi Nurlela Arifin,S.Pd Selaku teller pada Bank BRI Unit Namrole melakukan Perhitunganuang masuk teller yang saat itu berjumlah Rp. 2.437.930.000 (dua miliarempat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)kemudian sekitar pukul 19.00 wit setelah melakukan perhitungan
    mengadili, bahwa Terdakwa AbdulRachman Tuasikal Alias Rachman melakukan penggelapan yang dilakukanoleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adahubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untukitu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Kejadian pertama awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitarpukul 17.00 wiat Saksi Utri Solissa, SIP Alias UTRI dan Saksi Nurlela Arifin,S.Pd Selaku teller pada Bank BRI Unit Namrole melakukan perhitungan
    uangmasuk teller yang saat itu berjumlah Rp. 2.437.930.000 (dua miliar empatratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudiansekitar pukul 19.00 wit setelah melakukan perhitungan uang tersebutdiletakan diatas meja dan yang berada di dalam ruangan pimpinan bank BRIunit Namrole saat itu adalah Saksi Utri Solissa, SIP, Saksi Nurlela Arifin,Halaman 5 dari 27 Putusan No.284/Pid.
    =Rp. 4.186.478.000,Akan tetapi setelah dihitung Jumlahnya temyata Uang kas induk atau uang pada Brangkas hanya berjumlah Rp.4.986.478.000, Jadiketahuan bahwaterdakwa telah menggelapkan uang berjumlah Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) dan hasil perhitungan Rp.4.186.478.000, Rp. 4.086.478.000,= Rp. 100.000.000,Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan 3.
    Sus/2018/PN.Amb(a de charge) di dalam persidangan;hasil perhitungan Rp. 4.186.478.000, Rp. 4.086.478.000,= Rp.100.000.000, = Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keteranganterdakwa yang diajukan di persidangan, Maka Majelis Hakim memperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa benar terdakwa merupakan pegawai bank dengan jabatan sebagai Marketing pada Bank BRI Unit Namrole; aTerdakwa bekerja sebagai Pegawai BUMN
Register : 09-04-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PA JEMBER Nomor 1924/Pdt.G/2019/PA.Jr
Tanggal 2 Mei 2019 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
109
  • Tergugat juga jarang memenuhi nafkah belanja sehariharidikarenakan Tergugat perhitungan, sehingga Penggugat bekerja sendiri untukmemenuhi kebutuhan seharihari;4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebutmakin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempatkediaman bersama pamit kepada Penggugat sejak September tahun 2018 dansekarang berada dirumah orang tua angkat Tergugat di Dusun Krajan DesaCurahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember;5.
    Tergugat juga jarangmemenuhi nafkah belanja seharihari dikarenakan Tergugat perhitungan,sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan seharihari; Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 7 bulanlamanya dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagilayaknya suami istri;hal. 3 dari 9 hal.
    Tergugat juga jarangmemenuhi nafkah belanja seharihari dikarenakan Tergugat perhitungan,sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan seharihari; Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 7 bulanlamanya dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagilayaknya suami istri;Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membinarumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannyauntuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa
Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3297/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — PT DELTA INTAN MANDIRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3010 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perhitungan Pajak Menurut Pemohon Bandingbahwa berdasarkan koreksi Terbanding diatas, bahwa data pajakmasukkan Pemohon Banding adalah sebagai berikut: PT. Cempaka Indah Murni 010.90113.10530637 5/9/13 4.651.200 465.120CV. Kraton Indah Lestari 010.90113.67529754 6/9/13 27.650.000 2.765.000PT. Lab Medika Sejahtera 010.90113.36861434 6/9/13 19.600.000 1.960.000PT. Podo Mekar Jaya S. 010.90113.71373919 10/9/13 9.004.794 900.479PT.
    Anugrah Argon Medica 010.90113.60358769 30/9/13 128.533.960 12.853.396Jumlah 1.097.608.185 109.760.818 Bahwa sehingga perhitungan PPN Masa September 2013 yang lebihbayar adalah sebagai berikut Ditambah/Uraian Semula ; ; Menjadi(dikurangi)PPN Kurang bayar 247.944.700 (357.705.518) (109.760.818)Sanksi Kenaikan Psl 13(3)KUP 247.944.700 (247.944.700) 0Kompensasi masa sebelumya 0 (189.057.602) (189.057.602)jog Pajak yang masih harus 495 ggq 400 (794.707.813) (298.818.413) Menimbang, bahwa atas banding
    Putusan Nomor 3297/B/PK/Pjk/2018tanggal 20 April 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00037/207/13/643/15 tanggal 7 April 2015 Masa Pajak September 2013,atas nama PT Delta Intan Mandiri, NPWP 02.370.590.8643.000, beralamatdi Delta Puspa Nomor 147, RT 024, RW 008, Ngingas, Waru, Sidoarjo,dengan perhitungan sebagai berikut: No.UraianJumlah (Rp) 1Dasar Pengenaan Pajak a. Ekspor b.
Register : 21-10-2021 — Putus : 10-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PA SAMARINDA Nomor 1678/Pdt.G/2021/PA.Smd
Tanggal 10 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
127
  • Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdikarenakan Tergugat terlalu perhitungan dalam masalah keuangan, uangyang sudah Tergugat berikan kepada Penggugat untuk keperluan rumahtangga, selalu saja ditanyakan kembali oleh Tergugat uang tersebut sisaberapa, selain itu Tergugat juga selalu Saja mengucapkan perkataan yangkasar kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati,hal tersebutlah yang akhirnya sering membuat Penggugat dan TergugatteruSs menerus terjadi pertengkaran
    Kartanegara, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kakak kandung; Bahwa saksi kenal dengan suami penggugat bernama XXXX;Bahwa penggugat dengan tergugat terakhir bertempat tinggal di rumahkediaman bersama di Kota Samarinda;Bahwa setahu saksi penggugat dengan tergugat telah dikaruniai anak 3orang ;Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran sejak awal tahun 2017 yang disebabkan tergugat yangmemiliki sifat perhitungan
    Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan caramenasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembalidengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugatsehingga tetap melanjutkan proses persidangan;Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatannya cerai kepadatergugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejakbulan Januari 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan tergugat yang memiliki sifat pelit terlalu perhitungan
Register : 23-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PA JEMBER Nomor 5825/Pdt.G/2020/PA.Jr
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
90
  • Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalandengan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 3,5 tahun yang lalurumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisinandan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat sebagaikepala keluarga kurang bertanggung jawab masalah nafkah Penggugat dananaknya, Tergugat juga perhitungan atas nafkah yang diberikan kepadaPenggugat serta Tergugat tidak memberi nafkah ketika Penggugat membantubekerja
    kenal dengan para pihak karena Saksi ibu Penggugat;Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal dirumah orangtua Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak bernama ANAK lI,umur 5 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat;Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidakharmonis lagi dan penyebab percekcokan mereka itu karena masalah ekonomidimana Tergugat sebagai kepala keluarga kurang bertanggung jawab masalahnafkah Penggugat dan anaknya, Tergugat juga perhitungan
    Salinan Putusan Nomor 5825/Pdt.G/2020/PA.Jrsebagai kepala keluarga kurang bertanggung jawab masalah nafkah Penggugatdan anaknya, Tergugat juga perhitungan atas nafkah yang diberikan kepadaPenggugat serta Tergugat tidak memberi nafkah ketika Penggugat membantubekerja dan mempunyai uang, hal itulah yang menjadikan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat tidak harmonis ; Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama + 3tahun; Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun
Register : 07-01-2020 — Putus : 28-05-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PA WATAMPONE Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Wtp
Tanggal 28 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
137
  • Bahwa, Tergugat perhitungan mengenai keuangan;c.
    tahun di rumah orang tua Penggugat di KelurahanPompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone secara bergilir di rumahorang tua Tergugat di Desa Pallawarukka, Kecamatan Pammana,Kabupaten Wajo, dan telah dikaruniai seorang anak yang kini diasuh olehPenggugat; Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonisnamun sejak tahun 2016 mulai sering terjadi perselisinan danpertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering marahmarah, kasar danmengancam Penggugat, selain itu Tergugat terlalu perhitungan
    tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dangugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum,maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapatdiperiksa dan diputus secara verstek;Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalahbahwa, disebabkan karena Tergugat sering marahmarah, kasar dan mengancamPenggugat, selain itu Tergugat terlalu perhitungan
Register : 19-01-2010 — Putus : 08-02-2010 — Upload : 02-12-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 15/Pdt.P/2010/PATA
Tanggal 8 Februari 2010 — Pemohon
80
  • Bahwa selamaini orangtua / pihak keluargacalon suami telah melakukan pendekatan / peminanganterhadap wali pemohon namun ditolak dengan alasan karena calon suami pemohon berasal daridesa Seberang, sehingga menurut perhitungan Jawa kurang baik untuk dinikahkan;5. Bahwa dengan demikian pemohon bermpendapat wali nikah pemohon tersebut tidak berorientasi padakebahagiaan pemohon, sehingga oleh karenanya pemohon tetap bertekad untuk melangsungkanpemikahan dengan calon suami pemohon;6.
    segera diputuskan,kemudian Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian dari putusanini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa berdasarkan maksud permohonan pemohon yang hendak melangsungkanpernikahan dengan calon suami pemohon tersebutMenimbang, bahwa ternyata ayah pemohon selaku wali nikah pemohon enggan (adlol) untukmenjadi walinya dengan alasan karena calon suami pemohon berasal dari desa Seberang sebagaianak ketiga sedangkan pemohon adalah anak pertama, sehingga menurut perhitungan
Putus : 29-03-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 254/B/PK/PJK/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KARYA SEJAHTERA MOTOR
5119 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Prasyarat Pembayaran 50% Banding;Bahwa atas Pajak yang terhutang atas Surat Keputusan TerbandingNomor: KEP54/WPJ.08/2014 tanggal 24 Januari 2014, PPN MasaNovember 2009 atas SKPKB Nomor: 00049/207/09/402/12 tanggal 30Oktober 2012, Pemohon Banding telah membayar 50% atas hutang pajaktersebut, sebagai Prasyarat Formal Banding;Aspek Material;Bahwa adapun perhitungan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama TangerangBarat adalah sebagai berikut:Jumlah Penyerahan yang kena PPN Rp 20.538.726.186,00PPN yang harus
    Jumlah perhitungan PPN Kurang / Lebih Bayar (Rp 476.723.300,00)d. Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa berikutnya Rp 476.723.300,00e. PPN yang kurang dibayar Rp 0,00f. Sanksi administrasi Rp 0,00g.
    Bahwa uraian dan penjelasan jalur distribusi penjualan sepeda motormerek Yamaha di Indonesia dan buktibukti yang diserahkan olehTermohon Peninjauan Kembali dalam persidangan, meliputi bukukas, rekening koran bank, buku besar, nota kredit, invoice penagihanke perusahaan pembiayaan/leasing serta dokumen lainnya yangterkait, diketahui contoh perhitungan penerimaan hasil penjualanuntuk satu unit sepeda motor yang diterima oleh TermohonPeninjauan Kembali adalah sebagai berikut:12.1.
    Buku Kas Masuk Saat Penerimaan Uang Muka (downpayment);> Perhitungan pembelian sepeda motor Yamaha Mio: Uang Muka (down payment ) Rp 2,000,000.00Nota Kredit Diskon Channel Rp 600,000.00 Diskon Kredit Leasing Rp 200,000.00Ri 800,000.00)Terima Kas Rp 1,200,000.00 > Perhitungan pembelian sepeda motor Yamaha Vixion: Uang Muka (down payment ) Rp 9,000,000.00Nota Kredit Diskon Channel Rp 700,000.00 Diskon Kredit Leasing Rp 200,000.00Ry 900,000.00)Terima Kas Rp 8,100,000.00 Bahwa uang muka (down payment
    penagihan kepada perusahaan pembiayaan/leasing atas pembelian sepeda motor Yamaha Mio: Harga Motor Off The Road Rp 10,638,500.00Biaya Pengurusan SuratSurat Rp 1,646,500.00Harga Motor On The Road Rp 12,285,000.00Uang Muka (down payment) Ri 2,000,000.00)Rp 10,285,000.00Ditambah Leasing Idember Insetive Rp 450,000.00 Pengganti Diskon Kredit Leasing Rp 200.000.00Penerimaan Kas Bank Transfer Dari Leasing Rp 10,935,000.00 > Perhitungan penagihan kepada perusahaanpembiayaan/leasing atas pembelian sepeda
Putus : 18-12-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1795 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 18 Desember 2012 — Drs. ALFRED PAREDA ;
4332 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pembahasan Perubahan, Perhitungan APBD 2005 Rp.225.000.000,;4. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2004 Rp.200.000.000,;5. Pembahasan APBD 2006225.000.000.
    Pembahasan Perubahan, Perhitungan APBD 2005 Rp.225.000.000,;4. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2004 Rp.200.000.000,;5. Pembahasan APBD 2006 Rp.225.000.000.: Jumlah Rp. 1.195.960.
    Potongan pajak tanggal 26 Agustus 2005 atas pembayaran PPh 15% darirapat penyusunan perubahan perhitungan APBD 2005, PembahasanLaporan Pertanggungjawaban APBD 2004, Penyusunan danPembahasan APBD 2006 Kab. Kepl. Talaud, Pimpinan dan AnggotaDPRD Kab. Kepl. Talaud, terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaudbulan Agustus 2005;. Potongan pajak tanggal 2 Agustus 2005 atas pembayaran biaya PPh 15%dari rapat penyusunan perubahan perhitungan APBD 2005 Kab. Kepl.Talaud, Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.
    Talaud bulan April 2005 ;17.Bukti pengeluaran tanggal 28 April 2005 insentif pembahasan danpenetapan perda perda, perhitungan APBD 2005, pembahasan laporanpertanggungjawaban APBD 2004 dan penyusunan pembahasan APBD2006 ; Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan April 2005 ;18.Bukti pengeluaran tanggal 28 April 2005 dan insentif penyusunanpembahasan penutupan perda perda ; Terlampir dalam LPJ DPRD Kab.Kepl.
    Talaud bulan September 2005 ;12.Potongan pajak tanggal 23 September 2005 ataspembayaran biaya insentif rapat penyusunan perubahan,perhitungan APBD 2005, Pimpinan dan Anggota DPRDKab. Kepl. Talaud ; Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl.Talaud bulan September 2005 ;13.Potongan pajak tanggal 23 September 2005 ataspembayaran biaya PPh 15% Pimpinan dan Anggota DPRDKab. Kepl. Talaud ; Terlampir dalam LPJ DPRD Kab.
Putus : 03-10-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1954 K/Pdt/2017
Tanggal 3 Oktober 2017 — PEMERINTAHAN KABUPATEN BATU BARA (PROVINSI SUMATERA UTARA) VS PT BANK MEGA Tbk.
10338 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Melalui Bank Indonesia (BI) dengansystem Real Time Gross Setlement (RTGS) atau system pengirimancepat melalui Bank Indonesia (BI);Advis Deposito berjangka Nomor 80178 tertanggal 15 Oktober 2010yang membuktikan bahwa Tergugat telah menerima transfer danadari Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyarrupiah) yang ditanda tangani oleh Tergugat melalui Kepala CabangBank Mega Jababeka yang bernama Itman Hari Basuki;Nota Perhitungan Kredit antar kantor yang dikeluarkan oleh BankSumut Cabang
    Melalui Bank Indonesia (BI) dengansystem Real Time Gross Setlement (RTGS) atau system pengirimancepat melalui Bank Indonesia (BI);Advis Deposito berjangka Nomor 80526 tertanggal 9 November 2010yang membuktikan bahwa Tergugat telah menerima transfer danadari Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)yang ditanda tangani oleh Tergugat melalui Kepala Cabang BankMega Jababeka yang bernama Itman Hari Basuki:Nota Perhitungan Kredit antar kantor yang dikeluarkan oleh BankSumut Cabang Pembantu
    Melalui Bank Indonesia (BI)dengan system Real Time Gross Setlement (RTGS) atau sistempengiriman cepat melalui Bank Indonesia (BI);Advis Deposito berjangka Nomor AA 095467 tertanggal 4 Januari2011 yang membuktikan bahwa Tergugat telah menerima transferdana dari Penggugat sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belasmilyar rupiah) yang ditanda tangani oleh Tergugat melalui KepalaCabang Bank Mega Jababeka yang bernama Itman Hari Basuki;Nota Perhitungan Kredit antar kantor yang dikeluarkan oleh BankSumut Cabang
    Melalui Bank Indonesia (BI) dengansystem Real Time Gross Setlement (RTGS) atau system pengirimancepat melalui Bank Indonesia (BI);Advis Deposito Berjangka yang ke 5 ini tidak jadi diberikan ItmanHari Basuki (Kepala Cabang Pembantu Bekasi Jababeka) kepadaPenggugat karena ia telah ditangkap oleh Polisi dalam kasusPT Elnusa:Nota Perhitungan Kredit antar kantor yang dikeluarkan oleh BankSumut Cabang Pembantu.
    Nota Perhitungan Kredit antar kantor yang dikeluarkan oleh BankSumut Cabang Pembantu Lima Puluh Nomor O06/KCO6KCP054/OPS/NPK/2011 tertanggal 4 Januari 2011 untuk di transferuang Penggugat sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyarrupiah) melalui RTGS Cabang Kisaran;5.
Putus : 25-11-2011 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1199 K/PID.SUS/2011
Tanggal 25 Nopember 2011 — EDY MACHRUZAR NASUTION ; Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran
3417 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DASIDI PUTRAmengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara Cq. kerugianKeuangan Daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Asahan sebesar Rp28.244.830,88 (duapuluh delapan juta dua ratus empat puluh empatribu delapan ratus tiga puluh koma enampuluh sembilan rupiah)sesuail dengan perhitungan kerugian negara oleh Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara(BPKP) dalam surat Nomor : R5882/PW02/5/2009 Tanggal 31Desember 2009 ;Hal 8 dari 45 hal. Put.
    DASIDI PUTRAmengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara Cq. kerugiankeuangan daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Asahan sebesar Rp28.244.830,88 (dua puluh delapan juta dua ratus empat puluhempat ribu delapan ratus tiga puluh koma enampuluh sembilanrupiah) sesuai dengan perhitungan kerugian negara oleh BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiSumatera Utara (BPKP) dalam Surat Nomor : R5882/PW02/5/2009Tanggal 31 Desember 2009 ;Hal 15 dari 45 hal. Put.
    seharga Rp700.000,00.Menimbang, bahwa berdasarkan temuan dari ahli yaitu Koster Silaen dariPoliteknik Negeri Medan, Saksi Sudirman dari BPKP melakukanpengukuran fisik kelapangan pada tanggal 25 November 2009 s.d. 16desember 2009 dan ditemukan beberapa item kekurangan pekerjaan.Kemudian saksi Sudirman melakukan perhitungan Kerugian Negaradengan cara realisasi pembayaran potong PPH dan PPN dan dikurangkandengan pekerjaan yang tidak terpasang, maka total kerugian negaraadalah sebesar Rp 28.244.404,69
    Bahwa oleh karena perhitungan volume pekerjaan yang dilakukan oleh SaksiKoster Silaen tidak mengikut sertakan pekerjaan sebagaimana dimaksud diatas, maka dapat dipastikan bahwa perhitungan volume pekerjaan rehabilitasigedung Puskesmas yang dilakukan oleh Saksi Koster Silaen tidak sempurna ;. Bahwa oleh karena perhitungan volume pekerjaan rehabilitasi gedungPuskesmas yang dilakukan oleh Saksi Koster Silaen tidak sempurna, makaHal 42 dari 45 hal. Put.
    No. 1199 K/Pid.Sus/2011sangat tidak adil dan keliru jika pertitungan tersebut dijadikan dasar untukmenentukan adanya kerugian negara dalam perkara a quo;Bahwa selain itu terdapat fakta bahwa perhitungan Saksi Koster Silaen yangmenyatakan tidak adanya Pemasukan Api PLN Tambah Daya dalampekerjaan rehabilitasi gedung puskesmas tersebut ternyata keliru/salah,karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap Pemasukan Api PLNTambah Daya dari 450W menjadi 900W telah dilakukan oleh Terdakwa;.
Putus : 07-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1764/B/PK/PJK/2016
Tanggal 7 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
2312 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Diperhitungkan c1 SKPPKP d Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 c.1)51,635.317.776511.212.727.144 e Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar422.590.632 3 Kelebihan Pajak yang sudah: a Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b Dikompensasikan ke Masa Pajak ....
    /WPJ.19/2012 yangmemuat perhitungan pajak terhutang yang kurang dibayar dengan perinciansebagai berikut: Semula Ditambah/ Uraian Menjadi RpRp Dikurangi RpPPN kurang bayar 422.590.632 0.00 422.590.632Sanksi bunga 169.036.253 0.00 169.036.253Jumlah PPN yang masih harus 591.626.885 0.00 591.626.885dibayar Bahwa melalui Surat Keputusan tersebut, Terbanding telah menolak keberatanPemohon Banding atas SKPKB PPN Nomor: 00198/207/09/091/11 tanggal 10Mei 2011 untuk Masa Pajak September 2009 yang Pemohon Bandingsampaikan
    (karena pembetulan) 2 DikompcensasIb Dikompen bi PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama z b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 25.788.847.244 b.3 STP (pokok kurang bayar) = b 4 Dibayar dengan NPWP Sendiri 25.788.847.244 b.S Lainlain sc b.G Jumlah (b.1 + b.2 +6.3 + b.4 + b.5) 51.635.317.776 < Diperhitungkan: .1 SKPPKP =i Jumiah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 c.1) $1.635.317.776 JunJab Perhitungan PPN Kurang Bayar ="3 &elebihan Pajak yang sudah: I 5 1fe Jumiah (a +4 PPN yang
    NewmontNusa Tengara, NPWP 01.061.573.0.091.000, beralamat di Jalan MegaKuninganLot #5.1 Kuningan, Menara Rajawali Lt. 26, Jakarta Selatan 12950, sehinggapenghitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2009 menjadisebagai berikut:Penyerahan EksporPenyerahan yang PPNnya harus dipungutJumlah Seluruh Penyerahan (DPP PPN)Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp. 51.635.317.776,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 51.635.317.776,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar
    Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangatkeberatan dengan perhitungan Pajak Masukan maupun kesimpulanMajelis Hakim Pengadilan Pajak yang antara lain berbunyi sebagaiberikut:Halaman 45:Bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang diajukan dalampersidangan, keterangan para pihak, dan keyakinan hakim, Majelisberpendapat bahwa Pajak Masukan yang sudah dibayar dapatdikreditkan sehingga koreksi Terbanding atas Kredit Pajak berupaPajak Masukan yang dapat diperhitungkan atas PPN Masa PajakSeptember
Register : 09-10-2019 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 07-01-2020
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 29/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Blk
Tanggal 18 Nopember 2019 — Nama : Enni Paliling NIK : 7302026508820005 Alamat : Jl. M. Noor No 77 Loka, Ujung Bulu, Bulukumba, Sulawesi Selatan Jabatan : Direktur PT. Agung Perdana Bulukumba berdasarkan akta notaris Nomor 32 tanggal 22 Mei 2015 Notaris Syafruddin Nawawi,Sarjana Hukum Sebagai wakil, Bertindak untuk dan atas nama Nama : PT. Agung Perdana Bulukumba Alamat : Jl. Gajah Mada 38 A Loka, Ujung Bulu, Bulukumba Selanjutnya disebut sebagai ……………………….PEMOHON KEBERATAN; Mengajukan keberatan terhadap Nama : Komisi Pengawas Persaingan Usaha Alamat : Jl. H. Juanda No 26 Jakarta Pusat 10120 Selanjutnya disebut sebagai……………………TERMOHON KEBERATAN;
685393
  • Dasar Perhitungan Denda Putusan Komisi Pengawas PersainganUsaha Nomor 17/KPPUI/2018 Tanggal 23 September 2019 Nomor17/KPPUI/2018 Tanggal 23 September 201 9;Mengenai hal tersebut diatas perkenankan kami Pemohon Keberatanmenyampaikan argumentasi hukum yang rasional berdasarkan hukumyang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan uraiansebagai mana berikut :I.
    serta analisis yang mendalam;25. perhitungan pengenaan denda oleh Komisi Pengawas PersainganUsaha berasarkan asumsi yang didasarkan pada keuntunganperusahaan sebesar 15% dari HPS setelah dikurangi PPN, kemudiankeuntungan tersebut dikurangi dengan PPh sebesar 15% sangat tidakberdasar dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, semestinyapengenaan denda tersebut melalui analisis yang mendalam dankomprehensif sehingga mendapatkan perhitungan yang benar, karenahal ini berdampak luas bagi likuiditas
    36 Tahun 2008 namun tarif tersebutuntuk perusahaan non konstruksi dan tarifnya pun tidak demikian ;Pasal 4 (2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifatfinal:e. penghasilan tertentu lainnya Pasal 3 ayat 1 PP 51 Tahun 2008 : Tarif Pajak Penghasilan untukusaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut:Cc. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukanoleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksuddalam huruf adan huruf b;26.Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam perhitungan
    Khusus untuk pemohonkeberatan pada tahun 2018 hanya mendapatkan keuntungan sebesar56% dari nilai kontrak setelah dikurangkan PPN (Dasar Pengenaan27.Berdasarkan penjelasan nomor 25 dan 26 diatas sangat jelas apabilakarena kekhilafan administrative Pemohon Keberatan dianggapbersalah melanggar Pasal 22 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999maka perhitungan denda yang benar adalah sebagai berikut : Nilai Kontrak Include PPN Rp 32.279.715.000,00 Dikurangi PPN Rp 2.934.519.545,00 Halaman 10 dari 83 halaman Putusan
    Dan apabila Pemohon Keberatan dianggap bersalah melanggar pasal22 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka mohon mgjelisHakim memutuskan perhitungan pengenaan Denda yang benarsesuai dengan Peraturan yang berlaku yakni sebesar Rp 586.903.909(lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga juta sembilanratus sembilan rupiah ); 22022 onn noe noeApabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara a quoberpendapat lain, Pemohon
Putus : 28-05-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151/B/PK/PJK/2014
Tanggal 28 Mei 2014 — PT. DOK DUASATU NUSANTARA vs. DIREKTUR JENDRAL PAJAK
3018 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2.104.979.452,00harus dibayarPengajuan KeberatanBahwa terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 tersebut PemohonBanding telah mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: 065/SKDDN/VI/2010 tanggal07 Juni 2010;Penerbitan Surat KeputusanBahwa berdasarkan surat keberatan tersebut Terbanding menerbitkan KeputusanNomor: KEP35/WPJ.21/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang menyatakan menolakpermohonan keberatan Pemohon Banding dengan perhitungan
    Putusan Nomor 151 B/PK/PJK/2014Bahwa dalam Surat Pemohon Banding Nomor: 065/SKDDN/V/2010 tangggal 10Mei 2010 perihal Tanggapan Hasil Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak PertambahanNilai Tahun 2008 telah Pemohon Banding jelaskan juga bahwa Pemohon Banding sudahmelakukan pembetulan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember tahun 2008 danbukti penerimaan surat tanggal 7 Mei 2010 juga telah Pemohon Banding lampirkan;KESIMPULANBahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perhitungan pajak menurut PemohonBanding
    Rp. 761.338.823,00 sehinggaPajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar menjadi sebesar Rp. 559.242.824,00;Bahwa adapun kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan PemohonBanding ke masa pajak berikutnya adalah sebesar Rp. 1.611.732.550,00 yaitu sesuaidengan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2008yang telah dilaporkan pada tanggal 14 Januari 2009, dengan demikian PajakPertambahan Nilai Kurang Bayar menurut perhitungan Terbanding menjadi sebesar Rp.1.052.489.726,00;Bahwa atas Pajak
    tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyatanyata tidak sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku (contra legem), khususnyaperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku, dengan dalildalil dan alasanalasan hukum sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Pratama Jakarta KojaNomor : LAP45/WPJ.21/KP.0405/2010 tanggal 20 Mei 2010 dapat diketahui bahwaSKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 Nomor00016/207/08/045/10 tanggal 21 Mei 2010 dengan perhitungan
    Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saatmengajukan permohonan keberatan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula11Terbanding) juga dengan alasan yang sama sebagaimana alasan yang disampaikan padasaat mengajukan permohonan banding seperti tersebut di atas;Bahwa dalam Uraian banding berdasarkan Tanggapan Termohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) dinyatakan alasan permohonan keberatan PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dipertimbangkan untukditerima dan perhitungan
Putus : 26-09-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1964 K/Pdt/2016
Tanggal 26 September 2016 — PT MANGKUBUANA HUTAMA JAYA VS PEMERINTAH RI cq PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH cq PERUSAHAAN DAERAH CITRA MANDIRI JAWA TENGAH
8641 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa atas permohonan tagihan dari Penggugat, Tergugat dengan suratnyatertanggal 3 Oktober 2013, menyatakan akan membayar angsuran ke1dengan perhitungan :angsuran Ke1 : 25% x Rp33.833.700.000,00 = Rp8.458.425.000,00Pengembalian uang muka 25% x Rp6.486.940.000,00 =Rp1.621.735.000,00angsuran Ke1 yang dibayar Tergugat kepada PenggugatRp6.836.690.000,00(enam miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluhribu rupiah) (Bukti P7);10.Bahwa karena Tergugat hanya membayar angsuran ke1
    , karena Tergugattidak memenuhi tuntutan ganti rugi atas keterlambatan pembayaranangsuran ke2 dan angsuran ke3 tersebut;19.Bahwa karena Tergugat yang selalu menundanunda pembayaran angsuranke2 dan angsuran ke3, yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat,maka Penggugat meminta kepada Tergugat agar Penggugat tidak lagimelanjutkan pembangunan;20.Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat disepakati bahwa21.Penggugat menghentikan pekerjaan dan atau tidak lagi melanjutkanpekerjaan, sehingga dibuat perhitungan
    adanya kesepakatan tersebut, kewajiban Penggugat adalahmelakukan penagihan, dan penagihan ini telah dilakukan oleh Penggugatsesuai suratnya tertanggal 6 Mei 2014 Nomor 05/SM/MHJ/V/2014 (Bukti P13);22.Bahwa Surat Permohonan Tagihan atas volume pekerjaan yang disepakati91,9841% tersebut telah pula diterima oleh Tergugat pada tanggal 6 Mei2014 tersebut (Bukti P14);23.Bahwa kewajiban Tergugat sesuai Berita Acara tersebut adalah membayarsisa kekurangan pembayaran yang disepakati a quo;24.Bahwa adapun perhitungan
    Kedua belah pihak setuju menerima hasil perhitungan progress phisikpekerjaan renovasi Hotel Kesambi Hijau Semarang yang dilaksanakanoleh PT Sucofindo Advisory Utama sebesar 91,9841% sebagaimanasurat laporan PT Sucofindo Advisory Utama Nomor 307/SALF10/REP/SMG/2014 tanggal 24 April 2014 sebagaimana terlampir dengancatatan Pihak Kedua (Penggugat) akan melakukan penelitian dan kajianhasil report tersebut dan bilamana ditemukan item pekerjaan yang belummasuk dalam buku report PT Sucofindo, maka Pihak
    Pihak Kedua akan melakukan penagihan sisa pembayaran sesuaiprogress phisik hasil perhitungan PT Sucofindo Advisory Utama kepadaPihak Kesatu (Tergugat) dan Pihak Kesatu (Tergugat) akanmembayarkan tagihan tersebut sesuai dokumen kontrak dan ketentuanperundangan yang berlaku setelah Pihak Kesatu (Tergugat) berkonsultasidengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)dan para pihak sepakat menyetujui sisa pembayaran pekerjaan yangdimaksud;Dari uraian tersebut diatas terlihat jelas bahwa
Putus : 22-11-2012 — Upload : 20-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 575 B/PK/PJK/2011
Tanggal 22 Nopember 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DIANSURYA GLOBAL
16934 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang menurut Pemeriksa sebesar Rp.16.495.922.916,00 bukanlah dari bahan baku/barang pembantu yang berasal impor yangmendapat fasilitas sesuai Keputusan Menkeu Nomor 291/KMK/05/97, melainkanpembelian bahan baku/pembantu berasal dari lokal;Bahwa atas fasilitas bahan baku/barang pembantu yang berasal impor yang mendapatfasilitas sesuai Keputusan Menkeu Nomor: 291/KMK/05/97, telah diaudit olehDirektorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah IX Jawa Barat periode 1 Juni 2002sampai dengan 30 Juni 2007;Perhitungan
    PPN TerutangBahwa berdasarkan data dan fakta tersebut diatas menurut kami perhitungan PPNTerutang adalah sebagai berikut :PPN Impor Terutang Rp. 0PPN Impor Yang Telah Dibayar Rp. 0PPN Impor Yang Kurang/Lebih Dibayar Rp.
    Pasal 17 ayat (2) :"Dasar perhitungan pungutan negara atas pengeluaran barang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :a BM berdasarkan tarif bahan baku dengan pembebanan dan kurs valuta asing8yang berlaku pada saat dikeluarkan dari PDKB dan nilai pabean bahan bakupada saat diimpor ke PDKB;Apabila pembebanan tarif BM untuk bahan baku lebih tinggi dari pembebanantarif BM untuk barang hasil olahan, BM didasarkan pada pembebanan tarif BMbarang hasil olahan yang berlaku pada saat dikeluarkan
    akandikeluarkan ke DPIL, dilakukan pemeriksaan pabean.Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan denganmenggunakan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sesuai dengan tatalaksanakepabeanan di bidang impor.Atas pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan BM,Cukai, PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 impor sepanjang terhadap pengeluarantersebut tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas penangguhanatau pembebasan BM, Cukai atau pajak dalam rangka Impor:Dasar perhitungan
    Pemungut PPN sebesarRp15.934.911.480;Bahwa koreksi obyek PPN Impor sebesar Rp1.645.379.146,00 dilakukanberdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KMK 291/KMK.05/1997tanggal 26 Juni 1997 Pasal 17 ayat (1) yaitu atas pengeluaran barang yang telahdiolah oleh PDKB ke DPIL dikenakan BM, Cukai, PPN, PPn BM, dan PPhPasal 22 Impor sepanjang terhadap pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepadapihak yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk,cukai, dan pajak dalam rangka impor dengan perhitungan
Register : 08-11-2012 — Putus : 18-04-2013 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN LUWUK Nomor 70/Pdt.G/2012/PN.Lwk
Tanggal 18 April 2013 — Perdata - ABDULLAH SINUSI alias DANI - RAHIM BANDA alias IKIN - LASARUS GANIAN - FRANS LAMBASE - RAMLI YEPEIKENE - KANDU - Hi. SUDI - SUHRA
656
  • Dengan demikianmaka diperoleh perhitungan; 14 x 20 x 3 = 840 buahkelapa. Dengan standar harga Rp. 1.000, per buah, makatotal kerugian Penggugat dalam 1 (satu) tahun adalah 840x Rp. 1.000, = Rp. 840.000,;Tergugat III telah menguasai dan menikmati hasil dari 11pohon kelapa, sejak 16 Januari 1998. Untuk setiapTahunnya, pohon kelapa mengalami 3 (tiga) kali masapanen, dan setiap pohon kelapa menghasilkan sebanyak 20kelapa dalam setiap kali mass panen.
    Dengan demikianmaka diperoleh perhitungan; 11 x 20 x 3 = 660 buahkelapa. Dengan standar harga Rp. 1.000, per buah, makatotal kerugian Penggugat dalam 1 (satu) tahun adalah 660x Rp. 1.000, = Rp. 660.000,;Tergugat IV telah menguasai dan menikmati hasil dari 86pohon kelapa, sejak 25 Desember 1998. Untuk setiapTahunnya, pohon kelapa mengalami 3 (tiga) kali masspanen, dan setiap pohon kelapa menghasilkan sebanyak 20kelapa dalam setiap kali masa panen.
    Dengan demikianmaka diperoleh perhitungan; 86 x 20 x 3 = 5.160 buahkelapa. Dengan standar harga Rp. 1.000, per buah, makatotal kerugian Penggugat dalam 1 (satu) tahun adalah5.160 x Rp. 1.000, Rp. 5.160.000;e. Tergugat V telah menguasai dan menikmati hasil dari 25pohon kelapa, sejak 12 Juli 1997. Untuk setiap Tahunnya,pohon kelapa mengalami 3 (tiga) kah masa panen, dansetiap pohon kelapa menghasilkan sebanyak 20 kelapadalam setiap kali masa panen.
    Dengan demikian makadiperoleh perhitungan; 25 x 20 x 3 = 1.500 buah kelapa.Dengan standar harga Rp. 1.000, per buah, maka totalkerugian Penggugat dalam 1 (satu) tahun adalah 1.500 xRp. 1.000, Rp. 1.500.0009,;f. Tergugat VI telah menguasai dan menikmati hasil dari 20pohon kelapa, sejak 24 Agustus 2010.
    Dengan demikianmaka diperoleh perhitungan; 30 x 20 x 3 = 1.800 buahkelapa. Dengan standar harga Rp. 1.000, per buah, makatotal kerugian Penggugat dalam 1 (Satu) tahun adalah1.800 x Rp. 1.000, = Rp. 1.800.000;;Bahwa untuk tidak siasianya gugatan Penggugat, makaPenggugat memohonkan kiranya dapat diletakan sita jaminanatas harta kekayaan milik Para Tergugat untuk memenuhipembayaran atas sejumlah kerugian penggugat tersebut;7.
Putus : 27-02-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 846 B/PK/PJK/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TRAKINDO UTAMA ;
11523 Berkekuatan Hukum Tetap
  • adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00433/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 6April 2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 Nomor00055/207/11/091/16 tanggal 4 Februari 2016, atas nama PT TrakindoUtama, NPWP 02.025.873.7091.000, beralamat di Gedung TMT 1 Lantai1117 Suite 11011701, Jalan Cilandak KKO Nomor 1 Cilandak Timur,Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan
    Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp (146.692.442.006 ,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 146.703.101.289,004. Jumlah PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 10.659.283,005.
    Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp (146.692.442.006,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 146.703.101.289,004. Jumlah PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 10.659.283,005. Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 10.659.283,006.
Putus : 14-10-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3848/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Oktober 2020 — PT AGRO WANA LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
12038 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.62761/PP/M.XIIB/16/2015, tanggal 29 Juli 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa menurut Pemohon Banding perhitungan
    Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b) 36.237.912,002 Perhitungan PPN kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 3.623.791 ,00b. Dikurangi:b1.PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sarna 0,00b2.Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 244 .823.916,00b3.STP (Pokok Kurang Bayar) 0,00b4. Dibayar dengan NPWP Sendiri 0,00bS5.Lainlain 0,00b6.Jumlah (b1. + b2. + b3. + b4. + b5) 244.823.916,00c. Diperhitungkanc1.
    Kompensasi Masa Pajak sebelumnya 0,00Jumlah 0,00 Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar3.623.791,00 Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan244.823.916,00 PPN Kurang Bayar248.447.707,00 Sanksi Adminstrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP1.739.420,00 Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP244.823.916,00 Jumlah Sanksi Administrasi246.563.336,00 Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar 495.011.043,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal