yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding menyimpulkan bahwa Terbanding tidakmemiliki dasar hukum dalam menetapkan PPh Pasal 26 berdasarkanketentuan perundangundangan perpajakan mengenai PPh Pasal 26;Bahwa untuk itu, Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimYang Terhormat untuk dapat membatalkan SKPKB PPh 26 tersebut di atasdan membatalkan KEP00223/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017,sehingga perhitungan

PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurutperhitungan Pemohon Banding untuk Masa Pajak Maret 2013 adalah nihildengan perincian perhitungan sebagaimana terlampir pada Lampiran 4;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 14 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113310.13/2013/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 906.775.321,00Sanksi Administrasi Rp 453.387.660,001.360.162.981,00PPN yang kurang dibayar RpMenimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 November 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 14 Februari 2018 dengan disertaialasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan PengadilanPajak

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 906.775.321,00Sanksi Administrasi Rp 453.387.660,001.360.162.981,0PPN yang kurang dibayar Rp 0Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal

Putusan Nomor 1269/B/PK/Pjk/2019peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113501.16/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan di atas, Pemohon Bandingmohon agar permohonan Banding ini dikabulkan dan perhitungan pajakdalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Pasal 16D Nomor

00009/207/14/054/16, tanggal 21Januari 2016, Masa Pajak September 2014 atas nama Pemohon Banding,yang diterbitkan oleh Terbanding, dapat diubah menjadi Rp Nihil sesuaidengan perhitungan Pemohon Banding sebagai berikut: Deskripsi JumlahRpPenyerahan yang PPNnya harus dipungut dengan tarif unum NihilJumlah Penyerahan NihilPajak Keluaran NihilPPN yang kurang dibayar NihilBunga Pasal 13 ayat (2) KUP NihilKenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP NihilJumlah yang masih harus dibayar Nihil Menimbang, bahwa atas banding

Desember 2008 Nomor:00047/204/08/431/10 tanggal 6 Juli 2010, sehingga perhitungan menjadisebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Menurut Keputusan Terbanding Rp11.206.514.384,00Koreksi Tidak Dapat dipertahankan Deviden (Rp 5.896.779.114,00) Royalty Rp5.653.685.638,00Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Menurut Rp10.963.420.908,00Majelis: Surat Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, hasil pemeriksaan danpembuktian dalam persidangan.: 1.

Desember 2008 Nomor: 00047/204/08/431/10 tanggal 6 Juli 2010,sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2007 menjadi sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Rp10.963.420.908,00PPh Pasal 26 yang Terutang Rp1.439.959.100,00Kredit Pajak Rp1.439.959.100,00Pajak yang Tidak/Kurang Dibayar Rp0,00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp0,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp0,00

bersalahmelakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam1.dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2(dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denganperintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menyatakan barang bukti berupa :2 (dua) lembar Surat Kontrak Kerja Nomor : 02/GK/UM/VIIV15 tgl 20Agustus 2015;1 (satu) lembar Job Description MUTIHA SAHAT GERRY PERSADA;1 (satu) lembar perhitungan

banquet even/order gedung dan 1 (satu) lembar invoiceBPJS;2 (dua) lembar Guest Folio pemakaian kamar BRI;tujuh) lembar Guest Folio pemakaian kamar travel;2 (dua) lembar Guest Folio pemakaian kamar Kodim;5 (lima) lembar banquet even/order gedung KPU;8 (delapan) lembar Guest Folio Polres Binjai;1 (satu) lembar Guest Folio pemakaian kamar PT.Sampoerna Indonesia;tiga) lembar kwitansi dan 3 lembar invoice pembayaran KPU;dua) lembar banquet kurang bayar Usaid Prioritas;dualembar banquet BRI dan 1 lembar perhitungan

ada ijin kepada pimpinan Hotel Kardopa Binjai untukmenggunakan uang milik perusahaan;Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggelapkan uang milik PerusahaanPT.Graha Kardopa Hotel Binjai adalah untuk memenuhi kebutuhan pribaditerdakwa;Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 2 (dua) lembar Surat Kontrak Kerja Nomor : 02/GK/UM/VII/15 tgl 20Agustus 2015; 1 (satu) lembar Job Description MUTIHA SAHAT GERRYPERSADA; 1 (satu) lembar perhitungan

Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar Surat Kontrak Kerja Nomor : 02/GK/UM/VIIV15 tgl 20Agustus 2015; 1 (satu) lembar Job Description MUTIHA SAHAT GERRY PERSADA; 1 (satu) lembar perhitungan dari sistem; 1 (satu) lembar daftar piutang tahun 2015;Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 359/Pid.B/2016/PN Bnj1 (satu) lembar surat pernyataan MUTIHA SAHAT GERRY PERSADAtanggal 11 Maret 2016; 2 (dua) lembar banquet even/order gedung dan 1 (satu) lembar invoiceBPJS; 2 (dua) lembar Guest Folio pemakaian

kamar BRI;lima) lembar banquet even/order gedung KPU;delapan) lembar Guest Folio Polres Binjai;satu) lembar Guest Folio pemakaian kamar PT.Sampoerna Indonesia;satu) lembar Guest Folio pemakaian kamar Usaid Emas;tiga) lembar kwitansi dan 3 lembar invoice pembayaran KPU;dua) lembar banquet kurang bayar Usaid Prioritas;dua) lembar banquet BRI dan 1 lembar perhitungan kurang bayar BRI;1oo,2oO3oO=ameal=oO3zaCc==oOoQ)OO2 4(empat) lembar Guest Folio kurang bayar smiling tour;Dinyatakan tetap terlampir

KTE adalah sebesar 40% dari jumlah pajak yangdibebaskan dengan perhitungan sebagai berikut : 1 Pajak terhutang tahun 2005 Rp 84.835.084.400,00 x 40% = Rp33.934.033.760,002 Pajak terhutang tahun 2006 Rp 3.104.644.400,00 x 40% =Rp 1.241.857.760,003. Pajak terhutang tahun 2007 Rp NIHIL x 40% =Rp NIHIL4 Pajak terhutang tahun 2008 Rp122.501.367.286.00 x 40% = Rp49.176.438.434.00Total Rp210.441.096.086,00 x 40% = Rp84.176.438.434,00Bahwa dalam rangka menyelesaikan masalah perpajakan PT.

KTE ;Bahwa sehubungan adanya perbedaan perhitungan kewajiban pajak PT. KTEantara kantor auditor Publik Ernest & Young dengan kantor Auditor Publik BambangBudi Tresno maka Terdakwa Riyadi Yunara pada sekitar antara bulan FebruariMaret2010 mengadakan rapat di Warung Daun, Jl. Kapten Tendean, Jakarta Selatan yangdihadiri oleh Ir. Anung Nugroh, Dita Satari, Tatang Moch. Tresna, Bambang BudiTresno, pihak Erns & Young dan Ir. Hendra Setiawianto, S.E.. dalam pertemuan tersebutbaik Ir.

Hendra Setiawianto, S.E. meminta agar Bambang BudiTresno merubah hasil auditnya dan disesuaikan dengan hasil perhitungan dari Erns &Young sehingga beban pajak PT. KTE menjadi hilang, namun permintaan tersebutditolak oleh Bambang Budi Tresna dan kesimpulan dari rapat tersebut disepakatiBambang Budi Tresno bersedia merubah hasil auditnya apabila ternyata Surat KetetapanPajak (SKP) yang dikeluarkan KPP Pratama Bontang sama dengan hasil audit milikErns & Young ;Bahwa atas kerja Ir.

Untuk bekerja sama dengan Terdakwa RiyadiYunara mengurus serta melakukan perhitungan pajak penjualan hasil saham yangmenjadi beban PT. KTE sebesar 30% dari Rp576 miliar. Kemudian Tatang Moch.Tresna mengajak Dita Satari untuk dikenalkan kepada Drs. Ec. Apidian Tri Wahyudi,Phd. ;Dalam rangka melaksanakan pekerjaan menyelesaikan penyelesaian perhitunganpajak PT. Kutai Timur Energi tersebut Dita Satari dan Tatang Moch. Tresna atassepengetahuan Ir. Anung Nugroho dan Drs. Ec.

KTE adalah sebesar 40% dari jumlah pajak yangdibebaskan dengan perhitungan sebagai berikut :1 Pajak terhutang tahun 2005 Rp84.835.084.400,00 x 40% = Rp33.934.033.760,002 Pajak terhutang tahun 2006 Rp 3.104.644.400,00 x 40% =Rp 1.241.857.760,003 Pajak terhutang tahun 2007 Rp NIHIL x 40% = Rp NIHIL4 Pajak terhutang tahun 2008 Rp122.501.367.2 x 40% = Rp49.176.438.434Total Rp210.441.096.086,00 x 40% = Rp84.176.438.434,00Bahwa dalam rangka menyelesaikan masalah perpajakan PT.

Asuransi Jiwa Jaminan1962;4Setelah perseroan PT.Asuransi Jiwa Jaminan 1962 berjalan dan investasidana telah dilakukan, ternyata pada setiap perhitungan akhir tahunperseroan PT.Asuransi Jiwa Jaminan 1962 bukannya semakin sehat tetapijustru selalu defisit.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka perseroanmenunjuk Aktuaris Independen untuk menghitung dan mereviewperseroan;e Bahwa berdasarkan Pernyataan Aktuaris Independen yang dalam hal iniadalah PT.Pointera Aktuarial Strategis dan Laporan Perhitungan CadanganPremi atas portopolio polis asuransi perorangan pertanggal 31 Desember 2000(tertanggal 14 September 2007) adalah sebesar Rp47.823.274.100,00 (empatpuluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empatribu seratus rupiah)

Bahwa Laporan Perhitungan Cadangan Premi tersebut di atas disampaikanoleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembaliterkait adanya keinginan dari Indra Wiguna dan PT.Ventura CakrawalaHal. 19 dari 30 Hal. Putusan Nomor 515 PK/Pdt/20142020Investama untuk melakukan pembelian saham milik Pemohon PeninjauanKembali ;Bahwa sebelum transaksi jual beli saham antara Pemohon PeninjauanKembali dengan Indra Wiguna dan PT.

VenturaCakrawala Investama hal ini diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanhalaman 41 poin kedua yang menyatakan bahwa walaupun telah dilakukansuntikan dana segar antara lain dengan jalan menjual saham perusahaansebagai investasi, pada setiap perhitungan akhir tahun PT Asuransi JiwaJaminan 1962 bukan bertambah sehat melainkan semakin defisit;217.Bahwa tindakan Indra Wiguna dan PT.

Putusan Nomor 515 PK/Pdt/20142212.Bahwa datadata perhitungan Aktuarial Independen yang hanyamenggunakan data microsoft excel secara sepihak dari TermohonPeninjauan Kembali dan tidak disertakan dengan data material untukmembuktikan kebenaran data tersebut sangat diragukan kebenaran danharus ditolak karena perhitungan yang tepat dan benar harus membuatperbandingan dengan data material dan data material tersebut telah dimintaoleh Aktuaria Independen akan tetapi tidak dapat dipenuhi oleh TermohonPeninjauan

Pencantuman 2 alamat yang berbedamembuat gugatan Penggugat tidak jelas sebenarnya ditujukan kepada siapa;Gugatan Penggugat berkaitan dengan nominal uang pesangon kelirumencantumkan jumlah upah yang dijadikan dasar perhitungan besarnyauang pesangon yang diterima.

Penggugat mencantumkan jumlah upah perbulan sebesar Rp12.670.000,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh riburupiah), sedangkan untuk perhitungan pesangon, komponen yangdigunakan sebagai dasar perhitungan adalah upah pokok beserta tunjanganyang bersifat tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 157 Undang UndangNomor 13 Tahun 2003;Pencantuman nominal komponen dasar perhitungan pesangon yang kelirupada gugatan Penggugat berakibat keliru pula nominal pesangon yangmenjadi posita dan petitum pada gugatan

Persisam PutraSamarinda ;Bahwa berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yangdilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Samarinda telah ditemukanpenggunaan Dana Bantuan Sosial untuk PS. Persisam PutraSamarinda yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehinggamengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq.

Pemerintah KotaSamarinda sebesar Rp Rp.1.780.000.000,) atau setidak tidaknyasekitar jumlah itu sesuai Berita Acara hasil perhitungan PenyidikKejaksaan Negeri Samarinda tanggal 1 Juli 11Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditaMbah dengan UUNo.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55

Persisam PutraSAM ALPINA j 22 on nnn n nn nn nn nn nn nn nn nen nn nen nn nen ene nnn Bahwa berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yangdilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Samarinda telah ditemukanpenggunaan Dana Bantuan Sosial untuk PS. Persisam PutraSamarinda yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehinggamengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq.

Pemerintah KotaSamarinda sebesar Rp Rp.1.780.000.000,) atau setidak tidaknyasekitar jumlah itu sesuai Berita Acara hasil perhitungan PenyidikKejaksaan Negeri Samarinda tanggal 1 JuliPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasantindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1

Penggugatadalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) yangdapat merugikan Penggugat;10.Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para Tergugat,11maka Penggugat sangat patut dan wajar untuk mendapatkan ganti rugi baikkerugian imateriil maupun kerugian materiil sesuai dengan ketentuan pasal1365 KUH.Perdata dari para Tergugat sebesar Rp3.500.000.000,00 (tigamiliar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar tanggung renteng oleh paraTergugat secara tunai dan kontan dengan perhitungan

antaraPenggugat dengan Tergugat , apalagi lelang dilakukan ketika Penggugat masih memiliki kKesempatan memenuhi kewajibannya sampai dengantanggal 20 Januari 2014, hal mana dilakukan atas dasar tanpa alas hak danmerupakan perbuatan yang melawan hukum;Menghukum para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi secaratanggung renteng kepada para Penggugat sebesar Rp3.500.000.000,00(tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar tanggungm rentangoleh para Tergugat secara tunai dan kontan dengan perhitungan

Bahwa akibat Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan para Tergugatmaka Penggugat sangat patut dan wajar untuk mendapatkan ganti rugi baikkerugian imateriil maupun kerugian materiil sesuai dengan ketentuan Pasal1365 KUH Perdata dari para Tergugat sebesar Rp3.500.000.000,00 (tigamilyar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar tanggung renteng oleh paraTergugat secara tunai dan kontan dengan perhitungan dan perinciansebagai berikut:Kerugian Imaterial berupa rasa takut / was was/ rasa tidak aman akibat

yang mempunyaikekuatan pembuktian yang sempurna dan telah memenuhi Pasal 180 HIRsehingga Penggugat mohon atas putusan perkara ini dapat dilaksanakanterlebih dahulu (Uit Voorbar Bij Vorraad) walaupun ada upaya hukum Versetbanding dan kasasi dari para Tergugat;Menghukum para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi secaratanggung renteng kepada para Tergugat sebesar Rp3.500.000.000,00 (tigamilyar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar tanggung renteng oleh paraTergugat secara tunai dan dengan perhitungan

kepintaran menebak angka yang akankeluar dari Bandar, misalnya : terdakwa menjual nomor togel denganharga Rp. 1.000.000, ( seribu rupiah ) baik yang 2 ( dua ) angka, 3 (tiga ) angka maupun 4 ( empat ) angka dan pembeli boleh membelilebih dari satu nomor, jika nomor yang dibeli tidak sama dengannomor yang keluar maka pemain dinyatakan kalah dan uangtaruhannya menjadi milik bendar, dan jika nomor yang dibeli cocokdengan angka yang keluar mana pembeli dinyatakan menang danberhak mendapat hadiah uang dengan perhitungan

kepintaran menebak angka yang akankeluar dari Bandar, misalnya : terdakwa menjual nomor togel denganharga Rp. 1.000.000, ( seribu rupiah ) baik yang 2 ( dua ) angka, 3 (tiga ) angka maupun 4 ( empat ) angka dan pembeli boleh membelilebin dari satu nomor, jika nomor yang dibeli tidak sama dengannomor yang keluar maka pemain dinyatakan kalah dan uangtaruhannya menjadi milik bendar, dan jika nomor yang dibeli cocokdengan angka yang keluar mana pembeli dinyatakan menang danberhak mendapat hadiah uang dengan perhitungan

kepintaran menebak angka yang akankeluar dari Bandar, misalnya : terdakwa menjual nomor togel denganharga Rp. 1.000.000, ( seribu rupiah ) baik yang 2 ( dua ) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 ( empat ) angka dan pembeli boleh membeli lebih darisatu nomor, jika nomor yang dibeli tidak sama dengan nomor yangkeluar maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadimilik bendar, dan jika nomor yang dibeli cocok dengan angka yangkeluar mana pembeli dinyatakan menang dan berhak mendapat hadiahuang dengan perhitungan

menebak angka yang akan keluardari Bandar, misalnya : terdakwa menjual nomor togel dengan harga Rp.1.000.000, ( seribu rupiah ) baik yang 2 ( dua ) angka, 3 ( tiga ) angkamaupun 4 ( empat ) angka dan pembeli boleh membeli lebih dari satunomor, jika nomor yang dibeli tidak sama dengan nomor yang keluar makapemain dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bendar, danjika nomor yang dibeli cocok dengan angka yang keluar mana pembelidinyatakan menang dan berhak mendapat hadiah uang dengan perhitungan

Dengan demikian peneliti mengusulkan untuk membatalkankoreksi dividen sebesar Rp.17.295.631 ,00;bahwa namun dari pemeriksaan Majelis atas keputusan TerbandingNomor: KEP 903/PJ.07/2009 tanggai 17 November 2009, ternyata atasobyek sebesar Rp. 17.295.631,00 tersebut oleh Terbanding tidakdikurangkan dari perhitungan obyek PPh Pasal 26, sehingga Majelistidak sependapat dengan alasan Terbanding dalam Surat UraianBandingnya yang menyatakan bahwa sebesar Rp. 17.295.631,00bukan merupakan sengketa banding,

B/PK/PJK/2016Rp17.295.631, sebesar Rp17.295.631, kepada BASF Coatings AG berdasarkan LaporanPemeriksaan Pajak diakui oleh Pemeriksa sebagai pengurangkarena pembayaran Royaltipenghasilan bruto, sehingga tidak seharusnya dilakukan koreksiObjek PPh Pasal 26 sebagai dividen;Bahwa terkait dengan fakta dan data, Pemohon Peninjauan Kembaliberpendapat sebagai berikut:1) bahwa berdasarkan penelitian pada Laporan PemeriksaanPajak, Laporan Penelitian Keberatan dan Kertas KerjaPenelitian Keberatan terdapat perhitungan

ia (5 Sel 1 boa a 2 Royalti 18,672,095,537) : 17,295,552 1654, 799,985)4 Devider 2006 1,748, 738,877 15,791,849,925 19,790,449,925,4 Ohddan 2004 18,572,095,597 18,672,055,537 48,679,085,537G Sea : =4 Penggunzan Harta imbalan JasayPekerjaan 14,077,704) 14,377,704 14,077,704a Hadiah dan Penghargaang Pensiun.dan Bayar Berkala70 Penjualam Harta di IndonesiaLy Prem Asuras Rearend12 Penghesiian Rena Pajek DLT alumi 18,686,273, 241 "38,435,713, 014 3H,435,212,118 9 748, 738,8772) bahwa pada perincian perhitungan

Dengandemikian atas putusan Majelis yang tidak mempertahankankoreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Objek PPh Pasal 26atas Dividen sebesar Rp.17.295.631,00 telah benar, akan tetapiatas perhitungan koreksi tersebut tetap ada dan di reklasmenjadi objek PPh Pasal 26 atas Royalti sebesarRp.17.295.631,00 dan kesimpulan Majelis tanpamempertimbangkan reklas Objek PPh Pasal 26 bertentangandengan fakta yang terungkap dalam persidangan, sertaperaturan perundangundangan perpajakan yangberlaku,sehingga diajukan

;bahwa Surat Banding Nomor: SBMKS 001XII/2012 tanpa tanggal, dibuat dalambahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhiketentuan Pasal 35 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor: SBMKS 001XII/2012 tanpa tanggal, menyatakan tidaksetuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP253/WBC.15/2012 tanggal 10Oktober 2012 tentang penetapan kembali perhitungan Bea Keluar atas barang yangdiekspor oleh PT XXX;bahwa Surat Banding Nomor:

banding Pemohon Banding tidak dapat diterima, maka pemenuhanketentuan formal lainnya dan materi sengketa banding yang diajukan PemohonBanding tidak diperiksa lebih lanjut;: UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006;: Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP253/WBC.15/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentangPenetapan Kembali Perhitungan

pajak tahun 2005 masih sementara dihitung karena adabeberapa yang notanota pembelian yang belum dimasukkan danpengeluaranpengeluaran yang belum dimasukkan dalam perhitungan pajak;Bahwa perhitungan ahli pajak sebesar Rp.22 milyar tidak benar;Bahwa tahun 2005 dan tahun 2007 tidak benar kalau perusahaan untungkarena tahun 2005 ada pinjaman kredit sebesar Rp.20 milyar dan tahun 2007sampai sekarang ada pinjaman kredit bank sebesar Rp.24,5 milyar sampaidengan sekarang itu peningkatan kredit ada tetapi

pajakterutang Tahun 2005 dan Tahun 2007 atau kurang dibayar dengan jumlahkomulatif sebesar Rp4.355.027.130,00 (termasuk didalamnya PPh Pasal 21Tahun 2005 sebesar Rp70.646.969,00) menyatakan sebagai berikut:"Menimbang, bahwa oleh karena itu perhitungan ahli tidak dapat dijadikanpatokan untuk menentukan adanya pajak terutang/utang pajak dan hanyamenjadi petunjuk adanya ketidakbenaran dalam Surat Pemberitahuan yangditanda tangani oleh Terdakwayang berpotensi menimbulkan kerugiannegara maka Majelis

kembali dan menyerahkan kepada MajelisHakim yang buktinya sebagaimana tertuang dalam Putusan PengadilanNegeri Makassar Nomor 867/Pid.B/2008/PN.Mks tanggal 9 September2009, (halaman 86 87 dan 88);Perhitungan Pajak TerutangBahwa sesuai dengan daftar perhitungan yang Pemohon Banding serahkankepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, hanya perhitunganPokok Pajak saja, tidak termasuk sanksi administrasi yang perinciannyasebagai berikut:PPh Badan Tahun 2005 Rp 72.208.100,00Tahun 2007 Rp(Nihil) Rugi

Ro2.685.954.376,00PPh Pasal 21 Tahun 2005 Rp 3.690.100,00Tahun 2007 Rp 8.454.000,00PPh Pasal 23 Tahun 2005 Rp 2.475.000,00Tahun 2007 Rp 11.411.250,00Bahwa atas keputusan Terbanding Nomor KEP300/WPJ.15/2012 tanggal 2Mei 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPhPasal 21 Tahun 2005 Nomor 00064/201/05/812/11 tanggal 11 Februari2011 yang Pemohon Banding ajukan banding, jumlah pajak yang masihharus dibayar sesuai perhitungan Pemohon Banding seharusnya sebagaiberikut:Dasar Pengenaan

Bahwa sesuai dengan pertimbangan majelis HakimPengadilan Negeri Makasar dinyatakan perhitungan ahli tidakdapat dijadikan patokan untuk menentukan adanya pajakterutang/utang pajak dan hanya menjadi petunjuk adanyaketidakbenaran dalam Surat Pemberitahuan yangditandatangani oleh Terdakwa yang berpotensi menimbulkankerugian negara, maka Majelis akan menetapkan jumlahdenda sesuai dengan yang diatur dalam UndangUndangNomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan, yaitu Self Assessment

Prasyarat Pembayaran 50% Banding;Bahwa atas Pajak yang terhutang atas Surat Keputusan TerbandingNomor: KEP54/WPJ.08/2014 tanggal 24 Januari 2014, PPN MasaNovember 2009 atas SKPKB Nomor: 00049/207/09/402/12 tanggal 30Oktober 2012, Pemohon Banding telah membayar 50% atas hutang pajaktersebut, sebagai Prasyarat Formal Banding;Aspek Material;Bahwa adapun perhitungan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama TangerangBarat adalah sebagai berikut:Jumlah Penyerahan yang kena PPN Rp 20.538.726.186,00PPN yang harus

Jumlah perhitungan PPN Kurang / Lebih Bayar (Rp 476.723.300,00)d. Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa berikutnya Rp 476.723.300,00e. PPN yang kurang dibayar Rp 0,00f. Sanksi administrasi Rp 0,00g.

Bahwa uraian dan penjelasan jalur distribusi penjualan sepeda motormerek Yamaha di Indonesia dan buktibukti yang diserahkan olehTermohon Peninjauan Kembali dalam persidangan, meliputi bukukas, rekening koran bank, buku besar, nota kredit, invoice penagihanke perusahaan pembiayaan/leasing serta dokumen lainnya yangterkait, diketahui contoh perhitungan penerimaan hasil penjualanuntuk satu unit sepeda motor yang diterima oleh TermohonPeninjauan Kembali adalah sebagai berikut:12.1.

Buku Kas Masuk Saat Penerimaan Uang Muka (downpayment);> Perhitungan pembelian sepeda motor Yamaha Mio: Uang Muka (down payment ) Rp 2,000,000.00Nota Kredit Diskon Channel Rp 600,000.00 Diskon Kredit Leasing Rp 200,000.00Ri 800,000.00)Terima Kas Rp 1,200,000.00 > Perhitungan pembelian sepeda motor Yamaha Vixion: Uang Muka (down payment ) Rp 9,000,000.00Nota Kredit Diskon Channel Rp 700,000.00 Diskon Kredit Leasing Rp 200,000.00Ry 900,000.00)Terima Kas Rp 8,100,000.00 Bahwa uang muka (down payment

penagihan kepada perusahaan pembiayaan/leasing atas pembelian sepeda motor Yamaha Mio: Harga Motor Off The Road Rp 10,638,500.00Biaya Pengurusan SuratSurat Rp 1,646,500.00Harga Motor On The Road Rp 12,285,000.00Uang Muka (down payment) Ri 2,000,000.00)Rp 10,285,000.00Ditambah Leasing Idember Insetive Rp 450,000.00 Pengganti Diskon Kredit Leasing Rp 200.000.00Penerimaan Kas Bank Transfer Dari Leasing Rp 10,935,000.00 > Perhitungan penagihan kepada perusahaanpembiayaan/leasing atas pembelian sepeda

Pembahasan Perubahan, Perhitungan APBD 2005 Rp.225.000.000,;4. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2004 Rp.200.000.000,;5. Pembahasan APBD 2006225.000.000.

Pembahasan Perubahan, Perhitungan APBD 2005 Rp.225.000.000,;4. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2004 Rp.200.000.000,;5. Pembahasan APBD 2006 Rp.225.000.000.: Jumlah Rp. 1.195.960.

Potongan pajak tanggal 26 Agustus 2005 atas pembayaran PPh 15% darirapat penyusunan perubahan perhitungan APBD 2005, PembahasanLaporan Pertanggungjawaban APBD 2004, Penyusunan danPembahasan APBD 2006 Kab. Kepl. Talaud, Pimpinan dan AnggotaDPRD Kab. Kepl. Talaud, terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaudbulan Agustus 2005;. Potongan pajak tanggal 2 Agustus 2005 atas pembayaran biaya PPh 15%dari rapat penyusunan perubahan perhitungan APBD 2005 Kab. Kepl.Talaud, Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.

Talaud bulan April 2005 ;17.Bukti pengeluaran tanggal 28 April 2005 insentif pembahasan danpenetapan perda perda, perhitungan APBD 2005, pembahasan laporanpertanggungjawaban APBD 2004 dan penyusunan pembahasan APBD2006 ; Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan April 2005 ;18.Bukti pengeluaran tanggal 28 April 2005 dan insentif penyusunanpembahasan penutupan perda perda ; Terlampir dalam LPJ DPRD Kab.Kepl.

Talaud bulan September 2005 ;12.Potongan pajak tanggal 23 September 2005 ataspembayaran biaya insentif rapat penyusunan perubahan,perhitungan APBD 2005, Pimpinan dan Anggota DPRDKab. Kepl. Talaud ; Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl.Talaud bulan September 2005 ;13.Potongan pajak tanggal 23 September 2005 ataspembayaran biaya PPh 15% Pimpinan dan Anggota DPRDKab. Kepl. Talaud ; Terlampir dalam LPJ DPRD Kab.

Melalui Bank Indonesia (BI) dengansystem Real Time Gross Setlement (RTGS) atau system pengirimancepat melalui Bank Indonesia (BI);Advis Deposito berjangka Nomor 80178 tertanggal 15 Oktober 2010yang membuktikan bahwa Tergugat telah menerima transfer danadari Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyarrupiah) yang ditanda tangani oleh Tergugat melalui Kepala CabangBank Mega Jababeka yang bernama Itman Hari Basuki;Nota Perhitungan Kredit antar kantor yang dikeluarkan oleh BankSumut Cabang

Melalui Bank Indonesia (BI) dengansystem Real Time Gross Setlement (RTGS) atau system pengirimancepat melalui Bank Indonesia (BI);Advis Deposito berjangka Nomor 80526 tertanggal 9 November 2010yang membuktikan bahwa Tergugat telah menerima transfer danadari Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)yang ditanda tangani oleh Tergugat melalui Kepala Cabang BankMega Jababeka yang bernama Itman Hari Basuki:Nota Perhitungan Kredit antar kantor yang dikeluarkan oleh BankSumut Cabang Pembantu

Melalui Bank Indonesia (BI)dengan system Real Time Gross Setlement (RTGS) atau sistempengiriman cepat melalui Bank Indonesia (BI);Advis Deposito berjangka Nomor AA 095467 tertanggal 4 Januari2011 yang membuktikan bahwa Tergugat telah menerima transferdana dari Penggugat sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belasmilyar rupiah) yang ditanda tangani oleh Tergugat melalui KepalaCabang Bank Mega Jababeka yang bernama Itman Hari Basuki;Nota Perhitungan Kredit antar kantor yang dikeluarkan oleh BankSumut Cabang

Melalui Bank Indonesia (BI) dengansystem Real Time Gross Setlement (RTGS) atau system pengirimancepat melalui Bank Indonesia (BI);Advis Deposito Berjangka yang ke 5 ini tidak jadi diberikan ItmanHari Basuki (Kepala Cabang Pembantu Bekasi Jababeka) kepadaPenggugat karena ia telah ditangkap oleh Polisi dalam kasusPT Elnusa:Nota Perhitungan Kredit antar kantor yang dikeluarkan oleh BankSumut Cabang Pembantu.

Nota Perhitungan Kredit antar kantor yang dikeluarkan oleh BankSumut Cabang Pembantu Lima Puluh Nomor O06/KCO6KCP054/OPS/NPK/2011 tertanggal 4 Januari 2011 untuk di transferuang Penggugat sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyarrupiah) melalui RTGS Cabang Kisaran;5.

DASIDI PUTRAmengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara Cq. kerugianKeuangan Daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Asahan sebesar Rp28.244.830,88 (duapuluh delapan juta dua ratus empat puluh empatribu delapan ratus tiga puluh koma enampuluh sembilan rupiah)sesuail dengan perhitungan kerugian negara oleh Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara(BPKP) dalam surat Nomor : R5882/PW02/5/2009 Tanggal 31Desember 2009 ;Hal 8 dari 45 hal. Put.

DASIDI PUTRAmengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara Cq. kerugiankeuangan daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Asahan sebesar Rp28.244.830,88 (dua puluh delapan juta dua ratus empat puluhempat ribu delapan ratus tiga puluh koma enampuluh sembilanrupiah) sesuai dengan perhitungan kerugian negara oleh BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiSumatera Utara (BPKP) dalam Surat Nomor : R5882/PW02/5/2009Tanggal 31 Desember 2009 ;Hal 15 dari 45 hal. Put.

seharga Rp700.000,00.Menimbang, bahwa berdasarkan temuan dari ahli yaitu Koster Silaen dariPoliteknik Negeri Medan, Saksi Sudirman dari BPKP melakukanpengukuran fisik kelapangan pada tanggal 25 November 2009 s.d. 16desember 2009 dan ditemukan beberapa item kekurangan pekerjaan.Kemudian saksi Sudirman melakukan perhitungan Kerugian Negaradengan cara realisasi pembayaran potong PPH dan PPN dan dikurangkandengan pekerjaan yang tidak terpasang, maka total kerugian negaraadalah sebesar Rp 28.244.404,69

Bahwa oleh karena perhitungan volume pekerjaan yang dilakukan oleh SaksiKoster Silaen tidak mengikut sertakan pekerjaan sebagaimana dimaksud diatas, maka dapat dipastikan bahwa perhitungan volume pekerjaan rehabilitasigedung Puskesmas yang dilakukan oleh Saksi Koster Silaen tidak sempurna ;. Bahwa oleh karena perhitungan volume pekerjaan rehabilitasi gedungPuskesmas yang dilakukan oleh Saksi Koster Silaen tidak sempurna, makaHal 42 dari 45 hal. Put.

No. 1199 K/Pid.Sus/2011sangat tidak adil dan keliru jika pertitungan tersebut dijadikan dasar untukmenentukan adanya kerugian negara dalam perkara a quo;Bahwa selain itu terdapat fakta bahwa perhitungan Saksi Koster Silaen yangmenyatakan tidak adanya Pemasukan Api PLN Tambah Daya dalampekerjaan rehabilitasi gedung puskesmas tersebut ternyata keliru/salah,karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap Pemasukan Api PLNTambah Daya dari 450W menjadi 900W telah dilakukan oleh Terdakwa;.

tinggi,sehingga setiap ada halhal yang kecil Tergugat langsung marah,Tergugat tidak pernah berusaha untuk membicarakan dan menasehatianakanak secara baikbaik selalu saja bersikap kasar denganmencaci maki Penggugat dan anakanak seperti anjing, bodoh danlainlain, Tergugat juga tidak segan melakukan tindak kekerasanseperti memukul kepala dan badan Penggugat, bahkan Tergugat Putusan Nomor 547/Padt.G/2021/PA.Bpp 2 dari 14seringkali memukul anak dan menampar anakanak Tergugat denganPenggugat, dan Tergugat perhitungan

sekarang terjadi perselisihan dan pertengkarankarena Tergugat memiliki sikap tempramental yang tinggi, sehinggasetiap ada halhal yang kecil Tergugat langsung marah, dan bersikap Putusan Nomor 547/Padt.G/2021/PA.Bpp 5 dari 14kasar dengan mencaci maki Penggugat dan anakanak seperti anjing,bodoh dan lainlain, Tergugat juga tidak segan melakukan tindakkekerasan seperti memukul kepala dan badan Penggugat, bahkanTergugat seringkali memukul anak dan menampar anakanak Tergugatdengan Penggugat, dan Tergugat perhitungan

Penggugat dan Tergugatsemula rukun, namun sekarang terjadi perselisihan dan pertengkarankarena Tergugat memiliki sikap tempramental yang tinggi, sehinggasetiap ada halhal yang kecil Tergugat langsung marah, dan bersikapkasar dengan mencaci maki Penggugat dan anakanak seperti anjing,bodoh dan lainlain, Tergugat juga tidak segan melakukan tindakkekerasan seperti memukul kepala dan badan Penggugat, bahkanTergugat seringkali memukul anak dan menampar anakanak Tergugatdengan Penggugat, dan Tergugat perhitungan

Angka 2,6 % adalahbunga pinjaman yang dihitungflat per bulan yang kata Tergugat berlaku padasaat itu di Bank Jatim cabang Kediri, sedangkan bunga pinlaman menurunsejumlah 4,55 % per bulan, sehingga perhitungan untuk penerimaan hutangTergugat dihitung dengan cara Ro+ atau bunga berbunga, karena pada saatitu Tergugat belum dapat membayar imbalan jasa pinjaman atau bunga padabulan itu. sehingga bunga/imbalan jasa pinjaman pada bulan itu akandimasukkan sebagai penambahan pinjaman dalam perhitungan pinjamanuntuk

Bahwa atas perhitungan keterlambatan pengambelian hutang sejumlahUSD 17,526.59 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam dollar limapuluh sembilan sen), Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasselama140,5 (seratus empat puluh koma lima) bulan, terhitung sejakangag 31Maret 2000 sampai tanggal 19 Januari 2012.

/Tergugat juga berhutang atasImbalan Jasa/Sewa Modal atas hutang uang yang diterimanya dihitung sejakpertama pada tanggal 06 Oktober 1999 sampai dengan tanggal 31 Maret2000 sesuai bukti P15 pada halaman angka 2 sejumlah Rp19.793.655,(sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga enam ratus lima puluhlima rupiah);Bahwa sesuai dengan perhitungan di atas, maka jumlah hutang TermohonPK.

(P12.1 dan P15)Sejumlah Rp1.117.453, (satu juta seratus tujuh belas ribu empat ratuslima puluh tiga rupiah) atas perhitungan sisa hutang rupiah dan telahingkar janji/wanprestasi untuk membayar kepada Pemohon PK/Penggugat pada tanggal 19 Juni 2000;@ Bahwa atas hutang sejumlah Rp1.117.453, (satu juta seratus tujuhbelas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) Termohon PK.

/Penggugatpada pihak Bank Jatim Cabang Kedjrif) Bahwa atas perhitungan penerimaan hutang dan pembayaran dariTermohon PK./Tergugat untuk tahun 19992000 telah tercantum jelaspada gugatan tanggal 19 Januari 2012 yang didaftarkan oleh PemohonPK.