Ringkasan Perhitungan KEP384/WPJ.07/2011;Bahwa perincian keputusan Terbanding tersebut adalah sebagai berikut: Semula Ditanaiahy MenjacUraian (Rp) (Dikurangi) (Ro)(Rp)PPN yang Kurang/(Lebih) Bayar 2.268.843,00 0,00 2.268.84Sanksi Bunga 0,00 0,00Sanksi Kenaikan 2.268.843,00 0,00 2.268.84Jumlah PPN ymh dibayar 4.537.686 ,00 0,00 4.537.6%Bahwa sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut di atasPemohon Banding rincikan sebagai berikut:1.

Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud 0,002 Perhitungan PPN Kurang Bayar:a. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 286.323.033,00b. Dikurangi:b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 2.528.327 .266,00b.6. Jumlah 2.528.327 .266,00e. Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (2.242.004.233,00)3 Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 2.244.273.076,00 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorHalaman 6 dari 37 halaman.

Melakukan pembagian beban pembuktian yangtidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undangundangyang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkanputusan Hakim atau Pengadilan yang bersangkutan.Bahwa beban pembuktian atas ketidakbenaran Perhitungan Pajak sesuaiSurat Pemberitahuan Pajak yang dibuat oleh Pemohon PeninjauanKembali, semula Pemohon Banding (selaku Wajib Pajak) adalah beradaHalaman 26 dari 37 halaman.

DPP PPN atas Penyerahan Ekspor sebesar Rp 2.004.985.350,00,yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan,maka seharusnya perhitungan pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Pemohon Peninjauan Kembali MasaPajak November 2008 adalah sebagai berikut (selaras dengan yangtercantum dalam Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali,semula Pemohon Banding):Dasar Pengenaan Pajak:a.

Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar (b.6 2,242,004 ,233.00 C.3a) atau (d.4))Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak 2,242,004 233.00berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak ... 0.00karena pembetulan)Cc. Jumlah (a + b) 2,242,004 ,233.00PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 0.00Sanksi administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0.00b.

Putusan Nomor 95/B/PK/Pjk/2019Pajak Nomor KEP00140/KEB/WPJ.24/2016 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai nomor00042/207/10/646/15 tanggal 16 Mei 2016, Masa November 2010 karenakoreksi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dan mengabulkan perhitungan yang Pemohon Bandinglakukan;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 20 Oktober 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan

tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00140/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 16 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak November 2010 Nomor 00042/207/10/646/15 tanggal 27Februari 2015, atas nama PT Cahaya Sakti Chandra Motor, NPWP02.305.155.0646.002, beralamat di Jalan Caruban Ngawi Nomor 36,Karangjati, Ngawi, Jawa Timur, dengan perhitungan

20 April 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2013 Nomor 00005/207/13/058/16tanggal 3 Februari 2016 atas nama PI Agro Bukit, NPWP02.275.446.9058.000, beralamat di Menara Global Lantai 5, Jalan Jend.Gatot Subroto Kav.27, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta, sehinggadihitung kembali menjadi: Pajak Keluaran yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri Rp 1.316.944.307,00Pajak Masukan cfm Majelis Rp 20.056.978.128,00Jumlah Perhitungan

bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp62.267.358,00; dengan perincian sebagai berikut:Pajak Keluaran yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri Rp 1.316.944.307,Pajak Masukan cfm Majelis Rp 20.056.978.128,. . (18.740.033.821Jumlah Perhitungan

Gedung B&G Tower Lantai 8, Jalan Putri Hijau Nomor 10Medan 20111, dan pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 0,00 Penyerahan yang PPN harus dipungut Rp21,035,485,503,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00 Atas Penyerahan Barang dan Jasayang tidak terutang PPN Rp 0,00Jumlah seluruh penyerahan Rp21,035,485,503,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 2,103,548,542,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 2,103,548 ,542.00Jumlah Perhitungan

Putusan Nomor 1241/B/PK/Pjk/2019Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 2,103,548,542,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 2,103,548,542,00Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar Rp NIHILMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus

, atas nama PT Eltra AnekaTehnik, NPWP 02.511.811.8511.000 beralamat di Kawasan Industri CandiBlok XX Nomor 7, Jalan Gatot Subroto, Ngaliyan, Semarang, sehinggapajak dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Uraian Jumilah RpDasar Pengenaan Pajak 7 Ekspor oO 7 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 14.573.604.368Jumlah Seluruh Penyerahan 14.573.604.368Penghitungan PPN Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 1.457.360.437 Jumlah PPN yang dapat diperhitungkan 861 .460.000 Jumlah perhitungan

sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembali menjadi sebesar Rp846.178.621,00; dengan perincian sebagaiberikut:UraianDasar Pengenaan Pajak Ekspor Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiriJumlah Seluruh PenyerahanPenghitungan PPN Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiriJumlah Rp014,573,604,36814,573,604,3681,457,360,437 Jumlah PPN yang dapat diperhitungkan 861,460,000 Jumlah perhitungan

berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87468/PP/M.XVB/16/2017, tanggal 11 Oktober 2017, yang telan berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut: Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untukdapat mengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding, danmenetapkan jumlah pajak sesuai dengan perhitungan

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP599/WPJ.19/2013, tertanggal 13 Mei 2013, tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Tahun Pajak 2006 Nomor 00022/207/06/091/12,tanggal 23 Februari 2012, atas nama Citi Bank NA, NPWP01.001.116.1.091.000 dan menetapkan kembali Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun Pajak2006 sesuai dengan perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali menjadisebagai

tanggal 25 November 2014, atas namaPT Dalem Sakti, NPWP: 01.434.839.5732.000, beralamat di Jalan BatuahNo.1/D, Keraton, MartapuraBanjar, Kalimantan Selatan, sehingga PPN yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut : 1 R 0,00DPP atas Ekspor p2 DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus Rdipungut sendiri p 7.908.807.673,003 RJumlah Dasar Pengenaan Pajak p 7.908.807.673,004 R 790.880.767,00Pajak Keluaran p5 RJumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan p 1.057.946.051,006 RJumlah Perhitungan

Putusan Nomor 961/B/PK/Pjk/2019p 7.908.807.673,00RPajak Keluaran p 790.880.767,00R 1.057.946.051,00Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan pRJumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar p (267.065.284,00)RKelebihan Dikompensasikan p 287.220.782,00RPPN yang kurang / (lebih) dibayar p 20.155.498,00Sanksi AdministrasiRa. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP p 0,00Rb.

Putusan Nomor 2269/B/PK/Pjk/2019yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Tahun 2012 menurutPemohon banding adalah sebagai berikut: URAIAN RUPIAHa. Penghasilan Neto (53.271.962.126)b. Kompensasi kerugian 0c. Penghasilan kena pajak (53.271.962.126)d. PPh Terutang 0e. Kredit Pajak 7.918.486.395f.

Adapun in casu dapat dikurangkan sebagaibiaya karena dalam rangka 3M (Mendapatkan, Menagih danMemelihara) penghasilan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak(PhKP) untuk menentukan perhitungan Pajak yang seharusnya terutangdan olehkarenanya koreksi Terbanding (Ssekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2)Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan

tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP488/WPJ.06/2014tanggal 02 April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor00001/207/10/028/13 tanggal 11 Februari 2013 Masa Pajak Januari 2010atas nama PT Borneo Makmur Lestari, NPWP 21.013.315.3028.000,beralamat di Pusat Niaga Roxy Mas Blok C4 Nomor 28, Cideng, JakartaPusat, sehingga perhitungan

dalam perkara a quo berupa substansi yangtelah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbanganhukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casumemiliki keterkaitan hubungan hukum dengan putusan badan peradilanpajak yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dalam registerperkara Nomor Put081686/PP/M.VIIIB/15/2010 yang dalampertimbangan hukum membatalkan atas peredaran usaha pada PPhBadan dan melakukan perhitungan

Putusan Nomor 2909/B/PK/Pjk/2018yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Sehingga perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:Penyerahan Barang dan Jasa Ekspor Rp. 2.816.296.344Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terhutang 6PPNJumlah seluruh penyerahan Rp. 2.816.296.344Pajak Keluaran yang hams dipungut/dibayar sendiri Rp. 0Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 63.104.830Pajak Lainlain yang dapat diperhitungkan

Rp. 81.628.845Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar/(Lebih bayar) (Rp. 144.733.675)Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya Rp. 144.733.675Jumlah PPN yang masih harus dibayar NIHILMenimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 6 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111446.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak banding Pemohon Banding

Putusan Nomor 1308 B/PK/Pjk/2018Put86229/PP/M.IIIB/13/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Menerima dan mengabulkan seluruh banding Pemohon Bandingsehingga jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar seharusnya dihitungdengan perhitungan sebagai berikut: No. Keterangan Cfm.

ThamrinKav. 22 Nomor 51, Jakarta Pusat 10350, sehingga perhitungan menjadisebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp4.758.756.776,00Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang Rp19.405.124,00Kredit Pajak Rp19.405.124,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 276 B/PK/Pjk/2019perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas PemanfaatanBKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean yang seharusnya terutanguntuk Masa Pajak Mei 2014 menjadi NIHIL, dengan perhitungan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 14 Juni 2017;Halaman 2 dari 8 halaman.

Hyundai Indonesia Motor, NPWP 01.604.381.2092.000,beralamat di Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 14, Grogol Selatan, KebayoranLama, Jakarta Selatan 12220, sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 0,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp 0,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajakberikutnya Rp 0,00Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang Dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa

Putusan Nomor 291 1/B/PK/Pjk/2018yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Sehingga perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:1. Penyerahan Barang dan Jasa Ekspor Rp 88.921.822.7202. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 734.318.6183. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 954.093.4854. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidakterhutang PPN Rp 81.617.652.5675.

Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar/(Lebih bayar) (Rp 849.349.128)10. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya Rp 849.349.12811.

Menyatakan penerbitan Nota Pemeriksaan Il Tanggal 14 November2018, Nomor 560/5106/Nakertrans/2018, serta Penetapan PegawaiPengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sumatera SelatanNomor 566/5106/VI/Nakertrans/2018 Tanggal 14 November 2018,tentang Revisi Perhitungan Hak Pekerja yang wajib dilaksanakansehubungan dengan tuntutan normatif upah kerja lembur karyawan PTAditarwan Lahat berdasarkan peraturan perundangundanganketenagakerjaan tersebut, telah berdasarkan hukum serta memilikikekuatan hukum

NegeriPalembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa mendasarkan pada Bukti P4 sebagaimana telahdipertimbangkan Judex Facti berupa Surat Nomor 560/5106/NAKERTRANS/2018 tanggal 14 November 2018 perihal Nota Pemeriksaan II BesertaPenetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dan Revisi Jumlah SeluruhKekurangan Upah Lembur Karyawan PT Aditarwan pada Lampiran 1 (satu)membuktikan kelebinan waktu kerja Penggugat sejak tahun 2011 sampaidengan tahun 2018 dan berdasarkan tabel perhitungan

Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang Jasa Masa Pajak Juni 2012 Nomor:00135/207/12/511/14 tanggal 22 April 2014, atas nama: PT Sumber MakmurAneka Tehnik, NPWP 02.511.829.0511.000, dengan alamat di KawasanIndustri Terboyo Park Blok M No.109 Trimulyo, Semarang, sehingga pajakdihitung kembali sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 5.921.740.000,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar Rp 592.174.000,00sendiriPajak yang dapat diperhitungkan Rp 592.174.000,00Jumlah perhitungan

Putusan Nomor 2593/B/PK/Pjk/2019Dasar Pengenaan Pajak PPN 5.921.740.000,00Pajak Keluaran yang harus592.174.000,00dipungut/dibayar sendiriPajak yang dapat diperhitungkan 592.174.000, 00 Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih)RpRpRpR0,00pbayarMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara

., NPWP: 01.863.913.8081.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower3 Lantai 1922, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.VTA, RT.04/03, JakartaSelatan, dengan perhitungan sebagai berikut: N Uraian Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang Kredit Pajak Pajak yang tidak/kurang dibayar Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan Bl/O/M//O kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan

nilai pembuktian yang lebin mengedepankan asas kebenaranmateriel dan melandaskan prinsip substance over the form yang telahmemenuhi asas Ne Bis Vexarn Rule sebagaimana yang telahmensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkanperaturan perundangundangan dan hukum, karena obyek sengketatidak memenuhi persyaratan pemungutan yaitu Terbanding sekarangPemohon Peninjauan Kembali harus dapat menentukan dengan pastiberdasarkan bukti dan dokumen bahwa objek pajak apa saja yangmenjadi dasar perhitungan

Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JasaKena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Februari 2011 Nomor00001/277/11/511/16 tanggal 16 Februari 2016, atas nama PT Holi KaryaSakti, NPWP: 01.456.883.6511.000, beralamat di Jalan Majapahit Nomor775 Plamongansari, Semarang 50193, sehingga pajak dihitung kembalisebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 0,00Jumlah Perhitungan

bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 0,00Jumlah Perhitungan

Menetapkan kembali perhitungan pajak yang masih harus dibayarmenjadi:Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1556/B/PK/Pjk/2019 . Semula Ditambah/ MenjadiUraian (Rp) (Dikurangi) (Rp)(Rp)Penghasilan Netto 2.655.141.570 (5.300.748.662) (2.645.607.092)Kompensasi Kerugian 2.655.141.570 Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan (PPh)terutang : : :Kredit Pajak 797.512.000 797.512.000PPh Kurang/lebih bayar (797.512.000) (797.512.000)Sanksi Administrasi Bayar.

tanggal 30 Mei 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00789/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 09Juni 2016, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00001/406/11/052/15 tanggal 13Maret 2015, atas nama: PT SaintGobain Abrasives Indonesia, NPWP:02.026.787.8052.000, beralamat di Jalan Raya Bekasi KM.27, HarapanJaya, Bekasi, dengan perhitungan

., tidak berhakmemperoleh pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut olehkarenanya mengakibatkan kerugian Negara sebesar(Rp6.494.000.000,00 + Rp300.000.000,00 + Rp15.277.215,00)Rp6.809.277.215,00; atau setidak tidaknya;Senilai pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yaitupekerjaan pembesian dan pembetonan dengan nilai sebesarRp3.512.089.932,00 sesuai dengan hasil perhitungan Audit dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiBanten Nomor LAP840/PW 30/5/2013

Nomor 60 PK/Pid.Sus/2017 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaaan tanggal 1 November 2011; Daftar Perhitungan Prestasi Pekerjan tanggal 1 November 2011; Laporan Mingguan tanggal 29 Oktober 2011: Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 10/PermPem/DAU/X/ 2011 tanggal 31 Oktober 2011;14. 1 bundel Legalisir Bukti Termen IV/Pembayaran keV yang terdiridari : Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 253429T/020/110 tanggal23 Desember 2011 sebesar Rp2.121.277.215,00 (dua miliar seratusdua puluh satu juta dua ratus

Nomor 60 PK/Pid.Sus/2017Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: SPTJB/PPkSP1/47 tanggal 02 September 2011:wenn n nena nena nnn nnn anna Ringkasan Kontrak tanggal 20 September 2011;Kwitansi/Bukti Pembayaran Termin ke Il sebesar 62 % tanggal20 September 2011;wo Berita Acara Pembayaran Termin ke Il sebesar 62 % No:KU.08.11/PPKSP1/BAP/26 tanggal 20 September 2011:wan Permohonan / Pengajuan Pembayaran Termin ke II sebesar62% dari PT Delima Agung Utama tanggal 20 September 2011:Daftar Perhitungan

Nomor 60 PK/Pid.Sus/201717.18.w Berita Acara Pemeriksaan & Penelitian Teknis Hasil PekerjaanKonstruksi 100 % No : 01/BAPAN/PPKSP1/ SNVTPJSABBWSC3/PSPSCbn/2011 tanggal 9 Desember 2011: Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaaan tanggal 9 Desember 2011: Daftar Perhitungan Prestasi Pekerjan tanggal 9 Desember 2011; Surat Pernyataan Ir. Yayan Suryana tanggal 9 Desember 2011;wa Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 12/PermPem/DAU/XII/2011 tanggal 08 Desember 2011;15.

Nomor 60 PK/Pid.Sus/2017sebagai bukti yang memenuhi unsur Melawan Hukum sehinggaunsur tersebut tidak terpenuhi apabila ditujukkan kepada PemohonPeninjauan Kembali ;4.2 Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasl.Dengan berdasarkan hasil perhitungan audit dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilanProvinsi Banten Nomor LAP840/PW 30/5/2013 tanggal 9 Desember2013 adanya kerugian Keuangan Negara sebesarRp3.512.089.932,00 (tiga miliar lima ratus dua belas juta

Selanjutnya hasil perhitungan suara tersebut telahdilaporkan kepada Badan Perwakilan Lembang Bangkelekila. KemudianBadan Permusyawaratan Lembang (BPL) Bangkelekila.

Penggugat selaku Pihak yangdikalahkan seharusnya menerima hasil perhitungan perolehan suaratersebut. Dengan dikalahkannya Penggugat saat pemilihan, maka tidakada kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan.IV.

Nantilahsetelah perhitungan perolehan suara selesai dilaksanakan, barulahPenggugat melakukan keberatan. Penggugat sendiri telah melakukanpenandatangan perolehan suara berdasarkan hasil perhitungan. Entahsiapa yang berusaha dan tujuan yang tidak jelas Penggugat mengajukangugatan ini.. Bahwa sekali lagi Tergugat Il Intervensi perjelas hal hal sebagaiberikut :1. Penggugat telah menerima nomor undian Peserta Pemilihan KepalaLembang.2.

Bahwa tidak berdasar keberatan Penggugat kepada Panitia PengawasKabupaten Toraja Utara yang diajukan pada tanggal 17 November 2019.Keberatan yang diajukan oleh Penggugat setelah perhitungan suara,selain dari keberatan mengenai kesalahan perhitungan, tidak layak untukdisikapi.2. Bahwa keberatan menyangkut Daftar Pemilin Sementara atau DaftarPemilih Tetap, seharusnya diajukan sebelum pelaksanaan pemungutansuara atau pemilinan.

Nantilahsetelah perhitungan perolehan suara selesai dilaksanakan, barulahPenggugat melakukan keberatan. Penggugat sendiri telah melakukanpenandatangan perolehan suara berdasarkan hasil perhitungan. Entahsiapa yang berusaha dan tujuan yang tidak jelas Penggugat mengajukangugatan ini.8. Bahwa sekali lagi Tergugat II Intervensi perjelas hal hal sebagaiberikut :1. Penggugat telah menerima nomor undian Peserta Pemilihan KepalaLembang.2.